lakip ditjen multilateral kemlu 2015.pdf
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA
2015
Direktorat Jenderal MultilateralKementerian Luar NegeriRepublik Indonesia
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Multilateral Tahun 2015 merupakan
pertanggungjawaban kinerja Ditjen Multilateral kepada seluruh pemangku kepentingan dan sebagai
bahan kajian untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.
Secara keseluruhan pada tahun 2015, Ditjen Multilateral telah berhasil menyampaikan posisi
dan rekomendasi Pemerintah Indonesia dalam sidang-sidang yang membahas isu-isu multilateral,
menyampaikan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam memajukan kerja sama multilateral,
mengupayakan pemenangan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam
keanggotaan/jabatan pada berbagai organisasi internasional, dan meng-upayakan tindak lanjut dari
kesepakatan multilateral di tingkat nasional. Keseluruhan kegiatan tersebut telah mencapai sasaran
peningkatan peran dan diplomasi Indonesia di bidang multilateral sebesar 113,54%.
Di bidang politik dan keamanan internasional, Indonesia secara aktif berkontribusi pada
upaya menciptakan dunia yang aman, stabil, damai, adil, dan makmur. Hal ini terlihat pada upaya
diplomasi Indonesia di berbagai belahan dunia, di antaranya melalui kontribusi Indonesia pada
pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Diplomasi Indonesia juga dilakukan pada forum PBB,
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok (GNB).
Dalam diplomasi ekonomi, Ditjen Multilateral telah bekerja keras untuk memperjuangkan
kepentingan Indonesia. Adapun strategi diplomasi yang digunakan yaitu senantiasa mengedepankan
kepedulian terhadap kepentingan negara-negara berkembang. Dalam berbagai forum, seperti di
forum PBB, G20, WTO, dan dalam pembahasan mengenai Post-2015 Development Agenda,
Indonesia senantiasa menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan,
seimbang, dan inklusif untuk memastikan keadilan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi global.
Kontribusi politik luar negeri Indonesia jelas dan nyata. Indonesia aktif berkontribusi dalam
berbagai isu transnasional dan global, seperti ancaman bencana alam, tantangan ketahanan pangan
dan energi, hingga kejahatan lintas batas seperti terorisme, trafficking, dan berbagai ancaman
lainnya.
Tingginya capaian bukan berarti pekerjaan Ditjen Multilateral tahun 2015 berjalan mulus
tanpa hambatan. Terdapat faktor-faktor penghambat kinerja Ditjen Multilateral, mulai dari adanya
perbedaan kepentingan negara-negara dalam proses pembuatan kesepakatan pada tingkat
multilateral, hingga perbedaan kepentingan di antara para pemangku kepentingan di dalam negeri
(yang mengakibatkan proses pembahasan kesepakatan memakan waktu lebih lama). Selain itu,
kendala-kendala teknis seperti adanya undangan menghadiri forum multilateral yang diterima
secara mendadak dan perubahan jadwal persidangan juga menjadi penyebab kurang optimalnya
kinerja Ditjen Multilateral. Keadaan ini membuat Ditjen Multilateral harus memilih berbagai
kegiatan/forum secara cermat sesuai dengan urgensinya terhadap kepentingan nasional.
Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah efisiensi
komunikasi dengan para pemangku kepetingan pada forum multilateral, dan memilih isu-isu yang
dianggap lebih prioritas dan strategis. Sebagai langkah antisipasi untuk tahun mendatang, Ditjen
Multilateral akan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebelum menghadiri
forum multilateral guna menyamakan persepsi dan menyelaraskan kepentingan serta membuat
perencanaan kegiatan yang lebih matang.
Untuk menyelenggarakan program dan kegiatannya, pada tahun 2015 Ditjen Multilateral
memperoleh anggaran (setelah revisi) sebesar Rp544.584.669.000,00. Dari jumlah tersebut, Ditjen
Multilateral telah merealisasikan anggarannya sebesar Rp535.308.122.709,00 (98,30%).
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyusunan dokumen Laporan Kinerja merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja
bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai, serta merupakan upaya perbaikan berkesinambungan bagi
instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Ditjen Multilateral pada
gilirannya akan menjadi bahan masukan bagi penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri
tahun 2015.
Selain menjabarkan pencapaian dari visi, misi, dan tujuan Ditjen Multilateral, Laporan Kinerja
ini juga menggambarkan perkembangan isu-isu multilateral dan penanganannya oleh Ditjen
Multilateral selama tahun 2015. Dengan demikian, Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan oleh
kalangan internal Ditjen Multilateral sebagai mekanisme evaluasi kinerja, serta pedoman dalam
penyusunan kegiatan dan kebijakan, maupun dalam perbaikan kinerja Ditjen Multilateral pada
tahun-tahun mendatang.
Pengukuran capaian dilaksanakan dengan melakukan analisis dan perbandingan antara
capaian Ditjen Multilateral dengan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK)
dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian tersebut selanjutnya dibandingkan dengan sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Multilateral Tahun 2015-2019
yang menggambarkan rencana pencapaian sasaran dan prioritas kebijakan Ditjen Multilateral selama
lima tahun.
B. Tugas dan Fungsi
Tugas dan fungsi Ditjen Multilateral dijabarkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri RI
Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, yaitu
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik
luar negeri multilateral.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Ditjen Multilateral menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan politik luar negeri
multilateral;
2 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
4. Perundingan dalam rangka kerja sama multilateral;
5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;
6. Perundingan dalam rangka kerja sama multilateral; dan
7. Pelaksanaan administrasi Ditjen Multilateral.
C. Struktur Organisasi
Ditjen Multilateral terdiri dari enam unit kerja eselon II, yaitu:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral
Sekretariat Ditjen Multilateral bertugas menyusun rencana program kerja, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan tata persuratan, data dan dokumentasi, serta
mengurus keanggotaan Indonesia di organisasi internasional, yang mencakup pembayaran
kontribusi/iuran keanggotaan Pemerintah RI, pencalonan Indonesia dan/atau individu
Indonesia, dan fasilitasi pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional bagi
Warga Negara Indonesia.
Dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen Multilateral menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, rencana dan program
kerja, serta evaluasi dan laporan Direktorat Jenderal Multilateral;
b. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah
tangga Direktorat Jenderal Multilateral;
c. Penyiapan penyusunan pedoman peraturan perundang-undangan dan pemberian
pertimbangan hukum Direktorat Jenderal Multilateral;
d. Pelaksanaan urusan pembayaran kontribusi/iuran keanggotaan, pencalonan, dan
fasilitasi pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional;
e. Pelaksanaan pengolahan data dan dokumentasi Direktorat Jenderal Multilateral.
2. Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS)
Direktorat KIPS melaksanakan tugas Ditjen Multilateral di bidang keamanan internasional,
senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas
negara, dan terorisme.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat KIPS menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam
hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional,
kejahatan lintas negara, dan terorisme;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral
dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional,
kejahatan lintas negara, dan terorisme;
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 3
c. Perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan keamanan
internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas
negara, dan terorisme;
d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral
dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional,
kejahatan lintas negara, dan terorisme;
e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral
dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional,
kejahatan lintas negara, dan terorisme; dan
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.
3. Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan (HAM & Kemanusiaan)
Direktorat HAM dan Kemanusiaan melaksanakan tugas Ditjen Multilateral di bidang hak-hak
sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta
kemanusiaan.
Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat HAM dan Kemanusiaan menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral
mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak
kelompok rentan serta kemanusiaan;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral
mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak
kelompok rentan serta kemanusiaan;
c. Perundingan dalam kerangka kerja sama hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial
budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan;
d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral
mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak
kelompok rentan serta kemanusiaan;
e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral
mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak
kelompok rentan serta kemanusiaan; dan
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.
4. Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup (PELH)
Direktorat PELH melaksanakan tugas Ditjen Multilateral di bidang penanganan isu-isu,
kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan,
ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat PELH menyelenggarakan fungsi:
4 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral
mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait
dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral
mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait
dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
c. Perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait dengan aspek-aspek
pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral
mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait
dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;
e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral
mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait
dengan
f. Aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup; dan
g. Pelaksanaan administrasi Direktorat.
5. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (PPIH)
Direktorat PPIH melaksanakan tugas Ditjen Multilateral di bidang perdagangan barang dan
jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan
intelektual.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Direktorat PPIHmenyelenggarakan
fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral
mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi
barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral
mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi
barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;
c. Perundingan dalam kerangka kerja sama perdagangan barang dan jasa, pembangunan
industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;
d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral
mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi
barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;
e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral
mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi
barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual; dan
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 5
6. Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud dan
OINB)
Direktorat Sosbud OINB melaksanakan tugas Ditjen Multilateral di bidang yang terkait
dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Direktorat Sosbud OINB
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang
terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara
berkembang;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral
yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara
berkembang;
c. Perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial
budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;
d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral
yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara
berkembang;
e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral
yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara
berkembang; dan
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.
Susunan Organisasi Ditjen Multilateral
Setditjen Multilateral
Direktorat Sosbud
OINB
Direktorat
KIPS
Direktorat HAM dan
Kemanusiaan
Direktorat
PPIH Direktorat
PELH
DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL
6 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
D. Aspek Strategis Organisasi
Pada tahun-tahun terakhir, situasi politik dan ekonomi global terus mengalami berbagai
dinamika yang disebabkan oleh berbagai tantangan multidimensional. Perekonomian global masih
belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, ancaman
ketahanan pangan dan eskalasi pemberlakuan hambatan-hambatan baru terhadap lalu lintas
perdangangan dunia. Di bidang politik dan keamanan, dunia juga masih menyaksikan konflik di
sejumlah kawasan, yang menimbulkan masalah baru seperti pengungsi, tindak kekerasan terhadap
rakyat sipil, serta pelanggaran HAM. Sementara, kejahatan lintas negara dan terorisme terus
berkembang dengan modus operandi baru yang semakin maju. Persoalan-persoalan tersebut tidak
dapat dihadapi oleh negara secara individu, melainkan harus melalui kerja sama konkret dalam
forum-forum internasional dan multilateral.
Indonesia senantiasa berkomitmen untuk aktif menjadi bagian dari solusi. Pada saat yang
sama, diplomasi dan politik luar negeri Indonesia senantiasa diabdikan untuk mengamankan dan
mencapai kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Dengan demikian, upaya
mencari solusi atas berbagai persoalan global tersebut harus sejalan dengan upaya untuk mencapai
kepentingan nasional. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan konsep diplomasi total yang melibatkan
seluruh pihak dalam negeri. Kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat dunia menuntut
keterlibatan semua kalangan masyarakat untuk menyelesaikannya.
Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral merupakan bagian integral dari Kementerian
Luar Negeri yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dalam
hubungan multilateral Indonesia guna meningkatkan peran dan kepemimpinan diplomasi Indonesia
di forum-forum multilateral, dalam rangka mewujudkan wibawa diplomasi demi kepentingan
nasional.Program dan kegiatan Ditjen Multilateral tahun 2015 disusun berdasarkan dengan prioritas
pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Ditjen Multilateral 2015-2019.
Sementara itu, intensitas program dan kegiatannya disesuaikan dengan dinamika situasi nasional,
regional, dan global.
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
•Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diti Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat
VISI KEMLU
•Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional; •Memantapkan peran Kemlu sebagai penjuru
pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional; •Mewujudkan kapasitas Kemlu dan Perwakilan RI
yang mumpuni.
MISI KEMLU
•Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Forum Multilateral
VISI DITJEN MULTILATERAL
•Memperjuangkan kepentingan nasional di forum multilateral. •Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di
forum multilateral. •Mendorong pelaksanaan kesepakatan multilateral
oleh pemangku kepentingan nasional. •Memperkuat organisasi dan sumber daya.
MISI DITJEN MULTILATERAL
•Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral. •Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum
multilateral. •Implementasi kesepakatan multilateral dengan
partisipasi pemangku kepentingan nasional.
SASARAN STRATEGIS DITJEN MULTILATERAL
•Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral. •Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum
multilateral. •Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti
pemangku kepentingan nasional.
IKU
DITJEN MULTILATERAL
•Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral.
PROGRAM DAN KEGIATAN
DITJEN MULTILATERAL
•Rp544.584.669.000,00 ANGGARAN
DITJEN MULTILATERAL
8 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2015
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL
TAHUN ANGGARAN : 2015
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3
Peningkatan peran
Indonesia di forum
multilateral
Persentase posisi Indonesia yang diterima
dalam forum multilateral
90%
Peningkatan kepemimpinan
Indonesia di forum
multilateral
Persentase kepemimpinan Indonesia pada
forum multilateral
85%
Implementasi kesepakatan
multilateral dengan
partisipasi pemangku
kepentingan nasional
Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti
pemangku kepentingan nasional
90%
Program : Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Total Anggaran : Rp544.584.669.000,00
C. Anggaran Tahun 2015
Untuk melaksanakan kegiatannya, Ditjen Multilateral memiliki anggaran sebagaimana tercantum
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2015, yaitu sebesar
Rp546.420.023.000,00.Dalam perkembangan selanjutnya, DIPA Ditjen Multilateral
berkurangmenjadi sebesar Rp544.584.669.000,00 karena program penghematan Pemerintah.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran
DIPA awal tahun 2015 Rp546.420.023.000,00
DIPA akhir tahun 2015 Rp544.584.669.000,00
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 9
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Gambaran Umum
Di sepanjang tahun 2015, Ditjen Multilateral telah melaksanakan programpeningkatan peran
dan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral.Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah
program tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam
Renstra Ditjen Multilateral 2015-2019.Renstra tersebut menjadi pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan di Ditjen Multilateral.
Capaian kinerja Ditjen Multilateral atas program Meningkatnya peran diplomasi Indonesia
dalam penanganan isu multilateral adalah sebesar 113,54%.Faktor pendorong pencapaian target ke angka tersebut adalah keberhasilan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Besarnya capaian Ditjen Multilateral ini menunjukkan semakin berperannya Indonesia dalam memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi multilateral.
Tingginya angka capaian bukan berarti pekerjaan Ditjen Multilateral tahun 2015 berjalan
mulus tanpa hambatan. Terdapat faktor-faktor penghambat kinerja Ditjen Multilateral, mulai dari
adanya perbedaan kepentingan negara-negara dalam proses pembuatan kesepakatan pada tingkat
multilateral, hingga perbedaan kepentingan di antara para pemangku kepentingan di dalam negeri
(yang mengakibatkan proses pembahasan kesepakatan memakan waktu lebih lama). Selain itu,
kendala-kendala teknis seperti adanya undangan menghadiri forum multilateral yang diterima
secara mendadak dan perubahan jadwal persidanganjuga menjadi penyebab kurang optimalnya
kinerja Ditjen Multilateral. Apabila sudah demikian, Ditjen Multilateral harus memilih berbagai
kegiatan/forum secara cermat sesuai dengan urgensinya terhadap kepentingan nasional.
Sesuai dengan Renstra Kemlu 2015-2019, sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan
politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional dalam bidang multilateral adalah peran
Indonesia di tingkat global yang meningkat, dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas
kesepakatan internasional, serta penguatan diplomasi ekonomi.
Adapun sasaranyang hendak dicapai oleh Ditjen Multilateral pada selama tahun 2010-2014
adalah “Meningkatnya peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral”.Sasaran
strategis tersebut diturunkan ke dalam 4 IKU Ditjen Multilateral.Keempat IKU Ditjen Multilateral
memayungi IKU-IKU yang ada di unit-unit kerja Eselon II lingkungan Ditjen Multilateral.Adapun detail
capaian dan hambatan dijelaskan lebih mendalam pada Analisis IKU.
10 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
B. Capaian Indikator Kinerja Utama
SASARAN ESELON I
IKU ESELON II TARGET CAPAIAN INFORMASI KINERJA
JUMLAH % DATA DUKUNG (sesuai dengan sumber data
pada SK IKU atau data relevan lainnya)
Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral
IKU 1: Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral
90% 106,94% Jumlah posisi yang diterima dalam forum multilateral
694 96,25% Jumlah posisi yang diterima: dokumen-dokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).
Jumlah posisi yang disampaikan: kertas posisi, statement Delri.
Jumlah posisi yang disampaikan dalam forum multilateral
721
Peningkatan
kepemimpinan
Indonesia di
forum
multilateral
IKU 2: Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral
85% 129,03% Jumlah kepemimpinan yang dilaksanakan dalam forum multilateral
34 109,68% Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dll.
Jumlah pencalonan yang berhasil (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).
Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia dalam forum multilateral
31
Implementasi
kesepakatan
multilateral
dengan
partisipasi
pemangku
kepentingan
nasional
IKU 3: Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional
90% 104,65% Jumlah Implementasi Kesepakatan Multilateral pada tingkat nasional yang dilaksanakan
146 94,19% Dokumen kesepakatan hasil konferensi/pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi, keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dll), ketentuan perundang-undangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dll), serta hasil-hasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia
Jumlah Implementasi Kesepakatan Multilateral pada tingkat nasional yang diusulkan
155
Capaian sasaran 113,54%
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 11
Perbandingan Capaian Ditjen Multilateral pada Periode 2013-2015
Indikator Kinerja Utama
2013 2014 2015
T R % T R % T R %
Persentase posisi Indonesia yang diterima
dalam forum multilateral
80% 92,84% 116,05% 80% 97,67% 122,08% 90% 96,25% 106,94%
Persentase kepemimpinan Indonesia pada
forum multilateral
80% 100% 125% 80% 130,77% 163,46% 85% 109,68% 129,03%
Persentase rekomendasi untuk
ditindaklanjuti pemangku kepentingan
nasional
145 91,03% 91,03% 132 88,96% 88,96% 90% 94,19% 104,65%
C. Analisis Pencapaian Sasaran
Direktorat Jenderal Multilateral pada tahun 2015 memiliki 3 sasaran program yaitu
peningkatan peran Indonesia di forum multilateral, peningkatan kepemimpinan Indonesia di
forum multilateral, dan Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku
kepentingan nasional. Pengukuran pencapaian sasaran tersebut menggunakan 3 indikator kinerja
utama, yaitu 1) Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral, 2) Persentase
kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral, dan 3) Persentase rekomendasi untuk
ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional.
Secara keseluruhan, hasil dari capaian diplomasi Ditjen Multilateral yang digambarkan
melalui IKU tersebut di atas adalah semakin diperhitungkannya kepemimpinan Indonesia di kancah
diplomasi multilateral. Pada tahun 2015,Indonesia telah bertindak sebagai tuan rumah dalam
beberapa pertemuan internasional, antara lain:
a. Pertemuan The Asia-Pacific Regional Meeting on Peacekeeping di Jakarta tanggal 27-28 Juli 2015
yang berhasil memperkuat dukungan negara-negara penyumbang personel di kawasan Asia-
Pasifik terhadap Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.
b. Pertemuan Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular
Movement of Persons pada tanggal 27-28 November 2015 yang menghasilkan inisiatif bidang-
bidang kerja sama konkrit dalam rangka penanggulangan akar permasalahan migrasi ireguler.
c. Pertemuan International Seminar on Human Rights Education tanggal 12-13 Oktober 2015 di
Jakarta. Dalam pertemuan tersebut berhasil diadopsi IPHRC Jakarta Declaration on Human Rights
Education yang pada pokoknya memuat sejumlah rekomendasi terkait upaya pemajuan
pendidikan HAM di negara-negara anggota OKI. Bagi Indonesia, penyelenggaraan Seminar ini,
selain dalam rangka menjalankan salah satu agenda Nawacita Presiden Joko Widodo mengenai
keterlibatan aktif Indonesia dalam OKI, juga dapat menunjukkan kepada masyarakat internasional
bahwa nilai-nilai Islam, demokrasi, modernisasi, dan HAM dapat saling melengkapi dan berjalan
beriringan di tengah kemajemukan Indonesia.
Selain itu, secara umum, diplomasi multilateral Indonesia tetap memainkan peran aktifnya di
kancah internasional dengan terus memelihara dan menjalin kerjasama multilateral pada berbagai
12 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
organisasi internasional, di antaranya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan
subsider dibawahnya, Global Counter-Terrorism Forum (GCTF), Nuclear Security Summit (NSS),
Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), International Atomic Energy Agency (IAEA), World
Trade Organization (WTO), G-20, MIKTA, Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerja sama Islam
(OKI), Open Government Partnership (OGP), dan sebagainya.
Angka capaian Kinerja Direktorat Jenderal Multilateral sebesar 113,54% pada tahun 2015
merupakan langkah awal yang baik dalam mencapai target Renstra Kemlu 2015-2019 serta RPJMN
2015-2019. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas kinerja Ditjen Multilateral serta semakin
baiknya tingkat perencanaan kinerja di Ditjen Multilateral sehingga capaian tidak terlalu jauh dari
target perencanaan kinerja 100%. Tingkat capaian kinerja ini juga menunjukkan keberhasilan Ditjen
Multilateral membangun koordinasi dengan pihak-pihak berkepentingan dan meningkatnya kualitas
diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di ranah multilateral.
Perbandingan kinerja tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan
peningkatan peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral diantaranya didukung
oleh aspek sebagai berikut:
1. Peningkatan keberhasilan pencalonan Indonesia pada berbagai organisasi internasional
Pencalonan pemerintah/individu dalam keanggotaan/jabatan di organisasi internasional
pada periode 2012-2015 cenderung fluktuatif karena adanya perbedaan penetapan target setiap
tahunnya serta perbedaan kondisi dinamika hubungan internasional. Namun, pada tahun 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
88.98%
109% 106.55% 109.21%
123.02%
113.54%
Capaian Kinerja Ditjen Multilateral
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 13
capaian keberhasilan pencalonan Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari 81,82%
pada tahun 2014 menjadi 90,90% di tahun 2015.
Pada tahun 2015 dari 11 kesempatan yang strategis bagi kepentingan Indonesia untuk
mencalonkan keanggotaan/jabatan di organisasi internasional, berhasil dimenangkan 10
pencalonan strategis Indonesia. Informasi kinerja sebagaimana tabel dan grafik berikut:
Kinerja 2012 2013 2014 2015
T R C (%) T R C (%) T R C (%) T R C (%)
Jumlah pencalonan
pemerintah/individu
dalam
keanggotaan/jabatan
di OI
10 9 90 15 11 73,34 9 11 81,82 11 10 90,90
Ket: T : Target; R : Realisasi; C: Capaian
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
20122013
20142015
90.00%
73.34% 81.82%
90.90%
Keberhasilan Pencalonan
14 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
2. Peningkatan peran Indonesia di Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB
Saat ini, jumlah personel Indonesia yang berpartisipasi dalam berbagai UN PKO (sesuai data
United Nations Department of Peacekeeping Operations per 31 Desember 2015) adalah sejumlah
2.840 personel, yang menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 125 Troops/Police
Contributing Countries (T/PCC). Pasukan tersebut bertugas di 10 (sepuluh) misi pemeliharaan
perdamaian PBB di 6 negara, yaitu MINUSTAH (Haiti); MONUSCO (Republik Demokratik Kongo);
UNAMID (Darfur, Sudan); UNIFIL (Lebanon); UNMIL (Liberia); UNMISS (Sudan Selatan), MINURSO
(Sahara Barat), MINUSCA (Arfrika Tengah), dan UNISFA (Abyei, Sudan).
Sesuai dengan amanat Konstitusi dan instruksi Presiden RI, Pemerintah Indonesia akan terus
meningkatkan partisipasinya dalam UN PKO sebagai net contributor dari perdamaian dunia. Visi
Indonesia dalam hal ini adalah mewujudkan penggelaran 4.000 Indonesian Peacekeepers pada
tahun 2019, yang diharapkan menempatkan Indonesia masuk ke dalam peringkat sepuluh besar
penyumbang pasukan (Troop/Police Contributing Countries) di UN PKO. Berikut data partisipasi
Indonesia selama 4 tahun terakhir:
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2012 2013 2014 2015
1717 1546
1844
2840
Jumlah Personel Indonesia di UNPKO
TAHUN TOTAL PERSONEL KESELURUHAN Peringkat
2012 1.717 personel 16
2013 1.546 personel 21
2014 1.844 personel 16
2015 2.840 personel 12
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 15
3. Penyelenggaraan forum multilateral di Indonesia
Penyelenggaraan forum multilateral di Indonesia merupakan salah satu cermin keberhasilan
kepemimpinan Indonesia dan peran diplomasi Indonesia, khususnya dalam hal menjadi tuan
rumah. Selama tahun 2015, dilaksanakan 3 forum multilateral di dalam negeri, yaitu The Asia-
Pacific Regional Meeting on Peacekeeping (Jakarta, 27-28 Juli 2015), Jakarta Declaration
Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons (Jakarta,
27-28 November 2015), dan International Seminar on Human Rights Education (Jakarta, 12-13
Oktober 2015).
Highlight Capaian Ditjen Multilateral 2015
Beberapa capain penting Ditjen Multilateral yang patut mendapat perhatian pada tahun 2015 antara lain adalah:
1. Partisipasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB
Sejak tahun 2012, Pemri telah mencanangkan Visi 4.000 Peacekeepers guna menempatkan
Indonesia pada jajaran 10 besar negara penyumbang personel pada MPP PBB melalui kontribusi
4.000 personel. Visi 4.000 Peacekeepers ini bukan hanya berorientasi pada peningkatan
kuantitas personel, namun juga kualitas dari para personelnya. Peningkatan kontribusi
Indonesia pada MPP PBB di bawah kerangka Visi 4.000 Peacekeepers merupakan Program
Lanjutan Kabinet Kerja.
Berdasarkan data United Nations Department of Peacekeeping Operations per 31 Desember
2015, terdapat 2.840 personel Indonesia yang bertugas dalam 10 (sepuluh) dari 16 MPP PBB
yang aktif saat ini, yang menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 125 Troops/Police
Contributing Countries (T/PCC). Jumlah tersebut merupakan peningkatan dari kontribusi
Indonesia per 31 Desember 2014, yaitu sebanyak 1.844 personel pada 10 MPP PBB (peringkat
ke-17 dari 126 negara).
Dari sisi regulasi, Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang
beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian
Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat
Kabinet, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Intelijen
Negara telah berhasil menyusun Roadmap Visi 4.000 Peacekeepers yang memuat langkah-
langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan Visi
4.000 Peacekeepers. Guna memberikan kekuatan hukum terhadap Roadmap dimaksud, telah
diterbitkan Permenlu No. 5 Tahun 2015 tentang Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers.
2. Penuntasan Perpres No. 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian
Dalam rangka pencapaian Visi 4.000 Peacekeepers, Kemlu bersama dengan TKMPP juga telah
berhasil menuntaskan penerbitan Perpres No.86 Tahun 2015 tentang Pengiriman MPP yang
akan menjadi landasan hukum yang diharapkan dapat menjadi pedoman pengiriman personel
Indonesia ke berbagai MPP berdasarkan permintaan PBB, organisasi internasional dan regional.
Penuntasan Perpres No. 86 Tahun 2015 menjadi salah satu Quick Wins Pemerintahan Presiden
16 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
Joko Widodo pada tahun 2015. Pemri juga telah menerbitkan Peraturan Presiden No.78 Tahun
2015 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 Tentara Nasional Indonesia
pada MPP PBB di Mali.
3. Keberhasilan Indonesia dikeluarkan dari public statement/blacklist Financial Action Task Force (FATF)
Dalam kaitan dengan upaya penanggulangan pendanaan terorisme, atas peran aktif
diplomasi Kemlu khususnya Ditjen Multilateral, Indonesia telah dikeluarkan dari public
statement/blacklist Financial Action Task Force (FATF) dan dikategorikan dalam grey list atau
kategori “Improving Global AML/CFT Compliance: On Going Process” pada Sidang Pleno FATF di
Paris, 23-27 Februari 2015. Selanjutnya, pada Sidang Pleno FATF yang dilaksanakan di Brisbane,
Australia, 21-26 Juni 2015, Indonesia telah dikeluarkan secara keseluruhan dari daftar “negara
yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti pencucian uang dan pemberantasan
pendanaan terorisme” atau dari proses reviu International Cooperation Review Group (ICRG)
FATF. Keberhasilan tersebut juga didukung dengan adanya upaya bersama antara Kementerian
Luar Negeri dengan Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
4. Presiden RI Joko Widodo terpilih menjadi duta “Impact Champion” dari gerakan “HeForShe”
Melalui diplomasi Indonesia di bidang kesetaraan gender, pada bulan Juni 2015, Presiden RI
Joko Widodo terpilih menjadi duta “Impact Champion” dari gerakan “HeForShe”. HeForShe
merupakan sebuah kampanye yang dimotori oleh UN Women untuk mendorong dukungan dan
keterlibatan laki-laki dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Sebagai Impact Champion,
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk (1) mencapai tingkat
representasi perempuan sebesar 30% di parlemen dan jajaran policy-makers lainnya, (2)
mengurangi angka kematian ibu dan memperbaiki akses layanan kesehatan reproduksi, serta
(3) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Terpilihnya Presiden RI Joko Widodo sebagai
duta kampanye HeForShe menegaskan kembali pengakuan masyarakat internasional terhadap
komitmen dan kontribusi Indonesia bagi pemajuan dan perlindungan HAM pada umumnya,
serta hak-hak perempuan pada khususnya.
5. Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor-
Leste
Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi KKP Indonesia-Timor Leste guna menyelesaikan
residual issues antar kedua negara, telah diselenggarakan Pertemuan Tingkat Pejabat
Senior/Senior Officials Meeting (SOM) Indonesia-Timor Leste ke-7 pada tanggal 4-5 Agustus
2015, dan Pertemuan Teknis Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Nilai Tunai Iuran Pensiun
(NTIP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tabungan Perumahan (Taperum) pada tanggal 2 Desember
2015. Hasil penting dari pertemuan tersebut adalah (1) peresmian dua titik lintas batas
tambahan antar kedua negara, (2) penyelesaian pembayaran THT/JHT/Taperum kepada 22.336
orang warga eks Timor-Timur, (3) pendirian Pusat Budaya Indonesia di Dili yang akan mulai
beroperasi pada paruh pertama 2016, (4) diselesaikannya kegiatan peningkatan kapasitas dan
kerja sama di berbagai bidang, dan (5) pengembangan Regional Integrated Economic Approach.
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 17
6. Penyusunan database kebijakan perdagangan negara mitra
Sebagai negara yang aktif dalam melakukan perdagangan internasional, Indonesia memiliki
kepentingan untuk mempertahankan akses pasar bagi produk-produk ekspor Indonesia dan
menjaga pasar domestik dari serbuan barang-barang impor yang tidak sesuai dengan standar
maupun peraturan nasional. Dalam hal ini, secara khusus Ditjen Multilateral terus
memperjuangkan hambatan untuk akses pasar Indonesia melalui Dispute Settlement Body (DSB)
World Trade Organization (WTO).
Untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui forum WTO tersebut, Ditjen
Multilateral telah menyusun database kebijakan perdagangan negara mitra yang diharapkan
dapat memberikan informasi yang komprehensif dan menjadi bahan masukan bagi perumusan
kebijakan luar negeri dalam memperjuangkan kepentingan nasional di bidang perdagangan.
Hingga Desember 2015, telah terkumpul seluruh data mengenai kebijakan perdagangan para
anggota WTO sejumlah 162 anggota.
7. Penghargaan bagi Indonesia “Completing the MDGs Round: Recognizing Achievements in the Fight Against Hunger”
Atas peran aktif diplomasi multilateral, Pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan
“Completing the MDG Round: Recognizing Achievements in the Fight Against Hunger” dari
FAO atas keberhasilan memerangi kelaparan sesuai target MDGs ke-1. Pemerintah Indonesia
menerima penghargaan tersebut di Roma pada tanggal 7 Juni 2015. Penghargaan tersebut
diberikan karena Indonesia dinilai telah berhasil menurunkan secara signifikan jumlah
masyarakat yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Selain Indonesia, terdapat
beberapa negara lainnya seperti Angola, Bolivia, Tiongkok, Laos, Myanmar, Nepal, dan
Uzbekistan yang tahun ini juga mendapatkan penghargaan serupa.
8. Penyusunan Cetak Biru Peran Indonesia pada G20 tahun 2015-2019
Pada tahun 2015, Ditjen Multilateral berhasil menyusun “Cetak Biru Peran Indonesia pada
G20 tahun 2015-2019” yang menyajikan prioritas, target, dan kepentingan nasional Pemerintah
Indonesia di G20, serta menentukan arah kebijakan dan strategi partisipasi Indonesia di G20
dalam lima tahun ke depan. Tujuan Cetak Biru ini adalah untuk meningkatkan koordinasi
internal di dalam negeri dan memastikan komitmen Indonesia di G20 sejalan dengan kebijakan
nasional.
9. Adopsi dokumen “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”
Pada tahun 2015, di tingkat global, telah berhasil diadopsi Agenda Pembangunan Pasca 2015
yang merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs). Agenda Pembangunan ini
memiliki arti penting untuk menjadi panduan pembangunan yang bersifat universal dan non-
legally binding dalam mencapai tujuan bersama, khususnya untuk pengentasan kemiskinan
melalui strategi pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030.
Indonesia telah terlibat dalam berbagai proses perumusan Agenda Pembangunan Pasca
2015 tersebut, antara lain:
18 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
i. High Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda
(2012-2013);
ii. Open Working Group on Sustainable Development Goals (2012-2013);
iii. Proses negosiasi antar pemerintah perumusan Agenda Pembangunan Pasca
2015 (Januari-Agustus 2015);
iv. KTT Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan 25-27
September 2015 yang dihadiri oleh 190 negara anggota PBB (Wakil Presiden RI,
Jusuf Kalla, hadir dalam KTT tersebut)
10. Adopsi Kesepakatan Baru Perubahan Iklim 2015
Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim PBB (COP 21 UNFCCC) di Paris, Perancis, pada 30
November-11 Desember 2015 memiliki arti penting untuk mencapai Kesepakatan Baru yang
legally binding dan berlaku untuk semua negara dalam upaya mengatasi dampak pemanasan
global. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat berlaku mulai tahun 2020.
Indonesia telah terlibat aktif dalam berbagai proses negosiasi pengendalian perubahan iklim
untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Indonesia adalah negara yang rentan terhadap
dampak perubahan iklim sekaligus telah melakukan penurunan emisi secara sukarela di sektor
energi, lahan dan hutan, serta maritim. Target penurunan emisi Indonesia dengan upaya sendiri
sebesar 26% pada tahun 2020 dan menjadi 29% pada tahun 2030, serta dapat ditingkatkan
menjadi 41% dengan bantuan internasional.
Selain itu, Indonesia juga dipercaya menjadi anggota Board of Green Climate Fund periode
2012-2015 dan menjadi anggota Standing Comittee on Finance UNFCCC periode 2014-2016.
11. Peningkatan peran dan kepentingan Indonesia dalam OKI
Pada tahun 2015, terdapat peningkatan peran dan kepentingan Indonesia dalam OKI yang
tercermin pada penyelenggaraan Informal Gathering on Strengthening Solidarity yang dipimpin
oleh Presiden RI didampingi Wapres RI di sela-sela Peringatan ke-60 KAA, tanggal 22 April 2015.
Pertemuan dihadiri delegasi dari 47 negara anggota OKI yang terdiri dari sejumlah Kepala
Negara, Wakil Kepala Negara, Menteri Luar Negeri dan Pejabat Tinggi lainnya. Dalam
pertemuan tersebut, Presiden RI mengusulkan dibentuknya contact group dalam rangka
membangun kerangka strategi dan komunikasi yang jelas guna memberikan solusi untuk
tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam dalam tiga aspek yaitu isu Palestina, isu
terorisme dan radikalisme, serta isu konflik internal dan konflik antar negara di dunia Islam.
Menindaklanjuti usulan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan penggalangan
dukungan kepada negara-negara anggota OKI dan telah diperoleh dukungan dari sejumlah
negara anggota OKI untuk pembentukan OIC Contact Group on Peace and Conflict Resolution.
12. Keberhasilan diplomasi kebudayaan Indonesia melalui forum UNESCO Diplomasi kebudayaan Indonesia melalui forum UNESCO pada tahun 2015 telah banyak
mencapai keberhasilan, antara lain dengan dihasilkannya berbagai pengakuan internasional
terhadap mata budaya dan alam Indonesia. Pengakuan tersebut khususnya berupa:
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 19
i. Perolehan dua sertifikat Man and Biosphere (MAB) UNESCO bagi Cagar Biosfer Bromo
Tengger-Semeru Arjuno dan Cagar Biosfer Taka Bonerate-Kepulauan Selayar tanggal 9 Juni
2015.
ii. Masuknya Tiga Golongan Tari Tradisional Bali ke dalam Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity UNESCO tanggal 3 November 2015.
iii. Masuknya Arsip Konferensi Asia-Afrika ke dalam International Register Memory of the World
UNESCO.
iv. Masuknya Gunung Sewu, Pacitan, ke dalam Global Geopark Network UNESCO.
v. Keberhasilan Indonesia menjadi anggota Komite Man and Biosphere UNESCO periode 2015-
2019 serta World Heritage Committee (Komite Warisan Dunia) UNESCO periode 2015-2019.
13. Keberhasilan pencalonan Indonesia Pada tahun 2015 berbagai upaya pencalonan Indonesia di berbagai forum internasional
dalam rangka meningkatkan profil Indonesia dan peran serta Indonesia dalam mewujudkan
tatanan dunia yang damai, adil, dan sejahtera telah berhasil dimenangkan. Tercatat
kemenangan pencalonan Indonesia di forum internasional adalah sebagai berikut:
i. Terpilihnya Prof. Dr. Rosichon Ubaidillah sebagai anggota Multidisciplinary Expert Panel
pada Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
(IPBES) periode 2015-2017;
ii. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Center for Alleviation of
Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA) periode 2015-2018;
iii. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Center for Sustainable
Agricultural Mechanization (CSAM) periode 2015-2018;
iv. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Asian and Pacific Training
Center for Information and Communication Technology for Development (APCICT) periode
2015-2018;
v. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Steering Committee pada Open Government
Partnership (OGP) periode 2015-2018;
vi. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota International Coordinating Council (ICC) of the Man
and Biosphere (MAB) Programme of the UNESCO periode 2016-2020;
vii. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Intergovernmental Committee for the Protection of
the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Committee) periode 2015-2019;
viii. Terpilihnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai External Auditor
pada International Atomic Energy Agency (IAEA) periode 2016-2017;
ix. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO)
periode 2016-2017;
x. Terpilihnya Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng., MSc. sebagai Vice Chair Working Group I of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) periode 2016-20219
Berbagai capaian sasaran strategis Ditjen Multilateral sepanjang tahun 2015 tersebut ditandai dengan 4 IKU yaitu:
1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral
IKU 1 tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran:
20 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
Yang dimaksud dengan “posisi” adalah sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah
yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral. Data dukung
jumlah posisi yang disampaikan antara lain adalah kertas posisi, statement Delri, dll.
Sementara itu, yang dimaksud “posisi yang diterima” adalah Posisi yang berhasil dicatat
atau, dicantumkan atau disepakati dalam dokumen hasil sidang. Data dukung jumlah posisi
yang diterima antara lain adalah dokumen-dokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi,
keputusan, presidential/chairman statement,dan lain-lain).
2. Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral
Pengukuran kinerja pada IKU 2 diperoleh dengan formulasi penghitungan:
Adapun yang dimaksud dengan “kepemimpinan” adalah setiap event internasional
pembahasan isu-isu multilateral yang Indonesia menjadi chair, co-chair, host, atau co-host.
Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari
beberapa komite dan working group. Kepemimpinan juga termasuk Indonesia yang ditunjuk
sebagai chair atau co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host.
Target merupakan kemungkinan dan kesempatan bagi Indonesia dalam kepemimpinan.
Terdapat kemungkinan pertemuan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia batal
terlaksana, sehingga persentase antara “kepemimpinan yang terlaksana” terhadap
“kepemimpinan yang disepakati” dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Data dukung pada IKU
2 dapat berasal dari Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement,
kertas posisi, statement Delri, dan lain-lain.
Termasuk di dalam pengukuran kinerja kepemimpinan adalah keberhasilan pencalonan
Indonesia di berbagai organisasi internasional. Pencalonan “Berhasil” dalam pengertian wakil
Indonesia berhasil terpilih untuk mengisi suatu jabatan melalui mekanisme pemilihan yang
berlaku pada organisasi internasional tersebut.
3. Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional
Pengukuran kinerja pada IKU 3 diperoleh dengan formulasi penghitungan:
Jumlah posisi yang diterima x 100%
Jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan
Jumlah kepemimpinan Indonesia yang dilaksanakan x 100%
Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 21
Yang dimaksud dengan “implementasi kesepakatan multilateral” adalah hal-hal yang
disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia. Implementasi juga
dapat diartikan sebagai tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat
multilateral. Hasil akhir implementasi dapat berupa kebijakan, rencana aksi, ataupun peraturan
perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi).
Data dukung pada IKU 3 dapat berasal dari Dokumen kesepakatan hasil konferensi/
pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi keputusan,
agreed minutes, minutes of meeting, dan lain-lain), ketentuan perundang-undangan yang
disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia
(UU, PP, Perpres, dan lain-lain), serta hasil-hasil lain dari aktivitas dalam rangka
mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia.
Secara keseluruhan, hasil dari capaian diplomasi Kementerian Luar Negeri yang digambarkan
melalui sasaran “Meningkatnya peran Indonesia dalam menangani isu-isu multilateral adalah
penegasan tentang peran dan kepemimpinan Indonesia di fora multilateral.
Capaian sasaran berdasarkan hasil perhitungan dari indikator kinerja utama sebagaimana tabel dibawah ini:
Kendala-kendala pada tahun 2014
Meskipun capaian kinerja sasaran Ditjen Multilateral pada tahun 2015 sangat baik, tetapi
dalam pelaksanaannya, Ditjen Multilateral menghadapi beberapa kendala utama, yaitu:
No Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014
Target Realisasi Capaian
1 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral
90% 96,25% 106,94%
2 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral
85% 109,68% 129,03%
3 Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional
90% 94,19% 104,65%
Capaian Sasaran: 113,54%
Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional yang terlaksana x 100%
Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional yang diusulkan
22 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
Salah satu kendala utama yaitu adanya penjadwalan ulang sejumlah pertemuan
internasional dan bilateral, maupun kegiatan implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat
nasional. Hal ini disebabkan oleh masih diperlukannya pembahasan lebih lanjut mengenai waktu
penyelenggaraan kegiatan maupun isu yang akan dibahas, serta faktor koordinasi dan komitmen
para pemangku kepentingan yang masih perlu ditingkatkan lagi.
Selain itu, perubahan dinamika internasional yang sangat cepat diantaranya juga
menyebabkan banyaknya pertemuan internasional yang tidak masuk dalam perencanaan, harus
dihadiri dengan mempertimbangkan aspek kepentingannya bagi Indonesia.
Hal lain yang menjadi kendala adalah adanya pemotongan anggaran di awal tahun dan
terdapat kegiatan prioritas yang muncul secara mendadak, menyebabkan sumber daya yang tersedia
harus dialihkan untuk menyelenggarakan kegiatan prioritas yang mendadak tersebut.
Kendala bersifat logistik juga ditemui, antara lain akibat terbatasnya jumlah SDM, sehingga
beberapa kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2015 belum sepenuhnya berjalan
secara optimal.
Pada usaha pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada
Organisasi Internasional, terdapat kendala yang menyebabkan tidak berhasilnya beberapa
pencalonan, di antaranya adalah koordinasi antara focal point yang kurang, yang kemudian
menyebabkan tidak selarasnya pandangan antara Setditjen Multilateral dengan focal point
Kementerian atau Lembaga RI. Hal tersebut kemudian menyebabkan upaya penggalangan dukungan
menjadi tidak efektif. Selain itu, notifikasi akan majunya Indonesia dalam beberapa pemilihan
diinformasikan pada waktu yang sangat dekat dengan hari pemilihan. Hal tersebut menyebabkan
pula kurang efektifnya penggalangan dukungan, walaupun Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
RI di luar negeri telah mengupayakan kampanye seoptimal mungkin, yang mengakibatkan tidak
berhasilnya pencalonan.
Pemecahan Masalah
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah
sebagai berikut:
1. Melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas dan urgensi serta menjadwal ulang beberapa kegiatan atau pertemuan yang tertunda.
2. Lebih mempertajam perencanaan kegiatan dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Memperkuat kerjasama dan dialog dengan berbagai stakeholders,khususnya pemangku kepentingan terkait di dalam negeri dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri sesuai dengan sistem politik Indonesia yang demokratis.
4. Membuat perencanaan anggaran sebaik mungkin dan membuat skala prioritas yang mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegiatan atau pertemuan di luar perencanaan dengan memperhatikan juga tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 23
5. Mempertahankan dan memperkuat kepempimpinan (leadership) Indonesia di berbagai isu terkait hubungan dan politik luar negeri di berbagai fora multilateral, khususnya di PBB, sejalan dengan kepentingan nasional.
“Persentase Posisi Indonesia yang Diterima dalam Forum Multilateral”
IKU
ESELON I
TARGET CAPAIAN INFORMASI
KINERJA
JUMLAH % DATA
DUKUNG
IKU 1: Persentase posisi
Indonesia yang diterima
dalam forum multilateral
90%
106,94%
Jumlah posisi
yang diterima
dalam forum
multilateral
694 96,25 Laporan
Delri,
resolusi,
keputusan
Presidensial/
Chairman
statement,dll
Jumlah posisi
yang
disampaikan
dalam forum
multilateral
721
Pada forum-forum multilateral, negara-negara menyampaikan posisi atau usulannya terkait
suatu isu tertentu. Posisi suatu negara mencerminkan kepentingan nasional negara tersebut.
Begitu pula dengan Indonesia, seluruh posisi yang Indonesia sampaikan di forum multilateral
merupakan cerminan kepentingan nasional Indonesia. Dengan demikian, diterimanya posisi
Indonesia dalam forum multilateral berarti Indonesia mampu memperjuangkan kepentingan
nasionalnya. Semakin banyak posisi yang diterima, dapat disimpulkan bahwa semakin besar
pengaruh Indonesia di dalam forum tersebut.
Sepanjang tahun 2015, Direktorat Jenderal Multilateralmencatat bahwa dari target sebanyak
90% posisi yang disampaikan dalam forum multilateral, sebanyak 96,25%posisi Indonesia
diterima (694 posisi diterima dibandingkan dengan 721 posisi yang disampaikan).Capaian
posisi yang diterima dalam persidangan di forum-forum multilateral adalah sebanyak
106,94%. Inilah beberapa posisi Indonesia yang diterima di forum:
1. Diterimanya inisiatif Indonesia mengenai pembentukan Regional Capacity Building
Initiative (RCBI) guna mengembangkan kapasitas di bidang aplikasi teknologi nuklir bagi
negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Inisiatif tersebut telah memperoleh
dukungan penuh dari IAEA, negara-negara Asia-Pasifik, serta negara-negara donor
seperti Amerika Serikat, Perancis dan Inggris.
2. Diterimanya posisi Indonesia dalam rancangan resolusi, rancangan keputusan dan
presidential statement pada sesi persidangan Dewan HAM PBB, Komite III SMU PBB
serta badan PBB lainnya, sesuai dengan posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM
untuk periode 2015-2017, yang terkait dengan penanganan berbagai isu HAM dan
kemanusiaan yang bersifat strategis dan sejalan dengan kepentingan nasional
Indonesia.
Analisis IKU 1
24 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
3. Penanganan dan penyelesaian terkait isu pengungsi dan migran ireguler dari Myanmar dan Bangladesh di kawasan.
4. Diterimanya posisi Indonesia dalam pertemuan Konsultasi Regional Negara-Negara Asia-Pasifik dengan High-Level Independent Panel on Peace Operations di Dhaka, Bangladesh, 20-21 Januari 2015, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata dalam sebuah misi pemeliharaan perdamaian PBB membutuhkan konsultasi lebih lanjut dengan negara anggota PBB, khususnya di bawah kerangka C-34.
5. Diterimanya posisi Indonesia dalam pertemuan Leaders' Summit on Peacekeeping, New York, 28 September 2015, yaitu penyampaian rencana kontribusi Pemerintah RI untuk mengirimkan Satgas Yonsit TNI, Satgas FPU POLRI , dan 100 personel polisi, termasuk 40 polisi wanita, pada tahun 2016, serta komitmen Pemerintah RI untuk terus mengupayakan pengiriman pakar-pakar sipilnya ke misi-misi PBB sejalan dengan Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers. Delri juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi yang mengemuka dari The Asia-Pacific Regional Meeting on Peacekeeping di Jakarta, 27-28 Juli 2015, termasuk pentingnya mendorong institusionalisasi kerja sama triangular antara DK PBB, Sekretariat dan T/PCCs dalam penyusunan mandat misi pemeliharaan perdamaian PBB, dan perlunya penyusunan mandat misi yang jelas, khususnya terkait perbedaan antara peacekeeping dan peace-enforcement.
6. Diterimanya usulan Indonesia di forum MIKTA agar negara-negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia dapat bekerjasama dalam implementasi SDGs.
Dirjen Multilateral dalam forum MIKTA
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 25
7. Diterimanya usulan Indonesia dalam isu perubahan iklim, terutama dalam mendorong terealisasinya secara penuh prinsip common but differentiated responsibility. Hal ini penting agar negara berkembang dapat berkontribusi lebih besar dalam isu perubahan iklim.
8. Diterimanya proposal Pemri terkait tema dan sub tema Konferensi UNCTAD ke-14 khususnya terkait penambahan kata “equitable”. Wakil Pemri juga turut menjadi salah satu narasumber dalam High Level Segment mengenai reformasi rezim investasi internasional (IIA) yang diadakan di sela-sela sidang.
9. Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 WTO di Nairobi, Kenya, 15 - 18 Desember 2015, Pemri berhasil mempertahankan posisi pada isu-isu runding yang menjadi kepentingan RI, khususnya di bidang pertanian (special safeguard mechanism/SSM dan public stockholding for food security purposes/PSH), dan menjadi bagian dari Nairobi Package.
10. Penanganan dan penyelesaian terkait isu pengungsi dan migran ireguler dari Myanmar dan Bangladesh di kawasan.
11. Diterimanya usulan Pemri pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-42 di Kuwait
City agar OKI mengambil langkah kongkret dalam meningkatkan toleransi dan
mengatasi violent extremism dengan mengedepankan konsep Islam sebagai rahmat
bagi semesta alam (Rahmatan ‘lil Alamin) dan mendorong terus interfaith dialogue .
Meskipun capaian kinerja IKU 1 mencapai 106,94%, dalam pelaksanaannya Ditjen Multilateral menghadapi beberapa kendala utama. Kendala-kendala tersebut yaitu:
1. Adanya penjadwalan ulang sejumlah pertemuan internasional secara mendadak. 2. Kurangnya koordinasi dan komitmen para pemangku kepentingan di dalam negeri. 3. Adanya pertemuan-pertemuan internasional yang mendadak, tidak tercantum pada
perencanaan dan penganggaran 2015, namun harus dihadiri karena sifatnya yang penting bagi Indonesia.
4. Adanya forum-forum yang tidak dapat dihadiri, utamanya disebabkan oleh optimalisasi anggaran pada tahun 2015 dan jadwal persidangan yang saling tumpang tindih.
Untuk menghadapi kendala-kendala dimaksud, Ditjen Multilateral telah melakukan langkah-
langkah solutif. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah meningkatrkan intensitas
komunikasi dan memperluas jaringan untuk lebih mengefektifkan koordinasi dan melancarkan
kerja sama dengan pihak terkait, mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki,
membuat prioritas kegiatan secara cermat, dan menajamkan perencanaan di tahun
mendatang.
“Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral”
Analisis IKU 2
26 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
IKU
ESELON I
TARGET CAPAIAN INFORMASI
KINERJA
JUMLAH % DATA
DUKUNG
IKU 2: Persentase
kepemimpinan Indonesia
pada forum multilateral
85%
129,03%
Jumlah
kepemimpinan
yang
dilaksanakan
dalam forum
multilateral
34 109,68% Laporan
Delri,
resolusi,
keputusan
Presidensial
/Chairman
statement,d
ll.
Jumlah
pertemuan atau
event yang
disepakati untuk
dipimpin oleh
Indonesia dalam
forum
multilateral
31
Sebagaimana posisi, kepemimpinan Indonesia di forum multilateral juga dapat meningkatkan peranan di dunia internasional. Apabila peran Indonesia sudah meningkat, pelaksanaan diplomasi untuk melindungi kepentingan nasional menjadi lebih mudah.
Sepanjang tahun 2015, Direktorat Jenderal Multilateral mencatat bahwa dari target sebanyak 85% forum internasional yang direncanakan dipimpin oleh Indonesia, seluruhnya berjalan sesuai rencana. Bahkan, ada forum-forum yang tidak direncanakan di awal tahun tetapi tetap terlaksana, sehingga realisasi IKU ini melebihi target. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah sebesar 129,03%.
Sepanjang tahun 2015, Indonesia telah memimpin forum-forum strategis sebagai bukti kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral yang bisa membantu peningkatan citra dan pencapaian kepentingan nasional, di antaranya adalah:
1. Wapres RI menjadi co-host dalam Leaders Summit on Peacekeeping yang
diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-70 di New York, AS, 28
September 2015. Pertemuan tersebut telah berhasil menjaring komitmen kontribusi
baru untuk memperkuat MPP PBB dari berbagai negara. Dalam Leaders Summit on
Peacekeeping, Wapres RI selaku Ketua Delri juga telah menyampaikan komitmen Pemri
untuk mengirimkan Satgas Yonsit TNI dan Satgas Formed Police Unit (FPU) pada tahun
2016, dan selanjutnya 100 personel polisi, termasuk 40 polisi wanita.
2. Menlu RI sebagai salah satu co-chair dari Article XIV Conference on Facilitating the Entry
into Force of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) bersama Menlu
Hungaria, untuk periode 2013-2015. Program utama keketuaan bersama tersebut
secara khusus bertujuan untuk mendorong universalisasi dan berlakunya Traktat
Pelarangan Uji Coba Nuklir (CTBT) dan menyerukan agar negara-negara yang belum
melakukan ratifikasi untuk segera meratifikasi CTBT. Selama masa keketuaan bersama
Indonesia-Hungaria, tercatat lima negara baru telah menjadi pihak CTBT yakni Guinea-
Bissau, Irak, Niue, Kongo, dan Angola.
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 27
3. Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat
Penanggulangan Terorisme PBB (Advisory Board UN Counter-Terrorism Center/UN CCT)
periode 2015-2018, setelah sebelumnya memegang jabatan yang sama pada tahun
2012-2014. Selain itu, Indonesia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Bersama
Global Counter-Terrorism Forum Detention and Reintegration Working Group (GCTF
DRWG) bersama dengan Australia untuk periode 2014-2016, dan berencana untuk
memperpanjang status Keketuaan Bersama tersebut untuk periode 2016-2018.
4. Terpilihnya kembali Indonesia sebagai Anggota Komite Pengarah Open Government
Partnership (OGP) periode 2015-2018. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Komite
Pengarah OGP tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional kepada
Indonesia untuk turut memimpin gerakan OGP dan sekaligus menjadi duta OGP di
kawasan Asia Pasifik yang selama ini masih kurang terwakili di OGP.
5. Indonesia dipercaya menjadi anggota Board of Green Climate Fund periode 2012-2015
dan menjadi anggota Standing Comittee on Finance UNFCCC periode 2014-2016.
6. Penunjukan Indonesia sebagai Ketua Working Group of Women and Children dalam
sidang sesi ke-7 IPHRC, Jeddah. 19-23 April 2015.
7. Kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah International Seminar on Human Rights
Education, Jakarta, 12-13 Oktober 2015. Pertemuan yang merupakan hasil kerjasama
dengan IPHRC OKI tersebut berhasil mengadopsi IPHRC Jakarta Declaration on Human
Rights Education yang pada pokoknya memuat sejumlah rekomendasi terkait upaya
pemajuan pendidikan HAM di negara-negara anggota OKI.
Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi, memberikan Sambutannya dalam sesi pembukaan International Seminar on Human Righs Education, Jakarta, 12-13
Oktober 2015
28 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
“Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional”
IKU
ESELON I
TARGET CAPAIAN INFORMASI
KINERJA
JUMLAH % DATA
DUKUNG
IKU 3: Persentase
rekomendasi untuk
ditindaklanjuti
pemangku kepentingan
nasional
90%
104,65%
Jumlah
Implementasi
Kesepakatan
Multilateral pada
tingkat nasional
yang
dilaksanakan
146 94,19
%
Dokumen
kesepakatan
hasil
konferensi/p
ertemuan
internasional
di Indonesia,
ketentuan
perundang-
undangan
yang
disahkan
untuk
meratifikasi
atau
mengimplem
entasikan
kesepakatan
internasional
di Indonesia
(UU, PP,
Perpres, dll),
serta hasil-
hasil lain dari
aktivitas
dalam rangka
mengimplem
entasikan
kesepakatan
multilateral
di Indonesia.
Jumlah
Implementasi
Kesepakatan
Multilateral pada
tingkat nasional
yang diusulkan
155
Sepanjang tahun 2015, Direktorat Jenderal Multilateral mencatat bahwa dari target sebanyak 90% kesepakatan multilateral yang diimplementasikan pada tingkat nasional, pada realisasinya tercapai 94,19% kesepakatan yang benar-benar diimplementasikan. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah sebesar 104,65%.
Bentuk kegiatan dan program dari IKU yang ke-3 ini beragam, mulai dari sosialisasi ke masyarakat luas mengenai kesepakatan multilateral tertentu, penerbitan buku, hingga keikutsertaan dalam implementasi kesepakatan multilateral. Beberapa di antaranya adalah:
Analisis IKU 3
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 29
1. Penyelenggaraan Simposium Nasional mengenai Bisnis dan HAM di Jakarta, tanggal 8
September 2015, guna mensosialisasikan ketentuan-ketentuan UN Guiding Principles on
Business and Human Rights kepada seluruh pemangku kepentingan nasional terkait.
2. Penyelenggaraan Peringatan 25 Tahun Konvensi Hak Anak tanggal 20 September 2015
di Jakarta. Kegiatan ini diikuti dengan dialog anak dari berbagai latar belakang dengan
pemangku kepentingan terkait dengan implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia
selama 25 tahun.
3. Proses penyusunan laporan nasional mengenai implementasi konvensi HAM
internasional (CMW, CERD, dan CRPD) baik melalui penyelenggaraan rapat koordinasi
antar kementerian/lembaga maupun sosialisasi ke sejumlah daerah guna menjaring
masukan dan memperoleh informasi secara langsung dari stakeholders setempat.
Dalam hal ini, Kemlu juga telah termasuk membentuk Sistem Terpadu Pelaporan
Berkala Indonesia pada Badan Badan Traktat HAM dan dan Dewan HAM PBB sehingga
instansi terkait dapat memberikan masukan secara online.
4. Penanganan pengungsi dan imigran asing yang masuk ke Indonesia, termasuk
penyusunan Perpres dan Protap Terpadu bagi Pengungsi, Orang Asing dan Pencari
Suaka yang hingga saat ini sudah berada dalam tahap harmonisasi dengan peraturan
perundang-undangan terkait.
5. Penyelenggaraan Seminar Nasional Penanggulangan Maritime Transnational Organized
Crime Menuju Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, tanggal 2 Maret 2015 di
Jakarta. Pertemuan telah dapat meraih sasaran yang ditetapkan dan telah diperoleh
banyak masukan-masukan guna merumuskan kebijakan Pemri terkait pengarusutamaan
Sistem Terpadu Pelaporan Berkala Indonesia pada Badan Badan Traktat HAM dan Dewan HAM PBB
30 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
Maritime Transnational Organized Crime, khususnya illegal fishing pada berbagai forum
multilateral.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penanganan Perdagangan Orang dalam rangka
Penyusunan Masukan Indonesia pada Global Report on Trafficking in Persons 2016 di
Bandung, 12-14 Agustus 2015. Rakor tersebut telah berjalan dengan lancar dan baik
serta dapat mengkonsolidasikan data dan informasi mengenai kemajuan yang telah
dicapai oleh Indonesia dalam penanganan trafficking in persons.
7. Penyelenggaraan Simposium Proses Perumusan Agenda Berkelanjutan Global dan
Diplomasi Perubahan Iklim, serta Keterkaitannya dengan Kebijakan Pembangunan di
Tingkat Daerah, di Universitas Sebelas Maret , Solo, 7 April 2015.
8. Penyelenggaraan seminar “Evaluasi Hasil KTT G20 Antalya 2015: Peluang dan
Tantangan Inklusivitas Pertumbuhan Global bagi Pembangunan Nasional dan Daerah”,
Semarang, 10 Desember 2015.
9. Penyelenggaraan Seminar "WTO dan Pemanfaatan bagi Pembangunan Ekonomi dan
Perdagangan Nasional", Pekanbaru, Riau, 8-10 Maret 2015. Kegiatan berhasil
menghimpun masukan mengenai pemanfaatan forum WTO oleh Indonesia, yang
diarahkan untuk meningkatkan akses pasar, pengamanan pasar dalam negeri dan
pengembangan sumber daya manusia serta kapasitas perdagangan pelaku usaha.
10. Penyelenggaraan Lokakarya Mengenai Optimazing Indonesia's Participation in Global
Value Chains, Bogor, 26-27 Agustus 2015. Kegiatan menghasilkan rekomendasi
mengenai upaya optimalisasi partisipasi industri nasional dalam GVCs, antara lain
melalui analisis cost and benefit yang komprehensif, minimalisasi resiko FTA melalui
reservation scheme dan provinsi mengenai re-negosiasi, pemanfaatan keanggotaan
Indoensia dalam UNIDO dalam menyusun stragei pembangunan industri yang efektif,
serta mendorong penyelesaian Doha Development Agenda.
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 31
11. Pengembangan Sistem Database Kebijakan Perdagangan Negara Anggota WTO dalam
rangka Peningkatan Akses Pasar Produk Indonesia. Terkait hal ini, tim telah
menyelesaikan target pengembangan sistem database kebijakan perdagangan dan
mengolah informasi kebijakan perdagangan dari 163 negara (160 di antaranya adalah
anggota WTO) hingga Desember 2015.
12. Dalam rangka Registrasi dan Penanganan INGO/Ormas Asing dalam tahun 2015 telah
dilakukan 5 (lima) kali Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga anggota Tim
Perizinan dan Penanganan Ormas Asing yang dilaksanakan bulan Februari, April, Juni,
Oktober, dan Desember 2015 di Jakarta dan Bogor. Tujuan Rapat Koordinasi tersebut
adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah pending registrasi Ormas Asing. Sampai
tahun 2015 telah tercapai 63 (enam puluh tiga) Ormas Asing teregistrasi dan 11
(sebelas) implementing agency.
Rapat Koordinasi Tim Perizinan dan Penanganan Ormas Asing
13. Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya untuk memberikan
pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas mengenai
kebijakan Pemri terkait penanganan Ormas Asing termasuk mengenai aspek perizinan
dan penanganannya, pada tahun 2014 telah dibangun website Ormas Asing yang
memuat mekanisme prosedur registrasi dan kegiatan Ormas Asing di Indonesia.
Website tersebut telah diluncurkan pada tanggal 29 April 2015.
14. Lokakarya Penguatan Diplomasi Ekonomi melalui Kerja Sama Developing Eight (D-8) di
Bandung, 4-5 Desember 2015. Lokakarya bertujuan untuk mengkaji perkembangan
pelaksanaan program-program D-8 selama tahun 2014-2015 terkait 5 (lima) bidang
prioritas kerja sama D-8, yaitu (i) Agriculture and Food Security, (ii) Trade, (iii)
Transportation, (iv) Industry and SMEs, dan (v) Renewable Energy and Mineral.
Disamping itu, juga dilakukan kajian mengenai capaian dan rencana penguatan program
D-8 serta pembahasan rencana penyelenggaraan the 2th Meeting of Consular
Authorities of D-8 Members States on Simplification of Visa Procedures di Indonesia.
32 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
Berdasarkan hasil pembahasan lokakarya tersebut, terapat sejumlah rekomendasi yang
dapat ditindaklanjuti a.l.:
a. Pentingnya pemutakhiran database yang mencakup data-data yang terkait dengan 5
bidang prioritas kerjasama D-8 tersebut di atas.
b. Perlunya Sekretariat D-8 memfasilitasi peningkatan komunkasi antara national focal
points Negara-negara D-8 untuk berabgai isu.
c. Guna efektivitas kerja working group, Sekretariat dapat menganalisa kemungkinan
membentuk working group yang lebih spesifik ketimbang bersifat umum
Dalam pelaksanaan kegiatan di bawah IKU 3 ini, Ditjen Multilateral tidak lepas dari kendala-kendala. Kendala utama yang muncul dalam pencapaian kinerja IKU 3 ini adalah:
Kurangnya komitmen dari pemangku kepentingan terkait dengan penetapan waktu penyelenggaraan serta isu-isu yangakan dibahas yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
Kurangnya personil untuk melakukan perencanaan dan persiapan. Oleh karena itu, persiapan kegiatan dilakukan dalam waktu yang singkat dan dengan jumlah personil yang kurang memadai.
Sulitnya dilakukan pengaturan waktu dengan pejabat di kementerian lain terlebih bila
tidak ada komitmen honorarium. Hal ini berakibat pada minimnya tingkat kehadiran dan
menyebabkan pertemuan menjadi tidak efektif.
Terbenturnya waktu kegiatan dengan komitmen baru yang muncul setelah
dirumuskannya rencana kegiatan tahunan.
Untuk menghadapi kendala-kendala dimaksud, Ditjen Multilateral telah melakukan langkah-
langkah solutif. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah meningkatkan intensitas
komunikasi dan memperluas jaringan untuk lebih mengefektifkan koordinasi dan
memperlancar kerja sama dengan unit/Kementerian/Instansi/counterpart terkait, melakukan
koordinasi di dalam Kementerian Luar Negeri untuk menambah jumlah personil,
melakukanpenjadwalan ulang kegiatan serta mengajukan proses pengajuan sejak jauh hari
sehingga perubahan dapat diminimalkan.
D. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015
Pada tahun 2015, Ditjen Multilateral telah merealisasikan anggaran sebesar
Rp535.308.122.709,00 atau mencapai 98,30% dari pagu anggaran revisi sebesar
Rp544.584.669.000,00 dengan Sisa Anggaran Rutin (SIAR) sebesar Rp9.276.546.291,00. Jika
ditelusuri secara lebih detil hingga ke tingkat unit eselon II, serapan anggaran terbesar dilaksanakan
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral sebesar 99,23% dan Direktorat Pembangunan
Ekonomi dan Lingkungan Hidup (PELH) sebesar 91,41%, diikuti berturut-turut oleh Direktorat
Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI (PPIH) sebesar 90,55%, Direktorat Sosial Budaya dan
OI Negara Berkembang sebesar 87,58%, Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan (HAM &
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 33
Kemanusiaan) sebesar 79,40%, dan Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata
sebesar 77,89%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Unit Eselon II /
Ditjen
Multilateral
Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
% Realisasi Anggaran
Dit. HAM &
Kemanusiaan
6.386.353.000 5.070.790.438 79,40%
Dit. KIPS 11.867.115.000 9.243.764.280 77,89%
Dit. PELH 4.596.702.000 4.201.911.852 91,41%
Dit. PPIH 3.769.994.000 3.413.571.925 90,55%
Dit. Sosbud &
OINB
5.296.843.000 4.638.833.611 87,58%
Setditjen
Multilateral
512.667.662.000 508.739.250.603 99,23%
DITJEN
MULTILATERAL
544.584.669.000 535.308.122.709 98,30%
Grafik perincian realisasi anggaran unit kerja pada Ditjen Multilateral tahun 2015 adalah sebagai berikut:
34 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
Jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya (2010-2015), serapan anggaran Ditjen
Multilateral tahun 2012-2015 relatif stabil yaitu selalu di atas 95% sebagaimana tampak pada grafik
berikut:
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% Realisasi Anggaran
75.03 81.97
99.51 97.95 98.95 98.3
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015
% Serapan Anggaran Ditjen Multilateral
LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 35
Tahun Anggaran Realisasi %
2010 347.688.701.000 260.889.224 75,03
2011 343.962.899.000 281.935.306.849 81,97
2012 304.344.565.000 302.844.814.549 99,51
2013 394.892.895.000 385.364.785.098 97,95
2014 545.701.086.000 539.946.653.963 98,95
2014 544.584.669.000 535.308.122.709 98,30
36 LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral
BAB IV
PENUTUP
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Multilateral
dapat merealisasikan program dan kegiatannya dengan baik, yang dilihat dengan keberhasilan
pelaksanaan sejumlah kegiatan yang merupakan capaian-capaian penting di tahun 2015, baik di
tingkat regional maupun global. Hasil diplomasi multilateral di tahun 2015 telah menjadi bagian dari
upaya Indonesia untuk berperan aktif dalam pergaulan internasional, dengan menyampaikan
sejumlah prakarsa, inisiatif, dan gagasan untuk membantu menciptakan masyarakat internasional
yang lebih stabil, aman, damai, dan sejahtera.
Pengakuan internasional atas kiprah Indonesia tersebut di antaranya terlihat dengan adanya
dukungan masyarakat internasional kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah atas sejumlah
pertemuan dan konferensi internasional di tahun 2015, baik yang berskala besar maupun kecil.
Dalam upaya mengkomunikasikan kiprah diplomasi Indonesia tersebut kepada seluruh
pemangku kepentingan di tanah air, Ditjen Multilateral telah menyelenggarakan berbagai kegiatan,
baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan badan/instansi lainnya, dalam bentuk
seminar, rapat koordinasi antar kementerian/instansi, diskusi, brainstorming, dan lain-lain. Di
samping itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Multilateral yang
disponsori oleh pihak ketiga.
Dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan tersebut, Ditjen Multilateral senantiasa berupaya
meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja melalui upaya perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi, sebagai bagian dari benah diri untuk mewujudkan
reformasi birokrasi Kementerian Luar Negeri.