lampiran keputusan kepala provinsi sumatera utara...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATA. BIDANG SUMBER DAYA AIR
1. IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber dayaair;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan PenetapanWilayah Sungai;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor09/Prt/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber DayaAir;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan SumberDaya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
2. PersyaratanPelayanan
1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000 ditujukankepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov.Sumatera Utara;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan danpengesahannya
3. Foto copy KTP Penanggung jawab Perusahaan;4. Surat keterangan domisili dari instansi yang
berwenang;5. Foto copy SIUP dan TDP (NIB);6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;7. Gambar situasi/peta lokasi berskala (titik
koordinat);8. Gambar/detail design konstruksi :
a.Detail gambar konstruksi;b.Perhitungan struktur;c. Perhitungan geologi teknik;d.Perhitungan hidrologi/hidrolika;e. Laporan uji model fisik (bila diperlukan);
9. Spesifikasi teknis bangunan konstruksi dan/ataualat pendukung lainnya
10. Manual operasi dan pemeliharaan konstruksi;11. Metodologi pelaksanaan pekerjaan;12. Izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL atau SPPL);13. Berita Acara PKM (Pertemuan Konsultasi
Masyarakat).
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan Izin Pengusahaan SumberDaya Air di Bagian Front Office;
2.Bagian FO merima berkas permohonan, menerbitkannomor tanda terima berkas jika berkas lengkap danjika yang disampaikan tidak lengkap maka berkas dikembalikan;
3.Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satu setdi berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknis
dalam hal persyaratan berkas;4.Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umum untuk
penomoran surat masuk dan lembar disposisi;5.Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahan dan
petunjuk proses perizinan;6.Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasi
dengan Tim Teknis;7.Kasi SDM memverifikasi dan mendisposisi ke staf
untuk koordinasi ke Tim Teknis / Berkas akandiproses di Dinas Teknis;
8.Tim Teknis terkait Melakukan Peninjauan LapanganBAP lapangan akan di oleh di Dinas Teknis;
9.Rekomtek dari Dinas Terkait akan di keluarkan jikasudah sesuai dengan peraturan yang berlakuRekomendasi dari Tim Teknis Terkait akan didisposisi Kadis Ke Kabid SDA Untuk Prosesselanjutnya;
10. Kabid PP SDA mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinan;
11. Kasi PP SDM mendisposisi rekom tek SungaiUntuk Proses Administrsi Draf Perizinan kepada stafpengolah berkas Draf izin yang di cetak di serahkanke Kasi PP SDM untuk di verif dan di Paraf;
12. Staf Pengolah Berkas Melakukan Verifikasi kedan cetak draf izin Staf pengolah berkasmenyerahkan draf izin ke Kasi SDM untuk diverifikasi dan di Paraf;a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tanda
tangani Kadis PMPPTSP;c. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuai;d. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum untuk
penomoran dan stempel dinas;e. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon;13. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda
terima permohonan.
4. Jangka waktupenyelesaian
5 (lima) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin diproses sesuai dengan jangka waktupenyelesaian apabila berkas permohonan yang diajukanlengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATA. BIDANG SUMBER DAYA AIR
2. IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber dayaair;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan PenetapanWilayah Sungai;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor09/Prt/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber DayaAir;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan SumberDaya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
2. PersyaratanPelayanan
1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000 ditujukankepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov.Sumatera Utara;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan danpengesahannya;
3. Foto copy KTP Penanggung jawab Perusahaan;4. Surat keterangan domisili dari instansi yang
berwenang;5. Foto copy SIUP dan TDP (NIB);6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;7. Gambar situasi/peta lokasi berskala (titik
koordinat);8. Gambar/detail design konstruksi :
a. Detail gambar konstruksi;b. Perhitungan struktur;c. Perhitungan geologi teknik;d. Perhitungan hidrologi/hidrolika;e. Laporan uji model fisik (bila diperlukan);
9. Spesifikasi teknis bangunan konstruksi dan/ataualat pendukung lainnya
10. Manual operasi dan pemeliharaan konstruksi;11. Metodologi pelaksanaan pekerjaan;12. Izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL atau SPPL);13. Berita Acara PKM (Pertemuan Konsultasi
Masyarakat).
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan Izin Penggunaan SumberDaya Air di Bagian Front Office;
2.Bagian FO merima berkas permohonan, menerbitkannomor tanda terima berkas jika berkas lengkap danjika yang disampaikan tidak lengkap maka berkas dikembalikan;
3.Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tandaterima 1 set diberikan ke pemohon dan satu set diberkas permohonan-berkas permohonan di masukkanke bagian Subbag Umum untuk penomoran suratmasuk-verifikasi oleh Tim Teknis dalam hal
persyaratan berkas;4.Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umum untuk
penomoran surat masuk dan lembar disposisi;5.Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahan dan
petunjuk proses perizinan;6.Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasi
dengan Tim Teknis;7.Kasi SDM memverifikasi dan mendisposisi ke staf
untuk koordinasi ke Tim Teknis / Berkas akandiproses di Dinas Teknis;
8.Tim teknis terkait Melakukan Peninjauan LapanganBAP lapangan akan di oleh di Dinas Teknis;
9.Rekomtek dari Dinas Terkait akan di keluarkan jikasudah sesuai dengan peraturan yang berlakuRekomendasi dari Tim Teknis Terkait akan didisposisi Kadis Ke Kabid SDA Untuk Prosesselanjutnya;
10. Kabid PP SDA mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinan;
11. Kasi PP SDM mendisposisi Rekomendasi Teknistek Sungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinankepada staf pengolah berkas Draf izin yang di cetak diserahkan ke Kasi PP SDM untuk di verif dan di Paraf;
12. Staf Pengolah Berkas Melakukan Verifikasi kedan cetak draf izin Staf pengolah berkas menyerahkandraf izin ke Kasi SDM untuk di verifikasi dan di Paraf;a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tanda
tangani Kadis PMPPTSP;c. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuai;d. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum untuk
penomoran dan stempel dinas;e. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon;13. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda
terima permohonan.
4. Jangka waktupenyelesaian
7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Penggunaan Sumber Daya Air
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi Sumatera Utara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin diproses sesuai dengan jangka waktupenyelesaian apabila berkas permohonan yang diajukanlengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATA. BIDANG SUMBER DAYA AIR
3. IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (PERPANJANGAN)
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber dayaair;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan PenetapanWilayah Sungai;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor09/Prt/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber DayaAir;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan SumberDaya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
2. PersyaratanPelayanan
1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000 ditujukankepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov.Sumatera Utara;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan danpengesahannya;
3. Foto copy KTP Penanggung jawab Perusahaan;4. Surat keterangan domisili dari instansi yang
berwenang;5. Foto copy SIUP dan TDP (NIB);6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;7. Gambar situasi/peta lokasi berskala (titik
koordinat);8. Gambar/detail design konstruksi :
a. Detail gambar konstruksi;b. Perhitungan struktur;c. Perhitungan geologi teknik;d. Perhitungan hidrologi/hidrolika;e. Laporan uji model fisik (bila diperlukan);
9. Spesifikasi teknis bangunan konstruksi dan/ataualat pendukung lainnya;
10. Manual operasi dan pemeliharaan konstruksi;11. Metodologi pelaksanaan pekerjaan;12. Izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL atau SPPL);13. Berita Acara PKM (Pertemuan Konsultasi
Masyarakat);14. Izin lama;15. Bukti Setor BJPSDA/Pajak Air Permukaan 1 (satu)
tahun terakhir;16. Rekapitulasi volume pengambilan air 1 (satu) tahun
terakhir.
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan Izin Penggunaan SumberDaya Air di Bagian Front Office;
2.Bagian FO merima berkas permohonan, menerbitkanNo tanda terima berkas jika berkas lengkap dan jikayang disampaikan tidak lengkap maka berkas di
kembalikan;3.Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entry
data ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tandaterima 1 set diberikan ke pemohon dan satu set diberkas permohonan-berkas permohonan di masukkanke bagian Subbag Umum untuk penomoran suratmasuk-verifikasi oleh Tim Teknis dalam halpersyaratan berkas;
4.Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umum untukpenomoran surat masuk dan lembar disposisi;
5.Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahan danpetunjuk proses perizinan;
6.Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7.Kasi SDM memverifikasi dan mendisposisi ke stafuntuk koordinasi ke Tim Teknis / Berkas akandiproses di Dinas Teknis;
8.Tim Teknis terkait Melakukan Peninjauan LapanganBAP lapangan akan di oleh di Dinas Teknis;
9.Rekomtek dari Dinas Terkait akan di keluarkan jikasudah sesuai dengan peraturan yang berlakuRekomendasi dari Tim Teknis Terkait akan didisposisi Kadis Ke Kabid SDA Untuk Prosesselanjutnya;
10. Kabid PP SDA mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinan;
11. Kasi PP SDM mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinankepada staf pengolah berkas Draf izin yang di cetak diserahkan ke Kasi PP SDM untuk di verif dan di Paraf;
12. Staf Pengolah Berkas Melakukan Verifikasi ke dancetak draf izin Staf pengolah berkas menyerahkan drafizin ke Kasi SDM untuk di verifikasi dan di Paraf;
a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di parafuntuk di ajukan ke Kabid SDA;
b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tandatangani Kadis PMPPTSP;
c. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudahsesuai;
d. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum untukpenomoran dan stempel dinas;
e. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izinyang sudah di tandatangani ke Pemohon;
13. Pemohon menerima izin dengan bukti tandaterimapermohonan.
4. Jangka waktupenyelesaian
5 (lima) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Perpanjangan)
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi Sumatera Utara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin diproses sesuai dengan jangka waktupenyelesaian apabila berkas permohonan yang diajukanlengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATA. BIDANG SUMBER DAYA AIR
4. IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR (PERPANJANGAN)
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber dayaair;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan PenetapanWilayah Sungai;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor09/Prt/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber DayaAir;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan SumberDaya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
2. PersyaratanPelayanan
1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000 ditujukankepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov.Sumatera Utara;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan danpengesahannya;
3. Foto copy KTP Penanggung jawab Perusahaan;4. Surat keterangan domisili dari instansi yang
berwenang;5. Foto copy SIUP dan TDP (NIB);6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;7. Gambar situasi/peta lokasi berskala (titik
koordinat);8. Gambar/detail design konstruksi :
a. Detail gambar konstruksi;b. Perhitungan struktur;c. Perhitungan geologi teknik;d. Perhitungan hidrologi/hidrolika;e. Laporan uji model fisik (bila diperlukan);
9. Spesifikasi teknis bangunan konstruksi dan/ataualat pendukung lainnya;
10. Manual operasi dan pemeliharaan konstruksi;11. Metodologi pelaksanaan pekerjaan;12. Izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL atau SPPL);13. Berita Acara PKM (Pertemuan Konsultasi
Masyarakat);14. Izin lama;15. Bukti Setor BJPSDA/Pajak Air Permukaan 1 (satu)
tahun terakhir;
16. Rekapitulasi volume pengambilan air 1 (satu) tahunterakhir.
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan Izin PenggunaanSumber Daya Air di Bagian Front Office;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,
menerbitkan nomor tanda terima berkas jikaberkas lengkap dan jika yang disampaikan tidaklengkap maka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukanentry data ke aplikasi-petugas mencetak tandaterima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohondan satu set di berkas permohonan-berkaspermohonan di masukkan ke bagian SubbagUmum untuk penomoran surat masuk-verifikasioleh Tim Teknis dalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umumuntuk penomoran surat masuk dan lembardisposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk diverifikasi dengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dan mendisposisi ke stafuntuk koordinasi ke Tim Teknis / Berkas akandiproses di Dinas Teknis;
8. Tim Teknis terkait Melakukan PeninjauanLapangan BAP lapangan akan di oleh di DinasTeknis;
9. Rekomtek dari Dinas Terkait akan di keluarkanjika sudah sesuai dengan peraturan yang berlakuRekomendasi dari Tim Teknis Terkait akan didisposisi Kadis Ke Kabid SDA Untuk Prosesselanjutnya;
10. Kabid PP SDA mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinan;
11. Kasi PP SDM mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinankepada staf pengolah berkas Draf izin yang dicetak di serahkan ke Kasi PP SDM untuk di verifdan di Paraf;
12. Staf Pengolah Berkas Melakukan Verifikasi kedan cetak draf izin Staf pengolah berkasmenyerahkan draf izin ke Kasi SDM untuk di
verifikasi dan di Paraf;a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tanda
tangani Kadis PMPPTSP;c. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuai;d. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum untuk
penomoran dan stempel dinas;e. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon;13. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda
terimapermohonan.
4. Jangka waktupenyelesaian
7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Penggunaan Sumber Daya Air (Perpanjangan)
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi Sumatera Utara;
2. Melalui kotak saran;
asi 3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasiperpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);
4. Melalui komunikasi secara elektronik (suratelektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin diproses sesuai dengan jangka waktupenyelesaian apabila berkas permohonan yang diajukanlengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATA. BIDANG SUMBER DAYA AIR5. IZIN PEMBORAN AIR TANAH
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor121 Tahun 2015 tentang pengusahaan Sumber DayaAir;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 tahun 2017tentang Cekungan Air tanah di Indonesia;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 tahun 2018tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah;
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman TeknisTentang Penyelenggaran Tugas Pemerintah diBidang Pengelolaan Air.
2. PersyaratanPelayanan
1. Gambar Rencana Konstruksi sumur bor;2. Sketsa peta situasi lokasi rencana titik sumur dan
Peta Topografi 1:50.000;3. Foto Copy SIUJK Jasa Pembroran Air Tanah kode
SP-008;4. Foto Copy Sertifikat/Kartu Juru Bor yang masih
berlaku;5. Surat pernyataan peruntukan dan kebutuhan air
tanah (ltr/dtk atau M3/hari);
6. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakatsekitar, diketahui RT/TW dan Kelurahan (ASLI);
7. Laporan Geolistrik;8. Tanda bukti kepemilikan I (satu) buah sumur
pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis mukaair (Automatic Water Level Recorder – AWLR), bagipemohon sumur ke 5 atau kelipatan atau jumlahpemanfaatan air tanah sama atau lebih besar dari50 liter/detik dari satu atau beberapa sumur dalamareal pemanfaatan kurang dari 10 hektar.
3. Sistem,mekanisme,dan prosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Permohonan Izin Pemboran Air tanahdi Bagian Front Office;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan nomor tanda terima berkas jikaberkas lengkap dan jika yang disampaikan tidaklengkap maka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkas permohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umumuntuk penomoran surat masuk dan lembardisposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dan mendisposisi ke stafuntuk koordinasi ke Tim Teknis / Berkas akandiproses di Dinas Teknis;
8. Tim Teknis terkait Melakukan Peninjauan LapanganBAP lapangan akan di oleh di Dinas Teknis;
9. Rekomtek dari Dinas Terkait akan di keluarkan jikasudah sesuai dengan peraturan yang berlakuRekomendasi dari Tim Teknis Terkait akan didisposisi Kadis Ke Kabid SDA Untuk Prosesselanjutnya;
10. Kabid PP SDA mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinan;
11. Staf Pengolah Berkas Melakukan Verifikasi ke dancetak draf izin Staf pengolah berkas menyerahkandraf izin ke Kasi SDM untuk di verifikasi dan di
Paraf;
12. Draf izin di verifikasi oleh Kasi SDM dan di parafuntuk di ajukan ke Kabid SDA;
13. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tandatangani Kadis PMPPTSP;
14. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudahsesuai;
15. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum untukpenomoran dan stempel dinas;
16. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izinyang sudah di tandatangani ke Pemohon;
17. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terimapermohonan.
4. Jangka waktupenyelesaian
7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Pemboran Air Tanah
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATA. BIDANG SUMBER DAYA AIR
6. IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (SIPA)
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor121 Tahun 2015 tentang pengusahaan Sumber DayaAir;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 tahun 2017tentang Cekungan Air tanah di Indonesia;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 tahun 2018tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah;
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman TeknisTentang Penyelenggaran Tugas Pemerintah di BidangPengelolaan Air.
2. PersyaratanPelayanan
1. Laporan pengeboran air tanah (terlampir);2. Berita acara pengawasan konstruksi disaksikan tim
teknis ESDM;3. Berita acara pengawasan pumping test disaksikan
tim teknis ESDM;4. Foto Copy hasil analisa kualitas air tanah dari
laboratorium yang sudah terakreaditasi;5. Berita acara pemasangan dan penyegelan meter air;
6. Foto copy Tera dari badan metrology setempat atauinstansi yang sudah diakreditasi;
7. Surat pernyataan kesanggupan membayar pajak airtanah.
3. Sistem,mekanisme,dan prosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Izin Perubahan Nama Jenis PengusahanPemakaian Air Tanah di Bagian Front Office;
2. Bagian FO merima berkas permohonan, menerbitkannomor tanda terima berkas jika berkas lengkap danjika yang disampaikan tidak lengkap maka berkas dikembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkaspermohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umum untukpenomoran surat masuk dan lembar disposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahan danpetunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dan mendisposisi ke stafuntuk koordinasi ke Tim Teknis / Berkas akandiproses di Dinas Teknis;
8. Tim Teknis terkait Melakukan Peninjauan LapanganBAP lapangan akan di oleh di Dinas Teknis;
9. Rekomtek dari Dinas Terkait akan di keluarkan jikasudah sesuai dengan peraturan yang berlakuRekomendasi dari Tim Teknis Terkait akan didisposisi Kadis Ke Kabid SDA Untuk Prosesselanjutnya;
10. Kabid PP SDA mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinan;
11. Kasi PP SDM mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinankepada staf pengolah berkas Draf izin yang di cetakdi serahkan ke Kasi PP SDM untuk di verif dan diParaf ;
12. Staf Pengolah Berkas Melakukan Verifikasi ke dancetak draf izin Staf pengolah berkas menyerahkandraf izin ke Kasi SDM untuk di verifikasi dan diParaf:
a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di parafuntuk di ajukan ke Kabid SDA;
b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tandatangani Kadis PMPPTSP;
c. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudahsesuai;
d. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum untukpenomoran dan stempel dinas;
e. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izinyang sudah di tandatangani ke Pemohon;
13. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terimapermohonan.
4. Jangka waktupenyelesaian
7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA)
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATA. BIDANG SUMBER DAYA AIR
7. IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (PERPANJANGAN)
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor121 Tahun 2015 tentang pengusahaan Sumber DayaAir;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 tahun 2017tentang Cekungan Air tanah di Indonesia;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 tahun 2018tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah;
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman TeknisTentang Penyelenggaran Tugas Pemerintah diBidang Pengelolaan Air.
2. PersyaratanPelayanan
1. Foto copy hasil analisa Fisika dan Kimia Air Tanahdari laboratorium yang terakreditasi;
2. Foto copy bukti pembayaran pajak air tanah 3 bulanterakhir;
3. Laporan Volume pengambilan air tanah 3 bulanterakhir.
3. Sistem,mekanisme,dan prosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Izin Perubahan Nama JenisPengusahan Pemakaian Air Tanah di Bagian Front
Office;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan nomor tanda terima berkas jika berkaslengkap dan jika yang disampaikan tidak lengkapmaka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkaspermohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umum untukpenomoran surat masuk dan lembar disposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dan mendisposisi ke stafuntuk koordinasi ke Tim Teknis / Berkas akandiproses di Dinas Teknis;
8. Tim Teknis terkait Melakukan Peninjauan LapanganBAP lapangan akan di oleh di Dinas Teknis;
9. Rekomtek dari Dinas Terkait akan di keluarkan jikasudah sesuai dengan peraturan yang berlakuRekomendasi dari Tim Teknis Terkait akan didisposisi Kadis Ke Kabid SDA Untuk Prosesselanjutnya;
10. Kabid PP SDA mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinan;
11. Kasi PP SDM mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinankepada staf pengolah berkas Draf izin yang di cetakdi serahkan ke Kasi PP SDM untuk di verif dan diParaf ;
12. Staf Pengolah Berkas Melakukan Verifikasi dancetak draf izin Staf pengolah berkas menyerahkandraf izin ke Kasi SDM untuk di verifikasi dan diParaf;a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tanda
tangani Kadis PMPPTSP;c. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuai;
d. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umumuntuk penomoran dan stempel dinas;
e. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izinyang sudah di tandatangani ke Pemohon;
13. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terimapermohonan.
4. Jangka waktupenyelesaian
7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Pengusahaan Air Tanah (Perpanjangan)
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATA. BIDANG SUMBER DAYA AIR
8. IZIN PENGUSAHAN AIR TANAH PERPANJANGAN (SIPA-P) SUMURDENGAN DEBIT ≤ 1 LTR/DTK ATAU PIPA KONSTRUKSI ≤ 1 INCHI
YANG ADA IZINNYA BERASAL DARI KAB/KOTA
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor121 Tahun 2015 tentang pengusahaan Sumber DayaAir;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 tahun 2017tentang Cekungan Air tanah di Indonesia;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 tahun 2018tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah;
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman TeknisTentang Penyelenggaran Tugas Pemerintah di BidangPengelolaan Air.
2. PersyaratanPelayanan
1. Laporan Volume pengambilan air tanah 3 bulanterakhir;
2. Foto copy analisa kualitas air tanah darilaboratorium yang sudah terakreditasi;
3. Foto meteran air yang sudah terpasang;4. Foto copy bukti setoran pajak 3 bulan terakhir;5. Data Teknis Sumur:
6. Kedalaman Sumur;7. Diameter Pipa;8. Jenis Pipa (Galvanis/Paralol);9. Spesifikasi Pompa Isap;10. Sketsa peta situasi lokasi titik sumur dan peta
topografi 1:50.000.3. Sistem,
mekanisme,dan prosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Izin Perubahan Nama JenisPengusahan Pemakaian Air Tanah di Bagian FrontOffice;Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan No tanda terima berkas jika berkaslengkap dan jika yang disampaikan tidak lengkapmaka berkas di kembalikan;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan nomor tanda terima berkas jikaberkas lengkap dan jika yang disampaikan tidaklengkap maka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkaspermohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umumuntuk penomoran surat masuk dan lembardisposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dan mendisposisi ke stafuntuk koordinasi ke Tim Teknis / Berkas akandiproses di Dinas Teknis
8. Tim Teknis terkait Melakukan Peninjauan LapanganBAP lapangan akan di oleh di Dinas Teknis;
9. Rekomtek dari Dinas Terkait akan di keluarkan jikasudah sesuai dengan peraturan yang berlakuRekomendasi dari Tim Teknis Terkait akan didisposisi Kadis Ke Kabid SDA Untuk Prosesselanjutnya;
10. Kabid PP SDA mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinan;
11. Kasi PP SDM mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinankepada staf pengolah berkas Draf izin yang di cetak
di serahkan ke Kasi PP SDM untuk di verif dan diParaf ;
12. Staf Pengolah Berkas Melakukan Verifikasi ke dancetak draf izin Staf pengolah berkas menyerahkandraf izin ke Kasi SDM untuk di verifikasi dan diParaf;a. Draf izin di verifikasi oleh Kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di
tanda tangani Kadis PMPPTSP;c. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuai;d. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinas;e. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon;13. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan.
4. Jangka waktupenyelesaian
7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Pengusahan Air Tanah Perpanjangan (SIPA-P)Sumur dengan debit ≤ 1 ltr/dtk atau Pipa Konstruksi≤ 1 inchi yang ada Izinnya berasal dari Kab. /Kota
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATA. BIDANG SUMBER DAYA AIR
9. IZIN PENGUSAHAN AIR TANAH (SIPA) SUMUR DENGAN DEBIT ≥ 1 INCHIATAU PIPA KONSTRUKSI ≥ 1 YANG BELUM ADA SURAT IZIN
PENGEBORANNYA (SIP)
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor121 Tahun 2015 tentang pengusahaan Sumber DayaAir;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 tahun 2017tentang Cekungan Air tanah di Indonesia;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 tahun 2018tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah;
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman TeknisTentang Penyelenggaran Tugas Pemerintah di BidangPengelolaan Air.
2. PersyaratanPelayanan
1. Laporan Volume pengambilan air tanah 3 bulanterakhir;
2. Foto copy analisa kualitas air tanah darilaboratorium yang sudah terakreditasi;
3. Foto meteran air yang sudah terpasang;4. Foto copy bukti pembayaran pajak air tanah 3 bulan
terakhir;5. Sketsa peta situasi lokasi titik sumur dan peta
topografi 1:50.000;6. Laporan data teknis:7. Data Bore Holeh Camera atau laporan geolistrik
dapat dikonsultasi dengan ESDM;8. Berita acara pumping test;9. Surat pernyataan peruntukan dan kebutuhan air
tanah (ltr/dtk atau M3/hari);10. Necara penggunaan air tanah.
3. Sistem,mekanisme,dan prosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Izin Perubahan Nama JenisPengusahan Pemakaian Air Tanah di Bagian FrontOffice;Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan No tanda terima berkas jika berkaslengkap dan jika yang disampaikan tidak lengkapmaka berkas di kembalikan;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan nomor tanda terima berkas jikaberkas lengkap dan jika yang disampaikan tidaklengkap maka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkaspermohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umumuntuk penomoran surat masuk dan lembardisposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dan mendisposisi ke stafuntuk koordinasi ke Tim Teknis / Berkas akandiproses di Dinas Teknis;
8. Tim Teknis terkait Melakukan Peninjauan LapanganBAP lapangan akan di oleh di Dinas Teknis;
9. Rekomtek dari Dinas Terkait akan di keluarkan jikasudah sesuai dengan peraturan yang berlakuRekomendasi dari Tim Teknis Terkait akan didisposisi Kadis Ke Kabid SDA Untuk Prosesselanjutnya;
10. Kabid PP SDA mendisposisi Rekomendasi Teknis
Sungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinan;11. Kasi PP SDM mendisposisi Rekomendasi Teknis tek
Sungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinankepada staf pengolah berkas Draf izin yang di cetakdi serahkan ke Kasi PP SDM untuk di verif dan diParaf;
12. Staf Pengolah Berkas Melakukan Verifikasi ke dancetak draf izin Staf pengolah berkas menyerahkandraf izin ke Kasi SDM untuk di verifikasi dan diParaf;a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tanda
tangani Kadis PMPPTSP;c. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuai;d. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinas;e. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon;13. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan.4. Jangka waktu
penyelesaian7 (tujuh) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Pengusahan Air Tanah (SIPA) Sumur dengan debit≥ 1 inchi atau Pipa Konstruksi ≥ 1 yang belum adasurat Izin Pengeborannya (SIP)
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATA. BIDANG SUMBER DAYA AIR
10. IZIN PENGUSAHAN AIR TANAH PERPANJANGAN (SIPA-P) UNTUKSUMUR DENGAN DEBIT ≥ 1 LITER/DET ATAU PIPA KONSTRUKSI ≥ 1
YANG SURAT IZIN PENGEBORANNYA DARI KAB/KOTA
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor121 Tahun 2015 tentang pengusahaan Sumber DayaAir;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 tahun 2017tentang Cekungan Air tanah di Indonesia;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 tahun 2018tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah;
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman TeknisTentang Penyelenggaran Tugas Pemerintah di BidangPengelolaan Air.
2. PersyaratanPelayanan
1. Laporan Volume pengambilan air tanah 3 bulanterakhir;
2. Foto copy analisa kualitas air tanah darilaboratorium yang sudah terakreditasi;
3. Foto meteran air yang sudah terpasang;4. Foto copy bukti pembayaran pajak air tanah 3
bulan terakhir;
5. Sketsa peta situasi lokasi titik sumur dan petatopografi 1:50.000;
6. Laporan data teknis:7. Data Bore Holeh Camera atau laporan geolistrik
dapat dikonsultasi dengan ESDM Berita acarapumping test;
8. Surat pernyataan peruntukan dan kebutuhan airtanah (ltr/dtk atau M3/hari);
9. Necara penggunaan air tanah3. Sistem,
mekanisme,dan prosedur
1. Pemohon mencari informasi - melakukanPendaftaran Izin Perubahan Nama JenisPengusahan Pemakaian Air Tanah di Bagian FrontOffice;Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan No tanda terima berkas jika berkaslengkap dan jika yang disampaikan tidak lengkapmaka berkas di kembalikan;
2. Bagian FO merima berkas permohonan,menerbitkan nomor tanda terima berkas jikaberkas lengkap dan jika yang disampaikan tidaklengkap maka berkas di kembalikan;
3. Berkas permohonan yang lengkap dilakukan entrydata ke aplikasi-petugas mencetak tanda terima-tanda terima 1 set diberikan ke pemohon dan satuset di berkas permohonan-berkaspermohonan dimasukkan ke bagian Subbag Umum untukpenomoran surat masuk-verifikasi oleh Tim Teknisdalam hal persyaratan berkas;
4. Berkas dari FO di serahkan ke Subbag Umumuntuk penomoran surat masuk dan lembardisposisi;
5. Kadis mendisposisi ke Kabid SDA dengan arahandan petunjuk proses perizinan;
6. Kabid SDA mendisposisi berkas untuk di verifikasidengan Tim Teknis;
7. Kasi SDM memverifikasi dan mendisposisi ke stafuntuk koordinasi ke Tim Teknis / Berkas akandiproses di Dinas Teknis;
8. Tim Teknis terkait Melakukan Peninjauan LapanganBAP lapangan akan di oleh di Dinas Teknis;
9. Rekomtek dari Dinas Terkait akan di keluarkan jikasudah sesuai dengan peraturan yang berlakuRekomendasi dari Tim Teknis Terkait akan didisposisi Kadis Ke Kabid SDA Untuk Prosesselanjutnya;
10. Kabid PP SDA mendisposisi Rekomendasi TeknisSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinan;
11. Kasi PP SDM mendisposisi Rekomendasi Teknis tekSungai Untuk Proses Administrsi Draf Perizinankepada staf pengolah berkas Draf izin yang di cetakdi serahkan ke Kasi PP SDM untuk di verif dan diParaf;
12. Staf Pengolah Berkas Melakukan Verifikasi ke dancetak draf izin Staf pengolah berkas menyerahkandraf izin ke Kasi SDM untuk di verifikasi dan diParaf;a. Draf izin di verifikasi oleh kasi SDM dan di paraf
untuk di ajukan ke Kabid SDA;b. Kabid SDA Menparaf draf Izin yang akan di tanda
tangani Kadis PMPPTSP;c. Kadis PMPPTSP menandatangani Izin jika sudah
sesuai;d. Dokumen Izin di serahkan ke bagian umum
untuk penomoran dan stempel dinas;e. Petugas Front Office menyerahkan Dokumen izin
yang sudah di tandatangani ke Pemohon;13. Pemohon menerima izin dengan bukti tanda terima
permohonan.4. Jangka waktu
penyelesaian5 (lima) Hari Kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin Pengusahan Air Tanah Perpanjangan (SIPA-P)untuk Sumur dengan debit ≥ 1 liter/det atau PipaKonstruksi ≥ 1 yang Surat izin Pengeborannya darikab/Kota
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin atau Pemenuhan Komitmen diprosessesuai dengan jangka waktu penyelesaian apabilaberkas permohonan yang diajukan lengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATB. BIDANG BINA MARGA
1. IZIN PEMBANGUNAN/ PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Republik Indonesia No.38 Tahun
2004 Tentang Jalan;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34
Tahun 2006 Tentang Jalan;3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan DanPenggunaan Bagian-Bagian Jalan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara 6 Tahun2013 Tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66Tahun 2017 Tentang Pelimpahan KewenanganPelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Provsu;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/673/KPTS/2018 Tentang Penetapan RuasJalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan di ProvinsiSumatera Utara.
2. PersyaratanPelayanan
1. Surat Permohonan memakai Kop Surat ditujukankepada Gubernur Sumatera Utara c.q Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu Prov. Sumatera Utara ditandatanganiDirektur/Penanggung Jawab di atas meterai Rp.6.000 serta di cap/stempel;
2. Surat Kuasa memakai Kop Surat apabila pengurusandikuasakan dan ditandatangani pemberi danpenerima kuasa di atas meterai Rp. 6.000 serta dicap/stempel yang lengkapi dengan fotokopi KTP yangdiberi kuasa;
3. Fotokopi KTP Pemohon;4. Fotokopi NPWP Perusahaan;5. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban
memelihara dan menjaga Iklan dan Media Informasiuntuk keselamatan umum dan menanggung resikoatas segala akibat yang mungkin ditimbulkan darikerusakan yang terjadi atas sarana atau prasaranayang dibangun/ dipasang pada bagian – bagian jalanyang dimohonkan diatas meterai Rp. 6.000 serta dicap/stempel;
6. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan danperubahannya yang telah disahkan oleh MenteriHukum dan HAM
7. Fotokopi Izin Usaha dalam hal pemohon adalahberbentuk badan usaha;
8. Jadwal Waktu Pelaksanaan;9. Lokasi;10. .Rencana Teknis meliputi :
a. Gambar Peta Lokasi;b. Gambar Konstruksi;c.Bahan dan Peralatan Konstruksi Iklan dan Media
Informasi;11. Metode Pelaksanaan;12.Rekomendasi Teknis dari Dinas Bina Marga dan
Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara;13. Berkas dijilid rapi dan dibuat dalam 2 (dua)
rangkap.3. Sistem,
mekanisme, danprosedur
a. Pemohon mencari informasi kepada petugasinformasi;
b. Petugas informasi memberikan informasi mengenaiperizinan (persyaratan, tata cara, dll);
c. Petugas penerima berkas menerima berkaspemohonan perizinan.
d. Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapanberkas permohonan perizinan;
e. Dalam hal berkas yang disampaikan tidak lengkap,berkas permohonan dikembalikan kepadapemohon.
f. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap,petugas melakukan entry data pemohonan keaplikasi perizinan;
g. Petugas mencetak tanda terima berkas melaluiaplikasi perizinan;
h. Tanda terima yang telah dicetak diberikan kepadapemohon dan salinannya dilampirkan pada berkaspermohonan;
i. Berkas yang telah dicetak tanda terimanyaditeruskan kepada tim teknis;
j. Tim teknis melakukan verifikasi atas kelengkapanberkas permohonan perizinan;
k. Verifikasi oleh tim teknis dituangkan dalam lembarverifikasi dan ditandatangani.
l. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan;m. Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani;n. Berdasarkan BAP dan dalam hal masih dibutuhkan
rekomendasi teknis/pertimbangan teknis dariperangkat daerah teknis terkait. DPMPPTSPmenuggu terbitnya RekomendasiTeknis/Pertimbangan Teknis dari kepala OPDteknis terkait.
o. Berdasarkan Rekomendasi Teknis/PertimbanganTeknis, Kepala DPMPPTSP menandatangani izinatau surat penolakan;
p. Izin atau surat penolakan diteruskan kepadasekretariat untuk penomoran;
q. Izin atau surat penolakan yang telah diberi nomoruntuk selanjutnya diserahkan kepada pemohonoleh sekretariat melalui loket pelayanan;
r. Penyampaian surat penolakan disertai denganpengembalian berkas permohonan;
s. Sekretariat melakukan pengarsipan atas izin atausurat penolakan yang telah terbit;
t. Sekretariat menyerahkan dokumen izin atau suratpenolakan kepada petugas loket layanan;
u. Petugas loket layanan menyerahkan dokumen izinatau surat penolakan kepada pemohon
4. Jangka waktupenyelesaian
15 (lima belas) hari kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin pembangunan/penempatan iklan dan media informasi
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin diproses sesuai dengan jangka waktupenyelesaian apabila berkas permohonan yang diajukanlengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATB. BIDANG BINA MARGA
2. IZIN PEMBANGUNAN/ PENEMPATAN BANGUN BANGUNAN
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Republik Indonesia No.38 Tahun
2004 Tentang Jalan;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34
Tahun 2006 Tentang Jalan;3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan DanPenggunaan Bagian-Bagian Jalan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara 6 Tahun2013 Tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66Tahun 2017 Tentang Pelimpahan KewenanganPelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu Provsu;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/673/KPTS/2018 Tentang Penetapan RuasJalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan di ProvinsiSumatera Utara.
2. PersyaratanPelayanan
1. Surat Permohonan memakai Kop Surat ditujukankepada Gubernur Sumatera Utara c.q Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu Prov. Sumatera Utara ditandatanganiDirektur/Penanggung Jawab di atas meterai Rp.6.000 serta di cap/stempel;
2. Surat Kuasa memakai Kop Surat apabilapengurusan dikuasakan dan ditandatangani pemberidan penerima kuasa di atas meterai Rp. 6.000 sertadi cap/stempel yang lengkapi dengan fotokopi KTPyang diberi kuasa;
3. Fotokopi KTP Pemohon;4. Fotokopi NPWP Perusahaan;5. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban
memelihara dan menjaga bangun– bangunan untukkeselamatan umum dan menanggung resiko atassegala akibat yang mungkin ditimbulkan darikerusakan yang terjadi atas sarana atau prasaranayang dibangun/ dipasang pada bagian – bagian jalanyang dimohonkan diatas meterai Rp. 6.000 serta dicap/stempel;
6. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan danperubahannya yang telah disahkan oleh MenteriHukum dan HAM
7. Fotokopi Izin Usaha dalam hal pemohon adalahberbentuk badan usaha;
8. Jadwal Waktu Pelaksanaan;9. Lokasi;10. Rencana Teknis meliputi :
a.Gambar Peta Lokasi;b.Gambar Konstruksi;c. Bahan dan Peralatan Konstruksi Bangunan –
Bangunan;11. Metode Pelaksanaan;12. Rekomendasi Teknis dari Dinas Bina Marga dan
Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara;13. Berkas dijilid rapi dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
a. Pemohon mencari informasi kepada petugasinformasi;
b. Petugas informasi memberikan informasi mengenaiperizinan (persyaratan, tata cara, dll);
c. Petugas penerima berkas menerima berkaspemohonan perizinan.
d. Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapanberkas permohonan perizinan;
e. Dalam hal berkas yang disampaikan tidak lengkap,berkas permohonan dikembalikan kepadapemohon.
f. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap,petugas melakukan entry data pemohonan keaplikasi perizinan;
g. Petugas mencetak tanda terima berkas melaluiaplikasi perizinan;
h. Tanda terima yang telah dicetak diberikan kepadapemohon dan salinannya dilampirkan pada berkaspermohonan;
i. Berkas yang telah dicetak tanda terimanyaditeruskan kepada tim teknis;
j. Tim teknis melakukan verifikasi atas kelengkapanberkas permohonan perizinan;
k. Verifikasi oleh tim teknis dituangkan dalam lembarverifikasi dan ditandatangani.
l. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan;m. Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani;n. Berdasarkan BAP dan dalam hal masih dibutuhkan
rekomendasi teknis/pertimbangan teknis dariperangkat daerah teknis terkait. DPMPPTSPmenuggu terbitnya RekomendasiTeknis/Pertimbangan Teknis dari kepala OPDteknis terkait.
o. Berdasarkan Rekomendasi Teknis/PertimbanganTeknis, Kepala DPMPPTSP menandatangani izinatau surat penolakan;
p. Izin atau surat penolakan diteruskan kepadasekretariat untuk penomoran;
q. Izin atau surat penolakan yang telah diberi nomoruntuk selanjutnya diserahkan kepada pemohonoleh sekretariat melalui loket pelayanan;
r. Penyampaian surat penolakan disertai denganpengembalian berkas permohonan;
s. Sekretariat melakukan pengarsipan atas izin atausurat penolakan yang telah terbit;
t. Sekretariat menyerahkan dokumen izin atau suratpenolakan kepada petugas loket layanan;
u. Petugas loket layanan menyerahkan dokumen izinatau surat penolakan kepada pemohon
4. Jangka waktupenyelesaian
15 (lima belas) hari kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin pembangunan/penempatan bangun bangunan
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin diproses sesuai dengan jangka waktupenyelesaian apabila berkas permohonan yang diajukanlengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATB. BIDANG BINA MARGA
3. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANGMILIK JALAN
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Republik Indonesia No.38 Tahun
2004 Tentang Jalan;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34
Tahun 2006 Tentang Jalan;3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan DanPenggunaan Bagian-Bagian Jalan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara 6 Tahun2013 Tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66Tahun 2017 Tentang Pelimpahan KewenanganPelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu Provsu;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/673/KPTS/2018 Tentang Penetapan RuasJalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan di ProvinsiSumatera Utara.
2. PersyaratanPelayanan
1. Surat Permohonan memakai Kop Surat ditujukankepada Gubernur Sumatera Utara c.q Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu Prov. Sumatera Utara ditandatanganiDirektur/Penanggung Jawab di atas meterai Rp.6.000 serta di cap/stempel;
2. Surat Kuasa memakai Kop Surat apabilapengurusan dikuasakan dan ditandatangani pemberidan penerima kuasa di atas meterai Rp. 6.000 sertadi cap/stempel yang lengkapi dengan fotokopi KTPyang diberi kuasa;
3. Fotokopi KTP Pemohon;4. Fotokopi NPWP Perusahaan;5. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban
memelihara dan menjaga bangun– bangunan untukkeselamatan umum dan menanggung resiko atassegala akibat yang mungkin ditimbulkan darikerusakan yang terjadi atas sarana atau prasaranayang dibangun/ dipasang pada bagian – bagian jalanyang dimohonkan diatas meterai Rp. 6.000 serta dicap/stempel;
6. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan danperubahannya yang telah disahkan oleh MenteriHukum dan HAM
7. Fotokopi Izin Usaha dalam hal pemohon adalahberbentuk badan usaha;
8. Jadwal Waktu Pelaksanaan;9. Lokasi;10. Rencana Teknis meliputi :
a.Gambar Peta Lokasi;b.Gambar Konstruksi;c. Bahan dan Peralatan Konstruksi Bangunan –
Bangunan;11. Metode Pelaksanaan;12. Rekomendasi Teknis dari Dinas Bina Marga dan
Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara;13. Berkas dijilid rapi dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
a. Pemohon mencari informasi kepada petugasinformasi;
b. Petugas informasi memberikan informasi mengenaiperizinan (persyaratan, tata cara, dll);
c. Petugas penerima berkas menerima berkaspemohonan perizinan.
d. Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapanberkas permohonan perizinan;
e. Dalam hal berkas yang disampaikan tidak lengkap,berkas permohonan dikembalikan kepadapemohon.
f. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap,petugas melakukan entry data pemohonan keaplikasi perizinan;
g. Petugas mencetak tanda terima berkas melaluiaplikasi perizinan;
h. Tanda terima yang telah dicetak diberikan kepadapemohon dan salinannya dilampirkan pada berkaspermohonan;
i. Berkas yang telah dicetak tanda terimanyaditeruskan kepada tim teknis;
j. Tim teknis melakukan verifikasi atas kelengkapanberkas permohonan perizinan;
k. Verifikasi oleh tim teknis dituangkan dalam lembarverifikasi dan ditandatangani.
l. Tim teknis melakukan peninjauan lapangan;m. Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani;n. Berdasarkan BAP dan dalam hal masih dibutuhkan
rekomendasi teknis/pertimbangan teknis dariperangkat daerah teknis terkait. DPMPPTSPmenuggu terbitnya RekomendasiTeknis/Pertimbangan Teknis dari kepala OPDteknis terkait.
o. Berdasarkan Rekomendasi Teknis/PertimbanganTeknis, Kepala DPMPPTSP menandatangani izinatau surat penolakan;
p. Izin atau surat penolakan diteruskan kepadasekretariat untuk penomoran;
q. Izin atau surat penolakan yang telah diberi nomoruntuk selanjutnya diserahkan kepada pemohonoleh sekretariat melalui loket pelayanan;
r. Penyampaian surat penolakan disertai denganpengembalian berkas permohonan;
s. Sekretariat melakukan pengarsipan atas izin atausurat penolakan yang telah terbit;
t. Sekretariat menyerahkan dokumen izin atau suratpenolakan kepada petugas loket layanan;
u. Petugas loket layanan menyerahkan dokumen izinatau surat penolakan kepada pemohon
4. Jangka waktupenyelesaian
15 (lima belas) hari kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin pembangunan/penempatan bangunan di dalam ruangmilik jalan
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,saran danmasukan/apresiasi
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi SumateraUtara;
2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin diproses sesuai dengan jangka waktupenyelesaian apabila berkas permohonan yang diajukanlengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARANOMOR: 20 TAHUN 2019TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINANDI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI SUMATERA UTARA
II. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATB. BIDANG BINA MARGA
4. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGANUTILITAS
NO KOMPONEN URAIAN1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Republik Indonesia No.38 Tahun
2004 Tentang Jalan;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34
Tahun 2006 Tentang Jalan;3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan DanPenggunaan Bagian-Bagian Jalan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara 6 Tahun2013 Tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66Tahun 2017 Tentang Pelimpahan KewenanganPelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu Provsu;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/673/KPTS/2018 Tentang Penetapan RuasJalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan di ProvinsiSumatera Utara.
2. PersyaratanPelayanan
1. Surat Permohonan memakai Kop Surat ditujukankepada Gubernur Sumatera Utara c.q Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu Prov. Sumatera Utara ditandatanganiDirektur/Penanggung Jawab di atas meterai Rp.6.000 serta di cap/stempel;
2. Surat Kuasa memakai Kop Surat apabilapengurusan dikuasakan dan ditandatangani pemberidan penerima kuasa di atas meterai Rp. 6.000 sertadi cap/stempel yang lengkapi dengan fotokopi KTPyang diberi kuasa;
3. Fotokopi KTP Pemohon;4. Fotokopi NPWP Perusahaan;5. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban
memelihara dan menjaga bangun– bangunan untukkeselamatan umum dan menanggung resiko atassegala akibat yang mungkin ditimbulkan darikerusakan yang terjadi atas sarana atau prasaranayang dibangun/ dipasang pada bagian – bagian jalanyang dimohonkan diatas meterai Rp. 6.000 serta dicap/stempel;
6. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan danperubahannya yang telah disahkan oleh MenteriHukum dan HAM
7. Fotokopi Izin Usaha dalam hal pemohon adalahberbentuk badan usaha;
8. Jadwal Waktu Pelaksanaan;9. Lokasi;10. Rencana Teknis meliputi :
a.Gambar Peta Lokasi;b.Gambar Konstruksi;c. Bahan dan Peralatan Konstruksi Bangunan –
Bangunan;11. Metode Pelaksanaan;12. Rekomendasi Teknis dari Dinas Bina Marga dan
Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara;13. Berkas dijilid rapi dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
3. Sistem,mekanisme, danprosedur
a. Pemohon mencari informasi kepada petugas informasi;b. Petugas informasi memberikan informasi mengenai
perizinan (persyaratan, tata cara, dll);c. Petugas penerima berkas menerima berkas pemohonan
perizinan.d. Petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan
berkaspermohonan perizinan;
e. Dalam hal berkas yang disampaikan tidak lengkap,berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
f. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap,petugas melakukan entry data pemohonan keaplikasi perizinan
g. Petugas mencetak tanda terima berkas melaluiaplikasi perizinan;
h. Tanda terima yang telah dicetak diberikan kepadapemohon dan salinannya dilampirkan pada berkaspermohonan;
i. Berkas yang telah dicetak tanda terimanyaditeruskan kepada tim teknis;
j. Tim teknis melakukan verifikasi atas kelengkapanberkas permohonan perizinan;
k. Verifikasi oleh tim teknis dituangkan dalam lembarverifikasi dan ditandatangani
4. Jangka waktupenyelesaian
15 (lima belas) hari kerja
5. Biaya/tarif Rp. 0,- (Gratis)
6. Produkpelayanan
Izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringanutilitas
7. Sarana,Prasarana,dan/atauFasilitas
1. Komputer;2. Printer;3. Scanner;4. Akses Internet;5. Aplikasi SIAP LAYANI.
8. KompetensiPelaksana
1. Pendidikan minimal Diploma III;2. Pengetahuan tentang persyaratan, prosedur, bentuk
dokumen yang dibutuhkan;3. Keahlian menggunakan Sistem Aplikasi SIAP
LAYANI;4. Keterampilan mengoperasikan Komputer Desktop PC
(Microsoft Office), Printer, Scanner.
9. PengawasanInternal
1. Dilakukan oleh Atasan Langsung;2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pengaduan dan
Advokasi.
10. Penangananpengaduan,
1. Melalui konsultasi langsung/tatap muka di LoketPengaduan Dinas PMPPTSP Provinsi Sumatera
saran danmasukan/apresiasi
Utara;2. Melalui kotak saran;3. Melalui komunikasi secara elektronik (aplikasi
perpesanan instan/WhatsApp: 0811 63 0027);4. Melalui komunikasi secara elektronik (surat
elektronik / surel: [email protected] ).
11. JumlahPelaksana
4 (empat) orang
12. JaminanPelayanan
Permohonan Izin diproses sesuai dengan jangka waktupenyelesaian apabila berkas permohonan yang diajukanlengkap dan benar
13. JaminanKeamanan danKeselamatanPelayanan
1. Berkas permohonan diproses sesuai denganprosedur;
2. Keamanan dan kerahasiaan berkas terjamin;3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi.
14. Evaluasi KinerjaPelaksana
1. Laporan Kinerja Harian;2. Survei Kepuasan Masyarakat.