lakip bkpm-pt provinsi banten tahun 2014 · pdf filekerja perangkat daerah ... tahun...
TRANSCRIPT
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-NYA,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2014 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
LAKIP Tahun 2014 merupakan gambaran pelaksanaan semua program
dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Banten Tahun 2014 yang berisi
realisasi dan analisis terhadap kinerja BKPMPT Provinsi Banten yang dapat
dijadikan pertimbangan untuk penyusun kebijakan atau rencana kerja di tahun-
tahun berikutnya agar visi dan misi organisasi tercapai secara optimal.
Akhir kata di harapkan bahwa LAKIP Tahun 2014 ini dapat menjadi
gambaran dan bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja BKPMPT Provinsi
Banten dimasa mendatang dalam pelaksanaan tugas dan upaya menciptakan
iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan minat realisasi investasi di
Provinsi Banten.
Serang, Januari 2015
KEPALA BKPMPT PROVINSI BANTEN
Drs. H. Ranta Soeharta, MMNIP. 19600101 198203 1 041
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................ iDAFTAR ISI ......................................................................................... iiIKHTISAR EKSEKUTIF....................................................................... . ix
BAB I PENDAHULUAN........................................................................ I-1A. Latar Belakang...................................................................... I-1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.................................. I-3
C. Aspek Strategis .................................................................... I-7
D. Struktur Organisasi BKPMPT Provinsi Banten ..................... I-9
E. Sistematika Penyajian .......................................................... I-11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................... II-1
A. Rencana Strategis Tahun 2007-2012 ................................... II-1
B. Indikator Kinerja Utama ........................................................ II-5
C. Penetapan Kinerja Utama Tahun 2014................................. II-6
BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 ........................................ III-1
A. Pengukuran Capaian Kinerja Utama.................................... III-1
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014............................ III-1
C. Analisis Capaian Kinerja....................................................... III-3
D. Akuntabilitas Keuangan / Laporan Realisasi Anggaran........ III-48
BAB IV PENUTUP ............................................................................... IV-1
A. Kesimpulan............................................................................ IV-1
B. Saran..................................................................................... IV-1
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
(BKPMPT) Provinsi Banten mempunyai kedudukan dan peran strategis
dalam melaksanakan prioritas ketujuh Rencana Pembangunan Jangah
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yaitu perbaikan iklim investasi
dan usaha serta peningkatan realisasi investasi sektor PMA & PMDN. Oleh
karena itu, seluruh program kerja BKPMPT Provinsi Banten didasarkan pada
tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten
Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis (Renstra) BKPMPT Provinsi Banten
Tahun 2012-2017.
BKPMPT Provinsi Banten telah menetapkan 5 (lima) Program dan 13
(tiga belas) Kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2014. Secara umum dapat
disimpulkan bahwa dari 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014, tersebut
telah berhasil dilaksanakan dengan baik.
Secara keseluruhan, apabila dilihat dari pelaksanaan kegiatan BKPMPT
Provinsi Banten, maka tingkat pencapaian kinerja BKPMPT Provinsi Banten
tahun 2014 adalah sebesar 99,42%. Tetapi apabila dilihat dari tingkat capaian 2
(dua) program urusan wajib bidang penanaman modal yang dicanangkan dalam
dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yaitu program
peningkatan iklim investasi dengan sasaran strategis terwujudnya iklim
investasi yang kondusif dan indikator kinerja cakupan layanan regulasi perijinan
bidang penanaman modal dengan target kinerja 15 % dan realisasi target
kinerja 15 % sehingga tingkat pencapaian kinerja adalah sebesar 100 %., dan
program peningkatan promosi & kerjasama investasi dengan sasaran startegis
meningkatnya reasliasi investasi dan indikator kinerja nilai realisasi investasi
PMA/PMDN dengan target kinerja sebesar 12,79 trilyun dan realisasi target
kinerja 33,51 trilyun sehingga tingkat pencapaian kinerja adalah sebesar 262 %.
Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap program dan kegiatan
tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 iv
No Program dan SasaranStategis Indikator Kinerja Realisasi Target Kinerja Realisasi %
1
ProgramPeningkatan,PrasaranaPerkantoran danKapasitas Aparatur
Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm.Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha danKerumahtanggaan
100% 100% 100
Ketersediaan sarana -prasarana aparaturpemerintah yangmemadai
Meningkatnyapemeliharaanpembangunanprasara dan saranaBKPMPT
1 Kegiatan Penyediaan Barang Jasa Kanto
2 Kegiatan Pengadaan Barang
Rasio Pembangunan, Penggandaan,Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana danSarana Aparatur
100% 100% 100
3 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
2 Program PeningkatanKualitas Tata KelolaPemerintah Daerah
Rasio Pengendalian dan Evaluasi CapaianKinerja dan Keuangan Pelaksanaan RencanaPembangunan SKPD 100% 100% 100
MeningkatnyaPerencanaan danTata KelolahKeuangan BKPMPT
4 Kegiatan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
5 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3 Program PenyediaanData PembangunanDaerah
Ketersediaan Data dan InformasiPembangunan (unit) 1 Paket 1 Paket 100
Meningkatnyakualitas data daninformasi pendukungperencanaan daerahdan penyelenggaraanpemerintah
6 Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
4 Program PeningkatanIklim Investasi
Cakupan Layanan Regulasi Perijinan bidangPenanaman Modal 15 % 15 % 100
Menciptakan iklimusaha yang kondusifdalam rangkamempertahankankeberadaan investasiyang ada sertamenarik investasibaru
7 Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
8 Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perijinan dan NonPerijinan Penanaman Modal
9 Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal
5Program PeningkatanPromosi danKerjasama Investasi
Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp) 8,93 Trilyun 25,43Trilyun
285%
Meningkatnyapromosi dankerjasama dalamrangka menarikrealisasi investasi
10 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi
Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp) 3.86 Trilyun 8,08Trilyun
209%
11 Kegiatan Kerjasama Investasi
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 v
Dalam kurun waktu tahun 2014 Realisasi Investasi Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan
Pemerintah c.q BKPM berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) di Provinsi Banten sampai dengan akhir tahun 2014, untuk PMDN
adalah sebanyak 131 proyek dengan nilai investasi Rp. 8,081.369.000.000,-
dan PMA sebanyak 966 proyek dengan nilai investasi US$ 2,034.627,1,- atau
(Rp. 25.432.226.250.000) dengan asumsi (1 US$ = 12.500). Sehingga total
realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan LKPM untuk tahun 2014 di
Provinsi Banten adalah 1.097 proyek dengan Total Realisasi Investasi Rp.
33.513.595.250.000 dengan prosentasi peningkatan 262 %, dari Target
Realisasi Investasi menurut (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2012-2017
adalah Rp. 12.79 Trilyun.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab- I. 1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penanaman modal atau investasi adalah salah-satu penggerak utama
pertumbuhan ekonomi suatu Negara, masalanya adalah bagaimana
meningkatkan minat calon-calon penanam modal (investor) dalam negeri dan
luar negeri untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Minat investor untuk
dapat berinvestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepastian hukum,
stabilitas politik dan keamanan serta kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini
dalam lima tahun ke depan masih memerlukan perhatian khusus dari
Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena itu faktor ini perlu direncanakan,
dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi setiap tahun.
Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat
penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman
modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk
hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan
dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan
usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu
terus dilakukan.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah stabilitas politik dan
keamanan. Dari pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal pada tahun-
tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa salah-satu penyebab tidak
kondusifnya iklim investasi di Banten adalah karena masih belum adanya
pemahaman yang sama dari masyarakat akan arti pentingnya investasi bagi
pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ini ditandai oleh adanya
gangguan-gangguan dari sebagian masyarakat; harga tanah yang tidak
rasional; serta penolakan lainnya yang menyebabkan penanam modal tidak
dapat melakukan kegiatan investasi atau perluasan usaha di Provinsi Banten.
Karena faktor ini tidak dapat langsung dikendalikan oleh badan nasional/daerah
bidang penanaman modal, diperlukan koordinasi aktif dengan kepolisian,
pemerintah kabupaten/kota, pemerintahan di tingkat desa/kampung hingga
dengan masyarakat luas secara berkesinambungan.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab- I. 2
Hal ketiga yang menjadi faktor utama bagi kegiatan penanaman modal
adalah kebijakan pemerintah. Prinsip dasarnya adalah bahwa kegiatan
penanaman modal akan semakin besar kualitas dan kuantitasnya jika
pemerintah mempermudah perizinan dan pelayanan lain di bidang penanaman
modal. Karena itu, upaya perbaikan regulasi untuk meningkatkan minat calon-
calon penanam modal baru terus dilakukan berdasarkan masukan dari dunia
usaha dan belajar dari pengalaman negara lain.
Sebagaimana telah dilakukan dalam lima tahun terakhir, berbagai
investasi di Banten perlu didorong untuk terus berkembang, baik investasi
berfasilitas, investasi non- fasilitas, investasi rumah tangga, maupun investasi
pemerintah. Investasi pihak swasta perlu ditumbuhkembangkan karena
investasi dari pemerintah sangat terbatas dan hanya pada sektor non-profit
yang tidak diminati oleh pihak swasta, seperti penyediaan sarana dan
prasarana umum (infrastruktur). Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas
tenaga kerja lokal untuk mengisi pasar tenaga kerja lokal juga dilakukan secara
beriringan agar kegiatan penanaman modal di Banten dapat betul-betul
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten melalui
BKPMPT Provinsi Banten dapat bertugas lebih mandiri untuk melaksanakan
penyusunan perencanaan penanaman modal secara makro; mengidentifikasi
potensi unggulan daerah; melakukan kegiatan promosi potensi daerah;
menyusun regulasi perizinan penanaman modal; sekaligus melakukan
pengendalian dan pengawasan serta kerjasama dalam bidang penanaman
modal.
Untuk tercapainya peningkatan investasi di Provinsi Banten, perlu dibuat
suatu acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penanaman dan
Pelayanan Terpadu Provinsi Banten, sehingga potensi daerah dapat dijadikan
sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk
kesejahteraan masyarakat. Acuan yang digunakan adalah dalam bentuk
Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan BKPMPT Provinsi Banten.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab- I. 3
RENSTRA BKPMPT Provinsi Banten kemudian diwujudkan dengan berbagai
program dan kegiatan setiap tahun selama lima tahun. Tahun 2014 adalah
tahun kedua pelaksanaan RENSTRA BKPMPT Provinsi Banten yang perlu
dilaporkan akuntabilitasnya melalui suatu LAKIP.
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BKPMPT Provinsi Banten pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
(BKPMD) Provinsi Banten, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten. BKPMD Provinsi Banten
diubah menjadi BKPMPT Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Pemerintah
Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Banten yang merupakan unsur pendukung tugas
Gubernur di bidang penanaman modal.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha, khususnya
para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Banten, BKPMPT
Provinsi Banten telah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu tingkat provinsi
seta mendorong dan pembina pelaksanaan PTSP di kabupaten/kota.
Pelaksanaan PTSP merupakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di
Bidang Penanaman Modal, Surat Edaran Bersama Meteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-
RB/2010, Nomor 12 Tahun Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan
Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
1. Kebijakan Penanaman Modal
Pembangunan bidang penanaman modal dalam pembangunan daerah,
telah menjadi agenda program kerja Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini
nampak jelas didalam proyeksi pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan
pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yang menempatkan
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab- I. 4
kegiatan investasi sebagai lokomotif dalam menggerakan perekonomian
daerah.
Dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan bidang penanaman
modal, Pemerintah Provinsi Banten, mempunyai visi “Banten Tujuan Utama
Investasi di Indonesia”. Visi tersebut mengandung makna, bahwa Banten
adalah tempat berinvestasi yang ideal, yang memberikan peluang dan
prospek bisnis yang sangat menjanjikan bagi para investor. maka makna
penting pada visi tersebut adalah bahwa Banten akan menjadi tempat yang
sangat tepat bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan
dan mengembangkan modalnya di Indonesia
Untuk menjadikan Banten sebagai tujuan investasi yang berdaya saing,
Pemerintah Provinsi Banten berencana memperkuat struktur ekonomi
masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas
lapangan kerja, mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri
dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi,
penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha, serta
mengembangkan dan menata ulang hubungan antar kawasan dengan
dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan tiga pintu
keluar masuk wilayah Banten.
Kebijakan penanaman modal di Provinsi Banten adalah :
a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman
modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal
daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program
pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah.
b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan
dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan
perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi
dengan Pemerintah.
c. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan
kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi:
Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu
dipertimbangkan tertutup.
Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu
dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab- I. 5
Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu
dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi.
Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber
daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan
sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil,
menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah
kabupaten/kota.
Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas
fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.
d. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal
A. Pengembangan Penanaman Modal
a. Pengembangan penanaman modal daerah;
b. Mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur dengan instansi terkait
dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah;
c. Mengkoordinasikan perencanaan pengembangan penanaman modal
daerah dan perumusan pemetaan potensi penananam modal di sektor
primer, sekunder dan tersier dengan instansi terkait;
d. Menganalisa potensi dan peluang penanaman modal daerah;
e. Merumuskan pengembangan kajian minat penanaman modal daerah.
B. Promosi Penanaman Modal
a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan
pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di
tingkat provinsi.
b. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal
daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang
melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota.
c. Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi
promosi skala Provinsi.
d. Mongoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi
promosi skala Provinsi.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab- I. 6
e. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan meteri dan
memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di
tingkat provinsi.
f. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan
memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di
tingkat provinsi.
C. Pelayanan Penanaman Modal
a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan
pelaksanaan pelayananan terpadu satu pintu kegiatan penanaman
modal yang bersifat lintas kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata
cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan
penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah
b. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan
yang menjadi kewenangan provinsi.
c. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi
yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi
kewenangan provinsi.
d. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman
modal yang menjadi kewenangan provinsi.
D. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian
pelaksanaan penanaman modal di provinsi.
b. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi
dengan Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota.
E. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara
pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal
skala provinsi.
b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal
yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal
Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab- I. 7
c. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal
dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi.
d. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
F. Penyebar luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
a. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal
kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal.
b. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan
perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi,
pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem
informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparatur pemerintah
dan dunia usaha.
c. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan
penanaman modal skala provinsi.
Bidang Penanaman Modal memiliki peran yang strategis dalam
mendukung laju pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu ditata dan
dikembangkan terus-menerus sehingga terwujud perekonomian yang mapan
untuk kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan peranannya yang sangat strategis tersebut, bidang
penanaman modal di Provinsi Banten yang terdiri dari penanaman modal dalam
dan luar negeri, dari waktu ke waktu perlu mendapatkan perhatian
penanganannya untuk menuju tingkat yang baik.
C. Aspek Strategis
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
telah menetapkan 11 prioritas nasional yaitu :
1. reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. penanggulangan kemiskinan;
5. ketahanan pangan;
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab- I. 8
6. infrastruktur;
7. iklim investasi dan usaha;
8. energi;
9. lingkungan hidup dan penanganan bencana;
10. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta
11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Mengacu pada poin ketujuh di atas dapat dilihat bahwa,
pengembangan “iklim penanaman modal dan iklim usaha” yang kondusif
menjadi salah satu dari sebelas prioritas nasional (prioritas ketujuh) dalam
RPJMN 2010-2014, dengan tema prioritas adalah peningkatan investasi
melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan
sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Substansi Inti dari tema prioritas nasional ke 7 adalah :
1. Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat
nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan
perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan
inkonsistensi dalam implementasinya.
2. Penyederhanaan prosedur: Penerapan Sistem Pelayanan Informasi
dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam,
pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai
usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP).
3. Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik
Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi
biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi.
4. Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single
Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor.
Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan
dengan implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System
(CATS) di dry port Cikarang.
5. KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private
Partnership sebelum 2012.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab- I. 9
6. Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenaga kerjaan
dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja.
Dalam situasi seperti diatas, BKPMPT Provinsi Banten dihadapkan pada
tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai
peraturan perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman
modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan
perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja BKPMPT (internal)
dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh RPJMD 2012-2017
mengamanatkan kegiatan prioritas dan prioritas bidang dalam lingkup
penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan
koordinasi dan harmonisasi.
D. Struktur Organisasi BKPMPT Provinsi Banten
Susunan organisasi BKPMPT Provinsi Banten terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat
c. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
d. Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal
e. Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab- I. 10
E. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya laporan akuntabilitas ini memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja BKPMPT Provinsi Banten selama Tahun 2014.
Capaian kinerja (performance results) Tahun 2014 tersebut diperbandingkan
dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2014 sebagai tolok
ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah
kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian LAKIP BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan
mengambil contoh praktis pada LAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara tahun 2011.
Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut :
BAB I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek
strategis BKPMPT Provinsi Banten, serta struktur organisasi;
BAB II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas
dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program,
kegiatan dan anggaran BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014
meliputi RENSTRA BKPMPT Provinsi Banten Tahun 20012 – 2017,
Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.
BAB III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, menjelaskan analisis
pencapaian kinerja BKPMPT Provinsi Banten dikaitkan dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran
strategis untuk Tahun 2014.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab- I. 11
BAB IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014 dan
menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja
di masa datang.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 1
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017.
RENSTRA BKPMPT Provinsi Banten merupakan perencanaan jangka
menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan
dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan
untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang
diamanahkan kepadanya.
Penyusunan Renstra BKPMPT Provinsi Banten mengacu pada RPJMD
Provinsi Banten tahun 2012-2017, khususnya terkait dengan prioritas
pembangunan bidang penanaman modal. Secara ringkas substansi BKPMPT
Provinsi Banten dapat diilustrasikan sebagai berikut:
1. Visi
Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk
mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan pembangunan, dan visi
secara umum merupakan pernyataan dalam menjawab permasalahan
yang dirasakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
BKPMPT Provinsi Banten untuk menjangkau keberhasilan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan
pembangunan bidang penanaman modal daerah menentukan visi
sebagai berikut :
“ Banten Tujuan Utama Investasi Di Indonesia”
Sejalan dengan citra Banten Gerbang Investasi Indonesia, maka
makna penting pada visi tersebut adalah bahwa Banten akan menjadi
tempat yang sangat tepat bagi investor asing maupun dalam negeri
untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya di Indonesia.
Maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa BKPMPT
Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun bisa berbuat sesuai dengan
tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mensinergikan segenap
komponen pembangunan guna mendorong peran strategis investasi
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 2
dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi
Banten.
Tujuan utama pengertiannya adalah suatu rencana keinginan
atau hasrat dari para investor asing maupun dalam negeri yang akan
menanamkan modalnya di Indonesia utamanya adalah di Provinsi
Banten, mengingat kondisi, potensi dan permasalahannya serta
kemungkinan pengembangan penanaman modalnya di Provinsi
Banten akan lebih menguntungkan.
Selanjutnya bahwa Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi
di Indonesia dalam kebijakan nasional yang diprioritaskan sebagai
pusat pertumbuhan industri didukung oleh potensi investasi sektor
primer berbasis industri unggulan Banten sesuai konsep MP3EI serta
adanya daya dukung infrastruktur dan penyediaan lahan investasi.
Investasi pengertiannya adalah penanaman modal langsung baik
penanaman modal asing maupun dalam negeri.
2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25
Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan
komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang
diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau
dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok
masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menentukan misi yang jelas
dan merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan pembangunan
SKPD secara terfokus dan berindikator yang jelas dan terukur. Adapun
Misi BKPMPT Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan kapasitas kelembagaan yang berkualitas;
2. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 3
3. Meningkatkan daya tarik penanaman modal.
4. Meningkatkan pelayanan realisasi pelaksanaan penanaman modal
secara terpadu.
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran dalam hal ini adalah tujuan dan sasaran misi
atau tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan BKPMPT
Provinsi Banten selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun
2013 sampai dengan 2017.
Tujuan Misi 1 : Mewujudkan kapasitas kelembagaan yang
berkualitas adalah untuk meningkatkan tugas dan fungsi BKPMPT
Provinsi Banten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas mendorong peningkatan penanaman modal daerah
di Provinsi Banten. Sasarannya adalah meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur, manajemen kelembagaan serta lengkapnya
sarana dan prasarana kerja aparatur;
Tujuan Misi 2 : meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan
berdaya saing adalah untuk meningkatkan kualitas iklim penanaman
modal di Provinsi Banten yang kondusif serta pengembangan potensi
dan pemberdayan usaha daerah. Sasarannya adalah (1)
meningkatnya aktifitas (investasi); (2) berkembangnya potensi
unggulan daerah; (3) terwujudnya pemberdayaan usaha daerah; (4)
meningkatnya eksistensi penanaman modal.
Tujuan Misi 3 : meningkatkan daya tarik penamanan modal adalah
untuk meningkatkan minat dan realisasi penanaman modal di Provinsi
Banten dengan sasaran adalah meningkatnya promosi tentang kondisi
dan potensi Provinsi Banten sebagai tempat penanaman modal.
Tujuan misi 4: Meningkatkan pelayanan pelaksanaan penanaman
modal secara terpadu adalah meningkatkan realisasi investasi yang
signifikan dengan sasaran adalah terselenggaranya perijinan
penanaman modal secara sederhana, cepat, dan transparan.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 4
A. Strategi dan Kebijakan RENSTRA BKPMPT
Misi 1 : Mewujudkan kapasitas kelembagaan yang berkualitasSASARAN MISI STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur,
manajemen kelembagaan serta
lengkapnya sarana dan
prasarana kerja aparatur.
Peningkatan administrasi
perkantoran, kapasitas
sumber daya aparatur
secara profesional yang
didukung dengan
kelengkapan sarana dan
prasarana yang memadai
dan berkualitas;
Meningkatkan wawasan,
pengetahuan dan
keterampilan aparat,
Pelayanan Administrasi
serta Sarana dan
Prasarana kerja
aparatur.
Misi 2 : Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.SASARAN MISI STRATEGI KEBIJAKAN
1. Meningkatnya iklim usaha
investasi yang kondusif.
1. Pembinaan dan
pengendalian
kegiatan
penanaman modal
1. Melakukan pembinaan,
pengendalian dan
pengawasan terhadap
pelaksanaan penanaman
modal yang tepat dan
akurat
2. Berkembangnya
potensi unggulan
daerah.
2. Peningkatan
kordinasi
penanaman modal
dengan instansi
terkait /
Stakeholders
2. Meningkatkan koordinasi
Penanaman modal.
4. Meningkatnya
Eksistensi penanaman
modal.
4. Peningkatan
kemitraan antar
pelaku usaha
4
.
Meningkatkan pembinaan
dan fasilitasi dunia Usaha
dalam rangka kemitraan
antar pelaku usaha
(Memfasilitasi penyediaan
promotion
and Business Centre dan
Forum Interaksi Investor
Mitra Banten
(West Java Patner)
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 5
Misi 3 : Meningkatkan daya tarik penanaman modal.SASARAN MISI STRATEGI KEBIJAKAN
1. Meningkatnya promosi kondisi
dan potensi Provinsi Banten
sebagai tempat penanaman
modal
1. Peningkatan
Promosi yang tepat
dan terarah.
1. Menyediakan materi
dan media promosi yang
efektif dan efisien.
2. Peningkatan
Kerjasama
penanaman modal
antar daerah, antar
pemerintah dan
non pemerintah
baik dalam maupun
luar negeri.
2. Meningkatkan jaringan
kerjasama secara
terkoordinasi dan
berkelanjutan
Misi 4 : Meningkatkan pelayanan pelaksanaan penanaman modalsecara terpadu
SASARAN MISI STRATEGI KEBIJAKANTerlayaninya perijinan
penanaman modal secara
lancar.
Peningkatan
pelayanan perijinan
investasi yang mudah,
murah tepat dan
transparan.
Melayani perijinan investasi
sesuai standar pelayanan
prima.
B. Indikator Kinerja Utama
Diantara sasaran dan indikator kinerja di atas, terdapat sasaran yang
strategis dan indikator kinerja yang utama. BKPMPT Provinsi Banten telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra BKPMPT serta RPJMD Provinsi
Banten tahun 2012-2017.
Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKPMPT Provinsi Banten
adalah sebagai berikut:
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 6
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Pelayanan BKPMPT Tahun 2014
C. Penetapan Kinerja Tahun 2014
BKPMPT Provinsi Banten telah mengeluarkan Penetapan Kinerja
Tahun 2014 sebagaimana Lampiran 2 di bawah ini.
Tabel 2.3
Formulir Penetapan Kinerja
NO. INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
(1) (2) (3)1. Laju pertumbuhan investasi 13,35
2. Tingkat Investasi PMA 5%
3. Tingkat Investasi PMDN 4,7%
4. Penyerapan tenaga kerja penanaman modal 20.000 orang
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 7
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BKPM-PT PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN : 2014
No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan & Tolok Ukur Anggaran
1 2 3 2 3
1 Ketersediaan sarana - prasaranaaparatur pemerintah yang memadai
Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm.Perkantoran serta pelayanan Tata Usahadan Kerumahtanggaan
100%Program Peningkatan Sarana,Prasarana Perkantoran dan KapasitasAparatur
1 Penyediaan Barang JasaPerkantoran 1.344.865.000
12 Bulan - Fasilitasi penunjang kegiatankantor
Peningkatan KapasitasLembaga PemerintahDaerah
12 Bulan - Penyediaan barang pakaihabis
12 Bulan - Penyediaan makan danminum kantor
Peningkatan KapasitasLembaga PemerintahDaerah
12 Bulan -Penyediaan jasa telepon,listrik, internet danPHBI/PHBN
Peningkatan KapasitasLembaga PemerintahDaerah
12 Bulan -Koordinasi dan konsultasidalam dan luar wilayahProvinsi Banten
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 8
2 Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor 440.000.000
1 Paket - Belanja modal pengadaanauning ruang parkir kendaraan
3 Paket -Belanja modal pengadaanruang rapat BKPMPT ProvinsiBanten
2 Unit laptop, 4unit printer - Belanja modal pengadaan
komputer5 Unit lemari
arsip, 1 unit AC, 2unit kamera, 2 unit
proyektor
-
Belanja modal pengadaanperalatan dan perlengkapankantor BKPMPT ProvinsiBanten
Meningkatnya pemeliharaanpembangunan prasara dan saranaBKPMPT
Rasio Pembangunan, Penggandaan,Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasaranadan Sarana Aparatur
100% 3 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor 677.000.000
3 Paket -Pemeliharaan halaman dangedung kantor BKPMPTProvinsi Banten
12 Bulan, 1 unitkendaraan roda 6,
13 kendaraanroda 4, 14
kendaraan roda 2
- Pemeliharaan kendaraandinas operasional
12 bula,peralatan danperlengkapan
kantor, komputer,mebeulair
- Pemeliharaan sarana kantorBKMPT Provinsi Banten
12 Bulan - Pemeliharaan dan penyewaantanaman hias kantor
4 Peningkatan KapasitasAparatur 150.445.000
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 9
1 Keg- Bintek pengembangan
wawasan dan pengetahuanaparatur BKPMPT ProvinsiBanten
12 Bulan- Fasilitasi kinerja gaji berkala,
pangkat dan golonganaparaturn BKPMPT ProvinsiBanten
12 Bulan - Fasilitasi validasi danpemutahiran data pegawaiBKPMPT Provinsi Banten
4 Orang- Fasilitasi pengiriman kursus,
pelatihan, sosialisasi danbimbingan teknis aparaturBKPMPT Provinsi Banten
12 Bulan - Koordinasi dan konsultasidalam dan luar wilayahProvinsi Banten
1 Keg- Bintek pengembangan
wawasan dan pengetahuanaparatur BKPMPT ProvinsiBanten
2 Meningkatnya Perencanaan danTata Kelolah Keuangan BKPMPT
Rasio Ketersediaan DokumenPerencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100% Program Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Pemerintah Daerah
5Kegiatan Penyusunan PelaporanKinerja Keuangan dan NeracaAset
263,135,000
6 Dok - Penyusunan laporan keuangansemesteran
2 Dok - Tersajinya data tindaklanjutpemeriksaan (TLHP)
1 Keg - Terlaksananya bintek keuanganbagi aparatur BKPMPT
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 10
5 Dok - Terlaksananya apresiasipenatausahaan keuangan SKPD
6 Kegiatan Perencanaan Evaluasidan Pelaporan 750,000,000
12 Dok -
Penyusunan anggaranpembangunan RKA murni tahun2015 dan RKA perubahan tahun2014
1 Dok - Penyusunan renja BKPMPTtahun anggaran 2015
1 Keg - Penyelenggaraan Forum SKPDbidang penanaman modal
6 org x 3 hari - Fasilitasi pengiriman pesertaKP3MN tahun 2014
6 org x 3 hari - Fasilitasi pengiriman pesertaKP3MR tahun 2014
5 Dok -
Penyusunan laporan kinerjapembangunan bidangpenanaman modal tahun 2013(LAKIP, LKPJ, LPPD, LAPORANTAHUNAN dan TAPKIN /IKU)
4 org -
Koordinasi, konsultasi danpemantauan pelaksanaanperencanaan program, evaluasidan pelaporan
1 Keg -FGD dan bintek perencanaanpenanaman Provinsi Bantentahun 2014
4 Dok -Evaluasi program kegiatanAPBD tahun anggaran 2014Triwulanan
4 Dok -Evaluasi dan pelaporanpelaksanaan fisik & keuanganBKPMPT T.A 2014
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 11
3 Keg -- Fasilitasi penyusunan program
kerja penanaman modal &RUPM/SPM
4 Dok -
Evaluasi kinerja danperencanaan (Renstra, Renja)pembangunan bidangpenanaman modal
12 Dok -
Evaluasi kinerja danperencanaan (Renstra, Renja)pembangunan bidangpenanaman modal
3Meningkatnya kualitas data daninformasi pendukung perencanaandaerah dan penyelenggaraanpemerintah
Ketersediaan Data dan InformasiPembangunan (unit) 1 Paket Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
7 Kegiatan Penyediaan Data danInformasi Pembangunan 44.555.000
Peningkatan investasidunia usaha
4 Dok - Pejabat pengelola informasidan dokumentasi (PPID)
1 Paket - Pemutahiran data profilBKPMPT Provinsi Banten
4
Menciptakan iklim usaha yangkondusif dalam rangkamempertahankan keberadaaninvestasi yang ada serta menarikinvestasi baru
Cakupan layanan regulasi perijinanbidang Penanaman Modal 15% Program Peningkatan Iklim Investasi
8Kegiatan Pengendalian danPembinaan PelaksanaanPenanaman Modal
750,000,000
1 Dok -
Fasilitasi koordinasipengendalian dan pembinaanpelaksanaan penanamanmodal
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 12
3 Keg- Sosialisasi Kebijakan
Penanaman Modal KepadaNon Dunia Usaha
1 Dok -- Pemantauan kegiatan
penanaman modal PMA danPMDN
1 Dok -- Fasilitasi permasalahan
penanaman modal (TaskForce)
9Kegiatan OptimalisasiRegulasi, Fasilitasi danPelayanan Perijinan dan NonPerijinan Penanaman Modal
850.000.000
1 Dokumen -Fasilitasi pelaksanaanpelayanan perijinan dan nonperijinan
1 Kegiatan - Bintek persiapan penerpananISO 9001-2008
1 Kegiatan - Sosialisasi standar pelayananperijinan
1 Paket Penyusunan indek kepuasanmasyarakat (IKM)
1 Dokumen - Penyusunan regulasi perijinan
1 Kegiatan - Sosialisasi rancangan regulasiperijinan
1 Kegiatan - Pembahasan rancangantentang insentif PTSP
1 Paket -Penguatan sistem pelayananperijinan secara elektronik
10 Kegiatan Fasilitasi PercepatanRealisasi Izin Usaha TetapPenanaman Modal
850.000.000
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 13
1 Keg - Rapat koordinasi perencanaanpenyelenggaraan PTSP
1 Keg - Rapat koordinasi evaluasipenyelenggaraan PTSP
1 Keg - Bintek sumber daya manusia(SDM) PTSP
1 Keg - Workshop PTSP
1 Keg - Fasilitasi forum PTSP nasional
1 Keg - Fasilitasi bintek PTSP luarProvinsi
1 Keg - Klinik investasi
1 Keg - Sosialisasi kebijakanpenanaman modal
2 Keg - Percepatan realisasi izinusaha tetap
11 Kegiatan Penyediaan Data danInformasi Penanaman Modal 1.250.000.000
12 Bulan - Pengelolaan website BKPMPTProvinsi Banten
12 Bulan
- Pengelolaan dataperkembangan penanamanmodal dan penyusunaninvestment guide
2 Keg & 1 paket - Fasilitasi penyusunan RUPMProvinsi Banten
4 Paket, 26 kalipublikasi
- Publikasi perkembanganpenanaman modal melaluimedia massa lokal dannasional
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 14
2 Keg - Dialog perkembanganpenanaman modal
1 Paket - Penyusunan potensi investasisektoral
5Membentuk forum investasi sertameningkatkan promosi dankerjasama investasi
Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp) 8.93 Trilyun Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi
12 Kegiatan PenyelenggaraanPromosi Investasi 4,200,000,000
6 Paket - Penyediaan alat dan bahanpromosi penanaman modal
1 Keg - Penyelenggaraan promosipenanaman modal
1 Keg -Penyelenggaraan promosipenanaman modal padainfrastruktur summit
1 Keg -Penyelenggaraan rapatkoordinasi teknis bidangpromosi penanaman modal
2 Keg - Persiapan promosiinternasional di Banten
3 Keg -Fasilitasi Kabupaten/Kotadalam promosi penanamanmodal
2 Keg -Pelaksanaan promosipenanaman modal di luarnegeri
12 Bulan - Koordinasi dan konsultasidalam dan luar negeri
3 Paket -Promosi penanaman modal dimedia outdoor cetak daneletronik
Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp) 3.86 Trilyun 13 Kegiatan Kerjasama Investasi 1.630.000.000
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 15
1 Keg -
Fasilitasi dan koordinasikerjasama daerah bidangpenanaman modal (MPU/MUKORNIS)
2 Keg -
Fasilitasi kerjasama investasipelaku usaha Provinsi Bantendengan usaha nasional daninternasional
1 Keg - Fasilitasi minat investasiPMA./PMDN
1 Keg - Fasilitasi pengembanganusaha
1 Keg - Fasilitasi forum Banteninvestment partner
Total Anggaran 13.200.000,000
Serang, April 2014
Mengetahui
Gubernur Banten Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten
Hj. Ratu Atut Chosiyah Ir. Eneng NurcahyatiNIP. 19620825 198704 2 001
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-II. 16
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 1
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
A. Pengukuran Capaian Kinerja Utama
Pengukuran tingkat capaian kinerja BKPMPT Provinsi Banten tahun
2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan
realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Penetapan
Kinerja tahun 2014 sebagaimana dimuat dalam Bab II.
Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPMPT Provinsi
Banten adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.
Tabel 3.1.
Pengukuran Capaian Kinerja Utama
No SasaranStrategis
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian%
1 Menciptakaniklim usahayang kondusifdalam rangkamempertahankan keberadaaninvestasi yangada sertamenarikinvestasi baru
Cakupan layanan regulasiperijinan bidang PenanamanModal
15 % 15 % 100
2 Meningkatnyapromosi dankerjasamadalam menarikrealisasiinvestasi
Nilai realisasi investasi PMA(Rp)
8,93Trilyun
25,43Trilyun
285 %
Nilai realisasi investasi PMDN(Rp)
3,86Trilyun
8,08Trilyun
209 %
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014
Tingkat capaian kinerja BKPMPT Provinsi Banten tahun 2014 untuk seluruh
indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 2
Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014
No Program dan SasaranStategis Indikator Kinerja Realisasi Target Kinerja Realisasi %
1
ProgramPeningkatan,PrasaranaPerkantoran danKapasitas Aparatur
Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm.Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha danKerumahtanggaan
100% 100% 100
Ketersediaan sarana -prasarana aparaturpemerintah yangmemadai
Meningkatnyapemeliharaanpembangunanprasara dan saranaBKPMPT
1 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Rasio Pembangunan, Penggandaan,Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana danSarana Aparatur
100% 100% 100
3 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
2 Program PeningkatanKualitas Tata KelolaPemerintah Daerah
Rasio Pengendalian dan Evaluasi CapaianKinerja dan Keuangan Pelaksanaan RencanaPembangunan SKPD 100% 100% 100
MeningkatnyaPerencanaan danTata KelolahKeuangan BKPMPT
5 Kegiatan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
6 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3 Program PenyediaanData PembangunanDaerah
Ketersediaan Data dan InformasiPembangunan (unit) 1 Paket 1 Paket 100
Meningkatnyakualitas data daninformasi pendukungperencanaan daerahdan penyelenggaraanpemerintah
7 Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
4 Program PeningkatanIklim Investasi
Cakupan Layanan Regulasi Perijinan bidangPenanaman Modal 15 % 15 % 100
%
Menciptakan iklimusaha yang kondusifdalam rangkamempertahankankeberadaan investasiyang ada sertamenarik investasibaru
8 Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
9 Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perijinan dan NonPerijinan Penanaman Modal
10 Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal
11 Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Penanaman Modal
5Program PeningkatanPromosi danKerjasama Investasi
Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp) 8,93 Trilyun 35,43Trilyun
285%
Meningkatnyapromosi dankerjasama dalamrangka menarikrealisasi investasi
12 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi
Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp) 3.86 Trilyun 8,08Trilyun
209%
13 Kegiatan Kerjasama Investasi
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 3
C. Analisis Capaian Kinerja
Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut
indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini
menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi
terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1`
Sasaran Straegis 1 : Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan yang Berkualitas
No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Realisasi Target Kinerja Realisasi %
1Ketersediaan sarana -prasarana aparaturpemerintah yangmemadai
Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm.Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha danKerumahtanggaan
100% 100% 100
Meningkatnyapemeliharaanpembangunanprasarana dan saranaBKPMPT
1 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Rasio Pembangunan, Penggandaan,Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana danSarana Aparatur
100% 100% 100
3 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
2MeningkatnyaPerencanaan danTata KelolahKeuangan BKPMPT
Rasio Pengendalian dan Evaluasi CapaianKinerja dan Keuangan Pelaksanaan RencanaPembangunan SKPD 100% 100% 100
4 Kegiatan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
5 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Dimaksudkan untuk lebih meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur, manajemen kelembagaan serta lengkapnya sarana dan prasarana
kerja aparatur dan meningkatnya perencanaan dan tata kelola Keuangan
BKPMPT.
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut:
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 4
1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranKegiatan untuk menunjang disiplin PNS dilingkungan BKPMPT dengan
anggaran yang sebesar Rp. 1.625.455.000 capaian realisasi kegiatan
sebesar Rp. 1.592.262.427 (97,96 %) dan capaian fisik sebesar (100 %).
Dengan tolok ukur :
a. Terfasilitasinya Penunjang Kegiatan dan kantor dengan target 12 bulan,
capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dan realisasi anggaran
99,07 %.
b. Tersedianya Barang Pakai Habis dengan target 12 bulan, capaian
realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dan realisasi anggaran 96,06 %.
c. Tersedianya Makan dan Minum Kantor dengan target 12 bulan, capaian
realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dan realisasi anggaran 99,82 %.
d. Tersedianya Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN dengan
target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % dengan realisasi anggaran
94,39 %.
e. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar wilayah
Provinsi Banten dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 %
selama 12 bulan dengan capaian realisasi anggaran 99,89 %.
2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorKegiatan merupakan pengadaan sarana dan prasarana kantor dengan
anggaran sebesar Rp. 1.568.594.200 dengan capaian realisasi kegiatan
sebesar Rp. 1.474.891.870 (94,03%) dengan capaian fisik sebesar (100 %).
Dengan tolok ukur :
a. Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor dengan target 1 paket, selama 1 tahun, capaian realisasi fisik
100 % dengan realisasi anggaran 96,47 %.
b. Tersedianya Belanja Modal Pengadaan ruang Rapat BKPM PT Provinsi
Banten dengan target 3 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1
tahun dengan capaian realisasi anggaran 89,47 %.
c. Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Komputer dengan target 2
laptop, 4 printer, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan
capaian realisasi anggaran 98,26 %.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 5
d. Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
BKPMPT.dengan target 1 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1
tahun dengan realisasi anggaran 87,27 %.
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KantorKegiatan ini merupakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dengan
anggaran sebesar Rp. 909.400.000 dengan capaian realisasi kegiatan
sebesar Rp. 785.922.160 (86,42 %) dengan capaian fisik sebesar (100 %).
Dengan tolok ukur :
a. Terpeliharanya Halaman dan Gedung Kantor BKPMPT Provinsi Banten
dengan target 3 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 84,35 %.
b. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dengan target 12 bulan,
capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realisasi
anggaran 85,90 %.
c. Terpeliharanya Sarana Kantor BKPMPT Provinsi Banten dengan target
12 bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realisasi
anggaran 99,33 %.
d. Terpeliharanya Penyewaan Tanaman Hias Kantor dengn target 12
bulan, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realsasi
anggaran 100 %.
4. Peningkatan Kapasitas AparaturKegiatan ini merupakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dengan
anggaran sebesar Rp. 175.445.000 dengan capaian realisasi kegiatan
sebesar Rp. 131.848.500 (75,15 %) dengan capaian fisik sebesar (100 %).
Dengan tolok Ukur :
a. Terlaksanya Bimbingan Teknis Pengembangan Wawasan dan
Pengetahuan Aparatur BKPMPT Provinsi Banten dengan target 1 kali
kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 79,24 %.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 6
b. Terfasilitasinya Kenaikan Gaji Berkala, Pangkat dan Golongan Aparatur
BKPMPT Provinsi Banten dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik
100 % selama 12 bulan dengan realisasi anggaran 100 %.
c. Terfasilitasinya Validasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian BKPMPT
Provinsi Banten dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 %
selama 12 bulan dengan realisasi anggaran 98,54 %.
d. Terfasilitasinya Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Aparatur BKPMPT Provinsi Banten dengan target 2
orang, capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realisasi
anggaran 25,56 %.
e. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Wilayah
Provinsi Banten dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 %
selama 12 bulan dengan realisasi anggaran 99,25 %.
5. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset .
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.263.135.000. Realisasi
anggaran kegiatan adalah sebesar Rp. 256.327.490 (97,41%) dengan
capaian fisik (100%).
Dengan tolok ukur :
a. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dengan target 2
dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 99,84 %.
b. Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Institusi Pemeriksa
dengan target 2 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 92,86 %.
c. Terlaksananya Bimbingan Teknis Keuangan Bagi Aparatur BKPMPT
Provinsi Banten dengan target 1 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100
% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 100 %.
d. Terlaksananya Apresiasi Penata Usahaan Keuangan SKPD TA 2014
dengan target 5 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 97,07 %.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 7
6. Kegiatan Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan kegiatan Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan, dengan anggaran sebesar Rp. 850.000.000.
Kegiatan ini merealisasikan anggaran sebesar 792.650.600 atau 93,25 %
dengan realisasi fisik (100 %).
Dengan tolok ukur :
a. Tersusunnya Anggaran pembangunan RKA Murni Tahuin 2015 dan
RKA Perubahan Tahun 2014 dengan target 12 dokumen, capaian
realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 95,97
%.
b. Tersusunnya Rencana Kerja BKMPT Tahun 2015 dengan target 1
dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 99,47 %.
c. Terlaksananya Forum SKPD Bidang Penanaman Modal dengan target 1
kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan
realisasi anggaran 99,52 %.
d. Terfasilitasinya Pengiriman Peserta KP3MN Tahun 2014 dengan target
6 orang, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 99,23 %.
e. Terfasilitasinya Pengiriman Peserta KP3MR Tahun 2014 dengan target
6 orang, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 100 %.
f. Tersusunnya Laporan Kinerja Pembangunan Bidang Penanaman Modal
TA 2014 (LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan dan Tapkin IKU)
dengan target 5 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 100 %.
g. Terlaksananya Koordinasi , Konsultasi dan Pemantauan Pelaksanaan
Perencanaan Program Evaluasi dan Pelaporan dengan target 4 orang,
capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran
89,15 %.
h. Terlaksananya FGD dan Bimbingan Teknis Perencanaan Penanaman
Modal Provinsi Banten Tahun 2014 dengan target 1 kali kegiatan,
capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran
99,67 %.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 8
i. Terlaksananya Evaluasi Program Kegiatan APBD TA 2014 Triwulanan
dengan target 4 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 97,28 %.
j. Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan
Keuangan BKPMPT TA 2014 dengan target 4 dokumen, capaian
realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 99,04
%.
k. Tersusunnya Program Kerja Penanaman Modal dan RUPM/SPM
dengan terget 3 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1
tahun dengan realisasi anggaran 89,26 %.
l. Terlaksananya Evaluasi Kinerja dan Perencanaan (RENSTRA dan
RENJA) Pembangunan Bidang Penanaman Modal dengan target 1
dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 96,83 %.
Tabel.3.4
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Sasaran Startegis 2 : Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan BerdayaSaing
3 Program PenyediaanData PembangunanDaerah
Ketersediaan Data dan InformasiPembangunan (unit) 1 Paket 1 Paket 100
6 Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
4 Program PeningkatanIklim Investasi
Cakupan Layanan Regulasi Perijinan bidangPenanaman Modal 15 % 15 % 100
%
7 Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Dimaksudkan untuk lebih meningkatnya kualitas data dan informasi
pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintah, aktifitas
investasi berkembangnya potensi unggulan daerah dan menciptakan iklim
usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi
yang ada serta menarik investasi baru.
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut:
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 9
1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Kegiatan ini dukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.378.000.000 dengan
capaian realisasi kegiatan sebesar Rp. 1.246.552.300 (90,46%) dengan
capaian fisik (99,68%)
Dengan tolok ukur :
a. Terkelolanya Website BKPMPT Provinsi Banten dengan target 12 bulan,
capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dengan realisasi
anggaran 96,28 %.
b. Terkelolanya Data Perkembangan Penanaman Modal dan Penyusunan
Investment Guide dengan target 12 bulan, capaian realisasi fisik 100 %
selama 12 bulan dengan realisasi anggaran 62,88 %.
c. Terfasilitasinya Penyusunan RUPM Provinsi Banten dengan target 2
kegiatan 1 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan
realisasi anggaran 92,25 %.
d. Terlaksananya Publikasi Perkembangan Penanaman Modal melalui
Media Massa Lokal dan Nasional dengan target 4 paket, 26 publikasi,
capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran
96,23 %.
e. Terlaksananya Dialog Perkembangan Penanaman Modal dengan target
2 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan
realisasi anggaran 97,65 %.
f. Tersusunnya Potensi Investasi Sektoral dengan target 1 paket, capaian
realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 98,78
%.
g. Terlaksananya Optimalisasi Investasi di Kawasan Industri dengan target
1 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 97,65 %.
h. Tersusunnya Analisa Kajian Investasi UMKM-K dengan target 1 paket,
capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran
97,75 %.
i. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Data dengan target 1
kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 98,95 %.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 10
2. Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan ini merupakan pembinaan terhadap investasi dan
monitoring/pemantauan kepada perusahaan yang didukung anggaran
sebesar Rp.875.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 665.376.700
(76,04%) dengan capaian fisik sebesar (100%).
Dengan tolok ukur :
a. Terfasilitasinya Koordinasi Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal dengan target 1 dokumen, capaian realisasi fisik 100
% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 74,03 %.
b. Terlaksananya Apresiasi Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal dengan target 3 kali kegiatan, capaian realisasi fisik
100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 98,20 %.
c. Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal PMA/PMDN
dengan target 1 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 69,11 %.
d. Terfasilitasinya Penanganan Permasalahan Penanaman Modal (Task
Force) dengan target 1 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1
tahun dengan realisasi anggaran 68,52 %.
e. Terlaksananya Rapat Evaluasi Penanaman Modal dengan target 1 kali
kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 96,91 %.
f. Terlaksananya Tata Cara Pengisian LKPM Kepada Dunia Usaha
dengan target 2 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1
tahun dengan realisasi anggaran 45,25 %.
Table : 3.5
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3`
Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pelayanan PelaksanaanPenanamanModal Secara Terpadu
4 Program PeningkatanIklim Investasi
Cakupan Layanan Regulasi Perijinan bidangPenanaman Modal 15 % 15 % 100
%
8 Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perijinan dan NonPerijinan Penanaman Modal
9 Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 11
Dimaksudkan untuk lebih meningkatnya pelayanan penanaman modal
secara mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut:
1. Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perizinan danNon Perizinan Penanaman Modal
Kegiatan ini merupakan pelayanan terhadap calon investor didukung dengan
anggaran sebesar Rp. 1.375.000.000 Realisasi anggaran kegiatan sebesar
Rp. 1.072.098.720 (77,97%) dengan capaian fisik (100 %).
Dengan tolok ukur :
a. Terfasilitasinya Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
dengan target 1 dokumen, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 91,23 %.
b. Terlaksananya Bimbingan Teknis Persiapan Penerapan ISO 9001-2008
dengan target 1 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1
tahun dengan realisasi anggaran 85,30 %.
c. Terlaksananya Sosialisasi Standar Pelayanan Perizinan dengan target
1 kali kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan
realisasi anggaran 87,90 %.
d. Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 1
paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 99,32 %.
e. Terlaksannya Penguatan Tata Kelola Pelayanan Terpadu di Lingkungan
Provinsi Banten dengan target 1 dokumen, capaian realisasi fisik 100 %
selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 60,35 %.
f. Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Regulasi Perizinan dengan target
1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan
realisasi anggaran 53,14 %.
g. Terlaksananya Pembahasan Rancangan Tentang Insentif PTSP dengan
target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan
realisasi anggaran 70,33 %.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 12
h. Tersusunnya Penguatan Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik
dengan target 1 paket, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 99,69 %.
2. Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal
Kegiatan ini merupakan memfasilitasi kegiatan percapatan realisasi investasi
didukung dengan anggaran sebesar Rp. 733.765.800. Realisasi anggaran
kegiatan sebesar Rp. 544.411.900 (74,19%) dengan capaian fisik (100 %).
Dengan tolok ukur :
a. Terlaksananya Rapat koordinasi Perencanaan Penyelenggaraan PTSP
dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 93,37 %.
b. Terlaksananya Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan PTSP
dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 100 %.
c. Terlaksananya Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia (SDM) PTSP
dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 79,24 %.
d. Terlaksananya Workshop PTSP dengan target 1 kegiatan, capaian
realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 81,35
%.
e. Terkirimnya Fasilitasi Forum PTSP Nasional dengan target 1 kegiatan,
capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran
57,59 %.
f. Terkirimnya Fasilitasi Bimbingan Teknis PTSP Luar Provinsi Banten
dengan target 1kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 61,54 %.
g. Terselenggaranya Klinik Investasi dengan target 1 kegiatan, capaian
realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 66,98
%.
h. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dengan target
1kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 93,84 %.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 13
i. Terfasilitasinya Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap dengan target 1
kegiatan, capaian realisasi fisik 100 % selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 57,78 %.
Tabel 3.6
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4`
Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Minat dan Realisasi Penanaman Modal
5Program PeningkatanPromosi danKerjasama Investasi
Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp) 8,93 Trilyun 25,43Trilyun 285%
10 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi
Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp) 3.86 Trilyun 8,08Trilyun 209%
11 Kegiatan Kerjasama Investasi
Dimaksudkan untuk lebih meningkatnya Provinsi Banten sebagai daerah
tujuan penanaman modal yang potensial dan prospektif, meningkatkan realisasi
investasi yang signifikan dan membentuk forum investasi serta meningkatnya
promosi dan kerjasama investasi
Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai
berikut:
3. Kegiatan Penyelenggaran Promosi Investasi
Kegiatan ini merupakan promosi potensi investasi di dalam negeri dan luar
negeri didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.494.050.000 Realisasi
anggaran kegiatan sebesar Rp. 2.726.044.422 (78,02%) dengan capaian
fisik (88,13 %).
Dengan tolok ukur :
a. Tersedianya Alat dan Bahan Promosi Penanaman Modal dengan target
6 paket, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 90,44 %.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 14
b. Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal di Banten dengan target
1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 80,45 %.
c. Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal pada Infrastruktur
SUMMIT dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama
1 tahun dengan realisasi anggaran 74,55 %.
d. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis Bidang Promosi
Penanaman Modal dengan target 1 kegiatan, capaian realisasi fisik
100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 71,29%.
e. Terlaksananya Persiapan Promosi Internasional di Banten/Jakarta
dengan target 2 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 47,65%.
f. Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam Promosi Penanaman
Modal dengan target 3 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1
tahun dengan realisasi anggaran 82,73%.
g. Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Penanamna Modal di Luar Negeri
dengan target 2 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 64,67%.
h. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
dengan targer 12 bulan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun
dengan realisasi anggaran 71,58%.
i. Terlaksananya Promosi Penanaman Modal di Media Outdoor Cetak dan
Elektronik dengan target 3 paket, capaian realisasi fisik 100% selama 1
tahun dengan realisasi anggaran 92,68%.
4. Kegiatan Kerjasama Investasi
Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.855.700.000.
Realisasi anggaran kegiatan adalah sebesar Rp. 1.452.585.822 (78,28%)
dengan capaian fisik (100 %).
Dengan tolok ukur :
a. Terfasilitasinya Koordinasi Kerjasama Daerah Dalam Bidang
penanaman Modal (MPU/Mukornis) dengan target 2 kegiatan, capaian
realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 54,47%.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 15
b. Terfasilitasinya Kerjasama Investasi Pelaku Usaha Provinsi Banten
dengan Pelaku Usaha Nasional dan Internasional dengan target 2
kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 64,77%.
c. Terfasilitasinya Minat Investasi PMA/PMDN dengan target 5 kegiatan,
capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran
82,78%.
d. Terfasilitasinya Pengembangan Usaha dengan target 5 kegiatan,
capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran
90,82%.
e. Terlaksananya Fasilitasi Forum Baten Investment Partner dengan target
1 kegiatan, capaian realisasi fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi
anggaran 89,01%.f. Terlaksananya Identifikasi Proyek-Proyek Kerjasama Pemerintah
Swasta di Provinsi Banten dengan target 2 kegiatan, capaian realisasi
fisik 100% selama 1 tahun dengan realisasi anggaran 98,57%.
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBN
1. Selain dukungan anggaran dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2014, BKPMPT Provinsi Banten juga mendapatkan dukungan anggaran
dari APBN melalui BKPM RI. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber
dari APBN ini dilaksanakan pada Bidang Data, Informasi Pengendalian
dan Pembinaan, pada Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dengan
Program Dekonsentrasi di Bidang Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal, pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal Wilayah IV . Rincian tolok ukur kegiatan adalah
sebagai berikut :
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN SILPA% FISIK KEUANGAN % KEU
IProgram Dekonsetrasi BidangPemantauan PelaksanaanPenanaman Modal
1 Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal Wilayah IV 500.000.000 100 487.102.300 97,42 12.897.700
JUMLAH 500.000.000 100 487.102.300 97,42 12.897.700
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 16
2. Dukungan anggaran APBN didapatkan juga melalui Otda Kemendagri.
Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN ini dilaksanakan pada
Bidang Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, pada Sub Bidang
Pelayanan Fasilitasi dan Penanaman Modal.
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARANREALISASI ANGGARAN
SILPA% FISIK KEUANGAN % KEU
I Program Bina PembangunanDaerah
1 Fasilitasi Peningkatan EkonomiDaerah 400.000.000 100 228.793.000 57,20 171.207.000
JUMLAH 400.000.000 100 228.793.000 57,20 171.207.000
D. Akuntabilitas Keuangan / Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran dan kinerja BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014
adalah sebagai berikut:
1. Pagu Tahun 2014 adalah sebesar Rp 19.017.000.000,- (sembilan
belas milyar tujuh belas juta rupiah), dengan rincian:
a. Belanja Langsung
- Belanja pegawai Rp. 1.141.290.000,-- Belanja barang/jasa Rp. 12.490.115.800,-
- Belanja modal Rp. 1.568.594.200,-Total Rp. 15.200.000.000,-
b. Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai Rp. 3.817.000.0000,-
2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2014 adalah sebesarRp 16.500.611.020, (enam belas milyar lima ratus juta enam ratussebelas ribu dua puluh rupiah) atau 86,77 % dari pagu anggaran,dengan rincian :a. Belanja Langsung
- Belanja pegawai Rp. 1.040.520.000,- (91,17 %)- Belanja barang/jasa Rp. 10.312.969.761,- (82,57 %)- Belanja modal Rp. 1.474.891.870,- (94,03 %)
Total Rp. 12.828.381.631,- (84,40 %)b. Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai Rp. 3.672.229.389,- (96,32 %)
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Bab-III. 17
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 Bab-IV. 1
BAB IVPENUTUP
A. Kesimpulan
1 BKPMPT merupakan instansi Pemerintah Provinsi Banten yang
diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang
penanaman modal.
2 Dalam melaksanakan tugasnya, BKPMPT Provinsi Banten
berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan
dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 20012-2017 dan RENSTRA
BKPMPT Provinsi Banten tahun 2012-2017.
3 LAKIP BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014 ini menyajikan berbagai
keberhasilan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator
kinerja, terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan visi, misi,
tujuan dan sasaran.
4 Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat
memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
Meskipun demikian, berbagai kebijakan program dan Kegiatan perlu
ditelaah untuk mencapai cita-cita pembangunan yaitu kesejahteraan
masyarakat.
B. Saran
1 LAKIP BKPMPT Provinsi Banten tahun 2014 perlu dijadikan sebagai
salah-satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan program di
tahun 2015 dan tahun-tahun sesudahnya agar meningkatkan kualitas
dan manfaat kegiatan-kegiatan pemerintah untuk kesejahteraan
masyarakat.
2 SAKIP perlu dijadikan sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah
secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and
punishment yang tegas dan ketat.
LAKIP BKPM-PT PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 Bab-IV. 2
Lampiran
1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Dokumen Penetapan Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2014.