lakip inspektorat ta. 2012
TRANSCRIPT
IKHTISAR EKSEKUTIF
Secara umum, tingkat realisasi terhadap 8 (delapan) target sasaran strategis yang
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat BPPT adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.1 dilakukan
dengan cara menghitung prosentase jumlah penyimpangan atas
peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran
yang di audit; pada pelaksanaan program/kegiatan BPPT tahun anggaran
2012, dimana dengan semakin kecil perbandingan, semakin baik
kondisinya. Adapun hasil pembandingannya adalah sebagai berikut:
Jumlah temuan pada tahun 2012 (masih menggunakan LHA BPK tahun
2011 karena LHA BPK 2012 belum diterima BPPT) adalah Rp.
1.061.055.731,06 dari total jumlah anggaran BPPT sebesar Rp
942.329.347.000,00 , maka perbandingan antara temuan dan anggaran
adalah sebesar 0,11%.
Dengan demikian target untuk peningkatan ketaatan terhadap peraturan
dapat dicapai bahkan terlampaui yaitu sebesar 0,11% dari target capaian
yang direncanakan sebesar 0,50%.
2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.2.1. yaitu dilakukan
dengan cara menghitung jumlah Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT
yang telah dilakukan penilaian risiko terhadap penerapan SPIP dengan
hasil sebagai berikut:
a. Kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan unit kerja dilakukan
melalui tahapan penerapan SPIP. Adapun tahapan penerapan SPIP
sampai dengan Tahun 2012 telah mencapai Tahap Internalisasi
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman iii
(Penilaian Risiko), yang dilakukan oleh Tim Satgas SPIP BPKP
bekerjasama dengan Inspektorat selaku Tim Counterpart SPIP BPPT.
Kegiatan penilaian risiko dilakukan secara sampel yaitu pada 3 (tiga)
Satker yaitu Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Besar Teknologi
Kekuatan Struktur (B2TKS) dan Balai Pengkajian Teknologi Polimer
(BPTP), dengan ruang lingkup pemahaman konsepsi pengendalian
intern dan penerapan unsur-unsur SPIP yang mencakup lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi serta pemantauan.
b. Pemetaan SPIP tahun 2012 dilaksanakan pada 1 Satker/Unit Kerja
yaitu di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero Gas Dinamika dan
Getaran (UPT. LAGG), Serpong.
c. Tahap Pemahaman dilaksanakan pada 10 Satker/Unit Kerja di
lingkungan BPPT.
Dengan demikian kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi
pada 14 Satker/Unit Kerja dilingkungan BPPT dapat tercapai, bahkan
melebihi dari target 7 Satker/Unit Kerja yang telah direncanakan, sebesar
35,55%.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 2 untuk indikator
kinerja sasaran 2.2.Peningkatan jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau
(Monev), dilakukan dengan cara menghitung jumlah Satker/Unit Kerja di
lingkungan BPPT yang telah dilakukan pemantauan. Untuk tahun 2012
jumlah Satker/Unit Kerja yang dipantau atas penggunaan anggaran yang
telah dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 sebanyak 24
Satker/Unit Kerja dari 23 Satker/Unit Kerja yang telah direncanakan.
Dengan demikian capaian sasaran kegiatan pemantauan tahun 2012
telah melampaui target yang telah direncanakan.
3. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan
tindaklanjut oleh Auditan atas rekomendasi terhadap temuan hasil audit
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman iv
dari pihak pengawas internal dan eksternal, sesuai dengan Laporan Hasil
Audit (LHA). Data pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan LHA BPK Tahun
2012 atas pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2011, hal ini disebabkan
BPPT belum menerima LHA Tahun Anggaran 2012.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 3 dilakukan
dengan cara menghitung prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut
dengan jumlah rekomendasi.
Dari 37 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, telah selesai
direalisasikan sebanyak 32 rekomendasi, sedangkan 5 rekomendasi
masih dalam proses penyelesaian. Dengan demikian target dari Sasaran
Strategis No.3 telah dapat dicapai, yaitu sebesar 86,49% dari target yang
direncanakan 75%.
4. Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan tepat waktu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui penyelesaian Laporan Hasil
Pengawasan tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan dalam
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 4 dilakukan
dengan cara memperbandingkan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang
diterbitkan tepat waktu, dengan total Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
yang diterbitkan per tahun.
Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan tepat waktu pada tahun 2012
sebanyak 3 LHP dari total LHP yang dihasilkan 3 LHP.
Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.4 telah dicapai, yaitu
sebesar 100%.
5. Pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP dan ketepatan waktu penyampaian hasil reviu. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 5 dilakukan
dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan.
Hasil yang dicapai adalah 2 buah Laporan, yaitu Laporan Semester I dan
Semester II Tahun 2012.
Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan Keuangan
Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman v
dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester
I dan Semester II Tahun Anggaran 2012.
Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.5 telah sepenuhnya
dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 2 Laporan.
6. Peningkatan jumlah evaluasi atas AKIP Unit/Satuan Kerja Tujuan Evaluasi AKIP Unit/Satker dilingkungan BPPT:
Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 6 dilakukan
dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang
diterbitkan per tahun atas LAKIP unit/satuan kerja.
Hasil yang dicapai adalah 4 buah LHE (8,9%) terhadap AKIP UPT/Balai
Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:
1. Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi (BRDST).
2. Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan &Teknologi (IPTEKnet).
3. Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP).
4. Balai Inkubator Teknologi (BIT).
Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.6 belum dapat dicapai
dari target yang telah ditetapkan yaitu 13%, hal ini disebabkan
berkurangnya jumlah SDM/Auditor Inspektorat.
7. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 7 dilakukan
dengan cara memperbandingkan jumlah SDM yang mengikuti Diklat
Sertifikasi Penjenjangan dengan jumlah target direncanakan. Adapun
jumlah SDM yang mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor sebanyak 5 orang,
dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.7 belum dapat
sepenuhnya dicapai, yaitu baru sebesar 62,5%.
Tidak tercapainya target sasaran strategis pencapaian komposisi ideal
Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan disebabkan
oleh kebijakan eksternal Inspektorat atas formasi kebutuhan SDM
ditentukan oleh Manajemen BPPT dan Kementerian PAN&RB serta
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman vi
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman vii
penyelenggaraan Diklat Pengawasan yang ditentukan oleh Pusdiklatwas
BPKP.
8. Peningkatan Kompetensi Auditor Melalui Diklat Teknis Substansi Pengawasan. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.8 dilakukan
dengan cara menghitung jumlah auditor yang telah mengikuti Diklat
Pengawasan. Untuk memenuhi rencana telah diajukan 4 Auditor untuk
mengikuti Diklat Pengawasan di BPKP. Sehingga prosentase capaian
sasaran strategisnya adalah: 50%.
Realisasi yang dicapai hanya sebesar 50% dari target yang telah
ditetapkan 8 orang, hal ini disebabkan peserta Diklat dan waktu
penyelenggaraan Diklatwas ditentukan oleh Pusdiklatwas BPKP.
3.3. Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan kebijakan manajemen untuk melakukan penghematan pada
seluruh Unit/Satuan Kerja, maka alokasi Anggaran Inspektorat Tahun
Anggaran 2012 yang semula sebesar Rp.2.500.000.000,- menjadi
Rp.2.096.888.000,- sehingga terdapat penghematan anggaran sebesar
Rp.403.112.000,- (16,12%).
Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat
disampaikan sebagai berikut:
1. Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2012 adalah
sebesar Rp. 1.974.559.550,- (94,17%) dari total anggaran DIPA
Inspektorat sebesar Rp. 2.096.888.000,- sehingga terdapat saldo
anggaran sebesar Rp.122.328.450,- (5,83%). 2. Anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat setiap tahunnya,
dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan
Inspektorat dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana
penunjang.
3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat
tahun 2012 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target
yang direncanakan.
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman viii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR iIKHTISAR EKSEKUTIF iiiDAFTAR ISI viiiDAFTAR GAMBAR ixDAFTAR TABEL x BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I - 11.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan I - 2
1. Kedudukan I - 2 2. Tugas Pokok I - 2 3. Fungsi I - 2 4. Kewenangan I - 2
1.3. Struktur Organisasi I - 31.4. Sumber Daya Dan Fasilitas I - 31.5. Sistematika Penyajian I - 8
Bab II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan Nasional II - 12.2. Kebijakan Pengawasan Nasional Tahunan APIP II - 22.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai RENSTRA 2010-2014 II - 42.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 II - 52.5. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 II - 6
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2012
3.1. Pengukuran Kinerja III - 13.2. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis III - 33.3. Akuntabilitas Keuangan III - 11
Bab IV. PENUTUP
4.1. Kesimpulan IV - 14.2. Saran IV - 2
LAMPIRAN
1. Surat Tugas Tim Penyusun LAKIP Inspektorat TA.2012 2. Keputusan Kepala BPPT No.065/Kp/KA/IV/2003 Tgl.29 April
2003
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat. I - 3
Gambar 1.2. Grafik Komposisi SDM Inspektorat. I - 4
Gambar 1.3. Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat. I - 5
Gambar 1.4. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA). I - 6
Gambar 1.5. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum. I - 6
Gambar 1.6. Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat
Pendidikan. I - 7
Gambar 1.7. Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan
Ruang Kepangkatan. I - 8
Gambar 3.1. Pelaksanaan Penerapan Tahapan SPIP oleh BPKP,
Inspektorat dan Satker/Unit Kerja. III - 5
Gambar 3.2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut III - 6
Gambar 3.3. Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan III - 8
Gambar 3.4. Diklat Sertifikasi Penjenjangan di PUSDIKLATWAS BPKP III - 10
Gambar 3.5. Diklat Teknis Substansi III - 11
_________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman ix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1. Komposisi SDM Inspektorat I - 4
Tabel 1.2. Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat I - 4
Tabel 1.3. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat I - 4
Tabel 1.4. Komposisi Jabatan Fungsional Umum I - 6
Tabel 1.5. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan. I - 7
Tabel 1.6. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Kepangkatan I - 7
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan II - 5
Tabel 2.2. Penetapan Kinerja II - 7
_________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman x
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting
dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah
harus mampu merespon berbagai permasalahanan dan perubahan yang terjadi
melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan
pengawasan nasional.
Arah kebijakan pengawasan nasional yang diuraikan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dinyatakan dengan :
1. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan
sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
2. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan
pemeriksaan.
Untuk melaksanakan peran pengawasan secara optimal, Inspektorat BPPT
sebagai unit APIP Pusat menentukan prioritas sasaran pengawasan serta
melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan sesuai program
pengawasan yang telah ditetapkan. Program/Kegiatan Inspektorat BPPT juga
disesuaikan dengan kebijakan pengawasan nasional.
Sesuai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, Inspektorat
dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan
penjaminan kualitas (quality assurance) terhadap efektifitas Sistem
Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Intansi
Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, sehingga sasaran
program/kegiatan tahun 2012 diarahkan untuk dapat memantau dan mengawal
serta mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BPPT dengan
mempertimbangkan kemampuan sumber daya Inspektorat.
Inspektorat BPPT sebagai Unit Kerja Eselon II adalah unsur penyelenggara
pemerintahan negara yang berkewajiban mempertanggung-jawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan
____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 1
sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana diatur
dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) Satker/Unit Kerja.
1.2. Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
Tanggal 21 April 2006, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan
Inspektorat adalah sebagai berikut :
1.2.1. Kedudukan Inspektorat
Unit Kerja Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BPPT.
1.2.2. Tugas Pokok Inspektorat
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di
lingkungan BPPT.
1.2.3. Fungsi Inspektorat
Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
1.2.4. Kewenangan Inspektorat a. Melaksanakan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai penugasan Kepala BPPT.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap unit kerja dilingkungan BPPT.
d. Penyusunan Rencana Audit 5 Tahunan.
e. Penyusunan Rencana Audit Tahunan
f. Mengadakan Audit Khusus dibidangnya.
g. Melaksanakan administrasi Inspektorat.
____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 2
1.3. Struktur Organisasi Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tanggal 21
April 2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi, maka struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai
berikut :
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat
(SK Ka.BPPT No.: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006)
Sub Bag.Tata Usaha
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR
Sesuai dengan gambar 1.1. diatas, dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur
membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi di lingkungan
Inspektorat
2. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
1.4. Sumber Daya Dan Fasilitas
1.4.1.Sumber Daya Manusia Inspektorat memiliki jumlah SDM yang kurang memadai dengan
komposisi disiplin ilmu yang terbatas. Sebagai gambaran tentang
____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 3
kekuatan SDM Inspektorat posisi per 31 Desember 2011 dapat
disampaikan sebagai berikut :
a. Komposisi SDM Inspektorat
Tabel 1.1
Komposisi SDM Inspektorat
NO STATUS JUMLAH (Orang) 1 Jenjang Struktural 2
2 Fungsional Auditor 12
3 Fungsional Umum 6
TOTAL 20
Gambar 1.2. Grafik Komposisi SDM Inspektorat
-
5
10
15
20
Struktural Fungsional Auditor
Fungsional Umum
Total
2
12
6
20
Juml
ah S
DM (O
rang
)
Status
b. Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat
Tabel 1.2
Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat
NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH (Orang) 1 Inspektur 1
2 Ka. Sub. Bagian Tata Usaha 1
TOTAL 2
____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 4
Gambar 1.3 Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat
0
0.5
1
1.5
2
Inspektur Ka. Sub. Bagian Tata Usaha
Total
1 1
2
Jum
lah
SD
M (O
rang
)
Jabatan Struktural
c. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
Tabel 1.3 Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat
NO JABATAN AUDITOR JUMLAH (Orang) A. AUDITOR AHLI : 1 Auditor Utama 0
2 Auditor Madya 3
3 Auditor Muda 0
4 Auditor Pertama 6
B. AUDITOR TRAMPIL : 1 Auditor Penyelia 2
2 Auditor Pelaksana Lanjutan 1
3 Auditor Pelaksana 0
TOTAL (A + B) 12
____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 5
Gambar 1.4
Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat
0
2
4
6
8
10
12
Auditor Utama
Auditor Madya
Auditor Muda
Auditor Pertama
Auditor Penyelia
Auditor Pelaksanan
Lanjutan
Auditor Pelaksana
Total
0
3
0
6
21
0
12
Jum
lah
SDM
(Ora
ng)
Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
d. Komposisi Jabatan Fungsional Umum
Tabel 1.4
Komposisi Jabatan Fungsional Umum
NO JABATAN FUNGSIONAL UMUM JUMLAH (Orang) 1 Analisis Data 0
2 Pelaksana Urusan 6
3 Pembantu Pelaksana Urusan 0
TOTAL 6
Gambar 1.5 Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum
0
1
2
3
4
5
6
Analisis data Pelaksana urusan Pembantu Pelaksana Urusan
Total
0
6
0
6
Jum
lah
SDM
(Ora
ng)
Jabatan Fungsional Umum
____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 6
e. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1.5 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan
TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
(Orang) S2 3
S1 14
D1 - D3 1
SLTA 2
TOTAL 20
Gambar 1.6 Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan
02468
101214161820
S2 S1 D1 - D3 SLTA Total
3
14
1 2
20
Jum
lah
SDM
(Ora
ng)
Tingkat Pendidikan
f. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan.
Tabel 1.6 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan
NO GOLONGAN RUANG JUMLAH (Orang) 1 Golongan IV 4
2 Golongan III 16
3 Golongan II 0
4 Golongan I 0
TOTAL 20
____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 7
Gambar 1.7 Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang
Kepangkatan
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Gol I Gol II Gol III Gol IV
0 0
16
4
Jum
lah
SDM
(Ora
ng)
Golongan Ruang
Memperhatikan gambaran kondisi pegawai Inspektorat diatas, terlihat bahwa
komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki oleh Inspektorat pada
saat ini menunjukkan telah terjadi kekurangan jabatan Auditor Ahli Pertama
dan Auditor Ahli Muda dengan peran sebagai Ketua Tim dan Anggota Tim.
Dalam mengatasi kekurangan tersebut diambil kebijakan memberdayakan
personil Subbagian Tata Usaha.
Untuk melaksanakan pengembangan SDM Inspektorat, dilakukan program
Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Teknis Substansi Pengawasan,
dan kegiatan workshop/seminar di bidang pengawasan.
1.5. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Unit Kerja Inspektorat TA.2012 berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:
Bab I – Pendahuluan,
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Inspektorat serta
Struktur Organisasi.
____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 8
____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 9
Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,
Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat TA.2012 meliputi
Rencana Strategis Inspektorat dan Penetapan Kinerja Insptektorat 2012.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012,
Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Inspektorat dikaitkan dengan
pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun
2012.
Bab IV – Penutup,
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat Tahun 2012 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi
perbaikan kinerja di masa datang.
_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan Nasional Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting
dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan Intern Pemerintah
harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan
perubahan yang terjadi, yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan.
APIP Pusat, yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Kementerian, Inspektorat
Utama/Inspektorat LPNK, dll. adalah unsur pengawasan Intern Pemerintah
yang mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin terwujudnya
kepemerintahan yang baik melalui pengawasan intern yang bertujuan
membantu unsur menajemen pemerintahan dalam meningkatkan kinerjanya.
Untuk menghindari tumpang tindih dan inefisiensi penggunaan sumberdaya
pengawasan antar unsur APIP tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara APIP
Pusat dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Hasil
koordinasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) APIP Pusat, sehingga tercipta sinergi, menghindari tumpang
tindih, kelancaran pelaksanaan tugas di instansi masing-masing maupun pada
tingkat nasional.
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP Pusat ini merupakan acuan
bagi seluruh APIP Pusat dalam melakukan pengawasan. Demikian pula
dengan Inspektorat BPPT, perencanaan Program Pengawasan disamping
mengacu pada Rencana Strategis BPPT, juga mengacu pada Peraturan
Pemerintah dan Kebijakan Pengawasan Nasional yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN &RB sebagaimana tersebut
dibawah ini:
_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 2
1. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian
Intern Pemerintah Pasal 47 dan Pasal 48 dinyatakan bahwa:
a. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian
Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;
b. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam butir (a)
dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
c. Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada
butir (b) melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007 tentang
Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
disebutkan bahwa arah kebijakan pengawasan dinyatakan dengan :
a. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan
sinergi pengawasan intern, ekstern dan pengawasan masyarakat;
b. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan
pemeriksaan;
c. Pemberian sanksi yang sebesar-besarnya bagi para pelaku KKN
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.2. Kebijakan Pengawasan Nasional Tahunan APIP 1. Visi dan Misi Pengawasan
2. Tujuan
3. Arah Kebijakan
4. Program-program Pengawasan:
a. Kegiatan Utama
b. Kegiatan Penunjang
c. Koordinasi Pengawasan
2.2.1.Visi dan Misi Pengawasan Terwujudnya APIP yang profesional, independen dan mampu mendorong
penerapan prinsip kepemerintahan yang baik
_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 3
2.2.2.Misi Pengawasan APIP melaksanakan pengawasan intern berdasarkan kode etik dan
standar pengawasan yang diakui bersama dalam rangka memberikan
jaminan bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,
efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta
terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya penyimpangan
2.2.3.Tujuan - Menetapkan arah kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah (PIP)
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi PIP
- Menjadi dasar penyusunan kebijakan pengawasan Tahunan APIP
Pusat dan Daerah
2.2.4.Arah Kebijakan - Meningkatkan efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah (PIP).
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal
dan wasmas
- Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Pemberian dukungan bagi APH dalam percepatan pemberantasan
KKN.
2.2.5.Program Pengawasan: 1. Kegiatan utama
a. Audit (Pemeriksaan)
b. Monitoring
c. Evaluasi
d. Reviu
e. Sosialisasi & Asistensi
2. Kegiatan Penunjang
a. Sinergi pelaksanaan kegiatan pengawasan
b. Penelitian, pengembangan & studi di bidang pengawasan
c. Diklat pengawasan
_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 4
d. Pengembangan sistem informasi pengawasan
e. Pembinaan JFA
f. Kegiatan penunjang lainnya
3. Koordinasi Pengawasan
2.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai RENSTRA 2010 – 2014 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan efektif,
efisien dan akuntabel, Inspektorat berpedoman pada dokumen perencanaan
yang terdapat pada:
1. Rencana Strategis BPPT Tahun 2010-2014
2. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2010-2014
3. Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2012.
Program / Kegiatan Inspektorat tahun 2010 – 2014 disusun dengan
memperhatikan kebijakan dan program pengembangan teknologi di
lingkungan BPPT serta mengacu pada visi dan misi Inspektorat yang
mencakup sasaran strategis sebagai berikut :
1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja;
2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di
lingkungan BPPT;
3. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan
kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi
temuan hasil audit;
4. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu;
5. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP;
6. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja;
7. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam
sistem pengawasan;
8. Peningkatan kompetensi Auditor melalui Diklat sertifikasi pengawasan;
_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 5
2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Rencana Kerja Tahunan Inspektorat dibuat berdasarkan Peraturan Menteri
Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, Tanggal 31 Desember 2010 yaitu :
Tabel II - 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN
Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Inspektorat Tahun : 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
(1) (2) (3) (4)
1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja.
Prosentase jumlah penyimpangan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran BPPT.
0,50 % 0,11%
(LHA BPK TA. 2011)
2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT.
Prosentase jumlah Satker/Unit Kerja yang menerapkan SPIP
16%
(7 Satker/ Unit Kerja)
35,55%
(14 Satker/ Unit Kerja) :
- 3 Satker (Penilaian Risiko); - 1 Satker
(Pemetaan) ; - 10 Unit/Satker
(Tahap Pemahaman)
Peningkatan jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau (Monev)
23 Satker/ Unit
24 Satker/Unit Kerja
3. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit.
Prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap jumlah rekomendasi.
75 % 86,49%
(32 telah selesai TL dari 37
Rekomendasi)
_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 6
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
(1) (2) (3) (4)
4. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.
Prosentase jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu dengan total LHA yang diterbitkan pertahun.
100 %
(3 LHA)
100%
(3 LHA)
5. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan BPPT sesuai SAI/SAP.
Ketepatan waktu pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BPPT.
2 Laporan 2 Laporan
6. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja.
Prosentase jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP unit/satker.
13% 8,9%
(4 LHE)
7. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam tugas pengawasan.
Terpenuhinya jumlah ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebagai Tim Mandiri melalui Diklat Sertifikasi Penjenjangan.
8 Auditor 5 Auditor
(62,5%)
8. Peningkatan kompetensi Auditor melalui diklat sertifikasi pengawasan.
Prosentase peningkatan jumlah Auditor bersertifikat Diklat Teknis Pengawasan.
8 Auditor 4 Auditor
(50%)
2.5. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat dibuat sesuai dengan Peraturan
Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 31 Desember
2010, yang terinci didalam tabel berikut ini :
_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 7
Tabel II – 2 PENETAPAN KINERJA Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja : Inspektorat Tahun Anggaran : 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja.
Prosentase jumlah penyimpangan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran BPPT.
0.50 %
2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT.
Prosentase jumlah Satker/Unit Kerja yang menerapkan SPIP
16%
Peningkatan jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau (Monev)
23 Satker/ Unit
3. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit.
Prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap jumlah rekomendasi.
75 %
4. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.
Prosentase jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu dengan total LHA yang diterbitkan pertahun.
100 %
5. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan BPPT sesuai SAI/SAP.
Ketepatan waktu pelaksanaan reviu laporan keuangan BPPT.
2 Laporan
6. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja.
Prosentase jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP unit/satker.
13%
7. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam tugas pengawasan.
Terpenuhinya jumlah ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebagai Tim Mandiri melalui Diklat Sertifikasi Penjenjangan
8 Auditor
8. Peningkatan kompetensi Auditor Prosentase peningkatan jumlah 8 Auditor
_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 8
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) melalui diklat sertifikasi pengawasan.
Auditor bersertifikat Diklat Teknis Pengawasan.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT
3.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang
dicapai dengan standar, rencana atau target, dengan menggunakan indikator
kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai
pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Pengukuran Kinerja Inspektorat dibuat dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, antara
lain sebagaimana tercantum dalam pasal 10 yaitu :
Pasal 10 (1) Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian
targetkinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.
(2) Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan
realisasi kinerja.
(3) Format pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) diilustrasikan pada Lampiran III.
Pengukuran kinerja Inspektorat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:
1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja. Pengukuran dilakukan
dengan cara menghitung prosentase jumlah penyimpangan atas
peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran
yang diaudit;
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -1
2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi Satker/Unit Kerja di
lingkungan BPPT. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung:
2.1. Jumlah Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT yang telah
menerapkan tahapan SPIP;
2.2. Jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau (Monev).
3. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai
dengankesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti
rekomendasi temuan hasil audit.Pengukuran dilakukan dengan cara
menghitung prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap
jumlah rekomendasi;
4. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.Pengukuran
dilakukan dengan cara memperbandingkan jumlah Laporan Hasil Audit
(LHA) tepat waktu dengan jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) yang
diterbitkan per tahun;
5. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan BPPT sesuai SAI/SAP dan
ketepatanwaktu penyampaian hasil reviu.Pengukuran dilakukan dengan
cara menghitung jumlah laporan yang diterbitkan;
6. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja.Pengukuran
dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
yang diterbitkan per tahun atas LAKIP unit/satuan kerja;
7. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam
sistem pengawasan. Pengukuran dilakukan dengan cara
memperbandingkan jumlah auditor yang bersertifikat Diklat Penjenjangan
dengan target komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA);
8. Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat sertifikasi pengawasan,
pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah auditor yang
bersertifikat Diklat Teknis Substansi Pengawasan ;
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -2
3.2. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui
permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam pelaksanaan
ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam
melaksanakan tercapainya kesesuaian pelaksanaan anggaran dan kinerja
dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak pelaksana.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.1 dilakukan
dengan cara menghitung prosentase jumlah penyimpangan atas
peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran
yang di audit; pada pelaksanaan program/kegiatan BPPT tahun anggaran
2012, dimana dengan semakin kecil perbandingan, semakin baik
kondisinya. Adapun hasil pembandingannya adalah sebagai berikut:
Jumlah temuan pada tahun 2012 (masih menggunakan LHA BPK tahun
2011 karena LHA BPK 2012 belum diterima BPPT) adalah Rp.
1.061.055.731,06 dari total jumlah anggaran BPPT sebesar Rp
942.329.347.000,00 , maka perbandingan antara temuan dan anggaran
adalah sebesar 0,11%.
Dengan demikian target untuk peningkatan ketaatan terhadap peraturan
dapat dicapai bahkan terlampaui yaitu sebesar 0,11% dari target capaian
yang direncanakan sebesar 0,50%.
2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.2.1. yaitu dilakukan
dengan cara menghitung jumlah Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT
yang telah dilakukan penilaian risiko terhadap penerapan SPIP dengan
hasil sebagai berikut:
a. Kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan unit kerja dilakukan
melalui tahapan penerapan SPIP. Adapun tahapan penerapan SPIP
sampai dengan Tahun 2012 telah mencapai Tahap Internalisasi
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -3
(Penilaian Risiko), yang dilakukan oleh Tim Satgas SPIP BPKP
bekerjasama dengan Inspektorat selaku Tim Counterpart SPIP BPPT.
Kegiatan penilaian risiko dilakukan secara sampel yaitu pada 3 (tiga)
Satker yaitu Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Besar Teknologi
Kekuatan Struktur (B2TKS) dan Balai Pengkajian Teknologi Polimer
(BPTP), dengan ruang lingkup pemahaman konsepsi pengendalian
intern dan penerapan unsur-unsur SPIP yang mencakup lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi serta pemantauan.
b. Pemetaan SPIP tahun 2012 dilaksanakan pada 1 Satker/Unit Kerja
yaitu di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero Gas Dinamika dan
Getaran (UPT. LAGG), Serpong.
c. Tahap Pemahaman dilaksanakan pada 10 Satker/Unit Kerja di
lingkungan BPPT.
Dengan demikian kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi
pada 14 Satker/Unit Kerja dilingkungan BPPT dapat tercapai, bahkan
melebihi dari target 7 Satker/Unit Kerja yang telah direncanakan, sebesar
35,55%.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 2 untuk indikator
kinerja sasaran 2.2. Peningkatan jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau
(Monev), dilakukan dengan cara menghitung jumlah Satker/Unit Kerja di
lingkungan BPPT yang telah dilakukan pemantauan. Untuk tahun 2012
jumlah Satker/Unit Kerja yang dipantau atas penggunaan anggaran yang
telah dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 sebanyak 24
Satker/Unit Kerja dari 23 Satker/Unit Kerja yang telah direncanakan.
Dengan demikian capaian sasaran kegiatan pemantauan tahun 2012
telah melampaui target yang telah direncanakan.
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -4
Gambar 3.1.
Pelaksanaan Penerapanan Tahapan SPIP oleh BPKP, Inspektorat dan Satker/Unit Kerja.
3. Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan
tindaklanjut oleh Auditan atas rekomendasi terhadap temuan hasil audit
dari pihak pengawas internal dan eksternal, sesuai dengan Laporan Hasil
Audit (LHA). Data pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan LHA BPK Tahun
2012 atas pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2011, hal ini disebabkan
BPPT belum menerima LHA Tahun Anggaran 2012.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 3 dilakukan
dengan cara menghitung prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut
dengan jumlah rekomendasi.
Dari 37 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, telah selesai
direalisasikan sebanyak 32 rekomendasi, sedangkan 5 rekomendasi
masih dalam proses penyelesaian. Dengan demikian target dari Sasaran
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -5
Strategis No.3 telah dapat dicapai, yaitu sebesar 86,49% dari target yang
direncanakan 75%, dengan perhitungan sebagai berikut:
32 Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x 100% = 86,49% 37
4. Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan tepat waktu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui penyelesaian Laporan Hasil
Pengawasan tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan dalam
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 4 dilakukan
dengan cara memperbandingkan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang
diterbitkan tepat waktu, dengan total Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
yang diterbitkan per tahun.
Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan tepat waktu pada tahun 2012
sebanyak 3 LHP dari total LHP yang dihasilkan 3 LHP.
Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.4 telah dicapai, yaitu
sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:
3 Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x 100% = 100% 3
Gambar 3.2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -6
5. Pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP dan ketepatan waktu penyampaian hasil reviu. Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga wajib
melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L),
sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
No.41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga.
Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan Keuangan
Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan
dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester
I dan Semester II Tahun Anggaran 2012.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan terbatas
mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga sesuai Standar Akuntansi Instansi
(SAI), serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang
berkualitas.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 5 dilakukan
dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan.
Hasil yang dicapai adalah 2 buah Laporan, yaitu Laporan Semester I dan
Semester II Tahun 2012.
Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.5 telah sepenuhnya
dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 2 Laporan.
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -7
Gambar 3.3. Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
6. Peningkatan jumlah evaluasi atas AKIP Unit/Satuan Kerja Tujuan Evaluasi AKIP Unit/Satker dilingkungan BPPT:
Tujuan dari kegiatan Evaluasi LAKIP Unit/Satuan Kerja di lingkungan
BPPT, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB No.35 Tahun 2012
yang ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2011 pada
Unit/Satker di lingkungan BPPT adalah ;
a. Memberikan penilaian terhadap penerapan Sistem AKIP ;
b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP ;
c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan
akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.
Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 6 dilakukan
dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang
diterbitkan per tahun atas LAKIP unit/satuan kerja.
Hasil yang dicapai adalah 4 buah LHE (8,9%) terhadap AKIP UPT/Balai
Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:
1. Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi (BRDST).
2. Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan &Teknologi (IPTEKnet).
3. Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP).
4. Balai Inkubator Teknologi (BIT).
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -8
Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.6 belum dapat dicapai
dari target yang telah ditetapkan yaitu 13%, hal ini disebabkan
berkurangnya jumlah SDM/Auditor Inspektorat.
7. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan dikenal adanya Tim Mandiri yang
beranggotakan minimal 4 orang yang terdiri 1 orang Pengendali Teknis
(Auditor Madya), 1 orang Ketua Tim (Auditor Muda) dan 2 orang Anggota
Tim (Auditor Pertama dan/atau Auditor Terampil).
Kondisi Auditor Inspektorat saat ini komposisinya kurang memadai untuk
membentuk Tim Mandiri, sehingga diperlukan penambahan jumlah
Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi syarat kualifikasi sebagai
Auditor.
Berdasarkan Road Map Inspektorat, jumlah kebutuhan SDM sampai
dengan tahun 2014 adalah 42 orang dan pemenuhannya direncanakan
secara bertahap setiap tahun, yakni sebanyak 8 orang.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 7 dilakukan
dengan cara memperbandingkan jumlah SDM yang mengikuti Diklat
Sertifikasi Penjenjangan dengan jumlah target direncanakan. Adapun
jumlah SDM yang mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor sebanyak 5 orang,
dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.7 belum dapat
sepenuhnya dicapai, yaitu baru sebesar 62,5%, dengan perhitungan
sebagai berikut:
5 Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x 100% = 62,5% 8
Tidak tercapainya target sasaran strategis pencapaian komposisi ideal
Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan disebabkan
oleh kebijakan eksternal Inspektorat atas formasi kebutuhan SDM
ditentukan oleh Manajemen BPPT dan Kementerian PAN&RB serta
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -9
penyelenggaraan Diklat Pengawasan yang ditentukan oleh Pusdiklatwas
BPKP.
Gambar 3.4. Diklat Sertifikasi Penjenjangan di
PUSDIKLATWAS BPKP
8. Peningkatan Kompetensi Auditor Melalui Diklat Teknis Substansi Pengawasan. Untuk meningkatkan profesionalisme Auditor dalam rangka pelaksanaan
tugas pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan
efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan
kompetensinya.
Diharapkan dengan adanya program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat
BPPT dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya dan
Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan
berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di
BPPT.
Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.8 dilakukan
dengan cara menghitung jumlah auditor yang telah mengikuti Diklat
Pengawasan. Untuk memenuhi rencana telah diajukan 4 Auditor untuk
mengikuti Diklat Pengawasan di BPKP. Sehingga prosentase capaian
sasaran strategisnya adalah: 50% dengan perhitungan sebagai berikut:
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -10
4 Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis = x100% = 50% 8
Realisasi yang dicapai hanya sebesar 50% dari target yang telah
ditetapkan 8 orang, hal ini disebabkan peserta Diklat dan waktu
penyelenggaraan Diklatwas ditentukan oleh Pusdiklatwas BPKP.
Gambar 3.5. Diklat Teknis Substansi
3.3. Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan kebijakan manajemen untuk melakukan penghematan pada
seluruh Unit/Satuan Kerja, maka alokasi Anggaran Inspektorat Tahun
Anggaran 2012 yang semula sebesar Rp.2.500.000.000,- menjadi
Rp.2.096.888.000,- sehingga terdapat penghematan anggaran sebesar
Rp.403.112.000,- (16,12%).
Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat
disampaikan sebagai berikut:
1. Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2012 adalah
sebesar Rp.1.974.559.550,- (94,17%) dari total anggaran DIPA
Inspektorat sebesar Rp.2.096.888.000,- sehingga terdapat saldo
anggaran sebesar Rp.122.328.450,- (5,83%).
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -11
___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -12
2. Anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat setiap tahunnya,
dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
Inspektorat dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana
penunjang.
3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat
tahun 2012 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target
yang direncanakan.
BAB IV. PENUTUP
4.1. Kesimpulan Dari hasil pengukuran capaian kinerja Inspektorat sebagaimana diuraikan pada
bab sebelumnya yang secara garis besar mencakup kegiatan pengawasan,
sistem peringatan dini (early warning system) dan kegiatan penunjang
pengawasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Capaian sasaran kegiatan pengawasan. Kegiatan Pengawasan tahun 2012 secara umum dapat dicapai sesuai
dengan target yang direncanakan, yakni:
1). Adanya peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan pada seluruh Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT .
2). Laporan Hasil Audit Inspektorat telah diselesaikan tepat waktu.
3). Pelaksanaan Evaluasi LAKIP belum dapat dicapai sesuai target yang
direncanakan, hal ini disebabkan jumlah dan kualifikasi SDM yang
kurang memadai.
b. Capaian Sasaran Kegiatan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Kegiatan Pengawasan tahun 2012 secara umum dapat dicapai sesuai
dengan target yang direncanakan, yakni:
1. Penerapan SPIP secara bertahap telah dilaksanakan pada 14
Satker/Unit Kerja.
2. Pelaksanaan pemantauan terhadap penggunaan anggaran/DIPA
Tahun Anggaran 2012 pada 24 Satker/Unit Kerja.
3. Pelaksanaan Reviu terhadap 19 Laporan Keuangan Satker di
lingkungan BPPT Semester I dan II Tahun Anggaran 2012.
c. Capaian Sasaran Kegiatan Penunjang Pengawasan. Kegiatan Penunjang Pengawasan tahun 2012 secara umum dapat dicapai
sesuai dengan target yang direncanakan, yakni:
____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman IV -1
____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman IV -2
1. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor direalisasikan
melalui Diklat Pembentukan Auditor dan Diklat Sertifikasi Penjenjangan
Auditor yang diikuti sebanyak 5 orang.
2. Pencapaian peningkatan kompetensi Auditor direalisasikan melalui
Diklat Teknis Pengawasan yang diikuti sebanyak 4 orang.
4.2. Saran Dalam rangka peningkatan kapabilitas Inspektorat dibutuhkan kuantitas dan
kualitas SDM/Auditor yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan,
maka disarankan kepada Manajemen BPPT:
1. Perlu merealisasikan penambahan Pejabat Fungsional Auditor (PFA)
dengan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan yang
telah disampaikan kepada Biro SDMO BPPT.
2. Untuk menjadi perhatian bahwa jumlah dan komposisi Auditor Inspektorat
sudah tidak memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan
secara optimal, yaitu hanya 12 Auditor yang terdiri atas:
- Auditor Madya (peran Pengendali Teknis) : 3 orang
- Auditor Muda (peran Ketua Tim) : 0 orang
- Auditor Pertama (peran Anggota) : 6 orang
- Auditor Terampil (peran Anggota) : 3 orang
Capaian kinerja Inspektorat yang telah dituangkan dalam LAKIP Tahun 2012
diharapkan dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel
sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja
Inspektorat.