lakip2013 kab pasuruan

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT atas segala Rahmat dan PetunjukNya

sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kabupaten Pasuruan tahun 2013 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Pasuruan atas

pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

anggaran 2013. Hal ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan

dalam rangka mewujudkan Good Governance dalam tubuh organisasi

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Tentu saja tiada gading yang tak retak. Masukan konstruktif dan inovatif

sangat diharapkan dari seluruh pemangku kepentingan guna perbaikan

penyusunan LAKIP Kabupaten Pasuruan tahun berikutnya untuk memberikan

gambaran yang lebih baik atas kinerja yang telah dilakukan serta untuk

meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Akhir kata, untaian Terima kasih kami haturkan pula kepada seluruh

pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan program

kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 2014

BUPATI PASURUAN

H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

Ikhtisar Eksekutif

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi.

LAKIP Kabupaten Pasuruan merupakan media komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik (feedback) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

Sebagai upaya untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, maka ditetapkan 3 tujuan. Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan di tahun anggaran 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu, tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun yang bersifat teknis. Secara lebih detail, akan dijelaskan pencapaian kinerja berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan. Capaian Indikator Kinerja Makro Sehubungan dengan hal diatas, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ini dipilih indikator kinerja daerah/ capaian indikator kinerja makro dari RPJMD tahun 2008 2013. Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat sebagai berikut: a. Lembaga pelayanan publik (SKPD) yang memiliki SPP, SPM & IKM

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah SKPD di Kabupaten Pasuruan yang telah memiliki standar pelayanan minimal dan Standar Pelayanan Publik serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Target Capaian %

100% 100% 100%

Capaian ini dikarenakan dari 157 yang ditargetkan terealisasi 157 UPP pada tahun 2013 sehingga pencapaiannya 100%.

b. Prosentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD RPJMD 2008 -2013 dilaksanakan dengan 39 sasaran strategis dengan 118 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013. Dari 39 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 118 indikator kinerja,

pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

No. Predikat Jumlah sasaran

1 SANGAT BERHASIL 103

2 BERHASIL 7

3 CUKUP BERHASIL 2

4 KURANG BERHASIL 6

118

Dari 118 indikator sasaran, maka sejumlah 87,29% sangat berhasil, 5,93% berhasil, 1,69% cukup berhasil dan 5,08% kurang berhasil. Dengan demikian hasil ini belum memenuhi target pencapaian indikator adalah 100%.

c. Rasio Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Menurut data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013, jumlah PNS yang menamatkan pendidikan D4/S1 sampai akhir tahun 2012 sebanyak 6,345 orang atau 49,38% melebihi target yang hanya 42,88%. Sedangkan S2 sebanyak 698 orang atau 5,43% melebihi target yang hanya 3,02%. Jenjang pendidikan S3 jumlah PNS adalah sebanyak 4 orang 0,03% atau di bawah target yaitu 0,23%. Gambaran perkembangan latar belakang PNS dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Latar Belakang Pendidikan PNS

Tahun SD SMP SMU D1/D2 D3 S1 S2/S3 S3

2012 228 424 2232 2057 862 6345 702 12850

2011 296 591 2615 2060 911 6697 792 13962

d. PDRB, PDRB perkapita Kabupaten Pasuruan dipilih sebagai indikator utama karena merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan Kabupaten pasuruan memiliki PDRB yang besar sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Tabel PDRB Menurut Harga Konstan dan Berlaku serta PDRB per

Kapita

Rincian 2010 2011 2012

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rph) 6.790.942 7.267.979 7.793.273

PDRB Perkapita (Rph) 4.545.731 4.778.490 5.051.263

Pendapatan Perkapita (Rph) 4.165,98 4.379.295 4.528.254

Rincian 2010 2011 2012

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rph) 15.579.560 17.655.861 20.022.424

PDRB Perkapita (Rph) 10.428.695 11.608.229 12.977.666

Pendapatan Perkapita (Rph) 9.557.458 10.638.477 11.633.959

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PDRB Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 5 (lima) tahun memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010, PDRB di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 15.579.560.000.000,- Sedangkan pada tahun 2011 sebesar 17.655.861.000.000,- dan tahun 2012 Rp. 20.022.424.000.000,-. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi PDRB ini diharapkan dapat meningkat pada tahun 2013.

Adapun Perkembangan Kontibusi sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 - 2012, adalah sebagaimana tabel berikut :


Grafik 6. Sumbangan Tiap Sektor Terhadap PDRB

Grafik diatas menggambarkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan dalam beberapa waktu terakhir masih ditopang oleh sektor industri pengolahan dan pertanian. Walaupun demikian tren ke depan terjadi pergeseran dominasi sumbangan sektor pertanian semakin turun sementara sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran semakin meningkat.

Menurut database Kabupaten Pasuruan 2012 selama kurun waktu lima tahun terakhir (2007-2012) Kabupaten Pasuruan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yakni di atas kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2007, yaitu sebesar 6,17 persen, kemudian sedikit melambat pada tahun 2008 menjadi 5,89 persen, dan terus melambat menjadi 5,31 persen pada tahun 2009. Namun pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mampu mencapai besaran 6,14 persen; dan pada akhirnya mampu bangkit

sehingga menembus digit 7,02 persen pada tahun 2011 dan dan 7, 23% pada tahun 2012. Angka ini sebenarnya telah melebihi target yang hanya 6,7%. PDRB besar yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan dengan potensi industri dan pertanian tidak dapat mengantar menjadi 10 besar jawa Timur. PDRB perkapita Kabupaten Pasuruan tahun 2012 belum menjadi 10 besar Jawa Timur dikarenakan belum sepenuhnya potensi besar itu dapat mendongkrak PDRB perkapita jika jumlah penduduk masih tinggi (Penduduk sebagai deflator perhitungan PDRB per kapita). e. Indek Pembangunan Manusia, Angka Melek Huruf, Angka Harapan

Hidup, Indeks daya Beli

Kualitas hidup masyarakat diukur melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan asumsi ini diharapkan pemenuhan terhadap ketiga kebutuhan dasar tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut data BPS Kabupaten Pasuruan, angka IPM Kabupaten Pasuruan tahun 2012 adalah 68,54. Di Provinsi jawa Timur Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi adalah Kabupaten Blitar dan terendah adalah Kabupaten Sampang. Target IPM sebenarnya telah terlampaui karena target yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah 68,54.

Sedangkan angka harapan hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2012 adalah 64,47 tahun sedangkan target yang ditetapkan yaitu 67,45 tahun. Di Jawa Timur kabupaten/kota yang memiliki angka harapan hidup tertinggi adalah Kabupaten Blitar.

Angka melek huruf tertinggi di Jawa Timur adalah kabupaten Malang. Sedangkan kabupaten Pasuruan juga relatif tinggi yaitu 90,90%. Namun angka ini masih di bawah target yang ditetapkan yaitu 93,86%. Sedangkan Indeks daya beli Kabupaten Pasuruan sebesar 64,93% relatif sama dengan traget. Grafik berikut menggambarkan perbandingan IPM Kabupaten Pasuruan dengan Prov. Jawa Timur

Dengan demikian, jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2008 - 2013 sebanyak 39 sasaran. Pada tahun 2013 ditetapkan 39 sasaran strategis dengan 118 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013. Dari 39 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 118 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

No. Predikat Jumlah sasaran

1 SANGAT BERHASIL 103

2 BERHASIL 7

3 CUKUP BERHASIL 2

4 KURANG BERHASIL 6

118

Dari hasil evaluasi keberhasilan pencapaian 3 (tiga tujuan) dan 3 (tiga) misi) yang terbagi dalam sasaran yang diukur melalui beberapa indikator sasaran berikut capaian kinerja program dan kegiatan, dengan rata-rata capaian Kabupaten Pasuruan adalah sangat berhasil. Hal ini berarti apa yang telah

ditargetkan dalam RPJMD, RKPD dan APBD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Dari rincian pencapaian diatas, untuk pencapaian sasaran pada masing-masing misi dapat dikategorikan sebagai berikut:

No. Kategori Jumlah

Indikator Presentase

1 Misi 1

Sangat Berhasil 38 100%

Berhasil - -

Cukup Berhasil - -

Kurang berhasil - -

2 Misi 2

Sangat Berhasil 43 86,00%

Berhasil 3 6,00%

Cukup Berhasil 1 2,00%

Kurang berhasil 3 6,00%

3 Misi 3

Sangat Berhasil 22 73,33%

Berhasil 4 13,33%

Cukup Berhasil 1 3,33%

Kurang berhasil 3 10,00%

Beberapa indikator masih memerlukan perbaikan pada RPJMD mendatang. Kendala dan hambatan akan berusaha diminimalisasi terutama pada penyelesaian permasalahan sosial, tersedia transportasi umum, pelayanan adminitrasi kependudukan, pembentukan standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal, jaringan komunikasi, pertumbuhan usaha kecil menengah, pengembangan SDM, peningkatan kerja sama daerah yang menguntungkan dan angka kematian bayi.

Terlepas dari beberapa item indikator tersebut diatas, perkembangan Kabupaten pasuruan secara keseluruhan selama periode RPJMD 2008 2013 dapat dikatakan menunjukkan perkembangan positif.

Akuntabilitas keuangan pada tahun 2013 dilihat dari sisi perbandingan komponen-komponen Pendapatan Daerah, kontribusi terbesar berasal dari Dana Perimbangan yang mencapai sebesar 66,34%, untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 18,37% dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,29%.

Pada sisi Belanja Daerah secara keseluruhan dalam Tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp. 1.928.216.551.796,34 pada pelaksanaannya telah terealisasi sebesar Rp. 1.739.245.818.047,11 atau tercapai sebesar 90,20 % sehingga terdapat efisiensi/sisa sebesar Rp. 188.970.733.749,23. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 9,80%, dan juga menunjukkan tingkat penyerapan dana sangat baik.

Sebagian besar anggaran telah diserap kedalam bentuk belanja operasi baik untuk belanja pegawai, barang dan jasa dan belanja operasi yang lain serta belanja modal. Selain itu juga terdistribusi kepada belanja hibah dan belanja bantuan. Kesemua belanja telah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan di masing-masing SKPD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2013. Komitmen kuat Pemerintah kabupaten Pasuruan untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkesinambungan baik SDM, sarana dan prasarana akan terus ditingkatkan pada tahun- tahun mendatang sehingga visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan dapat diwujudkan.

Pasuruan, 2014

BUPATI PASURUAN

H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 3

C. Dasar Hukum ........................................................................................ 5

D. Metode Penyusunan .............................................................................. 6

E. Sistematika Penyusunan ....................................................................... 7

BAB II PROFIL KABUPATEN PASURUAN.................................................... ..8

A. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan ................................................ 8

1. Letak dan Kondisi Geografis .............................................................. 8

2. Kondisi Demografi Daerah .............................................................. 17

3. Kondisi Perekonomian Daerah ........................................................ 22

4. Struktur Organisasi Daerah ............................................................ 29

5. Pemerintahan ................................................................................. 32

6. Prioritas Pembangunan Daerah....................................................... 33

7. Indikator Kinerja Daerah ................................................................ 41

BAB III RENCANA STRATEGIS ................................................................... 44

A. Visi dan Misi........................................................................................ 44

1. Visi ................................................................................................. 44

2. Misi ................................................................................................ 46

B. Tujuan ................................................................................................ 48

C. Sasaran ............................................................................................... 51

D. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran................................................. 81

E. Rencana Kinerja Tahun 2013 ............................................................ 108


Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page ii

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 121

A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah ......................................... 121

B. Capaian Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun

2013 .................................................................................................. 128

C. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis .................................................... 132

D. Akuntabilitas Keuangan .................................................................... 257

BAB V PENUTUP ........................................................................................ 263

LAMPIRAN


Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Struktur Geologi ................. 10

Tabel 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Drainase Tanah.......... 16

Tabel 2.3 Persebaran Penduduk Wilayah Kabupaten Pasuruan

Menurut Kecamatan......................................................................... 18

Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk, Sex ratio dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Pasuruan ....................................................................... 19

Tabel 2.5 Jumlah Umat Beragama Tahun 2010 .............................................. 20

Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku Kabupaten Pasuruan .......................................................... 24

Tabel 2.7 Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Tahun 2009 -2012 ..................... 25

Tabel 2.8 Profil Industri Kabupaten Pasuruan 2010-2012 (tahun ) .................. 26

Tabel 2.9 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pasuruan ....................... 33

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Tujuan 1 ............................................................... 50



Tabel 3.4 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran............................ 78

Tabel 3.5 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.1 .............................................. 82





Tabel 3.10 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.6 ............................................ 85




Tabel 3.14 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.10 .......................................... 87




Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page iv




























Tabel 3.44 Indikator dan Target Sasaran 1 ...................................................... 109



Tabel 4.1 Latar Belakang Pendidikan PNS ....................................................... 122

Tabel 4.2 Tabel PDRB Menurut Harga Konstan dan Berlaku serta PDRB

per Kapita ........................................................................................ 124


Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page v

Tabel 4.3 Hasil Pencapaian Rencana Strategis ................................................ 129

Tabel 4.4 Kewajiban Memiliki KK di Kabupaten Pasuruan ............................... 134

Tabel 4.5 Kewajiban Memiliki KTP di Kabupaten Pasuruan ............................. 135

Tabel 4.6 Kestabilan Harga Pangan ................................................................. 170

Tabel 4.7 Hasil Produksi Hutan Rakyat Tahun 2012 dan 2013........................ 192

Tabel 4.8 Nilai Investasi (Jumlah dalam Ribuan Rp) ........................................ 205

Tabel 4.9 Nilai Ekspor Kabupaten Pasuruan ................................................... 206

Tabel 4.10 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012-2013 .......................... 211

Tabel 4.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012-2013 ........................... 213

Tabel 4.12 Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2012-2013 ............................... 214

Tabel 4.13 Rata-rata Nilai UN/UASBN Tahun 2011/2012 s/d 2012/2013 ..... 216

Tabel 4.14 Kualifikasi Guru dalam kurun waktu tahun 20122013

(dalam %) ........................................................................................ 219

Tabel 4.15 Rasio Ruang Kelas Dibanding Siswa Tahun 2012 - 2013 ................ 223

Tabel 4.16 Angka Melek Huruf di Kabupaten Pasuruan Tahun 2012-2013 ...... 225

Tabel 4.17 Presentase Angka Kelulusan Tahun 2011/2012 s/d 2012/2013 .... 228

Tabel 4.18 Pemanfaatan Rumah Sakit Tahun 2009-2013 ................................ 235

Tabel 4.19 Perkembangan BOR Tabel 2009-2013 ............................................ 238

Tabel 4.20 TOI RSUD Tahun 2009-2013 ......................................................... 240

Tabel 4.21 NDR RSUD 2009-2013 ................................................................... 241

Tabel 4.22 CRR 2012-2013 ............................................................................. 242

Tabel 4.23 Jumlah Pemuda Berprestasi Tahun 2012-2013 ............................. 254

Tabel 4.24 Cabang Olah Raga Berprestasi pada Tahun 2013........................... 256

Tabel 4.25 Plafon dan Realisasi Pendapatan Daerah ....................................... 259

Tabel 4.26 Plafon dan Realisasi Belanja Daerah .............................................. 261

Tabel 4.27 Plafon dan Realisasi Pembiayaan Daerah ....................................... 262


Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Per Kecamatan tahun 2011 ..... 10

Gambar 2 Piramida Penduduk Kab. Pasuruan Tahun 2012 ............................ 20

Gambar 3 Grafik Mata Pencaharian Penduduk ............................................... 22

Gambar 4 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pasuruan Prov. Jawa

Timur ............................................................................................. 23

Gambar 5 Grafik Laju Inflasi Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur .................... 25

Gambar 6 Grafik Sumbangan Tiap Sektor Terhadap PDRB ............................. 125

Gambar 7 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten

Pasuruan dan Jawa Timur 2005-2011 ........................................... 127

Gambar 8 Perbandingan Realisasi PAD antara Tahun 2012 dengan tahun

2013 .............................................................................................. 141

Gambar 9 Grafik Pemanfaatan Rumah Sakit Tahun 2009 2013 .................... 235

Gambar 10 Grafik BOR Tahun 2009 2013 .................................................... 239

Gambar 11 Grafik TOI Tahun 2009-2013 ........................................................ 240

Gambar 12 Grafik NDR Tahun 2009 2013 .................................................... 242

Gambar 13 Grafik CRR RSUD Bangil .............................................................. 243

Gambar 14 Grafik Jumlah Pemuda Berprestasi .............................................. 255

Gambar 15 Grafik Cabang Olah Raga Berprestasi .......................................... 256

Gambar 16 Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah ............................ 259

Gambar 17 Grafik Komposisi Belanja Daerah.................................................. 261


Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good

governance) merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban

lembaga atas otoritas, peranan, fungsi, dan kewajiban yang dimiliki sesuai

dengan peraturan yang berlaku maupun sebagai akibat hubungan antara

pemerintah dan masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas sebagai bentuk

pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai

tujuan dan sasaran semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai

pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintahan dituntut lebih terbuka

tentang kebijakan, tindakan dan keputusan yang dilakukan sehingga

masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar

terpenuhi, hak-hak terjamin dengan adil. Untuk maksud tersebut, setiap

instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinip-prinsip

pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat,

sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggugjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi

pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

Latar

Belakang



mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara

realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,

dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir

dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat atau

wewenang.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)

Kabupaten Pasuruan Tahun 2013. LAKIP Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

merupakan media untuk memberikan gambaran sejauh mana upaya

Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan visi dan misi dalam

membangunan Kabupaten Pasuruan seutuhnya, yang disusun secara

sistemik dan melembaga.

Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta

penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan

tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis

permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan

kinerja Pemda di masa mendatang.

Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LAKIP dilakukan dengan

cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat

melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan

bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan

mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran.

Selain itu, penyusunan LAKIP Tahun 2013 ini juga merupakan tindak

lanjut pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merespon Ketetapan MPR

Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan



Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta UndangUndang Nomor 28

tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang tersebut

dinyatakan bahwa Asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:

1. Kepastian Hukum

2. Keterbukaan

3. Proporsionalitas

4. Profesionalitas

5. Akuntabilitas

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka penyusunan LAKIP

Kabupaten Pasuruan selain untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas, juga

memuat komitemen kuat dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk

mewujudkan keseimbangan antara akuntablilitas, partisipasi dan

transparansi yang menjadi pilar terwujudnya kepemerintahan yang baik

(good governance) yang merupakan tindak lanjut dari peraturan yang ada

dan merupakan media komunikasi pertanggungjawaban guna peningkatan

kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan

balik (feedback) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LAKIP Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral

dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan

komprehensif dalam suatu kerangka Siklus

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan siklus tersebut,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diawali dengan

penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan

sasaran. Secara selaras dan berkesinambungan, setiap tahunnya,

Pemerintah Kabupaten menetapkan program dan kegiatan dalam rangka

pencapaian Rencana Stratejik yang telah didefinisikan.

Maksud dan

Tujuan



LAKIP Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah bentuk laporan yang dibuat

setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, yang sekaligus

juga menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat

pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan

kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

Pemerintah Kabupaten.

Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan kepada

para stakeholder (Presiden, DPRD dan masyarakat umum), maka

penyusunan LAKIP Kabupaten Pasuruan ini memiliki 2 (dua) dimensi

fungsi, yaitu:

a. Aspek Akuntabilitas Kinerja (Dimensi eksternal); hal ini bermakna

bahwa LAKIP merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah

Kabupaten Pasuruan kepada seluruh pihak eksternal (stakeholder)

atas capaian kinerja selama periode tahun 2013. Esensi capaian

kinerja yang dilaporkan merujuk sejauhmana pelaksanaan program

dan kegiatan telah dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi,

tujuan dan sasaran selama periode pelaporan.

b. Aspek Manajemen Kinerja (Dimensi Internal); hal ini bermakna bahwa

LAKIP Kabupaten Pasuruan merupakan sarana evaluasi pencapaian

kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Pasuruan

sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Esensi yang termaktub dalam hal ini adalah untuk setiap kekurangan

atau celah dalam pelaksanaan kinerja akan ditemukan strategi

pemecahan masalah yang dapat dijadikan patokan pembelajaran saat

pelaksanaan program dan kegiatan pada periode anggaran

berikutnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, LAKIP Kabupaten Pasuruan

tahun 2013 ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten

Pasuruan selama satu tahun anggaran 2013.



2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan

masukan dalam rangka perbaikan kinerja instansi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang.

3. Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik, akuntabel,

transparan dan terpercaya yang pelaksanaannya menitikberatkan

pada keterpenuhan aspek efisiensi dalam pelaksanaan suatu kegiatan

organisasi pemerintah yang juga berkait dengan upaya penggunaan

sumberdaya masyarakat secara bijaksana.

C. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam

penyusunan LAKIP adalah:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme.

3. Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Dasar Hukum



8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan

Tahun 20052025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Pasuruan Tahun 20082013.

D. METODE PENYUSUNAN

Langkah-langkah dalam menyusun LAKIP

Kabupaten Pasuruan tahun 2013 adalah:

1. Mengumpulkan dokumen rencana strategik

dan data-data relevan untuk bahan penyusunan LAKIP Tahun

2013.

2. Mengumpulkan data dan merekap kinerja sasaran dan juga kinerja

keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2013 dengan

melibatkan data pada SKPD terkait.

3. Melakukan analisa dan menyusun narasi tingkat capaian kinerja

masing-masing sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun

2013.

4. Melakukan analisa dan menyusun narasi tingkat capaian kinerja

masing-masing sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun

2013 dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menggambarkan

adanya perbedaan dengan tahun sebelumnya.

5. Melakukan finalisasi laporan dan melakukan pembahasan dengan

instansi terkait mengenai penyusunan narasi capaian kinerja dan

data pendukung capaian kinerja.

Metode

Penyusunan



E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

LAKIP Kabupaten Pasuruan ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; berisi penjabaran latar

belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode

penyusunan dan sistematika penyusunan LAKIP Pemerintah

Kabupaten Pasuruan tahun 2013

BAB II PROFIL KABUPATEN PASURUAN; berisi penjelasan ringkas

tentang profil Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Demografi dan

juga struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Pasuruan,

kebijakan pengembangan wilayah dan isu strategis

pembangunan daerah.

BAB III RENCANA STRATEGIK; berisi penjelasan tentang muatan visi,

misi dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten

Pasuruan. Selain itu paparan tentang Rencana Kinerja untuk

tahun 2013

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA; berisi pemaparan tentang

pencapaian kinerja secara menyeluruh Pemerintah Kabupaten

Pasuruan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan

tahun anggaran 2013. Analisis pencapaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Pasuruan ini terkait pula dalam konteks

pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran

strategis tahun 2013.

BAB V PENUTUP; berisi tentang simpulan komprehensif dari LAKIP

Kabupaten Pasuruan tahun 2013 beserta uraian rekomendasi

yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

Sistematika

Penyusunan



BAB II

PROFIL KABUPATEN PASURUAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten

yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, berada

pada posisi 112 3355 s/d 113 30 37 Lintang

Selatan dan 70 32 34 s/d 80 30 20 Bujur Timur.

Secara administratif, Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi 24 kecamatan,

341 desa, 24 kelurahan, 2.991 RW, dan 8.563 RT.

Kabupaten Pasuruan menjadi kabupaten yang berada pada posisi sangat

strategis karena berada pada jalur utama perekonomian Surabaya- Malang

dan Surabaya- Banyuwangi. Hal tersebut menguntungkan dalam

pengembangan ekonomi dan membuka peluang investasi.

Letak geografis daerah berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Pasuruan, Selat Madura,

dan Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Malang dan

Lumajang

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto

1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

Luas wilayah 147.401,50 ha atau 3,13% luas wilayah Jawa Timur atau

1.474,02 km2), dengan bentang wilayah berupa daerah pegunungan,

perbukitan, dataraan rendah, dan pantai .

Letak dan

Kondisi

Geografis



Dengan luas wilayah 147.401,50 ha morfologi Kabupaten Pasuruan terdiri

dari lima bagian yaitu : kerucut gunung api, pegunungan, perbukitan,

dataran pasir, dan dataran rendah sebagai berikut :

1) Kerucut gunung api di sebelah barat dan tenggara, dengan ciri bentuk

strato dan kerucut gunung api, berketinggian antara 2000 3350 m dpl.

Puncaknya antara lain : Gunung Welirang, Arjuna, Ringgit dan Bromo.

2) Pegunungan, ada di bagian barat dan barat laut, bercirikan strato

dengan ketinggian 600 2000 m dpl. Puncaknya antara lain adalah

Gunung Penanggungan. Daerah ini sebagian besar masih tertutup

semak dan hutan tropik dengan batuan piroklastika dan epiklastika.

3) Perbukitan, bercirikan gelombang deretan bukit, pegunungan, atau

pematang, berketinggian 25-600 m dpl. Puncak utamanya adalah

Gunung Baung, Gunung Tinggi, Gunung Pule dengan aliran sungai

yang menonjol adalah Sungai Welang. Daerah ini sebagian merupakan

lahan pertanian dan perkebunan, membentang dari wilayah Kecamatan

Tosari dan Kecamatan Puspo sampai ke arah barat yaitu Kecamatan

Tutur, Purwodadi dan Prigen.

4) Dataran pasir, terletak di dasar kawah Tengger berbentuk tapal kuda,

mengelilingi Gunung Bromo dengan ketinggian 200 2100 m dpl.

5) Dataran rendah, membentang di daerah bagian utara dan sekitar pantai

utara. Dengan ketinggian 0 25 m dpl memiliki endapan alluvium,

membentang dari timur yaitu wilayah Kecamatan Nguling, ke arah barat

yaitu Kecamatan Lekok, Rejoso, Kraton, dan Bangil. Sebagian besar

merupakan lahan pertanian, pertambakan, dan perkebunan. Sungai

utamanya adalah Sungai Rejoso.

Jenis geologi di Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan dalam tiga

kelompok besar yaitu : batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan

gunung api. Dengan banyaknya jenis batuan yang ada, menunjukkan

bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang cukup kaya.

Dilihat dari struktur geologi, Kabupaten Pasuruan terbagi atas dua

kelompok besar yaitu gunung berapi kuarter muda (young quarternary



vulcanic) seluas 52,43 % dan gunung berapi kuarter tua (old quarternary

vulcanic) seluas 34,95 % dengan rincian selengkapnya dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Struktur Geologi

Sumber data : Kabupaten Pasuruan dalam Angka update Tahun 2012

Menurut Luas daerah di Kabupaten Pasuruan, daerah yang memiliki

wilayah paling luas adalah Kecamatan Lumbang, Kecamatan prigen dan

Kecamatan Purwodadi, yang masing-masing kecamatan mempunyai luas

wilayah sebesar 125,55 Km2 (8,51 persen); 121,90 Km2 (98,27 persen);

dan sebesar 102,46 Km2 (6,95 persen). Sementara Luas wilayah

Kabupaten Pasuruan ditinjau dari luas 24 kecamatan dapat dilihat pada

gambar sebagai berikut :

Sumber : BPS Kabupaten Pasuruan diambil dari Database Pasuruan up date 2012

Gambar 1. Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Per Kecamatan

Tahun 2011

No Geologi Luas

(ha) (%)

1 Alluvium 14.512,00 9,85

2 Young quarternary vulcanic 77.287,80 52,43

3 Pleistoce vulcanic 2.748,00 1,86

4 Pleistocena sedimen 488,00 0,33

5 Pleiocerne sedimen 849,00 0,58

6 Old quarternary vulcanic 51.516,70 34,95

Jumlah 147.401,50 100,00

Purwodadi

Puspo

Lumbang

Kejayan

Purwosari

Sukorejo

Gempol

Bangil

Kraton

Gondangwetan

Winongan

Lekok

102,46 86,30

58,35 98,00

125,55 89,95

79,15 47,30

59,87 121,90

58,18 43,27

64,92 39,90

44,60 42,52

50,75 11,88

26,25 37,00

45,97 50,78

46,57 42,60



1.2. Topografi

Kondisi topografi merupakan salah satu kondisi fisik yang dapat

mengetahui potensi dan kendala fisik perkembangan suatu

kawasan/wilayah. Kondisi topografi erat kaitannya dengan ketinggian dan

kemiringan lereng lahan.

Secara umum, dapat didiskripsikan bahwa wilayah Kabupaten Pasuruan

terhampar mulai dari daerah pantai (ketinggian 0 m dpl) di bagian utara

sampai pegunungan (ketinggian >2000 m dpl) di bagian selatan, dengan

morfologi bentang alam yang juga bervariasi mulai dari kemiringan lereng

relatif datar/sedikit bergelombang (kelerengan 0-8%) sampai kelerengan

sangat curam (> 45%).

1) Ketinggian.

(1) Ketinggian 0 - 12,5 m dpl, meliputi luasan 18.819 ha atau sekitar

12,8% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercakup

pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang,

Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok

dan Nguling.

(2) Ketinggian 12,5 25 m dpl, meliputi luasan 11.356,5 ha atau

sekitar 7,7% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang

tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil,

Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan,

Grati, Lekok, Nguling dan Kejayan.

(3) Ketinggian 25 50 m dpl, meliputi luasan 16.353,6 ha atau sekitar

11,1% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercakup

pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang,

Kraton, Gondangwetan, Winongan, Grati, Lekok, Nguling, Pandaan,

Sukorejo, Wonorejo, Pasrepan dan Kejayan.

(4) Ketinggian 50 100 m dpl, meliputi luasan 13.448,2 ha atau

sekitar 9,1% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang

tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji,



Rembang, Winongan, Grati, Nguling, Pandaan, Sukorejo, Wonorejo,

Pasrepan, Lumbang dan Kejayan.


sekitar 26,5 % dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang

tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji,

Winongan, Pandaan, Sukorejo, Wonorejo, Pasrepan, Lumbang,

Purwodadi, Tutur, Puspo, Purwosari, Prigen dan Kejayan.



tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Pasrepan,

Lumbang, Purwodadi, Tutur, Puspo, Purwosari, Prigen, dan

Tosari.

(7) Ketinggian 1000 - 2000 m dpl, meliputi luasan 18.615,1 ha atau


tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Lumbang,

Purwodadi, Tutur, Puspo, Purwosari, Prigen, dan Tosari.

(8) Ketinggian di atas 2000 m dpl, meliputi luasan 7.920,8 ha atau


tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Lumbang, Purwodadi,

Tutur, Puspo, Purwosari, Prigen, dan Tosari.

2) Kemiringan

Kemiringan Lahan di wilayah Kabupaten Pasuruan beragam mulai dari

kelerengan 0 sampai diatas 45%. Secara morfologi bentang alam dapat

didiskrpsikan bahwa daerah yang memiliki kelerengan relatif

datar/sedikit bergelombang (0-8%) adalah seluas 85.257,6 Ha atau

sekitar 57,8 %, berombak (8-15%) seluas 31.057,43 Ha atau sekitar

21,4 %, berbukit (15-25%) seluas 22.057,43 Ha atau sekitar 15 %,

curam (25 - 45%) seluas 6865,08 Ha atau sekitar 4,7 %, dan sangat

curam (> 45%) seluas 1747,58 Ha atau sekitar 1,2 %, dengan sebaran

sebagai berikut:



(1) Kelerengan 0 2%, mencakup seluruh Kecamatan Bangil,

Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gindangwetan, Rejoso dan Lekok,

sebagian Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan,

Grati, dan Nguling.

(2) Kelerengan 2 5%, mencakup sebagian Wilayah Kecamatan

Purwodadi, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo,

Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan,

Grati dan Nguling.


Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan,

Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan,

dan Lekok.

(4) Kelerengan 8-15%, mencakup sebagian Wilayah Kecamatan

Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan,

Purwosari, Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan, dan Grati


Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari,

Prigen, Gempol, dan Beji.


Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen, dan

Gempol.

Kelerengan > 45%, mencakup sebagian wilayah Kecamatan Tutur,

Puspo, Tosari, Lumbang, dan Prigen.

1.3. Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Luas areal hutan rakyat di Kabupaten Pasuruan mengalami pengurangan

sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2003. Tahun 1990 luas hutan

rakyat 27.664. ha, dan tahun 2003 luas hutan menjadi 6.858,49 ha

(Sumber data : Peta Data Pokok Data Kabupaten Pasuruan (BPN) tahun

1990; serta Peta Bakosurtanal dan hasil survey lapangan periode Juli

2003).



Pengurangan hutan pada umumnya disebabkan alih fungsi hutan yang

dilakukan masyarakat menjadi lahan pertanian, permukiman, dan tidak

direboisasi kembali.

Menurut data kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Pasuruan tahun 2008, luas areal hutan rakyat menjadi 19.362,11 ha.

Luas seluruh areal hutan di Kabupaten Pasuruan digolongkan menjadi tiga

bagian yaitu Hutan Negara seluas 31.106,62 ha, Hutan Rakyat seluas

19,362,11, dan Hutan Mangrove seluas 411 ha. Luas hutan seluruhnya

terinci dalam tabel 2.3 berikut :

1.4. Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Pasuruan mengalir delapan sungai besar yang

bermuara di Selat Madura, yaitu :

1) Sungai Lawean : bermuara di Desa Penunggul

Kecamatan Nguling

2) Sungai Rejoso : bermuara di wilayah Kec. Rejoso

3) Sungai Gembong : bermuara di wilayah Kota Pasuruan

4) Sungai Welang : bermuara di Desa Pulokerto Kec.

Kraton

5) Sungai Masangan : bermuara di Desa Raci Kec. Bangil

6) Sungai Kedung Larangan : bermuara di Desa Kalianyar Kec.

Bangil

7) Sungai Kambeng : bermuara di Desa Carat, Kec.

Gempol

8) Sungai Raci : bermuara di Desa Raci Kec. Bangil

Dari delapan sungai utama yang bersifat parennial tersebut, Sungai Welang

merupakan sungai yang mempunyai catchment area terbesar yaitu 518



km2, dengan panjang 36 km dan lebar 35 m, tetapi debit alirannya lebih

rendah dari Sungai Rejoso.

Panjang Sungai Rejoso relatif pendek sehingga time of cincentration pendek,

tetapi debit aliran besar dan cepat sampai ke hilir. Hal ini terlihat dari

banjir yang sering terjadi di muara Sungai Rejoso dari pada di muara

Sungai Welang.

1.5. Curah Hujan

Curah hujan Kabupaten Pasuruan banyak dipengaruhi oleh angin muson

yang bertiup dari Australia dan Asia. Angin muson timur merupakan angin

kering, sedangkan angin yang bertiup dari arah barat relatif agak basah.

Berdasarkan intensitas curah hujan Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya,

maka intensitas curah hujan dapat dikelompokkan menjadi empat zona

curah sebagai berikut :

1) Zona curah hujan antara 2.000 2.500 mm/tahun, zona hujan ini

dijumpai di daerah sekitar Kecamatan Pasrepan, serta daerah sekitar

Kolusari dan selatan Purwosari.


tersebar di bagian barat, yaitu daerah sekitar Kecamatan Purwosari dan

Beji.


tersebar di daerah bergelombang hingga perbukitan, antara lain

disekitar Kecamatan Bangil, Rembang, Wonorejo, Kejayan, dan

Lumbang.

4) Zona curah hujan antara 1.500 mm/tahun, zona hujan ini tersebar di

daerah dataran sepanjang pantai sekitar Kraton, Lekok, Grati, dan

Nguling.



1.6. Drainase Tanah

Luas wilayah Kabupaten Pasuruan menurut drainase tanah dikelompokkan

menjadi tiga, yaitu wilayah yang tidak pernah tergenag air, tergenag

periodik, dan tergenang terus menerus. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan

menurut drainase tanah dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Drainase Tanah

No. Kecamatan

Tidak pernah tergeng

(ha)

Tergenang periodik

(ha)

Tergenang terus

menerus (ha)

Jumlah

(ha)

1 Purwodadi 10.245,5 - - 10.245,5

2 Tutur 8.630 - - 8.630

3 Puspo 5.835 - - 5.835

4 Tosari 9.800 - - 9.800 5 Lumbang 12.555 - - 12.555

6 Pasrepan 8.995 - - 8995

7 Kejayan 7.915 - - 7915

8 Wonorejo 4.730 - - 4730

9 Purwosari 5.987 - - 5987

10 Prigen 12.190 - - 12190

11 Sukorejo 5.818 - - 5818

12 Pandaan 4.327 - - 4327

13 Gempol 6.492 - - 6492

14 Beji 3.618 372 - 3.990

15 Bangil 2.754 212 1494 4.460

16 Rembang 4.252 - - 4.252

17 Kraton 4.592 - 483 5.075

18 Pohjentrek 1.188 - - 1.188

19 Gondangwetan 2.625 - - 2.625

20 Rejoso 3.176 - 524 3.700

21 Winongan 4.597 - - 4.597

22 Grati 4.848 - 230 5.078

23 Lekok 4.257 - 400 4.657

24 Nguling 4.260 - - 4.260

Jumlah 143.686,5 584 3.131 147.401,5

Sumber : Kabupaten Pasuruan Dalam Angka upadate 2012



1.7 Hidrogeologi

Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi

air cukup besar berupa air permukaan dan air tanah.

Selain potensi sungai, terdapat danau dan sejumlah mata air. Danau Ranu

Grati dengan volume efektif sebesar 5.013 m3 dan volume maksimum 5.217

m3, mampu mengeluarkan debit maksimum 463 liter/detik. Selain itu

terdapat 471 sumber mata air yang tersebar di 24 kecamatan dengan debit

air antara 1 sampai dengan 5.650 liter/detik.

Di Kecamatan Winongan terdapat dua sumber air, yaitu sumber air

Umbulan dan Banyu Biru. Sumber air Umbulan merupakan sumber air

terbesar dengan debit maksimum 5.650 liter/detik, sedangkan sumber air

Banyu Biru dengan debit maksimum 225 liter/detik.

Demikian juga di lereng perbukitan banyak terdapat sumur bor tertekan

(artesis) dan tak tertekan dengan debit sekitar 5 -10 liter/detik.

2. Kondisi Demografi Daerah

Berdasarkan kesepakatan antara BPN, BPS, dan

Bappeda Kabupaten Pasuruan mempunyai luas wilayah

sebesar 1.474,02 Km dengan jumlah penduduk pada

tahun 2011 sebanyak 1.5210.978 jiwa yang terdiri dari

753.940 penduduk laki-laki dan 767.038 penduduk perempuan. Angka sex

ratio penduduk Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 98,29 (Tabel 3.1.1.).

Sex ratio adalah banyaknya penduduk laki-laki dalam 100 orang

perempuan.

Dari 24 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, wilayah

Kecamatan Lumbang mempunyai luas paling besar yaitu 125,55 Km

dengan jumlah penduduk hanya sebesar 32.904 jiwa, sehingga memiliki

kepadatan penduduk sebesar 262 jiwa/Km. Kecamatan Prigen luas

wilayahnya 121,90 Km dengan jumlah penduduk 82.816 jiwa serta

kepadatannya 679 jiwa/Km, sedangkan Kecamatan Purwodadi mempunyai

Kondisi

Demografi

Daerah



luas wilayah sebesar 102,46 Km, mempunyai penduduk sebesar 65.642

jiwa sehingga kepadatan penduduknya sebesar 641 jiwa/Km.

Kepadatan penduduk yang tertinggi ada di Kecamatan Pandaan, Kecamatan

Pohjentrek, dan Kecamatan Gondang wetan masing-masing sebesar 2.458

jiwa/ Km2, 2.396jiwa/Km2dan sebesar 2.027 jiwa/Km. Sedangkan

kepadatan penduduk yang terkecil dicapai oleh Kecamatan Tosari,

Lumbang, dan Puspo dengan kepadatan penduduk sebesar 189 jiwa; 262

jiwa dan 464 jiwa setiap kilometer persegi. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan

belum merata.

Tabel 2.3

Persebaran Penduduk Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Kecamatan

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan database up date 2012

No. Kecamatan Tahun 2000 Tahun 2010 Tahun 2012% Kenaikan

12 th

1 Tosari 17.415 18.478 18.526 6,38

2 Puspo 25.343 27.040 27.162 7,18

3 Pohjentrek 25.558 28.308 28.646 12,08

4 Lumbang 31.240 32.856 32.915 5,36

5 Winongan 38.191 41.206 41.458 8,55

6 Rejoso 38.621 43.779 44.476 15,16

7 Pasrepan 46.770 50.070 50.306 7,56

8 Tutur 49.205 51.941 52.027 5,74

9 Gondang Wetan 44.342 52.670 54.080 21,96

10 Nguling 53.668 54.957 54.797 2,1

11 Wonorejo 51.154 56.264 56.819 11,07

12 Rembang 53.072 60.576 61.628 16,12

13 Kejayan 58.096 62.641 63.128 8,66

14 Purwodadi 59.745 65.363 65.953 10,39

15 Lekok 61.454 70.531 71.824 16,87

16 Grati 68.558 74.063 74.506 8,68

17 Purwosari 69.122 77.971 79.127 14,47

18 Beji 70.254 78.269 79.307 12,89

19 Sukorejo 71.467 81.060 82.423 15,33

20 Prigen 75.815 82.449 83.189 9,73

21 Bangil 78.143 84.438 85.095 8,9

22 Kraton 81.108 89.128 90.326 11,37

23 Pandaan 90.093 105.326 107.679 19,52

24 Gempol 108.171 123.084 125.628 16,14

Total Penduduk 1.366.605 1.512.468 1.531.025 11,34



Menurut data BPS Kabupaten Pasuruan kepadatan penduduk mengalami

peningkatan dari tahun 2010 hingga 2012. Namun disisi lain prosentase

laju pertumbuhan penduduk menurun menjadi 0, 66 % pada tahun 2012

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk, Sex ratio dan Laju Pertumbuhan

Kabupaten Pasuruan

Uraian 2010 2011 2012

Kepadatan

Penduduk 1.026 1.032 1.039

Sex Ratio 98,22 98,29 98,21

Laju Pertumbuhan

Penduduk (%) 2,51 0,56 0.66

Sumber: BPS Kab. Pasuruan

Jumlah Rumah tangga yang ada di Kabupaten Pasuruan, dari tahun ke

tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah rumah

tangga sebesar 414.304 rumah tangga; mengalami peningkatan sebesar

104,64 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya

berjumah sekitar 395.930 rumah tangga. Jumlah rumah tangga yang

terbanyak ada di Kecamatan Gempol, Pandaan dan Sukorejo, masing-

masing sebanyak 32.534 ruta; 29.371 ruta; dan 22.928 ruta.

Dilihat dari penduduk menurut kelompok umur, kelompok terbanyak ada

di kelompok umur 10-14 yaitu sebesar 136.186 jiwa dan pada kelompok

umur 25-29 sebesar 135.874 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang paling

kecil adalah di kelompok umur 75 tahun lebih, hanya sebesar 21.504 jiwa.

Hal ini bisa menjadikan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat golongan tua, agar bisa meningkatkan usia harapan

hidup di Kabupaten Pasuruan. Berikut disajikan gambar piramida

penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2012:




Gambar 2. Piramida Penduduk Kab. Pasuruan Tahun 2012

Keaneka ragaman penduduk sebagian besar suku Jawa, suku Madura,

Suku Tengger dan keturunan asing antara lain : Cina, Arab, India.

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, pendidikan tertinggi yang

pernah ditamatkan oleh penduduk di Kabupaten Pasuruan adalah setingkat

SD/MI/ sederajat sebanyak 519.277 jiwa dan pendidikan

SMP/MTs/sederajat sebanyak 205.912 jiwa. Sedang yang berpendidikan

tertinggi atau memiliki ijazah setingkat S2/S3 adalah masih sebanyak

1.131 jiwa. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam 98,34 %,

Kristen/Protestan 0,61%, dan selain itu Katolik, hindu dan budha.

Tabel 2.5. Jumlah Umat Beragama tahun 2010 No. Agama Jumlah %

1 Islam 1.483.035 98,05

2 Kristen 9.190 0,61

3 Katolik 7.191 0,48

4 Hindu 10.955 0,72

5 Budha 2.097 0,14

Total 1.512.468 100




3. TenagaKerja

Melihat perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan,

berdasarkan data dari Disnakersostrans, selama tahun 2010 jumlah

pencari kerja sebesar 18.475 orang; dan permintaan lowongan adalah

sebesar 4.395; sedang terjadi pemenuhan atas permintaan lowongan

sebesar 4.395 orang juga, yang terdiri dari 1.806 laki-laki dan sejumah

2.589 perempuan.

Jika dilihat pada database Kabupaten Pasuruan update 2012, jumlah

penduduk bekerja pada tahun 2011 mencapai 759.016 orang atau

mengalami peningkatan sebesar 1,05 persen jika dibandingkan dengan

tahun 2010 yang hanya mencapai 764.381 orang. Sementara Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2011 adalah sebesar 70,26;

dimana tahun 2009 dan tahun 2010 masing-masing sebesar 70,78 dan

sebesar 70,12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2011

adalah sebesar 4,83, dimana tahun sebelumnya adalah sebesar 3,49 pada

tahun 2010 dan sebesar 5,03 pada tahun 2009. Angkatan Kerja pada tahun

2011 adalah sebesar 797.558 orang, tahun sebelumnya sebesar 792.059

pada tahun 2009 dan tahun 2008 sebesar 796.476.

Berdasarkan karakteristik daerah + 30 % mata pencaharian

penduduk bekerja di sektor pertanian. Posisi selanjutnya ditempati oleh

industri Pengolahan (24,69%), Listrik, gas dan air (0,41%) perdagangan,

hotel dan restoran (17,79%) pertambangan dan galian (0,38%). Bangunan

(5.21%), Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan (0,33%), pengangkutan

dan komunikasi (6,66%) serta jasa (10,55%). Dari perkembangan

penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut, semakin lama

peranannya cenderung menurun dan tergeser oleh sektor non pertanian

seperti industri, perdagangan dan jasa yang cenderung meningkat.

Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan meningkat dari

Rp 1.252.000 menjadi Rp 1.720.000 pada tahun 2013. Besaran upah

minimum ini sejajar dengan Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 3. Grafik Mata Pencaharian Penduduk

4. Kondisi Perekonomian Daerah

Untuk menjelaskan bagaimana gambaran

perekonomian di Kabupaten Pasuruan, maka dalam

sub bab ini akan dijelaskan mengenai pertumbuhan

ekonomi dan perkembangan Inflasi di Kabupaten

Pasuruan dengan Propinsi Jawa Timur.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tahun 2013 tumbuh

sebesar 6,55 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Semua sektor

mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,43 persen, sedangkan terendah

di sektor pertanian sebesar 1,59 persen.

Secara umum pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Pasuruan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha

maupun masyarakat luas menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal

ini antara lain tercermin dari besarnya kontribusi sektor pembangunan

dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun

Income Per Kapita. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan

gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga

33%

0%

25%

1%

5%

18%

7%

0% 11%

Grafik Mata Pencaharian

Pertanian

Pertambangan &Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik,Gas, & Air bersih

Kondisi

Perekonomian

Daerah



digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan

pembangunan.

4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten

Pasuruan selalu menunjukkan pergerakan yang positif dari tahun ke

tahun, baik dilihat melalui PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB

atas dasar harga konstan. Pada tahun 2008 kegiatan ekonomi atas dasar

harga berlaku di Kabupaten Pasuruan mampu menghasilkan nilai tambah

sebesar Rp. 10,650 milyar, meningkat menjadi Rp. 12.331,44 milyar (2009);

dan sebesar Rp. 13.724,09 milyar pada tahun 2010, kemudian pada tahun

2011 menjadi sebesar Rp. 17.655,86 milyar. PDRB menduduki peringkat ke

13 di jawa Timur.

Menurut database Kabupaten Pasuruan 2012 selama kurun waktu lima

tahun terakhir (2007-2012) Kabupaten Pasuruan mengalami pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi, yakni di atas kisaran 5 persen. Pertumbuhan

ekonomi tahun 2007, yaitu sebesar 6,17 persen, kemudian sedikit

melambat pada tahun 2008 menjadi 5,89 persen, dan terus melambat

menjadi 5,31 persen pada tahun 2009. Namun pada tahun 2010

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mampu mencapai besaran

6,14 persen; dan pada akhirnya mampu bangkit sehingga menembus digit

7,02 persen pada tahun 2011 dan dan 7, 23% pada tahun 2012.

Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pasuruan Prov. Jawa

Timur

0

5

10

2007 20082009

20102011

2012

6,17 5,89

5,31 6,14 7,02 7,23

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan

Pertumbuhan Ekonomi



Adapun Perkembangan Kontibusi sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 2009 - 2012, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku Kabupaten Pasuruan

Sumber: PDRB Kabupaten Pasuruan Tahun 2012

Tabel diatas menggambarkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten

Pasuruan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir masih ditopang oleh sektor

industri pengolahan dan pertanian. Walaupun demikian tren ke depan

terjadi pergeseran dominasi sumbangan sektor pertanian semakin turun

sementara sector Perdagangan, Hotel dan Restoran semakin meningkat.

Berdasarkan pertumbuhan riil sektor ekonomi selama kurun waktu 2009

hingga 2012 didominasi industri pengolahan, bangunan dan perdagangan/

hotel/restoran, listrik dan keuangan serta jasa. Sedangkan sektor pertanian

dan pertambangan walaupun memiliki rata-rata kecenderungan meningkat,

namun bukan menempati porsi utama dalam menyumbang perekonomian

di Kabupaten Pasuruan.

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian 3.346.034,32 24,38 3.860.980,50 28,13 4.405.719,94 24,95 4.982.079,65 24,88

2 Pertambangan &

Penggalian

142.835,99 1,04 152.478,83 0,98 161.839,00 0,92 170.480,58 0,85

3 Industri Pengolahan 4.248.284,96 30,95 4.879.405,67 31,32 5.642.556,37 31,96 6.490.535,13 32,42

4 Listrik,Gas, & Air

bersih

289.981,60 2,11 328.552,91 2,11 373.909,65 2,12 436.285,58 2,18

5 Konstruksi 395.298,77 2,88 433.678,21 2,78 484.362,32 2,74 567.521,24 2,83

6 Perdagangan, Hotel,

& Restoran

2.874.530,79 20,95 3.198.920,55 20,53 3.561.759,01 20,17 3.993.535,49 19,95

7 Pengangkutan &

Komunikasi

angangkutan &

Komunikasi

491.759,28 3,58 566.633,20 3,64 649.687,17 3,68 740.455,51 3,70

8 Keuangan, sewa, &

Js. Perusahaan

500.445,05 3,65 567.834,37 3,64 640.152,60 3,63 724.839,98 3,62

9 Jasa-jasa 1.434.916,09 10,46 1.591.076,14 10,21 1.735.874,61 9,83 1.916.690,54 9,57

PDRB 13.724.086,85 100 15.579.560,38 100 17.655.860,67 100 20.022.423,70 100

2012 **)NO Sektor 2009 2010 2011 *)



Tabel 2.7

Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi

Tahun 2009 -2012

SEKTOR 2009 2010 2011 2012

Pertanian 4,56 4,79 5,69 5,34 Pertambangan dan Penggalian 3,19 3,27 2,92 3,16 Industri Pengolahan 4,01 5,94 7,15 7,69

Listrik, Gas dan Air Bersih 4,69 9,83 9,63 7,30 Konstruksi 5,95 2,89 8,49 8,68

Perdagangan, Hotel & Restoran 6,44 8,26 8,24 8,88 Pengangkutan & Komunikasi 10,18 10,03 9,32 7,01 Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan

7,94 6,37 8,19 7,65

Jasa-Jasa 6,74 4,62 5,28 6,25 PDRB 5,31 6,14 7,02 7,23


4.2. Laju Inflasi

Di sisi lain, Kabupaten Pasuruan cukup berhasil dalam menekan laju

inflasi pada tahun 2013. Laju inflasi kabupaten Pasuruan dari tahun 2009

sampai dengan tahun 2012 menunjukan tren menurun sebagaimana

disajikan dalam grafik berikut:

Gambar 5. Grafik laju Inflasi Kab. Pasuruan Prov Jawa Timur

Inflasi2009 20102011

2012

5,68% 6,95%

5,89% 5,76%

Inflasi Kabupaten Pasuruan

Inflasi



4.3. Iklim Investasi

Geliat iklim investasi Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran

mengenai kondisi perekonomian. Selama kurun waktu 2010 hingga 2012

menunjukkan bahwa baik unit usaha, tenaga kerja dan investasi serta nilai

ekspor kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang cukup siginifikan.

Hasil ini mengindikasikan bawa iklim investasi turut memberikan

sumbangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kondusif di

Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.8.

Profil Industri Kabupaten Pasuruan 2010-2012 (tahun )

Profil 2010 2011 2012

Unit Usaha 18.355 18.915 19.315

Tenaga Kerja 224.936 228.775 231.504

Investasi (Juta) 8.249.842 8.401.373 8.513.725

Ekspor (Ribu US$) 4.641.017,38 467.932,64 472.611,97

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan

3.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kedepan

Pada tahun 2013 dan 2012, perekonomian daerah masih akan menghadapi

banyak tantangan. Perkembangan perekonomian global yang cepat dan

dinamis sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, regional

dan daerah. Fluktuasi harga komoditi utama dan krisis keuangan yang

memicu krisis ekonomi global telah memberikan tekanan pada

perekonomian daerah sehingga mengganggu pencapaian tingkat

pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang direncanakan. Kebijakan

pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kemungkinan

kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat mendorong

peningkatan laju inflasi, yang tidak saja membuat biaya produksi menjadi

lebih mahal, tetapi juga diperkirakan akan melemahkan daya beli

masyarakat. Padahal, daya beli masyarakat merupakan faktor dominan

dalam menopang perekonomian. Dalam beberapa tahun ke depan,



pengaruh eksternal tersebut diperkirakan masih akan mewarnai perjalanan

pembangunan ekonomi Kabupaten Pasuruan.

Selain itu secara eksternal pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten

Pasuruan juga dihadapkan pada tantangan utama berupa kebijakan

Pemerintah Pusat, yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah

yang berkeadilan dengan semangat pro poor, pro job dan pro growth serta

tetap memperhatikan upaya percepatan pencapaian Millenium Development

Goals (MDGs) dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kondisi ini tentunya membawa konsekuensi terkait dengan adanya upaya-

upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, penurunan

tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pelayanan kepada masyarakat,

khususnya pelayanan dasar melalui peningkatan efektivitas tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas sumberdaya

alam dan lingkungan hidup.

Pada sisi yang lain pemberlakuan ASEAN China Free Trade

Agreement pada tahun 2010 serta rencana pemberlakuan Asean Korea-

Free Trade Agreement dan Asean India-Free Trade Agreement juga

memberikan tantangan yang tidak ringan pada tahun 2013 dan mendatang.

Hal ini terutama pada upaya peningkatan daya saing produk lokal dalam

menghadapi persaingan dengan produk impor baik untuk barang maupun

jasa.

Selain faktor eksternal, faktor internal juga menahan laju

pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya faktor yang

mempengaruhi tingkat realisasi belanja daerah dan optimalisasi

pemanfaatan dana Pemerintah Kabupaten oleh perbankan daerah.

Rendahnya tingkat realisasi belanja daerah terutama disebabkan oleh

faktor administrasi, disamping faktor hukum dan faktor gejolak ekonomi.

Rendahnya realisasi belanja APBD juga akan menyebabkan tingginya posisi

dana pemda yang disimpan di perbankan daerah.

Pada tahun 2013, kinerja perekonomian Kabupaten Pasuruan

diperkirakan akan semakin membaik. Sektor pertanian diharapkan untuk

mengalami peningkatan dengan meningkatnya produksi pertanian tanaman

pangan dan perkebunan. Sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel



dan restoran (PHR) yang mengalami pertumbuhan cukup signifigan di

Kabupaten Pasuruan juga diprediksi mengalami peningkatan seiring

dengan membaiknya kinerja perdagangan sebagai sumber peningkatan

pertumbuhan ekonomi regional.

Pada aspek tingkat kesejahteraan masyarakat, masih dihadapkan

pada tantangan masih relatif tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin di

wilayah Kabupaten Pasuruan. Selain itu belum optimalnya pengembangan

budaya usaha pada masyarakat yang berimbas pada belum optimalnya

kesempatan usaha ekonomi yang ada sehingga tingkat daya beli

masyarakat juga belum dapat meningkat secara signifikan. Namun

demikian masih terdapat peluang-peluang yang dapat dioptimalkan dalam

rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, melalui

optimalisasi peran dan fungsi sektor-sektor lapangan usaha seperti

pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan, yang

selama ini menjadi pilar perekonomian wilayah di Kabupaten Pasuruan

agar benar-benar bisa menjadi lokomotif bagi sektor-sektor lainnya. Selain

itu juga mengembangkan sektor-sektor yang potensial menjadi mesin-mesin

pertumbuhan baru bagi wilayah Kabupaten Pasuruan seperti sektor

pangangkutan dan komunikasi serta Keuangan, Persewaan Dan Jasa

Perusahaan.

Kondisi perekonomian wilayah di Kabupaten Pasuruan, diperkirakan

masih cukup prospektif pada tahun 2013 dan tahun mendatang. Kondisi

ini diindikasikan dengan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil serta

kondisi politik serta situasi ketertiban dan keamanan yang cukup kondusif.

Secara makro, pada tahun 2013 perekonomian wilayah Kabupaten

Pasuruan ditargetkan tumbuh sebesar 6,44% dengan tingkat inflasi sebesar

6.00

Dengan proyeksi kondisi ekonomi makro tersebut diharapkan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama dengan seluruh elemen

masyarakat dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang

telah diproyeksikan dan dapat memanfaatkan secara optimal program-

program pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten

Pasuruan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat



sebagai sarana pengungkit dalam rangka meningkatkan aktivitas

perekonomian wilayah.

5. Struktur Organisasi Daerah

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah,

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah

menindaklanjuti dengan penataan struktur

kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan

menerapkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan.

Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan

kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk

mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata

pemerintahan yang baik (good governance) dengan memperhatikan

kebutuhan masyarakat.

Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan dimaksudkan agar

pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan

struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes, dan responsif. Disamping

itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber

daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan

fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada

masyarakat.

Secara kelembagaan, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

tahun 2008 terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRP, Dinas

Daerah, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP dan

Kecamatan.

1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pasuruan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

Struktur

Organisasi

Daerah



11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

dan Sekretariat DPRD.

Sekretariat Daerah terdiri atas tiga Asisten dan sembilan Bagian.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasuruan adalah sebagai berikut :

(1) Sekretaris Daerah; (2) Asisten Pemerintahan, membawahi :

a. Bagian Pemerintahan b. Bagian Kerjasama

c. Bagian Hukum (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

a. Bagian Perekonomian

b. Bagian Administrasi Pembangunan c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

(4) Asisten Administrasi Umum, membawahi :

a. Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda b. Bagian Umum

c. Bagian Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Pasuruan, adalah sebagai berikut :

(1) Bagian Umum (2) Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan

(3) Bagian Keuangan

2) Dinas Daerah

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah, terdiri dari 17 dinas yaitu :

(1) Dinas Pendidikan

(2) Dinas Kesehatan (3) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

(4) Dinas Perhubungan (5) Dinas Komunikasi dan Informatika (6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(7) Dinas Bina Marga (8) Dinas Pengairan dan Pertambangan (9) Dinas Cipta Karya

(10) Dinas Koperasi UKM (11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan



(12) Dinas Pertanian Tanaman Pangan (13) Dinas Peternakan

(14) Dinas Kelautan dan Perikanan (15) Dinas Perkebunan dan Kehutanan

(16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (17) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

3) Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah,

terdiri dari :

(1) Inspektorat Kabupaten

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) (3) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian Daerah

b. Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat e. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal f. Badan Lingkungan Hidup

g. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian h. Kantor Perpustakaan dan Arsip

i. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan j. Rumah Sakit Umum Daerah

4) Satuan Polisi Pamong Praja

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan

peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan

Polisi Pamong Praja.

5) Kecamatan

Organisasi Kecamatan diatur dalam PP 19 tahun 2008. Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008, terdiri dari:

(1) Camat; (2) Sekretariat;

(3) Seksi Pemerintahan; (4) Seksi Pembangunan; (5) Seksi Kemasyarakatan;

(6) Seksi Trantib.



Wilayah Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi 24 kecamatan, terdiri dari:

(1) Kecamatan Purwodadi

(2) Kecamatan Tutur (3) Kecamatan Puspo

(4) Kecamatan Tosari (5) Kecamatan Lumbang (6) Kecamatan Pasrepan

(7) Kecamatan Kejayan (8) Kecamatan Wonorejo (9) Kecamatan Purwosari

(10) Kecamatan Prigen (11) Kecamatan Sukorejo

(12) Kecamatan Pandaan (13) Kecamatan Gempol (14) Kecamatan Beji

(15) Kecamatan Bangil (16) Kecamatan Rembang

(17) Kecamatan Kraton (18) Kecamatan Pohjentrek (19) Kecamatan Gondangwetan

(20) Kecamatan Rejoso (21) Kecamatan Winongan (22) Kecamatan Grati

(23) Kecamatan Lekok (24) Kecamatan Nguling

Evaluasi kelembagaan dilaksanakan secara terus menerus (continous

improvement) dimaksudkan agar lebih mengoptimalkan fungsi alokasi

dan distribusi aset, regulasi pembentuk sistem, pelayanan, dan

perlindungan masyarakat.

6. Pemerintahan

Menjelang berakhirnya RPJMD tahun 2008 2013, kurang lebih sekitar

pertengahan tahun 2013 telah berganti kepemimpinan. Bupati di jabat

oleh H.M. Irsyad Yusuf, SE, MMA. Oleh karenanya pada tahun 2014

akan memasuki era RPJMD baru yang disusun oleh Bupati terpilih.

Dari segi kepegawaian, jumlah PNS di Kabupaten Pasuruan pada tahun

2012 total 12.850 orang turun dari tahun sebelumnya total 13.952

orang. Komposisi PNS Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:



Tabel 2.9

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pasuruan

SEKTOR 2011 2012 Total

Laki-Laki 7.254 6.568 12.850 Perempuan 6.698 6.282 13.952


Latar belakang pendidikan sejumlah PNS Kabupaten Pasuruan menurut

data BPS Kabupaten Pasuruan mayoritas memiliki pendidikan D4/S1

sebanyak 6.345 orang atau 49,98%. Disusul oleh SLTA orang sebanyak

2.232 orang atau 17,37%, DIII, S2 dan D2. Sedangkan dilihat dari dinas

terbanyak yang menyerap SDM adalah Dinas Pendidikan yaitu sebanyak

8.490 orang atau 66,07% dan disusul puskesmas sebanyak 1.066 orang

(8,30%).

7. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2008 -

2013, meliputi empat sektor utama dikaitkan dengan

Isu Strategis dan Masalah Mendesak yaitu :

a. Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat

Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat meliputi dua bidang, yaitu bidang

kesehatan dan bidang pendidikan. Pembangunan bidang kesehatan

diarahkan pada upaya peningkatan derajad kesehatan masyarakat,

sedangkan pada bidang pendidikan pembangunan diarahkan pada

peningkatan kualitas hasil pendidikan dan pemerataan pendidikan yang

didukung dengan kualitas tenaga pendidik yang andal serta sarana dan

prasarana pendidikan yang cukup memadai.

1) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pasuruan dalam

tahun 2008 - 2013 yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada

kegiatan :

Prioritas

Pembangunan

Daerah



- Upaya Preventif

Upaya ini adalah upaya pencegahan agar masyarakat dapat

meningkatkan derajad kesehatannya. Upaya ini dilakukan baik

oleh Aparatur Dinas kesehatan bersama instansi terkait maupun

melibatkan stakeholder (Pemangku Kepentingan) di bidang

kesehatan. Bentuk kegiatannya dapat bersifat langsung maupun

lakip2013 kab pasuruan

Documents