KOTA MAGELANG

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Kelurahan Panjang tahun 2013 ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi, dalam hal ini SKPD Kelurahan Panjang, dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

LAKIP ini akan memuat tentang :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran;

b. Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama;

c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

d. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2013 dengan target kinerja Renstra yang direncanakan.

Pembentukan wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Magelang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Pembentukan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan adalah untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, Lurah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah oleh Walikota di wilayah kelurahan. Organisasi kecamatan dan kelurahan dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;

c. Kemampuan keuangan daerah;

d. Ketersediaan sumber daya aparatur;

e. Pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Dalam melaksanakan tugas Lurah dibantu oleh :

a. Sekretaris Kelurahan; b. Seksi Tata Pemerintahan; c. Seksi Pembangunan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kelurahan mendapatkan tugas perbantuan dari Walikota yang sebenarnya diampu oleh Dinas dan SKPD lainnya. B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Panjang Tahun 2013 disusun dengan maksud untuk bahan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini :a. Menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan kepada masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum selama 1 (satu) tahun;

b. Sebagai bahan evaluasi Walikota Magelang terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;

c. Memberikan informasi kepada Walikota Magelang tentang pencapaian kinerja Lurah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2013;

d. Sebagai alat kontrol masyarakat terhadap tolak ukur kinerja kelurahan selama 1 (satu) tahun. Selain itu bertujuan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana manfaat yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

C. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan laporan ini, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembabagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembar Negara Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

11. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. 14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Magelang Tahun 2005-2025

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2010-2015.

16. Keputusan Kepala Kelurahan Panang Nomor 20 tahun 2011 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kelurahan Panjang tahun 2011-2015.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASIPeraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kota Magelang telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 dan kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kelurahan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Adapun Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

a. Kepala Kelurahan;

b. Sekretariat;c. Seksi-seksi, meliputi Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pembangunan dan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.Tabel 1.1

Bagan Organisasi Kelurahan Kota Magelang

E.ASPEK STRATEGIS1.Letak Strategis dan Sumber Daya AlamPosisi Kelurahan Panjang secara geografis terletak di tengah-tengah Kota Magelang sangatlah menguntungkan karena akan sangat memudahkan jalur perhubungan dengan kelurahan-kelurahan lain. Secara administratif Kelurahan Panjang dikelilingi oleh wilayah :

a. Sebelah utara:Kelurahan Gelangan

b. Sebelah timur:Kelurahan Gelangan

c. Sebelah selatan:Kelurahan Rejowinangun Utara

d. Sebelah barat:Kelurahan Cacaban, Kelurahan Kemirirejo dan Kelurahan Magelang

Sebagai kelurahan terkecil dengan luas wilayah 0,345 Km2 atau hanya 6,76% dari luas wilayah Kecamatan Magelang Tengah dan 1,90% dari luas wilayah Kota Magelang, Kelurahan Panjang terdiri dari 8 rukun warga (RW) dan 59 rukun tetangga (RT). Kawasan Pemukiman merupakan kawasan yang paling dominan dalam alokasi lahan. Sementara yang dimanfaatkan untuk lahan persawahan seluas 2,23 Ha dan lahan perikanan seluas 0,28 Ha.2.Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kelurahan Panjang pada bulan Desember 2013 sebanyak 6.773 jiwa dengan komposisi wanita sebanyak 3.271 jiwa dan laki-laki sebanyak 3.502 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.250 KK tersebar di 8 RW dan 59 RT.Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi penduduk yang telah tamat Perguruan Tinggi keatas sebanyak 676 jiwa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 2.196 jiwa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1.214 jiwa, Sekolah Dasar 1.355 jiwa, tidak/belum tamat Sekolah Dasar 1.432 jiwa. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk terbesar adalah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dengan kondisi tersebut merupakan tantangan bagi Kelurahan Panjang untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, kapasitas, sarana dan prasarana pendidikan dan keetrampilan baik yang bersifat formal maupun non formal sehingga harapan nantinya secara gradual akan berhasil mencetak tenaga kerja yang terampil dan berkualitas di bidangnya.Di bidang keagamaan dari jumlah penduduk Kelurahan Panjang pada akhir bulan Desember 2013 sebanyak 4.464 jiwa memeluk agama Islam, Kristen 1.567 jiwa, Katholik 632 jiwa, Budha 109 jiwa, dan lainnya 1 jiwa. Jumlah tempat ibadah yang ada masjid sebanyak 3 bangunan, mushola 7 bangunan, gereja 1 bangunan dan rumah ibadah bukan gereja 2 bangunan.Adapun jumlah penduduk Kelurahan Panjang yang berumur 10 tahun keatas menurut mata pencaharian pada akhir Bulan Desember adalah Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI sebanyak 123 jiwa, pedagang 111 jiwa, petani 2 jiwa, pengusaha 946 jiwa, buruh industri 13 jiwa, buruh bangunan 27 jiwa, jasa angkutan 15 jiwa, pensiunan 82 jiwa dan lain lain 5.454 jiwa. Dari data diatas diketahui bahwa komposisi mata pencaharian penduduk terbesar adalah sebagai Pegawai Negeri (Sipil, TNI dan POLRI) dan komposisi penduduk bermata pencaharian terkecil adalah sebagai buruh tani/petani sendiri.Berdasarkan penggolongan kelompok umur, proporsi penduduk Kelurahan Panjang pada akhir Bulan Desember 2013 dapat dilihat dari Tabel 2.2. Golongan penduduk berusia produktif di satu sisi merupakan potensi karena merupakan pemasok tenaga kerja namun disisi lain merupakan masalah apabila mereka tidak mempunyai keterampilan, tidak sekolah dan tidak bekerja. Jumlah penduduk yang tidak bekerja ini akan memperbesar nilai Dependency Rasio atau angka ketergantungan yang berarti akan berarti semakin besar jumlah penduduk yang non produktif maka semakin besar pula jumlah tanggungan hidup yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif.

Tabel 1.2PENDUDUK KELURAHAN PANJANG DALAM KELOMPOK UMUR

SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2013No.KELOMPOK UMUR (TAHUN)LAKI LAKIPEREMPUANJUMLAH

1.0 4204217472

2.5 9233240452

3.10 14244236487

4.15 19267228494

5.20 24261276528

6.25 29297276569

7.30 395675461.091

8.40 495115411.068

9.50 59409472859

10.60+309489753

Jumlah3.3023.5216.773

Sumber : Laporan Data Monografi Dinamis bulan Desember 20133. Sumber Daya AparaturSumber daya aparatur memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan di Kota Magelang, hal ini karena Kota Magelang mencanangkan sebagai Kota Jasa, jadi pelayanan dari seluruh aspek masyarakat menjadi titik berat dalam pembangunan Kota Magelang menuju Magelang sebagai kota jasa yang maju mandiri dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan keterbatasan Kota magelang dimana potensi sumber daya alam Kota Magelang sangat kecil.

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kelurahan Panjang berjumlah 11 orang terdiri dari 3 orang berpendidikan S1, 2 berpendidikan D3, 5 orang berpendidikan SLTA/SMK, dan 1 orang berpendidikan SD. Jadi hanya 8,33% yang memiliki strata pendidikan sarjana. Dengan keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya maka efektifitas kinerja aparat perlu dioptimalkan sejalan dengan tuntutan masyarakat yang makin kompleks dan membutuhkan layanan yang tepat dan cepat.Jumlah aparat pemerintah di lingkungan SKPD kelurahan Panjang Per 31 Desember 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :Tabel 1.3JUMLAH APARAT KELURAHAN PANJANG

BERDASARKAN GOLONGAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2013 GolonganGol.

IGol.

IIGol.

IIIGol.

IVJumlah

Pendidikan

Pendidikan SD1---1

Pendidikan SLTP-----

Pendidikan SLTA-12-3

Sarjana Muda/D III-11-2

Sarjana S-1--3-3

Program Pasca Sarjana S-2-----

Program Pasca Sarjana S-3-----

Jumlah1269

Sedangkan jumlah pejabat eselon pada kelurahan per 31 Desember 2013 seperti tersaji pada tabel di bawah ini :Tabel 1.4JUMLAH PEJABAT ESELON PADA KELURAHAN PANJANGTAHUN 2013Tingkatan EselonJumlah

Eselon 1-

Eselon 2 A-

Eselon 2 B-

Eselon 3-

Eselon 46

Jumlah6

Adapun sarana prasarana kantor sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas pada Kelurahan seperti tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5SARANA DAN PRASARANA KANTOR

PADA KELURAHAN PANJANG TAHUN 2013No.JenisJumlahKeterangan

1.Balai Kel Panjang 420 m2Hak Pakai

2.Balai Pertemuan144 m2Hak Pakai

3.Kendaraan roda dua5 buah70% baik

4.Kendaraan roda empat1 buah100% baik

5.Komputer3 Unit60% baik

6.Printer4 Unit60% baik

7.Mesin Ketik1 Unit50% baik

8Notebook2 Unit100% baik

9LCD1 Unit100% baik

10Sound system1 set100% baik

11Layar LCD1 Unit100% baik

Sumber : Data Inventaris Kelurahan Panjang Tahun 2013F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIPSistematika penyusunan LAKIP SKPD Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Tahun 2013 sebagai berikut :BAB I.PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

C. DASAR HUKUM

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

E. ASPEK STRATEGIS

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJAA. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011-2015C. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA

B. CAPAIAN KINERJA

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

D. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

BAB IV.PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN LANGKAH ANTISIPASIF BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. FAKTOR PENENTU KEBERHASILANFaktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis sebab faktor-faktor ini berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien.

Oleh karena itu pengidentifikasian faktor-faktor penentu keberhasilan harus dilakukan agar mampu menjawab berbagai tuntutan perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi serta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sebagai konsekuensi dari perkembangan ilum pengetahuan dan teknologi serta kemajuan di bidang reformasi.Faktor-faktor penentu keberhasilan yang dimaksud mencakup faktor internal dan faktor eksternal, yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor ini terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness)

a. Kekuatan (strength)

Meliputi :

1) Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan daerah, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh di wilayah kelurahan. Dengan kewenangan tersebut pemerintah kelurahan mempunyai tanggung jawab yang besar dan merupakan representasi Walikota di tingkat kelurahan.2) Kegiatan bottom up planing Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota merupakan suatu perencanaan yang komprehensif yang mengakomodir kebutuhan mendasar dari level terendah yaitu masyarakat. Diharapkan kebutuhan masyarakat akan potensi peningkatan ekonomi kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bisa mendapat porsi yang cukup disamping dukungan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam memudahkan kenyamanan dan kegiatan perekonomian masyarakat.3) Tingkat stabilitas sosial politik di Kota Magelang yang kondusif dengan kondisi geografis yang strategis dan mudah dijangkau memungkinkan secara mudah untuk melayani warga masyarakat.

b. Kelemahan (weakness)

Meliputi :

1) Aspek GeografiLuas wilayah yang sempit dengan potensi SDA sangat terbatas. Dengan luas wilayah 0,345 Km2 atau hanya 1,90% dari luas wilayah Kota Magelang. Dari data kependudukan yang dipaparkan pada bagian awal Bab ini dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk terbesar adalah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dengan kondisi tersebut yang tidak mempunyai keterampilan dan belum siap kerja dapat dipastikan terjadi pengangguran sehingga diperlukan adanya peningkatan keterampilan yang sifatnya teknis sehingga menjadi sumber daya manusia yang siap pakai.

2) Aspek kualitas sumber daya aparatur. Kelurahan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Per Juni 2013 sumber daya manusia di tingkat Kelurahan Panjang hanya terdiri dari 11 orang PNS dengan komposisi 3 orang lulusan Strata 1, 2 orang lulusan Diploma III, 5 orang lulusan SMA/SMK dan 1 orang lulusan SD. Selain itu terdapat keterbatasan ketrampilan pegawai, baik dalam hal pelayanan maupun dalam pengelolaan kepegawaian dan keuangan. Oleh karena itu Kelurahan Panjang terus melakukan upaya untuk peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan tersebut.

Dengan sumber daya manusia tersebut kelurahan diharuskan dapat melaksanakan roda pemerintahan, keuangan, perencanaan, layanan administrasi dan sebagainya.

3) Sistem kerja belum optimal.

Dalam kenyataannya terjadi ketidak seimbangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelurahan sehingga menumpuk pada sebagian orang saja. Dengan kondisi SDM saat ini sangat diperlukan peningkatan terutama dari sisi kualitas dan etos kerjanya.

4) Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan

Sarana prasarana yang memadai merupakan faktor yang sangat menentukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ruang kantor yang terbatas mengharuskan Kepala Seksi dan staf yang memberikan pelayanan berkumpul dalam satu ruangan, sehingga menimbulkan kesan semrawut dan lalu lalang. Juga sarana dan peralatan pendukung area parkir, meja dan kursi untuk pelayanan sehingga harus bergantian memberikan pelayanan kepada masyarakat di tempat yang sama.

Untuk itu secara bertahap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat mendasar. Agar kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur tidak terpengaruh dengan keterbatasan sarana tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut kebutuhan terhadap sarana prasarana tersebut secara bertahap harus terpenuhi dengan memperhatikan perimbangan keuangan yang tersedia.2. Faktor Eksternal

Faktor ini terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (threat)

a.Peluang (opportunity)1)Semua pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kelurahan akan dijadikan dasar bagi pelayanan publik lainnya. Misalnya pengantar dalam pembuatan SKCK, pelaporan kelahiran, kematian dan lainnya..

2)Metode dan Prosedur Pelaksanaan Tugas yang Tepat. Pemutakhiran Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terus dikembangkan memudahkan SKPD dalam menyusun perencanaan keuangan sehingga Dokumen Anggaran dapat tersusun dengan cepat dan tepat. Evaluasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Analisis Belanja, dan Rencana Strategis merupakan terobosan kreatif Pemerintah Kota Magelang dalam memudahkan kegiatan perencanaan dan evaluasi kegiatan keuangan sehingga berdampak positif bagi SKPD terutama kemudahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Akhir. b.Ancaman (threat)

1) Tuntutan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat. Adanya perubahan lingkungan yang terjadi, yaitu semakin meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, terutama bidang informasi, telah menjadikan masyarakat semakin kritis mengamati penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan terutama dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Disisi lain masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan kesadaran tertib administrasi. Sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat diperlukan peningkatan pelayanan secara transparan, cepat dan tepat serta penetapan standar pelayanan kepada masyarakat.

2) Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan. Akibatnya tidak terserapnya aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara optimal. Diperlukan pendekatan secara intensif untuk mendengar dan mengetahui apa sebenarnya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang belum terpenuhi dan dapat dilaksanakan oleh Kelurahan Panjang.B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 20112015Rencana Strategis Kelurahan dibuat dengan maksud sebagai pedoman dan arah didalam menyusun rencana kerja tahunan bagi satuan kerja kelurahan yang memuat visi dan misi kelurahan, tujuan dan sasaran, strategi guna mencapai tujuan dan sasaran yang diwujudkan dalam kebijakan dan program serta rincian kegiatan yang bersifat indikatif.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kelurahan adalah sebagai pengendali kegiatan di Kelurahan agar terarah dan sesuai dengan visi, misi, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Juga sebagai pedoman didalam menyusun rencana kerja tahunan kelurahan maupun pedoman penyusunan kegiatan di kelurahan serta sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di kelurahan.

Renstra Kelurahan Kota Magelang merupakan perencanaan strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang penyusunannya mengacu pada RPJM Kota Magelang Tahun 20112015 dan juga mengacu pada Renstra Kecamatan Tahun 20112015. Didalam Renstra Kelurahan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Kebijakan untuk mendukung apa yang tercantum dalam RPJM Kota Magelang Tahun 2011-2015.1. Visi SKPD Kelurahan Panjanga. Visi

Visi Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang : Pelayanan Masyarakat Di Kelurahan Panjang Yang Profesional Dan BerkeadilanMakna Visi

Kelurahan sebagai salah satu SKPD, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kota Magelang, sehingga Kelurahan sebagai pembantu Walikota dituntut untuk dapat melaksanakan tugas-tugas secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat salah satunya dapat diwujudkan melalui pelayanan Masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Profesional.

b. Misi SKPD

Guna Dalam mewujudkan visi Kelurahan Panjang terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan sesuai kurun waktu Renstra 2011-2015 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana pendukung.Adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat, sehingga pelayanan prima akan terwujud. Hal ini tentu saja harus didukung dengan adanya sarana prasarana yang mencukupi.2. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur. Memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban lingkungan.Memberdayakan masyarakat melalui bulan bhakti gotong royong masyarakat, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran serta kepemudaan, pengelolaan keragaman budaya, pemasyarakatan olahraga, penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa.3. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Mengelola dan memelihara secara profesional prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kelurahan seperti balai kelurahan, gedung kantor, jalan, jembatan, saluran drainase dan aset-aset lain.2. Tujuan dan Sasaran

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut kemudian diuraikan dalam tujuan dan sasaran sebagai sebuah kondisi sebelum pencapaian Visi dan Misi Kelurahan Panjang. Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud. Berdasarkan Rencana Strategis Kelurahan Panjang (Renstra) Kelurahan Panjang Kota Magelang Tahun 2011-2015. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai SKPD Kelurahan Panjang dapat dirumuskan sebagai berikut :a. Misi I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan sarana prasarana pendukungTujuan Pertama : Mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Sasaran yang ingin dicapai :

Terwujudnya kelancaran administrasi dan keuangan.Tujuan Kedua : Mewujudkan peningkatan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana yang memadai.Sasaran yang ingin dicapai :

1. Terwujudnya aparatur yang berkualitas.2. Terpenuhinya sarana prasarana aparatur.b. Misi II : Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di KelurahanTujuan Pertama :

Mewujudkan pembinaan bidang pemerintahan, administrasi kependudukan dan pelayanan umum.

Sasaran yang ingin dicapai :Terwujudnya tertib administrasi kependudukan.Tujuan Ke-2 :

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipasif dari seluruh komponen masyarakatSasaran yang ingin dicapai :

1. Terwujudnya pelaksanaan forum Musrenbang tingkat kelurahan2. Tersedianya data yang valid serta tersusunnya data berdasar skala prioritasTujuan Ke-3 :

Mewujudkan suatu informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunanSasaran yang ingin dicapai :

Tersedianya data Profil Kelurahan yang dapat diakses warga masyarakatTujuan Ke-4 :

Mewujudkan kualitas lingkungan hidup di kelurahanSasaran yang ingin dicapai :

Terwujudnya pengelolaan persampahan tingkat kelurahanTujuan Ke-5 :

Mewujudkan akses pendidikan bagi anak-anak usia diniSasaran yang ingin dicapai :Terwujudnya kegiatan PAUD yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.Tujuan Ke-6 :

Menumbuhkan kesadaran dan wawasan kebangsaan bagi masyarakatSasaran yang ingin dicapai :Terwujudnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Tujuan Ke-7 :Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban yang kondusifSasaran yang ingin dicapai :Terwujudnya lingkungan yang kondusifTujuan Ke-8 :Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehatSasaran yang ingin dicapai :

Terwujudnya pengembangan rumah sehat sederhana bagi warga masyarakatTujuan Ke-9 :

Mewujudkan masyarakat kelurahan yang berdaya.Sasaran yang ingin dicapai :

1. Terwujudnya partisipasi masyarakat melalui bulan bhakti gotong royong2. Terwujudnya koordinasi dan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan warga3. Terwujudnya peran serta, pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan Tujuan Ke-10 :

Mewujudkan layanan kesehatan masyarakat.Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya derajat kesehatan ibu, bayi, balita, lansia2. Terwujudnya promosi kesehatan dan upaya kesehatan masyarakat;3. Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih;

Tujuan Ke-11 :Mewujudkan peningkatan, pengelolaan dan pengembangan kebudayaanSasaran yang ingin dicapai :Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pengembangan kebudayaan

Tujuan Ke-12 :Mewujudkan peningkatan, pengelolaan dan pengembangan pemuda dan olahragaSasaran yang ingin dicapai :Terwujudnya peningkatan peran serta pemuda, pengembangan dan pemasyarakatan olahragac. Misi III : Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.Tujuan :Mewujudkan tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang memadai.

Sasaran yang ingin dicapai :

Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang memadai.C. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan di atas, selanjutnya ditetapkan strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut dengan suatu kebijakan dan program yang dilaksanakan setiap tahunnya selama kurun waktu 2011-2015 dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).Setelah anggaran ditetapkan maka RKT Tahun 2013 yang telah disusun selanjutnya ditentukan dan ditetapkan program utama dengan target output dan outcome yang anggarannya sudah pasti dalam bentuk Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013. Selanjutnya Penetapan Kinerja akan dijadikan tolok ukur penilaian kinerja dalam penyusunan LAKIP SKPD Kelurahan Panjang Kota Magelang Tahun 2013.

1. Misi pertamaMeningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan sarana prasarana pendukungSasaran Pertama :Terwujudnya Kelancaran administrasi dan keuangan.Kebijakan :

Meningkatkan pelayanan administrasi dan pengembangan sistim Pelaporan kinerja dan keuangan.Program :1) Program pelayanan administrasi perkantoran .Terdiri dari 12 (dua belas) buah kegiatan2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan.Sasaran Ke-2 :Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai.Kebijakan :Memenuhi sarana prasarana aparatur.Program :1) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.Dari 1 (satu) program diatas terdapat 5 (lima) kegiatan.2. Misi KeduaMenyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di KelurahanSasaran Pertama :

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Kebijakan :

Penataan administrasi kependudukan.

Program :

1) Program penataan administrasi kependudukan.

Dari 1 (satu) program diatas terdapat 1 (satu) kegiatan.

Sasaran Ke-2:

a. Terwujudnya pelaksanaan forum Musrenbang tingkat Kelurahanb. Tersedianya data yang valid serta tersusunnya data berdasar skala prioritasKebijakan :

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Musrenbang).

Program

Perencanaan pembangunan daerah.

Dari 1 (satu) program diatas terdapat 2 (dua) kegiatan.

Sasaran Ke-3 :Tersedianya data Profil Kelurahan yang dapat diakses warga masyarakatKebijakan :

Melaksanakan pendataan Profil KelurahanProgram :

Pengembangan data/informasiDari 1 (satu) program diatas terdapat 1 (satu) kegiatan.

Sasaran Ke-4 :Terwujudnya pengelolaan persampahan tingkat kelurahanKebijakan :

Melaksanakan pengelolaan persampahan tingkat kelurahanProgram :

Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanDari 1 (satu) program diatas terdapat 2 (dua) kegiatan.

Sasaran Ke-5 :Mewujudkan akses pendidikan bagi anak-anak usia diniKebijakan :

Melaksanakan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana PAUDProgram :

Pendidikan Anak Usia DiniDari 1 (satu) program diatas terdapat 1 (satu) kegiatan.

Sasaran Ke-6 :Menumbuhkan kesadaran dan wawasan kebangsaan bagi masyarakatKebijakan :

Terwujudnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsaProgram :

Melaksanakan kegiatan yang dapat menumbuhkan nilai luhur budaya bangsaDari 1 (satu) program diatas terdapat 1 (satu) kegiatan.

Sasaran Ke-7:Terwujudnya lingkungan yang kondusif (ketentraman dan ketertiban) di masyarakat.Kebijakan :

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban;

b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketenteraman dan ketertiban.

Program1).Program Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban yang kondusif.Dari program diatas terdapat 1 (satu) kegiatan.

Sasaran Ke-8 :Terwujudnya pengembangan rumah sehat sederhana bagi warga masyarakatKebijakan :

Melaksanakan rehab rumah tidak layak huniProgram :

Pengembangan perumahanDari 1 (satu) program diatas terdapat 1 (satu) kegiatan.Sasaran Ke-9 :a. Terwujudnya partisipasi masyarakat melalui bulan bhakti gotong royong

b. Terwujudnya koordinasi dan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan warga

c. Terwujudnya peran serta, pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan.

Kebijakan :

Meningkatkan peran serta, pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan.

Program

1) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.2) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa3) Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Dari 3 (tiga) program diatas terdapat 3 (tiga) kegiatan.

Sasaran Ke-10 :

a. Terwujudnya layanan kesehatan ibu, bayi, balita

b. Terwujudnya promosi kesehatan dan upaya kesehatan masyarakat

c. Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersihKebijakan :

Meningkatkan layanan kesehatan ibu, bayi, balita, lansiaProgram :

1) Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

2) Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Dari 2 (dua) program diatas terdapat 2 (dua) kegiatan.

Sasaran Ke-11 :

Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pengembangan kebudayaan.

Kebijakan :

Melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan kebudayaanProgram

1) Pengelolaan keragaman budaya

Dari 1 (satu) program diatas terdapat 1 (satu) kegiatan.Sasaran Ke-12 :

Terwujudnya peningkatan peran serta pemuda, pengembangan dan pemasyarakatan olahragaKebijakan :

Meningkatkan peran serta pemuda, pengembangan dan pemasyarakatan olahragaProgram1. Pembinaan dan pemasyarakatan olahragaDari 1 (satu) program diatas terdapat 1 (satu) kegiatan.3. Misi ketigaMelaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.Sasaran :Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang memadai.Kebijakan :a. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

b. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.Program :1) Pembangunan turap/talud/bronjong

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan.

2) Pembangunan infrastruktur perdesaan Kelurahan Panjang

Terdiri dari 6 (enam) kegiatan.

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. INDIKATOR KINERJAIndikator kinerja kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja tiap kegiatan meliputi :

1. Indikator Input;

2. Indikator Output;

3. Indikator Outcome.

Secara teoritis indikator input menunjukkan besaran sumber daya dan dana yang digunakan dalam melakukan kegiatan seperti jumlah anggaran, SDM yang dibutuhkan atau peralatan pendukung lainnya. Namun dalam LAKIP Tahun 2013 ini hanya digunakan besarnya anggaran untuk indikator input. Indikator Output menunjukkan keluaran langsung yang dihasilkan dari kegiatan, sedangkan indikator outcome pada kegiatan mencerminkan capaian indikator sasaran yang diharapkan dari setiap pelaksanaan kegiatan.Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan, selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja sasaran dengan cara mengukur rata-rata pencapaian kinerja dari setiap outcome kegiatan dengan pertimbangan bahwa indikator outcome lebih mencerminkan tingkat keberhasilan/kegagalan suatu kegiatan serta merupakan penggerak kinerja dari suatu kegiatan. Sedangkan untuk indikator input dan output merupakan pendukung dari kinerja yang sebenarnya.

1. Pengukuran KinerjaDalam rangka mewujudkan visi misi Kelurahan Panjang, diperlukan adanya pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2013. Dengan pengukuran kinerja maka dapat diketahui seberapa jauh efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target sebagaimana yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada, yang keseluruhannya mencerminkan capaian kinerja kegiatan.

Pengukuran kerja dimaksud dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana form penetapan kinerja (PK) tahun 2013 dari SKPD kelurahan Panjang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Dalam pengukuran kinerja masing-masing kegiatan menggunakan Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sedangkan untuk hasil pencapaian kinerja sasaran menggunakan Form Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana terlampir. Perbandingan antara rencana dengan realisasi dilakukan terhadap setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu indikator input, output dan outcome.Untuk menghitung prosentase input, output dan outcome digunakan rumus dibawah ini :

I. Rumus Pendek :

Digunakan jika :

a. Khusus untuk input (anggaran) yang outcome/outputnya tidak tercapai atau kurang dari 100%;

b. Jika realisasi > rencana (target) berkonotasi baik atau;

c. Jika realisasi < rencana (target) berkonotasi jelek.II. Rumus Panjang :

Digunakan jika :

a. Khusus untuk input (anggaran) yang outcome/outputnya tercapai 100% atau lebih;

b. Jika realisasi > rencana (target) berkonotasi jelek atau;

c. Jika realisasi < rencana (target) berkonotasi baik.2. Nilai Capaian Kinerja

Berdasarkan keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara obyektif, masing-masing kegiatan dan sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama. Sehingga untuk menentukan nilai capaian kinerja digunakan rumus rata-rata sebagai berikut :

Nilai Kegiatan

Nilai Capaian Kinerja=

n Kegiatan

Keterangan :

Nilai Kegiatan:Jumlah nilai seluruh kegiatan (hasil pengukuran setiap indicator) n Kegiatan:Jumlah kegiatan

3. Skala Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja baik terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran selanjutnya hasil nilainya dikategorikan menggunakan skala ordinal dengan skala pengukuran kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Nilai dibawah 55:tidak berhasil

b. Nilai > 55 s/d 70:cukup berhasil

c. Nilai > 70 s/d 85:berhasil

d. Nilai > 85:sangat berhasilB. CAPAIAN KINERJA

Hasil Pengukuran Kinerja terhadap kegiatan dan sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen Penetapan Kinerja merupakan program utama dari masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan berdasarkan RKT yang ada dan sudah tersedia/ditetapkan anggarannya.

Adapun hasil pencapaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada lampiran Form Pengukuran Kineja Kegiatan (PKK) Kelurahan Panjang Tahun 2013. Sedangkan untuk hasil pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat dari lampiran Form Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Kelurahan Panjang Tahun 2013.

Untuk lebih jelasnya keseluruhan kinerja sasaran dari masing-masing Misi sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Kelurahan Panjang pada Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dapatlah dievaluasi dan dianalisis masing-masing sasaran pada setiap misi sebagai berikut :1. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemenuhan sarana prasarana pendukung.Untuk mencapai misi pertama tersebut, Kelurahan Panjang pada Tahun 2013 merumuskan 2 (dua) sasaran, 2 (dua) kebijakan, 3 (tiga) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dengan hasil evaluasi sebagai berikut :Sasaran Pertama :

Terwujudnya kelancaran administrasi dan keuangan.Usaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan meningkatkan pelayanan administrasi dan mengeluarkan kebijakan mengembangkan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan.

Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 118.647.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 101.777.026,-Sasaran tersebut memperoleh nilai 100% dan dapat dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

a. Terkelolanya administrasi perkantoran dengan baik ;

b. Tercukupinya kebutuhan rutin kantor seperti air, listrik, telepon, gas dan bahan logistik lainnya;

c. Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LAKIP, Renja dan Laporan Akhir Tahun yang akurat, tepat waktu dan telah sesuai dengan kebutuhan SKPD dan masyarakat.Sasaran Kedua : a. Terwujudnya aparatur yang berkaulitas

b. Terpenuhinya sarana prasarana aparatur

Usaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 102.045.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.721.000,-

Pada tahun 2013 sasaran tersebut memperoleh nilai 100% dan dapat dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran yaitu tingkat kelancaran pelaksanaan rapat, jumlah kendaraan dan peralatan yang terbeli, jumlah kendaraan dan peralatan dalam kondisi baik.

2. Misi Kedua : Menciptakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempermudah mekanisme sistem dan prosedur pelayanan kepada masyarakat yang profesional, efektif dan efisien.

Untuk mencapai misi ketiga tersebut, Kelurahan Panjang pada Tahun 2013 merumuskan 12 (dua belas) sasaran, 1 (dua belas) kebijakan, 17 (tujuh belas) program dan 20 (dua puluh) kegiatan, dengan hasil evaluasi sebagai berikut :Sasaran Pertama :

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Usaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan menata administrasi kependudukan, menyediakan blanko kependudukan dan memberikan uang pembinaan untuk ketua RT dan RW.Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 57.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.750.000,-

Pada tahun 2013 sasaran tersebut memperoleh nilai 100,00% dan dapat dikategorikan sangat berhasil.

Sasaran Kedua:

a. Terwujudnya pelaksanaan forum Musrenbang tingkat Kelurahanb. Tersedianya data yangvalid serta tersusunnya data berdasar skala prioritasUsaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan melalui kegiatan Musrenbang.Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 11.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.500.000,-Pada tahun 2012 sasaran tersebut memperoleh nilai 100,00% dan dapat dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran yaitu terlaksananya kegiatan Musrenbang dan tersusunnya data dan informasi dalam dokumen Musrenbang Kelurahan.

Sasaran Ketiga :

Tersedianya data profil Kelurahan yang dapat diakses warga masyarakat.Usaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan mengembangkan data dan informasi agar up to date.Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 8.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.450.000,-

Pada tahun 2013 sasaran tersebut memperoleh nilai 100,00% dan dapat dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran yaitu tersusunnya sumber data dalam hal ini Profil Kelurahan yang up to date.

Sasaran Keempat :

Terwujudnya pengelolaan persampahan tingkat kelurahanUsaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan melaksanakan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan dan mengembangkan satu kelompok Kampung Organik.Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 73.805.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.373.000,-

Pada tahun 2012 sasaran tersebut memperoleh nilai 100,00% dan dapat dikategorikan sangat berhasil diukur dari sampah yang terkelola dan kelompok Kampung Organik yang sudah terbentuk dan berjalan.

Sasaran Kelima :

Terwujudnya kegiatan PAUD yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadaiUsaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan melaksanakan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana PAUD. Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,-

Pada tahun 2013 sasaran tersebut memperoleh nilai 100,00% dan dapat dikategorikan sangat berhasil diukur dari jumlah sarana prasarana yang terbeli dan di distribusikan ke 9 pos PAUD di Kelurahan Panjang.

Sasaran Keenam :

Terwujudnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsaUsaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan mewujudkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsaPada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 4.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.750.000,-

Pada tahun 2013 sasaran tersebut memperoleh nilai 100,00% dan dapat dikategorikan sangat berhasil dengan terlaksananya kegiatan malam tirakatan dan uang pembinaan untuk pembantu pencatat nikah.

Sasaran Ketujuh :

Terwujudnya lingkungan yang kondusif (ketentraman dan ketertiban) di masyarakat.

Usaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketenteraman dan ketertiban melalui kegiatan pelatihan untuk anggota Satlinmas.

Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,-

Pada tahun 2013 sasaran tersebut memperoleh nilai 100,00% dan dapat dikategorikan sangat berhasil.

Sasaran Kedelapan :

Terwujudnya pengembangan rumah sehat sederhana bagi warga masyarakatUsaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan melaksanakan rehab rumah tidak layak huni.

Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 47.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.750.000,- dengan target semula 5 unit menjadi 9 unit rumah pada anggaran perubahan.

Pada tahun 2013 sasaran tersebut memperoleh nilai 100,00% dan dapat dikategorikan sangat berhasil.

Sasaran Kesembilan :

1. Terwujudnya partisipasi masyarakat melalui bulan bhakti gotong royong

2. Terwujudnya koordinasi dan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan warga

3. Terwujudnya peran serta, pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan.

Usaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan :

Melaksanakan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat Meningkatkan peran serta, pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan.

Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.000.000,-

Pada tahun 2013 sasaran tersebut memperoleh nilai 100,00% dan dapat dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran yaitu besarnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BBGRM dan terwujudnya peran aktif perempuan dalam peningkatan kualitas hidup.

Sasaran Kesepuluh :1. Terwujudnya layanan kesehatan ibu, bayi, balita, lansia2. Terwujudnya promosi kesehatan dan upaya kesehatan masyarakat

3. Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersihUsaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan meningkatkan layanan kesehatan ibu, bayi, balita, lansia melalui Posyandu Balita dan Posyandu Lansia serta kegiatan yang melibatkan Lansia.Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.500.000,-

Pada tahun 2013 sasaran tersebut memperoleh nilai 100,00% dan dapat dikategorikan sangat berhasil. Sasaran Kesebelas :

Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pengembangan kebudayaan.

Usaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi kegiatan kebudayaan.Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.000.000,-

Pada tahun 2013 sasaran tersebut memperoleh nilai 100,00% dan dapat dikategorikan sangat berhasil dengan dikirimnya kelompok seni pada acara perayaan Hari Jadi Kota Magelang. Sasaran Keduabelas :

Terwujudnya peningkatan peran serta pemuda, pengembangan dan pemasyarakatan olahraga, pendidikanUsaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi kegiatan olahraga masyarakat.Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,-

Pada tahun 2013 sasaran tersebut memperoleh nilai 100,00% dan dapat dikategorikan sangat berhasil dengan diselenggarakannya turnamen bulutangkis. 3. Misi Ketiga : Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Untuk mencapai misi ketiga tersebut, Kelurahan Panjang pada Tahun 2013 merumuskan 1 (satu) sasaran, 1 (satu) kebijakan, 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan, dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

Sasaran:

Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang memadai.

Usaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengeluarkan kebijakan sebagai berikut :

a. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;b. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pada tahun 2013 untuk pencapaian sasaran ini dianggarkan sebesar Rp. 125.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 123.636.000,-

Pada tahun 2013 sasaran tersebut memperoleh nilai 100% dan dapat dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya kondisi jalan dan kenyamanan pemakai jalan;

b. Meningkatnya kelancaran air dan kenyamanan lingkungan ;

Selama Tahun Anggaran 2013, permasalahan dan hambatan dalam peaksanaan program kegiatan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Namun demikian sudah merupakan komitmen seluruh aparat kelurahan untuk berupaya semaksimal mungkin mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Panjang selama tahun anggaran 2013 antara lain : 1. Anggaran yang memadai untuk kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh Kelurahan. Selama ini Kelurahan Panjang memiliki anggaran yang sedikit karna wilayahnya yang paling sempit diantara Kelurahan lain. Disisi lain jumlah penduduknya padat, memiliki kebutuhan pembangunan yang lebih besar dan kebutuhan operasional Kantor yang sama banyaknya dengan Kelurahan lain.

2. Personel Kelurahan diperlukan personil yang andal, disarankan agar pengisian jabatan untuk personil di kelurahan diisi oleh para pegawai yang betul-betul memahami tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama pegawai yang belum akan pensiun dalam waktu dekat. D. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD Kota Magelang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah yang ada pada Kelurahan Panjang bersumber dari retribusi pengelolaan persampahan. Pendapatan daerah secara lengkap meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);b. Dana Perimbangan;c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.2. Belanja Daerah meliputi :Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan APBD, yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Aspek pengelolaan keuangan daerah, antara lain tercermin dalam wujud pengelolaan Belanja Daerah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:

Belanja Pegawai;Gaji dan Tunjangan. Pos belanja ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya (2011-2015) ditambah acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);

Besarnya penganggaran gaji pokok dan NSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tiap tahunnya diprediksikan terjadi peningkatan /kenaikan gaji sebesar 10%.

Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; Belanja Tidak Terduga.c. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat mutu, yang jenisnya terdiri dari : Belanja Pegawai;Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa;Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Modal.Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Dalam pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

3. Pembiayaan Daerah meliputi :

a. Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri dari :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang daerah.b. Pengeluaran Pembiayaan, yang terdiri dari :

Pembentukan dana cadangan; Penyertaan modal (investasi) daerah; Pembayaran pokok utang; Penerimaan Pinjaman Daerah.c. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA).Pada tahun 2013 realisasi anggaran SKPD Kelurahan Panjang secara terperinci terlihat pada tabel berikut ini :

Berdasarkan tabel realisasi anggaran Kelurahan Panjang Tahun 2013 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2013 alokasi belanja langsung yang direncanakan sebesar Rp. 590.967.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 570.742.026,- atau 96,58%. Hal ini menunjukkan adanya penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang cukup maksimal.Untuk mengetahui anggaran dari masing-masing sasaran, program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran III.

BAB IVPENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Panjang Tahun 2013 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Berbagai rogram kegiatan selama tahun 2013 telah dilaksanakan dalam suasana wilayah yang kondusif. Hal ini merupakan kunci pokok didalam melaksanakan berbagai kegiatan. Kesimpulan dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran

2013 adalah sebagai berikut : 1. Kerjasama yang terjalin erat dengan Mespikel, koordinasi yang baik SKPD lain serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Kasie beserta staf merupakan kunci kesuksesan menuju keberhasilan menjalankan roda pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat. 2. Program dan kegiatan pembangunan, terutama kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan oleh Kelurahan Panjang dan instansi terkait di wilayah Kelurahan Panjang merupakan wujud dari aspirasi warga masyarakat dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya melalui Musrenbang. 3. Terjalinnya dukungan seluruh komponen masyarakat Kelurahan Panjang merupakan aset dalam menyelenggarakan kegiatan selama tahun 2013. Berbagai organisasi kemasyarakatan, RW/ RT, LPM, PKK, Karang Taruna diperlukan pembinaan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat Kelurahan Panjang yang adil dan sejahtera.Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran seperti yang diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan Panjang pada tahun 2013 mencapai nilai 100% atau dikategorikan berhasil.Nilai capaian kinerja Kelurahan Panjang tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata pencapaian misi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Nilai Misi

Nilai Capaian Kinerja=

MisiSecara lebih terperinci hasil dari perhitungan pencapaian kinerja SKPD Kelurahan Panjang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :Tabel 4.1

PERBANDINGAN TINGKAT PENCAPAIAN MISI KELURAHAN PANJANG

TAHUN 2012 DAN 2013NoM I S INilai Capaian Sasaran

201120122013Bertambah/berkurang

1Meningkatkan kualitas SDM dan pe-menuhan sarana prasarana pen-dukung97,89%100%100%0

2Melaksanakan kegiatan pemerintahan pelayanan masyarakat serta pem-berdayaan masyarakat di Kelurahan100%100%100%0

3Melaksanakan pemeliharaan pra-sarana dan fasilitas pelayanan umum97,89%100%100%0

Jumlah Nilai Capaian Seluruh Misi

297,30300,00300,000

Nilai Capaian Kerja

99,101001000

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Ukuran capaian kinerja pada dasarnya adalah perbandingan antara target dan realisasi. Kesenjangan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kurang tepat dalam perencanaan, pelaksanaan yang tidak optimal ataupun kejadian lain baik internal maupun eksternal.

Kebijakan dan sasaran di tahun 2013 pada dasarnya adalah melanjutkan serangkaian kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun mendatang Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing seksi di SKPD Kelurahan Panjang Kota Magelang penyusunannya harus mengacu pada Rencana Kerja (RENJA) SKPD dalam menentukan indikator kinerja (Input, output, outcome). Selain itu juga dilihat dinamika masyarakat dalam membutuhkan pelayanan dari Pemerintah Kelurahan Panjang. Sehingga indikator yang tersusun benar-benar dapat diukur sehingga indikator capaian kinerja dapat mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Magelang. Berdasarkan hasil evaluasi selama tahun 2013 terdapat beberapa hal yang menjadi saran pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang, yaitu :1. Anggaran yang memadai untuk kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh Kelurahan. Selama ini Kelurahan Panjang memiliki anggaran yang sedikit karna wilayahnya yang paling sempit diantara Kelurahan lain. Disisi lain jumlah penduduknya padat, memiliki kebutuhan pembangunan yang lebih besar dan kebutuhan operasional Kantor yang sama banyaknya dengan Kelurahan lain.2. Personel Kelurahan diperlukan personil yang andal, disarankan agar pengisian jabatan untuk personil di kelurahan diisi oleh para pegawai yang betul-betul memahami tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama pegawai yang belum akan pensiun dalam waktu dekat. C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN LANGKAH ANTISIPASIF

Beberapa permasalahan/tantangan yang muncul terkait dengan akuntabilitas kinerja dapat dikaji sebagai berikut :

1. Tuntutan masyarakat akan pemenuhan pelayanan publik yang makin berkualitas serta peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur yang akuntabel. Diperlukan adanya pembenahan secara internal dan eksternal baik itu kualitas SDM, sarana dan prasarana kantor serta perlu adanya standar pelayanan publik.2. Indikator kinerja output dan outcome sebagian besar sulit diukur dan di evaluasi karena kurangnya pemahaman dan keterbatasan SKPD dalam melakukan pengkajian dan kapasitas yang ada belum sepadan dengan kebutuhan pemenuhan beban kerja. Hal ini membuat penyelesaian setiap tanggung jawab administratif terkesan terburu-buru dan kurang direncanakan dengan matang.

Kepala Kelurahan

Sekretariat

Seksi

Trantib

Seksi Pembangunan

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok Jabatan Fungsional

REALISASI

X 100 %

TARGET

TARGET - ( REALISASI TARGET )

X 100 %

TARGET

91