lampiran 1 peraturan perpustakaan nasional … · lampiran 1 peraturan perpustakaan nasional...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN 1
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PETA RESIKO UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
I UNIT KERJA: BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN
Formulir Identifikasi Risiko
Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI
Tugas :
Fungsi :
3. pelaksanaan penelaahan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan penerbitan.
Tujuan : penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
No Kegiatan
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Target renstra tidak
tercapai
Perpusnas Alokasi anggaran
rendah
Kemenkeu dan
Bappenas
UC Tidak tercapai
Renja KL lembaga
Masyarakat (pemustaka)
Pelaksanaan
kegiatan tidak sesuai
jadwal perencanaan
Perpusnas Revisi anggaran
(internal)
Unit kerja C Pertanggungjawab
an administrasi
anggaran
menumpuk di akhr
tahun
Semua unit kerja di
lingkungan Perpusnas
Perubahan target
capaian
Perpusnas Revisi anggaran
(eksternal)
Kemenkeu UC Realokasi
anggaran dan
kegiatan
Semua unit kerja di
lingkungan Perpusnas
1
Penyebab DampakC/UC
melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan,
penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.
1. pengkoordinasian perencanaan program Perpusnas;
2. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum;
Risiko
Penyusunan
Program dan
Anggaran
Formulir Identifikasi Risiko PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI NOMOR 18 TAHUN 2017
Tugas :
Fungsi :
3. pelaksanaan penelaahan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan penerbitan.
Tujuan :
No Kegiatan
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tidak terukurnya
capaian kinerja
Perpusnas
Semua unit kerja
di lingkungan
Perpusnas
Belum adanya
sistem
pengukuran
kinerja yang
optimal
Semua unit kerja
di lingkungan
Perpusnas
C Penilaian kinerja
Perpusnas rendah
Lembaga
Perpustakaan
Nasional
Penyusunan LAKIP
tidak tepat waktu
Biro
Perencanaan
Penyampaian
laporan kinerja
terlambat
Semua unit kerja
di lingkungan
Perpusnas
C Penyampaian
LAKIP ke
KemenPANRB
terlambat
Lembaga
Perpustakaan
Nasional
1 Implementasi
SAKIP
Perpustakaan
Nasional
penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan anggaran, serta penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan program dan anggaran.
melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan,
penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.
1. pengkoordinasian perencanaan program Perpusnas;
2. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum;
Risiko Penyebab C/UC Dampak
2
Formulir Identifikasi Risiko PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI NOMOR 18 TAHUN 2017
Tugas :
Fungsi :
3. pelaksanaan penelaahan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan penerbitan.
Tujuan :
No Kegiatan
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peran media dan
bentuk promosi
tidak maksimal
Media UC
Intensitas promosi
tidak maksimal
Media dan
keterbatasan
anggaran
UC
1 Pencitraan
Perpusnas
Lembaga Perpusnas
kurang dikenal
Humas Kurang
termanfaatkannya
layanan Perpusnas
Perpusnas
melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan,
penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.
1. pengkoordinasian perencanaan program Perpusnas;
2. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum;
melakukan urusan hubungan masyarakat dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, peliputan media massa, konfrensi pers, publikasi, dan
promosi.Risiko Penyebab C/UC Dampak
3
Formulir Identifikasi Risiko PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI NOMOR 18 TAHUN 2017
Tugas :
Fungsi :
3. pelaksanaan penelaahan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan penerbitan.
Tujuan :
No Kegiatan
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peraturan
perundangan-
undangan bidang
perpustakaan tidak
terstandar
HOR Belum adanya
pedoman
penyusunan
peraturan
perundang-
undangan bidang
perpustakaan
HOR C Tidak optimalnya
pengelolaan
perpustakaan
Lembaga
perpustakaan di
Indonesia
Kurangnya peraturan
perundangan-
undangan di bidang
perpustakaan
Semua unit kerja
di lingkungan
Perpusnas
Terbatasnya SDM
bidang
penyusunan
perundang-
undangan
Kepegawaian C Tidak optimalnya
penyusunan
perundangan-
undangan di
bidang
perpustakaan
Lembaga
perpustakaan di
Indonesia
1 Penyusunan
peraturan
perundang-
undangan di
bidang
perpustakaan
melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan,
penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.
1. pengkoordinasian perencanaan program Perpusnas;
2. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum;
melakukan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pelaksanaan analisis peningkatan
kapasitas organisasi dan tata laksana.Risiko Penyebab C/UC Dampak
4
Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI NOMOR 18 TAHUN 2017
Tujuan:
Skor Skala
Rata-rata
A B C D E F G
1 2 3 5
Target renstra tidak tercapai
3 4 3 3 4 3 3 3.29
Pelaksanaan kegiatan tidak
sesuai jadwal perencanaan3 4 3 3 4 3 3 3.29
Perubahan target capaian 3 4 3 3 4 3 3 3.29
Tidak terukurnya capaian kinerja
Perpusnas4 4 4 4 4 4 4 4.00
Penyusunan LAKIP tidak tepat
waktu4 4 4 4 4 4 4 4.00
3 Pencitraan Perpusnas Lembaga Perpusnas kurang
dikenal4 4 4 4 4 4 4 4.00
Peraturan perundangan-
undangan bidang perpustakaan
tidak terstandar
4 4 4 4 4 4 4 4.00
Kurangnya peraturan
perundangan-undangan di
bidang perpustakaan
4 4 4 4 4 4 4 4.00
4 Penyusunan peraturan
perundang-undangan di
bidang perpustakaan
No Kegiatan Uraian Risiko
melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian
1 Penyusunan Program dan
Anggaran
2 Implementasi SAKIP
Perpustakaan Nasional
Skala Kemungkinan Menurut Peserta
4
5
Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Dampak PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI NOMOR 18 TAHUN 2017
Tujuan:
Skor Skala
Rata-rata
A B C D E F G
1 2 3 5
Target renstra tidak tercapai
3 2 3 2 2 3 3 2.57
Pelaksanaan kegiatan tidak
sesuai jadwal perencanaan3 3 3 2 3 2 2 2.57
Perubahan target capaian 3 2 2 2 3 2 3 2.43
Tidak terukurnya capaian
kinerja Perpusnas3 2 3 1 2 2 2 2.14
Penyusunan LAKIP tidak tepat
waktu3 1 2 2 2 2 2 2.00
3 Pencitraan Perpusnas Lembaga Perpusnas kurang
dikenal3 3 2 1 3 1 2 2.14
Peraturan perundangan-
undangan bidang perpustakaan
tidak terstandar3 2 2 2 3 2 2 2.29
Kurangnya peraturan
perundangan-undangan di
bidang perpustakaan
3 2 1 2 2 2 2 2.00
1 Penyusunan Program dan
Anggaran
2 Implementasi SAKIP
Perpustakaan Nasional
4 Penyusunan peraturan
perundang-undangan di
bidang perpustakaan
4
melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian
perencanaan, penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.
No Kegiatan Uraian RisikoSkala Dampak Menurut Peserta
6
Formulir Analisis Risiko PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI NOMOR 18 TAHUN 2017
Tujuan:
No Kegiatan Uraian Risiko
Skor
Kemungkinan
Skor
Dampak
Skor Status
1 2 3 4 5 6
Target renstra tidak tercapai 3.29 2.57 8.45
Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal
perencanaan
3.29 2.57 8.45
Perubahan target capaian 3.29 2.43 7.98
Tidak terukurnya capaian kinerja Perpusnas 4.00 2.14 8.57
Penyusunan LAKIP tidak tepat waktu 4.00 2.00 8.00
3 Pencitraan Perpusnas Lembaga Perpusnas kurang dikenal 4.00 2.14 8.57
Peraturan perundangan-undangan bidang
perpustakaan tidak terstandar
4.00 2.29 9.14
Kurangnya peraturan perundangan-undangan di
bidang perpustakaan
4.00 2.00 8.00
4 Penyusunan peraturan
perundang-undangan di bidang
perpustakaan
melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum,
pengkoordinasian perencanaan, penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.
1 Penyusunan Program dan
Anggaran
2 Implementasi SAKIP
Perpustakaan Nasional
7
FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYA PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI NOMOR 18 TAHUN 2017
Tujuan:
URAIAN E/ KE/ TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Target renstra tidak
tercapai
Penetapan skala prioritas
di setiap unit kerja
Pembahasan anggaran
dengan setiap unit kerja,
Bappenas, dan
Kemenkeu,
Penyusunan Renja, serta
ROPP
4 2 SOP Bag. Perencanaan 2016
2 Pelaksanaan kegiatan
tidak sesuai jadwal
perencanaan
Reward and punishment ROPP dan SIRUP 5 4 Aturan Reward and
punishment
Bag. Perencanaan 2017
3 Perubahan target capaian Revisi target capaian Renstra, Renja, dan
Penetapan Kinerja
5 2 Penetapan skala
prioritas
Setiap unit kerja 2017
4 Tidak terukurnya capaian
kinerja Perpusnas
Pedoman pengukuran kinerjaPakta Integritas dan
Penetapan Kinerja
5 2 Penyusunan
pedoman dan
Sosialisasi
Bag. Perencanaan
(Monev)
2016
5 Penyusunan LAKIP tidak
tepat waktu
Laporan yang memuat
data capaian kinerja yang
akurat
Workshop SAKIP dan
Pedoman penyusunan
LAKIP
4 2 Membangun SAKIP Bag. Perencanaan
(Pelaporan)
2016
6 Lembaga Perpusnas
kurang dikenal
Tersedianya anggaran
yang cukup
Promosi, Publikasi, dan
Sosialisasi Perpusnas4 2
Pemanfaatan semua
media komunikasi
secara maksimal
Bag. Hukum dan
Humas (Humas)
2017
7 Peraturan perundangan-
undangan bidang
perpustakaan tidak
terstandar
Pedoman penyusunan
peraturan perundang-
undangan
Koordinasi dan
harmonisasi antar unit5 2
Penyusunan
pedoman,
sosialisasi, SOP
Bag. Hukum dan
Humas (HOR)
2017
8 Kurangnya peraturan
perundangan-undangan di
bidang perpustakaan
Terpenuhinya tenaga
perancang peraturan
perundang-undangan di
bidang perpustakaan
1 orang fungsional
suncang
4 2 2 orang fungsional
suncang
Bag. Hukum dan
Humas (HOR)
2017
CELAH YANG MASIH
DIBUTUHKAN
melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan, penelaahan organisasi dan
tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.
KET.NO RISIKO
PENGENDALIAN PEMILIK/
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL
PELAKSANAANYANG HARUS ADA YANG SUDAH ADA
8
II UNIT KERJA: BIRO UMUM
Formulir Identifikasi Risiko
BIRO UMUM PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
Visi :
Misi :
Tujuan :
Uraian Pemilik Uraian Sumber UraianPihak yang
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 a. Penyusunan laporan
keuangan Perpusnas
Salah saji Perpusnas - Pengelola dana dekon sering
diganti
- penyampaian laporan
keuangan dana dekon
terlambat
eksternal C laporan keuangan
Perpusnas menjadi
kurang optimal
Perpusnas
b. Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan
Lambatnya penyerapan
anggaran
Perpusnas - Pemahaman Rencana
Penarikan Dana Masih Lemah
- Keterlambatan dalam
Penyampaian
Pertanggungjawaban
Keuangan
PPK C Realisasi anggaran
tidak sesuai target
Perpusnas dan
Pihak Terkait
2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang
akurat
Kabag Tata Usaha Kurang koordinasi antara
penanggungjawab kegiatan,
pengelola BMN dan Bag.
Keuangan
Internal C Data BMN kurang
akurat
Perpusnas
No
Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan;
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan dan persandian
1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan dalam rangka
kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;
3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan reformasi birokrasi;
4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel;
5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi
Risiko Penyebab
C/UC
Dampak
Kegiatan
9
Uraian Pemilik Uraian Sumber UraianPihak yang
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No
Risiko Penyebab
C/UC
Dampak
Kegiatan
b. Pencatatan Barang
Persediaan
Pencatatan persediaan
kurang akurat
Kabag Tata Usaha Kurang koordinasi antara
penanggungjawab kegiatan,
pengelola BMN dan Bag.
Keuangan
Internal C Penyajian saldo awal
kurang akurat
Perpusnas
3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak
merata dan penempatan
pegawai pada unit kerja
yang kurang sesuai
dengan kompetensinya
Kabag Kepegawaian belum dilakukan evaluasi dan
pemetaan ulang terhadap
jabatan secara komprehensif
pada setiap unit kerja
Internal C penempatan pegawai
belum sesuai dengan
kompetensi yang
mengakibatkan
pengembangan karir
pegawai menjadi
terhambat
Perpusnas
10
Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan
BIRO UMUM PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
Skor Skala Rata-rata
A B C D E
1 2 3 5
1 a. Penyusunan laporan keuangan Salah saji 2 2 3 2 3 2.40
b. pertanggungjawaban Pengelolaan
Keuangan
Lambatnya penyerapan anggaran 2 3 2 2 3 2.40
2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat 2 3 2 3 2 2.40
b. Pencatatan Barang Persediaan Pencatatan persediaan kurang akurat 3 2 2 3 2 2.40
3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai pada
unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya
2 2 3 2 2 2.20
Uraian Risiko
Skala Kemungkinan
Menurut Peserta
4
Visi : Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
Misi : 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan;
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan dan persandian
Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan
dalam rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;
3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan
reformasi birokrasi;
4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan
akuntabel;
5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan
organisasi
No Kegiatan
11
Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Dampak
BIRO UMUM PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
A B C D E
1 2 3 5
1 a. Penyusunan laporan keuangan Salah saji 2 3 3 2 3 2.60
b. pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan
Lambatnya penyerapan anggaran 2 3 3 2 3 2.60
2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat 3 3 2 3 2 2.60
b. Pencatatan Barang Persediaan Pencatatan persediaan kurang akurat 3 3 2 3 2 2.60
3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai pada
unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya
2 2 3 2 2 2.20
4
Skor Skala Rata-rata
No Kegiatan Uraian Risiko
Skala Dampak
Menurut Peserta
Visi : Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
Misi : 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan;
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan dan persandian
Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan
dalam rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;
3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan
reformasi birokrasi;
4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan
akuntabel;
5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan
organisasi
12
Formulir Analisis Risiko
BIRO UMUM PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
No Kegiatan Uraian RisikoSkor
Kemungkinan
Skor
DampakSkor Status
1 2 3 4 5 6
1 a. Penyusunan laporan keuangan Salah saji 2.40 2.60 0.06
b. pertanggungjawaban Pengelolaan
Keuangan
Lambatnya penyerapan anggaran 2.40 2.60 0.06
2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat 2.40 2.60 0.06
b. Pencatatan Barang Persediaan Pencatatan persediaan kurang akurat 2.40 2.60 0.06
3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai
pada unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya
2.20 2.20 0.05
Visi : Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
Misi : 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan;
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan dan persandian
Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan
dalam rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;
3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan
reformasi birokrasi;
4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan
akuntabel;
5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan
organisasi
13
Lampiran 14b
Peta risiko ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan mengatasi risiko lebih lanjut.
Ibukota XYZ, 15 Juni 2012
Kepala Dinas Kesehatan,
dr. Agatha Christine
Bagan Peta Risiko Biro Umum
Peta risiko pada Biro Umum sebagaimana telah dieksplorasi dalam FGD yang berlangsung tanggal 12 s.d. 14 Juni 2016
secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
2.5, 3.7
3.9, 33, 3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Dam
pa
k
Kemungkinan
Peta Risiko
NIP 19691204 199303 2 001
Lampiran 14b
Bagan Peta Risiko Biro Umum
Peta risiko pada Biro Umum sebagaimana telah dieksplorasi dalam FGD yang berlangsung tanggal 12 s.d. 14 Juni 2016
secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
3.9, 3
4
FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYA
BIRO UMUM
Visi :
Misi :
Tujuan :
URAIAN E/ KE/ TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Perka penerima dana
dekonsentrasi
1. Perka penerima dana
dekonsentrasi
Juknis
Pengelolaan
Dekonsentrasi
Kepala Bagian
Keuangan
November 2016
2. Juknis Pengelolaan
Dekonsentrasi
2. Juknis
Pengelolaan
Dekonsentrasi
Kepala Bagian
Keuangan
November 2016
3. Rekonsiliasi antara
pengelola dana dekon
dengan Perpusnas
3. Rekonsiliasi antara
pengelola dana dekon
dengan Perpusnas
Juknis
Pengelolaan
Dekonsentrasi
Kepala Bagian
Keuangan
November 2016
4. Laporan Keuangan
Dana Dekon
4. Laporan Keuangan
Dana Dekon
Juknis
Pengelolaan
Dekonsentrasi
Kepala Bagian
Keuangan
Januari 2017
1. SOP Pengelolaan
Keuangan
1. SOP pengelolaan
keuangan
Kepala Bagian
Keuangan
November 2016
YANG MASIH
DIBUTUHKAN
PENGENDALIAN PEMILIK/
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL
PELAKSANAAN
b. Lambatnya penyerapan anggaran
a. Salah saji
KET.YANG HARUS ADA
Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan;
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan dan persandian
1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan
dalam rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;
3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan
reformasi birokrasi;
4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel;
5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi
1
NO RISIKO YANG SUDAH ADACELAH
14
URAIAN E/ KE/ TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
YANG MASIH
DIBUTUHKAN
PENGENDALIAN PEMILIK/
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL
PELAKSANAANKET.
YANG HARUS ADA NO RISIKO YANG SUDAH ADA
CELAH
2. Surat edaran kepada
PPK tentang pedoman
pengelolaan keuangan
2. Surat edaran kepada
PPK tentang pedoman
pengelolaan keuangan
Kepala Bagian
Keuangan
November 2016
1. SOP Penetapan
Status Penggunaan
1. SOP Penetapan
Status Penggunaan
SOP Pengelolaan
BMN Satker
Pusat
Kepala Bagian
Keuangan
2. SOP Pemanfaatan
BMN
2. SOP Pemanfaatan
BMN
SOP Pengelolaan
BMN Satker
Pusat
Kepala Bagian
Keuangan
3. SOP Pengahpusan
BMN
3. SOP Pengahpusan
BMN
SOP Pengelolaan
BMN Satker
Pusat
Kepala Bagian
Keuangan
4. SOP Penghapusan
Barang Hibah
Dekonsentrasi Sebelum
Tahun 2011
4. SOP Penghapusan
Barang Hibah
Dekonsentrasi Sebelum
Tahun 2011
SOP Pengelolaan
BMN Satker
Pusat Kepala Bagian
Keuangan
b. Pencatatan persediaan kurang
akurat
SOP Pengelolaan
Barang Persediaan
SOP Pengelolaan
Barang PersediaanKepala Bagian
Tata Usaha
3 Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai pada unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya1. Perka Jabatan dan
Kelas Jabatan
1. Perka Jabatan dan
Kelas Jabatan
Perubahan Perka
Jabatan dan
Kelas Jabatan
Kabag
Kepegawaian
Maret 2017
2. Analisis Beban Kerja
dan Analisis Jabatan
2. Analisis Beban Kerja
dan Analisis Jabatan
Analisis Beban
Kerja dan Analisis
Jabatan
Kabag
Kepegawaian
Maret 2017
3. Peta Jabatan 3. Peta Jabatan Peta Jabatan
perubahan
Kabag
Kepegawaian
Maret 2017
4. Informasi Jabatan 4. Informasi Jabatan Informasi Jabatan
Eselon I dan II
Kabag
Kepegawaian
Maret 2017
a. Informasi BMN kurang akurat
b. Lambatnya penyerapan anggaran
1
2
15
URAIAN E/ KE/ TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
YANG MASIH
DIBUTUHKAN
PENGENDALIAN PEMILIK/
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL
PELAKSANAANKET.
YANG HARUS ADA NO RISIKO YANG SUDAH ADA
CELAH
5. Koordinasi antara unit
kerja dengan Bagian
Kepegawaian
5. Koordinasi antara unit
kerja dengan Bagian
Kepegawaian
Koordinasi antara
unit kerja dengan
Bagian
Kepegawaian
Kabag
Kepegawaian
Maret 2017
16
V Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka
Formulir Identifikasi Risiko
Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka
Visi : Terwujudnya koleksi yang lengkap dan dapat diakses lebih cepat
Misi : 1. Menyediakan koleksi yang mutakhir
2. Melaksanakan pengembangan koleksi Indonesiana
3. Melakukan pengolahan bahan perpustakaan
4. Menyediakan berbagai pedoman pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan
5. Menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan tajuk kendali
Tujuan :
No
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pengadaan Bahan Perpustakaan Terbatasnya koleksi
yang tersedia di
layanan
Bidang Layanan
Kolesi Umum dan
Bidang Layanan
Koleksi Khusus
Tidak tersedianya
judul-judul yang
diinginkan
pemustaka
Bidang Akuisisi UC Pemustaka tidak
dapat menemukan
bahan perpustakaan
yang dibutuhkan
Pemustaka
Tidak dimilikinya
koleksi manuskrip
secara komprehensif
Bidang Layanan
Koleksi Khusus
Kurangnya
anggaran
Bidang Akuisisi C Hilangnya karya
budaya bangsa yang
dapat dilestarikan
dan dapat mudah
diakses pemustaka
Pemustaka
Terputusnya
keberlangsungan
koleksi terbitan berkala
Bidang Layanan
Koleksi Khusus
Kurangnya
anggaran
Bidang Akuisisi C Pemustaka tidak lagi
dapat memanfaatkan
terbitan bekala,
antara lain: e-journal ,
majalah, dsb
Pemustaka
Terhambatnya proses
pengadaan koleksi
perpustakaan luar
negeri
Bidang Layanan
Kolesi Umum dan
Bidang Layanan
Koleksi Khusus
Terlambatnya
penerimaan koleksi
perpustakaan
Bidang Akuisisi UC Pemustaka tidak bisa
memanfaatkan
koleksi terbitan luar
negeri
Pemustaka
2 Pengolahan Bahan Perpustakaan Terhambatnya proses
kerja pengolahan
bahan perpustakaan
Bidang Pengolahan
Bahan Pustaka
Jaringan
bermasalah
Bidang Kerjasama dan
Otomasi Perpustakaan
C Lamanya bahan
perpustakaan
menjadi koleksi di
layanan
Bidang Layanan
Ketidaksinkronan
penempatan lokasi
koleksi pada pangkalan
data dengan fisik
koleksi.
Bidang Layanan
Kolesi Umum dan
Bidang Layanan
Koleksi Khusus
Kelalaian petugas Bidang Pengolahan
Bahan Pustaka
C Kebingungan
pemustaka menuju
koleksi yang dicari
Pemustaka
Koleksi buku langka
belum terdaftar dan
terolah
Bidang Layanan
Koleksi Khusus
Kelalaian kebijakan Pusat Pengembangan
Koleksi dan
Pengolahan Bahan
Pustaka
C Tidak
termanfaatkannya
koleksi buku langka
Pemustaka
KegiatanRisiko Penyebab DampakC/UC
29
No
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KegiatanRisiko Penyebab DampakC/UC
Tidak tersedia filolog
untuk mengolah
manuskrip
Bidang Layanan
Koleksi Khusus
Kelalaian kebijakan Bidang Pengolahan
Bahan Pustaka
C Tidak
termanfaatkannya
koleksi manuskrip
Pemustaka
Belum terintegrasinya
pengelolaan koleksi
serial di pangkalan data
Pusat
Pengembangan
Koleksi dan
Pengolahan Bahan
Pustaka
Belum fokusnya
pengembangan
aplikasi inlis untuk
koleksi serial
Bidang Kerjasama dan
Otomasi Perpustakaan
C Tidak
termanfaatkannya
koleksi serial secara
maksimal
Pemustaka
30
43
Lampiran 11
FORMULIR IDENTIFIKASI RESIKO
Pusat Preservasi Bahan Pustaka
1. Visi : Terdepan dalam pelestarian warisan dokumenter intelektual bangsa
2. Misi : Meningkatkan pelestarian nilai-nilai warisan dokumenter intelektual bangsa
3. Tujuan : Pelestarian bahan perpustakaan dalam mewujudkan kepribadian dan ketahanan budaya bangsa
No Kegiatan
Risiko Penyebab
C/UC
Dampak
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sistem pengendalian
serangga perusak
terpadu Belum memanfaatkan
teknologi teraman
Pusat
Preservasi Bahan kimia fumigan
Pusat
Preservasi C
Gejala keracunan,
pusing, mual, muntah-
muntah, pingsan
hingga kematian
Perpusnas
Kesalahan faktor
manusia dalam bekerja
Pusat
Preservasi
SDM yang belum
mengikuti diklat dan
tersertifikasi dalam
pengendalian hama
Pusat
Preservasi C
Pelaksanaan kegiatan
yang tidak memenuhi
standar dan SOP yang
ada
Perpusnas
Sulit melakukan
troubleshooting ketika
terjadi masalah
Pusat
Preservasi
Kurangnya kajian tentang
kondisi dan pemakaian
fumigan yang tepat
Pusat
Preservasi C
Kualitas pekerjaan
belum sesuai standar Perpusnas
Menurunnya tingkat
kesehatan konservator
Pusat
Preservasi Kuantitas APD (alat
pelindung diri) sedikit dan
Pusat
Preservasi U
Gejala keracunan,
pusing, mual, muntah-Perpusnas
44
No Kegiatan
Risiko Penyebab
C/UC
Dampak
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
material yang belum sesuai muntah, pingsan
hingga kematian
Prosedur pekerjaan
belum terlaksana
maksimal
Pusat
Preservasi
Belum mempunyai SOP
yang mengatur cara kerja
yang benar
Pusat
Preservasi C
Konservator
mempunyai persepsi
berbeda terhadap
kesulitan yang dihadapi
Perpusnas
2 Pembersihan debu
bahan perpustakaan
dan ruang bahan
perpustakaan
Lingkungan bahan
perpustakaan mudah
kotor dari luar
Pusat
Preservasi
Kualitas lingkungan kurang
terjaga dari masuknya debu
udara luar melalui jendela,
pintu utama, emergency,
pakaian dan alas
pustakawan
Pusat
Preservasi
dan Pusat
Jasa
C
Bahan perpustakaan
dan ruangan kotor oleh
debu
Perpusnas
dan
masyarakat
Intensitas siklus
pembersihan debu
Pusat
Preservasi
Keterbatasan anggaran dan
SDM yang ada untuk
melakukan kegiatan ini
Pusat
Preservasi C
Bahan perpustakaan
semakin kotor, rusak
dan mengganggu
kenyamanan
pemustaka dan
kesehatan pustakawan
Perpusnas
dan
masyarakat
Menurunkan tingkat
kesehatan pernafasan
konservator
Pusat
Preservasi Kuantitas dan kualitas APD
kurang memadai
Pusat
Preservasi U
Gejala penyakit
pernafasan (ISPA) Perpusnas
3 Restorasi bahan
perpustakaan (buku, Menurunnya tingkat
kesehatan berbagai
Pusat
Preservasi Bahan kimia yang
digunakan selama restorasi
Pusat
Preservasi U
Penyakit langsung
maupun tidak langsung Perpusnas
45
No Kegiatan
Risiko Penyebab
C/UC
Dampak
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
majalah langka,
suratkabar langka,
peta dan gambar)
organ tubuh
konservator
terhadp organ tubuh
Kualitas SDM yang
belum kompeten
Pusat
Preservasi
SDM yang belum
mengikuti diklat dan
pelatihan restorasi
Pusat
Preservasi C
Kualitas hasil
pekerjaan yang rendah
Perpusnas
Belum terdapat SOP
yang terbarukan sesuai
standar restorasi
Pusat
Preservasi
Pekerjaan lebih cenderung
dilakukan berdasarkan
pengalaman
Pusat
Preservasi C
Penggunaan bahan
kurang efisiensi dan
efektif
Perpusnas
Hasil konservasi tidak
seimbang dengan
jumlah kerusakan
bahan perpustakaan
Pusat
Preservasi Anggaran, SDM dan
peralatan yang terbatas
Pusat
Preservasi C
Jumlah kerusakan
semakin parah dan
tingkat kesulitan tinggi
Perpusnas
Hasil pekerjaan belum
maksimal memenuhi
standar kualitas
konservasi
Pusat
Preservasi
Tidak dilaksanakannya
kontrol kualitas berlaku
dengan baik
Pusat
Preservasi C
Kualitas hasil
pekerjaan rendah dan
tidak homogen pada
item bahan
perpustakaan yang
sama
Perpusnas
Lambatnya
perkembangan dan
pengetahuan SDM
Pusat
Preservasi
Kurangnya kajian tentang
cara kerja dan kualitas yang
sesuai dengan lingkungan
Pusat
Preservasi C
Belum beradaptasi
terhadap dan kurang
memahami kebutuhan
Perpusnas
46
No Kegiatan
Risiko Penyebab
C/UC
Dampak
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dalam restorasi terkini di Indonesia dalam perencanaan
Shortage dan harga
material restorasi yang
fluktuatif
Pusat
Preservasi Masih mengandalkan pada
bahan luar negeri/impor
Pusat
Preservasi U
Belum ada alternatif
subsitusi material Perpusnas
Keterbatasan sarana
(peralatan pendukung)
Pusat
Preservasi Kurangnya sarana kerja
Pusat
Preservasi C
Bahan perpustakaan
sangat sedikit yang
dapat dilayankan
kembali
Perpusnas
Kerusakan pada
peralatan
Pusat
Preservasi
Tidak terdapat garansi dan
perawatan berkala pada
peralatan yang digunakan
Pusat
Preservasi U
Kualitas dan output
rendah Perpusnas
Efisiensi pemakaian
material
Pusat
Preservasi
Perencanaan dan SOP
belum dijalankan secara
maksimal
Pusat
Preservasi C
Pemakaian bahan dapat
berlebihan Perpusnas
Belum terdapat
AMDAL terhadap
limbah B3 konservasi
Pusat
Preservasi
Belum terdapat kebijakan
tentang AMDAL dan
kegitan yang mengikutinya
Pusat
Preservasi
dan Biro
Umum
C
Pencemaran limbah
restorasi langsung ke
lingkungan
disekitarnya
Perpusnas
dan
masyarakat
4 Restorasi naskah Kualitas hasil Pusat SDM yang belum Pusat U Keaslian bahan Perpusnas
47
No Kegiatan
Risiko Penyebab
C/UC
Dampak
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
kuno pekerjaan belum
sepenuhnya terukur
Preservasi mengikuti diklat dan
pelatihan restorasi
international yang telah
teruji
Preservasi perpustakaan tidak
mirip seperti aslinya
Belum terdapat SOP
yang terbarukan sesuai
standar restorasi
naskah kuno
Pusat
Preservasi Karakteristik naskah yang
unik dan mudah rapuh
Pusat
Preservasi C
Timbul kerusakan yang
terjadi secara kimiawi
tidak diketahui
Perpusnas
Kesulitan dalam
penentuan keputusan
jenis pekerjaan
Pusat
Preservasi
Sedikit sekali dilakukan
kajian tentang kualitas hasil
pekerjaan restorasi naskah
yang tepat
Pusat
Preservasi C
bahan perpustakaan
naskah kuno tidak
berumur panjang
Perpusnas
5 Perawatan ruang
bahan perpustakaan
Percepatan kerusakan
bahan perpustakaan
Pusat
Preservasi
Fluktuasi lingkungan,
kurang menjaga
kelembapan (dehumidifier),
suhu (AC) dan intensitas
cahaya (penerangan)
Pusat
Preservasi
dan Pusat
Jasa
U
Sifat kimia dan fisik
bahan perpustakaan
mengalami stressing
dan relaksasi secara
cepat, putusnya
jaringan selulosa
hingga kerapuhan pada
bahan perpustakaan
Perpusnas
Penggunaan material
masih sederhana
Pusat
Preservasi
Penggunaan bahan
konservasi preventif masih
konvensional (napthalene
dan silika gel) yang belum
diuji kualitasnya
Pusat
Preservasi C
Kurang terukur jumlah
dan kualitas pekerjaan
preventif terhadap
jumlah bahan
perpustakaan
Perpusnas
Fluktuasi lingkungan Pusat Belum terdapat kegiatan Pusat U Pencegahan kerusakan Perpusnas
48
No Kegiatan
Risiko Penyebab
C/UC
Dampak
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
tidak terkontrol Preservasi pencatatan lingkungan
ruang bahan perpustakaan
secara otomatis
Preservasi
dan Pusat
Jasa
dipastikan tidak dapat
dikontrol dengan cepat
Menurunnya tingkat
kesehatan pustakawan
Pusat
Preservasi
Tata letak tempat kerja
pustakawan dan bahan
perpustakaan yang kurang
tepat
Pusat
Preservasi
dan Pusat
Jasa
U
Pencemaran yang
ditimbulkan dari
degradasi bahan
perpustakaan pada
manusia
Perpusnas
6 Penjilidan buku,
majalah, surat kabar
dan pembuatan
portapel
Hasil penjilidan tidak
seimbang dengan
jumlah bahan
perpustakaan
Pusat
Preservasi Anggaran, SDM dan
peralatan masih terbatas
Pusat
Preservasi,
Pusat Jasa
dan
Direktorat
Deposit
U
Ruang penyimpanan
bahan perpustakaan
besar dan belum teratur
Perpusnas
7 Penjilidan buku
langka dan naskah
kuno
Belum menjaga
originalitas jilidan dan
cover bahan
perpustakaan
Pusat
Preservasi
Belum terdapat kualitas
SDM dan material yang
sesuai
Pusat
Preservasi,
Pusat Jasa
dan
Direktorat
Deposit
C
Mengurangi
originalitas bahan
perpustakaan
Perpusnas
Belum terdapat
kebijakan penjilidan
sesuai kondisi asli
bahan perpustakaan
Pusat
Preservasi
Belum terdapat SOP
terbarukan dan kajian
tentang jilid tradisional
Pusat
Preservasi,
Pusat Jasa
dan
Direktorat
Deposit
C
Bahan perpustakaan
kehilangan
originalitasnya
Perpusnas
8 Manajemen Bencana
Terpadu Kerusakan hingga
kehilangan bahan
Pusat
Preservasi Belum memiliki sistem dan
tim penanggulangan
Pusat
Preservasi, UC
Perpustakaan tidak
memiliki bahan Perpusnas
49
No Kegiatan
Risiko Penyebab
C/UC
Dampak
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
perpustakaan bencana di perpustakaan Pusat Jasa
dan Biro
Umum
perpustakaan
9 Pelaksanaan
Pelestarian Nilai
Informasi Bahan
Perpustakaan
Hilangnya nilai
informasi alih media
bentuk analog
Pusat
Preservasi
Bahan Pustaka
Kondisi koleksi langka
dengan tingkat kerapuhan
yang tinggi
Pusat Jasa
Perpustaka
an
C Koleksi tidak dapat
dilayankan;
Perpusnas
Penanganan/perlakuan
terhadap koleksi bahan
perpustakaan yang tidak
sesuai prosedur
Pusat
Preservasi
Bahan
Pustaka
C Rusaknya koleksi
bahan perpustakaan; Perpusnas
Rusaknya mikrofilm selama
proses alih media
Pusat
Preservasi
Bahan
Pustaka
UC Kerugian waktu dan
bahan Perpusnas
Quality control belum
maksimal
Pusat
Preservasi
Bahan
Pustaka
C Kualitas hasil alih
media belum maksimal Perpusnas
Hilangnya nilai
informasi alih media
bentuk digital
Pusat
Preservasi
Bahan Pustaka
Kondisi bahan
perpustakaan langka
dengan tingkat kerapuhan
tinggi
Pusat Jasa
Perpustaka
an
C Koleksi tidak dapat
dilayankan;
Perpusnas
Penanganan/perlakuan
terhadap koleksi bahan
perpustakaan yang tidak
sesuai prosedur
Pusat
Preservasi
Bahan
Pustaka
C Rusaknya koleksi
bahan perpustakaan;
50
No Kegiatan
Risiko Penyebab
C/UC
Dampak
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rusaknya media
penyimpanan data
sementara (Hardisk, storage
eksternal)
Pusat Jasa
Perpustaka
an; Pusat
Preservasi
Bahan
Pustaka
UC
Data/Informasi tidak
bisa diolah atau
diproses lebih lanjut
Quality control belum
maksimal
Pusat
Preservasi
Bahan
Pustaka
C Kualitas hasil alih
media belum maksimal
Menurunnya kondisi
kesehatan pelaksana
alih media
Pusat
Preservasi
Bahan Pustaka Penggunaan bahan kimia
Pusat
Preservasi
Bahan
Pustaka
C
Keracunan,
terkontaminasi, gejala
penyakit jangka
panjang (kanker)
Perpusnas Bahan pustaka berdebu dan
kotor C
Terkena penyakit ISPA
dan alergi kulit
Radiasi dari peralatan
elektronik C
Menurunnya fungsi
kerja indra penglihatan
dan pendengaran
10 Perawatan Bahan
Perpustakaan hasil
alihmedia
Kerusakan koleksi
hasil alihmedia dalam
bentuk analog
(mikrofilm, negatif
foto)
Pusat
Preservasi
Bahan Pustaka
Lingkungan penyimpanan
tidak sesuai dengan standar
(suhu, kelembaban) Pusat
Preservasi
Bahan
Pustaka
C Menurunnya life
expectancy (mikrofilm
dan negatif foto) Perpusnas
Tidak dilakukan
pengecekan secara optimal
terhadap koleksi hasil
alihmedia
C
Koleksi hasil alih
media berjamur, asam
(vinegar syndrome)
51
No Kegiatan
Risiko Penyebab
C/UC
Dampak
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak
Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kerusakan koleksi
hasil alihmedia dalam
bentuk digital (file
master)
Pusat
Preservasi
Bahan Pustaka
Bencana (Pencurian data,
malfunction di perangkat
keras/lunak)
Pusat
Preservasi
Bahan
Pustaka
C/UC
Penyalahgunaan data;
Kehilangan
data/informasi
Lampiran 12
Lampiran 13
II. PERHITUNGAN ANALISA RISIKO
No Kegiatan Uraian Resiko Persepsi Atas Risiko Rata - rata Level/ Peta Resiko
52
A B C Tingkat Risiko K D K D K D K D
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sistem pengendalian
seranggaperusak
terpadu Belum memanfaatkan
teknologi teraman 1 5 1 4 2 4 1.33 4.33 6 Timbul Masalah
Kesalahan faktor manusia
dalam bekerja 2 5 2 5 3 4 2.33 4.67 11 Bermasalah
Sulit melakukan
troubleshooting ketika terjadi
masalah
3 2 3 3 1 4 2.33 3.00 7 Timbul Masalah
Menurunnya tingkat
kesehatan konservator 3 5 3 5 3 5 3.00 5.00 15 Tidak Diterima
Prosedur pekerjaan belum
terlaksana maksimal 1 4 2 3 1 4 1.33 3.67 5 Dapat Diterima
2 Pembersihan debu
bahan perpustakaan Lingkungan bahan
perpustakaan mudah kotor 3 5 4 5 4 4 3.67 4.67 17 Tidak Diterima
53
No Kegiatan Uraian Resiko Persepsi Atas Risiko
Rata - rata Level/
Tingkat Risiko
Peta Resiko A B C
K D K D K D K D
1 2 3 4 5 6 7 8
dan ruang bahan
perpustakaan
dari luar
Intensitas siklus pembersihan
debu 2 4 1 4 1 4 1.33 4.00 5 Dapat Diterima
Menurunkan tingkat
kesehatan pernafasan
konservator
2 4 1 5 2 4 1.67 4.33 7 Timbul Masalah
3 Restorasi bahan
perpustakaan (buku
langka, majalah
langka, suratkabar
langka, peta dan
gambar)
Menurunnya tingkat
kesehatan berbagai organ
tubuh konservator
4 5 4 4 5 4 4.33 4.33 19 Tidak Diterima
Kualitas SDM yang belum
kompeten 3 4 4 4 3 4 3.33 4.00 13 Bermasalah
Belum terdapat SOP yang
terbarukan sesuai standar
restorasi
3 3 3 3 4 3 3.33 3.00 10 Bermasalah
Hasil konservasi tidak
seimbang dengan jumlah
4 5 4 4 4 5 4.00 4.67 19 Tidak Diterima
54
No Kegiatan Uraian Resiko Persepsi Atas Risiko
Rata - rata Level/
Tingkat Risiko
Peta Resiko A B C
K D K D K D K D
1 2 3 4 5 6 7 8
kerusakan bahan
perpustakaan
Hasil pekerjaan belum
maksimal memenuhi standar
kualitas konservasi
2 5 2 5 2 4 2.00 4.67 9 Bermasalah
Lambatnya perkembangan
dan pengetahuan SDM dalam
cara kerja terkini
5 5 4 5 5 5 4.67 5.00 23 Tidak Diterima
Shortage dan harga material
restorasi yang fluktuatif 3 5 4 5 4 5 3.67 5.00 18 Tidak Diterima
Keterbatasan sarana
(peralatan pendukung) 2 5 3 4 2 5 2.33 4.67 11 Bermasalah
Kerusakan pada peralatan 4 3 4 4 4 5 4.00 4.00 16 Tidak Diterima
Efisiensi pemakaian material 3 4 3 4 2 4 2.67 4.00 11 Bermasalah
55
No Kegiatan Uraian Resiko Persepsi Atas Risiko
Rata - rata Level/
Tingkat Risiko
Peta Resiko A B C
K D K D K D K D
1 2 3 4 5 6 7 8
Belum terdapat AMDAL
terhadap limbah B3
konservasi
5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 25 Tidak Diterima
4 Restorasi naskah
kuno Kualitas hasil pekerjaan
belum sepenuhnya terukur 4 3 4 3 4 4 4.00 3.33 13 Bermasalah
Belum terdapat SOP yang
terbarukan sesuai standar
restorasi naskah kuno
3 5 3 4 3 5 3.00 4.67 14 Bermasalah
Kesulitan dalam penentuan
keputusan jenis pekerjaan 4 4 5 4 4 4 4.33 4.00 17 Tidak Diterima
5 Perawatan ruang
bahan perpustakaan Percepatan kerusakan bahan
perpustakaan 3 4 3 3 2 4 2.67 3.67 10 Bermasalah
Penggunaan material masih
sederhana 3 1 3 1 2 2 2.67 1.33 4 Dapat Diterima
56
No Kegiatan Uraian Resiko Persepsi Atas Risiko
Rata - rata Level/
Tingkat Risiko
Peta Resiko A B C
K D K D K D K D
1 2 3 4 5 6 7 8
Fluktuasi lingkungan tidak
terkontrol 4 4 4 3 4 3 4.00 3.33 13 Bermasalah
Menurunnya tingkat
kesehatan pustakawan
3 3 3 2 3 2 3.00 2.33 7 Timbul Masalah
6 Penjilidan buku,
majalah, surat kabar
dan pembuatan
portapel
Hasil penjilidan tidak
seimbang dengan jumlah
bahan perpustakaan
3 3 2 4 3 2 2.67 3.00 8 Timbul Masalah
7 Penjilidan buku
langka dan naskah
kuno
Belum menjaga originalitas
jilidan dan cover bahan
perpustakaan
1 4 1 4 2 5 1.33 4.33 6 Timbul Masalah
Belum terdapat kebijakan
penjilidan sesuai kondisi asli
bahan perpustakaan
2 4 2 3 2 4 2.00 3.67 7 Timbul Masalah
8 Manajemen Bencana
Terpadu Kerusakan hingga
kehilangan bahan
perpustakaan
2 5 1 5 2 5 1.67 5.00 8 Timbul Masalah
57
No Kegiatan Uraian Resiko Persepsi Atas Risiko
Rata - rata Level/
Tingkat Risiko
Peta Resiko A B C
K D K D K D K D
1 2 3 4 5 6 7 8
9 Pelaksanaan Pelestarian Nilai Informasi Bahan Perpustakaan
Hilangnya nilai informasi alih media bentuk analog
2 5 3 4 1 5 2,00 4,67 9 Bermasalah
Hilangnya nilai informasi alih media bentuk digital
2 5 1 5 1 5 1,33 5,00 7 Timbul Masalah
Menurunnya kondisi kesehatan pelaksana alih media 3 5 3 5 3 5 3,00 5,00 15 Tidak Diterima
10 Perawatan Bahan Perpustakaan
Kerusakan koleksi hasil alihmedia dalam bentuk analog (mikrofilm, negatif foto)
2 5 2 5 2 5 2,00 5,00 10 Bermasalah
Kerusakan koleksi hasil alihmedia dalam bentuk digital (file master) 2 3 2 3 2 4 2,00 3,33 7 Timbul Masalah
Lampiran 15
58
III. RISIKO DAN PENGENDALIAN
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO
PENGENDALIAN
PEMILIK
WAKTU
PELAKS
ANAAN YANG HARUS
ADA
YANG SUDAH ADA
CELAH YANG MASIH
DIBUTUHKAN URAIAN
E/
KE/
TE
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sistem
pengendalian
serangga
terpadu
Belum
memanfaatkan
teknologi teraman
Sistem fumigasi ex
situ (diluar sistem)
Fumigasi in situ
(didalam sistem)
menggunakan
fumigan Phosphine
4 4 Chamber dan sistem
fumigasi Nitrogen
Pusat
Preservasi 2017
Kesalahan faktor
manusia dalam
bekerja
Pengawasan dan
sistem laporan
koordinator berkala
Pengalaman
konservator dalam
bekerja
3 6 Sertifikasi seorang ahli
fumigasi
Pusat
Preservasi 2017
Sulit melakukan
troubleshooting
ketika terjadi
masalah
Kajian peningkatan
kualitas pekerjaan
Hanya 1 kajian
yang telah ada 6 5
Kajian yang lebih
bervariasi sesuai
kebutuhan perpustakaan
Pusat
Preservasi 2017
Menurunnya
tingkat kesehatan
konservator
Medical check up,
pengadaan APD
standar dan material
yang sesuai
Alat pelindung diri
masih minim 5 1
Penyempurnaan APD
dan material yang sesuai
standar
Pusat
Preservasi 2017
Prosedur pekerjaan
belum terlaksana
maksimal
Verifikasi instruksi
kerja dan SOP dari
ahli
Instruksi kerja
dalam bentuk
pedoman teknis
2 4 Konsultasi ahli tentang
SOP dan instruksi kerja
Pusat
Preservasi 2017
59
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO
PENGENDALIAN
PEMILIK
WAKTU
PELAKS
ANAAN YANG HARUS
ADA
YANG SUDAH ADA
CELAH YANG MASIH
DIBUTUHKAN URAIAN
E/
KE/
TE
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Pembersihan
debu bahan
perpustakaan
dan ruang bahan
perpustakaan
Lingkungan bahan
perpustakaan
mudah kotor dari
luar
Personal hygine Prasarana ruang
bahan perpustakaan 5 3
SOP pustakawan tentang
pelestarian; bimtek, dan
ruang bahan perpustakaa
lebih tertutup
Pusat
Preservasi 2017
Intensitas siklus
pembersihan debu
Sistem inspeksi debu
dan perencanaan
terjadwal
Kegiatan
pembersihan debu
oleh konservator
2 3
Penambahan intensitas
kegiatan melibatkan
penanggung jawab
bahan perpustakaan
Pusat
Preservasi 2017
Menurunkan
tingkat kesehatan
pernafasan
konservator
Medical check up,
pengadaan APD dan
material standar
Alat pelindung diri
minim 4 1
Pengadaan APD dan
material sesuai standar
Pusat
Preservasi 2017
3 Restorasi bahan
perpustakaan
(buku langka,
majalah langka,
suratkabar
langka, peta dan
gambar)
Menurunkan
tingkat kesehatan
organ tubuh
konservator
Penerapan K3
(Keselamatan dan
Kesehatan Kerja)
Alat pelindung diri,
sarana dan
prasarana minim
5 1
Variasi APD dan sarana
dan prasarana aman dan
menerapkan K3
Pusat
Preservasi 2017
Kualitas SDM
belum kompeten
Peningkatan kualitas
dan Knowledge
management
Diklat tenaga
konservasi 4 4
Kesesuaiaan pendidikan
dan pelatihan dari ahli
Pusat
Preservasi 2017
Belum terdapat Verifikasi instruksi SOP dan instruksi 3 4 Konsultasi ahli tentang Pusat 2017
60
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO
PENGENDALIAN
PEMILIK
WAKTU
PELAKS
ANAAN YANG HARUS
ADA
YANG SUDAH ADA
CELAH YANG MASIH
DIBUTUHKAN URAIAN
E/
KE/
TE
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
SOP terbarukan
sesuai standar
restorasi
kerja dan SOP dari
ahli
kerja dalam bentuk
pedoman teknis
SOP dan instruksi kerja Preservasi
Hasil konservasi
tidak seimbang
dengan jumlah
kerusakan bahan
perpustakaan
Maping dan
perencanaan
berjangka konservasi
Sarana dan
prasarana minim
dan SDM (10
orang)
6 6
Peralatan lebih canggih
dengan jumlah yang
sesuai
Pusat
Preservasi 2017
Hasil pekerjaan
belum maksimal
memenuhi standar
kualitas konservasi
SOP, instruksi kerja
dan laboratorium
kualitas
SDM dan formulir
kontrol kualitas 5 6
SOP, instruksi kerja dan
laboratorium kualitas
Pusat
Preservasi 2017
Lambatnya
perkembangan dan
pengetahuan SDM
dalam restorasi
terkini
Penelitian atau kajian
ilmiah berkala masuk
kedalam jurnal
Pengalaman dan
ketrampilan khusus
konservator dalam
bekerja
6 5
Kajian lebih bervariasi
sesuai kebutuhan
konservasi
Pusat
Preservasi 2017
Shortage dan harga
material restorasi
berfluktuatif
Dapat melakukan
produksi dalam
negeri
Supplier khusus
konservasi di luar
negeri
7 4
Penelitian hingga
Swasembada material
konservasi
Pusat
Preservasi 2017
Keterbatasan sarana
(peralatan
Percepatan output
dengan sarana
Terpenuhinya
target output tiap 6 1
Jumlah peralatan dan
pendukung pekerjaan
Pusat
Preservasi 2017
61
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO
PENGENDALIAN
PEMILIK
WAKTU
PELAKS
ANAAN YANG HARUS
ADA
YANG SUDAH ADA
CELAH YANG MASIH
DIBUTUHKAN URAIAN
E/
KE/
TE
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
pendukung) pendukungnya tahun dengan
peralatan seadanya
lebih banyak
Kerusakan pada
peralatan
Garansi dan
perawatan berkala
sarana kerja
Teknisi dari dalam
Perpusnas RI 5 1
Kontrak garansi dan
perawatan beserta
sanksinya
Pusat
Preservasi 2017
Efisiensi
pemakaian material
Strukturisasi dan
spesialisasi pekerja RAB dan SOP 2 6
Melakukan trial dan
pemisahan pekerjaan
terhadap SDMnya
Pusat
Preservasi 2017
Belum terdapat
AMDAL
pengolahan limbah
B3 konservasi
Waste water
treatment
Sistem
pembuangan
prasarana
sederhana
6 4
Rancangan dan
pembangunan waste
water treatment
Pusat
Preservasi 2017
4 Restorasi naskah
kuno Kualitas hasil
pekerjaan belum
sepenuhnya terukur
Peningkatan
kompetensi SDM
berkualitas
Kompetensi SDM
konservasi
bervariasi
4 4
Diklat restorasi naskah
kuno dari ahli atau
lembaga internasional
terpercaya
Pusat
Preservasi 2017
Belum terdapat
SOP terbarukan
sesuai standar
Verifikasi instruksi
kerja dan SOP dari
ahli
SOP dan instruksi
kerja dalam bentuk
pedoman teknis
2 4 Konsultasi ahli tentang
SOP dan instruksi kerja
Pusat
Preservasi 2017
62
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO
PENGENDALIAN
PEMILIK
WAKTU
PELAKS
ANAAN YANG HARUS
ADA
YANG SUDAH ADA
CELAH YANG MASIH
DIBUTUHKAN URAIAN
E/
KE/
TE
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
restorasi naskah
kuno
Kesulitan dalam
penentuan
keputusan cara
pekerjaan
Hasil penelitian dan
kajian restorasi lebih
bervariasi
SOP dan instruksi
kerja dalam bentuk
pedoman teknis
3 5
Peningkatan jumlah
kajian dan penelitian
terhadap berbagai cara
pekerjaan restorasi
Pusat
Preservasi 2017
5 Perawatan ruang
bahan
perpustakaan
Percepatan
kerusakan bahan
perpustakaan
Menjaga kondisi
lingkungan sesuai
standar peyimpanan
IFLA
Sarana berupa
dehumidifier, AC
dan lampu neon
2 5
Stabilitas pemakaian
AC, dehumidfier, sistem
pencahayaan dan udara
bersih
Pusat
Preservasi 2017
Penggunaan
material perawatan
masih sederhana
Variasi dan
pemanfaatan material
sesuai lingkungan
bahan perpustakaan
Silica gel dan
napthalene 2 3
Activated alumina,
lindane, perangkap
serangga dan herbal
pengusir serangga
Pusat
Preservasi 2017
Fluktuasi
lingkungan tidak
terkontrol
Sistem
pencatatan/pelaporan
lingkungan ruang
bahan perpustakaan
Sarana pencatatan
thermohygrograph
dan data logger
2 4
Kegiatan pencatatan dan
jumlah data logger lebih
banyak
Pusat
Preservasi 2017
63
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO
PENGENDALIAN
PEMILIK
WAKTU
PELAKS
ANAAN YANG HARUS
ADA
YANG SUDAH ADA
CELAH YANG MASIH
DIBUTUHKAN URAIAN
E/
KE/
TE
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
secara berkala
Menurunnya
tingkat kesehatan
pustakawan
Pemisahan kualitas
udara, temperatur,
cahaya dan
kelembapan antara
bahan perpustakaan
dan pustakawan
Ruang pustakawan
yang terpisah
dengan ruang
bahan perpustakaan
2 3
Sistem kualitas
lingkungan pustakawan
terpisah
Pusat
Preservasi 2017
6
Penjilidan buku,
majalah, surat
kabar dan
pembuatan
portapel
Hasil penjilidan
tidak seimbang
dengan jumlah
bahan perpustakaan
Maping dan
perencanaan
berjangka konservasi
Sarana dan
prasarana minim
dan SDM (12
orang)
2 2
Peralatan lebih canggih
dengan jumlah yang
sesuai
Pusat
Preservasi 2017
7
Penjilidan buku
langka dan
naskah kuno
Belum menjaga
originalitas jilidan
dan cover bahan
perpustakaan
Kualitas SDM
penjilidan sesuai
Kompetensi SDM
penjilidan
bervariasi
5 4
Diklat restorasi
penjilidan dari ahli atau
lembaga internasional
terpercaya
Pusat
Preservasi 2017
Belum terdapat
kebijakan
penjilidan sesuai
kondisi asli bahan
perpustakaan
Kebijakan restorasi
penjilidan dan
pelaksanaannya
SOP dan instruksi
kerja dalam bentuk
pedoman teknis
2 6
Pembaharuan SOP dan
kebijakan restorasi
penjilidan
Pusat
Preservasi 2017
8
Manajemen
Bencana
Terpadu
Kerusakan hingga
kehilangan bahan
perpustakaan
Pelaksanaan
manajemen bencana
terpadu di
Kegiatan seminar
tentang bencana
dalam perpustakaan
6 4
Perencanaan, pembuatan
dan pelaksanaan sistem
manajemen bencana
Pusat
Preservasi 2017
64
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO
PENGENDALIAN
PEMILIK
WAKTU
PELAKS
ANAAN YANG HARUS
ADA
YANG SUDAH ADA
CELAH YANG MASIH
DIBUTUHKAN URAIAN
E/
KE/
TE
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
perpustakaan terpadu
9 Pelaksanaan Pelestarian Nilai Informasi Bahan Perpustakaan
Hilangnya nilai
informasi alih
media bentuk
analog
-Tindakan restorasi
-SOP alih media
analog
-Sarana dan
prasarana
-Maintenance rutin
Indikator kontrol
kualitas
-SDM untuk quality
control
-Pembuatan sarana
penyimpanan
(portepel/boks)
-SOP alih media
-Sarana dan
prasarana
4 2 -Tindakan restorasi
-Implementasi SOP
-Sarana dan prasarana
alih media yang modern
-Maintenance rutin
-Indikator kontrol
kualitas
-SDM untuk quality
control
Pusat
Preservasi 2017
Hilangnya nilai
informasi alih
media bentuk
digital
-Tindakan restorasi
-SOP alih media
-Security dan
kebijakan hak akses
-Backup rutin dan
pengecekan
konsistensi data;
-Manajemen
infrastruktur dan
penyimpanan data;
-Antivirus
-Indikator kontrol
kualitas
-SDM untuk quality
-Pembuatan sarana
penyimpanan
(portepel/boks)
-SOP alih media
-Data server;
-Hardisk eksternal;
-Backup CD
-Antivirus
-Security
5 2 -Penambahankapasistas
penyimpanan data
server;
-Penambahan kapasitas
storage eksternal
-Cloud Storage
-Pengadaan DRC
(Disaster Recovery
Center)
-Maintenance
-Antivirus terupdate
-Kebijakan hak akses
-Indikator kontrol
kualitas
Pusat
Preservasi 2017
65
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO
PENGENDALIAN
PEMILIK
WAKTU
PELAKS
ANAAN YANG HARUS
ADA
YANG SUDAH ADA
CELAH YANG MASIH
DIBUTUHKAN URAIAN
E/
KE/
TE
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
control -SDM untuk quality
control
Menurunnya
kondisi kesehatan
pelaksana alih
media
-Alat pelindung
-Laboratorium
-APD;
-Penghisap debu
-Peralatan anti
radiasi
-Sarana elekronik
rendah radiasi
-Masker dan sarung
tangan
-Ruangan proses
-Kacamata blue
light
5 2 -APD
-Laboratorium
Mikrofilm
-Laboratorium Fotografi
-Laboratorium
Digitalisasi
-Penghisap debu
-Peralatan anti radiasi
-Sarana elekronik
rendah radiasi
Pusat
Preservasi 2017
10 Perawatan Bahan Perpustakaan
Kerusakan koleksi
hasil alihmedia
dalam bentuk
analog (mikrofilm,
negatif foto)
-Sarana
penyimpanan sesuai
standar
-Maintenance
-SDM khusus
perawatan mikrofilm
dan negatif foto
(Konservator)
-Cold storage
-SDM Pengalih
media dan
Pustakawan
-SOP
-Alat pengecek
residu (ad strip)
-Hak akses
5 5 -Penambahan Cold
storage
-Maintenance
-Penambahan SDM
Konservator
-Sosialisasi SOP;
-Pelatihan
Pusat
Preservasi 2017
66
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO
PENGENDALIAN
PEMILIK
WAKTU
PELAKS
ANAAN YANG HARUS
ADA
YANG SUDAH ADA
CELAH YANG MASIH
DIBUTUHKAN URAIAN
E/
KE/
TE
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9
-SOP quality control
-Sarana dan
prasarana
-SOP security
-Hak akses
-Infrastruktur
Kerusakan koleksi
hasil alihmedia
dalam bentuk
digital (file master)
-Work Instruction
(WI);
-SOP security
-Backup rutin
-Antivirus
-SI temu kembali
-Perawatan berkala
hardware
-Media backup
tambahan
-Backup rutin
-Maintenance
-SOP umum
-Infrastruktur
-Perawatan
insidential
-Hardisk eksternal
5 5 -Work Instruction (WI);
-SOP security
-Backup rutin
-Antivirus
-SI temu kembali
-Perawatan berkala
hardware
-Media backup
tambahan
-Backup rutin
-Maintenance
Pusat
Preservasi 2017
Formulir Identikasi Risiko
Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI
Visi : Terdepan dalam Diklat Kepustakawanan
Misi : melaksanakan kajian kebutuhanDiklat Fungsional Pustakawan
Tujuan : meningkatkan kualitas SDM bidang Kepustakawanan
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
PENYELENGGARAAN DIKLAT
KEPUSTAKAWANAN
a. Diklat Fungsional Pustakawan 1. Kuota peserta diklat CPTA 30 orang
tidak sebanding dengan jumlah calon
peserta diklat CPTA
Bidang
Penyelenggaraan diklat
dana penyelenggaraan
diklat CPTA hanya untuk
30 orang peserta
Bagian anggaran/
perencanaan
C kuantitas peserta
tidak mencapai
target
Calon pustakawan
2. tidak idealnya tempat pelaksanaan
diklat/tidak ada gedung diklat
Bidang
Penyelenggaraan diklat gedung diklat dibangun
untuk layanan
perpustakaan
Perpusnas C Penyelenggaraan
diklat tidak
optimal
Peserta Diklat
3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang tidak
mencukupi jumlah peserta
Bidang
Penyelenggaraan diklat
pegawai lebih banyak
lulusan Sarjana/S1
BPAD Provinsi, KPAD
kabupaten/Kota
C jumlah peserta
tidak memenuhi
kuota
Pusdiklat
4. pelaksanaan diklat di jakarta
menyebabkan tidak semua badan
perpustakaan provinsi mendapatkan
kuota peserta karena tidak adanya biaya
perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di
daerah kurang nya pengajar yang
berkompeten
Bidang
Penyelenggaraan diklat
tidak adanya biaya
perjalanan di daerah
BPAD Provinsi, KPAD
kabupaten/Kota
C Tidak meratanya
jumlah
pustakawan di
daerah
Badan Perpustakaan
Provinsi, KPAD
b. Diklat Teknis Kepustakawanan 1. tidak idealnya tempat pelaksanaan
diklat/tidak ada gedung diklat
Bidang
Penyelenggaraan diklat gedung diklat dibangun
untuk layanan
perpustakaan
Perpusnas C Penyelenggaraan
diklat tidak
optimal
Peserta Diklat
PNBP
2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak
memenuhi kuota peserta
Bidang
Penyelenggaraan diklat
tidak adanya biaya
mengikuti diklat di
jakarta
BPAD Provinsi, KPAD
kabupaten/Kota
C jumlah peserta
tidak memenuhi
kuota
Pusdiklat
No Kegiatan Risiko Penyebab DampakC/UC
67
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No Kegiatan Risiko Penyebab DampakC/UC
APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta
menyebabkan tidak semua badan
perpustakaan provinsi mendapatkan
kuota peserta karena tidak adanya biaya
perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di
daerah kurang nya pengajar yang
berkompeten
Bidang
Penyelenggaraan diklat
tidak adanya biaya
perjalanan di daerah
BPAD Provinsi, KPAD
kabupaten/Kota
C Tidak meratanya
jumlah
pustakawan di
daerah
Badan Perpustakaan
Provinsi, KPAD
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Diklat Kepustakawanan
1. tidak lengkapnya sarana dan
prasarana diklat
Bidang
Penyelenggaraan
Diklat
kurang lengkapnya
sarana dan prasarana,
yang ada kurang up
date
perencanaan dan
Keuangan
C Penyelenggaraan
diklat tidak
optimal
peserta dan pengajar
2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan
website
Bidang
Penyelenggaraan
Diklat
kurangnya kompetensi
SDM Bidang Tik
Pusdiklat C layanan Informasi
di website tidak
mutakhir
Masyarakat tidak
dapat mengakses
informasi tentang
Diklat
3. konten SIMDIKLAT belum lengkap,
informasi tidak menyeluruh
Bidang
Penyelenggaraan
Diklat
kurangnya kompetensi
SDM Bidang Tik
Pusdiklat C Informasi di
SIMDIKLAT tidak
mutakhir
Calon Peserta diklat
d. Kemitraan Diklat Kepustakawanan Mitra dalam penyelenggaraan diklat
belum mengetahui prosedur kemitraan
dalam penyelenggaraan diklat
Bidang
Penyelenggaraan
Diklat
kurang sosialisasi
kemitraan
penyelenggaraan diklat
Pusdiklat C mitra
penyelenggaraan
diklat sedikit
Lembaga diklat dan
Organisasi profesi
e. Peningkatan Mutu SDM Pusdiklat Penyelenggaraan diklat kurang optimal Bidang
Penyelenggaraan
Diklat
Kurangnya mutu SDM
pusdiklat
Pusdiklat C Penyelenggaraan
diklat tidak
optimal
peserta dan pengajar
2 PROGRAM DAN KURIKULUM
a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat tidak dibuat kurikulum dan bahan
ajarnya menyebabkan proses
pembelajaran tidak jelas tujuan
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
kurangnya perencanaan
dan koordinasi antara
unit teknis terkait
dengan Pusdiklat
Pusdiklat C
b. Revisi kurikulum dan bahan ajar diklat terlambat direvisi mengakibatkan bahan
ajar tidak sesuai dengn kebutuhan
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
ketersediaan anggaran/
penyusun/ penyunting
Bagian Perencanaan C materi yng
dajakan tidak
sesui dengan
kondisi yang ada
pengaara/
penyelenggara,
peserta Dklat
c. Pengelolaan Satuan Acara Pembelajaran
Diklat Kepustawakawan
tidak ada SAP, sulit mengukur
keberhasilan/ kesesuaian pembelajaran
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
SAP sering tidak dibuat
oleh pengajar
Pengajar C Tujuan
Pembelajaran
tidak tercapai
Peserta/
Penyelenggara
68
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No Kegiatan Risiko Penyebab DampakC/UC
d. Rakor Program diklat Kepustakawanan pelaksanaan di akhir tahun,
menyebabkan jarangnya peserta daerah
yang hadir
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
Pusdiklat C informasi
program
Kediklatan tidak
tersampaikan
secara merata ke
seluruh provinsi,
Kab/ Kota
Pustakawan/ Tenaga
Perpustakaan di
Daerah
e. Penyusunan bahan ajar On-line belum lengkapnya bahan ajar
pembelajaran on-line menyebabkan
penggunaan tidak efektif
Pusdiklat Tidak ada pedoman
penyusunan bahan ajar
online
Pusdiklat C Pembelajaran e-
Learning belum
Optimal
peserta, pengajar
f. Benchmarking Diklat Kepustakawanan pemilihan objek Benchmarking kurang
tepat
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
kurang nformasi ttg
objek Bech Markng
Pusdikat C tidak ada
peningkatan pola
penyelenggaraan
Diklat
penyelenggara
Diklat/ Peserta
g. Sosialisasi Kurikulum dan Bahan Ajar dan
Evaluasi Pelatihan
jumah pelaksanaan kegiatan kurang
memadai
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
ketersediaan anggaran Bagan Perencanaan C Akselerasi
penyebaran
informasi Dklat
Kepustakawanan
lambat
Perpustakaan Umum
Provinsi/ Kab./ Kota
Badan Diklat...
h. Penyusunan Kalender Program Diklat waktu pencetakan kalender terlambat
sehingga informasi program Diklat tidak
tersosialisasikan dengan cepat
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
koordinasi antar unit
terkait Pusdikla
Pusdiklat C Jadwal
penyelenggaraan
Diklat lambat
tersampaikan
Perpustakaan
Provinsi/ Kab./ Kota,
calon peserta Diklat
kepustakawanan
i. Penyusunan Majalah Pusdiklat kurangnya tulisan yang tersedia
menyebabkan majalah terlambat terbit
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
sulit menemukan
penulis di lingkungan
Perpusnas
C
Penyebaran
Informasi tentang
Kediklatan
Kepustakawanan
terbatas
Perpustakaan
Nasional
j. Penyusunan Grand Design Program Diklat kurangnya data dukung sehingga hasil
analisis tidak validdan tepat sasaran
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
tidak adanya sistem
basis data kediklatan
Pusdiklat C
Program Diklat
yang tidak sesuai
dengan kebuthan
Perpustakaan
Nasional
3 EVALUASI DIKLAT KEPUSTAKAWANAN
a. Evaluasi Diklat Teknis Kepustakawanan tidak ada sistem informasi manajemen
data, sulit menentukan keputusan
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
akurasi data kediklatan Pusdiklat c informasi
kediklatan tidak
akurat
penyelenggara diklat
b. Evaluasi Diklat Fungsional Pustakawan tidak ada sistem informasi manajemen
data, sulit menentukan keputusan
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
akurasi data diklat
fungsional
Pusdiklat c informasi
kediklatan tidak
akurat
penyelenggara diklat
69
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No Kegiatan Risiko Penyebab DampakC/UC
c. Evaluasi Pasca-diklat Kepustakawanan tidak dapat melaksanakan evaluasi pasca
diklat ke seluruh alumni diklat
kepustakawanan
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
peserta dari berbagai
daerah
pusdiklat, BPAD
Provinsi, Kab/kota
C tidak adanya
informasi
pendayagunaan
alumni diklat
peserta, pusdiklat
d. Kajian pengembangan Diklat
Kepustakawanan
Hasil kajian belum bisa di jadikan
landasan kebijakan
Bidang Program dan
Evaluasi Diklat
responden yang tidak
tepat sasaran ;
kuesioner tidak kembali
menyebabkan hasil
kajian tidak akurat
data nya tidak valid C Hasil kajian belum
bisa di jadikan
landasan
kebijakan
Perpusnas RI dan
masyarakat
70
Formulir Identikasi Risiko
Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI
Visi : Terdepan dalam Diklat Kepustakawanan
Misi : melaksanakan kajian kebutuhanDiklat Fungsional Pustakawan
Tujuan : meningkatkan kualitas SDM bidang Kepustakawanan
Skor skala Rata-Rata
A B C D E
1 2 3 5
a. Diklat Fungsional Pustakawan1. kuota peserta diklat CPTA 30 orang tidak
sebanding dengan jumlah calon peserta diklat
CPTA
3 4 2 3 4 3.2
- Diklat Calon Pustakawan
Tingkat Ahli
2. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak
ada gedung diklat
1 2 3 1 2 1.8
3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang tidak
mencukupi jumlah peserta
3 3 3 3 3 3
4. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan
tidak semua badan perpustakaan provinsi
mendapatkan kuota peserta karena tidak adanya
biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di
daerah kurang nya pengajar yang berkompeten
3 3 3 3 2 2.8
b. Diklat Teknis
Kepustakawanan
1. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak
ada gedung diklat
2 4 3 1 2 2.4
PNBP 2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak memenuhi
kuota peserta
3 4 3 3 4 3.4
Skala Kemungkinan Menurut Peserta
4
No Kegiatan Uraian Risiko
71
Skor skala Rata-Rata
A B C D E
1 2 3 5
Skala Kemungkinan Menurut Peserta
4
No Kegiatan Uraian Risiko
APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan
tidak semua badan perpustakaan provinsi
mendapatkan kuota peserta karena tidak adanya
biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di
daerah kurang nya pengajar yang berkompeten
3 3 3 3 3 3
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Diklat Kepustakawanan
1. tidak lengkapnya sarana dan prasarana diklat 3 4 3 3 3 3.2
2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan website 3 3 3 4 4 3.4
3. konten SIMDIKLAT belum lengkap, informasi
tidak menyeluruh
3 3 3 3 4 3.2
d. Kemitraan Diklat
Kepustakawanan
Mitra dalam penyelenggaraan diklat belum
mengetahui prosedur kemitraan dalam
penyelenggaraan diklat
3 3 3 4 3 3.2
e. Peningkatan Mutu SDM
Pusdiklat
Penyelenggaraan diklat kurang optimal 3 3 3 2 2 2.6
PROGRAM DAN KURIKULUM
a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat tidak dibuat kurikulum dan bahan ajarnya
menyebabkan proses pembelajaran tidak jelas
tujuan
2 1 3 2 1 1.8
b. Revisi kurikulum dan bahan ajar diklatterlambat direvisi mengakibatkan bahan ajar
tidak sesuai dengn kebutuhan
2 3 3 2 2 2.4
c. Pengelolaan Satuan Acara
Pembelajaran Diklat
Kepustawakawan
tidak ada SAP, sulit mengukur keberhasilan/
kesesuaian pembelajaran
3 3 3 3 4 3.2
d. Rakor Program diklat Kepustakawananpelaksanaan di akhir tahun, menyebabkan
jarangnya peserta daerah yang hadir
3 4 3 3 2 3
e. Penyusunan bahan ajar On-line belum lengkapnya bahan ajar pembelajaran on-
line menyebabkan penggunaan tidak efektif
3 3 3 3 4 3.2
72
Skor skala Rata-Rata
A B C D E
1 2 3 5
Skala Kemungkinan Menurut Peserta
4
No Kegiatan Uraian Risiko
f. Benchmarking Diklat
Kepustakawanan
pemilihan objek Benchmarking kurang tepat 3 3 3 4 4 3.4
g. Sosialisasi Kurikulum dan
Bahan Ajar dan Evaluasi
Pelatihan
jumah pelaksanaan kegiatan kurang memadai 3 4 3 3 4 3.4
h. Penyusunan Kalender
Program Diklat
waktu pencetakan kalender terlambat sehingga
informasi program Diklat tidak tersosialisasikan
dengan cepat
3 3 3 4 3 3.2
i. Penyusunan Majalah
Pusdiklat
kurangnya tulisan yang tersedia menyebabkan
majalah terlambat terbit
4 3 3 4 3 3.4
j. Penyusunan Grand Design
Program Diklat
kurangnya data dukung sehingga hasil analisis
tidak valid dan tepat sasaran
3 3 3 3 3 3
EVALUASI DIKLAT KEPUSTAKAWANAN
a. Evaluasi Diklat Teknis Kepustakawanantidak ada sistem informasi manajemen data, sulit
menentukan keputusan
3 4 3 2 2 2.8
b. Evaluasi Diklat Fungsional
Pustakawan
tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit
menentukan keputusan
3 3 3 2 3 2.8
c. Evaluasi Pasca-diklat
Kepustakawanan
tidak dapat melaksanakan evaluasi pasca diklat
ke seluruh alumni diklat kepustakawanan
3 4 3 4 3 3.4
d. Kajian pengembangan
Diklat Kepustakawanan
Hasil kajian belum bisa di jadikan landasan
kebijakan
3 3 3 4 4 3.4
73
Formulir Identikasi Risiko
Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI
Visi : Terdepan dalam Diklat Kepustakawanan
Misi : melaksanakan kajian kebutuhanDiklat Fungsional Pustakawan
Tujuan : meningkatkan kualitas SDM bidang Kepustakawanan
Skor skala Rata-Rata
A B C D E
1 2 3 5
a. Diklat Fungsional Pustakawan 1. kuota peserta diklat CPTA 30
orang tidak sebanding dengan
jumlah calon peserta diklat CPTA
2 1 1 1 1 1.2
- Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli
2. tidak idealnya tempat
pelaksanaan diklat/tidak ada gedung
diklat
2 2 2 2 2 2
3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang
tidak mencukupi jumlah peserta
2 2 1 2 2 1.8
4. pelaksanaan diklat di jakarta
menyebabkan tidak semua badan
perpustakaan provinsi mendapatkan
kuota peserta karena tidak adanya
biaya perjalanan ke Jakarta;
pelaksanaan di daerah kurang nya
pengajar yang berkompeten
2 1 1 2 2 1.6
b. Diklat Teknis Kepustakawanan
1. tidak idealnya tempat
pelaksanaan diklat/tidak ada gedung
diklat
2 1 2 2 1 1.6
PNBP
2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak
memenuhi kuota peserta
2 2 2 2 2 2
No Kegiatan Uraian Risiko Skala Dampak Menurut Peserta
4
74
Skor skala Rata-Rata
A B C D E
1 2 3 5
No Kegiatan Uraian Risiko Skala Dampak Menurut Peserta
4
APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta
menyebabkan tidak semua badan
perpustakaan provinsi mendapatkan
kuota peserta karena tidak adanya
biaya perjalanan ke Jakarta;
pelaksanaan di daerah kurang nya
pengajar yang berkompeten
2 1 1 2 1 1.4
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Diklat Kepustakawanan
1. tidak lengkapnya sarana dan
prasarana diklat
2 1 1 2 1 1.4
2. Tidak Mutakhir dalam
Pengelolaan website
2 2 1 1 2 1.6
3. konten SIMDIKLAT belum lengkap,
informasi tidak menyeluruh
2 2 1 1 1 1.4
d. Kemitraan Diklat Kepustakawanan Mitra dalam penyelenggaraan diklat
belum mengetahui prosedur
kemitraan dalam penyelenggaraan
diklat
2 1 1 1 1 1.2
e. Peningkatan Mutu SDM Pusdiklat
Penyelenggaraan diklat kurang
optimal
2 1 1 1 1 1.2
PROGRAM DAN KURIKULUM
a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat tidak dibuat kurikulum dan bahan
ajarnya menyebabkan proses
pembelajaran tidak jelas tujuan
2 1 1 2 1 1.4
b. Revisi kurikulum dan bahan ajar diklat terlambat direvisi mengakibatkan
bahan ajar tidak sesuai dengn
kebutuhan
2 2 1 1 2 1.6
c. Pengelolaan Satuan Acara Pembelajaran Diklat
Kepustawakawan
tidak ada SAP, sulit mengukur
keberhasilan/ kesesuaian
pembelajaran
2 3 2 1 3 2.2
75
Skor skala Rata-Rata
A B C D E
1 2 3 5
No Kegiatan Uraian Risiko Skala Dampak Menurut Peserta
4
d. Rakor Program diklat Kepustakawanan pelaksanaan di akhir tahun,
menyebabkan jarangnya peserta
daerah yang hadir
2 3 2 2 3 2.4
e. Penyusunan bahan ajar On-line belum lengkapnya bahan ajar
pembelajaran on-line menyebabkan
penggunaan tidak efektif
2 2 1 1 2 1.6
f. Benchmarking Diklat Kepustakawanan pemilihan objek Benchmarking
kurang tepat
2 2 2 2 2 2
g. Sosialisasi Kurikulum dan Bahan Ajar dan Evaluasi
Pelatihan
jumah pelaksanaan kegiatan kurang
memadai
2 2 2 2 1 1.8
h. Penyusunan Kalender Program Diklat waktu pencetakan kalender
terlambat sehingga informasi
program Diklat tidak
tersosialisasikan dengan cepat
2 2 2 1 1 1.6
i. Penyusunan Majalah Pusdiklat kurangnya tulisan yang tersedia
menyebabkan majalah terlambat
terbit
1 2 2 1 1 1.4
j. Penyusunan Grand Design Program Diklat kurangnya data dukung sehingga
hasil analisis tidak validdan tepat
sasaran
2 2 1 2 1 1.6
EVALUASI DIKLAT KEPUSTAKAWANAN
a. Evaluasi Diklat Teknis Kepustakawanan tidak ada sistem informasi
manajemen data, sulit menentukan
keputusan
2 2 1 1 1 1.4
b. Evaluasi Diklat Fungsional Pustakawan tidak ada sistem informasi
manajemen data, sulit menentukan
keputusan
2 2 1 1 1 1.4
76
Skor skala Rata-Rata
A B C D E
1 2 3 5
No Kegiatan Uraian Risiko Skala Dampak Menurut Peserta
4
c. Evaluasi Pasca-diklat Kepustakawanan tidak dapat melaksanakan evaluasi
pasca diklat ke seluruh alumni diklat
kepustakawanan
1 2 1 2 2 1.6
d. Kajian pengembangan Diklat Kepustakawanan Hasil kajian belum bisa di jadikan
landasan kebijakan
2 3 1 2 2 2
77
Formulir Analisis Risiko
Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI
Visi : Terdepan dalam Diklat Kepustakawanan
Misi : melaksanakan kajian kebutuhanDiklat Fungsional Pustakawan
Tujuan : meningkatkan kualitas SDM bidang Kepustakawanan
1 2 3 4 5 6
a. Diklat Fungsional
Pustakawan
1. kuota peserta diklat CPTA 30 orang tidak sebanding dengan jumlah
calon peserta diklat CPTA 3.2 1.2 3.84
- Diklat Calon Pustakawan
Tingkat Ahli
2. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak ada gedung diklat
1.8 2 3.6
3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang tidak mencukupi jumlah peserta 3 1.8 5.4
4. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan tidak semua badan
perpustakaan provinsi mendapatkan kuota peserta karena tidak
adanya biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di daerah kurang nya
pengajar yang berkompeten 2.8 1.6 4.48
b. Diklat Teknis
Kepustakawanan
1. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak ada gedung diklat
2.4 1.6 3.84
PNBP 2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak memenuhi kuota peserta 3.4 2 6.8
APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan tidak semua badan
perpustakaan provinsi mendapatkan kuota peserta karena tidak
adanya biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di daerah kurang nya
pengajar yang berkompeten 3 1.4 4.2
c. Pengembangan Sarana dan
Prasarana Diklat
Kepustakawanan
Skor Status
No Kegiatan Uraian Risiko Skor
Kemungkinan
Skor
Dampak
78
1 2 3 4 5 6
Skor Status
No Kegiatan Uraian Risiko Skor
Kemungkinan
Skor
Dampak
1. tidak lengkapnya sarana dan prasarana diklat 3.2 1.4 4.48
2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan website 3.4 1.6 5.44
3. konten SIMDIKLAT belum lengkap, informasi tidak menyeluruh
3.2 1.4 4.48
d. Kemitraan Diklat
Kepustakawanan
Mitra dalam penyelenggaraan diklat belum mengetahui prosedur
kemitraan dalam penyelenggaraan diklat 3.2 1.2 3.84
e. Peningkatan Mutu SDM
Pusdiklat
Penyelenggaraan diklat kurang optimal
2.6 1.2 3.12
PROGRAM DAN KURIKULUM
e. Penyusunan bahan ajar On-
line
belum lengkapnya bahan ajar pembelajaran on-line menyebabkan
penggunaan tidak efektif 3.2 1.6 5.12
f. Benchmarking Diklat
Kepustakawanan
pemilihan objek Benchmarking kurang tepat
3.4 2 6.8
g. Sosialisasi Kurikulum dan
Bahan Ajar dan Evaluasi
Pelatihan
jumah pelaksanaan kegiatan kurang memadai
3.4 1.8 6.12
h. Penyusunan Kalender
Program Diklat
waktu pencetakan kalender terlambat sehingga informasi program
Diklat tidak tersosialisasikan dengan cepat 3.2 1.6 5.12
i. Penyusunan Majalah
Pusdiklat
kurangnya tulisan yang tersedia menyebabkan majalah terlambat
terbit 3.4 1.4 4.76
j. Penyusunan Grand Design
Program Diklat
kurangnya data dukung sehingga hasil analisis tidak validdan tepat
sasaran 3 1.6 4.8
EVALUASI DIKLAT KEPUSTAKAWANAN
a. Evaluasi Diklat Teknis
Kepustakawanan
tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit menentukan
keputusan 2.8 1.4 3.92
b. Evaluasi Diklat Fungsional
Pustakawan
tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit menentukan
keputusan 2.8 1.4 3.92
c. Evaluasi Pasca-diklat
Kepustakawanan
tidak dapat melaksanakan evaluasi pasca diklat ke seluruh alumni
diklat kepustakawanan 3.4 1.6 5.44
79
1 2 3 4 5 6
Skor Status
No Kegiatan Uraian Risiko Skor
Kemungkinan
Skor
Dampak
d. Kajian pengembangan
Diklat Kepustakawanan
Hasil kajian belum bisa di jadikan landasan kebijakan
3.4 2 6.8
80
Formulir Risiko dan Pengendaliannya
Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI
Visi : Terdepan dalam Diklat Kepustakawanan
Misi : melaksanakan kajian kebutuhanDiklat Fungsional Pustakawan
Tujuan : meningkatkan kualitas SDM bidang Kepustakawanan
uraian E/KE/TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. kuota peserta diklat CPTA 30
orang tidak sebanding dengan
jumlah calon peserta diklat CPTA
Dengan menggunakan blended
learning, sehingga mengurangi waktu
belajar
Mengadakan diklat di pusat
dan di daerah
KE 3 Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
Gedung Pusdiklat Menyewa Hotel KE 3
data tenaga perpustakaan yang
berpendidikan D2 non perpustakaan/
pustakawan terampil yang akan
beralih kategori menjadi ahli
berkoordinasi dengan badan
perpustakaan provinsi,
perpustakaan
kabupaten/kota,
perpustakaan perguruan
tinggi
KE 3
kuantitas penyelenggaraan diklat
fungsional ditambah/ perbanyak
penyelenggaraan diklat fungsional di
daerah
kegiatan diklat CPTA
diadakan di pusat dan
daerah
KE 3
2. tidak idealnya tempat
pelaksanaan diklat/tidak ada
gedung diklat
Gedung Pusdiklat Menyewa Hotel KE 3 Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang
tidak mencukupi jumlah peserta
Diklat PNBP diadakan sesuai dengan
kebutuhan daerah
dijalankan jika memenuhi
kuota
KE 3 Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
yang sudah ada
Pengendalian
Celah
yang masih
dibutuhkan
No Risiko
Pemilik/penangg
ung jawab
Jadwal
Pelaksana
an Ket
yang harus ada
81
uraian E/KE/TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yang sudah ada
Pengendalian
Celah
yang masih
dibutuhkan
No Risiko
Pemilik/penangg
ung jawab
Jadwal
Pelaksana
an Ket
yang harus ada
4. pelaksanaan diklat di jakarta
menyebabkan tidak semua badan
perpustakaan provinsi
mendapatkan kuota peserta
karena tidak adanya biaya
perjalanan ke Jakarta;
pelaksanaan di daerah kurang
nya pengajar yang berkompeten
percepatan sosialisasi diklat di tahun
sebelumnya
kegiatan diklat diadakan di
pusat
KE 3 Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
1. tidak idealnya tempat
pelaksanaan diklat/tidak ada
gedung diklat
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
2. Diklat teknis anggaran PNBP
tidak memenuhi kuota peserta
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
3. pelaksanaan diklat di jakarta
menyebabkan tidak semua badan
perpustakaan provinsi
mendapatkan kuota peserta
karena tidak adanya biaya
perjalanan ke Jakarta;
pelaksanaan di daerah kurang
nya pengajar yang berkompeten
lengkapnya sarana dan prasarana
diklat
tidak lengkapnya sarana dan
prasarana diklat
KE 3 Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
Mutakhirnya dalam pengelolaan
website
pengelolaan website tidak
up to date
KE 3
SIMDIKLAT lengkap dan informasi
menyeleuruh
SIMDIKLAT belum lengkap TE 3
1. tidak lengkapnya sarana dan
prasarana diklat
mitra penyelenggaraan diklat
mengetahui prosedur kemitraan
dalam penyelenggaraan diklat
kepustakawanan
belum optimalnya sosialisasi
prosedur penyelenggaraan
diklat kepustakawanan
TE 3 Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
2. Tidak Mutakhir dalam
Pengelolaan website
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
82
uraian E/KE/TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yang sudah ada
Pengendalian
Celah
yang masih
dibutuhkan
No Risiko
Pemilik/penangg
ung jawab
Jadwal
Pelaksana
an Ket
yang harus ada
terlambat direvisi mengakibatkan
bahan ajar tidak sesuai dengn
kebutuhan
penyeleksian kurikulum yang sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
dipilih untuk dilakukan revisi
pengajar menyesuaikan
dengan kondisi terkini
E 1 seleksi kurikulum 5
tahun sekali
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
tidak ada SAP, sulit mengukur
keberhasilan/ kesesuaian
pembelajaran
peraturan resmi yg menyatakan
pembuatan SAP sebagai kewajiban
persiapan pembelajaran
himbauan pada saat rapat
pengajar
KE 2 ketentuan resmi
tertulis
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
pemilihan objek Benchmarking
kurang tepat
menentukan objek Bench Marking
yang kualitas penyelenggaraan
Kediklatanannya lebih baik
mengikuti kegiatan asosiasi TE 3 keikutsertaan di
kegiatan asosiasi
dengan memnfaatkan
tema untuk
peningkatan kualitas
Kediklatan
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
jumah pelaksanaan kegiatan
(sosialisasi kurikulum) kurang
memadai
penambanahan jumlah daerah yang
akan disosialisasi
dilaksanakan di 3 Daerah
Provinsi
KE 2 pelaksanaan sesuai
dengan kemampuan
anggaran
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
waktu pencetakan kalender
terlambat sehingga informasi
program Diklat tidak
tersosialisasikan dengan cepat
memajukan jadwal pencetakan menunggu lengkap data dari
unit lain
TE 2 penerbitan majalah
harus tetap
dilaksanakan meski
terlambat
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
kurangnya tulisan yang tersedia
menyebabkan majalah terlambat
terbit
memperbanyak permohonan
penuisan, hasilnya untuk dijadikan
bank tulisan/ artikel
menagih kepada penulis dg
batas waktu
TE 4 menerima tulisan
yang ada dan
memasukan ke dalam
majalah
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
pelaksanaan (Rakor) di akhir
tahun, menyebabkan jarangnya
peserta daerah yang hadir
Anggaran perjalanan Dinas peserta
Rakor dari Daerah dianggarkan di
pusat
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
hanya 1 kurikulum diklat TE 4 digitalisasi semua
jenis kurikulum dan
bahan ajar
Anggaran perjalanan dinas di
Daerah
KE 4 penganggaran
perjalanan dinas di
Daerah
belum lengkapnya bahan ajar
pembelajaran on-line
menyebabkan penggunaan tidak
semua jenis kurikulum dan bahan
ajar diklat harus lengkap ada
83
uraian E/KE/TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yang sudah ada
Pengendalian
Celah
yang masih
dibutuhkan
No Risiko
Pemilik/penangg
ung jawab
Jadwal
Pelaksana
an Ket
yang harus ada
kurangnya data dukung sehingga
hasil analisis tidak valid dan tepat
sasaran
membuat sistem basis data
kediklatan beserta isinya yang
komprehensif
analisis dengan data
seadanya
KE 1 memperkuat data
secara manual
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
tidak ada sistem informasi
manajemen data, sulit
menentukan keputusan
membuat sistem basis data
kediklatan beserta isinya yang
komprehensif
menggunakan data yang ada TE 4 memperkuat data
secara manual
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
tidak ada sistem informasi
manajemen data, sulit
menentukan keputusan
membuat sistem basis data
kediklatan beserta isinya yang
komprehensif
menggunakan data yang ada KE 4 memperkuat data
secara manual
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
tidak dapat melaksanakan
evaluasi pasca diklat ke seluruh
alumni diklat kepustakawanan
sistem online yang memungkinkan
data evaluasi pasca diklat dapat
diperoleh menyeluruh
data seadanya dari kegiatan TE 2 tetap ditayangkan
website nya
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
Hasil kajian belum bisa di jadikan
landasan kebijakan
dalam prosesnya kekurangan data
dukung
data yang ada TE 2 data yang ada
digunakan semaksimal
mungkin
Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
84
Formulir Identifikasi Risiko
Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca
Tugas :
Fungsi : 1.Pelaksanaan pengembangan semua jenis perpustakaan;
2.Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;
3.Penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan;
4.Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait;
5.Pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).
Tujuan :
URAIAN PEMILIK URAIAN SUMBER URAIAN PIHAK YANG TERKENA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bantuan buku siap
layan dan rak buku
untuk dihibahkan ke
perpustakaan
pondok pesantren
dan lembaga
keagamaan lainnya
a.Bantuan buku siap
layan dan rak buku
untuk perpustakaan
pondok pesantren
dan lembaga
keagamaan lainnya
kurang sesuai
dengan kebutuhan;
Kepala Bidang
Pengembangan
PSPT
a.Kurangnya
survei secara
menyeluruh ke
perpustakaan
pondok pesantren
dan lembaga
keagamaan
lainnya ;
Bidang
Pengembangan
PSPT
C a.Bantuan buku siap
layan dan rak buku
untuk perpustakaan
pondok pesantren dan
lembaga keagamaan
lainnya kurang
didayagunakan oleh
masyarakat;
Perpusnas dan masyarakat
a.Belum adanya
pengelompokan
jenis Ponpes
b.Belum adanya
pembeda bantuan
buku untuk jenis
Ponpes
c.Target jumlah
bantuan buku siap layan
dan rak buku untuk
perpustakaan pondok
pesantren dan lembaga
keagamaan lainnya
tidak tercapaii
d.Target Renstra tidak
tercapai
a.Belum adanya
maintenace dan
biaya operasional
a.Terhambatnya
pendataan
perpustakaan secara
nasional
melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi
terkait
NO KEGIATAN RISIKO PENYEBAB
C/UC DAMPAK
b. Koleksi
perpustakaan pondok
pesantren dan
lembagaan agama
alainnya kurang
dimanfaatkan oleh
pemustaka;
b.Pendayagunaan
koleksi perpustakaan
pondok pesantren dan
kelembagaan agama
lainnya kurang optimal;
2 Pangkalan data
nomor pokok
perpustakaan (NPP)
a. Sistem
Aplikasinya yang
kurang maksimal
Bidang
Pengembangan
Perpustakaan
Sekolah dan
Perguruan Tinggi
BPAD Propinsi,
Bidang PSPT dan
P3MB,
C Umum, User dan
Perpusnas
c. Rak buku
perpustakaan pondok
pesantren dan
kelembagaan agama
lainnya kurang sesuai
dengan kebutuhan.
86
URAIAN PEMILIK URAIAN SUMBER URAIAN PIHAK YANG TERKENA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO KEGIATAN RISIKO PENYEBAB
C/UC DAMPAK
b.Belum ada nya
pengembangan
sistem aplikasi
yang maksimal
b.Sulit dan lambatnya
untuk penelusuran
informasi
a. Kurangnya
sumberdaya
manusianya
dalam bidang IT
a.Data perpustakaan
secara online dan
pemasukan data
terhenti.
b. Server yang
ada di pusat
belum maksimal
b. Terhambatnya dalam
penelusuran data
c. Sering
rusaknya
perangkat keras
dan lunak
Pangkalan data
baik daerah dan
maupun pusat.
a.Sebagian input
data awal tidak
sesuai dengan
kondisi lapangan
b.Pengisian data
perpustakaan
yang kurang
lengkap.
d. Target jumlah data
perpustakaan yang
ada dalam pangkalan
data nasional kurang
maksimal.
a. Kurangnya
promosi dan
sosialisasi.
BPAD Propinsi dan
Bidang PSPT
b.Ketidaktahuan
teknis pengelola
perpustakaan
untuk tergabung
dalam pangkalan
data
perpustakaan.
P3MB,
3 Pemetaan berbasis
wilayah
a. Data informasi
perpustaaan tidak
valid
Eselon II Pengisian dari daerah
tidak benar
Internal u Tidak bias digunakan Masyarakaat
2 Pangkalan data
nomor pokok
perpustakaan (NPP)
a. Sistem
Aplikasinya yang
kurang maksimal
Bidang
Pengembangan
Perpustakaan
Sekolah dan
Perguruan Tinggi
BPAD Propinsi,
Bidang PSPT dan
P3MB,
C Umum, User dan
Perpusnas
b. Data
perpustakaan online
dan pemutakhiran
data tidak maksimal
Bidang
Pengembangan
Perpustakaan
Sekolah dan
Perguruan Tinggi
BPAD Propinsi,
Bidang PSPT dan
P3MB,
U Umum, User dan
Perpusnas
c. Ketersediaan dan
validitas data belum
berjalan dan tidak
maksimal;
Bidang
Pengembangan
Perpustakaan
Sekolah dan
Perguruan Tinggi
BPAD Propinsi dan
Bidang PSPT
C Sarana temu kembali
informasi data
perpustakaan kurang akurat
Umum, User dan
Perpusnas
Bidang
Pengembangan
Perpustakaan
Sekolah dan
Perguruan Tinggi
U Fungsi pendataan
Perpustakaan belum
tercapai tidan sesuai
amanat UU No.43 tahun
2007
Umum, User dan
Perpusnas
87
URAIAN PEMILIK URAIAN SUMBER URAIAN PIHAK YANG TERKENA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO KEGIATAN RISIKO PENYEBAB
C/UC DAMPAK
Aplikasi tidak optimal Kepala UC Tidak tersampaikannya
sosialisasi dengan baik
Kompilasi tuidak
menyeluruh
eksternal U Resiko yang dibimtek tidak
ditempatkan sesuai dengan
tupoksi
Kepala bagian PUPK 1. Data tidak valid Pelaksana U a.Kerugian Negara dari
aspek anggaran
Masyarakat
Pusat P3B 2. Tidak mengikuti Toko UC b. Masyarakat semakin Pengusaha terbitan
Deputi SDP prosedur Buku /penerbit U rendah minat
bacanya
3. Kebijakan Bantuan Penentu c. minat baca
masyarakat
Kebijakan tidak naik
4. Tidak tepat UC d. ndeks literasi masyarakat
tidak naik
Kaperpusnas Sasaran UC e. Disparistas layanan
5. Tidak sesuai semakin lebara antara
dengan muatan wilayah
lokal
5 Safari Road Show
Pembudayaan
Kegemaran
Membaca Di
Masyarakat
Kesibukan dari Anggota
DPR Komisi X
Deputi II Jadwal Anggota DPR
Komisi X belum pasti
Internal C 1. Masyarakat
Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan yang pendek
Deputi II Pelaksanaan
dilakukan di
pertengahan tahun &
menunggu kesiapan
daerah
Internal C 2. Masyarakat
6 Duta Baca
IndonesiaMensinkronisasikan
jadwal Najwa Shihab
dengan jadwal kegiatan
DBI
Padatnya jadwal
Najwa Shihab sebagai
presenter
InternalC 1. Masyarakat
b. Aplikasi kurang
optimal
4 Buku Bantuan
Hibah lapas/rutan
1. Rendahnya
indeks minat baca
negara
Pelaksanaan road show
bekerja sama dengan komisi
X DPR RI sehingga pada
saat penentuan lokasi
kegiatan panitia pusat dan
daerah harus menunggu
kesiapan jadwal anggota
komisi X DPR RI, yang
mengakibatkan mundurnya
waktu kegiatan yang sudah
ditetapkan sebelumnya.
88
URAIAN PEMILIK URAIAN SUMBER URAIAN PIHAK YANG TERKENA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO KEGIATAN RISIKO PENYEBAB
C/UC DAMPAK
Publikasi Najwa Shihab
sebagai DBI sangat sulit
Najwa Shihab sebagai
ikon presenter salah
satu media elektronik
sudah melekat
internal C 2. Masyarakat
89
Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca
Tugas :
Fungsi : 1.Pelaksanaan pengembangan semua jenis perpustakaan;
2.Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;
3.Penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan;
4.Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait;
5.Pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).
Tujuan :
SKOR
SKALA
A B C D E F
1 2 3 5
a.Bantuan buku siap layan dan rak buku untuk
dihibahkan ke perpustakaan pondok pesantren dan
lembaga keagamaan lainnyakurang sesuai dengan
kebutuhan;
3 3 3 3 3 2 2.83
b.Koleksi perpustakaan pondok pesantren dan
lembaga agama lainnya kurang dimanfaatkan oleh
pemustaka;
3 3 3 3 2 2 2.66
c.Rak buku perpustakaan pondok pesantren dan
lembaga keagamaan lainnya kurang sesuai dengan
kebutuhan.
4 4 3 3 3 2 3.16
2. Pangkatalan Data Nomor
Pokok Perpustakaan (NPP)
1.Sistem Aplikasinya yang kurang maksimal 4 4 4 3 3 3 3.5
2. Sistem data perpustakaan online dan pemutakhiran
data tidak maksimal
4 4 4 3 3 2 3.33
3. Ketersediaan dan validitas data belum berjalan dan
tidak maksimal;
4 4 3 3 2 2 3
4. Jumlah target data perpustakaan yang ada dalam
pangkalan data nasional kurang maksimal.
4 4 4 3 3 2 3.33
a.Data Informasi perpustakaan tidak valid 4 3 2 2 2 2.4 2.6
b.Aplikasi kurang optimal 2 2 3 3 2 3 2.4
4 Bantuan Buku hibah lapas 1.Rendahnya indeks minat baca 3 2 2 2 2 2.2 2.2
3 Pemetaan berbasis wilayah
4
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKALA KEMUNGKINAN MENURUT PESERTA
1 Bantuan buku siap layan
dan rak buku untuk
dihibahkan ke perpustakaan
pondok pesantren dan
lembaga keagamaan lainnya
5 Safari Road Show
Pembudayaan Kegemaran
Membaca Di Masyarakat
Kesibukan dari Anggota DPR Komisi X 2 1 1
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang pendek 2 2 2 2 2
32.1
melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan
minat baca dengan instansi terkait
2 1
2
1.5
90
SKOR
SKALA
A B C D E F
1 2 3 54
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKALA KEMUNGKINAN MENURUT PESERTA
6 Duta Baca Indonesia Mensinkronisasikan jadwal Najwa Shihab dengan jadwal
kegiatan DBI2 2 1 2 1
31.8
Publikasi Najwa Shihab sebagai DBI sangat sulit 2 2 2 2 2 3 2.1
91
Formulir Analisis Risiko
Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca
Tugas :
Fungsi : 1.Pelaksanaan pengembangan semua jenis perpustakaan;
2.Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;
3.Penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan;
4.Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait;
5.Pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).
Tujuan :
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKOR
KEMUNGKINAN
SKOR
DAMPAK
SKOR
STATUS
1 2 3 4 5 6
a.Bantuan buku siap layan dan rak buku untuk
dihibahkan ke perpustakaan pondok pesantren dan
lembaga keagamaan lainnyakurang sesuai dengan
kebutuhan;
2.5 2.83 7.07
b.Koleksi perpustakaan pondok pesantren dan lembaga
agama lainnya kurang dimanfaatkan oleh pemustaka;
2.16 2.66 5.74
c.Rak buku perpustakaan pondok pesantren dan
lembaga keagamaan lainnya kurang sesuai dengan
kebutuhan.
2.66 3.16 8.4
2. Pangkalan Data Nomor Pokok
Perpustakaan (NPP)
1.Sistem Aplikasinya yang kurang maksimal 2.50 3.5 8.75
2. Sistem data perpustakaan online dan pemutakhiran
data tidak maksimal
2.50 3.33 8.32
3. Ketersediaan dan validitas data belum berjalan dan
tidak maksimal;
2.33 3 6.99
4. Target jumlah data perpustakaan yang ada dalam
pangkalan data nasional kurang maksimal.
2.50 3.33 8.32
1. Data Informasi perpustakaan tidak valid 2.40 2.60 6.24
2. Aplikasi kurang optimal 3.00 2.40 7.20
4 Bantuan Buku hibah lapas 3. Rendahnya indeks minat baca 2.20 2.20 4.84
3 Pemetaan berbasis wilayah
melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi
pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait
1 Bantuan buku siap layan dan rak
buku untuk dihibahkan ke
perpustakaan pondok pesantren dan
lembaga keagamaan lainnya
92
NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKOR
KEMUNGKINAN
SKOR
DAMPAK
SKOR
STATUS
1 2 3 4 5 6
5 Safari Road Show Pembudayaan
Kegemaran Membaca Di Masyarakat
Kesibukan dari Anggota DPR Komisi X 1.8
1.5
2.7
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang pendek 1.2 2.1 2.52
6 Duta Baca Indonesia Mensinkronisasikan jadwal Najwa Shihab dengan jadwal
kegiatan DBI1.6 1.8
2.88
Publikasi Najwa Shihab sebagai DBI sangat sulit 1.3 2.1 2.73
93
FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYA
Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca
Tugas :
Fungsi : 1.Pelaksanaan pengembangan semua jenis perpustakaan;
2.Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;
3.Penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan;
4.Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait;
5.Pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).
Tujuan :
URAIAN E/ KE/ TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a.Bantuan buku siap layan
dan rak buku untuk
dihibahkan ke
perpustakaan pondok
pesantren dan lembaga
keagamaan lainnyakurang
sesuai dengan kebutuhan;
a.Dilakukan survei
menyeluruh ke semua
perpustakaan pondok
pesantren yang menjadi
target;
a.Survei dilakukan
hanya beberapa
tempat setelah
mendapat
tambahan APBNP ;
4 2 a.Jumlah survei
ditingkatkan;
b.Koleksi perpustakaan
pondok pesantren dan
lembaga agama lainnya
kurang dimanfaatkan oleh
pemustaka;
b.Pengadaan bahan
perpustakaan sesuai
dengan masing-masing
kebutuhan pondok
pesantrn dan lembaga
keagamaan lainnya;
b.Penghematan
biaya;
4 2 b.Jumlah anggaran
ditingkatkan;
c.Rak buku perpustakaan
pondok pesantren dan
lembaga keagamaan
lainnya kurang sesuai
dengan kebutuhan.
c.Pengalokasiann
Anggaran untuk survei
c.Alat seleksi; 4 2 c.Jumlah alat
seleksi ditingkatkan;
d.Pengadaan
bahan
perpustakaan
melalui lelang.
4 2 d.Kajian kebutuhan
perpustakaan
pondok pesantren
dan lembaga
keagamaan lainnya;
a.Penyempurnaan dan
pengembangan sistem
aplikasi
a.Penyempurnaan
dan pengembangan
sistem aplikasi
b.Penyediaan data
cadangan (backup)
b.Penyediaan data
cadangan (backup)
2017
KET. YANG HARUS ADA
YANG SUDAH ADA CELAH
YANG MASIH
DIBUTUHKAN
PENGENDALIAN PEMILIK/
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL
PELAKSANAAN
1. Bidang
Pengembangan
PSPT
2017
NO
melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi
terkait
2. Sistem Aplikasinya yang
kurang maksimal
Database 4 2 PSPT
RISIKO
94
URAIAN E/ KE/ TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KET. YANG HARUS ADA
YANG SUDAH ADA CELAH
YANG MASIH
DIBUTUHKAN
PENGENDALIAN PEMILIK/
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL
PELAKSANAAN NO RISIKO
1.Data informasi
perpustakaan tidak valid
Form penilaian data Konfirmasi KE Masih ada
daerah tidak
memahami
pemetaan
Form penilaian Eselon II 2017
2. Aplikasi kurang optimal Kendali mutu diklat KE Bervariasinya
kemampuan
admin
Eselon II 2017
Peningkatan kapasitas
aplikasi
Bimtek Pelatihan
4 3. Rendahnya indeks minat
baca
Peningkatan bantuan Keberlanjutan bantuan Kurang
Efektif
Masih banyak
Lapas tidak
memiliki
perpustakaan
Kesepakatan kerjasama
antara Perpusnas dan
Kemenhumhan
eselon II 2017
5. Jadwal Pelaksanaan sering
berubah
rencana kerja Konfirmasi Kurang
Efektif
Masih ada
anggota DPR
komisi X yang
belum
mensuport
kegiatan safari
road show
Form evaluasi Esselon II 2017
6 Anggaran belum memadai program kerja Kurang
Efektif
Bervarisasinya
kemampuan
admin
pelatihan Esselon II 2017
3.
95
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tidak dapat menyusun
Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
Penyusunan Materi Uji
Kompetensi proses
Sertifikasi Pustakawan
terhambat
2 Tidak tersusunnya jenjang
kualifikasi dan jabatan di
bidang perpustakaan yang
sesuai ASEAN Qualification
Reference Framework
belum dapat melakukan
Mutual Recognition
Arangemen
Mewujudkan tenaga perpustakaan profesional yang sesuai standar.
PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN
Tujuan:
Visi:
Misi:
1. Melakukan pengembangan profesi tenaga perpustakaan
2. Mewujudkan sistem informasi tenaga perpustakaan yang komprehensif dan mutakhir
3. Mengembangkan standar kompetensi tenaga perpustakaan
a. Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan
Unit Kompetensi pada
Rancangan SKKNI belum
final dan selesai dirumuskan
Kepala Bidang
Pengkajian dan
Pengembangan
Pustakawan
Penyusunan Standar
Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia
(SKKNI) Bidang
Perpustakaan
Tim perumus belum
menemukan kesepakatan
dalam perumusan Unit-unit
Kompetensi
Kepala Bidang
Pengkajian dan
Pengembangan
Pustakawan
1
Risiko Penyebab
Tim perumus belum
menemukan kesepakatan
dalam penentuan jenjang
jabatan beserta unit
kompetensinya.
Pustakawan, Perpustakaan
Nasional, Penyelenggara
pendidikan dan pelatihan
kepustakawanan dan
penyelenggara pendidikan tinggi
ilmu perpustakaan
Pustakawan, Perpustakaan
Nasional, Penyelenggara
pendidikan dan pelatihan
kepustakawanan dan
penyelenggara pendidikan tinggi
ilmu perpustakaan serta Lembaga
Sertifikasi Profesi Pustakawan
No Kegiatan
Bidang Pengkajian
dan
Pengembangan
Pustakawan
C
Penyusunan Kerangka
Kualifikasi Nasional
Indonesia Bidang
Perpustakaan
C/UC
C
Dampak
Bidang Pengkajian
dan
Pengembangan
Pustakawan
FORMULIR PERHITUNGAN RATA-RATA SKALA KEMUNGKINAN
4. Mengembangkan sistem karir tenaga perpustakaan yang berbasis profesionalisme dan tersertifikasi
5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan jabtan fungsional pustakawan dan sertifikasi
96
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Risiko PenyebabNo Kegiatan C/UC
Dampak
Belum dapat menjadi
acuan bagi kurikulum
Pendidikan Tinggi Ilmu
Perpustakaan sesuai
dengan Standar Nasional
Perndidikan Tinggi
Kajian tidak dapat selesai
dapat tepat waktu
kurang fokusnya tim
pengkaji.
Waktu kajian tidak sesuai
dengan ruang lingkup
kajian yang diharapkan.
Kajian tidak dapat
dilakukan secara
menyeluruh di seluruh
populasiKuantitas data yang
terkumpul tidak sesuai
target.
Kuesioner pendataan
tenaga perpustakaan tidak
seluruhnya kembali.
Data Tenaga
Perpustakaan dianggap
belum reliable
Para pemangku
kepentingan kurang
menaruh perhatian
terhadap up dating dan
validitas data Pejabat
Fungsional Pustakawan.
Pengambilan data tidak
dapat dilakukan secara
menyeluruh
Kepala Bidang
Pengkajian dan
Pengembangan
Pustakawan
Perpustakaan Nasional, Peneliti,
Pemerintah Daerah dan BKN
Kepala Bidang
Pengkajian dan
Pengembangan
Pustakawan
Tim perumus belum
menemukan kesepakatan
dalam penentuan jenjang
jabatan beserta unit
kompetensinya.
Tidak terwujud peta
tenaga perpustakaan di
Indonesia.
Pemetaan Tenaga
Perpustakaan
Pustakawan, Perpustakaan
Nasional, Penyelenggara
pendidikan dan pelatihan
kepustakawanan dan
penyelenggara pendidikan tinggi
ilmu perpustakaan
Pengkajian
Kepustakawanan
Hasil kajian belum
sempurna untuk
dijadikan landasan
kebijakan
4
Bidang Pengkajian
dan
Pengembangan
Pustakawan
Penyusunan Kerangka
Kualifikasi Nasional
Indonesia Bidang
Perpustakaan
C
Kepala Bidang
Pengkajian dan
Pengembangan
Pustakawan.
Bidang Pengkajian
dan
Pengembangan
Pustakawan
C
Pengambilan kebijakan
tidak optimal
Perpustakaan NasionalBidang Pengkajian
dan
Pengembangan
Pustakawan
C
Tidak dapat membuat
kajian yang dapat
menjadi landasan
kebijakan
3
97
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Risiko PenyebabNo Kegiatan C/UC
Dampak
Mayoritas masyarakat
belum mengetahui
profesi pustakawan.
Sosialisasi yang dilakukan
tidak intensif.
Peran Pustakawan
sebagai agen perubah
dalam masyarakat tidak
dirasakan manfaatnya.
Tidak sinergis dengan
sosialisasi perpustakaan
dan minat baca.
Jumlah Pejabat
Fungsional Pustakawan
akan menurun (tidak
berkembang)
Anggaran tidak mencukupi
untuk melakukan sosialisasi
Jabatan Fungsional
Pustakawan ke seluruh
provinsi di Indonesia.
Masyarakat Indonesia
tidak mendapatkan hak
memperoleh layanan
perpustakaan yang
profesional dan prima.
BKD belum memahami
tentang jabatan fungsional
Pustakawan sehingga
formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan belum menjadi
prioritas banyak
Pemerintah Daerah di
Indonesia.
Kebutuhan masyarakat
luas akan keahlian
Pustakawan (terutama di
provinsi dan
kabupaten/kota) di
bidang perpustakaan dan
literasi informasi untuk
meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
tidak terpenuhi.
1. Keterbatasan anggaran
menyebabkan tidak semua
pedoman terlaksana.
UC Pustakawan, Tim Penilai JFP,
Perpustakaan Nasional.
BKD, Kepala Perpustakaan seluruh
jenis perpustakaan, Pejabat
Fungsional Pustakawan, dan
masyarakat.
Dalam lima tahun
terakhir (2012-2016)
trend jumlah Pejabat
Fungsional Pustakawan
menurun
5 Pemasyarakatan
Jabatan Fungsional
Pustakawan
Kepala Bidang
Pengkajian dan
Pengembangan
Pustakawan
Bidang Pengkajian
dan
Pengembangan
Pustakawan
C
Bidang Akreditasi
Pustakawan
6 Penyusunan
Pedoman Jabatan
Fungsional
Pustakawan.
Target peyusunan 5
pedoman Jabatan
Fungsional Pustakawan
tidak tercapai
Kepala Bidang
Akreditasi
Pustakawan
1. Pejabat Fungsional
Pustakawan tidak
mengetahui dan
memahami tentang butir-
butir kegiatan Pejabat
Fungsional Pustakawan
sehingga kesulitan dalam
pengajuan Dupak.
2. Tim Penilai JFP di
seluruh Indonesia tidak
memiliki pedoman untuk
menilai kinerja Pejabat
Fungsional Pustakawan.
98
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Risiko PenyebabNo Kegiatan C/UC
Dampak
2. Kompetensi SDM dalam
penyusunan pedoman
terbatas.
C Pustakawan, Tim Penilai JFP,
Perpustakaan Nasional.
3. Keterbatasan waktu para
pakar (praktisi) dalam
membahas dan menyusun
pedoman.
UC Pustakawan, Tim Penilai JFP,
Perpustakaan Nasional.
1. Pelaksanaan sertifikasi
profesi Pustakawan tidak
menjangkau seluruh
provinsi di Indonesia.
Kepala Bidang
Akreditasi
Pustakawan
Keterbatasan anggaran
untuk fasilitasi pelaksanaan
sertifikasi kompetensi
Pustakawan di seluruh
Indonesia.
Bidang Akreditasi
Pustakawan dan
LSP Pustakawan
C Pelaksanaan sertifikasi
pada periode selanjutnya
tidak dapat dipastikan.
Pejabat Fungsional Pustakawan,
LSP Pustakawan.
2. Permintaan sertifikasi
kompetensi Pustakawan
melebihi kemampuan.
Kebutuhan Pustakawan
untuk mendapatkan
sertifikat kompetensi tinggi.
1. Lembaga Sertifikasi
Profesi Pustakawan belum
memiliki LSP cabang dan
TUK tetap.
2. Tempat uji kompetensi
tidak memenuhi syarat.
4. Jumlah modul materi
uji sertifikasi kompetensi
Pustakawan terbatas.
Keterbatasan SDM untuk
mengembangan MUK.
5. Kerahasiaan materi uji
kompetensi sertifikasi
kompetensi kurang
terjaga.
LSP Pustakawan belum
memiliki sekretariat
permanen.
Hasil sertifikasi
kompetensi tidak terjaga
kerahasiaannya.
LSP Pustakawan.
7 Fasilitasi
Pelaksanaan
Sertifikasi
Kompetensi Profesi
Pustakawan
3. Kesinambungan
pelaksanaan sertifikasi di
seluruh Indonesia tidak
dapat dipastikan.
Bidang Akreditasi
Pustakawan
6 Penyusunan
Pedoman Jabatan
Fungsional
Pustakawan.
Target peyusunan 5
pedoman Jabatan
Fungsional Pustakawan
tidak tercapai
Kepala Bidang
Akreditasi
Pustakawan
1. Pejabat Fungsional
Pustakawan tidak
mengetahui dan
memahami tentang butir-
butir kegiatan Pejabat
Fungsional Pustakawan
sehingga kesulitan dalam
pengajuan Dupak.
2. Tim Penilai JFP di
seluruh Indonesia tidak
memiliki pedoman untuk
menilai kinerja Pejabat
Fungsional Pustakawan.
99
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Risiko PenyebabNo Kegiatan C/UC
Dampak
6. Informasi publik
tentang sertifikasi
kompetensi Pustakawan
belum tersebar secara
masif.
Pusat
Pengembangan
Pustakawan
Pangkalan data sertifikasi
kompetensi Pustakawan
tidak terwujud.
Pusat
Pengembangan
Pustakawan
C Pihak-pihak yang
berkepentingan untuk
mendapatkan informasi
publik tidak terpenuhi.
Pustakawan, Perpustakaan
Nasional, BPAD provinsi dan
kabupaten/kota.
7. Percepatan
pembentukan LSP
Cabang tidak terlaksana
Kepala Bidang
Akreditasi
Pustakawan
1. Belum tersedia anggaran.
2. Personel LSP Cabang
belum ada
Bidang Akreditasi
Pustakawan dan
LSP Pustakawan
C Pelaksanaan sertifikasi
terbatas
Pustakawan
8. RCC dan upgrading
asesor kompetensi.
Kepala Bidang
Akreditasi
Pustakawan
1. Keterbatasan anggaran.
2. Ketiadaan nara sumber
dari BNSP.
LSP Pustakawan
BNSP.
C Pelaksanaan sertifikasi
kompetensi Pustakawan
terhambat karena asesor
kompetensi belum di-
RCC.
Pustakawan, LSP Pustakawan.
1. Pelaksanaan uji
kompetensi Pustakawan
tidak terlaksana.
Anggaran tidak mencukupi
untuk melaksanakan uji
kompetensi Pustakawan di
seluruh provinsi di
Indonesia.
UC Kenaikan Jabatan
Pejabat Fungsional
Pustakawan terhambat
Pejabat Fungsional Pustakawan,
Tim Penilai JFP.
2. Materi uji kompetensi
belum dikembangkan.
Keterbatasan SDM untuk
mengembangan MUK UKP.
C
3. Sistem pelaksanaan
UKP belum baku.
Belum ada pedoman
pelaksanan UKP.
C
7
8 Pelaksanaan Uji
Kompetensi
Pustakawan (UKP)
Fasilitasi
Pelaksanaan
Sertifikasi
Kompetensi Profesi
Pustakawan
Kepala Bidang
Akreditasi
Pustakawan
Bidang Akreditasi
Pustakawan
100
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Risiko PenyebabNo Kegiatan C/UC
Dampak
1. Kompetensi Tim
Penilai JFP tidak merata.
Kepala Bidang
Akreditasi
Pustakawan
Tim Penilai tidak dapat
menilai Dupak Pustakawan
dan tidak terselenggara
rapat Tim Penilai untuk
pengambilan keputusan
kenaikan pangkat/jabatan
Pustakawan.
Bidang Akreditasi
Pustakawan
C Kenaikan pangkat dan
Jabatan Pejabat
Fungsional Pustakawan
terhambat
Pejabat Fungsional Pustakawan
dan Tim Penilai
2. Penilaian kinerja
Pustakawan tidak dapat
dilakukan (tepat waktu)
DUPAK yang masuk tidak
memenuhi persyaratan
Pustakawan UC kenaikan
pangkat/jabatan
Pustakawan tidak tepat
waktu
Pustakawan
3. Pembentukan Tim
Penilai JFP belum sesuai
peraturan.
Pembentukan TIM penilai
tidak mengacu pada
Permenpan 9/2014.
Tim Penilai
seluruh Indonesia
UC Penilain terhadap
Pustakawan tidak
profesional
Pustakawan
10 Sosialisasi
Permenpan No.
9/2014, Sertifikasi
Kompetensi
Pustakawan, dan Uji
Kompetensi
Pustakawan.
Peraturan-peraturan
baru terkait profesi
Pustakawan tidak
tersosialisasi secara
optimal sehingga para
pemangku kepentingan
di bidang Perpustakaan
tidak memahaminya.
Kepala Bidang
Akreditasi
Pustakawan
Jangkauan daerah yang
mendapatkan sosialisasi
sangat terbatas.
Bidang Akreditasi
Pustakawan
C Para pemangku
kepentingan terkait
profesi Pustakawan tidak
memahami peraturan-
peraturan terbaru di
bidang kepustakawanan
dapat menghambat
pengembangan karir
Pustakawan, penilaian
kinerja Pustakawan, dan
pengembangan
kepustakawan di
Indonesia.
Pustakawan, BKD, Kepala
Perpustakaan semua jenis
perpustakaan, dan Tim Penilai
Jabatan Fungsional Pustakawan
9 Evaluasi
Pustakawan: Tim
Penilai Pusat dan
Tim Penilai Instansi.
101
A B C D E F
1 2 3
1 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang
Perpustakaan.
Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final
dan selesai dirumuskan. 2 2 2 2 3 2 2.17
2 Penyusunan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia Bidang
Perpustakaan.
Tidak tersusunnya jenjang kualifikasi dan jabatan di
bidang perpustakaan yang sesuai ASEAN Qualification
Reference Framework. 2 3 3 2 2 2 2.33
Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu.
Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.
Mayoritas masyarakat belum mengetahui profesi
pustakawan.
5
2
Pemasyarakatan Jabatan
Fungsional Pustakawan
Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend
jumlah Pejabat Fungsional Pustakawan stagnan.
2322 2.33
3 4
2.50Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan
landasan kebijakan.
2 33
3
23
2.50
4 Pemetaan Tenaga Perpustakaan
2 2 2 2Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di
Indonesia.
3 Pengkajian Kepustakawanan
2
No Kegiatan Uraian RisikoSkala Kemungkinan Menurut Peserta
Tujuan:
a. Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan
FORMULIR PERHITUNGAN RATA-RATA SKALA KEMUNGKINAN
PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN
Skor Skala
Rata-rata
103
A B C D E F
1 2 3
No Kegiatan Uraian RisikoSkala Kemungkinan Menurut Peserta Skor Skala
Rata-rata
6 Penyusunan Pedoman Jabatan
Fungsional Pustakawan.
Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional
Pustakawan tidak tercapai 3 2 2 3 2 3 2.50
1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan
tidak menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 3 2 2 3 2 3 2.50
2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan
melebihi kemampuan.3 2 2 3 2 3 2.50
3 2 2 3 2 3 2.50
3 2 2 3 2 3 2.504. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi
Pustakawan terbatas. 3 2 2 3 2 3 2.50
5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi
kompetensi kurang terjaga.3 2 3 3 2 3 2.67
6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi
Pustakawan belum tersebar secara masif. 2.00
7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak
terlaksana 2 3 2 2 3 3 2.50
8. RCC dan upgrading asesor kompetensi.3 3 2 3 2 3 2.67
1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak
terlaksana.3 2 2 2 2 2 2.17
2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2 2 2 2 3 2 2.17
3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 3 3 2 3 3 3 2.83
1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata.3 2 2 3 2 2 2.33
9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai
Pusat dan Tim Penilai Instansi.
2 2
8 Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pustakawan (UKP)
2 2
7
2
Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi Profesi Pustakawan
2
3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di
seluruh Indonesia tidak dapat dipastikan.
104
A B C D E F
1 2 3
No Kegiatan Uraian RisikoSkala Kemungkinan Menurut Peserta Skor Skala
Rata-rata
2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat
dilakukan (tepat waktu). 2 2 3 2 3 2 2.33
3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai
peraturan.2 2 2 2 2 2 2.00
10 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014,
Sertifikasi Kompetensi Pustakawan,
dan Uji Kompetensi Pustakawan.
Peraturan-peraturan baru terkait profesi
Pustakawan tidak tersosialisasi secara optimal
sehingga para pemangku kepentingan di bidang
Perpustakaan tidak memahaminya. 3 2 2 2 3 2 2.33
9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai
Pusat dan Tim Penilai Instansi.
105
A B C D E F
1 2 3
1
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang
Perpustakaan
Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final dan
selesai dirumuskan 3 3 3 3 3 3 3.00
2 Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia Bidang Perpustakaan
Tidak tersusunnya jenjang kualifikasi dan jabatan di
bidang perpustakaan yang sesuai ASEAN Qualification
Reference Framework
3 3 4 2 3 4 3.17
Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu3 3 4 2 3 3 6.17
Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan landasan
kebijakan3 3 3 3 3 4
Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.3 3 4 2 3 3 6.00
Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di Indonesia.3 3 4 2 3 3
Mayoritas masyarakat belum mengetahui profesi
pustakawan. 3 3 3 2 3 4 6.17
Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend jumlah
Pejabat Fungsional Pustakawan stagnan.3 3 4 3 3 3
6 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional
Pustakawan.
Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional
Pustakawan tidak tercapai. 3 3 2 2 3 2 2.50
1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak
menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 3 3 3 2 3 2 2.67
5 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional
Pustakawan
Pemetaan Tenaga Perpustakaan
7
3
Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
Profesi Pustakawan
4
FORMULIR PERHITUNGAN RATA-RATA SKALA KEMUNGKINAN
PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN
Pengkajian Kepustakawanan
Tujuan:
a. Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan
Skor Skala
Rata-rataNo Kegiatan Uraian Risiko
Skala Dampak
106
A B C D E F
1 2 3
Skor Skala
Rata-rataNo Kegiatan Uraian Risiko
Skala Dampak
2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan
melebihi kemampuan. 1 3 2 2 1 2 1.83
4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi
Pustakawan terbatas. 1 2 1 2 2 1 1.50
5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi
kompetensi kurang terjaga.2 3 3 2 3 2 2.50
6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi
Pustakawan belum tersebar secara masif. 3 2 2 2 3 3 2.50
7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak
terlaksana.2 1 2 2 3 2 2.00
8. RCC dan upgrading asesor kompetensi. 2 3 2 2 2 3 2.33
1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak
terlaksana.3 3 3 3 3 3 3.00
2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2 1 1 2 2 2 1.67
3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 3 3 3 3 3 2 2.83
1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata.2 3 2 3 3 2 2.50
2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan
(tepat waktu) 3 3 2 3 3 2 2.67
3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai peraturan.1 2 2 3 3 3 2.33
3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh
Indonesia tidak dapat dipastikan.
8
1 2.33
9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan
Tim Penilai Instansi.
3
7
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan
(UKP)
3 22
Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
Profesi Pustakawan
3
107
A B C D E F
1 2 3
Skor Skala
Rata-rataNo Kegiatan Uraian Risiko
Skala Dampak
10 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014, Sertifikasi
Kompetensi Pustakawan, dan Uji Kompetensi
Pustakawan.
Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan
tidak tersosialisasi secara optimal sehingga para
pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak
memahaminya. 3 3 2 2 3 3 2.67
108
Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status
1 2 3 4 5 6
1 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang
Perpustakaan
Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final
dan selesai dirumuskan 2.00 2.50 5
2 Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia Bidang Perpustakaan
Tidak tersusunnya jenjang kualifikasi dan jabatan di
bidang perpustakaan yang sesuai ASEAN Qualification
Reference Framework2.17 2.83 6.1411
Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu 2.50 2.50 6.25
Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan landasan
kebijakan
Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.2.00 2.50 5
Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di
Indonesia.
Mayoritas masyarakat belum mengetahui profesi
pustakawan.2.17 3.17 6.8789
Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend jumlah
Pejabat Fungsional Pustakawan menurun
6 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional
Pustakawan.
Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional
Pustakawan tidak tercapai2.50 2.50 6.25
1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak
menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.2.50 2.67 6.68
2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan
melebihi kemampuan.2.50 1.83 4.58
3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh
Indonesia tidak dapat dipastikan. 2.50 2.33 5.83
4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi
Pustakawan terbatas.2.50 1.50 3.75
No Kegiatan Uraian Risiko
4 Pemetaan Tenaga Perpustakaan
FORMULIR PERHITUNGAN RATA-RATA SKALA KEMUNGKINAN
5 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional
Pustakawan
7 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
Profesi Pustakawan
Skala Dampak
PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN
Tujuan:
a. Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan
Pengkajian Kepustakawanan3
107
Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status
1 2 3 4 5 6
No Kegiatan Uraian RisikoSkala Dampak
5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi
kompetensi kurang terjaga.2.67 2.50 6.68
6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi
Pustakawan belum tersebar secara masif. 2.00 2.50 5.00
7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak
terlaksana2.50 2.00 5.00
8. RCC dan upgrading asesor kompetensi.2.67 2.33 6.22
1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak
terlaksana.2.17 3.00 6.51
2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2.17 1.67 3.62
3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 2.83 2.83 8.01
1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata. 2.33 2.50 5.83
2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan
(tepat waktu).2.33 2.67 6.22
3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai
peraturan.2.00 2.33 4.66
10 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014, Sertifikasi
Kompetensi Pustakawan, dan Uji Kompetensi
Pustakawan.
Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan
tidak tersosialisasi secara optimal sehingga para
pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak
memahaminya.
2.33 2.67 6.22
7 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
Profesi Pustakawan
Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan
Tim Penilai Instansi.
8 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan
(UKP)
9
108
FORMULIR PERHITUNGAN RATA-RATA SKALA KEMUNGKINANPUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN
Tujuan:
Skor
Kemungkinan
Skor
Dampak
1 2 3 3 4
2 2.5
22.17 2.83
Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu 2.5 2.5
Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.
Mayoritas masyarakat belum mengetahui profesi pustakawan.
6 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan. Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan tidak tercapai 2.50 2.50
1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 2.50 2.67
2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan melebihi kemampuan. 2.50 1.83
3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh Indonesia tidak dapat dipastikan. 2.50 2.33
4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi Pustakawan terbatas. 2.50 1.50
5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi kompetensi kurang terjaga. 2.67 2.50
6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi Pustakawan belum tersebar secara masif. 2.00 2.50
7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak terlaksana. 2.50 2.00
8. RCC dan upgrading asesor kompetensi. 2.67 2.33
1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak terlaksana. 2.17 3.00
2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2.17 1.67
3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 2.83 2.83
1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata. 2.33 2.50
2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan (tepat waktu) 2.33 2.67
3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai peraturan. 2.00 2.33
No Kegiatan Uraian Risiko
Skala Dampak
1 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) Bidang Perpustakaan
Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final dan selesai dirumuskan
7 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi
Pustakawan
9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai
Instansi.
Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Perpustakaan
Tidak tersusunnya jenjang kualifikasi dan jabatan di bidang perpustakaan yang sesuai ASEAN Qualification
Reference Framework
3 Pengkajian Kepustakawanan
Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan landasan kebijakan
2 2.5Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di Indonesia.
5 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional Pustakawan
2.17 3.17Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend jumlah Pejabat Fungsional Pustakawan menurun
4 Pemetaan Tenaga Perpustakaan
a. Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan
8 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan (UKP)
109
Skor
Kemungkinan
Skor
Dampak
1 2 3 3 4
No Kegiatan Uraian Risiko
Skala Dampak
10 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014, Sertifikasi
Kompetensi Pustakawan, dan Uji Kompetensi
Pustakawan.
Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan tidak tersosialisasi secara optimal sehingga
para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak memahaminya. 2.33 2.67
11 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan. Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan tidak tercapai 2.50 2.50
1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 2.50 2.67
2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan melebihi kemampuan. 2.50 1.83
3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh Indonesia tidak dapat dipastikan. 2.50 2.33
4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi Pustakawan terbatas. 2.50 1.50
5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi kompetensi kurang terjaga. 2.67 2.50
6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi Pustakawan belum tersebar secara masif. 2.00 2.50
7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak terlaksana. 2.50 2.00
8. RCC dan upgrading asesor kompetensi. 2.67 2.33
1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak terlaksana. 2.17 3.00
2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2.17 1.67
3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 2.83 2.83
1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata. 2.33 2.50
2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan (tepat waktu) 2.33 2.67
3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai peraturan. 2.00 2.33
15 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014, Sertifikasi
Kompetensi Pustakawan, dan Uji Kompetensi
Pustakawan.
Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan tidak tersosialisasi secara optimal sehingga
para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak memahaminya. 2.33 2.67
14 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai
Instansi.
12 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi
Pustakawan
13 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan (UKP)
110
Uraian E/KE/TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Penyusunan Kerangka
Kualifikasi Nasional
Indonesia Bidang
Perpustakaan
Tidak tersusunnya jenjang
kualifikasi dan jabatan di
bidang perpustakaan yang
sesuai ASEAN
Qualification Reference
Framework.
Studi banding dengan
negara lain di wilayah
Asia Tenggara
mengenai Kerangka
Kualifikasi Nasional di
bidang perpustakaan
dan tenaga
perpustakaan.
Mencari
literatur dan
mengirimkan
kuesioner
kepada
stakeholder
dalam negeri.
4 2 Rapat penyusunan
KKNI, Komunikasi
dengan stakeholder dan
tambahan anggaran.
Bidang Pengkajian dan
Pengembangan
Pustakawan
2016 Tahun 2017
direncanakan
untuk
ditetapkan.
3 membuat
timeline dan
mekanisme
pengerjaan
lebih detail.
Pemilik
Penanggungjawab
Jadwal
Pelaksanaan
Pengendalian
Pengendalian yang
Harus Ada
Penyusunan saran dan
rekomendasi pada
kajian dipertajam,
daerah penelitian
diperluas dan
tambahan anggaran.
Bidang Pengkajian dan
Pengembangan
Pustakawan
2016
6 Komunikasi intens
dengan stakeholder
dan tambahan
anggaran.
Bidang Pengkajian dan
Pengembangan
Pustakawan
2016
4
1 Penyusunan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Bidang
Perpustakaan
Bimbingan Teknis
dengan Kementerian
Tenaga Kerja sebagai
kementerian yang
mengurus
ketenagakerjaan.
Diskusi dengan
narasumber
dari
Kementerian
Tenaga Kerja.
Unit Kompetensi pada
Rancangan SKKNI belum
final dan selesai
dirumuskan.
Tahun 2017
direncanakan
untuk pra
konvensi dan
konvensi.
Pengkajian Kepustakawanan Kajian tidak dapat selesai
dapat tepat waktu dan
Hasil kajian belum
sempurna untuk dijadikan
landasan kebijakan.
Kajian dapat selesai
tepat waktu.
6
RisikoKegiatan Yang Sudah AdaCelah
4
FORMULIR PERHITUNGAN RATA-RATA SKALA KEMUNGKINAN
PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN
No
Tujuan:
a. Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan
KeteranganYang Masih Dibutuhkan
111
Uraian E/KE/TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemilik
Penanggungjawab
Jadwal
Pelaksanaan
Pengendalian
Pengendalian yang
Harus Ada
RisikoKegiatan Yang Sudah AdaCelah
No KeteranganYang Masih Dibutuhkan
4 Pemetaan Tenaga
Perpustakaan
Kuantitas data yang
terkumpul tidak sesuai
target dan Tidak terwujud
peta tenaga perpustakaan
di Indonesia.
Kuantitas dan kualitas
data terkumpul sesuai
dengan perhitungan.
Mengirimkan
kuesioner dan
mengaktifkan
pendaftaran
mandiri secara
online.
2 6 Promosi pendaftaran
mandiri dan
pengambilan data
langsung.
2016
5 Pemasyarakatan Jabatan
Fungsional Pustakawan
Mayoritas masyarakat
belum mengetahui profesi
pustakawan dan dalam
lima tahun terakhir (2012-
2016) trend jumlah
Pejabat Fungsional
Pustakawan menurun.
6 Penyusunan Pedoman
Jabatan Fungsional
Pustakawan.
Target peyusunan 5
pedoman Jabatan
Fungsional Pustakawan
tidak tercapai
Koordinasi intensif
dengan Pustakawan
Utama dan Madya
untuk penyusunan
pedoman JFP.
Dua pedoman
JFP sudah
berbentuk draft.
3 5 Tambahan anggaran
dan komunikasi intens
dengan Pustakawan
Madya dan Utama.
Bidang Akreditasi
Pustakawan
2016 Tahun 2017
pedoman
didistribusikan.
Bidang Pengkajian dan
Pengembangan
Pustakawan
112
Uraian E/KE/TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemilik
Penanggungjawab
Jadwal
Pelaksanaan
Pengendalian
Pengendalian yang
Harus Ada
RisikoKegiatan Yang Sudah AdaCelah
No KeteranganYang Masih Dibutuhkan
7 Fasilitasi Pelaksanaan
Sertifikasi Kompetensi
Profesi Pustakawan
Pelaksanaan sertifikasi
profesi Pustakawan
tidak menjangkau
seluruh provinsi di
Indonesia, sementara
permintaan sertifikasi
kompetensi Pustakawan
melebihi kemampuan.
RCC dan upgrading
asesor kompetensi serta
percepatan
pembentukan LSP
Cabang tidak terlaksana
sehingga
kesinambungan
pelaksanaan sertifikasi
di seluruh Indonesia
tidak dapat dipastikan.
Informasi publik tentang
sertifikasi kompetensi
Pustakawan belum
tersebar secara massif.
Selain itu, jumlah modul
terbatas dan
kerahasiaan materi uji
Mengkomunikasikan
pelaksanaan
sertifikasi secara
mandiri.
Sertifikasi telah
dilaksanakan di
13 Provinsi.
5 5 Sertifikasi perlu
dilaksanakan di 21
Provinsi yang belum
pernah diselenggarakan
sertifikasi kompetensi
Pustakawan. Untuk itu,
dibutuhkan RCC dan
upgrading asesor
kompetensi dan
percepatan
pembentukan LSP
cabang.
Bidang Akreditasi
Pustakawan
2016 Ditargetkan
pada tahun 2017
sertifikasi
kompetensi
Pustakawan
terlaksana di 22
provinsi yang
belum pernah
ada sertifikasi
kompetensi
Pustakawan.
8 Pelaksanaan Uji
Kompetensi Pustakawan
(UKP)
Pelaksanaan uji
kompetensi Pustakawan
tidak terlaksana, sistem
pelaksanaan baku, dan
materi uji belum
dikembangkan.
UKP dilaksanakan di
Jakarta secara berkala.
Draft pedoman
dan juklak serta
instrumen uji
telah tersedia.
4 6 Prosedur pelaporan
dan monitoring.
Bidang Akreditasi
Pustakawan
2017 Dibutuhkan data
lapangan
pelaksanaan
UKP secara
menyeluruh
113
Uraian E/KE/TE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemilik
Penanggungjawab
Jadwal
Pelaksanaan
Pengendalian
Pengendalian yang
Harus Ada
RisikoKegiatan Yang Sudah AdaCelah
No KeteranganYang Masih Dibutuhkan
9 Evaluasi Pustakawan:
Tim Penilai Pusat dan Tim
Penilai Instansi.
Kompetensi Tim Penilai
JFP tidak merata dan
pembentukan Tim
Penilai JFP belum sesuai
peraturan. Penilaian
kinerja Pustakawan
tidak dapat dilakukan
(tepat waktu).
Mengkomunikasikan
peraturan jabatan
fungsional
pustakawan dan
angka kreditnya
secara intensif dan
merata.
BIMTEK Tim
Penilai JFP
4 6 Peningkatan intensitas
komunikasi peraturan
jabatan fungsional
pustakawan dan angka
kreditnya secara
intensif dan merata.
Bidang Akreditasi
Pustakawan
2017 Ditarget tahun
2017 akan
dilaksanakan di
4 Provinsi
10 Sosialisasi Permenpan
No. 9/2014, Sertifikasi
Kompetensi Pustakawan,
dan Uji Kompetensi
Pustakawan.
Peraturan-peraturan
baru terkait profesi
Pustakawan tidak
tersosialisasi secara
optimal sehingga para
pemangku kepentingan
di bidang Perpustakaan
tidak memahaminya.
Komunikasi dan
koordinasi yang
intensif dengan
instansi terkait (BPAD,
BKD, KEMENPAN &
RB, BKN, RISTEK &
DIKTI) untuk
pengembangan JFP
Sosialisasi telah
dilaksanakan di
13 Provinsi
4 6 Sosialisasi perlu
dilaksanakan di 21
Provinsi yang belum
pernah.
Bidang Akreditasi
Pustakawan
2017 Ditargetkan
tahun 2017
dilaksanakan
sosisliasi
sertifikasi, uji
kompetensi,
peraturan JFP di
20 Provinsi
114