lambang garuda

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA


DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Nomor : 050 / 1447 / 404.202 / 2015

Nomor : 170 / 1070 / 404.040 / 2015

Tanggal : 24 Juli 2015


TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN ANGGARAN 2016


2015

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2016

1


NOTA KESEPAKATAN

ANTARA


DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Nomor : 050 / 1447 / 404.202 / 2015

Nomor : 170 / 1070 / 404.040 / 2015



TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN ANGGARAN 2016


2015


2

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu :

1. Nama : Ir. H. BUDI SULISTYONO

Jabatan : BUPATI NGAWI

Alamat Kantor : Jl. Teuku Umar No 12 Ngawi.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi,

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : DWI RIYANTO JATMIKO, SH, M.Si

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ngawi

Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprapto No.09 Ngawi

b. Nama : SARJONO, S.Pd

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi

Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 09 Ngawi

c. Nama : Drs. H. SULISTIYANTO



d. Nama : MARYOTO, SP, MM



Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD

Tahun 2016 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk selanjutnya

dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara

APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016.


3

Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian

kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi

pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai

dalam tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(KUA) Kabupaten Ngawi Tahun 2016 disusun sebagai Dokumen

Pengelolaan Keuangan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang

memuat kondisi umum ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan

APBD, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah serta

strategi pencapaiannya.


(KUA) Kabupaten Ngawi Tahun 2016, disusun berdasarkan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2016 yang

merupakan RKPD transisi.


(KUA) ini disusun sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016.


4

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kebijakan Umum APBD (KUA)

merupakan langkah awal dalam rangkaian penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD).

Konsekuensi dari pasal-pasal dalam Peraturan perundang-undangan

tersebut, maka kondisi umum ekonomi makro daerah, asumsi

penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Daerah serta strategi pencapaiannya, yang dimuat dalam KUA harus

dapat menjadi kebijakan dalam memperhitungkan kemampuan

keuangan daerah. Dengan demikian, rencana penganggaran perlu

dibatasi untuk hal-hal yang bersifat prioritas dan strategis; sehingga

dengan kebijakan tersebut anggaran/pembelanjaan akan lebih efektif

dan realistis serta mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan di

Kabupaten Ngawi.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Ngawi Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan

yang memuat sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun

anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati

sebagai pedoman penyusunan program dan prioritas anggaran pada

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016.

Adapun tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 adalah

pedoman dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara

(PPAS) APBD Tahun 2016.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (KUA) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar

dan acuan penyusunan APBD diamanatkan melalui beberapa

peraturan perundangan, antara lain :


5

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-

2025;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

Kepada Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;


6

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;


Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Ngawi Tahun 2010-2015;

22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2016.


7

1.4. Sistematika Dokumen KUA

KUA Kabupaten Ngawi Tahun 2016 ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

(KUA)

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

BAB II GAMBARAN UMUM RKPD

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2016

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA

TERHADAP SUMBER PENDANAAN

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

3.2 Laju Inflasi

3.3 Pertumbuhan PDRB

3.4 Lain - Lain Asumsi

3.5 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

3.5.1 Pendapatan Daerah

3.5.2 Belanja Daerah

3.5.3 Pembiayaan Daerah

BAB IV PENUTUP


8

II. GAMBARAN UMUM RKPD

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan

pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian

indikator makro ekonomi yang masing-masing indikatornya terdiri dari

beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut

diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Perkapita dan tingkat inflasi.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan sejak tahun 2010 terus

mengalami kemajuan, hal ini tercermin dari meningkatnya total PDRB

setiap tahunnya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar

harga konstan. Perkembangan PDRB Kabupaten Ngawi dirinci pada

tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2013 Atas Dasar Harga Konstan 2000

Kabupaten Ngawi (dalam juta Rupiah)

NO Sektor 2009 2010 2011 2012 2013

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian 1.092.374,15 37,12 1.145.589,73 36,70 1.182.083,93 35,68 1.247.205,27 35,26 1.335.160,54 35,28

2 Pertambangan & Penggalian

16.983,88 0,58 17.526,39 0,56 18.145,41 0,55 18.624,92 0,53 19.487,25 0,51

3 Industri Pengolahan

184.792,71 6,28 196.280,68 6,29 209.719,30 6,33 223.872,69 6,33 236.823,20 6,26

4 Listrik,Gas & Air bersih

17.819,46 0,61 19.108,85 0,61 20.651,62 0,62 23.048,17 0,65 24.534,68 0,65

5 Bangunan 127.066,94 4,32 135.663,44 4,35 147.557,05 4,45 157.375,92 4,45 168.431,58 4,45

6 Perdagangan, Hotel & Restoran

848.170,35 28,82 923.010,01 29,57 1.012.315,75 30,55 1.107.794,14 31,32 1.198.140,01 31,66

7 Pengangkutan & Komunikasi

75.655,53 2,57 81.775,64 2,62 88.463,67 2,67 94.242,95 2,66 100.954,98 2,67

8 Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

180.511,25 6,13 190.048,43 6,09 201.371,53 6,08 213.730,45 6,04 228.632,31 6,04

9 Jasa-jasa 399,228,25 13,57 412.818,32 13,22 433.126,72 13,07 451.305,03 12,76 471.908,57 12,47

PDRB 2.942.602,51 100 3.121.821,49 100 3.313.434,98 100 3.537.199,53 100 3.784.073,13 100

Sumber : PDRB Kabupaten Ngawi 2009-2013 Keterangan : * = angka sementara


9

PDRB Kabupaten Ngawi tahun 2013 menurut penggunaan yang

dihitung berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp. 3.784.073,13

(juta) menunjukkan peningkatan sebesar 6,98 persen jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp..3.537.199,53

(juta). Dilihat dari komponennya, Sektor Pertanian masih memiliki

kontribusi terbesar dengan nilai Rp. 1.335.160,54 (juta), kemudian

diikuti Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar

Rp..1.198.140,01 (juta), dan Sektor Jasa-jasa sebesar Rp. 471.908,57

(juta).

Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada Sektor

Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar 8,16 persen, diikuti Sektor

Pengangkutan & Komunikasi sebesar 7,12 persen, serta dari Sektor

Pertanian sebesar 7,05 persen.

Di lihat dari nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2009

sampai dengan tahun 2013 atas dasar harga berlaku Kabupaten Ngawi

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2013

Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ngawi

(dalam juta Rupiah)

NO Sektor 2009 2010 2011 2012 2013

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian 2.378.578,04 36,91 2.654.359,37 36,63 2.899.469,33 35,72 3.322.750,31 36,27 3.753.019,71 36,33

2 Pertambangan & Penggalian

34.743,03 0,54 36.518,40 0,50 39.881,74 0,49 42.661,02 0,47 46.871,53 0,45

3 Industri Pengolahan

399.597,31 6,20 455.258,87 6,28 533.167,88 6,57 603.453,28 6,59 689.508,29 6,67

4 Listrik,Gas & Air bersih

53.443,97 0,83 60.369,81 0,83 69.068,08 0,85 80.422,40 0,88 90.312,68 0,87

5 Bangunan 304.976,38 4,73 360.181,25 4,97 432.702,30 5,33 480.096,10 5,24 551.266,53 5,34

6 Perdagangan, Hotel & Restoran

1.807.677,16 28,05 2.076.707,35 28,66 2.370.210,11 29,20 2.683.243,88 29,29 3.035.453,25 29,38

7 Pengangkutan & Komunikasi

184.983,30 2,87 267.931,40 2,87 233.895,04 2,88 259.033,53 2,83 294.273,81 2,85


358.550,23 5,56 399.964,91 5,52 446.526,64 5,50 506.001,72 5,52 568.372,57 5,50

9 Jasa-jasa 922.233,41 14,31 994.551,07 13,73 1.091,282,79 13,45 1.183.458,06 12,92 1.302.314,25 12,61

PDRB 6.444.782,83 100 7.245.842,42 100 8.116.202,90 100 9.161.120,30 100 10.331.392,62 100



10

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator

ekonomi yang mampu mengukur perkembangan pembangunan

perekonomian. PDRB Kabupaten Ngawi tahun 2013 atas dasar harga

berlaku adalah sebesar Rp. 10.331.392,62 (juta). Nilai PDRB ini

disusun berdasarkan 19 PDRB Kecamatan di wilayah Kabupaten

Ngawi. Nilai dan kontribusi sektor yang memiliki nilai besar akan

memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten begitupun

sebaliknya.

Berdasarkan tabel diatas Sektor Pertanian memiliki PDRB

terbesar yaitu sebesar Rp. 3.753.019,71 (juta) dengan nilai kontribusi

sebesar 36,33 persen sedangkan PDRB terkecil adalah PDRB Sektor

Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar Rp. 46.871,53 (juta)

dengan nilai kontribusi 0,45 persen.

Secara umum perkembangan dan pertumbuhan kontribusi

sektor dalam PDRB tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 atas dasar

harga berlaku (Hb) dan harga konstan (Hk) Kabupaten Ngawi dapat

tergambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

Kabupaten Ngawi

NO Sektor

2009 2010 2011 2012 2013

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

% % % % % % % % % %

1 Pertanian 36,91 37,12 36,70 36,63 35,72 35,68 36,27 35,26 36,33 35,28

2 Pertambangan& Penggalian 0,54 0,58 0,56 0,50 0,49 0,55 0,47 0,53 0,45 0,51

3 Industri Pengolahan 6,20 6,28 6,29 6,28 6,57 6,33 6,59 6,33 6,67 6,26

4 Listrik,Gas&Air bersih 0,83 0,61 0,61 0,83 0,85 0,62 0,88 0,65 0,87 0,65

5 Konstruksi 4,73 4,32 4,35 4,97 5,33 4,45 5,24 4,45 5,34 4,45

6 Perdagangan, Hotel, & Restoran

28,05 28,82 29,57 28,66 29,20 30,55 29,29 31,32 29,38 31,66

7 Pengangkutan & Komunikasi 4,03 4,03 2,62 2,87 2,88 2,67 2,83 2,66 2,85 2,67


4,69 5,24 6,09 5,52 5,50 6,08 5,52 6,04 5,50 6,04

9 Jasa-jasa 14,02 13,47 13,22 13,73 13,45 13,07 12,92 12,76 12,61 12,47

PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



11

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Ngawi

NO Sektor 2009 2010 2011 2012 2013

% % % % %

1 Pertanian 5,10 4,87 3,19 5,51 7,05

2 Pertambangan & Penggalian 4,28 3,19 3,53 2,64 4,63

3 Industri Pengolahan 6,29 6,22 6,85 6,75 5,78

4 Listrik,Gas & Air bersih 11,28 7,24 8,07 11,60 6,45

5 Konstruksi 5,33 6,77 8,77 6,65 7,02

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 6,87 8,82 9,68 9,43 8,16

7 Pengangkutan & Komunikasi 7,46 8,09 8,18 6,53 7,12

8 Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan 4,22 5,28 5,96 6,14 6,97

9 Jasa-jasa 4,54 3,40 4,92 4,20 4,57

PDRB 5,65 6,09 6,14 6,75 6,98

Sumber : PDRB Kabupaten Ngawi 2009-2013

Berdasarkan Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Timur dengan

Kabupaten Ngawi Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 Atas Dasar

Harga Konstan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Ngawi Tahun 2009 s.d 2013

(persen)

NO

Provinsi/ Kabupaten

PDRB

2009 2010 2011 2012 2013

1 Provinsi Jawa Timur

5,01 6,68 7,22 7,27 6,55

2 Kabupaten Ngawi

5,65 6,09 6,14 6,75 6,98

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Timur - PDRB Kabupaten Ngawi 2009-2013


12

Di lihat dari Nilai inflasi rata-rata tahun 2009 sampai dengan

akhir tahun 2013 Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

Tabel 2.6

Nilai inflasi rata-rata Tahun Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Ngawi Tahun 2009 s.d 2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata

pertumbuhan

Provinsi Jawa Timur

3,62 6,96 4,09 4,50 7,59 5,35

Kabupaten Ngawi 5,72 5,98 5,53 5,73 5,42 5,68

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Timur - PDRB Kabupaten Ngawi 2010-2014

Laju inflasi Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Ngawi rata-

rata selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi naik turun. Inflasi

yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur terjadi pada tahun 2013

sebesar 7,59 persen, sedangkan inflasi tertinggi di Kabupaten Ngawi

pada tahun 2010 sebesar 5,98 persen, akibat naiknya harga BBM

seiring dengan tidak terkendalinya harga minyak dunia dan adanya

anomali musim yang menyebabkan merosotnya produksi pertanian

khususnya komoditas padi.

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Ngawi dengan berdasar

indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pendapatan per kapita, inflasi, investasi

dan perkembangan keuangan daerah menjadi referensi dalam

menentukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi khususnya

kebijakan ekonomi.

Berikut gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di

Kabupaten Ngawi :


13

Tabel 2.7 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Ngawi

No Indikator Makro Ekonomi Tahun 2013 Tahun 2014

1 PDRB :

a. Harga Berlaku (juta Rp) 10.331.392,62 11.4188.094,99

b. Harga Konstan Tahun 2000 (juta Rp) 3.784.073,13 4.015.540,68

2 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan (%) 6,98 7,04

3 Tingkat inflasi 5 ,42 5 - 7

4 Struktur PDRB menurut sektoral (%) harga konstan

a. Pertanian 35,28 35,07

b. Pertambangan dan Penggalian 0,51 0,50

c. Industri Pengolahan 6,26 6,24

d. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,65 0,66

e. Bangunan 4,45 4,45

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 31,66 32,17

g. Pengangkutan dan Komunikasi 2,67 2,67

h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6,05 6,02

i. Jasa-jasa 12,47 12,22

5 Produktivitas Sektoral (juta Rp)

a. Pertanian 1.335.160,54 1.407.893,19

b. Pertambangan dan Penggalian 19.487,25 20.094,37

c. Industri Pengolahan 236.823,20 250.575,63

d. Listrik, Gas dan Air Bersih 24.534,68 26.627,88

e. Bangunan 168.431,58 178.662,71

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.198.140,01 1.291.907,56

g. Pengangkutan dan Komunikasi 100.954,98 107.045,18

h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 228.632,31 241.838,88

i. Jasa-jasa 471.908,57 490.895,29

6 Pendapatan Per kapita ADHB (Ribu Rp) 10.984.831,90 12.049.099,98

Sumber : PDRB Kabupaten Ngawi

Pada tahun 2013 perekonomian di Kabupaten Ngawi mengalami

pertumbuhan sebesar 6,98%, sedangkan pada tahun 2014

diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 7,04%.


14

Perkembangan indikator ekonomi daerah merupakan hasil

kinerja pembangunan Kabupaten Ngawi yang diukur berdasarkan pada

4 (empat) indikator kinerja utama yaitu : Tingkat Pengangguran

Terbuka, Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk,

Pertumbuhan Ekonomi, serta Indeks Pembangunan Manusia. Capaian

Indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat di dalam tabel sebagai

berikut :

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ngawi

NO. INDIKATOR 2013 2014

1 Tingkat Pengangguran Terbuka ( % ) 5,06 1,94

2 Persentase Penduduk Miskin ( % ) 15,38 15,00*

3 Pertumbuhan ekonomi ( % ) 6,98 7,04

4 IPM 70,86 72,23

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2016

Kondisi perekonomian Kabupaten Ngawi diperkirakan optimis

tumbuh, seiring dengan kuatnya pasar domestik dalam

memicu pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Perekonomian

Kabupaten Ngawi pada tahun 2016 diprediksikan akan semakin membaik

dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian kebijakan

pembangunan ekonomi harus tetap antisipatif terhadap sejumlah

tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal (dalam negeri) maupun

faktor eksternal (global) yang diperkirakan masih belum sepenuhnya

kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal. Hambatan

bersumber dari faktor internal antara lain terbatasnya sumber-sumber

pendapatan baru dalam rangka pembiayaan pembangunan,

penanggulangan bencana, penanggulangan berbagai wabah penyakit,

tuntutan upah ketenagakerjaan dan ancaman inflasi yang mempengaruhi

daya beli masyarakat. Sedangkan faktor eksternal antara lain dampak

terjadinya perubahan ekonomi global, dengan maraknya perdagangan

bebas serta potensi kenaikan harga minyak dunia yang berimplikasi pada

peningkatan harga BBM dan tingkat inflasi.


15

Pasar bebas/globalisasi yang semakin kompetitif menuntut kesiapan

semua pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas produk barang dan jasa

agar lebih berdaya saing. Oleh sebab itu, guna mendorong kemandirian

ekonomi dan daya saing produk-produk lokal dipasar regional maupun

global diperlukan peningkatan kualitas dan produktifitas barang dan jasa

secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional

(SNI) maupun standar mutu internasional (ISO) serta kejelasan akan Hak

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Prospek pembangunan ekonomi pada Tahun 2016 dipandang

cukup potensial dengan peluang pengembangan sendi-sendi ekonomi

Kabupaten Ngawi melalui pemanfaatan besarnya potensi sumber daya

alam serta semakin terbukanya pasar industri kreatif. Peluang ini

memberikan kesempatan bagi dunia usaha di Kabupaten Ngawi utamanya

industri dan UMKM untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan

kompetitif segenap sumberdaya lokal sebagai motor penggerak

perekonomian daerah.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan

analisis perekonomian daerah, sebagai gambaran umum perekonomian

Kabupaten Ngawi. Tahun 2016 adalah tahap pertumbuhan pembangunan

ekonomi yang merupakan rangkaian proses berkesinambungan.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten

Ngawi, dengan memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Timur dan

Nasional, maka arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada

sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada

sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap

gejolak ekonomi global.

Berikut gambaran proyeksi indikator makro ekonomi di Kabupaten

Ngawi :


16

Tabel 2.9 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Ngawi

No Indikator Makro Ekonomi Tahun 2015

1 PDRB :

a. Harga Berlaku (juta Rp) 12.560.510,66

b. Harga Konstan Tahun 2000 (juta Rp) 4.257.278,93

2 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan (%) 7,32

3 Tingkat inflasi 5-7

4 Struktur PDRB menurut sektoral (%) harga konstan

a. Pertanian 35,02

b. Pertambangan dan Penggalian 0,49

c. Industri Pengolahan 6,19

d. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,67

e. Bangunan 4,45

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 32,49

g. Pengangkutan dan Komunikasi 2,67

h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6,02

i. Jasa-jasa 12,00

5 Produktivitas Sektoral (juta Rp)

a. Pertanian 1.490.774,25

b. Pertambangan dan Penggalian 20.871,63

c. Industri Pengolahan 263.793,45

d. Listrik, Gas dan Air Bersih 28.316,62

e. Bangunan 189.443,53

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.383.393,99

g. Pengangkutan dan Komunikasi 113.549,93

h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 256.175,64

i. Jasa-jasa 510.959,88

6 Pendapatan Per kapita ADHB (Ribu Rp) 13.170.669,29


17

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi pada tahun 2015

diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,32 persen. Sedangkan proyeksi

pertumbuhan nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Harga konstan

tahun 2015, masing masing sebesar Rp. 12.560.510,66 dan

Rp..4.257.278,93. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih didorong oleh

sektor sekunder & tersier, melalui sektor pertanian, sektor perdagangan,

hotel & restoran, dan sektor jasa-jasa.

Berikut Target Indikator kinerja utama Kabupaten Ngawi dapat dilihat

di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10

Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ngawi

NO. INDIKATOR 2015 2016

1 Tingkat Pengangguran Terbuka ( % ) 1,43 4,81 - 4,70

2 Persentase Penduduk Miskin ( % ) 14,79* 14,16 - 13,55

3 Pertumbuhan ekonomi ( % ) 7,32 7,30 - 7,58

4 IPM 72,96 71,99 - 73,09

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang lebih

berdampak ekonomi serta mempertimbangkan tantangan yang dihadapi,

maka kerangka kebijakan ekonomi tahun 2016 akan ditujukan pada strategi

memperkuat stabilitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus

mengentaskan masalah kemiskinan.

Berbagai langkah yang akan diupayakan dalam rangka peningkatan

pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada

peranan sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan.


18

2. Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah

produk pertanian dan perikanan.

3. Mempertahankan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi

dan produktivitas pertanian dengan meningkatkan penyediaan benih

unggul dan faktor penunjangnya.

4. Meningkatkan pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan

mendukung produksi pangan, melalui optimalisasi pemanfaatan hutan

alam dan pengembangan hutan tanaman, dan hasil hutan non-kayu

secara berkelanjutan.

5. Mengembangkan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) dengan memperluas basis dan kesempatan berusaha

serta menumbuh kembangkan wirausaha baru untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

6. Mempercepat proses pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kabupaten Ngawi.

7. Menciptakan regulasi yang menjamin kepastian usaha dan

penegakkan hukum serta memperbaiki kebijakan investasi.

8. Meningkatkan akses dan perluasan pasar secara bertahap.

9. Meningkatkan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur untuk

mendukung kegiatan investasi, termasuk infrastruktur pertanian

dan pedesaan.

10. Meningkatkan investasi di bidang pertanian untuk pengembangan

agroindustri/agrobisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah

yang berorientasi ekspor.

11. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara, melalui

pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, sekaligus

meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.

12. Memperkuat struktur industri, meningkatkan, dan memperluas

pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier).

13. Mengembangkan industri manufaktur utamanya pada subsektor

prioritas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.


19

III. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP

SUMBER PENDANAAN

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD


adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap pendapatan,

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk

periode satu tahun yang terkait dengan APBD. Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi masih sangat tergantung

dengan APBN, sehingga asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

juga sama dalam menyusun APBD. Asumsi-asumsi yang digunakan

dalam kebijakan umum anggaran adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara

residual yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan,

sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi

pengeluaran.

2. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan cenderung konstan,

sedangkan belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya

beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan

oleh daerah.

3. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diharapkan dapat dicapai

sebesar 7,30 - 7,58 persen dan pertumbuhan IPM sebesar 71,99 -

73,09.

4. Pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan pokok pada

tahun 2016 untuk mengurangi kemiskinan, diharapkan dapat

ditekan pada angka 14,16 - 13,55 persen dan pengangguran

terbuka 4,81 - 4,70 persen.


20

5. Kebijakan anggaran daerah pada tahun 2016 ditekankan pada

upaya-upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan,

dengan fokus pada Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Melalui :

a) Pemantapan kondisi infrastruktur;

b) Pemantapan kualitas sumberdaya manusia dengan memperluas

akses pendidikan dan pelayanan kesehatan;

c) Pemantapan kapasitas, kemampuan dan etos kerja aparatur;

d) Peningkatan dan pengembangan UMKM, koperasi dan industry;

e) Pemantapan infrastruktur strategis terutama pembangunan

infrastruktur pertanian;

f) Pemantapan produksi dan nilai tambah usaha pertanian

tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan,

perikanan, kehutanan dan pendapatan petani;

g) Pemantapan industri menengah;

h) Pemantapan sarana prasarana perdagangan;

i) Pemantapan pelayanan investasi;

j) Pemantapan pemanfaatan sumberdaya alam;

k) Pemantapan pengembangan budaya daerah dan

kepariwisataan.

3.2 Laju Inflasi

Tingkat perkembangan harga atau yang lebih dikenal dengan

istilah inflasi/deflasi menunjukkan persentase perubahan harga

barang/jasa terhadap tahun sebelumnya dengan mengabaikan

perubahan produksinya. Angka inflasi salah satunya berguna untuk

melihat fluktuasi harga yang terjadi di pasar atau dalam kegiatan

ekonomi. Dengan demikian pemerintah pusat maupun daerah dapat

mengambil kebijakan-kebijakan dalam pengendalian tingkat inflasi bila

angka tersebut melampaui dari level yang ditargetkan.


21

Angka tingkat perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin

dari perubahan indeks harga implisit. Indeks harga implisit diperoleh

dengan membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas

dasar harga konstan yang menunjukkan tingkat perkembangan harga

terhadap tahun dasar. Untuk melihat perkembangan harga setiap

tahun terhadap tahun sebelumnya dapat di peroleh dengan cara

membuat indeks berantai dan indeks implisit tersebut.

Dari pergeseran nilai inflasi ini menunjukkan sinyal positif bahwa

harga barang dan jasa tidak mengalami lonjakan harga yang berarti,

sehingga tidak akan mengurangi daya beli masyarakat.

Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku

bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati,

Tingkat inflasi Kabupaten Ngawi pada tahun 2016 diperkirakan turun

menjadi sekitar 5 - 7 persen. Perkiraan asumsi tingkat inflasi dipandang

cukup realistis karena dampak dari krisis ekonomi global berpengaruh

terhadap kondisi ekonomi makro Indonesia sehingga tingkat inflasi

diperkirakan naik, sehingga prospek ekonomi Kabupaten Ngawi tahun

2016 diharapkan akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun

sebelumnya.

3.3 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Ngawi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa

dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi tahun 2015

sebesar 7,32 persen, maka asumsi laju pertumbuhan PDRB tahun

2016 diharapkan menjadi 7,30 - 7,58 persen.


22

3.4 Lain-lain Asumsi

1. Penambahan belanja pegawai berupa pembayaran gaji PNS

baik itu berupa kenaikan gaji pokok maupun tunjangan.

2. Perlunya antisipasi terhadap terjadinya bencana alam yang

sewaktu-waktu terjadi sehingga perlunya penganggaran yang

memadai untuk mengantisipasi kondisi tersebut.

3. Program/kegiatan dalam APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran

2016 berpedoman pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 tahun

2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Ngawi tahun 2016;

4. Kebijakan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016

mengacu pada pedoman pelaksanaan DAK dari Pemerintah Pusat;

5. Kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

(DBHCHT) Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa

Timur mengenai Pedoman Umum tentang Pengelolaan DBHCHT di

Provinsi Jawa Timur;

6. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat,

pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

pada SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya bersifat

operasional, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengakomodasi

rencana bisnis dan anggaran dalam penyusunan APBD,

berpedoman pada :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang

Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran

Badan Layanan Umum.


23

7. Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah

jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana

Alam,

DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta

pelaksanaan

kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang

belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD,

dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD, dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

8. Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta

pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBN yang ditransfer

melalui APBD kab/kota dengan tetap mempedomani peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi APBN bagi

desa, sebagaimana undang-undang nomor. 6 tahun 2014 (pasal 72

ayat (4) dan (6) pemerintah kab/kota menganggarkan Alokasi Dana

Desa (ADD) untuk pemerataan desa, paling sedikit 10 persen dari

dana perimbangan yang diterima kab/kota setelah dikurangi DAK.

9. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah

dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku, melalui kegiatan Corporation Social Responsibility (CSR)

dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).


24

3.5 Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

Semenjak berlakunya kebijakan otonomi daerah,

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan lebih

berorientasi kepada kepentingan daerah. Untuk itu, pengaturan alokasi

sumber daya daerah yang dapat memberi kepuasan bagi masyarakat,

membuka kesempatan lapangan kerja serta perwujudan layanan publik

yang efisien, menjadi sangat penting.

Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai daerah otonom, berhak,

berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya

untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik dan

pembangunan daerah.

3.5.1. Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan

dilakukan pada Tahun Anggaran 2016.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi yaitu :

a) Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung

maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi

perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan

coverage ratio yang ada.

b) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat

diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan

berkelanjutan serta perluasan sumber-sumber penerimaan

daerah.

c) Peningkatan penggalian pendapatan daerah melalui

intensifikasi dan eksentifikasi sumber–sumber penerimaan

daerah.

d) Optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta

sumber dana lain dari Pemerintah Pusat.


25

e) Penyempurnaan/revisi Perda-perda yang tidak relevan

dengan sistem dan kondisi saat ini.

f) Peningkatan kemampuan pembiayaan investasi publik melalui

pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

g) Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen

fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal.

h) Mempercepat proses pendirian Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Kabupaten Ngawi.

2. Target Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Perimbangan dan Lain- Lain Pendapatan yang

Sah.

Pendapatan Daerah pada Tahun 2016 diproyeksikan

mencapai Rp..1.956.581.855.842,09 yang diperoleh dari

Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar

Rp..162.521.702.362,59 Dana Perimbangan diasumsikan

sebesar Rp. 1.258.749.780.664,00 dengan proyeksi Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp..55.561.315.664,00

Dana Alokasi Umum sebesar Rp..1.058.208.375.000,00, Dana

Alokasi Khusus sebesar Rp..144.980.090.000,00.

Dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar

Rp..535.310.372.815,50 dengan rincian Bagi Hasil Pajak Dari

Propinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya diasumsikan naik

menjadi Rp..79.798.964.935,50dan Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus Rp..455.511.407.880,00.

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2013 –

2017 adalah sebagai berikut :


26

Tabel 4.1

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Ngawi Tahun 2013 s.d tahun 2017

NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun

2013

Realisasi Tahun

2014

Tahun Berjalan

2015

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2016

Proyeksi /Target pada Tahun 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.1 Pendapatan asli daerah 85.636.138.392,37 169.237.013.272,36 138.773.976.891,30 162.521.702.362,59 146.815.828.205,30

1.1.1 Pajak daerah 16.826.150.653,00 33.899.833.398,00 30.427.829.729,00 33.639.600.000,00 32.794.240.000,00

1.1.2 Retribusi daerah 16.095.652.437,00 15.798.713.271,20 16.693.912.880,00 15.154.849.900,00 16.902.553.128,00

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

8.583.105.909,71 8.769.518.836,95 8.584.638.361,30 9.039.229.830,70 8.581.806.161,30

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 44.131.229.392,66 110.768.947.766,21 83.067.595.921,00 104.688.022.631,89 88.537.228.916,00

1.2 Dana perimbangan 1.039.217.660.505,00 1.116.680.126.031,00 1.107.605.839.692,00 1.258.749.780.664,00 1.159.870.061.323,00

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

71.944.950.505,00 70.152.944.031,00 39.639.366.692,00 55.561.315.664,00 42.147.623.173,00

1.2.2 Dana alokasi umum 896.052.870.000,00 980.530.132.000,00 995.119.303.000,00 1.058.208.375.000,00 1.044.875.268.150,00

1.2.3 Dana alokasi khusus 71.219.840.000,00 65.997.050.000,00 72.847.170.000,00 144.980.090.000,00 72.847.170.000,00

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

289.603.152.904,00 398.682.218.952,00 415.905.345.762,00 535.310.372.815,50 387.156.237.455,50

1.3.1 Hibah 0 0 0 0 0

1.3.2 Dana darurat 0 0 0 0 0

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi

dan pemerintah daerah lainnya

54.149.804.904,00 90.047.480.952,00 58.140.324.717,00 79.798.964.935,50 79.798.969.935,50

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

217.699.223.000,00 251.131.221.000,00 357.765.021.045,00 455.511.407.880,00 307.357.267.520,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

17.754.125.000,00 57.503.517.000,00 0 0 0

1.3.6 Tambahan Penghasilan Bagi PNS Guru

0 0 0 0 0

1.3.7 Tunjangan Profesi Guru PNSD

0 0 0 0 0

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

1.414.456.951.801,37 1.684.599.358.255,36 1.662.285.162.345,30 1.956.581.855.842,09 1.693.842.126.983,80

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi


27

3. Upaya - upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui

rencana kerja sebagai berikut :

a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan

kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin

mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta

menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang

wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan

prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan

melalui penambahan tempat pelayanan yaitu pelayanan Drive

Through.

b) Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan Potensi

Daerah. Dengan Program/Kegiatan Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan

hubungan/kerjasama antar Dinas dilingkungan Kabupaten

Ngawi dan dengan Pemerintah Provinsi/Pusat/BUMN dalam

rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah,

pengembangan fasilitasi kerja sama dengan Propinsi

dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

c) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang

potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan

yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini

mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus

dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa

kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika

pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan

Asli Daerah.


28

d) Implementasi Perda baru mengenai Pajak dan Retribusi

Daerah serta mengintensifkan kerja Tim Intensifikasi Pajak

dan Retribusi Daerah dalam penggalian potensi daerah yang

dapat meningkatkan PAD.

3.5.2. Belanja Daerah.

1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi

total perkiraan belanja daerah.

a) Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi, baik urusan wajib

maupun urusan pilihan sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016.

b) Pengaturan belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah

Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah.

c) Prioritas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar

masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan

pangan.

d) Pemberian Hibah dan Bantuan sosial diarahkan pada, yaitu

dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Meringankan

beban hidup masyarakat terutama di bidang pendidikan dan

kesehatan, serta sinergi dengan program pembangunan

daerah.


29

2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Bantuan

Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja

Tidak Terduga.

a) Pemenuhan belanja pegawai negeri sipil di lingkup

pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi sampai tahun 2016

direncanakan sebesar Rp. 1.080.614.588.050,06.

b) Belanja bunga (nihil).

c) Belanja subsidi (nihil).

d) Pemenuhan belanja hibah sebesar Rp. 7.039.111.750,00

e) Belanja bantuan sosial (nihil).

f) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pem.Desa

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa direncanakan sebesar

Rp..5.159.740.990,00.

g) Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik direncanakan

sebesar Rp..281.154.545.991,04, yang didalamnya sudah

direncanakan untuk Alokasi Dana Desa sesuai dengan

undang-undang no. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Alokasi

Dana Desa dari APBN.

h) Belanja tidak terduga.

Belanja penanganan bencana alam direncanakan sebesar

Rp. 1.352.592.351,96, untuk antisipasi terjadinya bencana

alam (banjir, tanggul longsor, dll), serta beban-beban lain yang

tidak dapat diperhitungkan sebelumnya (force majeur).


30

Tabel 4.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Tahun 2013 s.d Tahun 2017


NO Uraian

Jumlah

Realisasi Tahun 2013

Realisasi Tahun 2014

Tahun Berjalan 2015

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2016

Proyeksi pada Tahun 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2.1 Belanja Tidak Langsung 946.839.616.463,45 1.037.213.601.491,17 1.225.776.333.303,40 1.375.320.579.133,06 1.174.235.608.597,90

2.1.1 Belanja pegawai 848.166.495.342,50 928.767.190.833,33 1.042.021.964.886,90 1.080.614.588.050,06 1.056.940.321.091,20

2.1.2 Belanja bunga 6.437.144,87 0 0 0 0

2.1.3 Belanja subsidi 0 0

1.500.000.000,00 0 0

2.1.4 Belanja hibah 23.369.720.000,00 28.665.477.800,00 36.029.750.800,00 7.039.111.750,00 0

2.1.5 Belanja bantuan sosial 5.652.740.000,00 12.591.580.000,00 2.565.000.000,00 0 0

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

576.346.800,00 673.983.950,00 5.091.777.360,90 5.159.740.990,00 5.798.025.412,80

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

68.421.877.176,08 66.490.368.907,84 137.215.247.903,64 281.154.545.991,04 110.144.669.741,94

2.1.8 Belanja tidak terduga 646.000.000,00 25.000.000,00 1.352.592.351,96 1.352.592.351,96 1.352.592.351,96

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

946.839.616.463,45 1.037.213.601.491,17 1.225.776.333.303,40 1.375.320.579.133,06 1.174.235.608.597,90

2.2 Belanja Langsung 407.042.088.679,84 548.053.053.591,01 540.101.669.906,00 693.822.968.937,00 200.284.070.241,75

2.2.1 Belanja pegawai 18.183.369.996,00 18.144.360.900,00 21.262.899.400,00 25.047.575.200,00 0

2.2.2 Belanja barang dan jasa 199.622.617.127,00 285.920.338.132,00 274.286.306.464,00 318.252.672.433,00 0

2.2.3 Belanja modal 189.236.101.556,84 243.988.354.559,01 244.552.464.042,00 350.522.721.304,00 0

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 407.042.088.679,84 548.053.053.591,01 540.101.669.906,00 693.822.968.937,00 200.284.070.241,75

TOTAL JUMLAH BELANJA 1.353.881.705.143,29 1.585.266.655.082,18 1.765.878.003.209,40

2.069.143.548.070,06

1.374.519.678.839,65


31

3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi,

strategi dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut , berbagai

tantangan harus dihadapi baik yang berasal dari dalam daerah

maupun lingkungan luar daerah (regional dan nasional), langkah

langkah penguatan sudah disusun dan ditempuh untuk

menghadapi dinamika yang berkembang melalui terobosan

terobosan dalam rangka mempercepat visi pembangunan, yaitu :

a) Perekonomian didorong dengan mengembangkan wilayah

wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan-kawasan

strategis di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi, arahan ini

dituangkan dalam Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Ngawi Tahun 2011 – 2030.

b) Pengentasan Kemiskinan dipercepat dengan melibatkan

langsung masyarakat miskin dan marjinal, arahan ini tertuang

dalam Strategi Penanggulangan Kemisikinan Daerah (SPKD)

Kabupaten Ngawi 2010 – 2015 mendasar Surat Keputusan

Bupati Ngawi Nomor 188/238/404.012/2009 tanggal 22

Desember 2009, Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Ngawi.

c) Selain itu untuk mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan

gender dalam pelaksanaan pembangunan maka telah

dikeluarkan surat edaran Bupati Ngawi nomor:

900/1071A/404.201/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang harus

dipedomani oleh seluruh SKPD lingkup Pemerintah

Kabupaten Ngawi.


32

d) Kebijakan pembangunan disusun secara terintegrasi dengan

mengacu kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang

akan dilaksanakan di daerah.

e) Melanjutkan proyek-proyek strategis yang sesuai tahapan.

f) Menstimulir pertumbuhan ekonomi di sektor riil melalui fasilitasi

dan pemberian kredit lunak kepada UMKM.

g) Mempercepat proses pendirian Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Kabupaten Ngawi.

4. Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah

yaitu Urusan Wajib dan urusan pilihan, dan satuan kerja

perangkat daerah (SKPD).

a) Dalam rangka memenuhi keberpihakan kepada masyarakat,

maka proporsi belanja modal lebih besar dari pada belanja

barang dan jasa dan belanja pegawai.

b) Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada

lokus tertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi

masyarakat, dan mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara

Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3.5.3. Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.


33

Tabel 4.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017

NO Jenis Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah

Jumlah

Realisasi Tahun

2013

Realisasi Tahun

2014

Tahun Berjalan

2015

Proyeksi/Target pada Tahun

Rencana 2016

Proyeksi/Target pada Tahun 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3.1 Penerimaan pembiayaan 104.766.510.614,90 157.482.661.898,35 104.592.840.864,10 119.561.692.227,97 0,00

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

104.369.029.414,90 157.233.392.898,35 80.592.840.864,10 119.561.692.227,97 0

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 24.000.000.000,00 0 0

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

0 0 0 0 0

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0 0 0 0 0

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0 0 0 0 0

3.1.6 Penerimaan piutang daerah 397.481.200,00 249.269.000,00 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 104.766.510.614,90 157.482.661.898,35 104.592.840.864,10

119.561.692.227,97

0,00

3.2 Pengeluaran pembiayaan 8.108.364.374,63 9.000.000.000,00 1.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00

3.2.1 Pembentukan dana cadangan 8.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0 0 0

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 0 0 1.000.000.000,00

7.000.000.000,00 0

3.2.3 Pembayaran pokok utang 108.364.374,63 0 0 0 0

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 0 0 0 0 0

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8.108.364.374,63 9.000.000.000,00 1.000.000.000,00

7.000.000.000,00

0,00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 96.658.146.240,27 148.482.661.898,35 103.592.840.864,10

112.561.692.227,97

0,00



34

V. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2016.

BUPATI NGAWI

Selaku, PIHAK PERTAMA

Ir. H. BUDI SULISTYONO

Ngawi, 2015

PIMPINAN DPRD

Selaku, PIHAK KEDUA

DWI RIYANTO JATMIKO, SH, M.Si

KETUA

SARJONO, S.Pd

WAKIL KETUA

Drs. H. SULISTIYANTO

WAKIL KETUA

MARYOTO, SP, MM

WAKIL KETUA


35

lambang garuda

Documents