lakip pemko psp 2014

Laporan Kinerja Tahun 2014

Pemerintah Kota Padangsidimpuan Halaman i

Alhamdulillah, Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kota

Padangsidimpuan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun

2014 dalam rangka upaya mewujudkan penyelenggaraan tata

kepemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Adapun penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2014 berpedoman kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2014

merupakan sarana pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah

tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta

pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota

Padangsidimpuan; yang didasarkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan

RPJMD 2013-2017. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah

Kota Padangsidimpuan untuk Tahun 2014 tidak terlepas dari kerjasama

yang baik para stakeholders – pihak legislatif sebagai mitra dalam fungsi

kontrol, perencanaan dan pengawasan; pihak eksekutif sebagai perencana

dan penyelenggara kegiatan pembangunan; dan publik (masyarakat dan

pihak swasta) selaku penerima manfaat kegiatan pembangunan.

KATA PENGANTAR


Pemerintah Kota Padangsidimpuan Halaman ii

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat dipergunakan sebagai

bahan tambahan masukan untuk terus melakukan perbaikan dan penataan

dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan

dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Padangsidimpuan, Maret 2015

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP.M.Si


Pemerintah Kota Padangsidimpuan Halaman iii

KATA PENGANTAR.................................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................................. iii

IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN........................................................................ I-1

1.1. LATAR BELAKANG.......................................................... I-1

1.2. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH.......................... I-5

1.2.1. KEWENANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN........ I-7

1.3. STRUKTUR ORGANISASI................................................. I-9

1.4. KONDISI KOTA PADANGSIDIMPUAN............................... I-10

1.4.1. LETAK GEOGRAFIS............................................ I-10

1.4.2. TOFOGRAFI....................................................... I-12

1.4.3. IKLIM DAN HIDROLOGI..................................... I-13

1.4.4. PEREKONOMIAN................................................ I-14

1.4.4.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO I-14

1.4.4.2. PERTUMBUHAN EKONOMI................. I-14

1.4.4.3. STRUKTUR PEREKONOMIAN ............. I-16

1.4.4.4. PDRB PER KAPITA............................... I-19

1.4.4.5. INFLASI............................................... I-20

1.4.5. KEUANGAN DAERAH......................................... I-21

1.4.6. SOSIAL BUDAYA................................................ I-23

1.4.6.1. JUMLAH PENDUDUK.......................... I-23

1.4.6.2. TENAGA KERJA.................................. I-25

1.4.6.3. KESEHATAN........................................ I-26

1.4.6.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA..... I-27

1.4.7. ASPEK STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA

PADANGSIDIMPUAN..........................................

I-28

1.4.8. ISU STRATEGIS................................................. I-30

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.............................................. I-30

DAFTAR ISI


Pemerintah Kota Padangsidimpuan Halaman iv

BAB II PERENCANAAN KINERJA......................................................... II-1

2.1. RENCANA STARTEGIS.................................................... II-1

2.1.1. VISI DAN MISI KOTA PADANGSIDIMPUAN......... II-2

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN..................................... II-5

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA.......................................... II-7

2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN........................................... II-27

2.4. PENETAPAN KINERJA KOTA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2014...................................................................

II-37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA........................................................ III-1

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..................................... III-2

B. REALISASI ANGGARAN................................................... III-149

BAB IV PENUTUP................................................................................. IV-1

LAMPIRAN


Pemerintah Kota Padangsidimpuan Halaman v

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban

untuk menjelaskan kinerjanya kepada publik. Oleh karena itu, dalam

rangka pertanggungjawaban Pemerintah Kota Padangsidimpuan kepada

publik serta untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang

berdaya guna, transparan dan bertanggung jawab, maka disusunlah Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2014 merupakan tahun kedua dari pencapaian sasaran RPJMD

2013 – 2017. Sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,

terdapat program/kegiatan yang bertambah bahkan ada yang berkurang

untuk mengakomodir seluruh sasaran RPJMD dan pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Selama Tahun 2014, Pemerintah Kota Padangsidimpuan menetapkan

sebanyak 19 sasaran strategis dengan sebanyak 167 indikator kinerja yang

ingin dicapai. Berdasarkan hasil rata-rata pencapaian kinerja sebesar

79,88 % yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan pada SKPD

terkait, maka kinerja Pemerintah Kota Padangsidimpuan dapat dikategorikan

Berhasil.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan akan terus berupaya melakukan

perbaikan, langkah konstruktif dan konkrit sehingga penyelenggaraan

pemerintahan yang efisien, efektif, produktif dan transparan dapat dicapai.

IKHTISAR EKSEKUTIF


Pemerintah Kota Padangsidimpuan Halaman I- 1

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja didefenisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi

organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara

periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali,

alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good government. Good

government yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan

pelayanan publik. Agar “good government” dapat menjadi kenyataan dan

berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua

pihak yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Good government

yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional

serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan

konsep good government pada penyelenggaraan kekuasaan pemerintah

negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good government merupakan prasyarat utama untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita

bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

BAB I PENDAHULUAN



berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab serta bebas KKN.

Konsep dasar akuntabilitas kinerja didasarkan pada klasifikasi

responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang

bertujuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tiap bagian.

Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab

atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep

inilah yang membedakan adanya program dan kegiatan yang terkendali

dengan program dan kegiatan yang tidak terkendali. Program dan Kegiatan

yang terkendali merupakan program dan kegiatan yang secara nyata dapat

dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, program dan

kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai

hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam hal ini,

pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

terjadi dengan kinerja yang diharapkan untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis dalam Dokumen Penetapan Kinerja.

Dengan melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis

terhadap pengukuran kinerja maka dokumen Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2014 sebagai laporan capaian

kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah terukur

dan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan

Tahun 2014 dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang melandasi, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Padangsidimpuan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;


tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;


tentang Organisasi Perangkat Daerah;


tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis,

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kota padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah Kota Padangsidimpuan;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan

Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota

Padangsidimpuan;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota

Padangsidimpuan;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada

Kota Padangsidimpuan;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kota

Padangsidimpuan;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Padangsidimpuan;


tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Padangsidimpuannomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidimpuan;


tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Padangsidimpuan;



23. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah

(RPJMD) Kota padangsidimpuan Tahun 2013 – 2017;

24. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37 Tahun 2013

tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota

Padangsidimpuan.

1.2. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan terdiri atas urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan

pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat sedangkan urusan pemerintahan konkuren

merupakan urusan Pemerintahan yang kewenangannya dibagi antara

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan

Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang

berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Urusan

Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f. sosial.



Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar, meliputi:

a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c. pangan;

d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. perhubungan;

j. komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

o. persandian;

p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

a. kelautan dan perikanan;

b. pariwisata;

c. pertanian;

d. kehutanan;

e. energi dan sumber daya mineral;

f. perdagangan;

g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.



1.2.1. KEWENANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai prinsip dasar otonomi

daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakatnya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran

serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan sebagai suatu daerah

otonom disamping memiliki hak dan kewajiban juga memiliki wewenang

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat Kota Padangsidimpuan. Urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan sesuai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor

01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota

Padangsidimpuan terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan

pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan meliputi :

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Pekerjaan Umum;

d. Perumahan;

e. Penataan Ruang;

f. Perencanaan Pembangunan;

g. Perhubungan;

h. Lingkungan Hidup;

i. Pertanahan;

j. Kependudukan Dan Catatan Sipil;

k. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

l. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;

m. Sosial;



n. Ketenagakerjaan;

o. Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

p. Penanaman Modal;

q. Kebudayaan;

r. Kepemudaan Dan Olahraga;

s. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian;

u. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

v. Statistik;

w. Kearsipan;

x. Perpustakaan;

y. Komunikasi Dan Informatika;

z. Pertanian Dan Ketahanan Pangan;

Sedang urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan

potensi unggulan daerah Kota Padangsidimpuan yang meliputi urusan :

a. Kelautan dan Perikanan;

b. Pertanian;

c. Kehutanan;

d. Energi dan Sumber Daya Mineral;

e. Pariwisata;

f. Industri;

g. Perdagangan; dan

h. Ketransmigrasian.



1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk membantu Kepala Daerah dalam meyelenggaraka pemerintah maka

dibentuklah perangkat daerah Kota Padangsidimpuan. Adapun organisasi perangkat

daerah yang direstrukturisasi melalui PERDA sampai tahun 2014 tersebut, yaitu :

1. Walikota dan Wakil Walikota;

2. Sekretaris Daerah;

3. Asisten yang meliputi: bidang pemerintahan, bidang perekonomian dan

pembangunan, bidang administrasi umum;

4. BAPPEDA sebagai unsur perencanaan;

5. Inspektorat sebagai unsur pengawas;

6. Dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah terdiri dari 11

(sebelas) dinas yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan; Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; Dinas Koperasi; UKM,

Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Daerah; Dinas Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika; Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan

Kebakaran; Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Kependudukan dan Catatatan Sipil.

7. Lembaga Teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas KDH meliputi 6

(enam) badan, 2 (tiga) kantor dan satu rumah sakit umum yang terdiri dari

Badan Kepegawaian; Badan Pemberdayaan Masyarakat; Badan Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian; Badan Penanggulangan

Bencana; Badan Lingkungan hidup; Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan

Perlindungan Masyarakat; Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Rumah

Sakit Umum Kota Padangsidimpuan.

8. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga lain pelaksana Undang-

undang;

9. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan DPRD;



10. 6 (enam) Kecamatan yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh)

Kelurahan dan 42 (empat puluh dua) Desa.

1.4. KONDISI KOTA PADANGSIDIMPUAN

1.4.1. LETAK GEOGRAFIS

Kota Padangsidimpuan terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara ,

dengan jarak sekitar 432 km dari kota Medan sebagai Ibu kota Provinsi

Sumatera Utara yang berada di antara 99º13’00” s/d 99º20’00” Bujur

Timur dan 01 º8’00” s/d 01 º28’00” Lintang Utara. Berada pada

ketinggian 260 m – 1.100 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-

rata 22,5º – 24º C.

Kota Padangsidimpuan secara administratif berbatasan dengan daerah

kabupaten / kota lainnya yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat

(Kabupaten Tapanuli Selatan);

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola


3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan


4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur

(Kabupaten Tapanuli Selatan).



Gambar 1.1

Peta Wilayah Administrasi Kota Padangsidimpuan

Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan mencapai 146,85 km 2 , terdiri

dari 6 kecamatan, 42 Desa, 37 Kelurahan dan 265 lingkungan /desa (BPS

Kota Padangsidimpuan, 2014), sedangkan menurut Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Padangsidimpuan tahun 2013-2033, luas wilayah Kota

Padangsidimpuan adalah 15.930,82 Ha .



Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan

NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN

LUAS WILAYAH

(KM2)

KELURAHAN DESA JUMLAH BPS RTRW

[1] [2] [4] [5] [6] [7] [8]

1 Padangsidimpuan Tenggara 2 16 18 27,69 37,70

2 Padangsidimpuan Selatan 12 - 12 15,81 19,26

3 Padangsidimpuan Batunadua 2 13 15 38,74 41,81

4 Padangsidimpuan Utara 16 - 16 14,09 14,97

5 Padangsidimpuan Hutaimbaru 5 5 10 22,34 22,64

6 Padangsidimpuan Angkola Julu - 8 8 28,18 22,90

JUMLAH 37 42 79 146,85 159,31

Sumber : - Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2014

- RTRW Kota Padangsidimpuan 2013-2033

1.4.2. TOPOGRAFI

Kondisi fisik Topografi, Hidrologi dan Klimatologi Kota

Padangsidimpuan sangat beragam mulai dari datar, bergelombang hingga

curam. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Wilayah yang relatif datar hingga landai dengan kemiringan lereng

berkisar 0-8 % terdapat seluas ± 4.915,70 Ha atau 33 % dari luas total

wilayah Kota. Wilayah ini pada umumnya terdapat pada bagian tengah

Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan

Selatan.

B. Wilayah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 8 –

15% terdapat 2.706,56 Ha atau 18 % dari luas total Wilayah Kota,

yang terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

C. Wilayah yang curam dengan kemiringan lereng berkisar antara 15 –

25% terdapat 3 .174,76 Ha atau 22 % dari luas total Wilayah Kota,

yang terdapat pada bagian Utara Kota, seperti Kecamatan

Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Padangsidimpuan Angkola Julu.



D. Wilayah yang sangat curam dengan kemiringan 25 – 40 % terdapat

seluas 2.424 Ha atau 17 % dari luas total Kota. Daerah ini umumnya

terdapat pada bagian Timur dan Selatan Kota, seperti Kecamatan

Padangsidimpuan Batunadua dan Padangsidimpuan Tenggara.

E. Wilayah yang terjal dengan kemiringan di atas 40 % terdapat

seluas 1.464,66 Ha atau 10 % dari luas total Wilayah Kota. Daerah ini

merupakan gunung – gunung yang terdapat pada pinggiran dan tengah

Kota.

1.4.3. IKLIM DAN HIDROLOGI

Kota Padangsidimpuan terletak dekat garis khatulistiwa sehingga daerah

ini beriklim tropis. Secara umum, Kota Padangsidimpuan memiliki iklim yang

sedang dengan suhu berkisar 22,5° C sampai dengan 24° C. Sebagaimana

Kabupaten/Kota lainnya, Kota Padangsidimpuan mempunyai dua musim, yaitu

musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada

Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus, sedangkan musim penghujan

terjadi pada Bulan September sampai dengan Bulan Pebruari, diantara kedua

musim itu diselingi oleh musim pancaroba (BPS Kota Padangsidimpuan,

Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2012).

Disamping itu di Kota Padangsidimpuan terdapat 11 (sebelas) sungai dan

anak sungai yang tergolong sedang. Masyarakat di Kota Padangsidimpuan

masih banyak yang menggunakan sungai-sungai tersebut sebagai pemenuhan

kebutuhan air bersih sehari-hari, selain itu digunakan juga untuk pengairan

sawah dan perikanan, yaitu :

Sungai Batang Angkola, dengan panjang 25 Km, Sungai Batang

Kumal, dengan panjang 11 Km, Sungai Batang Ayumi, dengan panjang

16 Km, Sungai Batang Aek Rokkare, dengan panjang 5 Km.

Sungai Aek Sipogas, dengan panjang 6 Km, Sungai Aek Tolping,



dengan panjang 3 Km, Sungai Aek Silangkitang, dengan panjang 2

Km, Sungai Aek Ratta, dengan panjang 4 Km, Sungai Aek Silandit,

dengan panjang 3 Km, Sungai Aek Tuhul, dengan panjang 4 Km,

Sungai Aek Mompang, dengan panjang 6 Km.

1.4.4. PEREKONOMIAN

1.4.4.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB Kota Padangsidimpuan pada tahun 2013 menurut harga berlaku

mencapai Rp. 2,87 trilyun, sedangkan menurut harga konstan sebesar Rp

1,12 trilyun.

Tabel 1.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padangsidimpuan

Tahun 2013-2014 (Jutaan Rupiah)

No PDRB 2012 2013*

1. Atas Dasar Harga Berlaku 2.561.638,52 2.866.371,87

2. Atas Dasar Harga Konstan 1.052.825,51 1.118.065,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan.

Keterangan: *) = angka sementara

1.4.4.2. PERTUMBUHAN EKONOMI

Angka pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan nilai PDRB atas

dasar harga konstan 2000, sehingga pengaruh perubahan harga (inflasi)

sudah dihilangkan. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kota

Padangsidimpuan mencapai 6,20%, mengalami perlambatan jika

dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 6,23%.



Sumber: BPS Kota Padangsidimpuan

Sektor – sektor yang mengalami perlambatan pada tahun 2013 adalah

sektor pertanian yang tumbuh 4,39 persen lebih rendah dari tahun 2012 yang

mencapai 4,63 persen, sektor listrik, gas dan air bersih dari pencapaian 3,52

persen pada tahun 2012 menjadi 3,30 persen, sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan dari 11,62 persen pada tahun 2012 menjadi 10,85 persen pada

tahun 2013, serta sektor jasa – jasa dari pencapaian 5,76 persen pada tahun

2012 menjadi 5,55 persen.

Sektor – sektor perekonomian yang berhasil mencapai pertumbuhan

lebih tinggi dari tahun 2012 adalah sektor pertambangan dan penggalian yang

tumbuh dari 3,10 persen pada tahun 2012 menjadi 3,11 persen, sektor

bangunan dari 9,72 persen menjadi 9,83 persen, sektor perdagangan, hotel,

restoran dari 4,66 persen menjadi 5,02 persen dan sektor pengangkutan dan

komunikasi dari 6,89 persen menjadi 6,91 persen. Sementara itu, sektor

industri pengolahan masih mencapai pertumbuhan sebesar 3,35 persen.

Kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga dialami Provinsi

Sumatera Utara yang pada tahun 2012 mencapai 6,22% sementara pada tahun 2013

hanya sebesar 6,01%

5,83

5,81

5,88

6,23

6,20

5,60

5,70

5,80

5,90

6,00

6,10

6,20

6,30

2009 2010 2011 2012 2013

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan

Tahun 2009-2013



Grafik. 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan dan Sumatera Utara

Tahun 2009-2013


Dari grafik diatas dapat kita lihat laju pertumbuhan ekonomi Kota

Padangsidimpuan dari tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi dan selama dua

tahun terakhir angka pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan lebih tinggi

dibanding Provinsi Sumatera Utara.

1.4.4.3. STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH

Struktur perekonomian di suatu daerah menunjukkan besarnya peran

masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Peranan atau

kontribusi sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah PDRB dinyatakan dalam

persentase. Hal tersebut manggambarkan ketergantungan daerah terhadap

kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

5,83 5,81 5,88 6,23 6,2

5,07

6,42 6,63 6,22 6,01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2009 2010 2011 2012 2013

Padangsidimpuan Sumatera Utara




Berdasarkan besarnya peranan dalam pembentukan PDRB, maka dapat

diketahui kalau sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan leading sektor

dalam perekonomian di Kota Padangsidimpuan. Pada tahun tahun 2013, sektor

tersebut berperan sebesar 22,61%; Sektor kedua yang cukup besar peranannya

adalah sektor jasa-jasa yaitu sebesar 18,97%; kemudian diikuti oleh sektor pertanian

sebesar 15,66%; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 12,7%;

Sektor pengangkutan dan Komunikasi sebesar 11,91%; dan sektor industri

pengolahan sebesar 11,76%. Beberapa sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang

berperan lebih dari 10% dalam perekonomian Kota Padangsidimpuan. Sedangkan

sektor-sektor yang peranannya dibawah 10% adalah sektor bangunan sebesar

5,49%; sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,56%; serta yang paling kecil adalah

sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,34%.

Pertanian; 15,66

Pertambangan dan Penggalian;

0,34

Industri Pengolahan; 11,76

Listrik, Gas dan Air Bersih; 0,56

Bangunan; 5,49

Perdagangan, hotel dan

restoran; 22,61

Pengangkutan dan komunikasi; 11,91

Keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan; 12,7

Jasa-jasa; 18,97

Grafik 1.3 Struktur Ekonomi Kota Padangsidimpuan

Tahun 2013



Tabel 1.3

Struktur Ekonomi menurut Lapangan Usaha dan Sektor Utama ADH Berlaku

Tahun 2009-2013 (persen)

Lapangan Usaha/Sektor Utama TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6

Sektor Primer 16,43 16,50 16,16 16,21 16,00

Pertanian 16,10 16,15 15,82 15,87 15,66

Pertambangan dan Penggalian 0,33 0,35 0,34 0,34 0,34

Sektor Sekunder 17,51 17,45 17,53 17,61 17,81

Industri Pengolahan 11,87 11,78 11,78 11,80 11,76

Listrik, Gas dan Air Bersih 0,66 0,63 0,61 0,59 0,56

Bangunan 4,98 5,04 5,14 5,22 5,49

Sektor Tersier 66,06 66,05 66,31 66,18 66,19

Perdagangan, hotel dan restoran 23,09 22,80 22,83 22,74 22,61

Pengangkutan dan komunikasi 12,59 12,21 11,91 11,93 11,91

Keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan 11,67 11,84 12,22 12,49 12,70

Jasa-jasa 18,71 19,20 19,35 19,02 18,97

Jumlah 100 100 100 100 100


Apabila dilihat secara makro dimana sektor ekonomi tersebut di bagi menjadi 3

(tiga) kelompok besar yaitu, sektor primer, sekunder, dan tersier maka kontribusi

sektor primer pada tahun 2013 sebesar 16% menurun jika dibandingkan tahun 2009

yang mencapai 16,43%. Sedangkan kontribusi sektor sekunder pada tahun 2013

sebesar 17,81% lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 17,51%.

Kontribusi sektor tersier merupakan yang terbesar bila dibandingkan dengan dua

sektor yang lain. Sektor ini memberi kontribusi sebesar 66,19% pada tahun 2013

lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 66,06%.



1.4.4.4. PDRB PER KAPITA

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap

penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi selama satu tahun. Indikator ini

dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat

walaupun parameter ini belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai ukuran tingkat

kesejahteraan di suatu daerah.

Tabel 1.3 PDRB Perkapita Kota Padangsidimpuan

Tahun 2011 – 2013 (Rupiah)

NO URAIAN 2011 2012r) 2013 *)

1 PDRB per Kapita ADHB 11.416.507 12.834.953 14.109.915

2 PDRB per Kapita ADHK 5.054.245 5.257.126 5.503.751

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

Selama kurun waktu 2011-2013, PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku maupun

PDRB atas dasar harga konstan 2000 Kota Padangsidimpuan selalu mengalami peningkatan.

Pada tahun 2011PDRB per kapita atas dasar harga berlaku hanya sebesar 11,42 juta rupiah per

kapita atau 952 ribu rupiah per bulan tiap orang, meningkat menjadi 12,83 juta rupiah per

kapita atau 1,07 juta rupiah per bulan tiap orang pada tahun 2012. Pada tahun 2013 kembali

mengalami peningkatan menjadi 14,11 juta rupiah per kapita atau 1,18 juta rupiah per bulan

tiap orang.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2011 sebesar 5,05 juta

rupiah per kapita atau 421 ribu rupiah per bulan tiap orang, meningkat menjadi 5,26 juta rupiah

per kapita atau 438 ribu rupiah per bulan tiap orang pada tahun 2012. Pada tahun 2013 juga

meningkat menjadi 5,5 juta rupiah per kapita atau 459 ribu rupiah per bulan tiap orang.



1.4.4.5. INFLASI

Salah satu faktor makro ekonomi yang berada di luar kemampuan Pemerintah adalah

menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi. Tingkat inflasi di Kota Padangsidimpuan

selama periode 2010 - 2014 mengalami fluktuasi (turun naik).

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

Perkembangan inflasi di Kota Padangsidimpuan selama periode tahun 2010-2014

mengalami fluktasi naik turun karena dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi

maupun non ekonomi, mekanisme pasar dan kebijakan Pemerintah Pusat. Tingkat inflasi pada

tahun tahun 2010 adalah sebesar 7,42%, kemudian menurun pada tahun 2011 menjadi

4,66%, dan pada tahun 2012 terjadi penurunan lagi menjadi 3,54%. Pada tahun 2013 tingkat

inflasi Kota Padangisidimpuan mengalami peningkatan menjadi 7,82% dan pada tahun 2014

menurun lagi menjadi 7,38%.

7,42

4,66

3,54

7,82

7,38

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010 2011 2012 2013 2014

Grafik 1.4 Laju Inflasi Kota Padangsidimpuan

Tahun 2010-2014



Tabel 1.4 Tingkat Inflasi Kota , Sumatera Utara dan Nasional

Tahun 2010-2014

Kota 2010 2011 2012 2013 2014

Medan 7,65 3,54 3,79 10,09 8,24

Pematangsiantar 9,68 4,25 4,73 12,02 7,94

Sibolga 11,83 3,71 3,3 10,08 8,36

Padangsidimpuan 7,42 4,66 3,54 7,82 7,38

Sumatera Utara 8 3,67 3,86 10,18 8,17

Nasional 6,96 3,79 4,3 8,38 8,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota terpilih untuk

penentuan angka inflasi nasional sebanyak 82 kota di seluruh Indonesia. Hal

ini sangat wajar jika kita amati tabel di atas dimana tingkat inflasi kota

padangsidimpuan merupakan yang terendah dibanding beberapa kota di

sumatera utara dan juga nasional untuk beberapa tahun terakhir. Untuk

tahun 2013 angka inflasi kota padangsidimpuan sebesar 7,82% menjadi yang

terendah dibanding beberapa kota di sumatera utara. Angka ini juga lebih

rendah dari angka inflasi sumatera utara yang mencapai 10,18% dan angka

inflasi nasional sebesar 8,38%. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2014

dimana angka inflasi kota padangsidimpuan yang mencapai 7,38% masih

lebih rendah dibanding angka inflasi sumatera utara sebesar 8,17% dan

nasional sebesara 8,36%.

1.4.5. KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan Kota Padangsidimpuan, di samping faktor

sumber daya manusia, membutuhkan pembiayaan yang relatif besar,

terlebih dengan diberlakukannya desentralisasi dimana sebagian besar

kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada



pemerintah daerah tersebut, diperlukan sumber-sumber penerimaan daerah

untuk membiayai penyelenggaraan urusan daerah tersebut.

Adapun perkembangan pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Padangsidimpuan untuk kurun waktu 2012 – 2014 dapat dilihat pada Tabel

1.5.

Tabel 1.5

Realisasi Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 - 2014

NO URAIAN REALISASI (Rp.)

TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014

5 6 7

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN

ASLI DAERAH 23.682.308.246 35.018.175.219 55.026.754.620

1.2 PENDAPATAN

TRANSFER 476.081.734.848 562.901.909.267 529.829.543.764

1.3 LAIN-LAIN

PENDAPATAN

YANG SAH

40.704.324.777 27.858.448.000 116.420.452.123

JUMLAH PENDAPATAN 540.468.367.871 625.778.532.486 701.276.750.507

2 BELANJA

2.1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG 329.784.083.000 353.555.957.949 386.984.173.121

2.2 BELANJA

LANGSUNG 197.461.987.000 261.343.540.150 280.112.335.945

JUMLAH BELANJA 527.246.070.030 614.899.498.099 667.096.509.066

Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah Kota Padangsidimpuan



191.531 193.322

198.809

204.615 206.496

170.000

175.000

180.000

185.000

190.000

195.000

200.000

205.000

210.000

2010 2011 2012 2013 2014

J

i

w

a

Tahun

Grafik 1.5. Pertumbuhan Penduduk Kota Padangsidimpuan

Tahun 2010 - 2014

Perkembangan pendapatan Kota Padangsidimpuan selama kurun

waktu 2012 – 2014 memperlihatkan kecenderungan yang meningkat,

mencapai sebesar Rp 540,47 Milyar di tahun 2012 meningkat menjadi Rp

625,79 Milyar di tahun 2013 dan terus meningkat pada tahun 2014 menjadi

Rp. 701,28 Milyar. Adapun belanja daerah Kota Padangsidimpuan juga

cenderung mengalami peningkatan mengikuti peningkatan pendapatan

daerah. Di Tahun 2012, jumlah belanja daerah kota Padangsidimpuan

sebesar Rp 527,25 Milyar meningkat menjadi Rp 614,90 Milyar di tahun

2013 dan terus meningkat hingga sebesar Rp 667,10 Milyar di Tahun 2014.

1.4.6. SOSIAL BUDAYA

1.4.6.1. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan berdasarkan data BPS

tahun 2013 sebesar 204.615 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk

Kota Padangsidimpuan sebesar 1,45% jumlah penduduk Kota

Padangsidimpuan pada akhir tahun 2014 diperkirakan sebesar 206.496

jiwa. Penduduk Kota Padangsidimpuan merupakan kota dengan didominasi

oleh etnis Batak, dengan persentase agama yang dianut yang terbesar adalah

agama Islam.

Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan



Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan tahun 2014 yang tercatat pada

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebesar 223.701 jiwa yang terdiri

dari 111.890 jiwa adalah laki-laki dan 111.811 jiwa perempuan. Besaran jumlah

ini berdasarkan data penduduk yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK), Akta

Kelahiran, Akta Kematian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tabel 1.6

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Tingkat Kecamatan Tahun 2014

KECAMATAN

Jenis Kelamin Jumlah

Pen-

duduk

Sex

ratio

(%)

Laki - laki Perempuan

Jumlah % Jumlah %

PADANGSIDIMPUAN UTARA 33.337 49,77 33.639 50,22 66.976 99,10

PADANGSIDIMPUAN SELATAN 37.005 50,17 36.757 49,83 73.762 100,67

PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA 12.256 50,20 12.154 49,79 24.410 100,64

PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU 8.994 49,77 9.074 50,22 18.068 100,84

PADANGSIDIMPUAN TENGGARA 16.399 50,02 16.383 49,97 32.782 100,09

PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA

JULU 3.899 50,61 3.804 49,38 7.703 102,49

JUMLAH 111.890 50,01 111.811 49,98 223.701 100.07

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan

Potensi penduduk tersebut diharapkan mampu memiliki daya dukung

untuk pelaksanaan program dalam pembangunan yang ditujukan untuk

upaya pencapaian visi dan misi Kota Padangsidimpuan, program dan

kegiatan prioritas pada setiap bidang atau sektor pembangunan, diharapkan

mampu mencerminkan adanya kesatuan pembangunan antara aspek

pemerintahan dan agama, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek tata

ruang dan infrastruktur Kota Padangsidimpuan.



1.4.6.2. TENAGA KERJA

Jumlah tenaga kerja di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2014

didasarkan pada hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus

sebesar 141.151 jiwa yang terdiri atas 99.131 jiwa angkatan kerja dan 42.020

jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada

tahun 2014 mencapai 70,23 persen, meningkat dari keadaaan tahun 2013 yang

mencapai 65,02 persen.

Kinerja perekonomian yang membaik dalam 3 tahun terakhir memberi

pengaruh positif bagi penurunan tingkat pengangguran di Kota

Padangsidimpuan. Pada tahun 2014 tingkat Pengangguran Terbuka mencapai

6,29 persen, menurun dari tahun 2013 yang mencapai 6,80 persen.

Upah minimum Kota Padangsidimpuan naik dari Tahun 2013 sebesar Rp

1.378.000 menjadi sebesar Rp 1.530.000 pada Tahun 2014. Pada tahun 2014

jumlah penduduk yang bekerja mencapai 92.893 jiwa dan dilihat dari sektor

lapangan kerja, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling banyak

digeluti oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan dimana persentase penduduk

yang bekerja di sektor ini sebesar 29,54 persen. Disusul oleh penduduk yang

bekerja disektor jasa – jasa sebesar 26,92 persen, sektor pertanian sebesar 21,86

persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,22 persen dan sektor

industri pengolahan sebesar 6,76 persen. Sedangkan sektor perekonomian

lainnya masing – masing dibawah 5 persen.



Tabel 1.7

Statistik Ketenagakerjaan Padangsidimpuan

Uraian 2011 2012

2013

2014

TPAK (%) 69,45 73,41 65,02 70,23

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,81 9,10 6,80 6,29

Bekerja (%) 91,19 90,90 81,29 93,70

UMK (000) 1.074 1.200 1.378 1.530

% Penduduk bekerja menurut sektor lapangan usaha :

Pertanian 23,10 22,01 21,53 21,86

Industri 3,97 8,22 4,61 6,76

Perdagangan 30,88 33,03 32,61 29,54

Jasa-jasa 24,94 22,54 24,7 26,92

Lainnya 17,11 14,20 16,55 14,92

Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan

1.4.6.3. KESEHATAN

Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator rata-rata

usia harapan hidup penduduk, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup,

angka kematian ibu melahirkan, dan status gizi masyarakat.

Pada tahun 2013, rata-rata usia harapan hidup sebesar 69,89 tahun,

lebih rendah jika dibanding usia harapan hidup tingkat nasional sebesar 70,07

tahun.



Angka Kematian Bayi (AKB) dapat diturunkan dari 34 per 1000

kelahiran hidup pada tahun 2013 menjadi sebesar 16 per 1000 kelahiran

hidup Pada tahun 2014. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 7 per 100.000

kelahiran hidup pada tahun 2013 dapat dipertahankan sebesar 7 per 100.000

kelahiran hidup pada tahun 2014. Untuk status cakupan balita gizi buruk sudah

ditangani 100% jumlahnya 10 orang pada tahun 2014.

1.4.6.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan dianalisis dan

dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dilihat dari pertumbuhan

ekonominya.Pembangunan diharapkan dapat membentuk manusia yang

berharga dan diakui kemanusiaanya.Tujuan utama dari pembangunan

manusia, yaitu untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia.

Pembangunan manusia dalam dimensi ekonomi, pendidikan dan sosial

yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat menjadi

indikasi perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidimpuan

dari waktu ke waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota

Padangsidimpuan selama kurun waktu Tahun 2009 – 2013 seperti dapat

dilihat pada grafik 1.6.

Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan tahun 2013

74

74,5

75

75,5

76

76,5

20092010

20112012

2013

74,77

75,21

75,58

76,04 76,31

N

i

l

a

i

Tahun

Grafik 1.6.

Realisasi Capaian IPM Kota Padangsidimpuan Tahun 2009 - 2013



Indeks Pembangunan Manusis (IPM) Kota Padangsidimpuan selama

kurun waktu 2009 – 2013 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun, yaitu dimulai dengan capaian nilai 74,77 pada tahun 2009,

meningkat menjadi 75,21 pada tahun 2010 dan pada tahun 2013 nilai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padangsidimpuan telah mencapai

angka 76,31. Sedangkan untuk tahun 2014, masih dalam proses

pengukuran.

1.4.7. ASPEK STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan tahun 2014

ditujukan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kota Padangsidimpuan yang

telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2017.

Program dan kegiatan prioritas yang terakomodir di setiap bidang atau sektor

pembangunan, diharapkan mampu mencerminkan adanya kesatuan

pembangunan antara aspek ekonomi, aspek social budaya dan aspek tata ruang

dan infrastruktur Kota Padangsidimpuan. Untuk mendukung arah kebijakan

yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi. Dalam tatanan operasional

strategi pembangunan Kota Padangsidimpuan ditempuh melalui “SEHAT MAJU

SEJAHTERA” (Program Pembangunan Kota Padangsidimpuan 2013-2017)

sebagai strategi, target,sekaligus kerangka kerja pelaksanaan pembangunan

Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017. Secara garis besar program

pembangunan Kota Padangsidimpuan dapat terangkum dalam empat aspek

yaitu :

1. Aspek Ekonomi

Strategi Pembangunan pada aspek ekonomi mencakup upaya

meningkatkan jumlah PAD, dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi

sumber-sumber pemasukan yang sudah ada, maupun dengan

menciptakan kondisi yang kondusif untuk masuknya investor ke Kota

Padangsidimpuan dan meningkatkan daya saing daerah dengan cara



menggali potensi unggulan daerah serta peningkatan kualitas sumber daya

manusia.

2. Aspek Sosial Budaya

Strategi pembangunan aspek sosial budaya mencakup upaya pemerintah

dalam memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk

dapat menjangkau dan mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas

dengan cara mendekatkan pelayanan kesehatan pada komunitas

masyarakat dengan mendirikan, memperbaiki mutu pelayanan dan sumber

daya kesehatan baik fisik maupun tenaga medik serta pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat dalam kerangka mendorong partisipasi

masyarakat dalam pelayanan kesehatan mandiri dengan cara revitalisasi

posyandu, Bidan Desa upaya berikutnya meningkatkan kualitas

pendidikan dengan cara memperbaiki sistem birokrasi pendidikan,

meningkatkan kualitas tenaga pengajar, peningkatan kesejahteraan guru,

upaya selanjutnya menekan angka pengguran, mengurangi jumlah dan

persebaran penduduk miskin.

3. Aspek Infrastruktur dan Tata Ruang

Strategi pembangunan aspek infrastruktur merupakan upaya

meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan cara

membangun, memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk

mendukung laju perkembangan sektor ekonomi dan diharapkan akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembenahan tata ruang kota

upaya yang dilakukan untuk mensinergikan potensi special kota dengan

perencanaan kebijakan pembangunan dan merespon geostrategi Kota

Padangsidimpuan sebagai kota satelit wilayah Tapanuli Bagian Selatan ke

depan, Kota Padangsidimpuan harus menjadi pusat perdagangan, pusat

pendidikan dengan pusat jasa dan industri di wilayah Tapanuli Bagian

Selatan (Tabagsel).



4. Aspek Pemerintahan

Strategi pembangunan aspek pemerintahan mencakup upaya menciptakan

tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan cara meningkatkan

kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Daerah agar mampu

menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu memberikan perlindungan

dan pelayanan serta memberdayakan segenap warga Kota

Padangsidimpuan.

1.4.8. ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2014

Sejalan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah,

terdapat permasalahan pokok sebagai isu-isu strategis yang dihadapi Kota

Padangsidimpuan dan perlu ditangani selama 2014. Isu-isu tersebut antara lain

sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;

2. Peningkatan kualitas pendidikan;

3. Optimalisasi Reformasi Birokrasi;

4. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah;

5. Pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;

6. Pembenahan infrastuktur daerah terutama jalan, terminal, dan pusat

perdagangan (pasar);

7. Penguatan ketahanan pangan;

8. Peningkatan daya saing daerah

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun

2014 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:



BAB I Pendahuluan Bab ini mengurai tentang penjelasan umum organisasi,

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi

BAB II Perencanaan

Kinerja

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian

kenerja pada tahun 2014

BAB III Akuntabilitas

Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menguraikan capaian kinerja Organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta

capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan

tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan

standar nasional ( jika ada )

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative

solusi yang telah dilakukan

6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Pernyataan Kinerja



B Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dikumen

Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup Menguraikan Kesimpulan Umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

2. Lain – lain yang dianggap perlu


Pemerintah Kota Padangsidimpuan Halaman II- 1

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun

2014, mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilatas kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman kepada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,

nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan

strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan

visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2017 merupakan Dokumen perencanaan

strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka

menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan

kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu - isu lokal,

yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana

pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat

diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan

kemampuan anggaran pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.1.1. VISI DAN MISI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana

instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara

konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu

gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Padangsidimpuan pada saat ini, tantangan dan

isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan

mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi

Pembangunan Kota Padangsidimpuan yang termuat dalam RPJMD Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013 - 2017 yaitu:

”TERWUJUDNYA KOTA PADANGSIDIMPUAN SEBAGAI

KOTA YANG SEHAT, MAJU DAN SEJAHTERA “

Pemerintahan yang amanah mengandung konsekuensi bahwa segala

bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan

harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan

memiliki pola pikir dan pola tindak yang didasarkan pada norma-norma

agama, hukum dan sosial, dengan visi tersebut diharapkan pada akhir

Tahun 2017 dapat tercapai kondisi masyarakat yang:

Sehat , adalah sehat manusianya dan juga sehat lingkungannya. Sehat

manusianya adalah suatu kondisi dimana SDM dan masyarakat Kota

Padangsidimpuan sehat secara Jasmani dan Rohani. Sehat secara jasmani

terwujud jika SDM dan masyarakat yang ada memiliki fisik/badan yang

sehat ditopang oleh kualitas asupan/gizi yang sehat , lingkungan yang

sehat ( tertata taman-taman kota yang asri ). Kebersihan Lingkungan yang

terjaga, tingkat polusi yang rendah, petugas pelayanan yang handal. Sehat



jasmani juga membutuhkan sarana dan prasarana kesehatan yang

mendukung, sehingga menjamin pelayanan kesehatan masyarakat yang

terjangkau, tenaga medis yang kredibel, jaminan kesehatan ibu dan anak

serta ibu menyusui. Sehat mental adalah suatu kondisi dimana SDM dan

masyarakat kota Padangsidimpuan mampu berkompetisi secara objektif di

segala bidang, mampu mengendalikan emosi dan memiliki standard ukuran

kinerja yang jelas. Sehat Lingkungan adalah sehat lingkungan yang

tumbuh secara kondusif antara lembaga dan antar kelompok masyarakat,

sehingga memupuk rasa kekeluargaan sesama warga kota. Sehat

Lingkungan juga bermakna pengelolaan pemerintahan Kota

Padangsidimpuan berlangsung secara good and clean government.

Maju, mempunyai makna melangkah kedepan untuk menciptakan

kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, baik pelayanan publik, sosial

ekonomi masyarakat Kota Padangsidimpuan. Kemajuan suatu daerah jika

ditinjau dari ukuran sosial dapat diukur dari kualitas sumber daya

manusianya yang semakin meningkat dan berkualitas. Tingginya kualitas

Pendidikan penduduk dapat ditandai dengan semakin menurunnya tingkat

pendidikan rendah. Meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat suatu

daerah tercermin dari berkurangnya jumlah pengangguran dan kemiskinan,

meingkatnya pendapatan rata-rata, terdistribusinya sumber – sumber

ekonomi secara maksimal, serta semakin berkembangnya sektor industri

dan jasa.

Sejahtera, mempunyai makna suatu keadaan atau kondisi kehidupan

manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola

dengan baik. Kebutuhan dasar dapat terpenuhi serta kesempatan social

bisa dimaksimalisasi. Kesejahteraan Masyarakat suatu daerah dapat dilihat

dari indikator :

1. Peningkatan Jumlah Pendapatan. Pendapatan masyarakat akan sejalan

dan sebangun dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan iklim mikro



dan menengah yang kondusif yang ditandai dengan empat pilar yakni :

pemberdayaan, permodalan, pemasaran dan perlindungan.

2. Tersebarnya Sumber – sumber Ekonomi, berkurangnya kesenjangan

sosial, dan tersedianya akses yang sama bagi seluruh lapisan

masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan sarana

ekonomi, serta menghilangnya diskriminasi dalam aspek termasuk

gender.

Misi

Untuk mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan ,

terdapat 8 (delapan) misi yang akan dilaksanakan dalam membangun

Kota Padangsidimpuan pada periode 2013– 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Memperkuat daya jangkau masyarakat untuk memperoleh

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terpadu.

2. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa

3. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur

5. Memajukan sektor pendidikan

6. Pembenahan tata ruang kota

7. Menekan angka pengangguran, mengurangi jumlah dan persebaran

penduduk miskin

8. Meningkatkan daya saing daerah.



2.1.2 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu - isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk

keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kota

Padangsidimpuan, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang

satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan Daya Jangkau masyarakat untuk memperoleh

pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan Terpadu;

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

3. Adanya Optimalisasi Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah

4. Mewujudkan Infrastruktur Daerah baik dan Terpadu baik dari sisi

kuantitas maupun dari kualitas

5. Mewujudkan Sektor Pendidikan yang Maju

6. Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Baik dan Terpadu.

7. Berkurangnya Jumlah pengangguran dan Persebaran Penduduk Miskin

secara Bertahap

8. Menguatkan Daya saing Daerah untuk mewujudkan Kesejahteraan

Masyarakat Kota Padangsidimpuan.



2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi

Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai

dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai

berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima serta mengembangkan Peran

serta Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

2. Terwujudnya Sistem pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Bermutu,

Berkualitas, Terpadu dan dapat Dijangkau Oleh Masyarakat

3. Meningkatnya animo masyarakat dalam berolahraga

4. Meningkatnya pencapaian peserta KB menjadi 67 %

5. Tercapainya TFR 2,65

6. Meningkatnya partisipasi pria dalam KB menjadi 15 %

7. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan

gender (PUG)

8. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

yang berkualitas, Sehat, dan berwibawa

9. Terwujudnya sistem dan kelembagaan yang dapat mengoptimalisasi

sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah.

10. Terciptanya situasi yang kondusif bagi masuknya investasi ke daerah

Padangsidimpuan

11. Terwujudnya Peningkatan kuantitas infrastruktur daerah

12. Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas

13. Terwujudnya sistem pendidikan, pendayagunaan, pemberdayaan tenaga

pendidikan yang berkualitas

14. Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua

15. Terwujudnya tata ruang Kota yang berbasis potensi sumberdaya lokal,

geostrategis, dan lingkungan



16. Adanya pengurangan jumlah pengangguran dan pesebaran jumlah

penduduk miskin secara bertahap

17. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul

18. Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat

19. Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

2.2 Indikator kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan

tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah menetapkan Indikator Kinerja

Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi

Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor

37/PW/2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah

Kota Padangsidimpuan. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota

Padangsidimpuan tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:



TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA

KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 - 2017

NO SASARAN RPJMD INDIKATOR

KINERJA UTAMA

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

KETE-

RANGAN

MISI 1:

MEMPERKUAT DAYA JANGKAU MASYARAKAT DALAM MENGAKSES PELAYANAN

KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERPADU.

1. Terwujudnya

Pelayanan Kesehatan

Prima serta

mengembangkan

Peran serta

Masyarakat dalam

Bidang Kesehatan

Cakupan

desa/kelurahan UCI

(Universal Child

Immunization)

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan penemuan

dan penanganan

penderita penyakit

Dinas

Kesehatan

RPJMD

a. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita penyakit

AFP pada

penduduk di

bawah 15 tahun

Dinas

Kesehatan

RPJMD

b. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita

pneumonia balita

Dinas

Kesehatan

RPJMD

c. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita pasien

baru TB BTA+

Dinas

Kesehatan

RPJMD

d. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita DBD

yang ditangani

Dinas

Kesehatan

RPJMD



e. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita diare

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan

desa/kelurahan

mengalami KLB yang

dilakukan

penyelidikan

epidemiologi < 24 jam

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan ibu hamil

K4

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan komplikasi

kebidanan yang di

tangani

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan pertolongan

oleh tenaga

Kesehatan yang

memiliki kompetensi

kebidanan

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan Pelayanan

Nifas

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan neonates

dengan komplikasi

yang ditangani

Dinas

Kesehatan

RPJMD

CakupanKunjungan

Bayi

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan Pelayanan

Anak Balita

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan Penjaringan

Kesehatan Siswa SD

dan setingkat

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan Peserta KB

aktif

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan pelayanan

gawat darurat level 1

yang harus dirujuk ke

sarana kesehatan

(RS) kab/Kota

Dinas

Kesehatan

RPJMD



Cakupan pelayanan

kesehatan dasar

masyarakat miskin

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan pemberian

makanan

pendamping ASI pada

anak 6-24 bulan

keluarga miskin

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan balita gizi

buruk mendapat

perawatan

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Cakupan desa siaga

aktif

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Persentase penduduk

yang memiliki akses

terhadap air yang

berkualitas*

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Persentase penduduk

yang menggunakan

jamban sehat

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Persentase cakupan

sarana industri

tempat pengolahan

makanan yang

memenuhi syarat*

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Persentase cakupan

tempat-tempat umum

yang memenuhi

syarat Kesehatan*

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Persentase

ketersediaan obat dan

vaksin*

Dinas

Kesehatan

RPJMD



Persentase

ketersediaan dan

mutu sumber daya

manusia Kesehatan

sesuai dengan

standar kompetensi

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Persentase

ketersediaan laporan

Puskesmas

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Persentase

ketersediaan laporan

KLB

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Persentase

pengelolaan sarana

dan prasarana

Kesehatan sesuai

standar

Dinas

Kesehatan

RPJMD

2. Terwujudnya Sistem

pelayanan Kesehatan

Masyarakat yang

Bermutu, Berkualitas,

Terpadu dan dapat

Dijangkau Oleh

Masyarakat

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas SDM

Bidang Kesehatan

Dinas

Kesehatan dan

Badan RSUD

RPJMD

Meningkatnya SPM

Bidang Kesehatan

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Persentase Jamkesda

bagi masyarakat tidak

mampu Kota

Padangsidimpuan

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Tersedianya system

pengaduan dan

pengawasan

masyarakat terhadap

program jamkesda

Dinas

Kesehatan

RPJMD

Persentase APBD

bidang Kesehatan

Dinas

Kesehatan

RPJMD

3. Meningkatnya animo

masyarakat dalam

berolahraga

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat akan

pentingnya olah raga

Dispora dan

Pariwisata

RPJMD



4. Meningkatnya

pencapaian peserta KB

menjadi 67 %

Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas SDM Tenaga

Lini Lapangan KB

Badan KB,PP

dan PA

RPJMD

Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas peran

isntitusi masyarakat

pedesaan (IMP)

Badan KB,PP

dan PA

RPJMD

5. Tercapainya TFR 2,65 Meningkatnya

Kuantitas dan

Kualitas pelayananKB

Badan KB,PP

dan PA

RPJMD

Meningkatnya

Kuantitas Pelayanan

KB di

Kelurahan/Desa

Badan KB,PP

dan PA

RPJMD

Meningkatnya

penggunaan sarana

dan prasarana

pelayan KB

Badan KB,PP

dan PA

RPJMD

6. Meningkatnya

partisipasi pria dalam

KB menjadi 15 %

Meningkatnya

Kuantitas dan

Kualitas tenaga

pelayan vasektomi

Badan KB,PP

dan PA

RPJMD

Persentase Pos-pos

KB Pria di Tiap

Kecamatan

Badan KB,PP

dan PA

RPJMD

Meningkatnya

penyebarluasan

informasi melalui

berbagai media

tentang KB Pria

Badan KB,PP

dan PA

RPJMD

7. Meningkatnya

pemahaman

masyarakat tentang

pengarusutamaan

gender (PUG)

Meningkatnya

pemahaman

masyarakat tentang

PUG

Badan KB,PP

dan PA

RPJMD



Meningkatnya peran

serta perempuan

dalam pembangunan

Badan KB,PP

dan PA

RPJMD

Meningkatnya

pemahaman

masyarakat tentang

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

Badan KB,PP

dan PA

RPJMD

MISI 2 :

MENCIPTAKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

1. Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas,

Sehat, dan berwibawa

Terlaksananya sistem

administrasi

pemerintah yang

efektif

Semua SKPD/

Unit Kerja

RPJMD

Tercapainya kinerja

yang efektif dan

efisien

Semua SKPD/

Unit Kerja

Tersedianya SDM

yang memiliki

kapabilitas dan

integritas

Semua SKPD/

Unit Kerja

Tersedianya sarana

dan prasarana

perkantoran

Semua SKPD/

Unit Kerja

Terwujudnya Job

diskription

berdasarkan struktur

organiasasi

Semua SKPD/

Unit Kerja

Tersusunya

pedomanan etika dan

budaya kerja

Semua SKPD/

Unit Kerja

Tersusunnya SOP

dan SPM

Semua SKPD/

Unit Kerja

Tersedianya data

kependudukan

Semua

Kecamatan dan

Duk Capil



Terciptanya tata

kelola tata

pemerintahan yang

baik

Semua

Kecamatan

RPJMD

Terlaksananya

pelayanan

administrasi pada

kecamatan

Semua

Kecamatan

RPJMD

Terselesaikan

persoalan-persoalan

hukum

Bagian Hukum RPJMD

Tersampaikannya

informasi produk

hukum daerah

kepada masyarakat

Bagian Hukum RPJMD

Tersedianya produk

hukum daerah sesuai

dengan kebutuhan

dan dinamika yang

berkembang di

masyarakat

Bagian Hukum RPJMD

Terlaksananya

Pengawasan dan

pembinaan pada

seluruh SKPD

Inspektorat RPJMD

Terlaksananya hasil

rekomendasi laporan

pemeriksaan

Inspektorat RPJMD

Terlaksananya SPIP Inspektorat RPJMD

Prosentase

penyelesaian tindak

lanjut hasil

pemeriksaan

Inspektorat RPJMD

Terlaksananya

kerjasama dengan

pihak lain dalam

upaya pengawasan

kinerja pemerintah

Inspektorat RPJMD



Terwujudnya

dokumen

perencanaan yang

baik dan partisipatif

yang konsisten

Bappeda RPJMD

Terlaksananya

penelitian untuk

perencanaan

pembangunan

Bappeda RPJMD

Terwujudnya

kerjasama dengan

lembaga penelitian

Bappeda RPJMD

Mermanfaatkanya

datastatistic dalam

perencanaan

pembangunan

Bappeda RPJMD

Meminimalkan

ketidaksesuaian

realisasi

keluaran/output

kegiatan dengan

target, pelaksanaan

kegiatan dengan

rencana tahapan

kegiatan,

pelaksanaan kegiatan

dengan ketentuan

yang berlaku

Bappeda RPJMD

Kebijakan dibidang

pengembangan

manajemen

kepegawaian

BKD RPJMD

Percepatan durasi

penyelesaian

Pelayanan

administrasi

kepegawaian yang

transparan, cepat dan

akuntabel

BKD RPJMD



Berfungsinya lembaga

pemberdayaan

masyarakat di

kecamatan dan

kelurahan dan desa

BPMK/ Semua

Kecamatan

RPJMD

Tersedianya tenaga

terampil dalam

menjalankan tugas ke

dinasan

BKD RPJMD

Prosentase SDM

aparatur yang

mengikuti diklat

sesuai dengan

kebutuhan

BKD RPJMD

Terpenuhinya

Standar

Kesejahteraan

Pegawai

BKD RPJMD

MISI 3 :

MENGOPTIMALISASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

1. Terwujudnya sistem

dan kelembagaan yang

dapat

mengoptimalisasi

sumber – sumber

Pendapatan Asli

Daerah.

cakupan sarana dan

prasarana pemerintah

yang sesuai standar

Dinas PPKAD RPJMD

Target PAD Dinas

Penambang

PAD

RPJMD

Penilaian audit

eksternal

Dinas PPKAD RPJMD

Cakupan BUMD

Dinas PPKAD RPJMD

Cakupan Wajib Pajak

Baru

Dinas PPKAD RPJMD

2. Terciptanya situasi

yang kondusif bagi

masuknya investasi ke

daerah

Padangsidimpuan

Cakupan Perda yang

mendukung iklim

usaha

Kantor

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

RPJMD



Cakupan sarana dan

prasarana Kota yang

mendukung iklim

usaha

Dinas

Pekerjaan

Umum

RPJMD

Cakupan Informasi

dan Promosi ekonomi

dan pariwisata

Dinas Koperasi,

UKM, Perindag

dan Pasar

Daerah; Dinas

Pora Bud Par;

Dinas

Perhubungan ,

dan Komunikasi

Informatika

RPJMD

MISI 4:

MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH

1. Terwujudnya

Peningkatan kuantitas

infrastruktur daerah.

Tersedianya jalan

yang

menghubungkan

pusat-pusat kegiatan

dalam wilayah Kota

(aksesibilitas)

Dinas

Pekerjaan

Umum

RPJMD

Tersedianya jalan

yang memudahkan

masyarakat

perindividu

melakukan

perjalanan (mobilitas)

Dinas

Pekerjaan

Umum

RPJMD

Tersedianya jalan

yang menjamin

pengguna jalan

berkendara dengan

selamat (keselamatan)

Dinas

Pekerjaan

Umum

RPJMD

Tersedianya jalan

yang menjamin

kendaraan dapat

berjalan dengan

selamat dan nyaman

(kondisi jalan)

Dinas

Pekerjaan

Umum

RPJMD



Tersedianya jalan

yang menjamin

perjalanan dapat

dilakukan sesuai

dengan kecepatan

rencana (kecepatan)

Dinas

Pekerjaan

Umum

RPJMD

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana jalan dan

jembatan

Dinas

Pekerjaan

Umum; Dinas

Perhubungan

RPJMD

Meningkatnya Sarana

Lampu Penerangan

Jalan Umum

Dinas

Kebersihan,

Pertamanan

dan Pencegahan

Kebakaran

RPJMD

Porsentase

Pemasangan Lampu

Hias

Dinas

Kebersihan,

Pertamanan

dan Pencegahan

Kebakaran

RPJMD

Tersedianya Pasar

Tradisional yang

tertata, bersih dan

layak pakai

Dinas Koperasi,

UKM, Perindag

dan Pasar

Daerah

RPJMD

Tersedianya air irigasi

untuk pertanian

rakyat pada system

irigasi yang sudah

ada

Dinas

Pekerjaan

Umum, Dinas

Pertanian

RPJMD

Meningkatkan

Kualitas Saluran

Pengairan

Dinas

Pekerjaan

Umum, Dinas

Pertanian

RPJMD

Tersedianya Saluran

Pengairan di Aliran

Persawahan

Dinas

Pekerjaan

Umum, Dinas

Pertanian

RPJMD



Tersedianya Sistem

Jaringan Drainase

skala kawasan dan

skala Kota

Dinas

Pekerjaan

Umum

RPJMD

Tersedinya Sarana

Prasarana Air Bersih

Dinas

Pekerjaan

Umum

RPJMD

Meningkatnya

Pelayanan di bidang

Pencegahan

Kebakaran

Dinas

Kebersihan,

Pertamanan

dan Pencegahan

Kebakaran

RPJMD

Meningkatnya SDM di

Bidang Pencegahan

Kebakaran

Dinas

Kebersihan,

Pertamanan dan

Pencegahan

Kebakaran

RPJMD

2. Terwujudnya

infrastruktur daerah

yang berkualitas

Meningkatnya jumlah

sarana dan prasarana

serta fasiltas lalu

lintas angkutan jalan

Dinas

perhubungan

RPJMD

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana serta

fasilitas lalu lintas

angkutan jalan

Dinas

perhubungan

RPJMD

Meningkatnya Fungsi

terminal secara

terpadu

Dinas

Perhubungan

RPJMD

Meningkatnya Fungsi

terminal menjadi

Type B

Dinas

Perhubungan

RPJMD

Meningkatnya

ketaatanterhadap

peraturan lalu lintas

Dinas

Perhubungan

RPJMD

Meningkatnya

ketertiban

penyelenggaraan

perparkiran

Dinas

Perhubungan

RPJMD



Meningkatkan

Pelayanan Sumber

Informasi Pada

Masyarakat

Dinas

Perhubungan

RPJMD

Menghasilkan

rekomendasi

pengkajian dan

penelitian Bidang

Informasi dan

Komunikasi

Dinas

Perhubungan

RPJMD

prosentase

penyediaan fasilitas

pengurangan sampah

di perkotaan

Dinas

Kebersihan,

Pertamanan

dan Pencegahan

Kebakaran

RPJMD

Tersedianya system

penanganan sampah

di perkotaan

Dinas

Kebersihan,

Pertamanan

dan Pencegahan

Kebakaran

RPJMD

Meningkatnya

Wawasan Pelaku

Kantor

LIngkungan

Hidup

RPJMD

1. Industri Besar Kantor

LIngkungan

Hidup

RPJMD

2. Industri

Menengah

Kantor

LIngkungan

Hidup

RPJMD

3. Industri Kecil Kantor

LIngkungan

Hidup

RPJMD

Meningkatnya

Wawasan Pelaku

Perdagangan dan jasa

Kantor

LIngkungan

Hidup

RPJMD

Meningkatnya

Wawasan Pelaku

Permukiman

Kantor

LIngkungan

Hidup

RPJMD



Meningkatnya

Wawasan Pelaku

Pertambangan dan

energi

Kantor

LIngkungan

Hidup

RPJMD

Meningkatnya

Wawasan Pelaku

sarana prasarana

Kantor

LIngkungan

Hidup

RPJMD

Tersedianya Akses

Informasi Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Kantor

LIngkungan

Hidup

RPJMD

Meningkatnya

pemenuhan bangunan

gedung sesuai standar

kebutuhan

Dinas Pekerjaan

Umum

RPJMD

MISI 5 :

MEMAJUKAN SEKTOR PENDIDIKAN

1. Terwujudnya sistem

pendidikan,

pendayagunaan,

pemberdayaan tenaga

pendidikan yang

berkualitas

Persentase Angka

Capaian Standar

Pelayanan Minimal

(SPM)

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Persentase sumber

daya pendidik dan

tenaga kependidikan

yang berkarakter

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Rasio guru terhadap

mata pelajaran dan

rombongan belajar

(Rombel)

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Persentase tenaga

pendidik yang

memiliki kualifikasi

S-1

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Meningkatnya akses

layanan informasi

terhadap

perkembangan

pendidikan

Dinas

Pendidikan

RPJMD



Meningkatnya

kemampuan guru

mengaplikasikan

kurikulum 2013

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Meningkatnya

standar kelayakan

kesejahteraan guru

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Tersedianya regulasi

birokrasi sebagai

dasar pelayanan

pendidikan

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Pemanfaatan IT

dalam Peningkatan

Kualitas Pendidikan

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Terpenuhinya standar


pendidikan

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Tercapainya standar

pengelolaan

pendidikan

Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS)

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Meningkatnya jumlah

pengunjung

perpustakaan daerah

UPTD

Perpustakaan

Daerah

RPJMD

Persentase guru yang

sudah bersertifikasi

pendidik

Dinas

Pendidikan

RPJMD

2. Terwujudnya

pendidikan

inklusifuntuk semua

Terterapkannya

Program Wajib

Belajar 12 Tahun

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Tercapainyalayanan

pendidikan yang

berkwalitas dan

berkeadilan

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Tercapainya standar

proses belajar

mengajar (PBM)

Dinas

Pendidikan

RPJMD



Terselenggaranya

proses pembelajaran

di sekolah

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Meningkatnya peran

serta masyarakat

terhadap pendidikan

dan pelatihan

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Terbentuknya

Sekolah Unggulan

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Menumbuh

kembangkan kegiatan

keagamaan

Dinas

Pendidikan

RPJMD

Cakupan sarana dan

prasarana

mendukung

pendidikan dan

latihan

UPTD Sanggar

Kegiatan Belajar

(UPTD SKB)

RPJMD

MISI 6 :

PEMBENAHAN TATA RUANG KOTA

1. Terwujudnya tata

ruang Kota yang

berbasis potensi

sumberdaya lokal,

geostrategis, dan

lingkungan

Cakupan pemetaan

Potensi Kecamatan

BAPPEDA RPJMD

Meningkatnya sarana

prasarana di daerah

Tujuan

Bappeda RPJMD

Menghasilkan

Dokumen Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Kantor

LIngkungan

Hidup

RPJMD

Tercapainya

Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Kantor

LIngkungan

Hidup

RPJMD

MISI 7 :

MENEKAN ANGKA PENGANGGURAN DAN MENGURANGI PERSEBARAN JUMLAH

PENDUDUK MISKIN

1. Adanya pengurangan

jumlah pengangguran

dan pesebaran jumlah

penduduk miskin

secara bertahap

Meningkatnya

Jumlah Investor dan

investasi yang masuk

Dinas Koperasi,

UKM, Perindag

dan Pasar

Daerah

RPJMD



Jumlah wirausaha

baru

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

RPJMD

Meningkatnya Nilai

PAD

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

RPJMD

Porsentase Pelaku

KUKM Berbasis

Ekonomi Kerakyatan

Dinas Kopersi,

UKM

Disperindag

dan Pasar

Daerah

RPJMD

Prosentase masalah

PMKS

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

RPJMD

Meningkatnya Akses


Dins Pekerjaan

Umum

RPJMD

Menurunnya Tingkat

Rumah Tidak Layak

Huni

Dinas Pekerjaan

Umum

RPJMD

Meningkatnya Akses

masyarakat miskin

kepada kebutuhan

energy listrik

Badan KB,

PPdan PA

RPJMD

MISI 8 :

MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH YANG KUAT

1. Terwujudnya

peningkatan kualitas

sumber daya manusia

yang unggul

Meningkatnya

pengetahuan dan

kesadaran tenaga

Pelatih

Dinas Sosial

dan Tenaga

Kerja

RPJMD

Besaran tenaga kerja

yang mendapatkan

pelatihan berbasis

kompetensi

Dinas Sosial

Dan Tenaga

Kerja

RPJMD

Meningkatnya

Kualitas SDM

Penyuluh Pertanian

Lapangan

Badan

Ketahanan

Pangan

RPJMD



Meningkatnya SDM

Petani

Badan

ketahanan

Pangan

RPJMD

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat terhadap

Pola Konsumsi 3B

(Beragam, Bergizi,

Berimbang)

Badan

Ketahanan

Pangan

RPJMD

Meningkatkan

pembinaan organisasi

kepemudaan.

Pelatihan

kewirausahaan

pemuda

Dinas Pemuda

dan Olah Raga,

Kebudayaan

dan Pariwisata

RPJMD

2. Terwujudnya

perekonomian daerah

yang kuat

Meningkatnya akses


Dinas Kopersi,

UKM, Perindag

dan Pasar

Daerah

RPJMD

Cakupan bina

kelompok perajin

Dinas Kopersi,

UKM, Perindag

dan Pasar

Daerah

RPJMD

Prosentase Alumni

SMA/setingkat

sebagai Tenaga

Penyuluh Lapangan

Industri

Dinas Kopersi,

UKM, Perindag

dan Pasar

Daerah

RPJMD

Meningkatnya jumlah

pengunjung pasar

tradisional

Dinas Kopersi,

UKM, Perindag

dan Pasar

Daerah

RPJMD

Meningkatnya omzet

pedagang pasar

Dinas Kopersi,

UKM, Perindag

dan Pasar

Daerah

RPJMD

Cakupan bina

kelompok petani

Badan

Ketahanan

pangan

RPJMD



Meningkatnya

pemanfaatan lahan

perkarangan untuk

ketersediaan pangan

Badan

Ketahanan

Pangan

RPJMD

3. Terwujudnya daya

dukung

pengembangan usaha

Penerbitan izin Kantor

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

RPJMD

Tersedianya database

yang selalu ter update

Kantor Pelayanan

Perizinan

Terpadu; Dinas

Koperasi, UKM,

Perindag dan

Pasar Daerah

RPJMD

Tersedianya regulasi

sebagai dasar

pelayanan perizinan

Kantor

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

RPJMD

Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3

(ketertiban,

kenyamanan,

keindahan) di Kota

Padangsidimpuan

Satpol PP RPJMD

Cakupan petugas

perlindungan

masyarakat

Satpol PP;

Kesbangpol

RPJMD

Pengembangan

Sanggar Kesenian

Dinas Pemuda dan

Olah Raga,

Kebudayaan dan

Pariwisata, Dinas

Pendidikan

RPJMD

Melestarikan

peninggalan benda-

benda bersejarah

Dinas Pemuda

dan Olah Raga,

Kebudayaan dan

Pariwisata

RPJMD

Optimalisasi objek

wisata

Dinas Pemuda

dan Olah Raga,

Kebudayaan

dan Pariwisata

RPJMD

Sember : Indikator Kerja Utama Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017



2.3 Prioritas Pembangunan

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada

beberapa prioritas pembangunan untuk dilaksanakan pada tahun 2014 yang

menyangkut aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pemerintahan dan

aspek penataan ruang, infrastruktur dan lingkungan hidup serta dalam upaya

menjawab isu-isu srategis yang diprediksikan akan berkembang dan

mempengaruhi kinerja pembangunan Kota Padangsidimpuan. Prioritas

pembangunan tersebut adalah Pelayanan Kesehatan yang berkualitas untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat dan berwibawa melaului

peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, perekonomian

yang bertujuan untuk menekan angka pengangguran dan mengurangi jumlah

penyebaran penduduk miskin.

Dalam mempertimbangkan aspek wilayah maka prioritas pembangunan

Kota Padangsidimpuan pada tahun 2014 dapat diaktualisasikan ke dalam

program-program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

A. PROGRAM SETIAP SKPD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Prorgam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

B. URUSAN WAJIB

1. Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Anak usia Dini

Program Wajib Balajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal



Program Pendidikan Luar Biasa

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

3. Rumah Sakit Umum

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit

Mata.



Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah

Sakit Mata.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

4. Dinas Pekerjaan Umum

Progaram Peningkatan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Saluran Dainase/Gorong-gorong

Program Pemberdayaan Konitas Perumahan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

Program Pengembangan dan Pengolahan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Program Pengendalian Banjir

Program Pembangunan Infrastuktur Perdesaan

5. Bappeda

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Perencaan Tata Ruang

Program Kerjasama Pembangunan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pemanfaatan Ruang

Program Peningkatan Kapasitas Kelemabagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya



6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan Daerah

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pengembangan Konikasi, Informasi dan Media Massa

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Progran Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kenderaan Bermotor

7. Badan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

Program Prlindungan dan Koservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

8. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

10. Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Keluarga Berencana

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak

Program Pelayanan kontrasepsi

Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan

Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri

Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok

Kegiatan Dimasyarakat

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

KRR

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk

HIV/AIDS

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

11. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesekahteraan Sosial

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial



12. Badan Penanggulangan Bencana

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam

13. Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan Pasar

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Ssitem Pendukung Usaha bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Pembinaan Perdagangan Kaki lima dan Asongan

14. Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengembangan Kemitraan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

Program Pembinaan dan Pemesyakatan Olah Raga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga



15. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan

Program Peningkatan Pemeberantasan Penyakita Masyarakat

(Pekat)

Program Pendidikan Politik Masyarakat

16. Satuan Polisi Pamong Praja

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan

Kriminal

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan

Keamanan

Program Peningkatan Pemberatasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

17. Sekretariat Daerah

Penyalesaian Konflik-konflik Pertanahan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Optimalisasi Pemafaatan Teknologi Informasi

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Penatanaan Daerah Otonomi Baru

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional, Daerah dan

Keagamaan



Program Prningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Pengelolaan SDM Aparatur

Program Penerapan Keperintahan Yang Baik

Program Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Program Kerjasama Investasi dan Promosi

Program Peningkatan Sumber Daya Masyarakat

Program Penigkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

18. Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lambaga Perwakilan Rakyat

Daerah


Daerah

Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan DPRD

19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah


Daerah

Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

20. Inspektorat Daerah


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerikasa dan

Aparatur Pengawasan



21. Badan Kepegawaian Daerah


22. Kecamatan Padangsidimpuan Utara



Keagamaan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Pengembangan Kemasyarakatan

23. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan


Program Peningkatan Semangat Gotong Royong


Keagamaan



24. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara




Keagamaan



25. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua


Program Perekonomian dan Kesejahteraan Daerah





26. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru



Keagamaan



27. Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu




Keagamaan



28. Sekretariat Korpri


Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Program Peningkatan Sumber Daya Masyarakat

29. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan


Program Pengelolaan SDM Aparatur

30. Badan Ketahanan Pangan

Program Pengentasan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

Lapangan



31. Badan Pemberdayaan Masyarakat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan Partsipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

C. URUSAN PILIHAN

32. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebun

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi Peternakan

2.4 Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2014

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja

melaui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan

rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator

kinerja kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan

agenda penyusunan rencana pembangunan tahunan dan kebijakan anggaran,

serta merupakan kemitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh

pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya

dalam tahun tertentu.



Penetapan Kinerja tahun 2014 menguraikan sasaran yang hendak

dicapai oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan indikator dan target

kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen RPJMD dan Rencana Kinerja

dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target

kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur

keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi.

Sasaran pada Misi I sebanyak 7 sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima serta mengembangkan

Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Chid Immunization)

ditargetkan sebesar 30 persen

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit ditargetkan

sebesar 70 persen

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP pada

penduduk di bawah 15 tahun ditargetkan sebesar 100 persen

Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita

ditargetkan sebesar 8,64 persen

Cakupan penemuan dan penanganan penderita pasien baru TB BTA+


Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani


Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare ditargetkan

sebesar 42,5 persen

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi < 24 jam ditargetkan sebesar 100 persen

Cakupan ibu hamil K4 ditargetkan sebesar 75 persen

Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani ditargetkan sebesar 36

persen

Cakupan pertolongan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan ditargetkan sebesar 79,2 persen

Cakupan Pelayanan Nifas ditargetkan sebesar 76 persen



Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani ditargetkan

sebesar 66 persen

Cakupan Kunjungan Bayi ditargetkan sebesar 77 persen

Cakupan Pelayanan Anak Balita ditargetkan sebesar 81 persen

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat ditargetkan

sebesar 86 persen

Cakupan Peserta KB aktif ditargetkan sebesar 75 persen

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus dirujuk ke sarana

kesehatan (RS) kab/Kota ditargetkan sebesar 100 persen

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin ditargetkan

sebesar 95 persen

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin


Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan

keluarga miskin ditargetkan sebesar 100 persen

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan ditargetkan sebesar 100

persen

Cakupan desa siaga aktif ditargetkan sebesar 70 persen

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air yang berkualitas


Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat ditargetkan

sebesar 52 persen

Persentase cakupan sarana industri tempat pengolahan makanan yang

memenuhi syarat* ditargetkan sebesar 63 persen

Persentase cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat

Kesehatan* ditargetkan sebesar 65 persen

Persentase ketersediaan obat dan vaksin* ditargetkan sebesar 100

persen

Persentase ketersediaan dan mutu sumber daya manusia Kesehatan

sesuai dengan standar kompetensi ditargetkan sebesar 70 persen

Persentase ketersediaan laporan Puskesmas ditargetkan sebesar 100

persen

Persentase ketersediaan laporan KLB ditargetkan sebesar 100 persen



Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Kesehatan sesuai standar


2. Terwujudnya Sistem pelayanan Kesehatan Masyarakat yang

Bermutu, Berkualitas, Terpadu dan dapat Dijangkau Oleh

Masyarakat

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Bidang Kesehatan


Meningkatnya SPM Bidang Kesehatan ditargetkan sebesar 65 persen

Persentase Jamkesda bagi masyarakat tidak mampu Kota

Padangsidimpuan ditargetkan sebesar 85 persen

Tersedianya system pengaduan dan pengawasan masyarakat terhadap

program jamkesda ditargetkan sebesar 100 persen

Persentase APBD bidang Kesehatan ditargetkan sebesar 6 persen

3. Meningkatnya animo masyarakat dalam berolahraga

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olah raga


4. Meningkatnya pencapaian peserta KB menjadi 67 %

Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Tenaga Lini Lapangan KB


Meningkatnya kuantitas dan kualitas peran institusi masyarakat

pedesaan (IMP) ditargetkan sebesar 57 persen

5. Tercapainya TFR 2,65

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas pelayanan KB ditargetkan sebesar

63 persen

Meningkatnya Kuantitas Pelayanan KB di Kelurahan/Desa ditargetkan

sebesar 58 persen

Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana pelayan KB




6. Meningkatnya partisipasi pria dalam KB menjadi 15 %

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas tenaga pelayan vasektomi


Persentase Pos-pos KB Pria di Tiap Kecamatan ditargetkan sebesar 20

persen

Meningkatnya penyebarluasan informasi melalui berbagai media tentang

KB Pria ditargetkan sebesar 36 persen

7. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan

gender (PUG)

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PUG ditargetkan

sebesar 10 persen

Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan ditargetkan

sebesar 11 persen

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak ditargetkan sebesar 10 persen

Sasaran pada Misi II sebanyak 1 sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

yang berkualitas, Sehat, dan berwibawa

Terlaksananya sistem administrasi pemerintah yang efektif ditargetkan

sebesar 55 persen

Tercapainya kinerja yang efektif dan efisien ditargetkan sebesar 70

persen

Tersedianya SDM yang memiliki kapabilitas dan integritas ditargetkan

sebesar 60 persen

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran ditargetkan sebesar 65

persen

Terwujudnya Job diskription berdasarkan struktur organiasasi


Tersusunnya pedomanan etika dan budaya kerja ditargetkan sebesar 35

persen



Tersusunnya SOP dan SPM ditargetkan sebesar 40 persen

Tersedianya data kependudukan ditargetkan sebesar 73 persen

Terciptanya tata kelola tata pemerintahan yang baik ditargetkan sebesar

50 persen

Terlaksananya pelayanan administrasi pada kecamatan ditargetkan

sebesar 20 persen

Terselesaikan persoalan-persoalan hukum ditargetkan sebesar 57

persen

Tersampaikannya informasi produk hukum daerah kepada masyarakat


Tersedianya produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan dan

dinamika yang berkembang di masyarakat ditargetkan sebesar 60

persen

Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan pada seluruh SKPD


Terlaksananya hasil rekomendasi laporan pemeriksaan ditargetkan

sebesar 50 persen

Terlaksananya SPIP ditargetkan sebesar 50 persen

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ditargetkan

sebesar 70 persen

Terlaksananya kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengawasan

kinerja pemerintah ditargetkan sebesar 30 persen

Terwujudnya dokumen perencanaan yang baik dan partisipatif yang

konsisten ditargetkan sebesar 62 persen

Terlaksananya penelitian untuk perencanaan pembangunan


Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penelitian ditargetkan sebesar

50 persen

Termanfaatkannya datastatistic dalam perencanaan pembangunan


Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan

dengan target, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan,



pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku ditargetkan

sebesar 80 persen

Kebijakan dibidang pengembangan manajemen kepegawaian ditargetkan

sebesar 57 persen

Percepatan durasi penyelesaian Pelayanan administrasi kepegawaian

yang transparan, cepat dan akuntabel ditargetkan sebesar 65 persen

Berfungsinya lembaga pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan

kelurahan dan desa ditargetkan sebesar 40 persen

Tersedianya tenaga terampil dalam menjalankan tugas ke dinasan


Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan

kebutuhan ditargetkan sebesar 27 persen

Terpenuhinya Standar Kesejahteraan Pegawai ditargetkan sebesar 30

persen

Sasaran pada Misi III sebanyak 2 sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya sistem dan kelembagaan yang dapat mengoptimalisasi

sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah.

Cakupan sarana dan prasarana pemerintah yang sesuai standar


Target PAD ditargetkan sebesar 100 persen

Penilaian audit eksternal ditargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Cakupan BUMD ditargetkan sebesar 65 persen

Cakupan Wajib Pajak Baru ditargetkan sebesar 100 persen

2. Terciptanya situasi yang kondusif bagi masuknya investasi ke

daerah Padangsidimpuan

Cakupan Perda yang mendukung iklim usaha ditargetkan sebesar 35

persen

Cakupan sarana dan prasarana Kota yang mendukung iklim usaha




Sasaran pada Misi IV sebanyak 2 sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya Peningkatan kuantitas infrastruktur daerah

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam

wilayah Kota (aksesibilitas) ditargetkan sebesar 75 persen

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu

melakukan perjalanan (mobilitas) ditargetkan sebesar 65 persen

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan

selamat (keselamatan) ditargetkan sebesar 68 persen

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan

selamat dan nyaman (kondisi jalan) ditargetkan sebesar 68 persen

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai

dengan kecepatan rencana (kecepatan) ditargetkan sebesar 72 persen

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan


Meningkatnya Sarana Lampu Penerangan Jalan Umum ditargetkan

sebesar 82 persen

Persentase Pemasangan Lampu Hias ditargetkan sebesar 18 persen

Tersedianya Pasar Tradisional yang tertata, bersih dan layak pakai


Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang

sudah ada ditargetkan sebesar 67 persen

Meningkatkan Kualitas Saluran Pengairan ditargetkan sebesar 70

persen

Tersedianya Saluran Pengairan di Aliran Persawahan ditargetkan

sebesar 70 persen

Tersedianya Sistem Jaringan Drainase skala kawasan dan skala Kota


Tersedinya Sarana Prasarana Air Bersih ditargetkan sebesar 50 persen

Meningkatnya Pelayanan di bidang Pencegahan Kebakaran ditargetkan

sebesar 50 persen

Meningkatnya SDM di Bidang Pencegahan Kebakaran ditargetkan

sebesar 50 persen



2. Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana serta fasiltas lalu lintas

angkutan jalan ditargetkan sebesar 32 persen

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas lalu lintas

angkutan jalan ditargetkan sebesar 50 persen

Meningkatnya Fungsi terminal secara terpadu ditargetkan sebesar 5

persen

Meningkatnya Fungsi terminal menjadi Type B ditargetkan sebesar 25

persen

Meningkatnya ketaatanterhadap peraturan lalu lintas ditargetkan

sebesar 20 persen

Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan perparkiran ditargetkan

sebesar 20 persen

Meningkatkan Pelayanan Sumber Informasi Pada Masyarakat


Menghasilkan rekomendasi pengkajian dan penelitian Bidang Informasi

dan Komunikasi ditargetkan sebesar 20 persen

Persentase penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan


Tersedianya system penanganan sampah di perkotaan ditargetkan

sebesar 25 persen

Meningkatnya Wawasan Pelaku

a. Industri Besar tidak ada ditargetkan

b. Industri Menengah ditargetkan sebesar 60 persen

c. Industri Kecil ditargetkan sebesar 100 persen

Meningkatnya Wawasan Pelaku Perdagangan dan jasa ditargetkan

sebesar 100 persen

Meningkatnya Wawasan Pelaku Permukiman ditargetkan sebesar 20

persen

Meningkatnya Wawasan Pelaku Pertambangan dan energi ditargetkan

sebesar 40 persen



Meningkatnya Wawasan Pelaku sarana prasarana ditargetkan sebesar

30 persen

Tersedianya Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan


Sasaran pada Misi V sebanyak 2 sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya sistem pendidikan, pendayagunaan, pemberdayaan

tenaga pendidikan yang berkualitas

Persentase Angka Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)


Persentase sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang

berkarakter ditargetkan sebesar 83,75 persen

Rasio guru terhadap mata pelajaran dan rombongan belajar (Rombel)


Persentase tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi S-1 ditargetkan

sebesar 73 persen

Meningkatnya akses layanan informasi terhadap perkembangan

pendidikan ditargetkan sebesar 83 persen

Meningkatnya kemampuan guru mengaplikasikan kurikulum 2013


Meningkatnya standar kelayakan kesejahteraan guru ditargetkan

sebesar 86 persen

Tersedianya regulasi birokrasi sebagai dasar pelayanan pendidikan


Pemanfaatan IT dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan ditargetkan

sebesar 79,25 persen

Terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan ditargetkan

sebesar 81,5 persen

Tercapainya standar pengelolaan pendidikan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) ditargetkan sebesar 58,50 persen



Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan daerah ditargetkan

sebesar 56,75 persen

Persentase guru yang sudah bersertifikasi pendidik ditargetkan sebesar

47,85 persen

2. Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua

Terterapkannya Program Wajib Belajar 12 Tahun ditargetkan sebesar 10

persen

Tercapainya layanan pendidikan yang berkwalitas dan berkeadilan


Tercapainya standar proses belajar mengajar (PBM) ditargetkan sebesar

80,45 persen

Terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah ditargetkan sebesar 83

persen

Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pendidikan dan

pelatihan ditargetkan sebesar 78,1 persen

Terbentuknya Sekolah Unggulan ditargetkan sebesar 1 unit

Menumbuh kembangkan kegiatan keagamaan ditargetkan sebesar 75,5

persen

Cakupan sarana dan prasarana mendukung pendidikan dan latihan


Sasaran pada Misi VI sebanyak 1 sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya tata ruang Kota yang berbasis potensi sumberdaya

lokal, geostrategis, dan lingkungan

Cakupan pemetaan Potensi Kecamatan ditargetkan sebesar 52 persen

Meningkatnya sarana prasarana di daerah Tujuan ditargetkan sebesar

57 persen

Menghasilkan Dokumen Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditargetkan sebesar

30 persen

Tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditargetkan

sebesar 16 persen



Sasaran pada Misi VII sebanyak 1 sasaran, yaitu :

1. Adanya pengurangan jumlah pengangguran dan pesebaran jumlah

penduduk miskin secara bertahap

Meningkatnya Jumlah Investor dan investasi yang masuk ditargetkan

sebesar 60 persen

Jumlah wirausaha baru ditargetkan sebesar 55 persen

Meningkatnya Nilai PAD ditargetkan sebesar 55 persen

Persentase Pelaku KUKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan ditargetkan

sebesar 31 persen

Persentase masalah PMKS ditargetkan sebesar 55 persen

Meningkatnya Akses sarana dan prasarana ditargetkan sebesar 66

persen

Menurunnya Tingkat Rumah Tidak Layak Huni ditargetkan sebesar 35

persen

Meningkatnya Akses masyarakat miskin kepada kebutuhan energy

listrik ditargetkan sebesar 60 persen

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tenaga Pelatih ditargetkan

sebesar 60 persen

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi


Meningkatnya Kualitas SDM Penyuluh Pertanian Lapangan ditargetkan

sebesar 62 persen

Meningkatnya SDM Petani ditargetkan sebesar 67 persen

Sasaran pada Misi VIII sebanyak 3 sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang

unggul

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pola Konsumsi 3B

(Beragam, Bergizi, Berimbang) ditargetkan sebesar 25 persen

Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan. Pelatihan

kewirausahaan pemuda ditargetkan sebesar 55 persen



Meningkatnya akses sarana dan prasarana ditargetkan sebesar 48

persen

Cakupan bina kelompok perajin ditargetkan sebesar 48 persen

2. Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat

Persentase Alumni SMA/setingkat sebagai Tenaga Penyuluh Lapangan

Industri ditargetkan sebesar 35 persen

Meningkatnya jumlah pengunjung pasar tradisional ditargetkan sebesar

65 persen

Meningkatnya omzet pedagang pasar ditargetkan sebesar 25 persen

Cakupan bina kelompok petani ditargetkan sebesar 40 persen

Meningkatnya pemanfaatan lahan perkarangan untuk ketersediaan

pangan ditargetkan sebesar 30 persen

Penerbitan izin ditargetkan sebesar 35 persen

Tersedianya database yang selalu ter update ditargetkan sebesar 35

persen

3. Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

Tersedianya regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan ditargetkan

sebesar 34 persen

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, kenyamanan,

keindahan) di Kota Padangsidimpuan ditargetkan sebesar 68 persen

Cakupan petugas perlindungan masyarakat ditargetkan sebesar 55

persen

Pengembangan Sanggar Kesenian ditargetkan sebesar 40 persen

Melestarikan peninggalan benda-benda bersejarah ditargetkan sebesar

40 persen

Optimalisasi objek wisata ditargetkan sebesar 40 persen


Pemerintah Kota Padangsidimpuan Halaman III- 1

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan selaku pengemban amanah

masyarakat Kota Padangsidimpuan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas

melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun

2014 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan Kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan

dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2017, Penetapan Kinerja Tahun 2014

maupun Indikator Kinerja Utama. Sesuai dengan ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk

mewujudkan visi dan misi pemerintah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran

ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d < 70 : Cukup Berhasil

0 s/d< 55 : Kurang Berhasil

Secara umum Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2017. Jumlah sasaran yang ditetapkan

untuk mencapai Visi dan Misi Kota Padangsidimpuan pada RPJMD Tahun 2013-

2017 sebanyak 19 sasaran. Pada Tahun 2014 ditetapkan 19 sasaran dengan 167

indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014.



Adapun pencapaian realisasi kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

NO SASARAN JUMLAH

INDIKATOR

RATA-

RATA

CAPAIAN

Tidak

dilak-

sanakan

0 s/d

55

55 s/d

70

70 s/d

85

85 s/d

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Terwujudnya

Pelayanan

Kesehatan

Prima serta

mengembangk

an Peran serta

Masyarakat

dalam Bidang

Kesehatan

27 71,74 3

Indikator

6

Indikator -

3

Indikator

15

Indikator

2. Terwujudnya

Sistem

pelayanan

Kesehatan

Masyarakat

yang Bermutu,

Berkualitas,

Terpadu dan

dapat

Dijangkau Oleh

Masyarakat

5 36,56 3

Indikator - -

1

Indikator

1

Indikator

3. Meningkatnya

animo

masyarakat

dalam

berolahraga

1 100 - - - - 1

Indikator

4. Meningkatnya

pencapaian

peserta KB

menjadi 67 %

2 105,9 - - - - 2

Indikator

5. Tercapainya

TFR 2,65 3 101,84 - - - -

3

Indikator

6. Meningkatnya

partisipasi pria

dalam KB

menjadi 15 %

3 70,36 1

Indikator - - -

2

Indikator

7. Meningkatnya

pemahaman

masyarakat

tentang

pengarusutam

aan gender

(PUG)

3 115,53 - - 1

Indikator -

2

Indikator

8. Terwujudnya

kelembagaan

dan

ketatalaksanaa

n pemerintah

daerah yang

berkualitas,

Sehat, dan

berwibawa

29 104,55 4

Indikator

2

Indikator - -

23

Indikator



9. Terwujudnya

sistem dan

kelembagaan

yang dapat

mengoptimalis

asi sumber –

sumber

Pendapatan

Asli Daerah.

5 44,47 1

Indikator

1

Indikator

Belum

diketahui

- 1

Indikator

2

Indikator

10. Terciptanya

situasi yang

kondusif bagi

masuknya

investasi ke

daerah

Padangsidimpu

an

2 78,6 1

Indikator - - -

1

Indikator

11. Terwujudnya

Peningkatan

kuantitas

infrastruktur

daerah

16 144,36 - - - - 16

Indikator

12. Terwujudnya

infrastruktur

daerah yang

berkualitas

17 57,26 6

Indikator

1

Indikator

1

Indikator

4

Indikator

5

Indikator

13. Terwujudnya

sistem

pendidikan,

pendayagunaa

n,

pemberdayaan

tenaga

pendidikan

yang

berkualitas

13 60,02 6

Indikator - - -

7

Indikator

14. Terwujudnya

pendidikan

inklusif untuk

semua

8 50 4

Indikator - - -

4

Indikator

15. Terwujudnya

tata ruang

Kota yang

berbasis

potensi

sumberdaya

lokal,

geostrategis,

dan

lingkungan

4 50 2

Indikator - - -

2

Indikator

16. Adanya

pengurangan

jumlah

pengangguran

dan pesebaran

jumlah

penduduk

miskin secara

bertahap

8 82,73 2

Indikator - - -

6

Indikator



17. Terwujudnya

peningkatan

kualitas

sumber daya

manusia yang

unggul

6 56,1 2

Indikator

2

Indikator - -

2

Indikator

18. Terwujudnya

perekonomian

daerah yang

kuat

7 93,54 - 1

Indikator - -

6

Indikator

19. Terwujudnya

daya dukung

pengembangan

usaha

8 94,09 - - 1

Indikator

1

Indikator

6

Indikator

Jumlah... 167 1.517,65 35 13 3 10 104

Rata-rata

capaian 79,88

Sember : Penetapan Kinerja Tahun 2014

Pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran diatas sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima serta mengembangkan Peran serta

Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

Pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO INDIKATOR

KINERJA

SAT-

UAN

HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD

TARGET

NASIONAL TARGET HASIL %

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Cakupan

desa/kelurahan

UCI (Universal

Child

Immunization)

% 26,6 30 36,71 122,3 50 100

2. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita penyakit

% 68,12 70 67,73 96,75 100 100

a. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita penyakit

AFP pada

penduduk di bawah

15 tahun

% 100 100 100 100 100 100



b. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita

pneumonia balita

% 2,30 8,64 6,40 74,07 41 100

c. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita pasien

baru TB BTA+

% 98,49 100 85,28 85,28 100 100

d. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita DBD

yang ditangani

% 100 100 100 100 100 100

e. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita diare

% 39,81 42,5 46,99 110,5 100 100

3. Cakupan

desa/kelurahan

mengalami KLB

yang dilakukan

penyelidikan

epidemiologi < 24

jam

% 0 100 100 100 100 100

4. Cakupan ibu hamil

K4 % 72 75 67,26 89,68 80 95

5. Cakupan

komplikasi

kebidanan yang di

tangani

% 38 36 10,10 28,05 60 80

6. Cakupan

pertolongan oleh

tenaga Kesehatan

yang memiliki

kompetensi

kebidanan

% 84 79,2 75,14 94,87 80 90

7. Cakupan

Pelayanan Nifas % 77 76 72,13 94,90 80 90

8. Cakupan neonates

dengan komplikasi

yang ditangani

% 5 66 8,02 12,15 80 80



9. Cakupan

Kunjungan Bayi % 85 77 81,68 106,07 80 90

10. Cakupan

Pelayanan Anak

Balita

% 41 81 42,83 52,87 90 90

11. Cakupan

Penjaringan

Kesehatan Siswa

SD dan setingkat

% 82 86 100 116,27 90 100

12. Cakupan Peserta

KB aktif % 67 75 87,39 116,52 80 70

13. Cakupan

pelayanan gawat

darurat level 1 yang

harus dirujuk ke

sarana kesehatan

(RS) kab/Kota

%

Tidak

dilaksana

kan

100

Tidak

dilaksana

kan

- 100

14. Cakupan

pelayanan

kesehatan dasar

masyarakat miskin

% 43 95 78,80 82,94 100 100

15. Cakupan

pelayanan

kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

% 3,06 90 78,80 87,55 90 100

16. Cakupan

pemberian

makanan

pendamping ASI

pada anak 6-24

bulan keluarga

miskin

% 66 100 80,77 80,77 100 100

17. Cakupan balita gizi

buruk mendapat

perawatan

% 100 100 100 100 100 100

18. Cakupan desa

siaga aktif % 27,85 70 27,85 39,78 85 80

19. Persentase

penduduk yang

memiliki akses

terhadap air yang

berkualitas*

%

Tidak

dilaksana

kan

70

Tidak

dilaksana

kan

Tidak

dilaksana

kan

75



20. Persentase

penduduk yang

menggunakan

jamban sehat

% 0 52 14,28 27,46 75

21. Persentase

cakupan sarana

industri tempat

pengolahan

makanan yang

memenuhi syarat*

% 0 63 52,2 82,85 75

22. Persentase

cakupan tempat-

tempat umum yang

memenuhi syarat

Kesehatan*

%

Belum

dilaksana

kan

65

Belum

dilaksana

kan

Belum

dilaksana

kan

80

23. Persentase

ketersediaan obat

dan vaksin*

% 100 100 100 100 100

24. Persentase

ketersediaan dan

mutu sumber daya

manusia Kesehatan

sesuai dengan

standar kompetensi

% 6,6 70 3,7 5,28 100

25. Persentase

ketersediaan

laporan Puskesmas

% 100 100 100 100 100

26. Persentase

ketersediaan

laporan KLB

% 100 100 100 100 100

27. Persentase

pengelolaan sarana

dan prasarana

Kesehatan sesuai

standar

% 100 100 100 100 100

Rata-rata capaian

kinerja 71,74

Sember : Penetapan Kinerja 2014



Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan

Prima serta mengembangkan Peran serta Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

dengan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja mendapatkan angka capaian

kinerja sasaran sebesar 71,74% dengan predikat Berhasil, dengan capaian

indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal

Child Immunization):

Capaian Indikator kinerja desa/kelurahan UCI (Universal Child

Immunization) pada tahun 2014 adalah 122,3%. Dari 79 desa/kelurahan

dengan jumlah sasaran 4042 bayi, Target RPJMD yang ingin dicapai adalah

30% dan yang terealisasi sebesar 36,71 terdiri dari 29 desa/kelurahan,

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2013 yaitu 26,6 % (21

desa/kelurahan) terjadi peningkatan pencapaian. Jika dibandingkan

dengan target jangka menengah sebesar 50 % maka capaian kinerja sudah

mencapai 60%. Namun secara Nasional masih dibawah target yaitu 100 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator

Kinerja adalah :

Faktor –faktor yang mempengaruhi adalah kelengkapan vaksin seringkali

terjadi kekosongan vaksin di provinsi (4 bulan) tentunya hal ini

mempengaruhi tindakan vaksinasi terhadap bayi, kurangnya kesadaran

masyarakat tentang pentingnya imunisasi sehingga perlu peningkatan

penyuluhan tentang penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi,Keaktifan kader untuk menghimbau masyarakat untuk datang ke

posyandu juga perlu di tingkatkan.dan yang tidak kalah pentingnya adalah

koordinasi lintas sektoral lebih ditingkatkan sehingga gaung ayo ke

posyandu lebih menarik masyarakat.



Hambatan/masalah :

Kurangnya vaksin karena sempat kosong dari provinsi sekitar 4 bulan.

Sementara kurangnya koordinasi lintas sektoral , masih ada masyarakat

yang tidak mau anaknya di vaksin karna takut sakit.

Solusi :

Meningkatkan kegiatan revitalisasi posyandu, meningkatkan koordinasi

lintas sektoral, melengkapi vaksin.meningkatkan penyuluhan tentang

imunisasi

Indikator tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

a. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

2. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit:

Capaian indikator kinerja Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit pada tahun 2014 adalah sebesar 96,75% yang mana terget sebesar

70% dan yang di realisasi sebesar 67,73%. Dibandingkan dengan capaian

tahun 2013 sebesar 68,12% menunjukkan adanya Peningkatan, dan jika

dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100% maka capaian

sampai dengan tahun 2014 sebesar 67,73% selanjutnya dibandingkan

dengan target nasional sebesar 100% maka hasil capaian indikator ini

masih di bawah target nasional.


Kinerja adalah :

Pada indikator kinerja ini terdapat beberapa sub indikator yaitu sebagai

berikut:

a. Pencapaian Sub Indikator Kinerja Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit AFP pada penduduk di bawah 15

tahun:



Untuk tahun 2014 pencapaian Indikator Kinerja Cakupan penemuan

dan penanganan penderita penyakit AFP pada penduduk di bawah 15

tahun adalah 100 % dimana ditemukan adanya 1 orang dengan

indikasi kasus AFP dengan sasaran seluruh penduduk yang berusia

dibawah 15 tahun. Dibandingkan pada tahun 2013 tidak ditemukan

adanya kasus, ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari

petugas surveylance dalam menemukan dan mengantisipasi terjadinya

peningkatan kasus ini. Target jangka menengah adalah 100 % sama

dengan target nasional sebesar 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian

Indikator Kinerja adalah :

Faktor yang mempengaruhi pencapaian penduduk yang mengalami

lumpuh layu semakin berkurang hal ini membuktikan bahwa kasus

lumpuh layu sudah mendekati eradikasi. Tentunya hal ini dikarenakan

tingkat pengetahuan masyarakat tentang hal ini sudah meningkat.

Hambatan/masalah :

Dana untuk penelidikan epidemiologi dalam hal ini pengiriman feses ke

laboratorium provinsi belum tertampung di 2014.

Solusi :

Solusi peningkatan kapasitasn SDM trutama surveylens dan bidan desa

tentang AFP lebih ditingkatkan, penambahan dana utuk PE AFP

ditampung



b. Pencapaian Sub Indikator Kinerja Cakupan penemuan dan

penanganan penderita pneumonia balita:



Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia adalah

jumlah penderita pneumonia balita yang ditemkan dan diberikan

tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam

waktu 1 tahun.

Indikator kinerja pada tahun 2014 adalah 74%, dimana target yang

ditetapkan adalah 8,6 Pada tahun 2014. jumlah penderita pneumonia

yang tercatat atau terealisasi dari puskesmas dan RS adalah 131 orang

(6,4%), dibandingkan tahun 2013 jumlah penderita 49 orang (2,4%)

dalam hal ini penemuan penderita semakin meningkat. Hal ini

menandakan SDM semakin mampu dalam mendeteksi penderita

pneumonia sehingga penderita pneumonia dapat ditangani sesuai

dengan SOP penanganan penderita pneumonia. Pencatatan dan

pelaporan juga semakin terorganisir dengan baik kasus pneumonia

yang ditangani di praktek swasta sudah mulai terdata.

Hambatan/masalah :

masih kurangnya kapasitas SDM dalam mendeteksi gejala pneumonia,

laporan kasus diseluruh praktek swasta yang tersebar di seluruh kota

belum semuanya terkoordinasi.Kurangnya dana untuk kegiatan yang

mendukung program ini.

Solusi :

Perlunya refresing ilmu bagi petugas kesehatan tentang bagaimana

mendeteksi kasus pneumonia, peningkatan penyuluhan tentang

pneumonia , penyediaan poster poster menarik tentang penyakit

Pneumonia.





c. Pencapaian Sub Indikator Kinerja Cakupan penemuan dan

penanganan penderita pasien baru TB BTA:

Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TB paru adalah jumlah

penderita TB paru dengan BTA positif yang ditemukan dibandingkan

dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah

tertentu dalam waktu 1 tahun.

Indikator kinerja yang dapat dicapai pada tahun 2014 adalah 85,28% .

Penemuan penderita tahun 2014 untul TB paru adalah sebanyak 278

orang (85,3 %) Target RPJM 100 % Jika dibandingkan dengan tahun

2013 jumlah penderita 289 orang (93%). Penemuan penderita menurun

dibanding tahun lalu dan capaian masih di target nasional sebesar

100 %.

Hambatan/masalah :

Banyak penderita berobat ke RSU padangsidimpuan dan di diagnose

sebagai TB paru tetapi pemeriksaan yang dilaksanakan bukan

berdasarkan pemeriksaan kuman BTA positif tetapi melalui rontgen

oleh spesialis Paru.Sehingga tidk dapat dimasukkan sebagai penemuan

penderita sesuai dengan kategori DOTS. Kemudian pada tahun ini tidak

ada ditampung dana untuk TB paru .

Solusi :

Lebih meningkatkan koordinasi dengan RSU terutama dr spesialis

tentang program DOTs untuk TB paru. Menampung dana yang

menunjang terhadap program TB Paru.



d. Pencapaian Sub Indikator Kinerja Cakupan penemuan dan

penanganan penderita DBD yang ditangani:



Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD adalah Penderita

DBD yang di tangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1

tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang di

temukan/dilaporkan dalam kurun waktu yang sama

Capaian indikator kinerja yang dapat dicapai tahun 2014 adalah

sebesar 100% dengan target 2014 dan yang terealisasi sebesar 100%

dimana 46 orang yang ditemukan semuanya ditangani. Jika

dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah penderita DBD adalah 43

orang (100%). Jumlah penderita menurun hal ini dikarenakan

kegiatan survey jentik berkala dan abatesasi yang dilaksanakan rutin

setiap 3 bulan dan pelaksaan foging mulai menampakkan hasil.

Hambatan/masalah :

kurangnya kesadaran masyarakat akan program 3M sehingga telur dan

jentik berkembang menjadi nyamuk dewasa. Iklim ekstrem hujan yang

terjadi menimbulkan siklus bertelur pada nyamuk.

Solusi :

peningkatan penyuluhan 3M Plus, Kerja sama lintas sektoral dan

masyarakat untuk kegiatan gotong royong rutin dalam PSN

(pemberantasan saarang nyamuk).



e. Pencapaian Sub Indikator Kinerja Cakupan penemuan dan

penanganan penderita diare:

Cakupan penemuan dan Penanganan Penyakit Diare adalah jumlah

penderita diare yang dating dan dilayani disarana kesehatan dan kader

sisuatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun .



Capaian indikator kinerja pada tahun 2014 adalah 110,5 %, dimana

target yang ingin dicapai sebesar 42,5% dan realisasi adalah Jumlah

penderita diare yang dicatat melalui laporan yang masuk dari

puskesmas, rumah sakit , dan praktek swasta adalah 4103 orang

(48,7%) target RPJM 60 %. Sedangkan penderita diare tahun 2013

adalah 3950 orang (48,3 %) jumlah ini meningkat , hal ini disebabkan

karna cuaca hujan dan musim buah – buahan yang dapat memicu

peningkatan kasus diare.

Hambatan/masalah :

Masih kurangnya pelaporan penderita dari praktek-praktek swasta yang

ada di kota Padangsidimpuan.

Solusi :

Penyuluhan tentang PHBS yang dapat merubah prilaku masyarakat

untuk menjadi lebih bersih. Meningkatkan koordinasi dengan praktek

swasta untuk pelaporan kasus diare.



3. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam:

Pencapaian indikator kerja cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan < 24 jam pada tahun 2014 adalah sebesar 100%

yang mana target pada tahun yang sama adalah sebesar 100%, yang

direalisasi sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 tidaka

ada penilaian pencapaian kinerja dikarenakan pada tahun 2013 tidak

pernah terjadi KLB, bila dibandingkan dengan target nasional dan target

jangka panjang menengah sebesar 100%, maka capaian kinerja sama.




Kinerja adalah :

adanya arahan dari kepala SKPD untuk membentuk tim gerak cepat

apabila ada ditemukan kasus dan juga adanya partisipasi dari masyarakat

untuk melaporkan setiap kejadian yang berkaitan dengan masalah

kesehatan kepada petugas kesehatan sehingga potensi terjadinya kasus

KLB dapat diantisipasi


a. Program pengkajian lingkungan sehat

b. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

4. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan ibu hamil K4:

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan pemeriksaan ibu hamil

4 kali selama kehamilannya dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2013

cakupan pemeriksaan ibu hamil K4 adalah sebesar 72% masih dibawah

target nasional 95% hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran

masyarakat untuk memeriksakan kehamilannnya, dan masih kurangnya

koordinasi dengan pihak swasta dilingkungan kerja puskesmas.

Jika dibandingkan dengan tahun 2014 cakupan pemeriksaan ibu hamil K4

menunjukkan penurunan dari 72% menjadi 67,26% pada tahun 2014

disebabkan pada pertengahan tahun data penduduk dari BPS baru

dikeluarkan sehingga angka sasaran bertambah dan berubah.


Kinerja adalah :

1. Dengan dibentuknnya kelas ibu hamil disetiap Puskesmas dan di

Kelurahan desa dengan dibiayai dana BOK tahun 2014

2. Adanya buku KIA ibu hamil

3. Adanya ANC terpadu

4. Fe dan Asam Polat



5. PMT bumil

6. TT bumil

7. Home Visit kerumah bumil oleh petugas kesehatan

Hambatan/masalah :

1. Kurangnya kesadaran daripada bumil untuk memeriksakan

kehamilannya mereka berpendapat kalau tidak ada yang sakit bumil

tidak akan memeriksakan hamilnya ke petugas kesehatan, fasilitas

pelayanan kesehatan.

2. Bagi petugas kesehatan yang tinggal di desa tidak bisa menguasai

wilayah juga masih adanya bidan desa yang tidak tinggal di desa

3. Masih ada petugas kesehatan yang tidak memahami DO dari K4.


a. Pogram Upaya kesehatan masyarakat

5. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan komplikasi kebidanan yang di

tangani:

Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani adalah Komplikasi

kebidanan yang ada disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

mendapat penanganan depinitive sesuai dengan standar oleh petugas

kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan desa (

Polindas/poskesdes, Pustu, RSU, BPS, RSU Ponek).

Pada Tahun 2013 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 342 orang

dari target 939 orang yang ibu dengan komplikasi kebidanan jelas sangat

kurang dari target nasional ini disebabkan karena : keterampilan petugas

untuk mengetahui dan melakukan deteksi dini komplikasi masih kurang.

Jika dibandingkan tahun 2014 makin menurun dari tahun 2013 hanya 95

orang (36%) dari target 947 orang yang ibu dengan komplikasi kebidanan,

Penurunan tersebut akibat masih kurang efektifnya petugas kesehatan

dalam upaya promotif dan preventifnya dibidang kesehatan.




a. Pogram Upaya kesehatan masyarakat

6. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan pertolongan oleh tenaga

Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan:

Cakupan pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

kompetensi Pada tahun 2013 cakupan pertolongan persalinan oleh nakes

adalah sebesar (84%) masih dibawah target nasional (90%) ini disebabkan

karena adanya program jampersal dan jaminan kesehatan.

Jika dibandingkan tahun 2014 cakupan pertolongan persalinan oleh nakes

mengalami penurunan dari 84% menjadi 75,14% pada tahun 2014. Hal ini

disebabkan karena jumlah persalinan yang ditolong oleh nakes pada tahun

2014 lebih banyak (4482 orang).


a. Program peningkatan keselamatan ibu melahirakan dan anak

7. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Nifas:

Cakupan Pelayanan nifas kepada ibu dan neonatal 6 jam sampai 42 hari

pasca persalinan pada tahun 2013 adalah 77% melebihi target yang telah

ditetapkan, tapi dibanding capaian pada tahun 2014 adalah 75,14% terjadi

penurunan capaian ini disebabkan karena petugas tidak melakukan

kunjungan lagi ke bufas dan bayinya setelah putus tali pusat. Sedangkan

standarnya minimal 4 kali kunjungan harus dilaksanakan untuk

mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang terjadi baik

pada ibu juga bayinya.

Solusi :

Perlu pembinaan / revitalisasi kembali petugas khususnya bidan, peranan

dan tanggung jawab bidan pada masa nifas.




a. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

8. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan neonates dengan komplikasi

yang ditangani:

Cakupan neonatus komplikasi tertangani pada tahun 2014 adalah 8,02%

sangat jauh dari target yang diharapkan (66%) ini disebabkan laporan dari

RSU tidak masuk ke dinas kesehatan dan petugas tidak menguasai DO dari

yang dimaksud dengan neonatas komplikasi juga jumlah dari tahun 2013

neonatus komplikasi (623) meningkat menjadi (641) neonatus.

Hambatan/masalah :

1. Sulit sekali mendapatkan data dari RSU daerah menyangkut cakupan

pelayanan neonatus Komplikasi

2. Petugas umumnya bidan desa masih banyak yang belum memahami

DO dari Program tersebut.

Solusi :

1. Koordinasi dari dinas kesehatan supaya pihak RSU memberi data

apabila petugas dari 9 puskesmas turun ke RSU.

2. Adanya pembinaan/pertemuan 1 x 3 bulan untuk bides mengenai DO



9. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Kunjungan Bayi:

Cakupan Kunjungan bayi pada tahun 2013 (85%) sudah melebihi target

renstra tapi terjadi penurunan pada tahun 2014 (66,33%) ini disebabkan

karena masih kurangnya pelayanan kunjungan bayi tidak terintegrasi

dengan program lainnya.




Kinerja adalah :

1. Dengan adanya transport kader posyandu dianggarkan supaya kader

makin eksis dilapangan.

2. Dengan adanya transport kader dalam pemberian Vit A khususnya yang

dianggarkan di APBD

3. Dengan adanya dana BOK dipuskesmas petugas melaksanakan

surpeynya sebesar 13.305.000 selama setahun.



b. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

10. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Anak Balita:

Pada tahun 2013 (41%) masih kurang dari target yang ditetapkan juga di

2014 sedikit melayani kenaikan (42,83%) tetap masih kurang dari target ini

disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pada ibu balita untuk datang

ke posyandu apabila sudah selesai imunisasi anaknya.


Kinerja adalah :

1. Adanya Dana BOK 2013 s/d 2014 dilaksanakn oleh petugas puskesmas

dan bidan Desa sweping kerumah-rumah balita. Dana untuk tahun

2013 Rp. 20.150.000 sedangkan dana untuk tahun 2014 Rp. 13.305.000

2. Perlu penyegaran kembali petugas supaya lebih memahami Defenisi

Operasional.



b. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita



11. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD

dan setingkat:

Pencapaian indikator penjaringan siswa SD dan setingkat pada tahun 2014

adalah sebesar 100 % dari seluruh siswa SD yang menjadi target

penjaringan ( target RPJMD 86% dari seluruh siswa SD ), jika dibandingkan

dengan tahun 2013 sebesar 82 % terjadi peningkatan pencapaian. Untuk

tahun yang akan datang diharapkan mampu memenuhi target nasional

sebesar 100 %


a. Program Upaya kesehatan masyarakat

12. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Peserta KB aktif:

Hasil cakup peserta KB aktif tahun 2013 adalah 67%, bila dibandingkan

dengan tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 87,39% ini

disebabkan sudah optimalnya sosialisasi, mobilisasi dan integritas dari

tokoh masyarakat dan instansi terkait


a. Program Upaya kesehatan masyarakat

13. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

yang harus dirujuk ke sarana kesehatan (RS) kab/Kota:

Capaian indikator kinerja Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang

harus dirujuk ke sarana kesehatan (RS) kab/Kota pada tahun 2013 dan

2014 belum dapat di evaluasi karena belum ada penganggaran yang

dialokasikan untuk merealisasikan target indikator yang ditetapkan sesuai

RPJMD. Diharapkan untuk anggaran tahun yang akan datang akan

dialokasikan untuk mencapai target indikator di maksud diatas.



14. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin:

Capaian indikator kinerja Pelayanan Kesehatan dasar Keluarga Miskin pada

tahun 2014 adalah sebesar 78,8.% yang mana target sebesar 95 % dan

yang di realisasi sebesar78,8 % . Dibandingkan dengan capaian tahun 2013

sebesar 43 % menunjukkan diatas capaian indikator kinerja, dan jika

dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100 % maka

capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 78,8 % selanjutnya

dibandingkan dengan target nasional sebesar 100 maka hasil capaian

indikator ini dengan masih di bawah target nasional.


Kinerja adalah :

Melakukan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar

keluarga miskin dan melakukan pengembangan, pembinaan dan pelatihan

pelayanan kesehatan dasar dan serta optimalisasi sosialisasi pelayanan

kesehatan masyarakatmiskin, serta meningkatkan kesadaran masyarakat

miskin akan perlunya pelayanan kesehatan.


a. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.

15. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin:

Capaian indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Rujukan Keluarga Miskin

pada tahun 2014 adalah sebesar 78,8.% yang mana target sebesar 90 %

dan yang di realisasi sebesar 78,8 % . Dibandingkan dengan capaian tahun

2013 sebesar 3,06 % menunjukkan adanya perubahan capaian indikator

kinerja, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90

% maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 78,8 % selanjutnya



dibandingkan dengan target nasional sebesar 100 % maka hasil capaian



Kinerja adalah :

1. Melakukan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan

keluarga miskin dan melakukan pengembangan, pembinaan dan

pelatihan pelayanan kesehatan rujukan keluarga miskin.

2. Melakukan peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau dalam bidang

kesehatan.


a. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.

16. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak 6-24 bulan keluarga miskin:

Pada tahun 2013 hanya (66%) capaiannya disebabkan karena dana dari

APBD belum mencakup, tetapi pada tahun 2014 (80,77%) mengalami

kenaikan karena sudah ada anggaran APBD untuk PMT ASI 6-24 bulan ini

disebabkan juga jumlah gizi kurang masyarakat miskin menurun dari 326

menjadi 243 sasaran maskin yang berumur 6-24 bulan


Kinerja adalah :

Adanya dana di BOK dipuskesmas sebesar RP. 15.424.000 untuk

dilaksanakan PMT penyuluhan


a. Program perbaikan gizi masyarakat



17. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan:

Pada tahun 2013 gizi buruk sudah ditangani 100% dan jumlahnya 11

orang, sementara pada tahun 2014 gizi buruk sudah ditangani 100%

jumlahnya 10 orang dan memberikan PMT pemulihan.


a. Program perbaikan gizi masyarakat

18. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan desa siaga aktif:

Capaian indikator kinerja Desa Siaga Aktif pada tahun 2014 adalah

sebesar 27.85.% yang mana target sebesar 70 % dan yang di realisasi

sebesar 27.85 % . Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar

27.85 % menunjukkan tidak adanya perubahan capaian indikator kinerja,

dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 85 % maka

capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 27.85 % selanjutnya

dibandingkan dengan target nasional sebesar 80 % maka hasil capaian



Kinerja adalah :

Optimalisasi pemberdayaan masyarakat, menerapkan praktek tatanan

rumah tangga yang melaksanakan PHBS, adanya kepedulian pemerintah

Desa / Kelurahan dan pemuka masyarakat terhadap Desa dan Kelurahan

Siaga Aktif, adanya keberadaan kader pemberdaya masyarakat,kemudahan

akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan

pelayanan setiap hari dan peraturan di tingkat desa / kelurahan yang

melandasi dan mengatur tentang pengembangan desa dan kelurahan Desa

Siaga Aktif.



Hambatan/masalah :

Masih kurangnya keaktifan forum desa dan kelurahan, kurang

terakomodasinya pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan

Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan Desa/ Kelurahan serta dari

masyarakat dan dunia usaha, dan masih belum jelas peraturan di tingkat

desa / kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan

desa dan kelurahan Siaga Aktif.

Solusi :

1. Melakukan program pendekatan kepada pemerintahan desa / kelurahan

tentang dukungan kebijakan di tingkat desa dan kelurahan tentang

pelaksanaan pengembangan desa siaga aktif.

2. Optimalisasi keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan survailans

berbasis masyarakat serta penyehatan lingkungan

3. Peningkatan Sosialisasi dalam penerapan tatanan perilaku masyarakat

dalam ber PHBS .


a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Program upaya kesehatan masyarakat

c. Program peningkatan pelayanan kesehatan.

19. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase penduduk yang memiliki

akses terhadap air yang berkualitas:

Adalah Jumlah penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap

sumber air minum berkualitas (layak) di suatu wilayah pada periode

tertentu.

Tidak dapat di buat penilaian kinerja terhadap indikator karena kegiatan

yang dilaksanakan tidak sesuai dengan DO dari indikator yang ditetapkan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan kualitas air pada depot air



minum isi ulang untuk tahun 2014 sebanyak 65 depot air minum. Yang

layak dikonsumsi sesuai dengan hasil monitoring adalah 100%. Tahun

2013 belum ada kegiatan untuk ini.

Hambatan/masalah :

Belum ada data yang rill jumlah penduduk Padangsidimpuan yang memiliki

akses air yang berkualitas.

Solusi :

Perlu master data tentang kegiatan yang menunjang program kesehatan

lingkungan.


a. Program pengembangan lingkungan sehat

20. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase penduduk yang menggunakan

jamban sehat:

Adalah jumlah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang

layak di suatu wilayah pada periode tertentu .

Tahun 2014 kegiatan yang dilaksanakan untuk program ini adalah

pembangunan jamban bagi masyarakat miskin yang belum memiliki

jamban yang sesuai kriteria sebanyak 10 paket. Ditahun 2013 belum ada

dana untuk menunjang kegiatan ini.

Hambatan/masalah :

Kurangnya dana yang menunjang kegiatan ini. Dan belum ada data riil

jumlah pendudukyang memiliki jamban sehat.

Solusi :

Perlu master data tentang kesehatan lingkungan. Perlu dana yang

menunjang program kesehatan lingkungan.




a. Program pengembangan lingkungan sehat

21. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana industri

tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat:

Adalah jumlah TPM memenuhi/tidak memenuhi syarat hygiene sanitasi di

suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

Kegiatan tahun 2014 dilaksanakan pemeriksaan dan pembinaan serta

pengawasan kesehatan lingkungan pada 90 TPM , didapatkan 52,2 % yang

dikategorikan sehat. Dibandingkan dengan tahun 2013

Dilaksanakan monitoring pada 85 TPM di dapatkan 49,41 % yang

dikategorikan sehat. Hasil nya mengalami peningkatan. Dari hasil

monitoring kebanyakan TPM tidak sesuai dengan kriteria dalam hal tidak

menggunakan pakaian bersih saat pengolahan makanan, untuk tahun

2014 dilaksanakan pemberian celemek dan topi kepada pengolah makanan

yang ada di TPM

Hambatan/masalah :

Kurangnya dana sehingga tidak semua TPM dapat dimonitoring, kurangnya

kesadaran pemilik TPM untuk melaksanakan syarat- syarat yang harus

dipenuhi dalam pengolahan makanan

Solusi :

Perlu dana yang menunjang untuk kegiatan ini, serta peningkatan

penyuluhan


a. Program dan pengendaian kesehatan makanan



22. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase cakupan tempat-tempat

umum yang memenuhi syarat Kesehatan:

Tahun 2014 belum ada dana dan kegiatan yang ditampung.

Hambatan/masalah :

tidak ada dana yang ditampung

Solusi :

dana ditampung.

23. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase ketersediaan obat dan vaksin:

Capaian indikator kinerja persentase ketersediaan obat dan vaksin

padatahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana target sebesar 100%

dapat direalisasikan sebesar 100%. Dibandingkan dengan pencapaian

tahun 2013 sebesar 100% tidak menunjukkkan adanya perubahan

pencapaian ini dikarenakan adanya Alokasi dana dari APBN melalui dana

DAK bidang Yanfar. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah

sebesar 100% capaian kinerja ini sudah mencapai target.


a. Program obat dan Perbekalan kesehatan

24. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase ketersediaan dan mutu

sumber daya manusia Kesehatan sesuai dengan standar kompetensi:

Pencapaian Indikator kinerja Persentasi ketersediaan dan mutu SDM

kesehatan sesuai dengan standar kompetensi pada tahun 2014 adalah

sebesar 3,7% yang mana target sebesar 70%. Dibandingkan dengan capaian

tahun 2013 sebesar 6,6% menunjukkan adanya penurunan, dan jika

dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100% maka sebesar

0,037%, maka hasil capaian indikator ini masih dibawah target




Kinerja adalah :

1. Menyiapkan program kegiatan dalam bidang pendidikan dan pelatihan

untuk meningkatkan mutu SDM kesehatan.

2. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan

baik yang bersifat teknis maupun fungsional berdasarkan keahlian dan

kebutuhan daerah

Hambatan/masalah :

1. Masih banyak SDM kesehatan yang belum sesuai standar dalam hal

meningkatkan kualitasnya sesuai standar kompetensinya

2. Banyak kegiatan yang tidak direalisasikan dimana hal ini disebabkan

tidak sesuainya SDM kesehatan dengan pendidikan dan pelatihan yang

akan dilaksanakan.

Solusi :

1. Meningkatkan jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan

termasuk SDM kesehatan yang sesuai dengan standar.

2. Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga

kesehatan baik yang bersifat teknis maupun fungsional berdasarkan

keahlian dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kualitas,

kepekaan dan profesionalisme tenaga kesehatan.


a. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur.

25. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase ketersediaan laporan

Puskesmas:

Pencapaian indikator kerja Persentase ketersediaan laporan Puskesmas dan

laporan KLB pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana target



sebesar 100%, yang direalisasi sebesar 100%. Dibandingkan dengan

capaian tahun 2013 sebesar 100% menunjukkan angka capaiannya sama

jika dibandingkan dengan target jangka panjang menengah sebesar 100%.


Kinerja adalah :

Pada tahun 2014 UPT melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan sebanyak

9 UPT (100%) mencapai target yang ditetapkan yaitu 9 UPT (100%), hal ini

disebabkan karena semua UPT Puskesmas yang ada di lingkungan kerja

Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan telah menyediakan Sistem

Informasi Kesehatan yang setiap bulannya dilaporkan ke Dinas Kesehatan

Kota Padangsidimpuan berupa Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu

yang memuat data tentang jenis penyakit, laporan KLB, cakupan program

dan hasil kegiatan di UPT Puskesmas. Jika dibandingkan dengan tahun

2013 UPT melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) tidak mengalami

kenaikan/ tetap sebanyak 9 UPT.

Hambatan/masalah :

Masih terjadi ketidaksamaan data antara yang dilaporkan ke bidang SDM

dan SIK melalui Puskesmas bila dibandingkan dengan data di bidang Dinas

Kesehatan Masyarakat

Solusi :

1. Perlu adanya kesamaan data yang dikirim oleh Puskesmas sebagai awal

proses pengumpulan, pengolahan, pelaporan data melalui berbagai

program ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan.

2. Lebih meningkatkan dan mengembangkan berfungsinya Sistem

Informasi Kesehatan (SIK) melalui peningkatan kemampuan tenaga

kesehatan dalam pengolahan dan analisa data dan penyediaan fasilitas

SIK sehingga tersedia data yang valid dan akurat yang dapat digunakan

sebagai bahan perencanaan pembangunan kesehatan.



3. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan tentang Sistem Pencatatan dan

Pelaporan Terpadu Puskesmas

4. Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program melalui

identifikasi kegiatan dan penyusunan indikator yang mampu

menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada dalam pencapaian

program maupun sasaran utama pembangunan kesehatan.


a. Program standar pelayanan kesehatan

26. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase ketersediaan laporan KLB:

Pencapaian indikator kerja Persentase ketersediaan laporan Puskesmas dan

laporan KLB pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana target

sebesar 100%, yang direalisasi sebesar 100%. Dibandingkan dengan

capaian tahun 2013 sebesar 100% menunjukkan angka capaiannya sama

jika dibandingkan dengan target jangka panjang menengah sebesar 100%.


Kinerja adalah :

Pada tahun 2014 UPT melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan sebanyak

9 UPT (100%) mencapai target yang ditetapkan yaitu 9 UPT (100%), hal ini

disebabkan karena semua UPT Puskesmas yang ada di lingkungan kerja

Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan telah menyediakan Sistem

Informasi Kesehatan yang setiap bulannya dilaporkan ke Dinas Kesehatan

Kota Padangsidimpuan berupa Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu

yang memuat data tentang jenis penyakit, laporan KLB, cakupan program

dan hasil kegiatan di UPT Puskesmas. Jika dibandingkan dengan tahun

2013 UPT melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) tidak mengalami

kenaikan/ tetap sebanyak 9 UPT.

Hambatan/masalah :

Masih terjadi ketidaksamaan data antara yang dilaporkan ke bidang SDM

dan SIK melalui Puskesmas bila dibandingkan dengan data di bidang Dinas

Kesehatan Masyarakat



Solusi :

1. Perlu adanya kesamaan data yang dikirim oleh Puskesmas sebagai awal

proses pengumpulan, pengolahan, pelaporan data melalui berbagai

program ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan.

2. Lebih meningkatkan dan mengembangkan berfungsinya Sistem

Informasi Kesehatan (SIK) melalui peningkatan kemampuan tenaga

kesehatan dalam pengolahan dan analisa data dan penyediaan fasilitas

SIK sehingga tersedia data yang valid dan akurat yang dapat digunakan

sebagai bahan perencanaan pembangunan kesehatan.

3. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan tentang Sistem Pencatatan dan

Pelaporan Terpadu Puskesmas

4. Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program melalui

identifikasi kegiatan dan penyusunan indikator yang mampu

menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada dalam pencapaian

program maupun sasaran utama pembangunan kesehatan.

27. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase pengelolaan sarana dan

prasarana Kesehatan sesuai standar:

Capaian indikator kinerja persentase pengelolaan sarana dan pra sarana

kesehatan sesuai standar pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang

mana target sebesar 100 % dan yang di realisasi sebesar 100 % .

Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100 % menunjukkan

tidak ada perubahan (sama dengan) capaian indikator kinerja, dan jika

dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100 % maka

capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 100 % maka hasil capaian

indikator ini sama dengan target jangka menengah


Kinerja adalah :

Melakukan peningkatan dan pengembangan saran dan prasarana

Puskesmas dan jaringanya yang memadai untuk penunjang pelayana

kesehatan.




a. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya


Terwujudnya Sistem pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Bermutu, Berkualitas, Terpadu dan dapat Dijangkau Oleh Masyarakat

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO INDIKATOR KERJA SAT-

UAN

HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas SDM Bidang

Kesehatan

% 35 36 36 100 40

2. Meningkatnya SPM Bidang

Kesehatan %

Tidak

dilaksana

kan

65 Tidak

dilaksanakan

- 100

3. Persentase Jamkesda bagi

masyarakat tidak mampu

Kota Padangsidimpuan

% Tidak

dilaksanakan

85 Tidak

dilaksanakan

- 100

4. Tersedianya system

pengaduan dan

pengawasan masyarakat

terhadap program jamkesda

% Tidak

dilaksanakan

100 Tidak

dilaksanakan

- 100

5. Persentase APBD bidang

Kesehatan % 0 6 4,97 82,83 10

Rata-rata capaian kinerja 36,56




Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya Sistem pelayanan

Kesehatan Masyarakat yang Bermutu, Berkualitas, Terpadu dan dapat

Dijangkau Oleh Masyarakat dengan 5 (lima) Indikator Kinerja dinama 3 (tiga)

indikator kinerja belum dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan 2014 dan

capaian kinerja sasaran ini mendapatkan angka sebesar 36,56% dengan predikat

Kurang Berhasil dengan capaian indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM

Bidang Kesehatan:

Capaian indikator Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Bidang

Kesehatan pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana target sebesar

36 % dan yang di realisasi sebesar 36% . Dibandingkan dengan capaian

tahun 2013 sebesar 35% menunjukkan ada Peningkatan capaian indikator

kinerja, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 40

% maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 36%.


Kinerja adalah :

Peningkatan dalam kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan: Jumlah

kunjungan pasien JKN dan pasien kurang mampu yang semakin meningkat

dari tahun ke tahun serta optimalnya bidang pengembangan sistem

informasi rumah sakit.

Hambatan/masalah :

Kurangnya informasi bagi pengunjung mengenai pengurusan administrasi

serta rujukan ke rumah sakit lain



Solusi :

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengembangan dan pengadaan

sarana dan prasarana bidang kesehatan rumah sakit, pengadaan alat-alat

kesehatan rumah sakit


a. Program Kemitraan dan Pengobatan bagi pasien kurang mampu dan

Pelayanan JKN terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintah daerah yang berkualitas, sehat dan berwibawa.

2. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya SPM Bidang Kesehatan:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya SPM Bidang Kesehatan pada tahun

2013 dan 2014 belum dapat di evaluasi karena belum ada penganggaran

yang dialokasikan untuk merealisasikan target indikator yang ditetapkan

sesuai RPJMD . Diharapkan untuk anggaran tahun yang akan datang akan

dialokasikan untuk mencapai target indikator di maksud diatas.

3. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Jamkesda bagi masyarakat

tidak mampu Kota Padangsidimpuan:

Capaian indikator kinerja Persentase Jamkesda bagi masyarakat tidak

mampu Kota Padangsidimpuan pada tahun 2013 dan 2014 belum dapat di

evaluasi karena belum ada penganggaran yang dialokasikan untuk

merealisasikan target indikator yang ditetapkan sesuai RPJMD . Diharapkan

untuk anggaran tahun yang akan datang akan dialokasikan untuk mencapai

target indikator di maksud diatas.

4. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya system pengaduan dan

pengawasan masyarakat terhadap program jamkesda:



Capaian indikator kinerja Tersedianya system pengaduan dan pengawasan

masyarakat terhadap program jamkesda pada tahun 2013 dan 2014 belum

dapat di evaluasi karena belum ada penganggaran yang dialokasikan untuk

merealisasikan target indikator yang ditetapkan sesuai RPJMD . Diharapkan


target indikator di maksud diatas.

5. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase APBD bidang Kesehatan:

Untuk pencapaian kinerja sasaran diatas hanya persentase APBD bidang

kesehatan yang dapat diukur berdasarkan jumlah PAGU anggaran yang

dialokasikan ke SKPD dinas kesehatan , dimana Alokasi anggaran APBD

untuk dinas kesehatan pada tahun 2014 sebesar 4,9% dari target APBD

sebesar 6 %, sementara untuk indikator yang yang lain belum dapat di

evaluasi karena belum ada penganggaran yang dialokasikan untuk

merealisasikan target indikator yang ditetapkan sesuai RPJMD. Diharapkan


target indikator di maksud diatas


Meningkatnya animo masyarakat dalam berolahraga


NO INDIKATOR KERJA SATUAN

HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya

olah raga

% 20 23 23 100 50




Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Meningkatnya animo masyarakat dalam

berolahraga dengan 1 (satu) Indikator Kinerja mendapatkan angka capaian

kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil dengan capaian


1. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya olah raga:

Capaian indikator kinerja meningkatnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya olahraga pada tahun 2014 adalah sebesar 23.% yang mana

target sebesar.23% dan yang di realisasi sebesar 23%. Dibandingkan dengan

capaian tahun 2013 sebesar 20% menunjukkan adanya peningkatan dan

jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 50 % maka

capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 23 %.


Kinerja adalah :

Program yang ada disesuaikan dengan indikator kinerja dan

dilaksanakan dengan baik

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program yang ada

menarik minat masyarakat untuk mengikutinya

Waktu pelaksanaan dan dana kegiatan yang cukup

Tempat pelaksanaan kegiatan tersedia cukup.

Hambatan/masalah :

Waktu pelaksanaan berbenturan dengan jadwal kesibukan masyarakat,

sehingga jumlah masyarakat yang ikut serta dalam olahraga

Kolam renang satataring dan Gelanggang Olahraga yang diharapkan

menjadi fasilitas pendukung beberapa cabang olahraga belum bisa

digunakan karena belum rampung perbaikan dan pembangunannya.



Solusi :

Dana untuk perbaikan kolam renang dan pembangunan Gelanggang

Olahraga akan diusulkan kembali.


a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


Meningkatnya pencapaian peserta KB menjadi 67 %



HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya kuantitas dan

kualitas SDM Tenaga Lini

Lapangan KB

% 25 31 34,65 111,8 55

2. Meningkatnya kuantitas dan

kualitas peran institusi

masyarakat pedesaan (IMP)

% 50 57 57 100 85



Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Meningkatnya pencapaian peserta KB

menjadi 67 % dengan 2 (dua) Indikator Kinerja mendapatkan angka capaian

kinerja sasaran sebesar 105,9% dengan predikat Sangat Berhasil, dengan

capaian indikator sebagai berikut:



1. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM

Tenaga Lini Lapangan KB:

Peningkatan jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang ada

di setiap desa/kelurahan dan peningkatan kemampuan/pengetahuan SDM

yang dilakukan melalui kegiatan Latihan Dasar Umum (LDU) di Balai Diklat

BKKBN Provinsi Sumatera Utara merupakan upaya untuk meningkatkan

kuantitas dan kualitas SDM Tenaga Lini Lapangan KB yang pada akhirnya

diharapkan akan mampu meningkatkan pencapaian peserta KB menjadi

67%.

Capaian indikator kinerja Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Tenaga

Lini Lapangan KB pada tahun 2014 adalah sebesar 111,8% yang mana

target sebesar 31% dan yang di realisasi sebesar 34,65%. Dibandingkan

dengan capaian tahun 2013 sebesar 25 % menunjukkan adanya

peningkatan, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar

55% maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 63%.


Kinerja adalah :

1. Adanya dukungan pemerintah kota Padangsidimpuan dalam upaya

meningkatkan kuantitas Tenaga Lini Lapangan KB berupa operasional

bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS.

2. Adanya hubungan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan BKKBN

Provinsi Sumatera Utara dalam upaya peningkatan kualitas SDM Tenaga

Lini Lapangan KB berupa Pelatihan Dasar Umum Program KB bagi

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)


a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Keluarga Berencana

2. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya kuantitas dan kualitas

peran institusi masyarakat pedesaan (IMP):



Peningkatan jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang ada di desa/kelurahan

dan peningkatan pengetahuan kader yang dilakukan melalui kegiatan

orientasi program KB merupakan upaya untuk meningkatkan kuantitas dan

kualitas peran institusi masyarakat pedesaan (IMP) yang pada akhirnya

diharapkan akan mampu meningkatkan pencapaian peserta KB menjadi

67%.

Capaian indikator kinerja Meningkatnya kuantitas dan kualitas peran

institusi masyarakat pedesaan (IMP) pada tahun 2014 adalah sebesar 100%

yang mana target sebesar 57% dan yang di realisasi sebesar 57%.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 50% menunjukkan

adanya peningkatan., dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah

sebesar 85% maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 67,05%.


Kinerja adalah :

1. Pemahaman 6 peran institusi oleh PPKBD dan Sub PPKBD

2. Adanya dukungan dana operasional bagi PPKBD dan Sub PPKBD.


a. Program Keluarga Berencana

b. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang Mandiri.


Tercapainya TFR 2,65



HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya Kuantitas dan

Kualitas pelayanan KB

% 62 63 64,32 102,09 67



2. Meningkatnya Kuantitas

Pelayanan KB di

Kelurahan/Desa

% 48 58 60 103,45 96

3. Meningkatnya penggunaan

sarana dan prasarana pelayan

KB

% 36 41 41 100 72



Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Tercapainya TFR 2,65 dengan 3 (tiga)

Indikator Kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 101,84%

dengan predikat Sangat Berhasil, dengan capaian indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas

pelayanan KB:

Peningkatan volume pelayanan KB melalui berbagai kegiatan seperti

pelayanan Tim KB Keliling (TKBK), kegiatan terpadu TNI Manunggal KB

Kesehatan, PKK KB Kesehatan dan IBI KB Kesehatan dilakukan melalui

kerjasama dengan pihak/instansi terkait dalam upaya meningkatkan

kualitas pelayanan KB yang pada akhirnya akan mampu mencapai TFR

(Total Fertility Rate) 2,65.

Capaian indikator kinerjaMeningkatnya Kuantitas dan Kualitas pelayanan

KB pada tahun 2014 adalah sebesa 102,09% yang mana target sebesar 63%

dan yang di realisasi sebesar 64,32%. Dibandingkan dengan capaian tahun

2013 sebesar 62% menunjukkan adanya peningkatan, dan jika


sampai dengan tahun 2014 sebesar 96%.


Kinerja adalah :

1. Dukungan pemerintah kota Padangsidimpuan berupa penyediaan

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan KB.



2. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan instansi terkait.



b. Program Pelayanan Kontrasepsi

c. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri.

2. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kuantitas Pelayanan KB di

Kelurahan/Desa:

Peningkatan volume pelayanan KB di tingkat kelurahan/desa juga dilakukan

dengan berbagai kegiatan seperti pelayanan Tim KB Keliling (TKBK), kegiatan

terpadu TNI Manunggal KB Kesehatan, PKK KB Kesehatan dan IBI KB

Kesehatan melalui kerjasama dengan pihak/instansi terkait dalam upaya

meningkatkan kualitas pelayanan KB yang pada akhirnya akan mampu

mencapai TFR (Total Fertility Rate) 2,65.

Capaian indikator kinerja Meningkatnya Kuantitas Pelayanan KB di

Kelurahan/Desa pada tahun 2014 adalah sebesar 103,45% yang mana terget

sebesar 58% dan yang di realisasi sebesar 60%. Dibandingkan dengan

capaian tahun 2013 sebesar 48% menunjukkan adanya peningkatan, dan

jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 96% maka

capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 62,5%.


Kinerja adalah :


anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan KB di Kelurahan/Desa.

2. Hubungan kerja sama yang baik dengan institusi masyarakat pedesaan

(IMP)





b. Program Pelayanan Kontrasepsi

c. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri.

3. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya penggunaan sarana dan

prasarana pelayan KB:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana

pelayan KB pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana target sebesar

41% dan yang di realisasi sebesar 41%. Dibandingkan dengan capaian tahun

2013 sebesar 36% menunjukkan adanya peningkatan, dan jika


sampai dengan tahun 2014 sebesar 56,9%.


Kinerja adalah :

Dukungan pemerintah kota Padangsidimpuan berupa penyediaan dana

untuk penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan KB.






Meningkatnya partisipasi pria dalam KB menjadi 15 %


NO INDIKATOR

KERJA SATUAN

HASIL THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya

Kuantitas dan

Kualitas tenaga

pelayan vasektomi

% 50 60 60 100 100

2. Persentase Pos-pos

KB Pria di Tiap

Kecamatan

% Tidak

dilaksanakan 20

Tidak

dilaksanakan - 100

3. Meningkatnya

penyebarluasan

informasi melalui

berbagai media

tentang KB Pria

% 20 36 40 111,1 100

Rata-rata capaian

kinerja 70,36


Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya Sistem pelayanan

Kesehatan Masyarakat yang Bermutu, Berkualitas, Terpadu dan dapat

Dijangkau Oleh Masyarakat dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja dinama 1 (satu)

indikator kinerja belum dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan 2014 dan

capaian kinerja sasaran ini mendapatkan angka sebesar 70,36% dengan predikat

Berhasil dengan capaian indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas

tenaga pelayan vasektomi:



Capaian indikator kinerjaMeningkatnya Kuantitas dan Kualitas tenaga

pelayan vasektomi pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana target


capaian tahun 2013 sebesar 50% menunjukkan adanya peningkatan, dan


capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 60%.


Kinerja adalah :

1. Dukungan dana yang memfasilitasi pelaksanaan pelayanan vasektomi.

2. Tersedianya jumlah dokter pria sebagai tenaga pelayanan vasektomi.


a. Program Pelayanan Kontrasepsi

2. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pos-pos KB Pria di Tiap

Kecamatan:

Hambatan/masalah :

Belum tersedianya dukungan dana yang cukup untuk membentuk pos-pos

KB pria di tiap kecamatan pada tahun anggaran 2014.

Solusi :

Pengusulan program dan kegiatan yang mendukung pembentukan pos-pos

KB Pria sebagai program/kegiatan prioritas di tahun berikutnya.

3. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya penyebarluasan informasi

melalui berbagai media tentang KB Pria:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya penyebarluasan informasi melalui

berbagai media tentang KB Pria pada tahun 2014 adalah sebesar 111,1%

yang mana target sebesar 36% dan yang di realisasi sebesar 40%.




adanya peningkatan, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah

sebesar 100% maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 40%.


Kinerja adalah :


dana untuk kegiatan pelayanan KIE.

2. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyebarluasan informasi

tentang KB Pria.


a. Program Keluarga Berencana.


Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender

(PUG)


NO INDIKATOR KINERJA SATUAN

HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya pemahaman

masyarakat tentang PUG % 6,75 10 13,57 135,7 21,75

2. Meningkatnya peran serta

perempuan dalam

pembangunan

% 4,6 11 7,69 69,9 27,6

3. Meningkatnya pemahaman

masyarakat tentang

pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

% 6,75 10 14,10 141 21,75

Rata-rata Capaian Kinerja 115,53




Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat

tentang pengarusutamaan gender (PUG) dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja

mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 115,53% dengan predikat

Sangat Berhasil, dengan capaian indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya pemahaman masyarakat

tentang PUG:

Capaian indikator kinerjaMeningkatnya pemahaman masyarakat tentang

PUG pada tahun 2014 adalah sebesar 135,7% yang mana target sebesar 10%

dan yang di realisasi sebesar 13,57%. Dibandingkan dengan capaian tahun

2013 sebesar 6,75% menunjukkan adanya peningkatan, dan jika

dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 21,75% maka capaian

sampai dengan tahun 2014 sebesar 62,39%.


Kinerja adalah :

1. Dukungan pemerintah kota Padangsidimpuan berupa penyediaan dana

untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

2. Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dan

mitra kerja lainnya seperti Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Muslimat

NU, Aisyiah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).


a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

2. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya peran serta perempuan

dalam pembangunan:



Capaian indikator kinerja Meningkatnya peran serta perempuan dalam

pembangunan pada tahun 2014 adalah sebesar 69,9% yang mana target

sebesar 11% dan yang di realisasi sebesar 7,69%. Dibandingkan dengan

capaian tahun 2013 sebesar 4,6% menunjukkan adanya peningkatan dan

jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 27,6% maka


Hambatan/masalah :

Dukungan dana yang kurang memadai untuk meningkatkan kuantitas dan

kualitas penyuluhan dan pelatihan bagi kaum perempuan.

Solusi :

Pengusulan program/kegiatan yang mendukung terlaksananya penyuluhan

dan pelatihan bagi kaum perempuan sebagai program/kegiatan prioritas di

tahun berikutnya untuk mendapat dukungan dana yang memadai.


a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam

Pembangunan

3. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya pemahaman masyarakat

tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2014 adalah

sebesar 141% yang mana target sebesar 10% dan yang di realisasi sebesar

14,10%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 6,75%

menunjukkan adanya peningkatan, dan jika dibandingkan dengan target

jangka menengah sebesar 21,75% maka capaian sampai dengan tahun 2014

sebesar 64,8%.




Kinerja adalah :

1. Dukungan pemerintah kota Padangsidimpuan berupa penyediaan dana

untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

2. Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dan

mitra kerja lainnya seperti Polres Kota Padangsidimpuan, Pengadilan

Agama, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Muslimat NU, Aisyiah dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).


a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

c. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan

Kelompok Masyarakat.


Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang

berkualitas, Sehat, dan berwibawa


NO INDIKATOR KINERJA SAT-

UAN

HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Terlaksananya sistem

administrasi pemerintah

yang efektif

% 50 55 55 100 75

2. Tercapainya kinerja yang

efektif dan efisien % 65 70 70 100 85

3. Tersedianya SDM yang

memiliki kapabilitas dan

integritas

% 55 60 60 100 80



4. Tersedianya sarana dan

prasarana perkantoran % 60 65 65 100 85

5. Terwujudnya Job

diskription berdasarkan

struktur organiasasi

%

Tidak

dilaksana

kan

40

Tidak

dilaksana

kan

- 75

6. Tersusunnya pedomanan

etika dan budaya kerja % 25 35 35 100 75

7. Tersusunnya SOP dan

SPM %

Tidak

dilaksana

kan

40

Tidak

dilaksana

kan

- 75

8. Tersedianya data

kependudukan % 65 73 73 100 95

9. Terciptanya tata kelola

tata pemerintahan yang

baik

%

Tidak

dilaksana

kan

50

Tidak

dilaksana

kan

- 75

10. Terlaksananya pelayanan

administrasi pada

kecamatan

%

Tidak

dilaksana

kan

20 20 100 80

11. Terselesaikan persoalan-

persoalan hukum % 57 57 57 100 80

12. Tersampaikannya

informasi produk hukum

daerah kepada

masyarakat

% 45 45 45 100 75

13. Tersedianya produk

hukum daerah sesuai

dengan kebutuhan dan

dinamika yang

berkembang di

masyarakat

% 93,28 60 94,32 157,2 80

14. Terlaksananya

Pengawasan dan

pembinaan pada seluruh

SKPD

% 56 70 67 95,71 90

15. Terlaksananya hasil

rekomendasi laporan

pemeriksaan

% 24 50 50 100 80

16. Terlaksananya SPIP % 25 50 50 100 80

17. Persentase penyelesaian

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

% 14,24 70 33 47,14 90



18. Terlaksananya kerjasama

dengan pihak lain dalam

upaya pengawasan

kinerja pemerintah

% 15 30 30 100 60

19. Terwujudnya dokumen

perencanaan yang baik

dan partisipatif yang

konsisten

% 60 62 70 112,9 85

20. Terlaksananya penelitian

untuk perencanaan

pembangunan

%

Tidak

dilaksana

kan

40 35 87,5 70

21. Terwujudnya kerjasama

dengan lembaga

penelitian

%

Tidak

dilaksana

kan

50

Tidak

dilaksana

kan

- 80

22. Termanfaatkannya

datastatistik dalam

perencanaan

pembangunan

%

Tidak

dilaksana

kan

65 65 100 80

23. Meminimalkan

ketidaksesuaian realisasi

keluaran/output kegiatan

dengan target,

pelaksanaan kegiatan

dengan rencana tahapan

kegiatan, pelaksanaan

kegiatan dengan

ketentuan yang berlaku

% 75 80 80 100 90

24. Kebijakan dibidang

pengembangan

manajemen kepegawaian

% 57 57 71 120 80

25. Percepatan durasi

penyelesaian Pelayanan

administrasi kepegawaian

yang transparan, cepat

dan akuntabel

% 100 65 65 100 80

26. Berfungsinya lembaga

pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

dan kelurahan dan desa

% 2,5 40 9 22,5 85

27. Tersedianya tenaga

terampil dalam

menjalankan tugas ke

dinasan

% 22,8 25 98 392 75



28. Persentase SDM aparatur

yang mengikuti diklat

sesuai dengan kebutuhan

% 78 27 84 311 50

29. Terpenuhinya Standar

Kesejahteraan Pegawai % 100 30 56 186 60

Rata-rata capaian kinrja 104,55


Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya kelembagaan dan

ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, Sehat, dan berwibawa

dengan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja yakni 4 (empat) indikator

kinerja tidak dilaksanakan, maka capaian kinerja sasaran mendapatkan angka

sebesar 104,55% dengan predikat Sangat Berhasil, dengan capaian indikator

sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Terlaksananya sistem administrasi

pemerintah yang efektif:

Capaian indikator kinerja Terlaksananya sistem administrasi pemerintah

yang efektif pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget


capaian tahun 2013 sebesar 50% menunjukkan adanya Peningkatan, dan




Kinerja adalah :

Barang dan Jasa yang mendukung administrasi perkantoran sudah

tersedia


a. Program Administrasi Perkantoran



2. Pencapaian Indikator Kinerja Tercapainya kinerja yang efektif dan

efisien:

Capaian indikator kinerja Tercapainya kinerja yang efektif dan efisien pada

tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget sebesar 70% dan yang

di realisasi sebesar 70%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar

60% menunjukkan adanya Peningkatan, dan jika dibandingkan dengan

target jangka menengah sebesar 85% maka capaian sampai dengan tahun

2014 sebesar 85%.


Kinerja adalah :

Tersedianya data pendukung kinerja


a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

3. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya SDM yang memiliki

kapabilitas dan integritas:

Capaian indikator kinerja Tersedianya SDM yang memiliki kapabilitas dan

integritas pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget sebesar

60% dan yang di realisasi sebesar 60%. Dibandingkan dengan capaian

tahun 2013 sebesar 55% menunjukkan adanya Peningkatan, dan jika




Kinerja adalah :

SDM yang berkualitas




a. Program Peningkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya sarana dan prasarana

perkantoran:

Capaian indikator kinerja Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget sebesar 65% dan

yang di realisasi sebesar 65%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013

sebesar 60% menunjukkan adanya Peningkatan, dan jika dibandingkan

dengan target jangka menengah sebesar 85% maka capaian sampai dengan

tahun 2014 sebesar 65%.


Kinerja adalah :

Tersedianya anggaran


a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5. Pencapaian Indikator Kinerja Terwujudnya Job diskription berdasarkan

struktur organiasasi:

Indikator kinerja Terwujudnya Job diskription pada tahun 2013 dan tahun

2014.

Hambatan/masalah :

Belum diterapkan Job diskription pada tiap SKPD

Solusi :

Agar di terpakan Job diskription pada tiap SKPD



6. Pencapaian Indikator Kinerja Tersusunnya pedomanan etika dan

budaya kerja:

Capaian indikator kinerja Tersusunnya pedomanan etika dan budaya kerja







Kinerja adalah :

disiplin aparatur sudah tinggi


a. Program Peningkatan Disiplin Aparatus

7. Pencapaian Indikator Kinerja Tersusunnya SOP dan SPM:

Indikator kinerja Terwujudnya Job diskription pada tahun 2013 dan tahun

2014.

Hambatan/masalah :

Belum semua SKPD menyusun SOP dan SPM

Solusi :

Supaya semua SKPD menyusun SOP dan SPM

8. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya data kependudukan:



Capaian indikator kinerja Tersedianya data kependudukan pada tahun

2014 adalah sebesar 100% yang mana terget sebesar 73% dan yang di

realisasi sebesar 73%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar



2014 sebesar 73%.


Kinerja adalah :

Meningkatnya kealitas SDM dalam melaksanakan pendataan

kependudukan yang akurat

Hambatan/masalah :

Masih minimnya minat masyarakat untuk melengkapi data-data

kependudukan dan pencatatan sipil

Solusi :

Melasksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya data-data

kependudukan dan pencatatan sipil


a. Program Penataan Administrasi Kepandudukan

9. Pencapaian Indikator Kinerja Terciptanya tata kelola tata

pemerintahan yang baik:

Indikator kinerja Terciptanya tata kelola tata pemerintahan yang baik pada

tahun 2013 dan tahun 2014 tidak dilaksanakan

10. Pencapaian Indikator Kinerja Terlaksananya pelayanan administrasi

pada kecamatan:



Capaian indikator kinerja Terlaksananya pelayanan administrasi pada

kecamatan pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget

sebesar 20% dan yang di realisasi sebesar 20%. pada tahun 2013 tidak

dilaksanakan, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah



Kinerja adalah :

Pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya

mengurus izin untuk menambah PAD Kota Padangsidimpuan

Kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota melalui Instansi terkait,

Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan beserta Kepala

Lingkungan.


a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

11. Pencapaian Indikator Kinerja Terselesaikan persoalan-persoalan

hukum:

Capaian indikator kinerja Terselesaikan persoalan-persoalan hukum pada



57% dapat dipertahankan, dan jika dibandingkan dengan target jangka

menengah sebesar 80% maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar

57%.


Kinerja adalah :

Persoalan hukum yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik




a. Program Penantaan Peraturan Perundang-undangan

12. Pencapaian Indikator Kinerja Tersampaikannya informasi produk

hukum daerah kepada masyarakat:

Capaian indikator kinerja Tersampaikannya informasi produk hukum

daerah kepada masyarakat pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang

mana terget sebesar 45% dan yang di realisasi sebesar 45%. Dibandingkan

dengan capaian tahun 2013 sebesar 45% dapat dipertahankan, dan jika




Kinerja adalah :

Pelaksanaan sosialisasi Perda nomor 7 tahun 2012 tentang kawasan tanpa

rokok



13. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya produk hukum daerah sesuai

dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang di masyarakat:

Capaian indikator kinerja Tersedianya produk hukum daerah sesuai

dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang di masyarakat pada

tahun 2014 adalah sebesar 157,2% yang mana terget sebesar 60% dan

yang di realisasi sebesar 94,32%. Dibandingkan dengan capaian tahun

2013 sebesar 93,28% menunjukkan adanya Peningkatan, dan jika


sampai dengan tahun 2014 sebesar 94,32% melebihi target jangka

menengah.




Kinerja adalah :

Mengeksaminasi semua produk hukum daerah Kota Padangsidimpuan

dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada.



14. Pencapaian Indikator Kinerja Terlaksananya Pengawasan dan

pembinaan pada seluruh SKPD:

Capaian indikator kinerja Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan pada

seluruh SKPD pada tahun 2014 adalah sebesar 95,71% yang mana terget






Kinerja adalah :

Kerjasama yang baik di dalam tim pengawasan

Adanya koordinasi yang baik dengan SKPD

Hambatan/masalah :

Minimnya waktu pengawasan

Kurangnya pegawai pengawas inspektorat

Solusi :

Mengusulkan untuk penambahan pegawai pengawas ke badan kepegawaian

daerah




a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

15. Pencapaian Indikator Kinerja Terlaksananya hasil rekomendasi laporan

pemeriksaan:

Capaian indikator kinerja Terlaksananya hasil rekomendasi laporan

pemeriksaan pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget






Kinerja adalah :






16. Pencapaian Indikator Kinerja Terlaksananya SPIP:

Capaian indikator kinerja Terlaksananya SPIP pada tahun 2014 adalah

sebesar 100% yang mana terget sebesar 50% dan yang di realisasi sebesar

50%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 25%

menunjukkan adanya Peningkatan, dan jika dibandingkan dengan target

jangka menengah sebesar 80% maka capaian sampai dengan tahun 2014

sebesar 50%.




Kinerja adalah :

Kerjasama yang baik di dalam reviu keuangan




17. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut

hasil pemeriksaan:

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan pada tahun 2014 adalah sebesar 47,14% yang mana terget


capaian tahun 2013 sebesar 14,24% menunjukkan adanya Peningkatan,

dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90% maka



Kinerja adalah :



Hambatan/masalah :

Minimnya waktu pengawasan

Kurangnya pegawai pengawas inspektorat

Solusi :

Mengusulkan untuk penambahan pegawai pengawas ke badan kepegawaian

daerah






18. Pencapaian Indikator Kinerja Terlaksananya kerjasama dengan pihak

lain dalam upaya pengawasan kinerja pemerintah:

Capaian indikator kinerja Terlaksananya kerjasama dengan pihak lain

dalam upaya pengawasan kinerja pemerintah pada tahun 2014 adalah





sebesar 30%.


Kinerja adalah :

Kerjasama yang baik di dalam reviu keuangan




19. Pencapaian Indikator Kinerja Terwujudnya dokumen perencanaan yang

baik dan partisipatif yang konsisten:

Capaian indikator kinerja Terwujudnya dokumen perencanaan yang baik

dan partisipatif yang konsisten pada tahun 2014 adalah sebesar 112,9%

yang mana terget sebesar 62% dan yang di realisasi sebesar 70%.


adanya Peningkatan, dan jika dibandingkan dengan target jangka

menengah sebesar 85.% maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar

70%.




Kinerja adalah :

Telah tersusunnya dokumen perencanaan


a. Program Perencanaan Pembangunan

20. Pencapaian Indikator Kinerja Terlaksananya penelitian untuk

perencanaan pembangunan:

Capaian indikator kinerja Terlaksananya penelitian untuk perencanaan

pembangunan pada tahun 2014 adalah sebesar 87,5% yang mana terget

sebesar 40% dan yang di realisasi sebesar 35%. jika dibandingkan dengan


2014 sebesar 35%.


Kinerja adalah :

Ketersediaan data untuk penelitian


a. Program Pengembangan Data/Informasi

b. Program Kerjasama Pembangunan

c. Program Perencanan Pembangunan Ekonomi

d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

21. Pencapaian Indikator Kinerja Terwujudnya kerjasama dengan lembaga

penelitian:

Indikator kinerja Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penelitian pada




Hambatan/masalah :

Belum adanya kejasama dengan lembaga penelitian

Solusi :

Supaya melaksankan kerjasama dengan lembaga penelitian

22. Pencapaian Indikator Kinerja Termanfaatkannya datastatistik dalam

perencanaan pembangunan:

Capaian indikator kinerja Termanfaatkannya datastatistik dalam

perencanaan pembangunan pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang

mana terget sebesar 65% dan yang di realisasi sebesar 65%. Pada tahun

2013 sebesar tidak dilaksanakan, dan jika dibandingkan dengan target


sebesar 65%.


Kinerja adalah :

Tesedianya data statistik perencanaan pembangunan



23. Pencapaian Indikator Kinerja Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi

keluaran/output kegiatan dengan target, pelaksanaan kegiatan dengan

rencana tahapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan

yang berlaku:

Capaian indikator kinerja Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi

keluaran/output kegiatan dengan target, pelaksanaan kegiatan dengan

rencana tahapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang



berlaku pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget sebesar

80% dan yang di realisasi sebesar 80%. Dibandingkan dengan capaian





Kinerja adalah :

Tersedianya dokumen perencanaan untuk melaksanakan verifikasi


a. Program Kerjasama Pembangunan

b. Program Perencanaan Pembangunan

24. Pencapaian Indikator Kinerja Kebijakan dibidang pengembangan

manajemen kepegawaian:

Capaian indikator kinerja Kebijakan dibidang pengembangan manajemen

kepegawaian pada tahun 2014 adalah sebesar 120% yang mana terget


capaian tahun 2013 sebesar 57% menunjukkan adanya Kenaikan, dan jika




Kinerja adalah :

Tersedianya sarana untuk pengembangan manajemen kepegawaian

Hambatan/masalah :

Masih adanya formasi/bidang tertentu yang karena kekurangan SDM yang

membidangi



Solusi :

Kiranya formasi/bidang-bidang yang masih kurang tersebut dapat

diimbangi dengan adanya penerimaan PNS untuk formasi yang masih

kurang


a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

25. Pencapaian Indikator Kinerja Percepatan durasi penyelesaian

Pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan

akuntabel:

Capaian indikator kinerja Percepatan durasi penyelesaian Pelayanan

administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akuntabel pada



100% pencapaian tetap, dan jika dibandingkan dengan target jangka


65%.


Kinerja adalah :

Tersedianya sarana dan prasarana

Hambatan/masalah :

Adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang masih

terkendala seperti adanya KPE (Kartu Pegawai Elektronik) yang belum

sepenuhnya dapat diselesaikan permasalahannya didaerah

Solusi :

Hendaknya yang bersangkutan dengan KPE tersebut juga ikut bertanggung

jawab terhadap kepengurusan KPE ini, mengingat KPE juga merupakan

fasilitas ATM bagi PNS.





26. Pencapaian Indikator Kinerja Berfungsinya lembaga pemberdayaan

masyarakat di kecamatan dan kelurahan dan desa:

Capaian indikator kinerja Berfungsinya lembaga pemberdayaan masyarakat

di kecamatan dan kelurahan dan desa pada tahun 2014 adalah sebesar

22,5% yang mana terget sebesar 40% dan yang di realisasi sebesar 9%.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 2,5% menunjukkan



9%.

Hambatan/masalah :

Masih kurangnya pemahaman masyarkat tentang fungsi lembaga yang

ada di desa/kelurahan sehingga menimbulkan kurang berfungsinya di

tengah-tengah masyarakat.

Lembaga-lembaga masyarakat kurang mendapat suntikan/bantuan

dana sehingga mengakibatkan kurang berfungsi.

Solusi :

Membina masyarakat melalui pembinaan desa/kelurahan percontohan

dan bekerjasama dengan tim penggerak PKK baik tingkat kota maupun

provinsi

Memfasilitasi SKPD dengan lembaga masyarkat untuk kepentingan

memeratakan pembangunan


a. Program peningkatan pemberdayaan perempuan



27. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya tenaga terampil dalam

menjalankan tugas ke dinasan:

Capaian indikator kinerja Tersedianya tenaga terampil dalam menjalankan

tugas ke dinasan pada tahun 2014 adalah sebesar 392% yang mana terget


capaian tahun 2013 sebesar 22,8% menunjukkan adanya kenaikan, dan


capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 98% telah melebihi target

jangka menengah.


Kinerja adalah :

Adanya formasi pengangkatan CPNS dilingkungan Pemerintah Kota

Padangsidimpuan

Hambatan/masalah :

Adanya CPNS yang belum memenuhi syarat untuk memenuhi formasi

tersebut

Solusi :

Hendaknya dalam merekrut CPNS/tenaga honorer tersebut sebaiknya

sesuai dengan kebutuhan SKPD tersebut.



28. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase SDM aparatur yang mengikuti

diklat sesuai dengan kebutuhan:



Capaian indikator kinerja Persentase SDM aparatur yang mengikuti diklat

sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2014 adalah sebesar 311% yang


dengan capaian tahun 2013 sebesar 78% menunjukkan adanya

Peningkatan, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah

sebesar 50% maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 78% sudah

melebihi target jangka menengah


Kinerja adalah :

Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung

Adanya SDM yang berkualitas

Hambatan/masalah :

1. Diklat PIM

Kegiatan Diklat PIM Tipa Tahun diprogramkan olah badan diklat provsu

dan pemerintah kota padangsidimpuan selalu menganggarkan Diklat

PIM ke III dan IV dan juga pengiriman peserta seleksi PIM Tk. II

Satu tahun sebelum anggaran berjalan badan kepegawaian daerah

menjaring peserta dengan menyurati SKPD yang dimaksud sebagai calon

peserta tahun berikutnya

Ada beberapa SKPD yang PNS nya berminat untuk mengikuti tetapi

setelah tahun berjalan dengan berbagai alasan tidak bersedia mengikuti

dikarenakan:

Pembiayaan dan waktu pelaksanaan diklat

Tidak lagi menduduki eselon

2. Tugas Belajar

Kegiatan tugas belajar juga direncanakan sepeti kegiatan diklat PIM,

beberapa PNS ada yang berminat tetapi ada yang gagal dikarenakan

tidak lulus dalam seleksi di perguruan tinggi yang dituju, ditambahkan

tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



memprogramkan beasiswa kepada PNS Kesehatan sehingga ada

beberapa PNS mengikuti beasiswa KEMENKES tersebut.

Solusi :

1. Diklat PIM

Harus ada regulasi yang mewajibkan pejabat eselon harus mengikuti

diklat PIM sesuai jenjang jabatan dengan sanksi dapat berupa

penundaan pembayaran tunjangan operasional eselon.

2. Tugas Belajar

Adanya promosi kenaikan jabatan setelah menyelesaikan Tugas

Belajar

Kenaikan tunjangan penugasan belajar yang lebih signifikan



29. Pencapaian Indikator Kinerja Terpenuhinya Standar Kesejahteraan

Pegawai:

Capaian indikator kinerja Terpenuhinya Standar Kesejahteraan Pegawai



sebesar 100% menunjukkan adanya Penurunan, dan jika dibandingkan




Kinerja adalah :

Adanya SDM yang berkualitas

Hambatan/masalah :

Masih adanya PNS yang kurang mematuhi peraturan



Solusi :

Hendaknya pemerintah daerah memberi sanksi kepada PNS yang tidak

mematuhi peraturan




Terwujudnya sistem dan kelembagaan yang dapat mengoptimalisasi sumber–

sumber Pendapatan Asli Daerah.



HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Cakupan sarana dan

prasarana pemerintah

yang sesuai standar

% 5 85 19 22,35 100

2. Target PAD % 83 100 100 100 100

3. Penilaian audit eksternal - WDP WTP

Belum

diketahui - WTP

4. Cakupan BUMD % - 65

Tidak

dilakanakan - 80

5. Cakupan Wajib Pajak

Baru % - 100 100 100 100

Rata-rata capaian

kinerja 44,47




Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya sistem dan kelembagaan

yang dapat mengoptimalisasi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah dengan

5 (lima) Indikator Kinerja yang mana 2 (dua) indikator kinerja masih belum

diketahui hasilnya, maka capaian kinerja sasaran mendapatkan angka sebesar

44,47% dengan predikat Kurang Berhasil, Uraian capaian indikator sebagai

berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan sarana dan prasarana pemerintah

yang sesuai standar:

Capaian indikator kinerja Cakupan sarana dan prasarana pemerintah yang

sesuai standar pada tahun 2014 adalah sebesar 22,35% yang mana terget


capaian tahun 2013 sebesar 5% menunjukkan adanya Peningkatan, dan jika



Hambatan/masalah :

Sampai tahun 2014 jumlah sertifikat masih 38 sedangkan target 43

sertifikat

Solusi :

Penambahan anggaran


a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keungan Daerah

2. Pencapaian Indikator Kinerja Target PAD:

Capaian indikator kinerja Target PAD pada tahun 2014 adalah sebesar 100%





adanya Peningkatan, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah



Kinerja adalah :

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat



3. Pencapaian Indikator Kinerja Penilaian audit eksternal:

Capaian indikator kinerja Penilaian audit eksternal pada tahun 2014 dengan

terget WTP masih belum diketahui hasilnya, sementara capaian tahun 2013

adalah WDP.

Hambatan/masalah :

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan belum di audit BPK

RI

Solusi :

Menunggu waktu audit BPK RI


a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

4. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan BUMD:

indikator kinerja Cakupan BUMD tidak dilaksanakan



Hambatan/masalah :

Belum ada arah kebijakan dalam pemberdayaan, penyehatan, retrukturisasi

dan profittisasi BUMD.

Solusi :

Supaya di buat Peraturan Walikota tentang pemberdayaan, penyehatan,

retrukturisasi dan profittisasi BUMD

5. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Wajib Pajak Baru:

Capaian indikator kinerja Cakupan Wajib Pajak Baru khususnya sektor PBB

perdesaan dan perkotaan pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana

terget sebesar 100% dan yang di realisasi sebesar 100%. dan jika




Kinerja adalah :

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam melapokar/mendaftarkan wajib

pajak sektor PBB






Terciptanya situasi yang kondusif bagi masuknya investasi ke daerah

Padangsidimpuan



HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Cakupan Perda yang

mendukung iklim usaha % 10,34 35 10,71 30,6 80


prasarana Kota yang

mendukung iklim usaha

% 73 60 76 126,6 80



Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terciptanya situasi yang kondusif bagi

masuknya investasi ke daerah Padangsidimpuan dengan 2 (dua) Indikator

Kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 78,6% dengan

predikat Berhasil, dengan capaian indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Perda yang mendukung iklim

usaha:

Capaian indikator kinerja Cakupan Perda yang mendukung iklim usaha

pada tahun 2014 adalah sebesar 30,6% yang mana terget sebesar 35% dan

yang di realisasi sebesar 10,71%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013

sebesar 10,34% menunjukkan adanya Peningkatan, dan jika dibandingkan


tahun 2014 sebesar 10,71%.



Hambatan/masalah :

Belum tersedianya Sistem Informasi Potensi Daerah

Solusi :

Menyusun dan merancang Sistem Informasi Potensi Daerah yang tujuannya

untuk memetakan potensi investasi di daerah


a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

2. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan sarana dan prasarana Kota yang

mendukung iklim usaha:

Capaian indikator kinerja Cakupan sarana dan prasarana Kota yang

mendukung iklim usaha pada tahun 2014 adalah sebesar126,6% yang mana

terget sebesar 60% dan yang di realisasi sebesar 76%. Dibandingkan dengan





Kinerja adalah :

Sumber Dana dalam pelaksanaan Indikator Kinerja

Peran serta masyarakat dalam mendukung terlaksananya pembangunan

Sumber daya aparatur pemerintahan

Hambatan/masalah :

Perencanaan, Pengawasan, dari seluruh stakeholder kurang sejalan

Minimnya Sumber daya manusia/aparatur pemerintahan yang lebih

berkualitas



Solusi :

Koordinasi antar stakeholder pemerintah

Sosialisasi, Bimbimngan teknis terhadap aparatur pemerintah


a. Program Pelayanan administrasi perkantoran


Terwujudnya Peningkatan kuantitas infrastruktur daerah



UAN

HASIL THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tersedianya jalan yang

menghubungkan

pusat-pusat kegiatan

dalam wilayah Kota

(aksesibilitas)

% 71 75 72 96 90


memudahkan

masyarakat

perindividu melakukan

perjalanan (mobilitas)

% 72 65 73 112,30 75


menjamin pengguna

jalan berkendara

dengan selamat

(keselamatan)

% 73 68 74 108,82 75


menjamin kendaraan

dapat berjalan dengan

selamat dan nyaman

(kondisi jalan)

% 74 68 75 110,29 75




menjamin perjalanan

dapat dilakukan sesuai

dengan kecepatan

rencana (kecepatan)

% 75 72 76 105,5 80

6. Meningkatnya kualitas


jalan dan jembatan

% 73 73 74 101,36 85

7. Meningkatnya Sarana

Lampu Penerangan

Jalan Umum

% 74 82 99,11 120,86 94

8. Persentase

Pemasangan Lampu

Hias

% 74 18 99,76 554 60

9. Tersedianya Pasar

Tradisional yang

tertata, bersih dan

layak pakai

% 16 50 50 100 80

10. Tersedianya air irigasi

untuk pertanian rakyat

pada system irigasi

yang sudah ada

% 100 67 67 100 90

11. Meningkatkan Kualitas

Saluran Pengairan % 100 70 70 100 90

12. Tersedianya Saluran

Pengairan di Aliran

Persawahan

% 100 70 70 100 90

13. Tersedianya Sistem

Jaringan Drainase

skala kawasan dan

skala Kota

% 64 50 66 132 65

14. Tersedinya Sarana

Prasarana Air Bersih % 76 50 78 156 65

15. Meningkatnya

Pelayanan di bidang

Pencegahan Kebakaran

% 85 50 96,32 192,64 65

16. Meningkatnya SDM di

Bidang Pencegahan

Kebakaran

% 45 50 60 120 65

Rata-rata capaian

kinerja 144,36




Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya Peningkatan kuantitas

infrastruktur daerah dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja mendapatkan

angka capaian kinerja sasaran sebesar 144,36% dengan predikat Sangat

Berhasil, dengan capaian indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya jalan yang menghubungkan

pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota (aksesibilitas):

Capaian indikator kinerja Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-

pusat kegiatan dalam wilayah Kota (aksesibilitas) pada tahun 2014 adalah





sebesar 72%.


Kinerja adalah :




Hambatan/masalah :



berkualitas

Solusi :


Sosialisasi, Bimbingan teknis terhadap aparatur pemerintah




a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya jalan yang memudahkan

masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas):

Capaian indikator kinerja Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat

perindividu melakukan perjalanan (mobilitas) pada tahun 2014 adalah

sebesar 112,30% yang mana terget sebesar 65% dan yang di realisasi

sebesar 73%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 72%



sebesar 73%.


Kinerja adalah :




Hambatan/masalah :



berkualitas

Solusi :







3. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya jalan yang menjamin

pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan):

Capaian indikator kinerja Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan

berkendara dengan selamat (keselamatan) pada tahun 2014 adalah sebesar



adanya Kenaikan, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah



Kinerja adalah :




Hambatan/masalah :



berkualitas

Solusi :








kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan):

Capaian indikator kinerja Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan

dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan) pada tahun

2014 adalah sebesar 110,29% yang mana terget sebesar 68% dan yang di


74% menunjukkan adanya Kenaikan, dan jika dibandingkan dengan target


terget jangka menengah sudah direalisasi.


Kinerja adalah :




Hambatan/masalah :



berkualitas

Solusi :








perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

(kecepatan):

Capaian indikator kinerja Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan

dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (kecepatan) pada tahun

2014 adalah sebesar 105,5% yang mana terget sebesar 72% dan yang di


75% menunjukkan adanya Kenaikan, dan jika dibandingkan dengan target


sebesar 76%.


Kinerja adalah :




Hambatan/masalah :



berkualitas

Solusi :





6. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana jalan dan jembatan:



Capaian indikator kinerja Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

jalan dan jembatan pada tahun 2014 adalah sebesar 101,36% yang mana

terget sebesar 73% dan yang di realisasi sebesar 74%. Dibandingkan

dengan capaian tahun 2013 sebesar 73% menunjukkan adanya Kenaikan,




Kinerja adalah :




Hambatan/masalah :



berkualitas

Solusi :





7. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Sarana Lampu Penerangan

Jalan Umum:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya Sarana Lampu Penerangan Jalan

Umum pada tahun 2014 adalah sebesar 120,86% yang mana terget sebesar






sampai dengan tahun 2014 sebesar 99,11% melebihi target jangka

menengah.


Kinerja adalah :

Adanya kewenangan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pencegahan

Kebakaran sesuai dengan Perda No. 03 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Padangsidimpuan

Tersedianya dana yang memadai dengan efisiensi penggunaan

operasionalnya

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM untuk menunjang

pelaksanaan tugas dan didukung dengan dana kesejahteraannya

Hambatan/masalah :

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keindahan taman

kota, rusak dan hilangnya sarana lampu penerangan jalan umum serta

lampu-lampu hias yang ada.

Belum sepenuhnya seluruh jalan/gang yang ada di Kota

Padangsidimpuan untuk dapat diterangi lampu jalan/gang, khususnya

wilayah kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Angkola Julu dan

Batunadua

Solusi :

Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pencegahan Kebakaran Kota

Padangsidimpuan telah memberikan pemahaman pentingnya taman

kota bagi keindahan kota dan warga sekitar serta sama-sama menjaga

asset kota.

Agar kiranya anggaran yang diberikan untuk lampu penerangan jalan

umum dapat bertambah untuk tahun-tahun berikutnya.




a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

8. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pemasangan Lampu Hias:

Capaian indikator kinerja Persentase Pemasangan Lampu Hias pada tahun


realisasi sebesar 99,76%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013



tahun 2014 sebesar 99,76% melebihi target jangka menengah.


Kinerja adalah :





operasionalnya



Hambatan/masalah :

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keindahan taman

kota, rusak dan hilangnya sarana lampu penerangan jalan umum serta

lampu-lampu hias yang ada.

Belum sepenuhnya seluruh jalan/gang yang ada di Kota

Padangsidimpuan untuk dapat diterangi lampu jalan/gang, khususnya

wilayah kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Angkola Julu dan

Batunadua



Solusi :


Padangsidimpuan telah memberikan pemahaman pentingnya taman

kota bagi keindahan kota dan warga sekitar serta sama-sama menjaga

asset kota.

Agar kiranya anggaran yang diberikan untuk lampu penerangan jalan

umum dapat bertambah untuk tahun-tahun berikutnya.



9. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya Pasar Tradisional yang

tertata, bersih dan layak pakai:

Capaian indikator kinerja Tersedianya Pasar Tradisional yang tertata, bersih

dan layak pakai pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget


capaian tahun 2013 sebesar 16% menunjukkan adanya Peningkatan

sebesar 34%, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah



Kinerja adalah :

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja tersebut karena adanya

dukungan dana dari APBD maupun APBN melalui dana DAK dan

kemampuan dari personil yang ada pada bidang pasar disamping itu

peningkatan dari sarana dan prasarana yang diadakan dalam tahun 2014

dan dari tahun sebelumnya.


a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri



10. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya air irigasi untuk pertanian

rakyat pada system irigasi yang sudah ada:

Capaian indikator kinerja Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat

pada system irigasi yang sudah ada pada tahun 2014 adalah sebesar 100%



capaian sama dengan tahun ini dan jika dibandingkan dengan target jangka


67%.


Kinerja adalah :

Sumber air jelas, kemauan masyarakan untuk meningkatkan produktivitas

tanaman pertanian cukup tinggi.

Hambatan/masalah :

Yang menjadi masalah di tingkat petani adalah pengembangan saluran

irigasi tersebut. Hal ini sering disampaikan dalam pertemuan-pertemuan

dengan petani. Namun dinas pertanian perikanan dan kehutanan tidak

berwenang menananganinya karena sudah termasuk jaringan irigasi

sekunder dan primer.

Solusi :

Dinas pertanian perikanan dan kehutanan hanya bisa menyampaikan hal

tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum sebagai pihak yang berwenang

menanganinya.


a. Program Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian

b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan




11. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatkan Kualitas Saluran

Pengairan:

Capaian indikator kinerja Meningkatkan Kualitas Saluran Pengairan pada



100% menunjukkan capaian sama dengan tahun ini, dan jika dibandingkan




Kinerja adalah :







12. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya Saluran Pengairan di Aliran

Persawahan:

Capaian indikator kinerja Tersedianya Saluran Pengairan di Aliran

Persawahan pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget


capaian tahun 2013 sebesar 100% menunjukkan capaian sama dengan

tahun ini, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar





Kinerja adalah :







13. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya Sistem Jaringan Drainase

skala kawasan dan skala Kota:

Capaian indikator kinerja Tersedianya Sistem Jaringan Drainase skala

kawasan dan skala Kota pada tahun 2014 adalah sebesar 132% yang mana


dengan capaian tahun 2013 sebesar 64% menunjukkan adanya Kenaikan,


capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 66% telah melebihi target

jangka menengah.


Kinerja adalah :




Hambatan/masalah :



berkualitas



Solusi :




a. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

14. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedinya Sarana Prasarana Air Bersih:

Capaian indikator kinerja Tersedinya Sarana Prasarana Air Bersih pada





2014 telah melebihi target jangka menengah.


Kinerja adalah :




Hambatan/masalah :



berkualitas

Solusi :







15. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Pelayanan di bidang

Pencegahan Kebakaran:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya Pelayanan di bidang Pencegahan

Kebakaran pada tahun 2014 adalah sebesar 192,64% yang mana terget




capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 96,32% melebihi target jangka

menengah.


Kinerja adalah :





operasionalnya

Hambatan/masalah :

Kebakaran rumah/gedung terjadi 87% dikarenakan oleh kelalaian

masyarakat (Human Error) misalnya : arus pendek dan lupa untuk

mematikan sumber api, dan 8% kebakaran terjadi dikarenakan faktor

alam seperti cuaca atau kemarau, serta 5% faktor kesengajaan.

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran belum sepenuhnya

memadai, misalnya : kurangnya hydran air dilokasi dan kenderaan unit

kebakaran/mobil pemadam kebakaran.

Adanya pemberitahuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak

bertanggung jawab terjadinya kebakaran di suatu tempat.



Solusi :


Padangsidimpuan telah melakukan himbauan kepada masyarakat

tentang bahaya kebakaran dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-

pihak terkait dalam hal kebakaran yang diakibatkan hubungan arus

pendek (PLN dan Kepolisian)

Melakukan kerjasama dengan pihak lainnya untuk Hydran Air agar

ditempatkan pada titik-titik/tempat tertentu yang mudah di jangkau

serta perlunya penambahan untuk armada unit pemadam kebakaran.


a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

16. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya SDM di Bidang Pencegahan

Kebakaran:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya SDM di Bidang Pencegahan

Kebakaran pada tahun 2014 adalah sebesar 120% yang mana terget






Kinerja adalah :



Hambatan/masalah :

Keahlian/keterampilan yang dimiliki petugas pemadam kebakaran

dirasakan masih sangat belum memadai.



Solusi :

Peningkatan SDM petugas pemadam kebakaran seperti melakukan

pelatihan tentang penanggulangan bahaya kebakaran.


a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran


Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas



UAN

HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya jumlah sarana

dan prasarana serta fasiltas

lalu lintas angkutan jalan

% 12,50 32 20,83 65,09 75

2. Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana serta

fasilitas lalu lintas angkutan

jalan

% 12,50 50 20,83 41,66 80

3. Meningkatnya Fungsi

terminal secara terpadu %

Tidak

dilaksana

kan

5

Tidak

dilaksana

kan

- 10

4. Meningkatnya Fungsi

terminal menjadi Type B %

Tdk

dilaksana

kan

25

Tdk

dilaksana

kan

- 80

5. Meningkatnya ketaatan

terhadap peraturan lalu

lintas

% 23,08 20 19,23 96,15 50

6. Meningkatnya ketertiban

penyelenggaraan perparkiran % 10 20 20 100 50



7. Meningkatkan Pelayanan

Sumber Informasi Pada

Masyarakat

%

Tdk

dilaksana

kan

20

Tdk

dilaksana

kan

- 50

8. Menghasilkan rekomendasi

pengkajian dan penelitian

Bidang Informasi dan

Komunikasi

% 10 20 20 100 50

9. Persentase penyediaan

fasilitas pengurangan

sampah di perkotaan

% 45 54 85 157 80

10. Tersedianya system

penanganan sampah di

perkotaan

%

Tdk

dilaksana

kan

25

Tdk

dilaksana

kan

- 60

11. Meningkatnya Wawasan

Pelaku % 22,5 80 63,92 83,92 100

1. Industri Besar % Tidak ada

Tidak

ada

Tidak

ada - Tidak ada

2. Industri Menengah % 30 60 60 100 100

3. Industri Kecil % 15 100 67,85 67,85 100


Pelaku Perdagangan dan jasa %

Tidak

dilaksana

kan

100 77 77 100


Pelaku Permukiman %

Tdk

dilaksana

kan

20

Tdk

dilaksana

kan

- 100


Pelaku Pertambangan dan

energi

%

Tdk

dilaksana

kan

40

Tdk

dilaksana

kan

- 100


Pelaku sarana prasarana %

Tidak

dilaksana

kan

30 23,2 77 100

16. Tersedianya Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

% 10 20 20 100 60

17. Meningkatnya pemenuhan

bangunan gedung sesuai

standar kebutuhan

% 49 70 53 75,71 80





Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya infrastruktur daerah yang

berkualitas dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja dimana 6 (enam) indikator

tidak terlaksana capaian kinerja sasaran mendapatkan angka sebesar 57,26%

dengan predikat Cukup Berhasil, dengan capaian indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah sarana dan

prasarana serta fasiltas lalu lintas angkutan jalan:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana serta

fasiltas lalu lintas angkutan jalan pada tahun 2014 adalah sebesar 65,09%

yang mana terget sebesar 32% dan yang di realisasi sebesar 20,83%.




20,83%.


Kinerja adalah :

Memperlancar arus lalu lintas di Kota Padangsidimpuan

Hambatan/masalah :

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu

lintas

Solusi :

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan

berlalu lintas


a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

b. Program pengendalian dan pengembangan lalu lintas



2. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana serta fasilitas lalu lintas angkutan jalan:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

serta fasilitas lalu lintas angkutan jalan pada tahun 2014 adalah sebesar

41,66% yang mana terget sebesar 32% dan yang di realisasi sebesar

20,83%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 12,50%



sebesar 20,83%.


Kinerja adalah :


Hambatan/masalah :


lintas

Solusi :


berlalu lintas


a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

b. Program pengendalian dan pengembangan lalu lintas

3. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Fungsi terminal secara

terpadu:



Tidak ada realisasi pada indikator kinerja meningkatnya funsi terminal

sacara terpadu

4. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Fungsi terminal menjadi

Type B:

Tidak ada realisasi pada indikator kinerja meningkatnya funsi terminalm

menjadi tipe B

5. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya ketaatanterhadap

peraturan lalu lintas:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya ketaatanterhadap peraturan lalu

lintas pada tahun 2014 adalah sebesar 96,15% yang mana terget sebesar


tahun 2013 sebesar 23,08% menunjukkan adanya Penurunan, dan jika


sampai dengan tahun 2014 sebesar 42%


Kinerja adalah :


Hambatan/masalah :


lintas

Solusi :


berlalu lintas




a. Program pengendalian dan pengembangan lalu lintas

6. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya ketertiban

penyelenggaraan perparkiran:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan

perparkiran pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget






Kinerja adalah :


Hambatan/masalah :

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memarkan kenderaan tempat

yang telah disediakan

Solusi :


berlalu lintas


a. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

7. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatkan Pelayanan Sumber

Informasi Pada Masyarakat:



Tidak ada realisasi Indikator Kinerja Meningkatkan Pelayanan Sumber

Informasi Pada Masyarakat

8. Pencapaian Indikator Kinerja Menghasilkan rekomendasi pengkajian

dan penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi:

Capaian indikator kinerja Menghasilkan rekomendasi pengkajian dan

penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi pada tahun 2014 adalah





sebesar 20%.


Kinerja adalah :

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang internet

Hambatan/masalah :

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memakai internet yang mendidik

Solusi :

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya informasi

yang akurat melalui internet


a. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

9. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase penyediaan fasilitas

pengurangan sampah di perkotaan:



Capaian indikator kinerja Persentase penyediaan fasilitas pengurangan

sampah di perkotaan pada tahun 2014 adalah sebesar 157% yang mana




sebesar 80% maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 85%

melebihi target jangka menengah.


Kinerja adalah :




Tersedianya sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas kedinasan

di sektor persampahan, pertamanan, pencegahan kebakaran dan

keindahan kota melalui bantuan dari bebagai pihak


operasionalnya



Meningkatnya dukungan masyarakat untuk membayar kewajibannya

dan kesadarannya terhadap kebersihan serta keindahan kota

Hambatan/masalah :

Kurangya kesadaran masyarakat tentang dampak dan akibat dari

sampah

Kirangnya fasilitas sarana dan prasarana persampahan

Kurangnya tanggung jawab pada petugas buruh harian lepas (BHL)

dilapangan disebabkan penerimaan gaji yang tidak memadai

Aparatur/pegawai dinas kebersihan, pertamanan dan pencegahan

kebakaran kota padangsidimpuan belum sepenuhnya mengetahui

pengelolaan sampah yang baik



Solusi :

Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat di setiap kelurahan/desa

yang melibatkan unsur aparat dan berbagai elemen serta membuat

plank-plank/spanduk tentang sampah dll

Penambahan sarana dan prasarana persampahan serta tempat

pembuangan akhir (TPA) yang layak

Penambahan gaji yang layak bagi petugas BLH kebersihan dll

Perlu diadakan bimbingan serta pelatihan bagi aparatur dinas

kebersihan, pertamanan dan pencegahan kebakaran kota

padangsidimpuan khususnya bidang kebersihan guna menanggulangi

sampah dan mengolahnya dengan baik


a. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

10. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya system penanganan sampah

di perkotaan:

Indikator kinerja Tersedianya system penanganan sampah di perkotaan

pada tahun 2013 dan Tahun 2014 tidak dilaksanakan.

11. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Wawasan Pelaku:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya Wawasan Pelaku pada tahun 2014

adalah sebesar 83,92% yang mana terget sebesar 80% dan yang di realisasi

sebesar 63,92%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 22,5%



sebesar 63,92%.




Kinerja adalah :

Adanya minat pelaku usaha untuk memahami pentingnya wawasan tentang

lingkungan hidup

Hambatan/masalah :

Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mengerti akan pentingnya

wawasan tentang lingkungan hidup

Solusi :

perlunya memberi pengertian kepada pelaku usaha bahwa pentingnya



a. Program peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup

12. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Wawasan Pelaku

Perdagangan dan jasa:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya Wawasan Pelaku Perdagangan dan

jasa pada tahun 2014 adalah sebesar 77% yang mana terget sebesar 100%

dan yang di realisasi sebesar 77%. Pada tahun 2013 tidak dilaksanaan,




Kinerja adalah :


lingkungan hidup



Hambatan/masalah :



Solusi :





lingkungan hidup


Permukiman:

Indikator kinerja Tersedianya Meningkatnya Wawasan Pelaku Permukiman

pada tahun 2013 dan Tahun 2014 tidak dilaksanakan.

Hambatan/masalah :

Anggaran untuk mendukun indikator kinerja tidak ada

Solusi :

Agar manampung anggaran untuk mendukun indikator kinerja


Pertambangan dan energi:

Indikator kinerja Tersedianya Meningkatnya Wawasan Pelaku

Pertambangan dan energi pada tahun 2013 dan Tahun 2014 tidak

dilaksanakan.



Hambatan/masalah :

Anggaran untuk mendukun indikator kinerja tidak ada

Solusi :

Agar manampung anggaran untuk mendukun indikator kinerja

15. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Wawasan Pelaku sarana

prasarana:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya Wawasan Pelaku sarana prasarana


yang di realisasi sebesar 23,2%. pada tahun 2013 tidak dilaksanakan, dan




Kinerja adalah :


lingkungan hidup

Hambatan/masalah :



Solusi :





lingkungan hidup



16. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup:

Capaian indikator kinerja Tersedianya Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana






Kinerja adalah :

Adanya minat para siswa/siswi sekolah dari jenjang SD sampai dengan

jenjang menengah untuk memahami pentingnya wawasan tentang

linkungan hidup


a. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam

dan lingkungan hidup

17. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya pemenuhan bangunan

gedung sesuai standar kebutuhan:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung

sesuai standar kebutuhan pada tahun 2014 adalah sebesar 75,71% yang




sebesar 80% maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 53%


Kinerja adalah :






Hambatan/masalah :



berkualitas

Solusi :






Terwujudnya sistem pendidikan, pendayagunaan, pemberdayaan tenaga

pendidikan yang berkualitas


NO INDIKATOR KINERJA SATU

AN

HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Persentase Angka Capaian

Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

% 85,47 78 86,75 111,21 85,25

2. Persentase sumber daya

pendidik dan tenaga

kependidikan yang

berkarakter

%

Tidak

dilaksana

kan

83,75

Tidak

dilaksana

kan

- 85,75



3. Rasio guru terhadap mata

pelajaran dan rombongan

belajar (Rombel)

% 84,32 88,25 93,54 105,99 90

4. Persentase tenaga pendidik

yang memiliki kualifikasi S-1 % 100 73

Tidak

dilaksana

kan

- 100

5. Meningkatnya akses layanan

informasi terhadap

perkembangan pendidikan

% 24,68 83 88,22 106,29 75

6. Meningkatnya kemampuan

guru mengaplikasikan

kurikulum 2013

%

Tidak

dilaksana

kan

83

Tidak

dilaksana

kan

- 85

7. Meningkatnya standar

kelayakan kesejahteraan

guru

%

Tidak

dilaksana

kan

86

Tidak

dilaksana

kan

- 85

8. Tersedianya regulasi

birokrasi sebagai dasar

pelayanan pendidikan

%

Tidak

dilaksana

kan

52,5

Tidak

dilaksana

kan

- 90

9. Pemanfaatan IT dalam

Peningkatan Kualitas

Pendidikan

%

Tidak

dilaksana

kan

79,25 79,25 100 62,5

10. Terpenuhinya standar sarana

dan prasarana pendidikan % 92,12 81,5 95,96 117,74 80,28

11. Tercapainya standar

pengelolaan pendidikan

Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS)

%

Tidak

dilaksana

kan

58,50

Tidak

dilaksana

kan

- 82

12. Meningkatnya jumlah

pengunjung perpustakaan

daerah

% 32,07 56,75 58,67 103,38 58,50

13. Persentase guru yang sudah

bersertifikasi pendidik % 59,31 47,85 64,94 135,72 50



Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya sistem pendidikan,

pendayagunaan, pemberdayaan tenaga pendidikan yang berkualitas dengan 13

(tiga belas) Indikator Kinerja dimana 6 (enam) indikator tidak terlaksana maka

capaian kinerja sasaran mendapatkan angka sebesar 60,02% dengan predikat

Cukup Berhasil, dengan capaian indikator sebagai berikut:



1. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Angka Capaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM):

Capaian indikator kinerja Persentase Angka Capaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM) pada tahun 2014 adalah sebesar 111,99% yang mana terget



dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 85,25%

maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 86,75% sudah melebilihi

target jangka menengah.


Kinerja adalah :

Rata-rata pencapaian SPM Meningkat.


a. Program Wajib belajar pendidikan sembilan tahun

b. Program pendidikan menengah

2. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sumber daya pendidik dan

tenaga kependidikan yang berkarakter:

indikator kinerja Persentase sumber daya pendidik dan tenaga

kependidikan yang berkarakter pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak

dilaksanakan

Hambatan/masalah :

Tidak adanya penganggaran tahun 2013 dan tahun 2014

Solusi :

Agar ditampung pada anggaran tahun mendatang




a. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

3. Pencapaian Indikator Kinerja Rasio guru terhadap mata pelajaran dan

rombongan belajar (Rombel):

Capaian indikator kinerja Rasio guru terhadap mata pelajaran dan

rombongan belajar (Rombel) pada tahun 2014 adalah sebesar 105,99% yang

mana terget sebesar 88,25% dan yang di realisasi sebesar 93,54%.




93,54% sudah melebilihi target jangka menengah.


Kinerja adalah :

Jumlah Tenaga Pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Cukup.




4. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase tenaga pendidik yang

memiliki kualifikasi S-1:

Capaian indikator kinerja Persentase tenaga pendidik yang memiliki

kualifikasi S-1 pada tahun 2014 tidak di laksanakan karena capaian tahun

2013 sebesar 100%, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah

sebesar 100% maka capaian indikator ini sudah direalisasi pada tahun

2013.




Kinerja adalah :

Karena rata-rata tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar di Kota

Padangsidimpuan sudah melaksanakan Pendidikan setingkat S-1


a. Program wajib belajar sembilan tahun

5. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya akses layanan informasi

terhadap perkembangan pendidikan:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya akses layanan informasi terhadap

perkembangan pendidikan pada tahun 2014 adalah sebesar 106,29% yang

mana terget sebesar 83% dan yang di realisasi sebesar 88,22%.




88,22% sudah melebilihi target jangka menengah.


Kinerja adalah :

Akses informasi pendidikan tersosialisasi dengan baik, dukungan penuh

dari seluruh aparatur dinas pendidikan.




c. Program pendidikan non formal

d. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

6. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya kemampuan guru

mengaplikasikan kurikulum 2013:



indikator kinerja Meningkatnya kemampuan guru mengaplikasikan

kurikulum 2013 pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak dilaksanakan

Hambatan/masalah :

Kualitas SDM kurang memadai dalam mengimplementasikan kurikulum

2013

Solusi :

Meningkatkan kualitas SDM




7. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya standar kelayakan

kesejahteraan guru:

indikator kinerja Meningkatnya standar kelayakan kesejahteraan guru pada


Hambatan/masalah :

Standar kelayakan kesejahteraan guru telah terpenuhi di Kota

Padangsidimpuan

8. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya regulasi birokrasi sebagai

dasar pelayanan pendidikan:

indikator kinerja Tersedianya regulasi birokrasi sebagai dasar pelayanan

pendidikan pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak dilaksanakan



Hambatan/masalah :

Belum di tampung anggaran pada tahun 2013 dan tahun 2014

Solusi :

Agar di tampung pada anggaran tahun berikutnya


a. Program manajemen pelayanan pendidikan

9. Pencapaian Indikator Kinerja Pemanfaatan IT dalam Peningkatan

Kualitas Pendidikan:

Capaian indikator kinerja Pemanfaatan IT dalam Peningkatan Kualitas

Pendidikan pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget

sebesar 79,25% dan yang di realisasi sebesar 79,25%. jika dibandingkan

dengan target jangka menengah sebesar 65% maka capaian tahun 2014

melebihi target jangka menengah


Kinerja adalah :

Sarana dan prasarana IT sudah memadai dan tingkat skil guru terhadap IT

sudah cukup baik

Hambatan/masalah :

Tidak di anggarkan pada tahun 2013

Solusi :

Sudah dianggarkan pada tahun 2014





10. Pencapaian Indikator Kinerja Terpenuhinya standar sarana dan

prasarana pendidikan:

Capaian indikator kinerja Terpenuhinya standar sarana dan prasarana

pendidikan pada tahun 2014 adalah sebesar 117,74% yang mana terget

sebesar 81,5% dan yang di realisasi sebesar 95,96%. Dibandingkan dengan


dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 80,28%

maka capaian sampai dengan tahun 2014 melebihi target jangka menengah


Kinerja adalah :

Ketersediaan dana untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana

pendidikan cukup


a. Program pendidikan anak usia dini

b. Program Wajib belajar pendidikan sembilan tahun

c. Program pendidikan menengah

11. Pencapaian Indikator Kinerja Tercapainya standar pengelolaan

pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS):

indikator kinerja Tercapainya standar pengelolaan pendidikan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak

dilaksanakan

Hambatan/masalah :

Seluruh sekolah sudah melaksanakan pendekatan manajenmen berbasis

sekolah




a. Program pendidikan anak usia dini

b. Program Wajib belajar pendidikan sembilan tahun

c. Program pendidikan menengah

12. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah pengunjung

perpustakaan daerah:



sebesar 56,75% dan yang di realisasi sebesar 58,67%. Dibandingkan

dengan capaian tahun 2013 sebesar 32,07% menunjukkan adanya


sebesar 58,50% maka capaian sampai dengan tahun 2014 melebihi target

jangka menengah


Kinerja adalah :

Semakin banyaknya minat masyarakat untuk mengujungi perpustakaan

daearah


a. Program Pembangunan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

13. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase guru yang sudah bersertifikasi

pendidik:



sebesar 47,85% dan yang di realisasi sebesar 64,94%. Dibandingkan

dengan capaian tahun 2013 sebesar 59,31% menunjukkan adanya




sebesar 50% maka capaian sampai dengan tahun 2014 melebihi target

jangka menengah


Kinerja adalah :

Terpenuhinya kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia




Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua


NO INDIKATOR KERJA SAT-

UAN

HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Terterapkannya Program

Wajib Belajar 12 Tahun %

Tidak

dilaksana

kan

10

Tidak

dilaksana

kan

- 50

2. Tercapainya layanan

pendidikan yang

berkwalitas dan berkeadilan

% 78 82,75 82,75 100 84,75

3. Tercapainya standar proses

belajar mengajar (PBM) % 100 80,45

Tidak

dilaksana

kan

- 82,50

4. Terselenggaranya proses

pembelajaran di sekolah % 80 83 83 100 89,99

5. Meningkatnya peran serta

masyarakat terhadap

pendidikan dan pelatihan

% 75 78,1 78,1 100 80,10



6. Terbentuknya Sekolah

Unggulan unit Tidak ada 1 Tidak ada Tidak ada Ada

7. Menumbuh kembangkan

kegiatan keagamaan % 74 75,5 75,5 100 77,50


prasarana mendukung

pendidikan dan latihan

% 65 66,2

Tidak

dilaksana

kan

Tidak

dilaksana

kan

68

Rata-rata capaian kinerja 50


Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya pendidikan inklusif untuk

semua dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja dimana 4 (empat) indikator tidak

terlaksana maka capaian kinerja sasaran mendapatkan angka sebesar 50%

dengan predikat Kurang Berhasil, dengan capaian indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Terterapkannya Program Wajib Belajar 12

Tahun:

indikator kinerja Terterapkannya Program Wajib Belajar 12 Tahun pada


Hambatan/masalah :

Belum adanya kesiapan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan

Program Wajib Belajar 12 Tahun

Solusi :

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan


a. Program Wajib Belajar 12 Tahun

2. Pencapaian Indikator Kinerja Tercapainya layanan pendidikan yang

berkwalitas dan berkeadilan:



Capaian indikator kinerja Tercapainya layanan pendidikan yang berkwalitas

dan berkeadilan pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget

sebesar 82,75% dan yang di realisasi sebesar 82,75%. Dibandingkan dengan


jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 84,75% maka



Kinerja adalah :

Terlaksananya program Dana Bantuan Operasional Sekolah




3. Pencapaian Indikator Kinerja Tercapainya standar proses belajar

mengajar (PBM):

Capaian indikator kinerja Tercapainya standar proses belajar mengajar

(PBM) pada tahun 2014 adalah tidak dilaksanakan karena tahun 2013

sudah tercapai sebesar 100% dibandingkan dengan target jangka menengah

sebesar 82,50% telah melebihi target jangka menengah


Kinerja adalah :

Perencanaan pembelajaran yang optimal

Hambatan/masalah :

Sudah direalisasi pada tahun 2013 dan telah melebihi target jangka

menengah





4. Pencapaian Indikator Kinerja Terselenggaranya proses pembelajaran di

sekolah:

Capaian indikator kinerja Terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah




dengan target jangka menengah sebesar 89,99% maka capaian sampai

dengan tahun 2014 sebesar 83%.


Kinerja adalah :

Fungsi kepengawasan proses belajar mengajar terlaksana dengan baik


a. Program manajemen peleyanan pendidikan

5. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya peran serta masyarakat

terhadap pendidikan dan pelatihan:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap

pendidikan dan pelatihan pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana

terget sebesar 78,1% dan yang di realisasi sebesar 78,1%. Dibandingkan


Peningkatan, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar

80,10% maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 78,1%.


Kinerja adalah :



Sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pelatihan


a. Program manajemen peleyanan pendidikan

6. Pencapaian Indikator Kinerja Terbentuknya Sekolah Unggulan:

indikator kinerja Terbentuknya Sekolah Unggulan pada tahun 2013 dan

tahun 2014 tidak ada realisasi

Hambatan/masalah :

Belum menjadi skala prioritas pada tahun 2013 dan tahun 2014

Solusi :

Agar menjadi prioritas untuk tahun berikutnya




7. Pencapaian Indikator Kinerja Menumbuh kembangkan kegiatan

keagamaan:

Capaian indikator kinerja Menumbuh kembangkan kegiatan keagamaan

pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget sebesar 75,5% dan

yang di realisasi sebesar 75,5%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013


dengan target jangka menengah sebesar 77,50% maka capaian sampai

dengan tahun 2014 sebesar 75,5%.


Kinerja adalah :



Terselenggaranya kegiatan pesantren kilat dijenjang pendidikan dasar dan

menengah




8. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan sarana dan prasarana mendukung

pendidikan dan latihan:

Capaian indikator kinerja Menumbuh kembangkan kegiatan keagamaan

pada tahun 2014 adalah tidak dilaksanakan. capaian sampai dengan tahun

tahun 2013 sebesar 65% dan jika dibandingkan dengan target jangka


65%.

Hambatan/masalah :

Tidak dianggarkan pada tahun 2014

Solusi :

Agar menampung anggaran tahun berikutnya







Terwujudnya tata ruang Kota yang berbasis potensi sumberdaya lokal,

geostrategis, dan lingkungan



AN

HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL %

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Cakupan pemetaan Potensi

Kecamatan % 45 52 52 100 80

2. Meningkatnya sarana

prasarana di daerah Tujuan %

Tidak

dilaksan

kan

57

Tidak

dilaksan

kan

- 85

3. Menghasilkan Dokumen

Ruang Terbuka Hijau (RTH) %

Tidak

dilaksan

kan

30

Tidak

dilaksan

kan

- 100

4. Tercapainya Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 13 16 16 100 60

Rata-rata capaian kinerja 50


Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya tata ruang Kota yang

berbasis potensi sumberdaya lokal, geostrategis, dan lingkungan dengan 4

(empat) yakni 2 (dua) indikator tidak dilaksanakan, maka capaian kinerja

sasaran Indikator Kinerja mendapatkan angka sebesar 50% dengan predikat

Kurang Berhasil, dengan capaian indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan pemetaan Potensi Kecamatan:

Capaian indikator kinerja Cakupan pemetaan Potensi Kecamatan pada

tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget sebesar 52% dan yang di






2014 sebesar 52%.


Kinerja adalah :

Dilaksanakannya pemetaan jaringan jalan di Kota Padangsidimpuan



2. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya sarana prasarana di daerah

Tujuan:

Indikator kinerja Meningkatnya sarana prasarana di daerah Tujuan pada

tahun 2013 dan Tahun 2014 tidak dilakasanakan

Hambatan/masalah :

Anggaran dana untuk pencapaian indikator kinerja belum ada

Solusi :

Agar menampung anggaran dana untuk pencapaian indikator kinerja pada

tahun berikutnya

3. Pencapaian Indikator Kinerja Menghasilkan Dokumen Ruang Terbuka

Hijau (RTH):

Indikator kinerja Menghasilkan Dokumen Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada

tahun 2013 dan Tahun 2014 tidak dilaksanakan



Hambatan/masalah :

Anggaran dana untuk pencapaian indikator kinerja belum ada

Solusi :

Agar menampung anggaran dana untuk pencapaian indikator kinerja

4. Pencapaian Indikator Kinerja Tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH):

Capaian indikator kinerja Tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget sebesar 16%

dan yang di realisasi sebesar 16%. Dibandingkan dengan capaian tahun

2013 sebesar 13% menunjukkan adanya Peningkatan, dan jika




Kinerja adalah :

Tersedianya anggaran

Tingginya perhatian pemerintah dalam pengelolaan RTH






Adanya pengurangan jumlah pengangguran dan pesebaran jumlah penduduk

miskin secara bertahap



AN

HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR


CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya Jumlah

Investor dan investasi yang

masuk

% 40 60 60 100 100

2. Jumlah wirausaha baru

%

Tidak

dilaksana

kan

55

Tidak

dilaksana

kan

Tidak

dilaksana

kan

75

3. Meningkatnya Nilai PAD

%

Tidak

dilaksana

kan

55

Tidak

dilaksana

kan

Tidak

dilaksana

kan

75

4. Persentase Pelaku KUKM

Berbasis Ekonomi

Kerakyatan

% 10 31 31 100 55

5. Persentase masalah PMKS % 53 55 55 100 75

6. Meningkatnya Akses

sarana dan prasarana % 55 66 58 87,8 90

7. Menurunnya Tingkat

Rumah Tidak Layak Huni % 56 35 58 165 75

8. Meningkatnya Akses

masyarakat miskin kepada

kebutuhan energy listrik

% 50 60 65,5 109,1 90





Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Adanya pengurangan jumlah

pengangguran dan pesebaran jumlah penduduk miskin secara bertahap dengan

8 (delapan) Indikator Kinerja yakni 2 (dua) indikator kinerja tidak dilaksanakan

dan mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 82,73% dengan

predikat Berhasil, dengan capaian indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Jumlah Investor dan

investasi yang masuk:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya Jumlah Investor dan investasi yang

masuk pada tahun 2014 adalah sebesar100% yang mana terget sebesar 60%

dan yang di realisasi sebesar 60%. Dibandingkan dengan capaian tahun





Kinerja adalah :

mengingat Kota Padangsidimpuan merupakan kota yang baru dengan posisi

kota hinterland, sehingga masih menjadi pusat perekonomian sekitar,

sehingga menarik para investor untuk melakukan penanaman modalnya di




2. Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah wirausaha baru:

Indikator kinerja Jumlah wirausaha baru pada tahun 2013 dan Tahun 2014

tidak dilaksanakan



3. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai PAD:

Indikator kinerja Jumlah wirausaha baru pada tahun 2013 dan Tahun 2014

tidak dilaksanakan

4. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pelaku KUKM Berbasis

Ekonomi Kerakyatan:

Capaian indikator kinerja Persentase Pelaku KUKM Berbasis Ekonomi

Kerakyatan pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget sebesar


2013 sebesar 10% menunjukkan adanya Peningktan, dan jika dibandingkan




Kinerja adalah :

tersedianya jumlah pelaku UMKM yang cukup memadai dalam pelaksaan

pembinaan, disamping tersedianya dana yang didukung APBD kota

Padangsidimpuan, disamping itu keterlibatan dari berbagai stakeholder

untuk melakukan pembinaan demi kemajuan dari pelaku UMKM itu sediri


a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

5. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase masalah PMKS:

Capaian indikator kinerja Persentase masalah PMKS pada tahun 2014

adalah sebesar 100% yang mana terget sebesar 55% dan yang di realisasi






sebesar 55%.


Kinerja adalah :

Tersedianya Dana

Tersedianya Data PMKS dari 6 Kecamatan

Tersedianya Sumber Daya Aparatur


a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

6. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Akses sarana dan prasarana:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya Akses sarana dan prasarana pada

tahun 2014 adalah sebesar 87,8% yang mana terget sebesar 66% dan yang




2014 sebesar 58%.


Kinerja adalah :




Hambatan/masalah :



berkualitas



Solusi :




a. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

7. Pencapaian Indikator Kinerja Menurunnya Tingkat Rumah Tidak Layak

Huni:

Capaian indikator kinerja Menurunnya Tingkat Rumah Tidak Layak Huni


yang di realisasi sebesar 58 %. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013





Kinerja adalah :




Hambatan/masalah :



berkualitas

Solusi :






a. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

8. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Akses masyarakat miskin

kepada kebutuhan energy listrik:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya Akses masyarakat miskin kepada

kebutuhan energy listrik pada tahun 2014 adalah sebesar 109,1% yang

mana target sebesar 60% dan yang di realisasi sebesar 65,5%. Dibandingkan


peningkatan, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar

90% maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 72,8%.


Kinerja adalah :

Adanya dukungan pemerintah kota Padangsidimpuan berupa penyediaan

dana untuk pemasangan listrik kencana di rumah keluarga pra sejahtera

yang belum memiliki akses terhadap energy listrik.


a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri.




Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul


NO INDIKATOR KERJA SATU

AN

HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya

pengetahuan dan

kesadaran tenaga Pelatih

%

Tidak

dilaksana

kan

60

Tidak

dilaksana

kan

- 100

2. Besaran tenaga kerja

yang mendapatkan

pelatihan berbasis

kompetensi

%

Tidak

dilaksana

kan

60

Tidak

dilaksana

kan

- 100

3. Meningkatnya Kualitas

SDM Penyuluh Pertanian

Lapangan

% 10,41 62 29 46,77 70

4. Meningkatnya SDM

Petani % 8,2 67 20 29,85 75

5. Meningkatnya kesadaran

masyarakat terhadap Pola

Konsumsi 3B (Beragam,

Bergizi, Berimbang)

% 20 25 40 160 40

6. Meningkatkan pembinaan

organisasi kepemudaan.

Pelatihan kewirausahaan

pemuda

% 50 55 55 100 75

Rata-rata capaian

kinerja 56,1




Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas

sumber daya manusia yang unggul dengan 6 (enam) Indikator Kinerja dimana 2

(dua) Indikator Kinerja tidak dilaksanakan, sehingga capaian kinerja sasaran

mendapatkan angka sebesar 56,1% dengan predikat Cukup Berhasil, capaian


1. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran

tenaga Pelatih:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tenaga

Pelatih pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak dilaksanakan

2. Pencapaian Indikator Kinerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan

pelatihan berbasis kompetensi:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tenaga

Pelatih pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak dilaksanakan

3. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas SDM Penyuluh

Pertanian Lapangan:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya Kualitas SDM Penyuluh Pertanian

Lapangan pada tahun 2014 adalah sebesar 46,77% yang mana terget


capaian tahun 2013 sebesar 10,41% menunjukkan adanya Peningkatan, dan




Kinerja adalah :



Tersedianya dana untuk kegiatan

Tersedianya Narasumber yang berkompeten

Hambatan/masalah :

Anggaran dana masih rendah (minim)

Kurangnya Narasumber yang berkompeten

Solusi :

Peningkatan anggaran untuk tahun berikutnya


a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

4. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya SDM Petani:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya SDM Petani pada tahun 2014


sebesar 20%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 8,2%



sebesar 20%.


Kinerja adalah :


Adanya Petani dan Pelaku Agribisnis

Hambatan/masalah :




Solusi :



a. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

5. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap Pola Konsumsi 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang):

Capaian indikator kinerja Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap

Pola Konsumsi 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang) pada tahun 2014 adalah


40%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 20% maka hasil

capaian sama, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah



Kinerja adalah :


Tingkat pendidikan masyarakat khususnya kaum ibu sebagai penyedia

makanan sehat di setiap rumah tangga

Promosi mengkonsumsi makanan B2SA

Dukungan pihak pemerintah mendorong masyarakat dalam percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan

Semakin tingginya minat masyarakat untuk mengikuti lomba masak

B2SA

Hambatan/masalah :


Belum mertanya tingkat pendidikan kaum ibu sebagai penyedia makanan

sehat di setiap rumah tangga



Promosi yang kurang maksimal

Masih terbatasnya minat masyarakat untuk mengikuti lomba masak

B2SA

Kurangnya narasumber yang berkompeten

Solusi :


Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi kaum ibu sebagai penyedia

makanan sehat

Promosi berkelanjutan

Memaksimalkan pelaksanaan One Day No Rice di setiap kantin kantor


a. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

6. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatkan pembinaan organisasi

kepemudaan. Pelatihan kewirausahaan pemuda:

Capaian indikator kinerja meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan,

pelatihan kewirausahaan pemuda pada tahun 2014 adalah sebesar 55.%

yang mana target sebesar.55% dan yang di realisasi sebesar 55%.


adanya peningkatan dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah

sebesar 75 % maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 55 %.


Kinerja adalah :

Program yang mendukung indikator kinerja ada terlaksana dengan

sebagaimana mestinya.

Kegiatan disesuaikan dengan program yang ditetapkan.

Waktu dan dana pelaksanaan kegiatan tersedia dengan cukup.




a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda


Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat



HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR


CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya akses sarana

dan prasarana % 20 48 48 100 75

2. Cakupan bina kelompok

perajin % 10 48 48 100 70

3. Persentase Alumni

SMA/setingkat sebagai Tenaga

Penyuluh Lapangan Industri

% 9 35 35 100 45

4. Meningkatnya jumlah

pengunjung pasar tradisional % 30 65 65 100 80

5. Meningkatnya omzet

pedagang pasar % 10 25 25 100 35

6. Cakupan bina kelompok petani % 4,2 40 8,6 21,5 75

7. Meningkatnya pemanfaatan

lahan perkarangan untuk

ketersediaan pangan

% 20 30 40 133,3 70





Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya perekonomian daerah

yang kuat dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja mendapatkan angka capaian

kinerja sasaran sebesar 93,54% dengan predikat Sangat Berhasil dan capaian

indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya akses sarana dan prasarana:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya akses sarana dan prasarana pada





2014 sebesar 48%.


Kinerja adalah :

Potensi pasar yang ada sangat memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi,

disamping adanya dukungan dari masyarakat pelaku usaha yang ada di

pusat pasat yang direhap juga adanya dukungan dana dari DAK sebagai

program pemerintah pusat dalam hal rehabilitasi pusat perbelanjaan

tradisional


a. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan bina kelompok perajin:

Capaian indikator kinerja Cakupan bina kelompok perajin pada tahun 2014

adalah sebesar 100% yang mana terget sebesar 48% dan yang di realisasi






sebesar 48%.


Kinerja adalah :

Adanya dana pembinaan, tersedianya berbagai perajin industri kecil

rumahan (home industry ), tersedianya tenaga kerja, maupun angkatan kerja

yang dapat dibina. Dari potensi IKM tersebut, dalam rangka memudahkan

pembinaan semua pengarajin industri kecil yang ada maka dikelompokkan

dalam sejenis usaha yang dikelola


a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

3. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Alumni SMA/setingkat sebagai

Tenaga Penyuluh Lapangan Industri:

Capaian indikator kinerja Persentase Alumni SMA/setingkat sebagai Tenaga

Penyuluh Lapangan Industri pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang


dengan capaian tahun 2013 sebesar 9% menunjukkan adanya Peningkatan,




Kinerja adalah :

Mengingat potensi jumlah siswa kelas III dari SMA/SMKA yang ekonominya

miskin dan memiliki prestasi akademik yang cukup baik dan memungkinkan

untuk memperoleh peluang mendapatkan pendidkan beasiswa Tenaga

Penyuluh Lapangan (TLP) Industri cukup memadai, disamping itu

pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian telah memberikan

peluang pada setiap tahunnya. Jumlah siswa yang telah lulus sebagai TPL



dan sementara ini selaku TPL-Industri di Kota Padangsidimpuan yaitu

sebanyak 5 (lima) orang yang pembiayaannya terikat kontrak dengan

Kementerian Perindustrian


a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

4. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah pengunjung pasar

tradisional:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya jumlah pengunjung pasar

tradisional pada tahun 2014 adalah sebesar 100% yang mana terget sebesar






Kinerja adalah :

pasar yang ada saat ini dari hasil kegiatan rehap/pembangunan pasar yang

ada di 6 (enam) pasar tradisional yang ada fasilitas sarana dan prasarananya

sudah cukup memadai dan menarik/nyaman/asri untuk dikunjungi oleh

masyarakat konsumen khususnya yang ada di Daerah Kota

Padangsidimpuan dan daerah sekitarnya



b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas KUKUM Indag dan Pasar




5. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya omzet pedagang pasar:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya omzet pedagang pasar pada tahun





2014 sebesar 25%.


Kinerja adalah :

tingkat kunjungan masyarakat konsumen yang berbelanja ke 6 (enam) pasar

tradisional yang ada sebagai akibat fasilitas sarana dan prasarananya

sudah cukup memadai dan menarik/nyaman/asri untuk dikunjungi oleh

masyarakat konsumen khususnya yang ada di Daerah Kota

Padangsidimpuan dan daerah sekitarnya sehingga berdampak pada

meningkatnya omzet pedagang



b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas KUKUM

Indag dan Pasar Kota Padangsidimpuan

6. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan bina kelompok petani:

Capaian indikator kinerja Cakupan bina kelompok petani pada tahun 2014


sebesar 8,2%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 4,2%



sebesar 12,4%.




Kinerja adalah :


SDM petani penyuluh yang berkompeten

Hambatan/masalah :


Solusi :



a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

7. Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya pemanfaatan lahan

perkarangan untuk ketersediaan pangan:

Capaian indikator kinerja Meningkatnya pemanfaatan lahan perkarangan

untuk ketersediaan pangan pada tahun 2014 adalah sebesar 133,3% yang



Peningkatan, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar



Kinerja adalah :


SDM petani penyuluh yang berkompeten

Hambatan/masalah :




Solusi :



a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebuan


Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha



HASIL

THN

2013

TAHUN 2014 TARGET

AKHIR

RPJMD TARGET HASIL

%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Penerbitan izin % 27 35 23 65,71 80

2. Tersedianya database yang

selalu ter update % 20 35 35 100 80

3. Tersedianya regulasi sebagai

dasar pelayanan perizinan % 15 34 25 73,52 80

4. Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3 (ketertiban,

kenyamanan, keindahan) di


% 68 68 71 104,41 80

5. Cakupan petugas

perlindungan masyarakat % 55 55 60 109,09 75

6. Pengembangan Sanggar

Kesenian % 35 40 40 100 80

7. Melestarikan peninggalan

benda-benda bersejarah % 35 40 40 100 80

8. Optimalisasi objek wisata % 35 40 40 100 80

Rata-rata capaian kinerja 94.09




Capaian Sasaran :

Hasil Evaluasi Kinerja terhadap sasaran Terwujudnya daya dukung

pengembangan usaha dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja mendapatkan angka

capaian kinerja sasaran sebesar 94,09% dengan predikat Sangat Berhasil

dengan capaian indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Penerbitan izin:

Capaian indikator kinerja Penerbitan izin pada tahun 2014 adalah sebesar



adanya penurunan, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah


Hambatan/masalah :

Berkurangnya berkas permohonan pengurusan izin yang masuk ke Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan

Solusi :

Memberikan himbauan kepada masyarakat agar mengurus izin usanya ke

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan


a. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

2. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya database yang selalu ter

update:

Capaian indikator kinerja Tersedianya database yang selalu ter update pada







2014 sebesar 35%.


Kinerja adalah :

Adanya potensi UMKM yang ada di Kota Padangsidimpuan, tersedianya dana

pendukung untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga dapat diperoleh

data pelaku UMKM dan IKM.


a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

d. Program Peningkatan Kualitas Kelem-bagaan Koperasi dan Program

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

e. Program optimalisasi pemafaatan teknologi informasi

3. Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya regulasi sebagai dasar

pelayanan perizinan:

Capaian indikator kinerja Tersedianya regulasi sebagai dasar pelayanan

perizinan pada tahun 2014 adalah sebesar 73,52% yang mana terget sebesar





Hambatan/masalah :

Belum semua jenis perizinan dapat tercover dengan Perda yang ada



Solusi :

Menyusun Perda yang lebih tegas terkait dengan penerbitan berkas perizinan


a. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4. Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

(ketertiban, kenyamanan, keindahan) di Kota Padangsidimpuan:

Capaian indikator kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

kenyamanan, keindahan) di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2014 adalah

sebesar 104,41% yang mana terget sebesar 68% dan yang di realisasi




sebesar 71%.


Kinerja adalah :

Masih adanya rasa tanggung jawab aparatur untuk melaksanakan

pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat.

Hambatan/masalah :

Masih kurang respon dan peran aktif PPNS dari intansi terkait pengampu

Perda dalam menegakkan Perda dan Perkada secara maksimal.

Solusi :

Diharapkan kepada instansi terkait pengampu Perda dan PPNS yang

membidanginya agar lebih kordinatif dan berperan aktif untuk

melaksanakan penegakan Perda dan Perkada Kota Padangsidimpuan.




a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

5. Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan petugas perlindungan

masyarakat:

Capaian indikator kinerja Cakupan petugas perlindungan masyarakat pada

tahun 2014 adalah sebesar 109,09% yang mana terget sebesar 55% dan






Kinerja adalah :

Masih adanya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan

pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat.

Hambatan/masalah :

Masih kurangnya SDM aparatur Satlinmas terhadap peranan dan fungsinya

di dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat.

Solusi :

Diharapkan agar Pendidikan dan Pelatihan lebih ditingkatkan

pelaksanaannya


a. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan



6. Pencapaian Indikator Kinerja Pengembangan Sanggar Kesenian:

Capaian indikator kinerja pengembangan sanggar kesenian pada tahun 2014

adalah sebesar 40.% yang mana target sebesar 40% dan yang di realisasi


menunjukkan adanya peningkatan dan jika dibandingkan dengan target

jangka menengah sebesar 80 % maka capaian sampai dengan tahun 2014

sebesar 40 %.


Kinerja adalah :

Program yang ada mendukung indikator kinerja yang sudah ditetapkan

Kegitan yang dilaksanakan disesuaikan dengan dengan program yang

ditetapkan

Waktu dan dana pelaksanaan kegiatan tersedia dengan cukup


a. Program Pengembangan Nilai Budaya

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

7. Pencapaian Indikator Kinerja Melestarikan peninggalan benda-benda

bersejarah:

Capaian indikator kinerja melestarikan peninggalan benda-benda bersejarah

pada tahun 2014 adalah sebesar 40.% yang mana target sebesar 40% dan


sebesar 35% menunjukkan adanya peningkatan dan jika dibandingkan

dengan target jangka menengah sebesar 80 % maka capaian sampai dengan

tahun 2014 sebesar 40 %.




Kinerja adalah :



ditetapkan



a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

8. Pencapaian Indikator Kinerja Optimalisasi objek wisata:

Capaian indikator kinerja optimalisasi obyek wisata pada tahun 2014 adalah

sebesar 40.% yang mana target sebesar 40% dan yang di realisasi sebesar

40%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 35% menunjukkan

adanya peningkatan dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah

sebesar 80 % maka capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 40 %.


Kinerja adalah :



ditetapkan



a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata



B. REALISASI ANGGARAN

NO SASARAN

STRATEGIS

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN REALISASI

CAPAIAN

%

1 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima serta mengembangkan Peran serta Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

8.960.478.280,00 9.089.941.497,00 7.384.488.329,00 80,56

2 Terwujudnya

Sistem pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Bermutu, Berkualitas, Terpadu dan dapat Dijangkau

Oleh Masyarakat

22.892.808.400,00 26.820.374.400,00 25.914.920.088,00 92,55

3 Meningkatnya animo masyarakat dalam berolahraga

2.521.400.000,00 2.521.400.000,00 2.412.926.462,00 87,29

4 Meningkatnya pencapaian peserta KB menjadi 67 %

1.972.190.000,00 2.050.750.000,00 1.157.439.500,00 79,12

5 Tercapainya TFR 2,65

1.801.435.000,00 1.945.913.500,00 1.825.231.600,00 94,18

6 Meningkatnya partisipasi pria dalam KB menjadi 15 %

157.600.000,00 172.400.000,00 147.822.000,00 84,57

7 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender (PUG)

418.550.000,00 504.550.000,00 483.818.000,00 88,09

8 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintah daerah yang

berkualitas, Sehat, dan berwibawa

123.918.936.030,00 133.702.493.809,00 117.732.265.692,00 88,28

9 Terwujudnya sistem dan kelembagaan yang dapat mengoptimalisasi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah.

1.924.555.000,00 2.051.305.000,00 1.376.449.420,00 70,13



10 Terciptanya situasi yang kondusif bagi masuknya investasi ke daerah Padangsidimpuan

705.570.000,00 834.220.000,00 751.530.500,00 93,90

11 Terwujudnya Peningkatan

kuantitas infrastruktur daerah

36.226.700.500,00 34.597.465.000,00 33.364.991.764,00 94,68

12 Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas

15.959.752.250,00 15.090.645.100,00 14.419.490.816,00 85,68

13 Terwujudnya

sistem pendidikan, pendayagunaan, pemberdayaan tenaga pendidikan yang berkualitas

2.169.996.000,00 2.359.296.000,00 1.404.727.400,00 41,18

14 Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua

33.087.706.455,00 33.520.830.455,00 24.076.510.005,00 60,54

15 Terwujudnya tata ruang Kota yang berbasis potensi sumberdaya lokal, geostrategis, dan lingkungan

5.458.765.000,00 5.458.765.000,00 5.280.919.397,00 81,68

16 Adanya pengurangan jumlah pengangguran dan pesebaran jumlah penduduk

miskin secara bertahap

1.503.155.375,00 1.535.855.375,00 1.513.287.500,00 95,00

17 Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul

1.336.176.450,00 1.374.043.450,00 1.262.348.450,00 84,67

18 Terwujudnya

perekonomian daerah yang kuat

3.095.681.400,00 3.238.351.200,00 2.881.412.700,00 79,82

19 Terwujudnya daya dukung

pengembangan usaha

4.956.090.350,00 5.097.740.350,00 4.880.044.175,00 94,79

JUMLAH 269.067.546.490,00 281.966.340.136,00 248.270.623.798,00 82,99



Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah menetapkan 19

sasaran strategis dengan 167 indikator kinerja yang dijabarkan dalam bentuk

program/kegiatan pada SKPD terkait. Sebagaimana tabel diatas, Pemerintah

Kota Padangsidimpuan dalam upaya pencapaian sasaran strategis tersebut

mengalokasikan dana sebesar Rp. 281.966.340.136,- pada Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2014 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 248.270.623.798,-

dengan tingkat capaian sebesar 82,99%.


Pemerintah Kota Padangsidimpuan Halaman IV 1

Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menyusun Laporan Kinerja

Tahun 2014 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan

Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai umpan balik (feed back) bagi

manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan uraian capaian kinerja pada bab sebelumnya dapat diambil

beberapa kesimpulan, yakni :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan

yang diamanatkan oleh Walikota Padangsidimpuan terpilih periode

masa bhakti 2013 – 2017 kepada seluruh perangkat daerah telah

dapat diselenggarakan sesuai dengan prioritas dan sasaran strategis .

2. Ukuran keberhasilan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi

dan kewajiban Pemerintah Kota Padangsidimpuan secara makro

dapat dilihat dari capaian RPJMD Kota Padangsidimpuan.

3. Dalam pencapaian sasaran strategis, masih terdapat beberapa

kegiatan yang tidak/batal dilaksanakan yang berakibat pada

mengurangi kinerja capaian.

4. Sasaran yang telah berhasil dicapai, masih bisa lebih ditingkatkan

lagi. Hal ini disebabkan masih kurang akuratnya perencanaan untuk

mencapai sasaran yang diinginkan.

5. Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja ini masih belum begitu

sempurna, hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan dan

ketrampilan para aparatur pemerintah dalam menyusun rencana

stratejik, rencana kinerja serta dalam pengukuran kinerja.

BAB IV P E N U T U P


Pemerintah Kota Padangsidimpuan Halaman IV 2

Demikian kesimpulan yang dapat ditarik dari Laporan Kinerja

Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2014 ini. Kekurangan yang ada

bukanlah sesuatu yang harus dianggap sebagai kegagalan. Akan tetapi lebih

merupakan tantangan bagi organisasi untuk terus memperbaiki diri.

----HORAS ---

lakip pemko psp 2014

Government & Nonprofit