lakip - e-office.sumedangkab.go.idtabel 2.2 tujuan dan sasaran dari sekretariat daerah 22 tabel 2.3...

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

TAHUN 2019

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Prabu Gajah Agung No.09 Telp. (0261) 201313 Fax. (0261) 201606 – 202001

SUMEDANG 45352

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2019

~ i ~

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,

karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat

menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk dan bagian

akuntabilitas kami terhadap konsekuensi logis dan komitmen

kami untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian sasaran

kinerja tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang ini disusun berdasarkan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang bertujuan untuk

mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas dan memilih aspek legal formal. Kemudian

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Pasal 18 ayat (2) menyebutkan Laporan Kinerja terdiri

dari Laporan Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Disisi lain untuk mencapai keberhasilan dari laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu

Pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja yang diharapkan

mampu memberikan gambaran umum, tidak saja untuk Aparatur

Pemerintah, namun juga untuk pihak swasta dan masyarakat luas

sebagai bagian dari 3 (tiga) elemen Pembangunan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu

perencanaan strategi, pelaksanaan kegiatan dan

pertanggungjawaban.

Pencapaian sasaran kinerja tahun 2019 di susun

berdasarkan capaian kinerja masing-masing bagian dan

menunjukan grafik peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.


~ iii ~

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019

disusun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program

dan kegiatan yang didalamnya dijelaskan faktor-faktor

keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja

Setda Kabupaten Sumedang melalui pengelolaan sumber daya

yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban

dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan

LAKIP dibuatkan per semester sesuai dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 18 ayat (2)

menyebutkan Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Interim dan

Laporan Kinerja Tahunan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang di dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dituntut untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya melalui

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019

yang ringkasannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana Kebijakan

Umum Anggaran tahun 2019 Sekretariat Daerah Mendapat

alokasi belanja sebesar Rp. 32.854.007.900,- dan pada

perubahan anggaran berubah menjadi Rp.

43.947.409.409.300,- terdiri dari 7 program adum dengan 31

kegiatan dan 3 program urusan dengan 76 kegiatan yang

terbagi ke 12 (dua belas) bagian.

2. Dalam hal efisiensi anggaran memperlihatkan persentase yang

berbeda-beda untuk setiap kapasitas, namun demikian dapat

dikemukakan bahwa dengan penyerapan anggaran

menunjukan pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan


~ iv ~

dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang telah

ditetapkan.

3. Dengan pencapaian yang baik untuk tingkat efektifitas maupun

efisiensi menunjukan penyelenggaraan kegiatan pada

Sekretariat Daerah dapat berjalan sesuai rencana, walaupun

dalam pelaksanaannya muncul berbagai kendala dan

hambatan yang harus dihadapi akan tetapai kesemuanya dapat

diselesaikan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.


~ v ~

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud & Tujuan 4

1.3 Dasar Hukum 5

1.4 Aspek Strategis Organisasi 7

1.5 Tugas Pokok, Fungsi Struktur Organisasi 8

1.6 Jumlah dan Komposisi Pegawai 11

1.7 Sistematika Penyusunan 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

2.1 Perencanaan 15

a. Rencana Strategis 15

b. Visi dan Misi 17

c. Isu Strategis 19

2.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Sekretariat

Daerah

22

2.3 Indikator Kinerja Utama 25

2.4 Rencana Kinerja Tahun 2019 25

2.5 Strategi Sekretariat Daerah 26

2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun

2019

28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

3. 1 Capaian Kinerja 29

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 29

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Tahun 2019

31


~ vi ~

3.1.3 Analisis Keberhasilan/kegagalan atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja serta

Alternatif Solusi

44

3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber

Daya

48

3.1.5. Analisis Program/Kegiatan Yang

Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Kinerja

55

3.1.6 Kesimpulan Hasil Analisis Indikator

Kinerja

59,

67,73,75

3.2 Realisasi Anggaran 76

3.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi

Anggaran Tahun 2019

76

3.2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber

Daya

84

BAB IV PENUTUP 85

4.1 Kesimpulan Umum 85

4.2 Perbaikan di masa yang akan datang 85

Kesimpulan Hail Analisis Indikator Kinerja

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja


~ vii ~

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Jumlah pegawai menurut jabatan 11

Tabel 1.2 Jumlah pegawai menurut golongan 12

Tabel 2.1 Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumedang

19

Tabel 2.2 Tujuan dan sasaran dari Sekretariat Daerah 22

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

25

Tabel 3.1 Pencapaian sasaran dan Indikator sasaran tahun

2019

31

Tabel 3.2 Data capaian kinerja kegiatan tahun 2019 32

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sampai

Dengan 2019 dengan Target Renstra 2019-2023

44

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019

dengan Tahun Sebelumnya

52

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

APBD Tahun Anggaran 2019

75

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung APBD

Tahun Anggaran 2019

76

Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi s/d Bulan Desember 2019

(Kegiatan Adum)

77

Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi s/d Bulan Desember 2019

(Kegiatan Wajib)

80


~ 1 ~

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub

sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan

untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati

diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal,

nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan

pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan

keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah

pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik,

pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung

pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good

Governance).

Kepemerintahan yang akuntabel menjadi sebuah

tuntutan yang perlu dilaksanakan dalam usaha

mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi

serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan

yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban

yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

Negara menjadi salah satu tuntutan publik pada saat ini.

Tuntutan pada intinya bermuara kepada terselenggaranya

tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga


~ 2 ~

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka

pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Ketentuan tersebut diatas menyatakan bahwa setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara

mulai dari pejabat eselon IV ke atas untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana

Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggung jawaban dimaksud disampaikan kepada atasan

masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan

penilai akuntabilitas yang berwenang, dan akhirnya kepada

Presiden selaku Kepala Pemerintah serta dilakukan melalui

sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang

harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Salah satu langkah penting dalam peningkatan

kepercayaan (trust) publik terhadap pelaksanaan kinerja dan


~ 3 ~

transparansi anggaran dalam pemerintahan lingkup

Sekretariat Daerah adalah dalam pembuatan Laporan

Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan adanya

Laporan Akuntanbilitas maka pencapaian kinerja kegiatan

yang telah ditetapkan pada saat perencanaan dan

dijalankan pada saat pelaksanaan kegiatan menjadi terukur

dan terarah dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan ke depannya.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik (good

government) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-

cita berbangsa dan bernegara, dalam perwujudannya

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate,

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Pertanggungjawaban atau Akuntabilitas merupakan

suatu perwujudan pertanggungjawaban dari suatu

penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan

komitmen antara pemilik kewenangan dan yang diberi

kewenangan dalam hal ini antara masyarakat sebagai

pemilik kewenangan dan pemerintah sebagai yang diberi

kewenangan, sehingga pemerintah tidak melupakan

eksisitensinya bahwa mereka diberikan amanah oleh

masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP)

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat


~ 4 ~

pertanggungjawaban secara periodik.

Sebagai pemegang mandat masyarakat dalam

mengelola sumber daya yang harus dilakukan pemerintah

daerah, maka akuntabilitas yang terpercaya dan terpahami

masyarakat menjadi perhatian utama yang tidak mungkin

diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang

khususnya lingkup Sekretariat Daerah dituntut

mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan melalui

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) setiap

tahunnya.

Kegiatan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan

perencanaan pembangunan agar terdokumentasikan secara

administrasi dengan baik serta dapat

dipertanggungjawabkan secara administrasi, maka perlu

disusun dalam suatu laporan realisasi evaluasi

pembangunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas

Laporan Kinerja.

Aturan ini memberikan pedoman kepada semua

instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian

integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang

dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah yang dilaporkan setiap triwulan dan


~ 5 ~

akhir tahun anggaran.

Pelaksanaan dan efisiensi dari SAKIP bagi Sekretariat

Daerah Kabupaten Sumedang adalah perwujudan dari

implementasi sistem pengendalian manajemen sektor

publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur

bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan

tujuan stratejik Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

dapat dipenuhi melalui implementasi strategi

pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas

dasar tersebut siklus sistem AKIP diawali dengan

penyusunan Rencana Strategi yang mendefinisikan visi, misi

dan tujan/sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumedang, secara selaras setiap tahunnya ditetapkan

program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka

pemenuhan visi, misi dan tujuan / sasaran strategi

tersebut.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan LAKIP

Sekretariat Daerah diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

1. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2007 tentang Urusan Pemeirntahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


~ 6 ~

4. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

5. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

6. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten

Sumedang;


Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);


Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-

2023;

10. 11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;


tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2019;


Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019;


~ 7 ~

13. 14. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor: 900/KEPSEKDA.05–KEU/2019,

tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun Anggaran 2019.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi Sekretariat Daerah diantaranya:

a. Sekretariat Daerah berperan sebagai perumus

kebijakan daerah, diantaranya proses penyusunan

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan

Bupati diproses di Bagian Hukum. Penyusunan

Standar Harga Daerah, Tata Naskah Dinas, Tunjangan

Kinerja dan Pakaian Dinas ASN ada di Bagian

Organisasi. Dan masih banyak lagi perumusan

kebijakan yang di proses di Bagian lain.

b. Sekretariat Daerah berperan sebagai koordinator

SKPD. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD lain baik

bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

administrasi.

- Untuk Asisten Pemerintahan membawahi

Sekretariat DPRD, Satpol PP, Dinas Kependudukan

& Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masayarakat

& Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo,

Persandian & Statistik, Dinas Penanaman Modal

PTSP, Kantos Kesatuan Bangsa & Politik, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Keamatan,

BKPSDM, Dinas Perkim & Pertanahan (Bidang

Pertanahan)


~ 8 ~

- Untuk Asisten Pembangunan membawahi Dinas

Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan

Umum & Penataan Ruang, Dinas Perkim &

Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Dinas Sosial, PP & PA, Dinas Koperasi, UKM,

Perindag, Dinas Pengendalian Pendudukan & KB,

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda & Olahraga,

Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas

Perikanan & Peternakan, RSUD, BAPPPPEDA, Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Untuk Asisten Administrasi Umum membawahi

Inspektorat, BPKAD, BAPPPPEDA, BKPSDM,

BAPPENDA, Dinas Arsip & Perpustakaan.

c. Sekretariat Daerah sebagai pelaksana administrasi.

Mengendalikan kegiatan pelayanan administratif

kepada pimpinan dan seluruh Perangkat Daerah,

mengendalikan kegiatan penyelenggaraan pembinaan

bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

administrasi, mengendalikan pengembangan kinerja

pegawai Pemerintah Daerah, mengendalikan

pembinaan pegawai negeri sipil daerah, mengendalikan

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang menjelaskan

bahwa Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai

tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dan

berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016


~ 9 ~

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dipimpin oleh

seorang kepala dengan titelatur Sekretaris Daerah yang dibantu

oleh 3 (tiga) Asisten yang meliputi Asisten Pemerintahan, Asisten

Pembangunan dan Asisten Administrasi.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Sumedang tersebut

dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan

kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah

menyelenggarakan fungsi:

1. 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

2. 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

3. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

4. 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil

negara pada instansi Daerah;

5. 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud Sekretaris Daerah dibantu 3 (tiga)

Asisten:

I. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, terdiri dari:

1. Bagian Tata pemerintahan

a. Subag Pemerintahan Umum

b. Subag Administrasi Kewilayahan

c. Subag Otonomi Daerah

2. Bagian Hukum

a. Subag Perundang-undangan

b. Subag Bantuan Hukum

c. Subag Dokumentasi Hukum


~ 10 ~

3. Bagian Organisasi

a. Subag Kelembagaan

b. Subag Ketatalaksanaan

c. Subag Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur

4. Bagian Kerjasama

a. Subag Kerja Sama Antar Pemerintahan dan Luar

Negeri

b. Subag Kerja Sama Swasta dan Lembaga

Pendidikan

c. Subag Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama

II. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan, terdiri

dari:

1. Bagian Ekonomi

a. Subag Sarana Perekonomian

b. Subag Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan

Pertanian

c. Subag Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah

dan Lembaga Keuangan

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

a. Subag Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

b. Subag Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan

Kesehatan

c. Subag Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana

3. Bagian Pengendalian Pembangunan

a. Subag Pengendalian Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan Sosial

b. Subag Pengendalian Pembangunan Bidang

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

c. Subag Pengendalian Pembangunan Bidang

Prasarana dan Pengembangan Wilayah


~ 11 ~

4. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Subag Pengembangan Sumber Daya Manusia

Barang dan Jasa

b. Subag Pengadaan Barang dan Jasa

c. Subag Informasi dan Sengketa Barang dan Jasa

III. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri

dari :

Bagian Umum

a. Subag Kepegawaian dan Kearsipan

b. Subag Rumah Tangga

c. Subag Tata Usaha Pimpinan

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

a. Subag Publikasi

b. Subag Dokumentasi dan Pemberitaan

c. Subag Protokol

Bagian Keuangan

a. Subag Program dan Anggaran

b. Subag Penatausahaan Keuangan

c. Subag Verifikasi dan Akuntansi

Bagian Pengelolaan Barang Daerah

a. Subag Analisis Kebutuhan dan Pengadaan

b. Subag Pemanfaatan

c. Subag Pengalihan Hak

1.6 Jumlah dan Komposisi Pegawai

Pada tahun 2019, jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat

Daerah sebanyak 193 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No. Jabatan Jumlah

1. Eselon II 6

2. Eselon III 10

3. Eselon IV 35


~ 12 ~

4. Fungsional Pelaksana 142

5. Fungsional Tertentu -

TOTAL 193

Sumber: Subag Kepegawaian 31 Desember 2019

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No Unit Kerja Golongan

Jumlah I II III IV

1. Sekretaris Daerah - - - 1 1

2. Asisten - - - 3 3

3. Staf Ahli - - - 2 2

4. Bagian Tata Pemerintahan - 4 9 1 14

5. Bagian Hukum - 1 10 1 12

6. Bagian Organisasi - 1 12 1 14

7. Bagian Kerjasama - 1 6 1 8

8. Bagian Ekonomi - 2 8 1 11

9. Bagian Kesejahteraan Rakyat - 2 10 1 13

10. Bagian Pengendalian Pembangunan - 3 5 1 9

11. Bagian Layanan Pengadaan Barang

dan Jasa

- 2 13 2 17

12. Bagian Umum 1 20 18 1 40

13. Bagian Humas dan Protokol - 8 15 1 24

14. Bagian Keuangan - 1 11 2 14

15. Bagian Pengelolaan Barang Daerah - 3 7 1 11

TOTAL 1 48 124 20 193



~ 13 ~

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No

Unit Kerja

Tingkat Pendidikan

Jumlah SD SLTP SMA/

SMK

D3 S1 S2 S3

1. Sekretaris Daerah - - - - - 1 - 1

2. Asisten - - - - 1 2 - 3

3. Staf Ahli - - - - 1 1 - 2

4. Bagian Tata

Pemerintahan - - 5 1 6 2 - 14

5. Bagian Hukum - - 1 - 10 1 - 12

6. Bagian Organisasi - - 2 - 10 2 - 14

7. Bagian Kerjasama - - 1 2 3 2 - 18

8. Bagian Ekonomi - - 2 - 6 3 - 11

9. Bagian Kesejahteraan

Rakyat - - 2 - 9 2 - 13

10. Bagian Pengendalian

Pembangunan

- - 5 - 2 2 - 9

11. Bagian Layanan

Pengadaan Barang dan

Jasa

- - 2 - 11 4 - 17

12. Bagian Umum 1 1 20 1 15 2 - 40

13. Bagian Humas dan

Protokol

- - 9 - 13 2 - 24

14. Bagian Keuangan - - 2 1 6 5 - 14

15. Bagian Pengelolaan

Barang Daerah - - 3 - 7 - 1 11

TOTAL 1 1 54 5 100 31 1 193


1.7 Sistematika Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menguraikan pencapaian

kinerja Pemerintah Daerah tahun 2019. Capaian tahun 2019

tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja 2019 yang

tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2019, dengan

kerangka pikir seperti itu sistematika penyusunan Lakip

Sekretariat Daerah tahun 2019 dapat digambarkan dalam uraian

berikut :


~ 14 ~

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, maksud dan

tujuan, dasar hukum, aspek strategis

organisasi, tugas pokok, fungsi dan struktur

organisasi, serta sistematika penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis Thaun

2018-2023, Visi dan Misi, Indikator Kinerja

Utama OPD, Rencana Kinerja Tahun 2019,

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan atas capaian

kinerja Sekretariat Daerah serta langkah di

masa yang akan datang yang akan

dilakukan Sekretariat Daerah untuk

meningkatkan kinerja nya

Lampiran


~ 15 ~

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

a) Rencana Strategis

Perencanaaan merupakan salah satu dari manajemen.

Perencanaan dilakukan dengan menganalisa data dari laporan

hasil evaluasi atau menggunakan proyeksi ke depan. Proyeksi

adalah perkiraan ke depan, baik tahunan maupun lima tahunan.

Proyeksi menggunakan asumsi yang mungkin terjadi di tahun

yang akan datang meskipun dilakukan pada saat sekarang.

Perencanaan tahunan dinamakan dengan Rencana Kerja

(Renja) dan perencanaan lima tahunan dinamakan Rencana

Strategis (Renstra). Rencana Strategis merupakan suatu proses

yang berorientasi pada hasil yang ingi dicapai selama kurun

wakktu satu sampai lima tahunan. Renstra Sekretariat Daerah

Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten

Sumedang Periode 2018-2023. Selanjutnya Rencana Strategis

(Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan

Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis

mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis SKPD merupakan pejabaran dari Renstra

Daerah dan RPJM Daerah, yang memuat visi, misi, tujuan dan

sasaran serta strategi apa yang akan diambil oleh SKPD dalam

mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Rencana Strategi ini diuraikan lagi dalam bentuk kebijakan dan

program serta kegiatan yang disusun setiap tahun anggaran.

Rencana Strategis 2018-2023 di Sekretariat Daerah disusun

berdasarkan RPJMD yang telah ditetapkan. Proses penyusunan

Renstra terdiri dari :


~ 16 ~

- Persiapan penyusunan Rancangan Rencana Strategis

Sekretariat Daerah

- Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat

Daerah

- Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Sekretariat

Daerah

- Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan oleh

unsur Sekretaris Daerah selaku kepala SKPD, para Asisten,

Kepala Bagian dan Kepala Subagian. Masing-masing

mengutarakan asumsi-asumsi tahunan sampai dengan lima tahun

ke depan berdasarkan peluang, tantangan, ketepatan sasaran

ketepatan waktu kegiatan. Dalam proses perencanaan ada hal-hal

yang tidak bisa diprediksi seperti perubahan kebijakan pimpinan,

perubahan aturan-aturan dari pusat dan propinsi untuk

mengantisipasi hal tersebut dapat dilakukan review terhadap

Renstra.

Dengan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023

diharapkan peran Sekretariat Daerah dapat lebih optimal dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan

peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan administrasi

pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan

mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah

dengan setiap OPD, sehingga Sekretariat Daerah dapat turut andil

dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan

Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan visi dan misi Sekretariat Daerah

Kabupaten Sumedang dewasa ini dipengaruhi oleh beberapa isu

strategis yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan antara

lain : Peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan

sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut merupakan tantangan


~ 17 ~

yang harus dihadapi bagi kepemimpinan Kepala Daerah

Kabupaten Sumedang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat menjadi lebih baik.

Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan

peluang yang akan dihadapi pada lima tahun ke depan, maka

harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi

pemerintah Kabupaten Sumedang, agar tujan dan sasaran yang

ingin dicapai dapat terukur dan terkendali.

b) Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya

berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui

proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang

dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode

2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan

mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi

Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode

2018-2023 sebagai berikut :

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya,

Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi

sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi

segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera,

Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada

Tahun 2023”


~ 18 ~

mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah

Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau

untuk kesejahteraan masyarakat;

2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial

masyarakat dan pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan

peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta

penguatan budaya dan kearifan lokal;

4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung

jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;

5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian

yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat

Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023

selanjutnya menjadi pedoman Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra

Sekretariat Daerah periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan

program pembangunan daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah

periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD

Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut,

Sekretariat Daerah mengemban 2 (dua) misi yaitu:

Misi ke 2 (dua), Menguatkan norma agama dalam tatanan

kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan

Misi ke- 4 (empat), Menata birokrasi pemerintah yang

responsif dan bertanggung jawab secara profesional

dalam pelayanan masyarakat


~ 19 ~

c) Isu Strategis

Isu strategis Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel

berikut ini :

Tabel 2.1

Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

No Aspek Permasalahan

1 Permasalahan dalam Bagian

Tata Pemerintahan

1. Belum optimalnya pembinaan

terhadap kecamatan dan

kelurahan;

2. Belum adanya penegasan tentang batas wilayah kecamatan,

kelurahan, dan desa;

3. Masih rendahnya respon perangkat daerah dalam penyusunan LKPJ

dan LPPD;

2. Permasalahan dalam Bagian

Hukum

1. Belum tercapainya target program

pembentukan Perda sesuai dengan

yang tetapkan; 2. Masih rendahnya kualitas produk

hukum daerah yang dihasilkan;

3. Masih kurangnya dukungan data; 4. Belum tersedianya pejabat

fungsional perancang peraturan

perundang-undangan, penyuluh hokum dan pustakawan.


Organisasi

1. Masih adanya perangkat daerah

yang belum menyusun dan menerapkan SOP dan Standar

Pelayanan;

2. Belum adanya evaluasi

kelembagaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sesuai dengan

SOTK yang baru;

3. Masih rendahnya respon dan pemahaman perangkat daerah

terhadap dukungan data

penyusunan LAKIP; 4. Belum tersedianya sumber daya

aparatur yang memenuhi

kompetensi jabatan analis dan penyusun.


Kerjasama

1. Belum adanya regulasi daerah yang

mengatur kerjasama daerah;

2. Belum adanya SOP yang mengatur administrasi kerjasama perangkat

daerah;

3. Rendahnya respon perangkat daerah terkait potensi kerjasama

daerah yang bisa ditindaklanjuti;

4. Kurangnya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai

tupoksi;


~ 20 ~


5. Belum tersedianya data potensi kerjasama.


Ekonomi

1. Masih rendahnya dukungan data

terkait dengan evaluasi kinerja BUMD dan perekonomian daerah;

2. Masih belum adanya sumber daya

aparatur yang memiliki kompetensi analis ekonomi daerah;

3. Tingkat responsif pelayanan

informasi analisa ekonomi daerah

yang belum optimal; 4. Belum adanya SOP yang mengatur

system informasi ekonomi daerah.

6. Permasalahan dalam Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Belum optimalnya koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat;

2. Belum adanya perangkat daerah

teknis yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan;

3. Tingkat responsif perangkat daerah

yang masih rendah; 4. Masih adanya kegiatan-kegiatan

teknis;

5. Masih belum adanya sumber daya

aparatur yang memiliki kompetensi


Pengendalian Pembangunan

1. Masih rendahnya dukungan data pelaksanaan pembangunan dari

perangkat daerah terkait;

2. Belum optimalnya pelayanan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang

diselenggarakan perangkat daerah;


LPBJ

1. Belum tersedianya pejabat fungsional PBJ;

2. Tingkat responsif pelayanan yang

masih belum optimal; 3. Belum terpenuhinya standar

minimal sarana dan prasarana PBJ;

4. Belum optimalnya layanan informasi pengadaan barang dan

jasa.


Umum

1. Belum tersedianya SOP pelayanan ke-rumahtanggaan Sekretariat

Daerah dan pimpinan daerah;

2. Tingkat responsif dan kualitas

pelayanan yang masih belum optimal;

3. Belum adanya pemisahan tugas

antara pelayanan rumatangga pimpinan daerah dan di lingkungan

Sekretariat daerah;

4. Belum tersedianya pejabat fungsional arsiparis.


~ 21 ~


10. Permasalahan dalam Bagian Humas dan Protokol

1. Tingkat pelayanan publikasi pimpinan daerah yang masih belum

optimal;

2. Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan protokoler daerah;

3. Masih rendahnya tingkat

responsifitas perangkat daerah terkait pengaduan dari masyarakat;


Keuangan

1. Masih adanya keterlambatan

pelaporan keuangan Sekretariat

Daerah; 2. Masih rendahnya kualitas

kompetensi pengelola keuangan di

lingkungan Sekretariat Daerah; 3. Masih belum adanya sumber daya

aparatur yang memiliki kompetensi

perencana; 4. Belum tersedianya system informasi

pengelolaan keuangan.

12. Permasalahan dalam Bagian Pengelolaan Barang Daerah

1. Belum sesuainya regulasi daerah

yang mengatur tentang pengelolaan

BMD; 2. Masih terbatasnya sarana

penyimpanan BMD;

3. Belum adanya ASN yang berkompetensi penilai;

4. Masih banyaknya BMD yang belum

bersertifikat/berkekuatan hukum;

Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa Isu

Strategis Sekretariat Daerah terkait dengan bidang pelayanan

administrasi pemerintahan adalah Belum optimalnya kualitas

pelayanan Sekretariat Daerah.


~ 22 ~

2.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Sekretariat Daerah

Berdasarkan visi dan misi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut di atas, serta untuk mencapai semua

itu perlu dirumuskan suatu tujuan pokok berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan dan tujuan

organisasi menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas organisasi.

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran dari Sekretariat Daerah

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran satuan

Kondisi

Kinerja

Awal

2019 2020 2021 2022 2023

1.Terwujudnya

Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang

optimal dalam

mendukung kinerja

pimpinan daerah

Persentase

pelayanan Administrasi

Pemerintahan yang

optimal dalam

mendukung kinerja

pimpinan daerah

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Sekretariat

Daerah

Persentase

Perangkat Daerah yang capaian target

Tahunannya

berkategori “baik”

Persen n/a

100

100

100

100

100

Persentase

Manejemen

Pemerintahan kecamatan dan kelurahan berkategori “baik”

Persen

100

100

100

100

100

100

Persentase

Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang

capaian target

kinerja tahunannya


Persen

100

100

100

100

100

100


~ 23 ~

Persentase Perangkat Daerah

bidang pembangunan yang

capaian target

kinerja tahunannya


Persen

100

100

100

100

100

100

Persentase

Perangkat Daerah bidang Administrasi Umum yang

capaian target

kinerja tahunannya


n/a 100 100 100 100 100 100

Nilai LPPD

Kabupaten Angka

3.09

3.15

3.30

3.45

3.60

3.75

Indeks Reformasi

Birokrasi Poin 56.05 65,00 70.00 75.00 80.00 85.00

Nilai SAKIP

Kabupaten Kategori B B BB A A A

Cakupan Layanan Pembentukan

Produk Hukum

Daerah

Persen

100

100

100

100

100

100

Persentase

Dokumen

Kesepakatan

Kerjasama Yang

Ditindak Lanjuti Kedalam Perjanjian

Kerjasama

Persen

46,67

100

100

100

100

100

Persentase Perangkat Daerah

yang melaksanakan

adminitrasi Kinerja

pembangunan

Persen

60

100

100

100

100

100


~ 24 ~

triwulannya berkategori “baik”

Tingkat

Kematangan

UKPBJ

Kategori Level 1 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level 5

Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan

Pelayanan Kepada

Pimpinan Daerah

Persen 100 100 100 100 100 100

Tingkat

Pengetahuan

masyarakat

terhadap Program

Sumedang Simpati

Persen 30 65 70 75 80 85

Cakupan Tertib Administrasi

Keuangan

Persen 90 100 100 100 100 100

Cakupan

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Persen 80 100 100 100 100 100

2.Meningkatkan

Kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola

Pemerintahan yang baik

(Good Governance)

Persentase kualitas kinerja

dengan prinsip

tata kelola Pemerintahan

yang baik (Good

Governance)

Meningkatnya

kapasitas dan kapabilitas

internal

perangkat

daerah

Nilai Sakip

perangkat Daerah Skor B B BB A A A

Tingkat penyerapan

anggaran Persen 94% 98% 98% 98% 98% 98%

Jumlah inovasi Jumlah n/a 1 1 1 1 1

Indeks Pembangunan Zona

Integritas

Jumlah n/a 19,13 20 21 22 23


~ 25 ~

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupaka parameter untuk

mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Sasaran

Strategis

Indikator

Kondisi

Kinerja Pada Awal

RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka

Pendanaan

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Sekretariat

Daerah

Nilai LPPD

Kabupaten

3,092

(sangat

tinggi/ ST)

3,15

(ST)

3,30

(ST)

3,45

(ST)

3,60

(ST)

3,75

(ST)

3,75

(ST)

Nilai SAKIP

Kabupaten 61,76

(B)

B BB A A A A

Indeks

Reformasi

Birokrasi

56,05 65 70 75 80 85 85

Persentase

Perangkat

Daerah yang

Capaian Target

Kinerja

Tahunannya

Berkategori

“Baik“

100 100 100 100 100 100 100

2.4 Rencana Kinerja Tahun 2019

Rancangan awal RKPD tahun 2019 disusun sesuai dengan

hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang

telah disesuaikan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Berdasarkan analisis

tersebut maka ditetapkan program rancangan awal rencana kerja

yang meliputi 3 (tiga) program dan 75 (Tujuh Puluh Lima)


~ 26 ~

kegiatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 di dalam

lampiran.

2.5 Strategi Sekretariat Daerah

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu

mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan

kebijakan dan program. Strategi merupakan terjemahan pemikiran

kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan

operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur

organisasi.

Sekretariat Daerah menetapkan strategi diantaranya :

1. Peningkatan kualitas kompetensi SDM aparatur sipil di

lingkungan Sekretariat Daerah.

2. Penguatan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah.

3. Peningkatan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan

masyarakat dan perangkat daerah

4. Peningkatan disiplin kerja melalui penerapan sistem reward

and punishment.

Arah kebijakan yang diterapkan oleh Sekretariat Daerah

Kabupaten Sumedang adalah :

1. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM aparatur sipil di

lingkungan Sekretariat Daerah.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah.

3. Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan

masyarakat dan perangkat daerah

4. Meningkatkan disiplin kerja melalui penerapan sistem

reward and punishment.

2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari Bupati kepada pimpinan di Sekretariat Daerah

Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan program dan kegiatan


~ 27 ~

yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK)

merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan bahwa ada

kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah

diperjanjikan dengan apa yang akandilakukan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan

kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh

sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian

tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja

tersebut juga mencakup kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud sebagai impact dari program dan kegiatan-kegiatan

tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terkandung

makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan

berkesinambungan (by design and sustainable)

Sedangkan tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,

transparansi, kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian

penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan

monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan /

kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


~ 28 ~

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah

Tahun 2019

NO SASARAN

STRATEGIS

PROGRAM INDIKATOR

KINERJA

TARGET

1. Meningkatnya Kua

litas Pelayanan

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan

dan Pengendalian

Koordinasi Pemerintah

Daerah

Nilai LPPD Kabupaten 3,15

Nilai SAKIP Kabupaten B

Indeks Reformasi

Birokrasi

65

Program Pengendalian

Manajemen

Pembangunan Daerah

Persentase perangkat

daerah yang capaian target kinerja

tahunannya "Baik".

100%

2. Meningkatnya

kapasitas dan

kapabilitas

internal perangkat

daerah

Program Peningkatan

Koordinasi dan

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Nilai Sakip Perangkat

Daerah

B

Tingkat penyerapan

anggaran

98%

Jumlah inovasi 1

Indek Pembangunan

Zona Integritas

19,13

Rekapitulasi Anggaran Tahun 2019 berdasarkan Program

No.

Program

Anggaran Ket. Sebelum

perubahan Sesudah

perubahan

1. Program Peningkatan dan Pengendalian

Koordinasi Pemerintah

2.567.437.750,-

2.538.389.100,-

2. Program Pengendalian

Manajemen

Pembangunan Daerah

4.709.934.000,-

5.167.737.447,-

3. Program Peningkatan

Koordinasi dan Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

7.407.487.150,-

10.298.937.150,-

Jumlah 14.684.858.900,- 18.005.063.697,-

Sumber: Rekap 2.2 DPPA 2019


~ 29 ~

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja merupakan hasil dari pengukuran kinerja

yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023. Sebagai bentuk

pertanggungjawaban aparatur dalam melaksanakan berbagai

program dan kegiatan, maka akuntabilitas yang terpercaya dan

terpahami masyarakat menjadi perhatian utama yang tidak dapat

mungkin terabaikan oleh Sekretariat Daerah. Pengukuran kinerja

aparatur di Sekretariat Daerah memerlukan tolak ukur yang bisa

dinilai dan dianalisis secara objektif, terukur dan transparan.

Pengukuran indikator kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan, merupakan tingkatan capaian dari target

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

2. Kinerja sasaran, merupakan tingkat capaian target (rencana

tingkat capaian) dari masing-masing sasaran yang telah

ditetapkan.

3. Dalam rangka penetapan kegiatan tahunan, masing-masing

unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

sumedang merumuskan perencanaan kinerja tahunan sebagai

pejabaran dari arah kebijakan umum dan strategis serta

prioritas kegiatan.

4. Dalam penyiapan laporan kinerja tahunan, maka setiap unit

kerja di lingkungan Sekretariat Daerah harus menyusun

laporan akuntabilitas kinerja sebagai dasar pengukuran

kinerja.


~ 30 ~

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sebagai acuan

pengukuran kinerja bagi setiap unit kerja di lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang adalah :

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur melalui pembinaan

dan pelatihan

2. Pemahaman terhadap masing-masing tugas pokok, ketepatan

dan kecepatan kerja

3. Terlaksananya Koordinasi dengan pihak terkait

4. Meningkatnya gairah kerja dan kepuasan kerja

5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Aparatur

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan

target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan

pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah

realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek,

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan

indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran

dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran

digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan

dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian

yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau

minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan

sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya

dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Realisasi Capaian Indikator Kinerja = x 100 %

Rencana


~ 31 ~

No. Capaian Kinerja Kategori

1 >100 MEMUASKAN

2 >85 – 100 SANGAT BAIK

3 >70–85 BAIK

4 >50– 70 CUKUP

5 <50 KURANG

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Tahun 2019

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada

data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang tercantum dalam

Renstra Sekretariat Daerah, hasil pengukuran pencapaian sasaran

dapat di lihat pada Tabel 3.1 :

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2019

(Tahun ke 1)

No Sasaran

Indikator

Sasaran

Kondisi Kinerja

Pada Awal

RPJMD

Capaian Kinerja RPJMD Tahun ke

1 Capaian

Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Sekretariat Daerah

Nilai LPPD

Kabupaten 3,092 3,15 3,24

Nilai SAKIP

Kabupaten 61,76

(B)

B 67,26

(B)

Indeks Reformasi

Birokrasi 56,05 65 79,34

Persentase

Perangkat Daerah

yang capaian target kinerja tahunannya


n/a 100 100

2. Meningkatnya

kapasitas dan

kapabilitas internal

perangkat daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

61,96 B 75,57

Tingkat penyerapan anggaran

94% 98% 94,42%

Jumlah inovasi n/a 1 6

Indeks

pembangunan Zona

integritas

- 19,13 53,81/ 89,68%


~ 32 ~

TABEL 3.2

DATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019

NO PROGRAM TARGET

INDIKATOR

KINERJA

REALISASI

TARGET

INDIKATOR

KINERJA

KEGIATAN PAGU REALISASI CAPAIAN KINERJA

AKHIR

REALISA

SI CAPAIAN

ANGGAR

AN

I

Program Peningkatan

dan Pengendalian

Koordinasi Pemerintah Daerah

80,00 2.574.539.100,00 2.386.249.881,00 100,00 88,09

1. Indeks Reformasi dan Birokrasi

65,00 79,34 Evaluasi Reformasi Birokrasi

32.300.000,00 31.800.000,00 100,00 98,45

Penyusunan

Tunjangan Kinerja 33.000.000,00 32.500.000,00 100,00 98,48

Penataan Sumber Daya Aparatur

Kelembagaan

147.820.000,00 147.820.000,00 100,00 100,00

Penyusunan Standar

Belanja Daerah 68.750.000,00 65.253.800,00 100,00 94,91

Penataan Kelembagaan

62.700.000,00 62.200.000,00 100,00 99,20

Evaluasi Pelayanan

Publik

91.800.000,00

83.400.000,00 100,00 90,85

2. Nilai LPPD 3,15 3,24

Penyusunan Laporan

penyelenggaran

Pemerintahan

Daerah

169.000.000,00 156.224.163,00 100,00 92,44

javascript:__doPostBack('ctl00$ucon_Master_List$ugrv_list$ugrv_list','Select$0')



~ 33 ~

3. Nilai Sakip Kabupaten B 67,26

Penyusunan Dokumen

Akuntabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

175.650.000,00 170.900.000,00 100,00 97,30

4. Persentase Sakip Kecamatan yang

nilainya "B"

60,00 0,00

5.

Persentase Cakupan

Pengaduan Hukum yang

ditindak lanjuti

100,00 100,00 Pengelolaan Bantuan

Hukum 164.000.000,00 140.000.000,00 100,00 85,37

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia

38.000.000,00 3.800.000,00 100,00 10,00

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

38.000.000,00 38.000.000,00 100,00 100,00

6.

Persentase Pemutahiran

Data pada Website JDIH secara berkelanjutan

100,00 100,00 Pengembangan

Kesadaran Hukum 149.901.350,00 149.064.960,00 100,00 99,44

Pengelolaan

Dokumentasi Hukum 129.500.000,00 123.436.740,00 100,00 95,32

7.

Persentase Pemrosesan

rancangan produk

hukum daerah yang harmonis dan tidak

tumpah tindih

100,00 100,00

Pembentukan

Produk Hukum Daerah

301.700.000,00 258.350.000,00 100,00 85,63

8.

Persentase Mediasi

penyelesaian masalah

pertanahan

100,00 100,00

Penyelenggaraan

Koordinasi

Pertanahan

32.456.750,00 32.216.700,00 100,00 99,26

9.

Persentase Data Tanah

HGU yang terverifikasi

dan tervalidasi

100,00 20,39 Pembakuan Nama

Rupa Bumi 87.125.000,00 87.068.000,00 100,00 99,93

10.

Persentase tertib

administrasi

kewilayahan

100,00 0,00













~ 34 ~

11

.

Persentase Dokumen Kesepakatan Kerjasama

yang ditindaklanjuti

kedalam perjanjian

kerjasama

100,00 100,00

Monitoring dan

Evaluasi Kerjasama

Daerah

60.686.000,00

60.686.000,00 100,00 100,00

Kerjasama Antar

Pemerintahan dan

Luar Negeri

95.000.000,00

93.342.200,00 100,00 98,25

Kerjasama Swasta

dan Lembaga

Pendidikan

110.000.000,00

99.500.000,00 100,00 90,45

12

.

Persentase Manajemen

Pemerintahan

Kecamatan dan

Kelurahan yang berkategori "Baik"

100,00 100,00

Sinergitas Kinerja

Kecamatan dan

Kelurahan

237.500.000,00 231.200.000,00 100,00 97,35

13.

Persentase Tertib

Administrasi Penyelenggaraan

Pemerintahan

100,00 100,00

Penyelenggaraan

Koordinasi

Pemerintah Daerah

95.000.000,00 94.450.000,00 100,00 99,42

Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Bupati

71.250.000,00 71.041.818,00 100,00 99,71

14.

Tingkat Kepatuhan

terhadap standar

pelayanan publik di

Kabupaten Sumedang

70,00 100,00 Monev Penerapan

SPM 28.500.000,00 28.500.000,00 100,00 100,00

II.

Program Pengendalian

Manajemen

Pembangunan Daerah

100,00 5.131.587.447,00 4.643.286.802,00 100,00 85,93

15

.

Persentase BUMD dan lembaga yang capaian

target kinerja

tahunannya berkategori

100,00 100,00

Pendayagunaan

Badan Usaha Milik

Daerah

178.750.000,00 176.046.440,00 100,00 98,49







~ 35 ~

"Baik"

Penyusunan

Kebijakan Daerah

tentang Badan Usaha Milik Daerah

282.500.000,00 182.093.384,00 100,00 64,46

16

.

Persentase Perangkat

Daerah Bidang SDA, Pertanian, sarana

ekonomi, perdagangan

dan UMKM yang target

capaian kinerja

tahunannya berkategori

"Baik"

100,00 100,00

Penyelenggaraan

Koordinasi

Pemanfaatan Dana

Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pajak

Rokok

171.100.000,00 138.468.000,00 100,00 80,93

Penguatan Peran dan

Fungsi Dekranasda 332.500.000,00 241.341.856,00 100,00 72,58

Penyelenggaraan

Koordinasi

Pengendalian Inflasi

114.404.500,00 81.932.900,00 100,00 71,62

Penyelenggaraan

Koordinasi Promosi

Usaha Mikro Kecil Menengah

71.250.000,00 52.740.000,00 100,00 74,02

Penguatan Hak

Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis

Tembaku Mole dan

Tembakau Hitam

171.200.000,00 88.601.500,00 100,00 51,75

17.


Daeah bidang

Pendidikan,

Kebudayaan dan

Kesehatan; Bidang

100,00 100,00

Penyelenggaraan

Koordinasi Bidang Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

71.250.000,00 51.497.600,00 100,00 72,28


~ 36 ~

Sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi; Bidang

pemuda, olahraga,

pemberdayaan

perempuan dan KB

yang capaian target kinerja tahunannya

berkategori "Baik"

Penyelenggaraan Koordinasi Bidang

Pemuda dan Olah

Raga

59.850.000,00 59.850.000,00 100,00 100,00

Penyelenggaraan

Koordinasi Bidang

Pemberdayaan

Perempuan dan

Keluarga Berencana

104.500.000,00 104.500.000,00 100,00 100,00

Penyelenggaraan

Koordinasi Bidang

Keagamaan, Pendidikan,

Kebudayaan dan

Kesehatan

229.000.000,00 227.988.500,00 100,00 99,56

Monitoring dan Evaluasi Hibah

32.300.000,00 8.257.402,00 100,00 25,56

Penyelenggaraan

Hari-hari Besar

Keagamaan dan Safari Ramadhan

1.062.254.200,00 1.062.014.200,00 100,00 99,98

Pemberangkatan dan

Pemulangan Jemaah

Haji

365.300.000,00 365.300.000,00 100,00 100,00


~ 37 ~

Penyelenggaraan Kelompok Kerja

Pendidikan Agama

Islam (PAI)

282.228.747,00 282.228.747,00 100,00 100,00

18

.


Daerah yang

melaksanakan

Administrasi Kinerja

Pembangunan Triwulanannya

berkategori "Baik"

100,00 100,00

Pengendalian

Pembangunan

Bidang Prasarana

dan Pengembangan Wilayah

95.000.000,00 95.000.000,00 100,00 100,00

Pengendalian Pembangunan

Bidang Ekonomi Dan

Sumber Daya Alam

95.000.000,00

95.000.000,00 100,00 100,00

Pengendalian

Pembangunan

Bidang Pemerintahan

dan Sosial

95.000.000,00

92.520.000,00 100,00 97,39

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan

125.000.000,00

125.000.000,00 100,00 100,00

Penyebarluasan

Informasi Hasil Pembangunan

72.200.000,00

72.078.500,00 100,00 99,83

19.

Tingkat Kematangan UKPBJ

Level 3 Level 2

Pembinaan

Kompetensi

Pengelola Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

285.000.000,00

276.750.500,00

100,00 97,11

Pengelolaan

Informasi Layanan

Pengadaan Barang

Jasa Pemerintah

71.250.000,00

58.627.273,00 100,00 82,28


~ 38 ~

Penyusunan SOP

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

47.500.000,00 30.600.000,00 100,00 64,42

20.

Capaian Realisasi Pengadaan barang dan

jasa terhadap jumlah

usulan

100,00 100,00

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Pengadaan Barang

Jasa

166.250.000,00

155.015.000,00 100,00 93,24

Layanan

Penyelenggaraan

Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

266.000.000,00 255.687.000,00 100,00 96,12

III.

Program Peningkatan

Koordinasi dan

Fasilitasi

Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

100,00 10.298.928.150,00 9.319.422.727,00 100,00 87,12

21

.

Cakupan tertib

administrasi keuangan 100,00 100,00

Penguatan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

48.130.000,00

47.968.500,00 100,00 99,66

Pembinaan Pengelola

Keuangan

145.000.000,00

127.909.750,00 100,00 88,21

Evaluasi Belanja

55.165.075,00

46.765.000,00 100,00 84,77

22

.

Persentase pengadaan

sarana dan prasarana

aparatur

100,00 100,00

Fasilitasi Pileg dan

Pilpres untuk

BAWASLU

285.000.000,00 264.148.000,00 100,00 92,68

23

.

Cakupan fasilitasi dan dukungan pelayanan

kepada pemimpin

daerah

100,00 100,00

Penyelenggaraan

Koordinasi

Pemerintah Daerah

dengan Asosiasi Kepemerintahan

213.500.000,00 213.311.256,00 100,00 99,91


~ 39 ~

24

.

Tingkat kepatuhan

terhadap standar

pelayanan publik dilingkungan Sekretariat

Daerah

70,00 83,05 Pelayanan Protokoler 142.500.000,00 142.500.000,00 100,00 100,00

Pembinaan dan Pengelolaan

Kearsipan

37.000.000,00 37.000.000,00 100,00 100,00

25

.

Tingkat penggunaan

digital office (e-office)

Sekretariat Daerah

80,00 100,00

Pelayanan dan Pengelolaan

Administratif

Pimpinan Daerah

483.200.000,00 167.850.000,00 100,00 34,74

26

.

tingkat pengetahuan

masyarakat terhadap

program Sumedang

Simpati

75,00 89,00 Penyebarluasan

Kegiatan Pimpinan 91.250.000,00 91.250.000,00 100,00 100,00

Peliputan Kegiatan

Pimpinan 214.100.000,00 192.297.500,00 100,00 89,82

Penerbitan Informasi

Kebijakan

Pemerintah

1.502.231.400,00

1.347.243.400,00 100,00 89,68

Pemberitaan

Kegiatan Pemerintah

Daerah

147.850.000,00

112.881.950,00 100,00 76,35

Layanan Pejabat

Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

429.378.850,00

423.507.725,00 100,00 98,63

27

.

Tingkat Kepuasan

masyarakat terhadap

layanan informasi

publik

85,00 76,00

Monitoring dan

Evaluasi

Pemberitaan

Kebijakan

336.900.000,00

335.499.000,00 100,00 99,58


~ 40 ~

Penyelenggaraan

Forum Pejabat

Kehumasan

279.600.000,00

276.300.000,00 100,00 98,82

28

Persentase koordinasi

dan fasilitasi pelayanan

kedinasan kepala

daerah / wakil kepala

daerah

100,00 100,00

Dialog dan Audiensi

dengan Tokoh-tokoh

Masyarakat, Pemimpin/Anggota

Organisasi Sosial

dan Kemasyarakatan

745.000.000,00

655.309.000,00

100,00 87,96

Penyelenggaraan

Koordinasi dengan

Pemerintah Pusat

dan Pemerintah

Daerah Lainnya

2.825.680.750,00

2.814.764.371,00 100,00 99,61

Penerimaan

Kunjungan Kerja

Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah

non

Departemen/Luar

Negeri

280.500.000,00

270.103.200,00

100,00 96,29

Peringatan Hari Jadi

Sumedang

653.741.000,00

650.913.600,00 100,00 99,57

Peringatan Hari

Besar Nasional dan

Hari Besar Lainnya

765.000.000,00

689.770.000,00 100,00 90,17

29.

Persentase barang milik

daerah yang dikelola

secara efektif dan efisien

100,00 92,63

Pemindahtanganan

dan Penghapusan

Barang Milik Daerah

199.263.000,00

131.084.000,00 100,00 65,78

Pengamanan dan

Pemantauan Barang

Milik Daerah

349.725.700,00

308.869.300,00 100,00 88,32


~ 41 ~

Penilaian dan

Pemanfaatan Barang

Milik Daerah

179.076.425,00

71.170.425,00 100,00 39,74

Analisis Kebutuhan

dan Manajemen

Pengadaan, Pendistribusian

Barang Milik Daerah

20.135.950,00

13.135.750,00 100,00 65,24

Pembinaan Pengelola

Barang Milik Daerah

155.000.000,00

152.019.000,00 100,00 98,08

JUMLAH 93,33 100,00 94,42

Sumber: Sievka Bappppeda 2019 dan pengolahan data tambahan

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan 2019 dengan target Renstra 2019-2023

Sasaran Indikator Sasaran satuan Target

Tahun

2019

Realisasi

Tahun

2019

2020 2021 2022 2023

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Sekretariat

Daerah

Persentase Perangkat Daerah yang capaian

target Tahunannya berkategori “baik” Persen 100 94,54 100 100 100 100

Persentase Manejemen Pemerintahan kecamatan dan kelurahan berkategori

“baik”

Persen 100 88,04 100 100 100 100

Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja

tahunannya berkategori “baik”

Persen 100 100 100 100 100 100


~ 42 ~

Persentase Perangkat Daerah bidang pembangunan yang capaian target kinerja

tahunannya berkategori “baik”

Persen 100 100 100 100 100 100

Persentase Perangkat Daerah bidang Administrasi Umum yang capaian target

kinerja tahunannya berkategori “baik”

Persen 100 100 100 100 100 100

Nilai LPPD Kabupaten Angka 3.15 3.24 3.30 3.45 3.60 3.75

Indeks Reformasi Birokrasi Poin 65,00 79.34 70.00 75.00 80.00 85.00

Nilai SAKIP Kabupaten Kategori B 67.26 (B) BB A A A

Cakupan Layanan Pembentukan Produk

Hukum Daerah Persen 100 100 100 100 100 100

Persentase Dokumen Kesepakatan

Kerjasama Yang Ditindak Lanjuti Kedalam

Perjanjian Kerjasama

Persen 100 100 100 100 100 100

Persentase Perangkat Daerah yang

melaksanakan adminitrasi Kinerja

pembangunan triwulannya berkategori “baik”

Persen 100 100 100 100 100 100

Tingkat Kematangan UKPBJ Kategori Level 3 Level 2 Level 3 Level 4 Level 4 Level 5

Cakupan Fasilitiasi dan Dukungan

Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah Persen 100 100 100 100 100 100

Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap

Program Sumedang Simpati Persen 65 89 70 75 80 85

Cakupan Tertib Administrasi Keuangan Persen 100 98 100 100 100 100


~ 43 ~

Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah Persen 100 96 100 100 100 100

Meningkatnya kapasitas dan

kapabilitas internal perangkat daerah

Nilai Sakip perangkat Daerah Skor B BB BB A A A

Tingkat penyerapan anggaran Persen 98% 94.42% 98% 98% 98% 98%

Jumlah inovasi Jumlah 1 6 1 1 1 1

Indeks Pembangunan Zona Integritas Jumlah 19,13 53.81/

89.68% 20 21 22 23


~ 44 ~

3.1.3 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

Berdasarkan 3 program dalam belanja urusan di

Sekretariat Daerah Tahun 2019 dapat dilihat tingkat keberhasilan

atau penurunannya sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan pengendalian Koordinasi

Pemerintah Daerah

Terdiri dari 15 indikator program dengan capaian rata-rata 80

persen dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Indikator program berkaitan dengan Bagian Tata

Pemerintahan

1) Persentase Data Tanah HGU yang terverifikasi dan

tervalidasi. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan

dan Permukiman Tahun 2019 mencapai 20,39 %

2) Persentase SAKIP Kecamatan yang nilainya “B”.

Nilai SAKIP kecamatan yang dikeluarkan oleh

Inspektorat yaitu nilai CC untuk 8 kecamatan, nilai C

untuk 17 kecamatan dan nilai D untuk 1 kecamatan.

Sehingga rata-rata nilai SAKIP Kecamatan masih di C.

Hal tersebut menjadi bahan agar pembinaan lebih

ditingkatkan lagi.

3)

Persentase tertib administrasi kewilayahan.

Indikator ini berdasarkan data yang ada di Bagian Tata

Pemerintahan .

a. Penegasan Batas Wilayah terdapat 128 pilar dan

tersebar di 11 Kecamatan.

b. Pembakuan nama rupa bumi terdiri dari :

Rupa bumi buatan (unsur budaya) sebanyak 641

titik

c. Permasalahan yang ditangani bagian Tata

Pemerintahan selama tahun 2019 sebanyak 21 kasus

dari target 12 kasus yang ditangani dalam DPA.


~ 45 ~

4) Persentase perangkat daerah yang capaian target

kinerja tahunannya berkategori “Baik” mencapai

94,54 % dengan uraian Sebagai berikut :

a. Nilai memuaskan : 1 dinas/Badan

b. Sangat baik : 14 Dinas/Badan dan 4

Kecamatan

c. Baik : 14 dinas/Badan dan 19

Kecamatan

d. Cukup : 3 Kecamatan

Jumlah Kecamatan yang memperoleh nilai

Sangat Baik dan baik sebanyak 23 Kecamatan

dari jumlah kecamatan 26 sehingga bila

dipersentasekan mencapai 88,04 persen. (Data

Bappppeda)

Jumlah kelurahan yang mendapat nilai sangat

baik : 3 kelurahan dan baik 4 Kelurahan (Data

Bagian Tata Pemerintahan)

b. Untuk indikator yang pengukurannya menggunakan skor/

nilai diantaranya :

1) Nilai LPPD target 3,15 realisasi 3,24 : Hasil penilaian

Timda Propinsi

2) Nilai SAKIP Kabupaten target “B” realisasi 67,26 (B)

merupakan hasil penilaian Kemenpan RB.

Data di Bagian Tata Pemerintahan realisasi nilai SAKIP

kecamatan paling tinggi CC sebanyak 8 Kecamatan 17

Kecamatan nilainya C dan 1 kecamatan masih D,

walaupun setelah ada upaya perbaikan. Di tahun 2020

akan ada tim pendampingan untuk penyusunan SAKIP

Kecamatan untuk mencapai nilai B.

3) Indeks Reformasi Birokrasi target 65 realisasi

sementara 79,34.

4) Capaian indikator program ke 3 skor tersebut diatas


~ 46 ~

(Nilai LPPD, Nilai SAKIP, Nilai Indeks Reforormasi

Birokrasi) sudah 100 persen.

a. Untuk realisasi kinerja program dari 12 indikator

program sudah 100 persen. Didukung oleh 25

kegiatan yang tersebar di 4 bagian

b. Hambatan : Terbatasnya Sumber Daya Manusia

yang ada, waktu yang relatif singkat untuk rekap

laporan dan masih adanya multi persepsi antara

petugas yang merekap dan bagian teknis. Selain itu

masih terbatasnya koordinasi antar SKPD dan

antar bagian.

c. Solusi : Untuk tahun berikutnya perlu verifikasi

dengan masing-masing bagian bukan hanya

capaian indikator kegiatan tapi juga indikator

program. Untuk koordinasi data memerlukan

waktu, terlebih Sekretariat Daerah memiliki

indikator program yang banyak dengan jumlah

kegiatan.

2. Program Pengendalian Menejemen Pembangunan Daerah

Terdiri dari 6 indikator program dengan capaian rata rata 100

persen didukung oleh 26 kegiatan yang tersebar di 4 bagian

yaitu Bagian Ekonomi, Kesra, LPBJ dan Dalbang.

a. Analisa skoring untuk pengadaan Barang dan jasa dengan

rumus :

Jumlah pengadaan barang dan Jasa

yang dilakukan denganmetode kompetitif

X 100%

Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif


~ 47 ~

Sumber : Data lampiran IKK LPPD 2019 dan Bagian LPBJ Setda

b. Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit K Barang dan Jasa)

target level 3 realisasi level 2.

Faktor hambatan karena pejabat pengadaan barang dan

jasa belum fungsional dan belum dilantik oleh LKPP dan

ULP masih ada di Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian dan Statistik.

c. Capaian indikator kinerja dari 26 kegiatan rata-rata 100

persen. Untuk penilaian sementara masih berdasarkan

realisasi anggaran di masing-masing SKPD

3. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi

Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terdiri dari 9 indikator program dan 24 kegiatan tersebar di 4

bagian yaitu Bagian Umum, Humas-protokol, Keuangan dan

Pengadaan Barang Daerah (PBD).

a. Analisa skoring dalam indikator program dapat dilihat

dalam uraian berikut :

1) Persentase barang milik daerah yang dikelola secara

efektif dan efisien target 100 realisasi 92,63 %

2) Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan

publik di lingkungan Sekretariat Daerah target 70 %

realisasi 70 %

3)

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan

informasi public target 85 % realisasi 85 %

229

X 100% = 98,71 %

232


~ 48 ~

4) Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program

Sumedang Simpati target 75 % realisasi 75 %

b. Untuk 5 indikator target dan capaian 100 %.

Analisa : Pengumpulan data dilaksanakan di minggu ke

2-3 bulan Desember 2019, hal tersebut mengakibatkan

data belum sepenuhnya masuk ke pengelola. Untuk

tahun depan agar pengukuran indikator bisa dilakukan

di bulan Januari tahun berikutnya.

Solusi : Untuk tahun berikutnya perlu verifikasi dengan

masing-masing bagian bukan hanya capaian indikator

kegiatan tapi juga indikator program. Perlu

dipertimbangkan aspek waktu karena Sekretariat daerah

jumlah indikator programnya 30 indikator program dan

jumlah 75 kegiatan.

3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat

dalam uraian sebagai berikut :

Aspek Pendanaan :


Pemerintah Daerah

Untuk program ini jumlah realisasi kinerja kegiatan

mencapai 100 persen.dengan Jumlah anggaran dari Rp.

2.574.539.100,-. Realisasi anggaran Rp. 2.386.249.881,-

(88,10%). Sisa anggaran sebesar Rp. 188.289.219,- (11,09%)

tidak terserap atau dikembalikan ke kas daerah. Hal tersebut

menyebabkan terjadi efisiensi 11,09 %, karena realisasi kinerja

dapat mencapai 100 %.





~ 49 ~


(85,93%) .Sisa anggaran sebesar Rp. 488.300.645,- (14,07%)










(87,12%) .Sisa anggaran sebesar Rp.979.505.423 ,- (12,88%)




Aspek Sumber Daya Manusia

Efisiensi Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai yang

profesional dan kompeten sangat diperlukan untuk mendukung

jalannya pemerintahan, sehingga Sumber Daya Aparatur yang

tersedia tidak hanya terlibat pada kegiatan yang dibiayai oleh

APBD dalam hal ini yang tertera pada DPA namun juga

melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan tupoksinya. Dengan

demikian, resistensi pemikiran dan tenaga manusia dapat

dikurangi.

Aspek Sarana Prasarana

Efisiensi penggunaan sarana prasaranapun dapat tercapai,

sehingga tingkat kerusakan sarana prasarana kerja dapat

diperkecil. Dengan demikian penggunaan sarana prasarana dapat

digunakan untuk waktu yang lebih lama.


~ 50 ~

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

No

Indikator Target Realisasi % Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 Persentase OPD yang memiliki SPM

60 % 75%

60 % 61,88

%

100% 82,50

%

2

Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam penataan OPD

80 % 85%

80% 80,33

%

100% 94,50

%

3 Persentase Laporan Capaian Kinerja

100% 100%

100% 98,00

%

100% 98,00

%

4

Persentase

pempublikasian dan pendokumentasian Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah

90% 95%

90% 95,00

%

100% 100%

5

Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

80% 85%

80% 68,00

%

100% 80,00

%

6

Persentase Kerjasama para Pejabat Kehumasan antar SKPD

85 % 90%

85% 89,55

%

100% 99,50

%

7

Jumlah penyertaan Pejabat Kehumasan pada Diklat dan

Pendidikan Formal lebih tinggi

40 orang

50 orang

40 orang

-

100% -

8 Persentase Pelaporan Keuangan SKPD

100% 100%

100% 100%

100% 100%


~ 51 ~

No


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

9 Jumlah Perda; Perbup; dan Kepbup

15 perda;

30 Perbup;

300 Kepbup

(100%) 15 Perda; 30 Perbup;

300 Kepbup

15 perda;

30 Perbup;

300 Kepbup

93,20%

100% 93,20

%

10

Persentase Penyediaan Sarana

Prasarana yang dibutuhkan

80% 85%

80% 82,45

%

100% 97,00

%

11

Persentase OPD yang memiliki SPM dan persentase cakupan kegiatan yang mendukung pengadaan barang

dan jasa pemerintah

85 % 90%

85% 89,10

%

100% 99,00

%

12 Persentase Pelaporan Keuangan SKPD

100% 100%

100% 100%

100% 100%

13 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

100% 100%

100% 98,00

%

100% 98,00

%

14

Cakupan kegiatan yang mendukung

bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda, olahraga dan pemberdayaan

perempuan.

80% 85%

80% 76,50

%

100% 90,00

%

15 Cakupan kegitan yang mendukung bidang Ekonomi

80% 85%

80% 82,79

%

100%

97,40%


~ 52 ~

No


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

16 Persentase capaian kinerja aparatur

100%1

100%

100% 96,58

%

100% 96,58

%

17

Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

85 % 90%

85% 86,26

%

100% 95,84

%

18 Persentase Capaian Kinerja Aparatur

100% 100%

100% 98,00

%

100%

98,00%

19

Jumlah penyertaan aparatur pada Diklat dan Pendidikan Formal lebih tinggi

- (100%) 50

Orang

- 93,50

%

- 93,50

%

20

Cakupan kegiatan

yang mendukung kegiatan Dialog dan Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

100% 100%

100% 93,50

%

100% 93,50

%

21 Capaian Penilaian LPPD

75% 75% 3,15 72,52

% 96,29

% 3,24

72,52%

96,29%

22 Jumlah Perda; Perbup; dan Kepbup

100% 100%

82,34

% 87,50

%

82,34

% 87,50

%

23

Jumlah Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) (Daerah/ Pihak ke-3)

100% 100%

84,33

% 76,75

%

84,33

% 76,75

%

24 Capaian Penilaian

LKIP 65% 65%

61,96

64,35

% 65%

75,5

7

64,35

% 65%

121,96

%

25 Penilaian IKM 100% 100%

91,67

% 100%

91,67%

100%


~ 53 ~

No


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

26 Nilai LPPD Kabupaten

3,15

3,24 102,85

%

27 Nilai SAKIP Kabupaten

61,76 67,26

108,9%

28 IndekS Reformasi Birokrasi

56,06 79,34

141,52

%

29

Persentase Perangkat Daerah yang capaian taerget kinerja tahunannya berkategori “Baik”

100 100 100%

30 Tingkat Penyerapan Anggaran

98% 94,42%

94,42

%

31 Jumlah Inovasi 1 6 600%

32 Indeks pembangunan Zona Integritas

19,13

53,81/ 89,68%

89,68

%


~ 54 ~

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

I. Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi

Pemerintah Daerah

Program ini terdiri dari 14 indikator program, 25

kegiatan dan 25 jumlah indikator kegiatan. Adapun

outcome yang dihasilkan adalah :

a. Terlaksananya pelayanan Sekretariat Daerah dalam

bidang Hukum dan perundang-perundangan,

diantaranya :

1) Layanan bantuan hukum bagi ASN Kabupaten

Sumedang dan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

2) Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah

seperti penyusunan Perda, perbup dan Kepbup.

3) Fasilitasi pelaksanaan Hari Hak Asazi Manusia

(RANHAM)

4) Fasilitasi penyuluhan hukum

5) Pelayanan Jaringan Dokumentasi Informasi

Hukum (JDIH)

6) Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

(HAKI)

7) Penguatan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi

Geografis Tembaku Mole Dan Tebakau Hitam

Dalam pelayanan bidang hukum ini tetap berkoordinasi

dengan Perangkat Daerah yang secara teknis menangani

tupoksi tertentu. Adapun sasarannya adalah Perangkat

Daerah yang mengalami permasalahan hukum, sehingga

memerlukan bantuan. Jumlah perkara yang ditangani

sebanyak 7. Selain itu ada bantuan hukum yang khusus

melayani masyarakat miskin. Sampai dengan Tahun 2019

terdapat 7 perkara yang ditangani.

Perkembangan masyarakat yang demikian majunya


~ 55 ~

membutuhkan aspek legalitas hukum terhadap suatu

fenomena sehingga memerlukan dasar hukum yang kuat .

Adapun produk hukum yang tercapai sampai tahun 2019 :

- Perda sebanyak 15 Dokumen

- Perbup sebanyak 66 dokumen

- Kepbup sebanyak 485 dokumen

- Propemperda sebanyak 1 dokumen

Pelayanan lain yaitu penyelenggaraan RANHAM setiap

1 tahun sekali dan penyuluhan sadar hukum bagi desa/

kelurahan dan sekolah. Untuk sekolah dilaksanakan cerdas

cermat sadar hukum dan untuk Sumedang meraih juara

ke dua tingkat propinsi jawa Barat.

Penyuluhan hukum pun terus ditingkatkan baik

kwalitas maupun kualitasnya. Adapun untuk penyuluhan

Desa Sadar Hukum tahun 2019 mencapai 12 Desa dan 1

Kelurahan.

Pelayanan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual

(HAKI) bertujuan untuk melindungi produk lokal baik

georafis maupun buatan yang menjadi ciri daerah tertentu

sehingga tidak ditiru atau diclaim oleh daerah lain. Proses

pensertifikatannya oleh Kemenkumham. Di Kabupaten

Sumedang sudah tersertifikat IG yaitu Ubi Cilembu dan

Mangga gedong Gincu.

b. Terlaksananya pelayanan Sekretariat Daerah dalam

bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan

kelembagaan, diantaranya :

1) Penyusunan Dokumen Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintah

2) Evaluasi Reformasi Birokrasi

3) Penyusunan Tunjangan Kinerja

4) Penataan sumber daya aparatur kelembagaan

5) Penyusunan Standar Belanja Daerah


~ 56 ~

6) Penataan Kelembagaan

7) Penerapan sistem menejemen mutu

8) Evaluasi pelayanan publik

9) Monev penerapan SPM

Meskipun bagian ini lebih mengutamakan pelayanan

G to G (pemerintah dengan pemerintah) atau pelayanan

tidak langsung namun dampak ataupun manfaat dari

pelayanan Bagian Organisasi adalah untuk meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat, akuntabilitas

kinerja perangkat daerah, efektifitas dan efisiensi perangkat

daerah serta profesionalitas ASN.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menghasilkan

tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh Perangkat

Daerah sehingga menghasilkan nilai Reformasi Birokrasi

perangkat daerah dan kabupaten, yaitu untuk nilai

kabupaten. Demikian pula untuk nilai SAKIP yang

menunjukan proses dari perencanaan hingga evaluasi

kinerja yang mengacu pada Kepmenpan dan RB, dengan

hasil nilai SAKIP.

Untuk pelaksanaan penataan kelembagaan dan SDM

aparatur lebih kepada memenuhi aturan dari Kepmenpan

dan RB. Dengan hasil diharapkan mendekati kondisi ideal.

c. Terlaksananya pelayanan Sekretariat Daerah dalam

bidang kerjasama , diantaranya :

1) Kerjasama antar pemerintah dan luar negeri

2) Kerjasama swasta dan lembaga pendidikan

3) Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah

Pelayanan ini berupa fasilitasi proses kerjasama

antara pemkab sumedang dengan 4 unsur diatas.

Diharapkan dengan adanya proses kerjasama ini dapat

mempercepat mengatasi permasalahan pembangunan di

Kabupaten Sumedang, dengan mengutamakan ABCGM


~ 57 ~

(Akademisi, Bussnis, Communty, Government dan Media)

melalui Pentahelix. Dengan demikian APBD dapat berfungsi

selaku stimulan.untuk memunculkan pentahelix. Selain itu

untuk menambah wawasan dan pengalaman para pelaku

pembangunan di daerah.

Selama tahun 2019 terdapat :

- Kerjasama antar pemerintah sampai dengan nota

kesepahaman 21 naskah MOU

- Kerjasama antar pemerintah sampai dengan Perjanjian

Kerjasama 16 naskah PKS (Perjanjian Kerjasama)

- Kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga

pendidikan 22 MOU

- Kerjasama dengan BUMD, BUMN dalam rangka sewa

tanah dan bangunan milik pemda serta pelayanan

perbankan mencapai 6 naskah PKS

d. Terlaksananya pelayanan Sekretariat Daerah dalam

bidang Tata pemerintahan , diantaranya :

1) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati

2) Sinergitas kinerja kecamatan dan kelurahan

3) Penyelenggaraan kordinasi pertanahan

4) Pembakuan rupa bumi

5) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

6) Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah

7) Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan Umum

Kegiatan penyusunan laporan LKPJ dan LPPD

merupakan pemenuhan ketentuan dari Kemendari dan

merupakan rapot kinerja kepala daerah. Untuk LPPD

Tahun 2019 mencapai nilai 3,24 (kategori sangat tinggi).

LPPD menyajikan informasi pelaksanaan kegiatan sesuai

urusan.


~ 58 ~

Kegiatan yang bersifat koordinasi Penyelenggaraan

Koordinasi Pemerintah Daerah yaitu antar Forkominda.

Kegiatan yang bersifat prestasi yaitu Sinergitas

Kecamatan dan Kelurahan. Pada kegiatan ini kecamatan

dan kelurahan berkompetensi untuk dapat menjadi juara

sehingga dapat mewakili Kabupaten dalam penilaian tingkat

propinsi. Tahun 2019 juara pertama adalah Kecamatan

Cimalaka.

Kesimpulan dari outcome program I :

1. Upaya peningkatan ditujukan untuk pelayanan

Sekretariat Daerah yang berupa pelayanan langsung

dan tidak langsung , diantaranya pencapaian nilai

laporan kinerja (SAKIP dan LPPD), Sinergitas kecamatan

dan kelurahan, Penilaian pelaksanaan RANHAM dll.

2. Upaya koordinasi ditujukan untuk memfalitasi

Perangkat daerah untuk dapat lebih mencapai tujuan

organisasinya (IKU), menghilangkan hambatan

hambatan yang ada di PD tertentu dan mengoptimalkan

potensi dan sumber yang dimiliki PD lain. Hal ini

terlihat dalam implementasi kegiatan di bagian Tata

Pemerintahan, kerjasama, Hukum dan Organisasi.

3. Upaya pengendalian ditujukan untuk mengendalikan

PD dalam melaksanakan tupoksi dan pelayanan

kepada masyarakat di bawah Asisten Pemerintahan.

II. Program Pengendalian Menejemen Pembangunan Daerah

Program ini terdiri dari 6 indikator program, 27

kegiatan dan 6 jumlah indikator kegiatan. Adapun

outcome yang dihasilkan adalah :

a. Terlaksananya pelayanan Sekretariat Daerah dalam

bidang Ekonomi, diantaranya :


~ 59 ~

1) Sinergitas Pembangunan Bidang Sumber Daya

Alam dan Pertanian

2) Penyelenggaraan Koordinasi Pemanfaatan Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan

pajak rokok

3) Penguatan peran dan fungsi Dekranasda

4) Penyelenggaraan Koordinasi Pengendalian Inflasi

5) Penyelenggaraan Koordinasi Promosi Usaha Mikro

Kecil Menengah

6) Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah

7) Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Badan

Usaha Milik Daerah

Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan

Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian meliputi SKPD di

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas

Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas peternakan dan

perikanan meliputi pelaksanaan kegiatan dan tahap

evaluasi. Manfaat kegiatan ini adalah untuk pengendalian

pelaksanaan kegiatan baik yang bersumber dari APBD

Kabupaten, Propinsi maupun pusat.


kegiatan kegiatan di SKPD yang bersumber dari Dana

DBHCHT yang tersebar di Dinas Pertanian , Tanaman

Pangan dan Hortikultura. kegiatan ikultura, Dinas

Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan,

Dinas Koperasi dan Perindustrian dan perdagangan, Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD). Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Perempuan, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi meliputi pelaksanaan kegiatan dan tahap

evaluasi. Manfaat kegiatan ini adalah untuk pengendalian

pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DBHCHT.

Adapun manfaat kegiatan DBHCHT adalah dari aspek


~ 60 ~

kesehatan : menyediakan sarana dan prasarana kesehatan

terhadap pengobatan penyakit yang disebabkan oleh

tembakau. Untuk Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi

manfaatnya adalah pelatihan keahlian kepada remaja dari

petani tembakau, yang tidak melanjutkan profesi dari orang

tuannya sebagai petani tembakau.

Fungsi Sekretariat Daerah dalam berkoordinasi

dengan Dekranasda yaitu dalam hal pemberdayaan

pengrajin di kabupaten. Melakukan upaya promosi dan

terobosan usaha bagi pengrajin. Menemukan teknologi

tepat guna bagi peningkatan produktifitas pengrajin dan

berbagai upaya peningkatan kesejahteraan UMKM.


Kegiatan pengendalian Inflasi yaitu melakukan koordinasi

dengan SKPD terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang

dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Intervensi

pemerintah dilakukan apabila ada bahan pokok masyarakat

mengalami kenaikan, sedangkan daya beli masyarakat

menurun. Kegiatan yang dilakukan berupa operasi pasar

untuk Sembilan bahan pokok bekerjasama dengan BULOG.


promosi UMKM adalah melaksanakan fasilitasi pameran

bagi UMKM di Sumedang sesuai dengan tema pameran

penyelenggara. Adapun pameran yang sudah dilaksanakan

sebanyak 2 kali. Bertempat di Jakarta dengan tema”

KEbanggan Jawa Barat” Nama pameran : West Java

Craftastival (PKJB XIII) Tahun 2019 bertempat di Jakarta

yang terdiri dari 27 Kabupaten/kota jumlah UMKM yang

mengikuti terdiri dari 7 pengrajin. Penyelenggara

Dekranasda Propinsi Jawa Barat. dari tanggal 25 sd 27

Oktober 2019.


~ 61 ~

Pameran Perdagangan, Pariwisata dan Investasi

Daerah (Jatim Trade Expo 2019) bertempat di Mall City Of

Tomorrow Suarabaya Jawa Timur. Diikuti oleh 3 UMKM

dari Sumedang. dengan hasil: Momen ini adalah upaya

untuk mengenalkan produk UMKM kepada masyarakat

luas. Selain itu melaksanakan pembinaan UMKM di bawah

koordinasi DEKRANASDA dan Dinas terkait.


pendayagunaan BUMD dan penyusunan kebijakan BUMD .

Adapun hasil dari pendayagunaan BUMD yaitu selesainya

penyertaan Modal pada BJB berupa Pengtus PERDA

Penyertaan Modal pada BJB . Racangan Perda yang lain

belum bisa dibahas karena terbatsnya waktu yaitu Raperda

tentang Perumda PDAM, Raperda Penyertaan Modal PDAM

dan Raperda Tanggungjawab Sosial dan lingkungan

perusahaan. Harus diselesaikan di tahun 2020.

Untuk penilaian Kinerja BUMD Tahun 2019 baru

akan dilaksanakan setelah tahun anggaran habis. Untuk

Bank Sumedang bulan Februari 2020, PDAM antara bulan

Maret/April 2020 dan PT LKM Sumedang Bulan Maret

2020.

b. Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan

Bidang Kesejahteraan Rakyat diantaranya :

1) Penyelenggaran Koordinasi Bidang Sosial, Tenaga

Kerja dan transmigrasi. Capaian kinerja kegiatan

ini adalah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi

dengan SKPD terkait, yaitu Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Perempuan, Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi.Dewan Pengupahan Buruh,

Serikat Buruh Adapuan permasalahan yang

dibahas dan ditangani seperti dampak sosial

waduk Jatigede, permasalahan buruh dan UMR


~ 62 ~

serta peluang-peluang pengiriman transmigran ke

luar pulau Jawa. Penanganan Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), masalah

ketenagakerjaan dsb. Walaupun dari aspek

kebijakan dan koordinasi. Selain itu Penentuan

Dewan Pengupahan bagi tenaga kerja, Dewan

pendidikan dan Dewan Kebudayaan menjadi mitra

subag ini.

2) Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Capaian kinerja kegiatan

ini adalah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi

dengan SKPD terkait. Diantaranya Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan .

Adapun Sasaran penanganan yaitu Pemberdayaan

perempuan dan anak. Stake houlder diantaranya

Pengurus PKK Kabupaten, Dharmawanita,

Perguruan Tinggi, Dinas instansi pusat dan

propinsi.

3) Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Keagamaan,

Pendidikan, Kebudayaan dan kesehatan. Capaian

kinerja kegiatan ini adalah penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan keagamaan di tingkat Kabupaten

Sumedang. Adapun Visi dan misi Bupati

Sumedang tahun 2018-2023 adalah Sumedang

Agamis, sehingga fungsi koordinasi antar SKPD

dan instansi teknis vertikal dilaksanakan di subag

ini. koordinasi dengan SKPD diantaranya: Dinas

Pendidikan, Kesehatan, Kantor Kementerian

Agama RI Sumedang, Stakehoulder Komisi Aids

Kabupaten, Dewan Pendidikan, PGRI, Lembaga

Swadaya Masyarakat di bidang kesehatan Lembaga


~ 63 ~

keagamaan Islam/ ormas Islam serta dinas teknis

propinsi dan pusat.

4) Monitoring dan Evaluasi Hibah. Capaian kinerja

kegiatan ini adalah penyelenggaraan koordinasi

antara lembaga kemasyarakatan yang menerima

bantuan untuk pembangunan dan pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat. Dampak dari

kegiatan ini adalah terverifikasinya usulan dari

lembaga kemasyarakatan, yaitu kondisi sebelum

menerima bantuan dan kondisi setelah menerima

bantuan, serta membandingkan antara laporan

pertanggungjawaban dengan realisasi fisiknya.

koordinasi dengan SKPD diantaranya: Kandepag

Sumedang, Ormas Islam, Masjid dan organisasi

kemasyarakatan yang berada di wilayah

Sumedang.

5) Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan dan

Safari Ramadhan. Capaian kinerja kegiatan ini

adalah penyelenggaraan peringatan Hari Besar

Keagamaan seperti : Nuzulul Quran, Iedul Fitri dan

Iedul Adha, Tahun Baru Islam dan Pelaksanaan

MTQ tingkat Kabupaten.Adapun Stake houlder

diantaranya : Kandepag Sumedang, LPTQ, MUI

Kabupaten. Adapun dengan hasil dari kegiatn ini

adalah terlaksanaya Pentas Agama Islam dsb,

Peringatan Nuzulul Quran, Pelaksanaan Sholat

iedul fitri dan iedul Adha tingkat Kabupaten.

Dampak dari kegiatan ini adalah mengaktifkan

kegiatan keislaman sesuai dengan visi misi Bupati:

Sumedang Agamis


~ 64 ~

c. Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan

Bidang Pengendalian pembangunan dengan kegiatan

diantaranya :

1) Pengendalian Pembangunan Bidang Prasarana dan

Pengembangan wilayah. Capaian kinerja kegiatan

ini adalah penyelenggaraan koordinasi dengan

SKPD diantaranya: Capaian kinerja kegiatan ini

adalah penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD

mitra dalam hal pelaksanaan fisik pembangunan

maupun non fisik. Baik melalui kunjungan

lapangan maupun monitoring melalui Sismontepra

dan SIMEP.

2) Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi dan

SDA. Capaian kinerja kegiatan ini adalah

penyelenggaraann koordinasi dengan SKPD

diantaranya : Capaian kinerja kegiatan ini adalah

penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD mitra

dalam hal pelaksanaan fisik pembangunan



dan SIMEP.

3) Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan

dan Sosial. Capaian kinerja kegiatan ini adalah

penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD mitra

dalam hal pelaksanaan fisik pembangunan



dan SIMEP.

4) Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah

penyelenggaraan pameran pembangunan tingkat

Kabupaten Sumedang, hal ini untuk meningkatkan


~ 65 ~

wawasan pengetahun masyarakat tentang produk

unggulan daerah., Stakehoulder Dinas, Instansi

daerah, KADIN Sumedang dan HIPMI . Adapun

output kegiatan tersut adalah pengenalan produk

pertanian, non pertanian kepada masyarakat.

d. Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan

pelayanan Bidang Barang dan Jasa dengan kegiatan

diantaranya :

1) Pembinaan Kompetensi Pengelola Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaksanaan

pembinaan terhadap pelaksana barang dan jasa,

yaitu kelompok kerja yang terdiri dari SDM yang

ada di SKPD Sekretariat Daerah maupun di luar.

Kedepannya lebih diarahkan pada jabatan

Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.

2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah. Capaian kinerja

kegiatan ini adalah penyelenggaraan evaluasi dan

pelaporan terhadap kegiatan pengadaan barang

dan jasa, baik secara kualitas dan kuantitas.

3) Pengelolaan Informasi Layanan Pengadaan Barang

Dan Jasa Pemerintah. Capaian kinerja kegiatan ini

adalah penyelenggaraan layanan proses barang

dan jasa baik dari segi perencanaan, proses

pengadaan hingga tahap akhir. Baik untuk SKPD

sebagai penerima manfaat maupun bagi pihak

swasta sebagai pemroses pengadaan barang dan

jasa.

4) Layanan Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan

Jasa Pemerintah.Dampak dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah pemrosesan pengadaan barang

dan jasa dari proses awal hingga akhir. Capaian


~ 66 ~

kinerja kegiatan ini adalah pemrosesan barang

dan jasa bagi SKPD terkait dengan mtode

pengadaan langsung atau lelang. Adapun capaian

pelayanan meliptu 55 SKPD dengan capaian

kinerja 96,87%. Koordinasi dengan SKPD

diantaranya: penunjukan langsung dan melalui

proses lelang .

5) Penyusunan SOP Pengadaan Barang Dan Jasa

Pemerintah. Penyusunan SOP Barang dan Jasa

disesuaikan dengan peraturan dan perkembangan

situasi dan kondisi terbaru.

6) Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemah Haji.

Fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan

jamaah haji kabupaten Sumedang. Hal ini

merupakan layanan kepada umat Islam di

sumedang agar dapat melaksanakan ibadah haji

dengan lebih terkoordinasi dan nyaman.

7) Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pendidikan

Agama Islam (PAI). Dampak capaian kegiatan ini

adalah pembinaan bagi para pendidik agama di

lingkungan masyarakat agar memperoleh

peningkatan pengetahuan baru dan

kesejahteraannyapun meningkat.

Kesimpulan dari outcome program ini diantaranya :

1) Melaksanakan visi dan misi Bupati yaitu Sumedang

Agamis. Misi ke 2 : Menguatkan norma agama dalam

tatanan kehidupan sosial masyarakat dan

pemerintahan. Sehubungan dengan tidak ada dinas

yang menagani keagamaan, sehingga kegiatan

keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesra

bekerjasama dengan Kandepag Sumedang dan

stkehoulder lainnya. Selain itu event-event keagamaan


~ 67 ~

tingkat kabupaten dilaksanakan oleh bagian kesra. Dari

aspek norma hukum, dilaksanakan oleh bagian Hukum.

2) Melaksanakan fungsi koordinasi dengan SKPD terkait

dan BUMD yang bertugas di bidang perekekonomian,

sebagai fungsi kebijakan dan koordinasi. Walaupun

pelayanan tidak bersifat langsung kepada masyarakat,

namun pada pelaku ekonomi.

3) Melaksanakan layanan Barang dan Jasa kepada SKPD

dan penyedia Barang dan jasa sesuai Perpres Nomor 16

tahun 2018. Hal ini untuk menghindari penyimpangan

dan kecurangan dalam proses Barjas. Menegakan

aturan dalam proses pengadaan barang dan jasa

sehingga bisa berasaskan keadilan taat hukum.

4) Melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring dan

evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di SKPD

baik yang didanai oleh APD Kabupaten, Propinsi dan

Pusat. Monitoring dilakukan baik secara fisik ke

lapangan maupun secara sistem.

III. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi



a. Fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan

Bidang Pelayanan Pimpinan diantaranya :

Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan

Asosiasi Kepemerintahan

Capaian kinerja kegiatan ini adalah penyelenggaraan

koordinasi pimpinan baik dengan APKASI dan

FORSESDASI. Adapun jadwal penyelenggaraan kegiatan

diatur oleh pengurus pusat.

1) Pelayanan Protokoler. Capaian kinerja kegiatan ini

adalah pelayanan protokol pimpinan dengan


~ 68 ~

audiensnya. Audiensnya bisa tamu yang

berkunjung ke Kdh/Wkdh atau sebaliknya.

Koordinasi dilakukan dengan SKPD terkait yang

dianggap perlu untuk memberikan penjelasan

teknis kepada audiens atau lembaga yang akan

menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Subag

Protokolpun menyiapkan waktu, tempat dan materi

yang diperlukan untuk pendukung suksesnya

acara tersebut.

2) Pelayanan Dan Pengelolaan Administratif Pimpinan

Daerah. Capaian kinerja kegiatan ini adalah

penyelenggaraan pelayanan kepada pimpinan dari

mulai Kdh/Wkdh, Sekda, Asda, sampai dengan

Staf Ahli. Adapun hasil yang diperoleh adalah

layanan surat masuk keluar, jadwal kegiatan

pimpinan, laporan kegiatan pimpinan, pengelolaan

data dan administrasi pimpinan.

3) Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan. Capaian


penataan kerasipan di lingkup Sekretariat Daerah.

Mulai dari surat masuk surat keluar dan

pendokumentasian nomor surat.

b. Pelayanan Sekretariat Daerah di bidang Kehumasan

dan Protokol , dengan rincian kegiatan sbb :

1) Penyebarluasan Kegiatan Pimpinan. Capaian

kinerja kegiatan ini adalah penyeberluasan berita

kegiatan Kdh/Wkdh dan pimpina lainnya ke media

massa cetka, elektronika dan on line.

2) Peliputan Kegiatan Pimpinan. Capaian kinerja

kegiatan ini adalah pengumpulan berita dari

KDH/WKDH dan pimpinan lainnya dalam rangka

pelaksanaan pembangunan daerah maupun


~ 69 ~

pelaksanaan Sumedang Simpatik.

3) Penerbitan Informasi Kebijakan Pemerintah.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah pembuatan

berita pemerintah daerah dengan narasumber

KDH/WKDH, serta pimpinan lainnya dalam rangka

pelaksanaan program Simpatik. Adapun media

komunikasi yang digunakan adalah radio eRKS

FM.

4) Penerbitan Kegiatan Pemerintah Daerah. Capaian

kinerja kegiatan ini adalah penerbitan berita berita

pemerintah daerah yang dimuat di media majalah

Kabupaten. Terbit setiap triwulan sekali.

5) Layanan Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi. Capaian kinerja kegiatan ini adalah

penyelenggaraan fungsi kehumasan yang

melibatkan semua kasubag umum seluruh SKPD

dan kecamatan. Pelayanan pemberian informasi ini

adalah untuk memberikan keterangan terhadap

orang yang memerlukan informasi seperti

wartawan, LSM, Perguruan Tinggi, dsb.

6) Penyelenggaraan Forum Pejabat Kehumasan.


penyelenggaraan forum pejabat kehumasaan

adalah segalan Informasi yang berkaitan dengan

SKPD tertentu dapat dijawab oleh SKPD itu

sendiri.sehingga tidak perlu selalu Humas yang

menjawab secara keseluruhan.

7) Dialog dan Audiensi dengan Tokoh-tokoh

Masyarakat, Pemimpin/Anggota Organisasi Sosial

Dan Kemasyarakatan. Capaian kinerja kegiatan ini

adalah penyelenggaraan tatap muka jumpa press

antara pimpinan daerah dengan masyarakat


~ 70 ~

umum, Ormas keagamaaan, Ormas Kepemudaan.

Dengan mengambil sebuah tema, yang menjadi

trandding tofik yang sedang diperbincangkan

masyarakat.

8) Penyelengaraan Koordinasi dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Capaian


fasilitasi dan koordinasi dengan pihak kementerian

atau yang setara. Di Jakarta. Atau fasilitasi dan

koordinasi dengan pihak instansi yang ada di

tingkat propinsi.

9) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non

Departemen/Luar Negeri. Capaian kinerja kegiatan

ini adalah penyelenggaraan koordinasi acara

dengan tamu dari dalam negeri atau luar negeri.

10) Peringatan Hari Jadi Sumedang. Capaian kinerja

kegiatan ini adalah penyelenggaraan upacara

peringatan baik yang bersifat nasional maupun

kedarah di tingkat kabupaten. Seperti Peringatan

Hari Kemerdekaan RI, Hari Sumpah Pemuda, Hari

pahlawan, Hari Jadi Sumedang dsb.

11) Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar

Lainnya. Capaian kinerja kegiatan ini adalah

penyelenggaraan even-even Kabupaten dan

nasional di tingkat kabupaten. Biasanya diisi

dengan koordinasi dengan SKPD diantaranya :

Upaca 17 Agustus, Hari Sumpah Pemuda, Hari

Perhubungan, dan hari jadi lainnya.binaan

Pengelola Keuangan.

12) Penyelenggaraaan penatausahaan Keuangan.



~ 71 ~

penyelenggaraan bagi unsur pengelola kegiatan

dan keuangan. Pembinaan merupakan sarana

koordinasi dan evaluasi kinerja antar bagian.

Dampak dari kegiatan ini yaitu agar pengetahuan

dan keterampilan para pengelola kegiatan dan

keuangan bertambah.

13) Evaluasi Belanja. Capaian kinerja kegiatan ini

adalah penyelenggaraan evaluasi capaian kinerja

dan keuangan antar bagian. Dampak dari kegiatan

ini sebagai media control bagian keuangan,

apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan

kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.

Selain itu untuk mengevaluasi proses

penatausahaan keuangan, apabila terjadi

hambatan dan permasalahan dalam proses

pengajuan SPP/SPM.

14) Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP). Capaian kinerja kegiatan ini adalah

penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis

penyusunan menejemen resiko serta pentingnya

SPIP dari masing-masing kegiatan. Dalam

kegiatan inipun yang diterangkan yaitu bagaimana

menerapkan target target dan indikator dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari. Sehingga nilai SPIP

Sekretariat Daerah dapat mencapai maksimal.

Adapun pedoman SPIPadalah Lembar kerja

Evaluasi (LKE).

15) Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik


penyelenggaraan Barang Milik Daerah yang atau

dipinjamkan ke pihak ketiga.


~ 72 ~

16) Pengamanan dan Pemantauan Barang Milik


penyelenggaraan pengamanan aSekretariat Daerah

pemda baik secara administrasi maupun fisik

barangnya.Hal tersebut agar tidak terjadi

penyalahgunaan oleh pihak yang tidak

berkepentingan.

17) Penilaian dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.


penyelenggaraan koordinasi barang daerah yang

akan disewakan pada pihak ketiga dengan

perjanjian kerjasama.

18) Analisis Kebutuhan dan Manajemen Pengadaan,

Pendistribusian Barang Milik Daerah. Capaian


pendataan dan analisa atas kebutuhan barang

daerah dan rencana pemeliharaannya selama 1

tahun sebelumnya.

19) Pembinaan Pengelola Barang milik Daerah.


penyelenggaraan pembinaan bagi penyimpan

barang dan pengelola barang milik daerah untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

20) Fasilitasi Pileg Pilpres untuk BAWASLU. Capaian


fasilitas penunjang bagi instasi penyelenggara

PILKADA.

Kesimpulan dari out come program ini adalah :

1) Memberikan citra positif terhadap pemerintah

Kabupaten Sumedang meliputi pemberitaan, kunjungan

kerja Kdh/Wkdh serta media komunikasi dengan pers.


~ 73 ~

2) Menciptakan situasi dan kondisi kenegaraan sebagai

symbol pemerintah Kabupaten dalam acara acara

nasional maupun kedaerahan.

3) Memberikan pelayanan kepada pimpinan untuk

mempermudah tugas-tugas kenegaraan melalui

pelayanan keprotokoleran, pelayanan pimpinan dan

penunjang lainnya.

4) Melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan hingga

pelaporan keuangan bagi pelaksana kegiatan di

Sekretariat Daerah.

5) Menertibkan proses pengadaan, peminjaman,

penghapusan, pengalihan sampai dengan, pelaksanaan

pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Tabel 3.5

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD Tahun Anggaran 2019

No.

Uraian Jumlah

Anggaran

Realisasi

Tahun 2019

% Realisasi Tahun

2018

1. Gaji pokok

PNS/Uang

representative

10.863.732.850,- 9.990.903.000,- 91,97 9.334.441.500,-

2. Tunjangan

keluarga 1.104.411.315,- 1.003.398.880,- 90,85 913.314.762,-

3. Tunjangan

jabatan

666.670.000,- 620.545.000,- 93,08 604.360.000,-

4. Tunjangan beras 623.235.130,- 570.655.330,- 91,56 522.655.140,-

5. Tunjangan

PPh/Tunjangan

khusus

32.246.809,- 60.430.40,- 171,45 21.273.280-

6. Pembulatan gaji 334.500,- 170.360,- 50,93 135.141,-

7. Tunjangan

umum

436.148.000,- 400.700.000,- 91,87 395.830.000,-

8. Tambahan

penghasilan

berdasarkan

beban kerja

13.165.031.000,- 11.977.023.244,

- 90,98 7.507.989.000,-


~ 74 ~

9. Belanja retribusi penjualan

produksi usaha

dearah

1.100.000,- - - -

Jumlah 26.895.909.604,- 24.623.826.354,- 91,55 19.299.998.823,-

Tabel 3.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung APBD

Tahun Anggaran 2019

No.

Uraian

Jumlah Anggaran

Realisasi Tahun 2019

% Realisasi Tahun 2018

1. Belanja

pegawai

3.197.886.000,- 2.885.385.000,- 90,23 6.469.200.000,-

2. Belanja

barang dan

jasa

30.308.135.247,- 29.249.234.133,- 96,51 22.337.215.771,-

3. Belanja Modal 10.441.388.053,- 10.128.789.675,- 97,01 8.550.426.355,-

Jumlah 43.947.409.300,- 42.263.408.808,- 96,17 37.356.842.126,-

3.1.6 Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Kinerja

Dari uraian diatas dapat disimpulkan berkenaan dengan

indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Tidak semua indikator program dapat diukur dengan

persentase, namun ada sebagian indikator yang berupa skor

atau nilai.

2. Untuk target maksimal 100 %, namun dalam pengukuran

apabila capaian melebihi 100 % maka ditulis seuai capaian

realisasinya. Hal tersebut berdampak pada pengukuran

kinerja. Sehingga pada akhirnya apabila capaian melebihi 100

% maka diasumsikan tetap 100 %.

3. Indikator kinerja perlu disesuaikan sejalan dengan proses

refokusing kegiatan. Tidak hanya berkaitan dengan nama dan

pagu kegiatan.


~ 75 ~

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Alokasi anggaran Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (Fungsi Lainnya) tahun 2019 pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp 43.947.409.300,00 dengan realisasi mencapai Rp 42.63.408,00 atau

96,17%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7

Pagu dan Realisasi s/d Bulan Desember 2019 (KEGIATAN ADUM)

No. Program/Kegiatan Pagu setelah

perubahan

Realisasi s/d

Desember

Prosentase Bagian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.361.819.550 11.028.889.852 97,1%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,

dan Listrik

1.290.906.100 1.189.010.586 92,11% umum

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.496.858.000 5.296.229.950 96,35% umum

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan

30.000.000 30.000.000 100,00% umum

4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

193.446.000 189.260.000 97,84% humas

5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.947.931.450 2.947.768.316 99,99% umum

6 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 309.700.000 308.356.000 99,57% umum

7 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional

Pengamanan

456.798.000 448.290.000 98,14% umum

8 Pelayanan Ketatausahaan 360.286.000 344.575.000 95,64% umum

9 Penyediaan Jasa Kebersihan 275.894.000 275.400.000 99,82% umum


~ 76 ~

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

13.738.921.053 13.385.324.581 97,4%

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 7.087.360.000 6.865.890.703 96,88% pbd

2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

710.450.000 689.987.019 97,12% umum

3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.291.311.053 2.241.942.953 97,85% umum

4 Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 250.000.000 249.174.000 99,67% umum

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 350.050.000 348.166.000 99,46% umum

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.020.600.000 1.015.383.255 99,49% umum

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 199.000.000 176.803.351 88,85% umum

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.197.000.000 1.185.662.300 99,05% umum

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

36.300.000 36.000.000 99,17% umum

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor

275.000.000 256.740.000 93,36% umum

11 Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah

Jabatan/Rumah Dinas

121.850.000 120.000.000 98,48% umum

12 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 200.000.000 199.575.000 99,79% umum

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 215.000.000 210.314.815 97,8%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 85.000.000 83.700.000 98,47% umum

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 10.000.000 10.000.000 100,00% umum

3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 50.000.000 48.214.815 96,43% umum

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 70.000.000 68.400.000 97,71% umum


~ 77 ~

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

333.000.000 327.024.000 98,21%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 180.000.000 177.550.000 98,64% umum

2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

153.000.000 149.474.000 97,70% umum

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

168.500.000 164.500.000 97,63%

1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 80.000.000 78.000.000 97,50% keuangan

2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 88.500.000 86.500.000 97,74% keuangan

Program Peningkatan Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

72.705.000 72.704.850 100,00%

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

72.705.000 72.704.850 100,00% keuangan

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

52.400.000 52.400.000 100,00%

1 Pengelolaan Data Kepegawaian 52.400.000 52.400.000 100,00% umum

Jumlah Total 25.942.345.603 25.241.158.098 97,30%


~ 78 ~

Tabel 3.83

Pagu dan Realisasi s/d Bulan Desember 2019 (KEGIATAN WAJIB)

No. Program/Kegiatan Pagu setelah

perubahan

Realisasi s/d

Desember

Prosentase Bagian

Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah

2.538.389.100 2.416.563.381 95,20%

1 Pembentukan Produk Hukum Daerah 301.700.000 258.350.000 85,63% hukum

2 Pengelolaan Bantuan Hukum 164.000.000 140.000.000 85,37% hukum

3 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 38.000.000 38.000.000 100,00% hukum

4 Pengelolaan Dokumentasi Hukum 129.500.000 123.436.740 95,32% hukum

5 Pengembangan Kesadaran Hukum 149.901.350 149.064.960 99,44% hukum

6 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 38.000.000 38.000.000 100,00% hukum

7 Penyusunan Dokumen Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintahan

175.650.000 170.900.000 97,30% organisasi

8 Evaluasi Reformasi Birokrasi 32.300.000 31.800.000 98,45% organisasi

9 Penyusunan Tunjangan Kinerja 33.000.000 32.500.000 98,48% organisasi

10 Penataan Sumber Daya Aparatur Kelembagaan 147.820.000 147.820.000 100,00% organisasi

11 Penyusunan Standar Belanja Daerah 68.750.000 65.253.800 94,91% organisasi

12 Penataan Kelembagaan 62.700.000 62.200.000 99,20% organisasi

13 Penerapan Sistem Manajemen Mutu 118.750.000 113.509.000 95,59% organisasi

14 Evaluasi Pelayanan Publik 91.800.000 83.400.000 90,85% organisasi

15 Monev Penerapan SPM 28.500.000 28.500.000 100,00% tapem

16 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah 60.686.000 60.686.000 100,00% kerjasama

17 Kerjasama Antar Pemerintahan dan Luar Negeri 95.000.000 93.342.200 98,25% kerjasama

18 Kerjasama Swasta dan Lembaga Pendidikan 110.000.000 99.500.000 90,45% kerjasama


~ 79 ~

19 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati

71.250.000 71.041.818 99,71% tapem

20 Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan 237.500.000 231.200.000 97,35% tapem

21 Penyelenggaraan Koordinasi Pertanahan 32.456.750 32.216.700 99,26% tapem

22 Pembakuan Nama Rupa Bumi 87.125.000 87.068.000 99,93% tapem

23 Penyusunan Laporan penyelenggaran

Pemerintahan Daerah

169.000.000 164.324.163 97,23% tapem

24 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah 95.000.000 94.450.000 99,42% tapem

25 Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilihan Umum - - 0,00% tapem

Program Pengendalian Manajemen

Pembangunan Daerah

5.167.737.447 4.804.928.402 92,98%

1 Sinergitas Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian

36.150.000 24.712.500 68,36% ekonomi

2 Penyelenggaraan Koordinasi Pemanfaatan Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pajak Rokok

171.100.000 165.970.500 97,00% ekonomi

3 Penguatan Peran dan Fungsi Dekranasda 332.500.000 241.341.856 72,58% ekonomi

4 Penyelenggaraan Koordinasi Pengendalian Inflasi 114.404.500 81.932.900 71,62% ekonomi

5 Penyelenggaraan Koordinasi Promosi Usaha

Mikro Kecil Menengah

71.250.000 52.740.000 74,02% ekonomi

6 Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah 178.750.000 176.046.440 98,49% ekonomi

7 Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Badan

Usaha Milik Daerah

282.500.000 182.093.384 64,46% ekonomi

8 Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

71.250.000 66.826.000 93,79% kesra

9 Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Pemuda dan

Olah Raga

59.850.000 59.850.000 100,00% kesra


~ 80 ~

10 Penyelenggaraan Koordinasi Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

104.500.000 104.500.000 100,00% kesra

11 Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Keagamaan,

Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan

229.000.000 227.988.500 99,56% kesra

12 Monitoring dan Evaluasi Hibah 32.300.000 30.715.602 95,09% kesra

13 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan dan

Safari Ramadhan

1.062.254.200 1.062.014.200 99,98% kesra

14 Pengendalian Pembangunan Bidang Prasarana

dan Pengembangan Wilayah

95.000.000 95.000.000 100,00% dalbang

15 Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi

Dan Sumber Daya Alam

95.000.000 95.000.000 100,00% dalbang

16 Pengendalian Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan Sosial

95.000.000 92.500.000 97,37% dalbang

17 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan

125.000.000 125.000.000 100,00% dalbang

18 Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan 72.200.000 72.078.500 99,83% dalbang

19 Pembinaan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

285.000.000 276.750.500 97,11% lpbj

20 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan

Barang Jasa

166.250.000 155.015.000 93,24% lpbj

21 Pengelolaan Informasi Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

71.250.000 58.627.273 82,28% lpbj

22 Layanan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

266.000.000 255.687.000 96,12% lpbj

23 Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

47.500.000 30.600.000 64,42% lpbj


~ 81 ~

24 Penguatan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi

Geografis Tembaku Mole dan Tembakau Hitam

171.200.000 160.261.500 93,61% ekonomi

25 Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji 365.300.000 365.300.000 100,00% kesra

26 Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pendidikan

Agama Islam (PAI)

282.228.747 282.228.747 100,00% kesra

27 Fasilitasi Pileg dan Pilpres untuk BAWASLU 285.000.000 264.148.000 92,68% PBD

Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi

Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

10.298.937.150

9.800.758.927

95,16%

1 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Asosiasi Kepemerintahan

213.500.000 213.311.256 99,91% umum

2 Pelayanan Protokoler 142.500.000 142.500.000 100,00% umum

3 Pelayanan dan Pengelolaan Administratif Pimpinan Daerah

483.200.000 465.042.000 96,24% umum

4 Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan 37.000.000 37.000.000 100,00% umum

5 Penyebarluasan Kegiatan Pimpinan 91.250.000 91.250.000 100,00% humas

6 Peliputan Kegiatan Pimpinan 214.100.000 192.297.500 89,82% humas

7 Penerbitan Informasi Kebijakan Pemerintah 1.502.231.400 1.481.916.400 98,65% humas

8 Pemberitaan Kegiatan Pemerintah Daerah 147.850.000 112.881.950 76,35% humas

9 Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

429.387.850 423.507.725 98,63% humas

10 Monitoring dan Evaluasi Pemberitaan Kebijakan 336.900.000 335.499.000 99,58% humas

11 Penyelenggaraan Forum Pejabat Kehumasan 279.600.000 276.300.000 98,82% humas

12 Dialog dan Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pemimpin/Anggota Organisasi

Sosial dan Kemasyarakatan

745.000.000 655.309.000 87,96% humas


~ 82 ~

13 Penyelenggaraan Koordinasi dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

2.825.680.750 2.814.764.371 99,61% humas

14 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non

Departemen/Luar Negeri

280.500.000 270.085.200 96,29% humas

15 Peringatan Hari Jadi Sumedang 653.741.000 650.913.600 99,57% humas

16 Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Lainnya

765.000.000 689.770.000 90,17% humas

17 Pembinaan Pengelola Keuangan 145.000.000 127.909.750 88,21% Keuangan

18 Evaluasi Belanja 55.165.075 46.765.000 84,77% Keuangan

19 Penguatan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

48.130.000 47.968.500 99,66% Keuangan

20 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang

Milik Daerah

199.263.000 131.084.000 65,78% PBD

21 Pengamanan dan Pemantauan Barang Milik Daerah

349.725.700 308.869.300 88,32% PBD

22 Penilaian dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah 179.076.425 120.659.425 67,38% PBD

23 Analisis Kebutuhan dan Manajemen Pengadaan, Pendistribusian Barang Milik Daerah

20.135.950 13.135.950 65,24% PBD

24 Pembinaan Pengelola Barang Milik Daerah 155.000.000 152.019.000 98,08% PBD


~ 83 ~

3.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dapat Dilihat

Dalam Uraian Sebagai Berikut :


Pemerintah Daerah


mencapai 100 persen dengan jumlah anggaran dari Rp.

2.53.8.389.100,-. Realisasi anggaran Rp. 2.416.563.381,-

(95,20%). Sisa anggaran sebesar Rp. 121.825.719,- (4,80%)


menyebabkan terjadi efisiensi 4,80%, karena realisasi kinerja






(92,98%) .Sisa anggaran sebesar Rp. 362.809.045,- (7,02%)








mencapai 100 persen dengan jumlah anggaran dari Rp.


(95,16%) .Sisa anggaran sebesar Rp. 498.178.223 ,- (4,84%)


menyebabkan terjadi efisiensi 4,84%, karena realisasi kinerja



~ 84 ~

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung

program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau

kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih

dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program

dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu,

demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih

dari satu program. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum

terselesaikannya keluaran di tahun berjalan.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 sasaran dan 8

indikator sasaran realisasinya melebihi target seperti yang terlihat

pada tabel 3.1 BAB III. Hasil analisis yang ada, pencapaian kinerja

sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang rata-rata

melebihi target sehingga dapat dikategorikan berhasil.

Pencapaian tersebut karena adanya keinginan yang kuat

dan komitmen serta koordinasi yang baik dari setiap unsur di

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang yang terkait

dengan program dan kegiaan yang dilaksanakan.

Walau demikian masih terdapat indikator sasaran yang

capaiannya belum seperti yang diharapkan yaitu tingkat

penyerapan anggaran yang ditargetkan mencapai 98% tetapi

realisasinya hanya 94,42%. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena

perencanaan yang kurang optimal.

4.2 Saran

Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kinerja

pencapaian sasaran dan kegiatan yaitu :

➢ Melakukan perencanaan kegiatan yang benar-benar matang

lakip - e-office.sumedangkab.go.idtabel 2.2 tujuan dan sasaran dari sekretariat daerah 22 tabel 2.3...

Documents