lampiran - pom.go.idpom.go.id/ppid/2015/rbalai/banjarmasin.pdf · - kabupaten kotabaru 2 = 9.422,73...
TRANSCRIPT
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 1
Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : HK.01.02.100.04.15.0631 Tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015 - 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional
disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana
Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan
arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya adalah
RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-
2025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN tahap ketiga ditujukan
untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia
berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus
meningkat.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin melaksanakan tugas
pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam rangka
pelaksanaan tupoksi, BBPOM di Banjarmasin menyusun Renstra, yang memuat
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 2
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di
Banjarmasin untuk periode 2015-2019 yang selaras dengan visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BPOM dengan berpedoman pada
Renstra Badan POM periode 2015-2019. Proses penyusunan Renstra BBPOM di
Banjarmasin tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun
2010-2014, serta memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan yang
menjadi mitra BBPOM di Banjarmasin. Selanjutnya Renstra BBPOM di
Banjarmasin periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja
BBPOM di Banjarmasin dibandingkan dengan pencapaian dari periode
sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Adapun kondisi umum BBPOM di Banjarmasin pada saat ini berdasarkan
peran, tupoksi dan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
1.1.1. Peran BBPOM di Banjarmasin berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan
Sebagai UPT BPOM maka BBPOM di Banjarmasin dalam menjalankan
perannya senantiasa mengacu pada peran BPOM. BPOM adalah sebuah
Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi
peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan
di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non
Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor
3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103
Tahun 2001.
BPOM sebelum dibentuk sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND)/LPNK, merupakan salah satu direktorat jenderal di
lingkungan Departemen Kesehatan (sekarang disebut Kementerian Kesehatan)
yang bernama Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen
POM).
Latar belakang yuridis pemisahan atau perubahan Ditjen POM menjadi
sebuah LPND dengan nama BPOM tidak terlepas dari perubahan sistem
pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistis berdasarkan Undang -
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 3
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
menjadi bersifat desentralistis seiring dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain,
menetapkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan-keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan
bidang lain.
Kewenangan bidang lain sebagai urusan pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diatur lebih
lanjut secara rinci dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000,
Kewenangan Bidang Lain telah dikelompokkan dalam beberapa
bidang,termasuk Bidang Kesehatan.
Dalam bidang kesehatan, 3 (tiga) dari 11 (sebelas) kewenangan yang
menjadi urusan pemerintah pusat yaitu: (1) Penetapan pedoman penggunaan,
konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat; (2) Pemberian izin
dan pengawasan peredaran obat, serta pengawasan industri farmasi; dan (3)
Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (aditif) tertentu untuk
makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran, ditetapkan menjadi
kewenangan BPOM sesuai Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
LPND.
Sesuai amanat ini, BPOM menyelenggarakan fungsi:
(1) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat
dan Makanan;
(2) pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;
(3) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
(4) pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan
instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 4
(5) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan
rumah tangga.
Adapun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya yang menjadi
landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi BBPOM di Banjarmasin, antara lain:
(i) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
(ii) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto PP Nomor 109 Tahun
2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa
Produk Tembakau bagi Kesehatan;
(iii) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
(iv) PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;
(v) PP Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
(vi) PP Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa
Genetika;
(vii) PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; serta
(viii) PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi.
(ix) Perda Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengawasan
Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang
Disalahgunakan dalam Pangan
Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau
pilar lembaga BPOM, yakni:
(1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan sebelum beredar
(pre-market) melalui:
a) Perkuatan regulasi, standar dan pedoman pengawasan obat, Obat dan
Makanan serta dukungan regulatori kepada pelaku usaha untuk
pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku;
b) Peningkatan registrasi/penilaian Obat dan Makanan Obat dan Makanan
yang diselesaikan tepat waktu;
c) Peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
dalam rangka pemenuhan standar Good Manufacturing Practices (GMP)
dan Good Distribution Practices (GDP) terkini; dan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 5
d) Penguatan kapasitas laboratorium BBPOM di Banjarmasin.
(2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market)
melalui:
a) Pengambilan sampel dan pengujian;
b) Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat
dan Makanan di seluruh Indonesia oleh 33 Balai Besar (BB)/Balai POM,
termasuk pasar aman dari bahan berbahaya;
d) Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan
Makanan di pusat dan balai.
(3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi
serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan
dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di
pusat dan balai melalui:
a) Public warning;
b) Pemberian Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi dan
Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan
Makanan, serta;
c) Peningkatan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS),
peningkatan kegiatan BPOM Sahabat Ibu, dan advokasi serta kerjasama
dengan masyarakat dan berbagai pihak/lembaga lainnya.
Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BPOM sebagai lembaga pemerintah
yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Di
sisi lain, tugas fungsi BBPOM di Banjarmasin sangat penting dan strategis dalam
kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita).
Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan POM di daerah, BBPOM
di Banjarmasin berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan
produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional,
kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.
Dilihat dari fungsi BBPOM di Banjarmasin, secara garis besar terdapat 2
(dua) fungsi Badan POM yang dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin, yakni:
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 6
(1) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post market)
melalui :
a. Pengujian di laboratorium sampel produk yang beredar.
b. Pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan.
c. Investigasi awal dan penyidikan kasus obat dan makanan.
(2) Pemberdayaan masyarakat melalui KIE (Komunikasi Informasi dan
Edukasi) dan penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku
kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan di Kalimantan Selatan melalui :
a. Penyebarluasan Public Warning ke pemangku kepentingan dan
masyarakat.
b. KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan .
c. Peningkatan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS),
peningkatan kegiatan Food Safety Masuk Desa atau GKPD (Gerakan
Keamanan Pangan Desa) dan advokasi kepada masyarakat.
Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BBPOM di Banjarmasin sebagai
UPT Badan POM, dimana Badan POM merupakan lembaga pemerintah yang
merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen. Di sisi
lain, tupoksi BBPOM di Banjarmasin ini juga sangat penting dan strategis dalam
kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)
yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 5:
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor
kesehatan; pada butir 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan terpercaya; pada butir 3: Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara
kesatuan; pada butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional; serta pada butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena
itu, BBPOM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM yang merupakan lembaga
pengawasan Obat dan Makanan sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi
kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung
lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya, dan lain
sebagainya, untuk mendukung tugas-tugasnya tersebut.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 7
BBPOM di Banjarmasin idealnya dapat menjalankan tugasnya secara
lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus
yang dilaporkan. Namun, dengan luas wilayah Kalimantan Selatan yang
bersekitar 37.530,52 km2 atau 6,98% dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96%
dari luas wilayah Indonesia dengan sarana transportasi yang belum memadai,
rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan dan posisi
Kalimantan Selatan sebagai pintu masuk bagi berbagai produk Obat dan
Makanan ke Pulau Kalimantan merupakan salah satu faktor utama yang sulit
bagi BBPOM di Banjarmasin dalam melakukan fungsi pengawasan secara
komprehensif.
Secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 daerah (11 Kabupaten
dan 2 Kota) meliputi 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan, yaitu :
- Kota Banjarmasin = 0.072,67 Km2
- Kota Banjarbaru = 0.328,83 Km2
- Kabupaten Banjar = 4.710,97 Km2
- Kabupaten Tapin = 2.174,95 Km2
- Kabupaten Tanah Laut (TALA) = 3.729,30 Km2
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) = 1.804,94 Km2
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) = 1.472,00 Km2
- Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) = 0.951,25 Km2
- Kabupaten Tabalong = 3.599,95 Km2
- Kabupaten Balangan = 1.819,75 Km2
- Kabupaten Tanah Bumbu = 5.066,96 Km2
- Kabupaten Barito Kuala (BATOLA) = 2.376,22 Km2
- Kabupaten Kotabaru = 9.422,73 Km2
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 8
Peta serta pembagian wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat berikut ini :
Gambar 1.1: Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 9
Namun hal ini tidak menjadi hambatan, bahkan justru menjadi tantangan
tersendiri bagi BBPOM di Banjarmasin dalam melakukan revitalisasi dan
penguatan terhadap mandat dan kinerjanya dalam hal mengawasi Obat dan
Makanan, baik yang diproduksi di Kalsel sendiri maupun yang berasal dari luar
Kalsel dan beredar di masyarakat.
Di sisi lain, kondisi masyarakat Kalimantan Selatan yang didominasi oleh
sektor perdagangan sehingga mobilitas penduduk juga sangat tinggi sehingga
berdampak juga pada semakin banyaknya produk obat dan makanan yang
beredar. Hal lain yang perlu diperhatikan pada penyusunan Renstra adalah
adanya sumber daya alam di Kalimantan Selatan berupa perkebunan kelapa
sawit, pertambangan batu bara dan mineral alam lainnya. Kondisi ini tentunya
sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat.
Modernisasi suatu bangsa juga berpengaruh pada pola hidup
masyarakatnya. Dengan perkembangan modernisasi tersebut, menjaga pola
hidup sehat juga menjadi semakin sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan hidupnya, terutama pemenuhan standar kesehatan,
dimana peredaran makanan yang tidak begitu baik bagi kesehatan juga hampir-
hampir tidak bisa dihindari.
Adapun cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin adalah
sebagai berikut :
Tabel 1.1: Cakupan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan
Makanan
Jenis Sarana
Produksi Distribusi Pelayanan
Jumlah
Sarana Diperiksa %
Jumlah
Sarana Diperiksa %
Jumlah
Sarana Diperiksa %
Obat 0 0 0 43 72 167.44 420 474 112.86
Pangan MD 23 26 113.04
Kosmetika 10 7 70.00 388 110 28.35
BB 0 0 0 2 6 300.00
OT 8 8 100.00 298 97 32.55
Pangan PIRT 1507 51 3.38
Pangan 937 157 16.76
Jumlah 1548 92 5.94 1668 442 26.50 420 474 112.86
Kegiatan pemeriksaan setempat sarana produksi, distribusi dan
pelayanan obat dan makanan dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun di
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 10
seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan target didasarkan atas
analisis risiko yang memperhatikan semua kemungkinan yang berdampak
negatif pada keselamatan konsumen, yang meliputi produk TMS yang sering
ditemukan, wilayah rawan maupun pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan.
Dengan demikian, meskipun cakupan pemeriksaan setempat masih rendah,
diharapkan tetap mampu menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar.
1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 tahun 2014,
Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin terdiri dari Kepala Balai
Besar POM yang membawahi unit-unit kerja sebagai berikut :
1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik
dan Produk Komplemen
3. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi, terdiri atas 2
Seksi yaitu : Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya dan Seksi
Pengujian Mikrobiologi.
4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, terdiri atas 2 Seksi yaitu : Seksi
Pemeriksaan dan Seksi Penyidikan
5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, terdiri atas 2 Seksi
yaitu : Seksi Sertifikasi dan Seksi Layanan Informasi Konsumen
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sesuai dengan struktur organisasi BBPOM di Banjarmasin yang ada,
maka masing-masing bidang dan sub bagian memiliki tugas sebagai berikut:
1) Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional,
Kosmetika dan Produk Komplemen. Bidang ini mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian
mutu di bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetika,
dan produk komplemen.
2) Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium,
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 11
pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta
pemeriksaan laboratorium, pengujian dan pengendalian mutu di bidang
mikrobiologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengujian Pangan,
Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan
pengelolaan laboratorium, pengendalian mutu hasil pengujian pangan,
dan bahan berbahaya
b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan
pengelolaan laboratorium, dan pengendalian mutu hasil pengujian
mikrobiologi
Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari:
a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi
dan laporan pengelolaan laboratorium, pengendalian mutu hasil
pengujian pangan dan bahan berbahaya.
b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi, mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan
laporan pengelolaan laboratorium, dan pengendalian mutu hasil
pengujian mikrobiologi.
3) Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan.
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program, evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh
untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana
pelayanan kesehatan serta penyidikan pelanggaran hukum di bidang
produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional,
kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan, dan penyidikan obat
dan makanan.
b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk
pengujian dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana
pelayanan kesehatan di bidang produk terapetik, narkotika,
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 12
psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen,
pangan, dan bahan berbahaya;
c. Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang
produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat
tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan
berbahaya; dan
d. evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan, dan penyidikan obat dan
makanan.
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari:
a. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan
setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana
produksi dan distribusi produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat
adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan, dan
bahan berbahaya.
b. Seksi Penyidikan, mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap
kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika,
psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen,
pangan, dan bahan berbahaya.
4) Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksaan sertifikasi produk,
sarana produksi dan distribusi tertentu, dan layanan informasi konsumen.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi
Konsumen menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk, dan Layanan
Informasi Konsumen
b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu
c. Pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen
d. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, dan layanan
informasi konsumen
Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari:
a. Seksi Sertifikasi, mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk,
sarana produksi dan distribusi tertentu.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 13
b. Seksi Layanan Informasi Konsumen, mempunyai tugas melakukan
layanan informasi konsumen.
5) Sub Bagian Tata Usaha.
Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Banjarmasin.
6) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas : “Melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.
a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas
Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan
Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
b. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasi oleh tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama BPOM.
c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
d. Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Adapun struktur organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin dapat
digambarkan dengan skema sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 14
Gambar 1.2: Struktur Organisasi BBPOM di Banjarmasin
Sumber Daya Manusia merupakan komponen yang penting dalam
melaksanakan pengawasan. Berikut ini grafik yang menggambarkan proporsi
pegawai BBPOM di Banjarmasin berdasarkan jenis pendidikan.
Grafik 1.1: Jumlah Pegawai Menurut Pendidikannya
KEPALA BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KEPALA BIDANG
PENGUJIAN TERANOKOKO
KEPALA BIDANG PENGUJIAN
PANGAN, BB, DAN MIKROBIOLOGI
KEPALA BIDANG
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI DAN
LAYANAN INFORMASI KONSUMEN
KEPALA SEKSI LABORATORIUM
PANGAN dan BAHAN BERBAHAYA
KEPALA SEKSI
LABORATORIUM MIKROBIOLOGI
KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN
KEPALA SEKSI PENYIDIKAN
KEPALA SEKSI SERTIFIKASI
KEPALA SEKSI
LAYANAN INFORMASI KONSUMEN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 15
Profil pegawai per bidang dan sub bagian dapat dilihat secara rinci sebagai
berikut :
Grafik 1.2: Jumlah Pegawai Menurut Bidang/ Sub Bagian
Dari komposisi SDM BBPOM di Banjarmasin sampai dengan tahun 2014
sesuai dengan grafik 1 dan 2 di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi
perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan
lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan penambahan jumlah dan
peningkatan kompetensi SDM BBPOM di Banjarmasin, agar dapat
mengantisipasi dan memenuhi perubahan lingkungan strategis tersebut
sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan.
Untuk mendukung program pengawasan, kompetensi SDM terus
ditingkatkan melalui berbagai pelatihan baik eksternal maupun internal. Untuk
menangani proses penyidikan saat ini ada 8 PPNS yang di Bidang Pemeriksaan
dan Penyidikan, sedangkan untuk melakukan pengawasan telah dilatih tenaga
Inspektur Obat, Inspektur Pangan Muda dan Madya, dan Inspektur Obat
Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dan beberapa pelatihan teknis
lainnya. Untuk melaksanakan surveilan, sertifikasi dan layanan informasi
konsumen telah mengikuti pelatihan surveilan keracunan pangan, tatacara
penilaian pangan, ULPK, CPKB, CPOTB, Instruktur dan Auditor Piagam Bintang
I, II, dan III Keamanan Pangan dan Auditor Halal. Seluruh tenaga penguji telah
mengikuti pelatihan Dasar Analisis, Pengujian Mikro, Pangan dan Teranokoko
Tingkat Dasar dan Pratama serta Madya, Analisis dengan instrumen, uji potensi
antibiotik, teknik perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium. Dari sistem
Bid. Peng Teranokoko, 19
Bid. Pemdik, 18
Bid. Peng Pangan BB dan
Mikro, 16
Subbag TU, 14
Bid. SerLIK, 8
Ka BBPOM, 1
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 16
mutu pelatihan yang telah diikuti adalah Pengenalan ISO/IEC/17025 : 2005,
Audit Internal sesuai sistem manajemen mutu ISO/IEC/17025 : 2005, Dokumen
dan Implementasi ISO/IEC/17025 : 2005, Jaminan Mutu Hasil Analisis
Pengujian, Pengukuran ketidakpastian untuk laboratorium pengujian, dan
Validasi Metoda Analisa. Dari kelompok manajerial juga telah mengikuti diklat
penjenjangan, hard competency maupun soft competency seperti pelatihan
manajerial, visioning, motivasi dan lain- lain.
Meskipun dari sisi kompetensi sudah memadai namun dari sisi kuantitas
masih kurang, apalagi dengan melihat penambahan di lingkungan eksternal
termasuk ekspektasi masyarakat dan pemerindah daerah terhadap peran
BBPOM di Banjarmasin agar lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan
Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan ini.
Dengan jumlah SDM saat ini, BBPOM di Banjarmasin belum mampu
melakukan pengawasan sekali setahun terhadap setiap sarana produksi dan
distribusi Obat dan Makanan. Dengan demikian hal ini berpotensi terhadap
beredarnya Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan
keamanan.
Hal- hal yang belum efektif terkait SDM adalah pemberian reward dan
punishment. Meskipun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah diterapkan sejak
tahun 2014 namun implementasi reward dan punishment belum sepenuhnya
diterapkan karena keterbatasan anggaran, ketidaktegasan dan dikarenakan
sistem ini baru saja dimulai.
Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin untuk melaksanakan
tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2014 sejumlah
76 (tujuh puluh enam) orang dan masih kekurangan 20 SDM, dengan proyeksi
kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 17
Grafik 1.3: Kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja
Bila diasumsikan bahwa setiap tahun BBPOM di Banjarmasin mendapat
penambahan 5 orang CASN maka pada tahun 2019 diperkirakan masih tetap
akan kekurangan pegawai sebanyak 14 orang. Jika asumsi tersebut tidak
tercapai hingga tahun 2019 makan BBPOM di Banjarmasin akan mengalami
kekurangan SDM sebesar 37 orang.
Di samping menghadapi masalah dalam jumlah SDM, BBPOM di
Banjarmasin juga mengahadapi permasalahan dalam struktur organisasi.
Adapun Bidang dan Sub Bagian yang mengalami permasalahan tersebut adalah
1. Sub Bagian Tata Usaha
Kondisi saat ini pada Sub Bagian Tata Usaha masih mengalami span of
control yang terlalu luas dengan hanya ditangani oleh pejabat struktural
setingkat eselon IV. Dalam rangka optimalisasi fungsi manajemen dan
reformasi birokrasi perlu dilakukan reorganisasi, dimana untuk jabatan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dinaikkan menjadi eselon III dan di
bawahnya diangkat 2 – 3 jabatan struktural eselon IV untuk menangani
Seksi Keuangan, Seksi Kepegawaian dan Seksi Perlengkapan
2. Bidang Pengujian Teranakoko
Saat ini pada bidang tersebut dijabat oleh satu orang eselon III, tetapi tidak
didukung oleh pejabat eselon IV, sehingga berdampak pada penumpukan
control dan tanggung jawab pada 1 (satu) orang pejabat struktural. Dalam
rangka peningkatan kinerja maka diharapkan agar kedepan Kepala Bidang
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 18
dapat dibantu oleh 3 (tiga) orang pejabat eselon IV, untuk menangani seksi
Pengujian Obat dan Napza, Seksi Pengujian Obat Tradisional dan Suplemen
Makanan serta Seksi Pengujian Kosmetik
3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
Salah satu upaya mereduksi peredaran produk Obat dan Makanan ilegal
adalah melalui penegakan hukum. Dalam optimalisasi penegakan hukum
diperlukan informasi yang akurat terkait tindak pidana bidang Obat dan
Makanan. Saat ini pada bidang pemeriksaan dan penyidikan hanya terdapat
dua seksi, yaitu seksi pemeriksaan dan seksi penyidikan. Untuk optimalisasi
penegakan hukum, pada Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan diperlukan
penambahan 1 (satu) jabatan eselon IV untuk menangani masalah
Investigasi, sehingga diharapkan efektifitas penegakan hukum meningkat.
1.1.3. Capaian Kinerja BBPOM di Banjarmasin periode 2010-2014
Sesuai dengan peran dan kewenangannya, BBPOM di Banjarmasin
mempunyai tugas mengawasi peredaran Obat dan Makanan di wilayah
Kalimantan Selatan. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, maka terdapat
beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Renstra BPOM 2010-2014,
yaitu: 1) Rekomendasi dalam rangka perizinan dan sertifikasi industri di bidang
farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik; 2) Post-marketing
survailance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan
sarana produksi dan distribusi, monitoring efek samping produk di masyarakat,
penyidikan dan penegakan hukum; 3) Pengumpulan serta kliping iklan dan
promosi obat dan makanan untuk bahan Pre-review dan pasca-audit oleh Badan
POM; 4) Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk penyebarluasan
peringatan publik yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM.
Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan
BBPOM di Banjarmasin tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian
indikator kinerja utama sesuai sasaran strategis pada tabel 1.1 di bawah ini.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 19
Tabel 1.2: Pencapaian Indikator Kinerja Utama
No. Indikator Awal Target (%) Realisasi (%) Rasio (%)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1. Persentase
kenaikan Obat
yang memenuhi
standar
94,2
Bas
elin
e
0,1 0,1 0,1 0,1
Bas
elin
e
-0,21 -0,17 0,4 -3,13
bas
elin
e
-210 -170 400 -3.130
2. Persentase
kenaikan Obat
Tradisional yang
memenuhi standar
73,81
Bas
elin
e
0,25 0,25 0,25 0,25
Bas
elin
e
-10,54 -0,2 0,3 -3,55
bas
elin
e
-4.216 -80 120 -1.420
3. Persentase
kenaikan Kosmetik
yang memenuhi
standar
92,12
Bas
elin
e
0,25 0,25 0,25 0,25
Bas
elin
e
-2,47 0,43 -0,1 -1,61
bas
elin
e
-988 172 -40 -644
4. Persentase
kenaikan
Suplemen
Makanan yang
memenuhi standar
97,36
Bas
elin
e
0,5 0,5 0,5 0,5
Bas
elin
e
12 -7,8 0 -14.0
bas
elin
e
-2.400 -1.560 0 -2.800
5. Persentase
kenaikan Makanan
yang memenuhi
standar
76,03
Bas
elin
e
3,75 3,75 3,75 3,75
Bas
elin
e
13,14 -7,3 1,4 -10.02
bas
elin
e
857,1 -194,7 37,3 -267,2
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 20
Sebagaimana tabel 1.2 terkait pencapaian kinerja pada Renstra tahun
2010-2014 tersebut di atas, bila diperhatikan dari segi angka kenaikan produk
Obat dan Makanan yang memenuhi standar, maka dapat dikatakan bahwa BBPOM
di Banjarmasin belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tetapi bila dilihat dari sudut pandang kemampuan pengawas menemukan Obat
dan Makanan yang tidak memenuhi standar maka dapat dikatakan bahwa
kompetensi pengawas semakin membaik. Peningkatan kompetensi ini
menunjukkan bahwa melalui berbagai pelatihan bagi Inspektur Obat dan Makanan
yang diselenggarakan oleh Badan POM sangat efektif dalam meningkatkan
kompetensi petugas.
Salah satu hal yang membebani BBPOM di Banjarmasin untuk mencapai
target indikator kinerja utama adalah persentase kenaikan Obat dan Makanan yang
memenuhi standar diperhitungkan terhadap jumlah sampel yang disampling oleh
BBPOM di Banjarmasin. Hal ini menjadi problem tersendiri karena sampling
dilakukan berbasis risiko, dimana salah satu hal yang diperhatikan pada
penyusunan prioritas sampling adalah produk yang sering ditemukan tidak
memenuhi standar atau dicurigai tidak memenuhi standar. Dengan pertimbangan
ini maka sangat mungkin sampel yang disampling cenderung tidak memenuhi
standar sehingga dapat mengaburkan keberhasilan pelaksanaan pengawasan Obat
dan Makanan.
Berdasarkan pencapaian target tersebut teridentifikasi bahwa
pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin
selama ini harus terus ditingkatkan. Perkuatan pengawasan post market
merupakan hal yang tak dapat dielakkan lagi. Hal lain yang perlu ditingkatkan
adalah advokasi dan koordinasi lintas sektor agar lebih bersinergi lagi dalam
meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk pemenuhan cara produksi dan
distribusi obat dan makanan yang baik, sehingga keamanan obat dan makanan
yang beredar dapat dijamin. Sinergisme dengan lintas sektor perlu juga
ditingkatkan dalam hal pemberian sanksi yang memadai sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran sehingga dapat memberi efek jera.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 21
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks.
Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi
barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas
bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya
pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim
(climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, serta percepatan
penyebaran wabah penyakit, mencerminkan rumitnya tantangan yang harus
dihadapi oleh BPOM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi
BPOM dalam mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan.
Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang
dihadapi oleh BBPOM di Banjarmasin terdiri atas 2 (dua) isu mendasar, yaitu
kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan yang akan diulas disini adalah Sistem
Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sedangkan
terkait globalisasi, akan diulas tentang perdagangan bebas, komitmen
internasional, perubahan iklim, MEA dan demografi. Isu-isu tersebut saling terkait
satu dengan yang lain. Adapun lingkungan strategis yang mempengaruhi peran
BPOM baik internal maupun eskternal adalah sebagai berikut:
1.2.1. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah
pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa
Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN
adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai
kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu
sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan,
pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan
masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat penggunaan
obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 22
pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan
subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan
berhasil guna dan berdaya guna.
BPOM merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan
dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan
dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang
pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam
subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh
BPOM, yaitu:
No Upaya terkait jaminan aspek
keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar
No Upaya terkait kemandirian Obat dan
Makanan.
1 Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab.
1 Pembinaan industri farmasi dalam negeri agar mampu melakukan produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.
2 Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah, kerjasama internasional, laboratorium pengujian mutu yang kompeten, independen, dan transparan.
2 Pengembangan pemanfaatan obat tradisional yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, bermutu tinggi, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan formal.
3 Pengembangan dan penyempurnaan kebijakan mengenai produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai dengan IPTEK dan standar internasional.
4 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, dilakukan melalui penilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, surveilans dan uji setelah pemasaran, serta pemantauan label atau penandaan, iklan dan promosi.
5 Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 23
No Upaya terkait jaminan aspek
keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar
No Upaya terkait kemandirian Obat dan
Makanan.
6 Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7 Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan.
Beberapa upaya tersebut di atas, telah dilakukan oleh BPOM dan ke depan harus
lebih ditingkatkan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara
profesional, bertanggungjawab, independen, transparan dan berbasis bukti ilmiah,
sesuai dengan amanat dalam SKN.
Selain itu, BBPOM di Banjarmasin menghadapi tantangan tersendiri, berupa
beredarnya Obat dan Makanan ilegal serta tingginya angka penyalahgunaan Obat
dan Makanan. Hal ini terlihat pada data Badan Narkotika Nasional, dimana secara
nasional Kalimantan Selatan berada pada urutan ke-4 penyalahgunaan narkoba di
Indonesia dan urutan ke-2 Nasional untuk penyalahgunaan obat carnophen.
Kondisi ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi BBPOM di
Banjarmasin untuk melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari Obat dan
Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Tingginya penyalahgunaan obat ini,
akan memberikan beban tersendiri bagi BBPOM di Banjarmasin karena barang
bukti dari pihak Kepolisian untuk proses Pro Justitia diujikan pada Laboratorium
BBPOM di Banjarmasin.
1.2.2. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan
sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan
program negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 24
pendekatan sistem. Sistem ini diharapkan dapat menanggulangi risiko ekonomi
karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara
(means), sekaligus tujuan (ends) dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu,
dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional juga diberlakukan penjaminan mutu obat
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan.
Implementasi SJSN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak
langsung terhadap pengawasan distribusi dan pelayanan obat di Kalimantan
Selatan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pemeriksaan
sarana distribusi obat dalam rangka pemenuhan CDOB.
1.2.3. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs)
Dengan akan berakhirnya agenda Millennium Development Goals (MDGs)
pada tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai
pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
pembangunan masyarakat. Khususnya dalam bentuk dukungan politik. Kelanjutan
program ini disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang meliputi 17 goals.
Dalam bidang kesehatan, faktanya individu yang sehat akan memiliki kemampuan
fisik dan daya pikir yang lebih kuat, sehingga dapat berkontribusi secara produktif
dalam pembangunan masyarakatnya.
Terkait Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and
promote sustainable agriculture, selain ketahanan pangan, kondisi yang harus
diciptakan antara lain adalah masyarakat miskin, kelompok rentan termasuk bayi
memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang aman, bergizi dengan jumlah
yang cukup sesuai kebutuhannya. Kontribusi terhadap kondisi ini adalah
tersedianya pangan dengan nilai gizi yang cukup, misalnya pangan diet khusus
mengandung Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang cukup untuk pasien diabetes,
garam dan terigu difortifikasi dengan mikronutrisi, AKG tertentu dalam susu
formula bayi dan lansia. Hal ini hanya dapat terjadi jika produsen pangan olahan
yang telah diinspeksi dan dibina BPOM menerapkan Good Manufacturing Practices
(GMP) dan menjamin mutu produknya termasuk nilai nutrisi sesuai dengan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 25
kebijakan teknis yang dibuat BPOM/Standar Nasional Indonesia/standar
internasional. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis
terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan
keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
Terkait Goal 3.Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,
salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di
dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan
bermutu. Asumsinya, jaminan kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan
dan menggunakan hanya obat atau vaksin yang aman, efektif, dan bermutu untuk
upaya kesehatan preventif, promotif, maupun kuratif, sehingga kualitas hidup
masyarakat meningkat. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah ketersediaan
Obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan. Hal ini
bisa tercapai hanya jika Industri Farmasi yang telah diintervensi (diawasi dan
dibina BPOM) mempraktekkan GMP dalam produksi Obat yang aman, berkhasiat,
dan bermutu dan PBF serta rantai distribusi obat menerapkan Good Distribution
Practices untuk mengawal mutu Obat JKN. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah
intensifikasi pengawasan pre-market dan post-market, serta pembinaan pelaku
usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.
1.2.4. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional
Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang
mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya,
teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya
teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini
dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era
globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan
kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan,
sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.
Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut
telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional,
khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 26
(Free Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam,
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) Free Trade Area, ASEAN-
China Free Trade Area, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP),
ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement
(AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).
Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan
bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi
kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi
dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan
nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat
dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-
negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam
menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015,
diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan
makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar
negeri.
BBPOM di Banjarmasin sebagai garda terdepan dalam melindungi
masyarakat Kalsel dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan,
tentunya menghadapi tantangan yang semakin kompleks pada globalisasi yang
berlangsung saat ini karena dengan pemberlakuan pasar global tentunya secara
langsung akan berdampak pada semakin bertambahnya jumlah Obat dan makanan
yang beredar di Kalimantan Selatan.
Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu
ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu
kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang
dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi
dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini
akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses
kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat
yang berada di pelosok desa dan perbatasan. Sebagai contoh, saat ini akses
masyarakat untuk mendapatkan obat legal dari apotek masih terbatas sehingga
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 27
menyebabkan harga obat menjadi lebih mahal. Di sisi lain, secara nasional jumlah
apotek yang ada juga masih kurang, dimana belum semua kecamatan terjangkau
dengan layanan apotek.
Perdagangan bebas membuat kepekaan “berbisnis” menjadi sangat tinggi.
Kebutuhan obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya
pengawasan dan penegakan hukum membuat masih banyaknya ditemukan obat-
obat yang tidak memenuhi ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya.
Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data WHO (World
Health Organization), praktik pemalsuan produk obat di dunia rata-rata mencapai
10%, dan mencapai 20-40% untuk negara berkembang termasuk Indonesia.
Tentunya hal ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi BBPOM di Banjarmasin
sebagai UPT Badan POM yang merupakan lembaga negara yang bertanggungjawab
terkait dengan pengawasan atas produk Obat dan Makanan yang beredar di
masyarakat Kalimantan Selatan.
Dengan melihat program Nawacita yang salah satunya adalah “membangun
Indonesia dari pinggiran”, pemerintah merencanakan Provinsi Kalimantan Selatan
merupakan pintu masuk pulau Kalimantan. Pembangunan yang akan dan sedang
direalisasikan adalah pembangunan bandara Syamsudin Noer sebesar 20 kali dari
sekarang. Banjarmasin akan menjadi sentra bisnis serta pembangunan kawasan
industri di pusatkan di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Pembangunan-
pembangunan tersebut akan berdampak peningkatan arus masuknya produk Obat
dan Makanan ke wilayah Kalimantan dengan pintu masuknya adalah Banjarmasin.
Untuk itu diperlukan perkuatan pengawasan Obat dan Makanan terhadap produk
yang beredar di masyarakat.
1.2.5. Perubahan Iklim
Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor
pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat
mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat,
bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 28
makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting
sebagai pemasok pangan dunia.
Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan, dengan sub-sektor
makanan dan minuman serta sub-sektor pupuk, kimia dan barang dari karet
terhadap output nasional, maka akan semakin besar juga tugas dari BBPOM di
Banjarmasin untuk mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk
makanan dari hulu hingga hilir.
Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan
munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit
baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup
banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.
Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research
Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam
pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat
perubahan iklim, Indonesia merupakan wilayah endemik untuk beberapa penyakit
yang perkembangannya terkait dengan pertumbuhan vektor pada lingkungan,
misalnya Demam Berdarah Dengue, Malaria dan Tuberkulosis. Jadi di Indonesia,
terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan
iklim dan perkembangan vector yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan
Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang
banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran
Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.
Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan
iklim, diperlukan peranan dari BBPOM di Banjarmasin untuk mendukung Badan
POM dalam mengawasi peredaran varian produk obat yang baru dari jenis
penyakit tersebut, baik yang diproduksi di dalam negeri, maupun yang berasal dari
luar negeri. Selain dari obat, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan jenis obat
herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi
ini menuntut kerja keras dari BBPOM di Banjarmasin melakukan pengawasan
terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 29
1.2.6. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Kemajuan dari ekonomi Indonesia dapat dilihat dari indikator makro-
ekonomi, yakni pendapatan perkapita sebesar USD 3000 tahun 2010 dan
diproyeksikan pada tahun 2025 mencapai USD 14.250–15.500 (Bappenas; 2012)
dan telah menjadi 10 (sepuluh) besar negara yang mendominasi kekuatan
ekonomi dunia. Indikator ini menunjukan besarnya daya beli yang ada pada
masyarakat Indonesia. Kalimantan Selatan yang kaya dengan sumber daya alam
berupa hasil pertambangan dan perkebunan tentunya juga akan berdampak pada
tingginya pendapatan perkapita masyarakat. Secara teori dan fakta, bahwa
semakin tinggi pendapatan maka semakin besar tuntutan masyarakat untuk
mendapatkan Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Pendapatan
perkapita yang tinggi dan tidak didukung oleh pengetahuan masyarakat yang
memadai, tentunya sangat berpotensi terjadinya kesalahan penggunaan dan
penyalahgunaan obat.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu mendapatkan perhatian dan
pengawasan yang serius dari BBPOM di Banjarmasin.
1.2.7. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk
Penduduk Kalimantan Selatan berdasar data dari BPS tahun 2012
berjumlah 3.790.071 jiwa. Secara rinci Jumlah Penduduk Laki-Laki, Jumlah
Penduduk Perempuan Menurut Wilayah (Sumber : Data Sensus Penduduk 2010 –
BPS RI) adalah sebagai berikut:
Tabel 1.3: Data Sebaran Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kab/Kota Laki-Laki Perempuan Total
Tanah Laut 152,385 143,948 296,333
Kotabaru 151,586 138,556 290,142
Banjar 257,320 249,519 506,839
Barito Kuala 138,357 137,790 276,147
Tapin 84,626 83,251 167,877
Hulu Sungai Selatan 105,766 106,719 212,485
Hulu Sungai Tengah 121,518 121,942 243,460
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 30
Hulu Sungai Utara 102,351 106,895 209,246
Tabalong 111,086 107,534 218,620
Tanah Bumbu 139,686 128,243 267,929
Balangan 56,504 55,926 112,430
Kota Banjarmasin 312,740 312,741 625,481
Kota Banjarbaru 102,285 97,342 199,627
Prov. Kalimantan Selatan 1,836,210 1,790,406 3,626,616
Grafik 1.4: Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten Kota
Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2010, Jumlah dan persentase penduduk perempuan menurut
kabupaten/kota, Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut
kabupaten/kota, Angka melek huruf penduduk di atas usia 15 tahun berdasarkan
jenis kelamin per kabupaten/kota, Laju pertumbuhan pendapatan regional kapita
atas harga berlaku menurut kabupaten/kota sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 31
Tabel 1.4: Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Kabupaten/ Kota
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 32
Tabel 1.5: Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kabupaten/ Kota
No. Kabupaten/Kota Perempuan Laki-Laki
Persentase Persentase
1 Tanah Laut 91.36 94.17
2 Kotabaru 88.41 91.33
3 Banjar 92.2 94.47
4 Barito Kuala 87.08 92.22
5 Tapin 91.12 93.78
6 Hulu Sungai Selatan 91.59 93.76
7 Hulu Sungai Tengah 91.02 93.32
8 Hulu Sungai Utara 89.85 93.14
9 Tabalong 92.87 94.71
10 Tanah Bumbu 89.88 93.24
11 Balangan 90.56 93.71
12 Kota Banjarmasin 95.88 96.28
13 Kota Banjarbaru 94.64 95.77
14 Provinsi Kalimantan Selatan 91.74 94.08
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 33
Tabel 1.6: Laju Pertumbuhan Pendapatan Regional Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten Kota
Kab/Kota Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6
Tanah Laut 13,984,220 15,685,358 17,402,162 - -
Kotabaru 33,307,762 36,979,946 39,894,011 - -
Banjar 13,696,851 14,939,465 16,308,454 - -
Barito Kuala 13,112,509 142,005,523 15,627,796 - -
Tapin 13,229,739 14,167,984 15,292,796 - -
Hulu Sungai Selatan 10,196,543 10,953,907 11,830,962 - -
Hulu Sungai Tengah 8,821,395 9,702,622 10,619,707 - -
Hulu Sungai Utara 7,393,434 8,434,116 9,212,859 - -
Tabalong 23,980,027 27,600,632 31,132,717 - -
Tanah Bumbu 24,178,534 26,796,336 27,614,243 - -
Balangan 23,848,946 26,843,329 29,644,310 - -
Kota Banjarmasin 15,585,241 17,665,637 19,447,929 - -
Kota Banjarbaru 9,457,371 10,401,184 11,013,620 - -
Provinsi Kalimantan Selatan 16,495,561 18,453,206 20,032,114 83,361,788 -
Memperhatikan data-data tersebut di atas, terlihat bahwa rata-rata
pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan adalah 1,99%, berarti lebih tinggi dari
rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% pertahun. Dengan
laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan ke depan salah satu permasalahan
yang dihadapi Provinsi Kalimantan Selatan adalah adanya lonjakan jumlah
penduduk dengan sebaran yang tidak merata karena terkonsentrasi pada daerah
perkotaan.
1.2.8 Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang
semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan
kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren
antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan
yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless),
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 34
dengan one line command (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk
Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan di antaranya kurangnya dukungan dan kerjasama
dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan
Obat dan Makanan belum optimal. Hal ini juga yang menjadi temuan BPK pada saat
audit kinerja BPOM. Untuk menunjang tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan
diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para
pemangku kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat,
termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing
untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.
Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar,
Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan
terkait Obat dan Makanan.
1.2.9 Perkembangan Teknologi
Kemajuan teknologi berdampak terhadap produksi di bidang Obat dan
Makanan, antara lain berupa perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain
termasuk produk darah, produk jaringan, produk terapi gen, produk stem cell,
produk hormon, pangan hasil rekayasa genetika, pangan iradiasi, perkembangan
teknologi nano untuk produk dan kemasannya serta produk hasil inovasi lainnya.
Ini adalah sebagian dari kemajuan teknologi produksi yang diprediksi akan
semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini
menuntut BPOM meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai lembaga
pengawas, utamanya pengetahuan dan teknologi laboratorium pengujian POM
selaku “diagnosis pasti” adanya risiko yang beredar di masyarakat.
Adanya kemajuan teknologi telah memungkinkan industri di bidang Obat
dan Makanan untuk berproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas.
Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 35
maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu
relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok pelosoknya.
Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu potential problem,
karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau
areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antipasi pengawasan
obat dan makanan juga harus sama cepatnya.
Teknologi promosi sebagai sarana provider induced demand semakin efektif
dalam menggugah masyarakat. Hal ini potensial mengarah pada penggunaan
produk secara irasional. Disamping itu kecanggihan teknologi promosi dapat
menutupi berbagai kelemahan produknya. Keadaan ini semakin menurunkan
tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah tereksploitasi oleh dorongan
permintaan. Oleh karenanya peran BBPOM Di Banjarmasin dan instansi terkait
sangat penting dalam melakukan KIE kepada masyarakat.
Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi BPOM
untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses
dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi,
komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi
informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan
transaksi produk Obat dan Makanan secara online, yang juga perlu mendapatkan
pengawasan dengan berbasis pada teknologi.
1.2.10 Implementasi Program Fortifikasi Pangan
Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan
Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan
peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman,
dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting.
Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani
permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal
pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat
masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI).
Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh BPOM. Hasil
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 36
pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2010–
2013) menunjukkan bahwa jumlah sampel yang TMS mengalami kenaikan, yaitu
berkisar 29%-43%. Hasil pengawasan tepung terigu dalam kurun waktu tiga tahun
terakhir (2010-2013) menunjukkan bahwa jumlah sampel yang TMS juga
mengalami kenaikan, yaitu berkisar 4%-23%.
Untuk mengawal program ini, BPOM mendapatkan mandat strategis baik
dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) maupun Rencana Aksi
Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG), utamanya pada Pokja III Bidang Mutu dan
Keamanan Pangan. Kegiatan Intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional
(tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik
dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan
pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara
Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada
produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran.
Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana
produksi maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku
pelanggaran di bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter
keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian
label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui
sampling dan pengujian.
Selama bertahun- tahun pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan
mengandalkan perekonomian pada sektor tambang batubara. Saat ini pemerintah
mengambil kebijakan mulai membatasi sektor tambang batubara karena dampak
negatifnya terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat
Kalimantan Selatan mulai beralih ke sektor perkebunan yaitu kelapa sawit.
Perubahan ini tentu akan berimplikasi pada berkembangnya sektor- sektor lain
khususnya sektor produksi pangan dengan bahan baku kelapa sawit, yang diolah
menjadi minyak goreng.
Dengan demikian program fortifikasi pangan di Kalimantan Selatan perlu
dikembangkan tidak hanya untuk mengawal mutu dan keamanan garam
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 37
beryodium saja tetapi juga terhadap minyak sawit, dikarenakan disamping
terdapat beberapa industri garam juga sudah mulai tumbuh industri minyak sawit.
1.2.11 Jejaring Kerja
BPOM menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat
menjadi single player. Untuk itu BPOM mengembangkan kerjasama dengan
lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Jaringan yang luas
ini sangat strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas BPOM maupun
pemangku kepentingan. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu
Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesian Rapid Alert System for
Food and Feed (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia
(JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah),
Indonesian Criminal Justice System (ICJS). Di tingkat regional maupun internasional
BPOM memiliki jejaring kerja dengan ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed
(ARASFF), World Health Organization (WHO), Codex Alimentarius Commission,
Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC),
ASEAN Referrences Laboratories (AFL), Pharmaceutical Inspection Convention and
Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), International Crime Police
Organization Interpol. Peluang kerjasama ini terbuka tentunya karena citra BPOM
yang baik di internasional.
Jejaring kerjasama ini perlu penguatan karena belum semuanya berjalan
efektif. Sebagai contoh adanya INRASFF akan mendukung pengawasan secara
cepat tanggap terhadap adanya outbreak dan risiko pada pangan. Namun, ada
beberapa hal yang masih menjadi tantangan yaitu: (i) Upstream Notification masih
belum optimal, (ii) Asesmen risiko keamanan pangan impor masih belum optimal,
(iii) Tindak lanjut notifikasi di Competent Contact Point (CCP) belum cepat, dan (iv)
Sistem traceability di rantai suplai pangan masih lemah. Untuk itu, ke depan akan
dilakukan pembentukan Local Competent Contact Point (LCCP) di 5 Propinsi:
Medan, Lampung, Surabaya, Denpasar, dan Manado, serta Pengembangan Pusat
Kewaspadaan dan Respon Keamanan Pangan Nasional, yang juga akan
dikembangkan untuk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 38
Contoh lain Indonesian Risk Assessment Centre (INA-RAC). Sejak
pencanangan oleh Menteri Kesehatan pada 20 November 2014, masih menghadapi
beberapa kendala, seperti ketersediaan data nasional kajian risiko keamanan
pangan yang minim dan belum terintegrasi. Tantangan kedepan adalah
meningkatkan jumlah kajian risiko keamanan pangan nasional di sepanjang rantai
pangan; (ii) Pembentukan pool of expert database untuk Komite Ilmiah dan Panel
Pakar; serta (iii) Melaksanakan National Capacity Building untuk Risk Assessment.
Ditingkat provinsi, BBPOM di Banjarmasin tidak bisa bekerja sendiri (single
player), tetapi harus bekerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung tugas
–tugas BBPOM di Banjarmasin maupun pemangku kepentingan. BBPOM di
Banjarmasin telah memiliki jejaring kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan. Beberapa jejaring sudah dibentuk dalam suatu wadah yang di
SK kan baik oleh Gubernur maupun Bupati/ Walikota. Jejaring yang sudah
terbentuk hingga tahun 2014 adalah : Tim Keamanan Pangan Terpadu Kabupaten/
Kota Banjarmasin, Banjar, Tapin, Balangan, Kotabaru, Tabalong, Hulu Sungai Utara,
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Barito Kuala. Yang belum terbentuk
adalah Kabupaten Banjarbaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Sedangkan di tingkat
provinsi sudah terbentuk Tim KP Terpadu dan Satgas Pemberantasan Obat dan
Makanan ilegal. Terkait dengan penanganan Bahan Berbahaya, Provinsi
Kalimantan Selatan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah
memiliki Perda (Peratuaran Daerah) Gubernur. Perda tersebut adalah Perda
Kalimantan Selatan No 18 tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan Tambahan
Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan.
Beberapa MoU antara BBPOM di Banjarmasin dengan instansi terkait juga sudah
dibentuk antara lain, MUI dan Kemenag, Universitas Lambung Mangkurat dan lain-
lain.
1.2.12 Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM
melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 39
merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan
dari pelaksanaan RB. Pola pikir pelaksanaan RB sebagaimana Gambar 1.4 di bawah
ini:
Gambar 1.3. Pola Pikir Pelaksanaan RB
a. Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BPOM memiliki instansi vertikal atau
UPT BB/Balai POM di tingkat provinsi. Selain itu, untuk mendukung pengawasan
Obat dan Makanan di wilayah perbatasan dengan negara lain dan daerah-daerah
yang sulit dijangkau dari ibukota provinsi, BPOM memiliki Pos POM. Peran
BB/Balai POM dan Pos POM perlu dilakukan penataan dan penguatan baik dari
segi struktur organisasi, kompetensi dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana,
maupun koordinasi dengan lintas sektor agar pelaksanaan tugas dan fungsi
pengawasan Obat dan Makanan dapat dilakukan secara lebih optimal. Tantangan
BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam
rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional
menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas
dan fungsi BPOM.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 40
b. Penataan Tatalaksana
Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM berkomitmen
untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap
kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta
memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen BPOM
tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan
ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau
perolehan Quality Management System ISO 9001:2008; Akreditasi Laboratorium
IEC 17025:2005; PIC/S Quality System Requirement for Pharmateucal Inspectorate
(PI 0023), OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2013 Information Security Management
System; WHO Quality System Requirement for National GMP Inspectorates (TRS 902
Annex 8, 2002); dan Persyaratan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
untuk sistem riset dan pengembangan (KNAPPP02:2007).
Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan
juga dilakukan melalui penerapan e-government atau penggunaan teknologi
informasi di lingkungan BPOM, di antaranya pendaftaran produk (pangan, obat,
obat tradisional) dan berbagai penyelenggaraan manajemen pemerintahan lainnya
yang dilakukan secara elektronik serta keterbukaan informasi publik bagi
masyarakat. Berbagai sistem mutu dan pengembangan egovernment yang dapat
meningkatkan kinerja BPOM tersebut seyogyanya dapat diintegrasikan sesuai
dengan ruang lingkupnya agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan
efisien.
c. Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum
Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi
landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi BPOM. Namun, Peraturan Perundang-
undangan yang ada selama ini kurang mendukung tercapainya efektivitas
pengawasan Obat dan Makanan. Demikian pula sanksi yang diberikan terhadap
pelanggaran di bidang Obat dan Makanan belum memberikan efek jera sehingga
sering terjadi kasus berulang. Modus operandi yang semakin kompleks dan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 41
berubah-ubah membuat PPNS BBPOM di Banjarmasin harus selalu menjaga dan
meningkatkan kompetensi secara terus menerus.
Beberapa kerangka regulasi yang diasumsikan dapat mendukung
pencapaian tujuan pengawasan Obat dan Makanan dibahas pada Kerangka
Regulasi. Adanya kerangka regulasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kaidah
pelaksanaan RPJMN/RKP membuka peluang untuk menciptakan harmonisasi
peraturan perundang-undangan dan meminimalkan ego sektoral. BPOM perlu
mengambil kesempatan ini dengan mengusulkan peraturan perundangundangan
yang akan masuk dalam prolegnas setiap tahunnya bersamaan dengan penyusunan
rencana kerja. Selain itu sesuai kerangka regulasi, untuk memastikan bahwa setiap
norma kebijakan yang akan diratifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat,
BPOM perlu membuat cost-benefit analysis. Sedangkan terhadap regulasi teknis
yang dikeluarkan BPOM, perlu dilakukan regulatory impact assessment. Kaitannya
dengan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, selain ketersediaan NSPK, perlu
didorong terbitnya aspek legal berupa Peraturan/SK Gubernur dan ditindaklanjuti
dengan Peraturan/SK Bupati/Walikota.
Pada level operasional, BPOM telah memiliki Pedoman Pengawasan yang
jelas untuk acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan, juga menerbitkan standar
mutu lainnya, seperti standar produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
Ketersediaan peraturan perundangan sampai dengan pedoman teknis yang
dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPOM tersebut sangat mendukung
penegakan hukum. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam
penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan,
maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait,
menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama di Free
Trade Zone Area. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatankajian BPOM
mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran
Obat dan Makanan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 42
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut,
BPOM telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dengan baik, dibuktikan dengan hasil evaluasi KemenPAN-RB
tahun 2014 memperoleh nilai B. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap
pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan
akuntabilitas kinerja BPOM. Namun, BPOM masih perlu melakukan
penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan
BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk
menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas BPOM selaku institusi
pengawasan, BPOM telah menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap
opini laporan keuangan BPOM dari BPK.
e. Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui
upaya pengawasan yang dilakukan BPOM, diharapkan dapat meningkatkan
kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPOM serta
menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang.
Pengawasan yang dilakukan BPOM antara lain melalui kebijakan
penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, implementasi whistle-blowing system,
penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
dan pendayagunaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam
perencanaan dan penganggaran.
Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang
dilakukan BPOM tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan
pelaksanaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah penguatan peran APIP
dan unit pengawas fungsional (Inspektorat) sebagai internal-consultant yang
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 43
melaksanakan fungsi pembinaan, penataan, pengawasan, dan pentaatan dengan
dukungan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas serta berfokus pada
pemeriksaan kinerja berbasis risiko untuk mencegah potensi kesalahan yang
mengganggu efektivitas pencapaian sasaran organisasi dan dapat menimbulkan
kerugian negara.
f. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan
profesionalisme SDM aparatur BPOM yang didukung oleh sistem rekrutmen dan
promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan
bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perencanaan
kebutuhan pegawai BPOM dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan
proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan
bebas KKN serta promosi jabatan dilakukan secara terbuka.
Pengembangan pegawai yang dilakukan BPOM berbasis kompetensi yang
selanjutnya capaian penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk
pemberian tunjangan kinerja. Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin
dan kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen SDM tersebut
didukung oleh sistem informasi kepegawaian.
Saat ini, SDM BPOM telah memiliki kualitas yang memadai, namun dari sisi
kuantitas SDM BPOM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan
fungsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem manajemen pemerintah
menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level
individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan,
sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif
dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas
jabatan yang telah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah
dibangun juga perlu dioptimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan
manajemen SDM BPOM.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 44
g. Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan
konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya
kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan
dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan,
BPOM telah membentuk agent of change sebagai role model serta forum bagi
pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan
keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai BPOM secara aktif dan berkelanjutan
merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan
budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB.
Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara
reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan
dilakukan, termasuk pentingnya peran agent of change dan manfaat dari forum
pembelajaran atau inovasi.
1.3 ANALISA TERHADAP LINGKUNGAN STRATEGIS
Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal
dirangkum dalam tabel 1.7 berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 45
Tabel 1.7: Rangkuman Analisis SWOT
KEKUATAN KELEMAHAN
Kompetensi ASN BBPOM di Banjarmasin yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas
Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional
Networking yang kuat dengan lembaga lembaga daerah
Pedoman Teknis Pengawasan yang jelas
Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN BBPOM di Banjarmasin menerapkan Reformasi Birokrasi
Adanya informasi dan edukasi pada masyarakat yang programatik
Tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas dalam peraturan perundangundangan
Sistem pengawasan yang komprehensif di bidang post market
Peran Balai Besar POM di Banjarmasin dalam SISPOM
Laboratorium terakreditasi dan implementasi ISO IEC 17025:2005
Kompetensi pengawas obat dan makanan
Pedoman Pengawasan yang jelas melalui penerapan ISO 9001:2008
Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai
Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi (capacity building) terutama soft competency
Jumlah dan sebaran ASN yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja
Beberapa regulasi dan standar belum lengkap
Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama
Kekuatan laboratorium yang belum memadai
Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang
Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi
Unit pelaksana teknis terbatas hanya di tingkat provinsi
Tahubja antar bidang belum tertata dengan baik
Kemampuan manajerial SDM masih kurang
Pemberian reward dan punishment motivasi masih kurang
Jumlah SDM masih kurang
Belum memadainya sarana prasarana laboratorium
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 46
PELUANG TANTANGAN
Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)
Perkembangan Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat
Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait (Pengakuan stakeholder)
Agenda Sustainable Development Goals (SDGs)
Pasar pengobatan tradisional makin besar
Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan
Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah
Perkembangan teknologi
Kepedulian masyarakat mulai tumbuh terutama terkait self medication
Perubahan iklim dunia yang empengaruhi pola penyakit
Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online
Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk
Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi)
Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional
Munculnya (kembali) berbagai penyakit baru
Produk Obat dan Makanan sangat bervariasi
Besarnya pendapatan perkapita berdampak peningkatan konsumsi Obat dan Makanan
Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan
Lemahnya penegakan hukum Implementasi Program Fortifikasi
Pangan Rendahnya pengetahuan dan
kemampuan teknis UMKM obat tradisional, kosmetika dan pangan
Berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif
Belum optimalnya tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh pemangku kepentingan di daerah
Tuntutan masyarakat tentang keamanan pangan
Perkembangan teknologi promosi atau iklan yang negatif
Tingginya penyalahgunaan obat
Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan
pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh
lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, BBPOM di Banjarmasin perlu
melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 47
untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2015-2019.
Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian
kinerja BBPOM di Banjarmasin lebih optimal. Di bawah ini pada gambar 1.3
terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan dan peran BBPOM di
Banjarmasin sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.
Gambar 1.4: Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya
Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas
BBPOM di Baanjarmasin sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih
perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun
dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan
yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di
masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses
pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan,
khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat
cepat, menuntut BBPOM di Banjarmasin dapat melakukan evaluasi dan mampu
BELUM OPTIMALNYA PERAN BBPOM di BANJARMASIN DALAM MELAKSANAKAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Belum optimalnya sistem pengawasan Obat dan Makanan
Belum optimalnya pembinaan dan bimbingan kepada
pemangku kepentingan melalui Kerjasama, Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi Publik
Masih terbatasnya kapasitas
kelembagaan
PERAN BALAI BESAR POM di BANJARMASIN
Penguatan kebijakan teknis pengawasan (Regulatory System)
Pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 48
beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan
kebutuhan. Dengan etos tersebut, BBPOM di Banjarmasin diharapkan mampu
menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi
yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Untuk itu, ada 3 (tiga) isu
strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin sesuai
dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu:
1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong
kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan
dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat,
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Banjarmasin.
Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan
peran dan kewenangan BBPOM di Banjarmasin sebagai lembaga yang mengawasi
Obat dan Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan BBPOM di
Banjarmasin sesuai dengan bisnis proses BBPOM di Banjarmasin untuk periode
2015-2019 sebagaimana pada gambar dan tabel di bawah ini:
Gambar 1.5: Peta Bisnis Proses Utama BBPOM di Banjarmasin
sesuai Peran dan Kewenangan
Standarisasi Kebijakan Teknis Pengawasan Obat danMakanan
Pengawasan Pre Marke Obat dan Makanan
Pengawasan Post Market Terhadap Obat dan Makanan
Pembinaan dan Bimbingan kepada Pelaku usaha serta
advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor
Kewenangan Badan POM Tupoksi BBPOM di Banjarmasin
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 49
Gambar 1.6: Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM
Tabel 1.8: Perkuatan Peran BBPOM di Banjarmasin Tahun 2015-2019
Perkuatan Sistem
Pengawasan Obat
dan Makanan
• Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar
• Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar
• Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan berdasar analisis
resiko
• Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak
sesuai dengan standar
• Penyidikan dan penegakan hukum
Kerjasama,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi Publik
• Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha
melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik termasuk
penyebarluasan peringatan publik yang dikeluarkan oleh Badan POM
• Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan secara memadai dan up
to date
• Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi
standard
• Mendorong kerjasama dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan
terkait dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan
Pengawasan Post Market
Pembinaan dan Bimbingan kepada Pelaku usaha serta advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor
Obat dan Makanan
Aman
Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Kemandirian Stakeholder
Pengawasan Sarana produksi sesuai standar
Pengawasan Sarana distrubusi sesuai standar
Sampling dan pengujian Laboratorium
Penyidikan dan penegakan hukum
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik
Pembinaan dan Bimbingan kepada pelaku usaha
Advokasi dan koordinasi Sektor terkait
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 50
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN BPOM
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang
dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka BBPOM di
Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga
Pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu,
manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai standar yang telah ditetapkan.
Untuk itu, disusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran BBPOM di Banjarmasin.
Gambar 2.1: Peta Strategis BPOM Periode 2015-2019
2.1. VISI
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, BBPOM di Banjarmasin harus
memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 51
2015-2019 dan RKP Tahunan, melalui penyusunan rencana strategis dan rencana
tahunan (Renja K/L) yang berkualitas serta optimalisasi pengendalian dan
monitoring evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara
efektif dan efisien serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari pemerintah.
Kualitas pengawasan Obat dan Makanan dilihat dari: 1) Kualitas kebijakan
dalam penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terhadap Obat dan
Makanan; 2) Kualitas pengawasan Obat dan Makanan, serta 3) Kerjasama dan
Komunikasi Publik dalam mendorong peran serta masyarakat dalam
memanfaatkan produk-produk Obat dan Makanan sesuai standar. Apabila
keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti BBPOM di Banjarmasin
telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan
visi BPOM 2015 - 2019 dan RPJMN 2015-2019 sesuai visi, misi Presiden dan Wakil
Presiden terpilih periode 2014-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian
tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 telah
ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan
nasional untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah
melalui 7 Misi Pembangunan sebagai berikut:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan,
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum,
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim,
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera,
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing,
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 52
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat
dan berbasiskan kepentingan nasional, dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka BPOM sesuai dengan tugas dan
kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat
dan Makanan menetapkan Visi BPOM 2015-2019. BBPOM di Banjarmasin
sebagai unit pelaksana teknis di daerah dalam menetapkan Visi juga mengacu pada
Visi Badan POM. Visi BBPOM di Banjarmasin adalah :
Penjelasan Visi :
Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta
diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan
dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:
Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan
Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang
mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat
ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada
manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan
Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya
terjamin.
Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah
memenuhi standar, baik standar nasional maupun
internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa
untuk interaksi di masa depan.
”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa”
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 53
2.2. MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai
dengan penguatan peran BBPOM di Banjarmasin sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Bab I. Seperti halnya Visi maka Misi BBPOM di Banjarmasin juga
mengacu pada Misi BPOM adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
untuk melindungi masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full
spectrum) standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan
sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta
penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM dalam
melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir
adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu
sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya.
Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi,
sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas
dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan
seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan
seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan
sasaran strategis ini.
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan
pemangku kepentingan.
Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM),
pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk
Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan
yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan
memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi
Obat dan Makanan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 54
Sebagai lembaga pengawas, BBPOM di Banjarmasin harus bersikap konsisten
terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta
pembinaan dengan baik. BBPOM di Banjarmasin harus mampu membina dan
mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman,
bermanfaat/berkhasiat dan bermutu. Dengan pembinaan secara
berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian
dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.
Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk
Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap
Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup siginifikan. Industri makanan,
minuman dan tembakau memiliki kontibusi PDB non migas di tahun 2012
sebesar 36,33 persen, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 12,59
persen (sumber: Laporan Kemenperin 2004-2012). Perkembangan industri
makanan, minuman dan farmasi (obat) dari tahun 2004 sampai dengan 2012
juga mempunyai tren yang meningkat. Hal ini tentunya merupakan suatu
potensi yang luar biasa untuk industri tersebut berkembang lebih pesat.
Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya
bersaing di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai
contoh, masih besarnya impor terhadap obat serta besarnya pangsa pasar
dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat
berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, dimana pasar dalam
negeri dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia sangat potensial. Industri
kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan pun mempunyai
karakteristik yang sama. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak
langsung juga dipengaruhi dari sistem serta dukungan regulatory yang mampu
diberikan oleh BBPOM di Banjarmasin. Sehingga BBPOM di Banjarmasin
berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui
jaminan keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat
strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya
pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan,
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 55
masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan
kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi
standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait
Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan
pengawasan Obat dan Makanan.
Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BPOM melakukan
berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam mendukung pengawasan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan
melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada
masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain di wilayah Kalimantan Selatan.
Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak
memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan
masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan
Makanan menimbulkan asymmetric information yang dapat dimanfaatkan oleh
produsen nakal untuk menjual produk yang murah namun substandar.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Banjarmasin tidak dapat
berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak
lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang
kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta
kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian
tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat
unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat
dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi
tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan
yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah.
Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, BBPOM di
Banjarmasin harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga
pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai
tujuan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 56
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBPOM di Banjarmasin.
Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang
memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini
membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi.
Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan
sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas
baik jumlah dan kualitasnya, maka BBPOM di Banjarmasin harus mampu
mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung
terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada
akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat
penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.
Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk
melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno
structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating),
pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan
penguatan kelembagaan/ organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur
yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya
kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.
Misi BBPOM di Banjarmasin merupakan langkah utama yang disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Banjarmasin. Pengawasan pre- dan
post-market yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka
memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan
mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar
aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BBPOM di
Banjarmasin mampu melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dengan
optimal.
BBPOM di Banjarmasin juga melakukan kemitraan dengan pemangku
kepentingan terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan
sebagainya yang merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu
dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan
pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran,
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 57
sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan
Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal.
Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap
mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar
(learning organization). Untuk mendukung itu, maka BBPOM di Banjarmasin
perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).
2.3. BUDAYA ORGANISASI
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus
dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan
tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi
menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan
berkarya.
1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan
komitmen yang tinggi.
2. Integritas
konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur dan keyakinan
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan
internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 58
2.4. TUJUAN
Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka
tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/
bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan
menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator:
a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi
ketentuan;
b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan
pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.
2.5. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai
BBPOM di Banjarmasin, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan
sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin. Dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat
mencapai sasaran strategis sebagai berikut:
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BBPOM di
Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup
pengawasan post-market. Sistem itu terdiri dari: pertama, pengawasan
setelah beredar (post-market control) yang dilakukan dengan melakukan
sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana
produksi dan distribusi Obat dan Makanan Kedua, pengujian laboratorium.
Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui
laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah
memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji
laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai dasar
dalam menentukan produk yang tidak memenuhi syarat dan kemudian akan
ditarik dari peredaran. Ketiga, adalah penegakan hukum di bidang
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 59
pengawasan Obat dan Makanan. Dalam bisnis Obat dan Makanan yang relatif
menjanjikan keuntungan yang besar, rentan terhadap pelanggaran dari
pelaku usaha. Untuk itu diperlukan adanya suatu penegakan hukum apabila
terjadi pelanggaran terkait Obat dan Makanan.
Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator sebagai
berikut:
1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir
2019,
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 64% pada
akhir 2019,
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada akhir
2019,
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 83%
pada akhir 2019,
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 77% pada akhir
2019.
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku
kepentingan, dan partisipasi masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait
dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu
perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik.
Kerjasama yang telah dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin selama ini lebih
banyak dengan unsur pemerintah serta masih bersifat sporadik, parsial dan
belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Padahal
pelibatan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat urgen dan strategis
dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat
BBPOM di Banjarmasin. Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang
lebih sistematis bisa dimulai dengan mengidentifikasi tingkat kepentingan
setiap lembaga/institusi, baik pemerintah maupun sektor private dan
kelompok masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi BBPOM di
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 60
Banjarmasin. Setelah itu, mengidentifikasi sumber daya apa yang telah
dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung tugas yang
menjadi mandat BBPOM di Banjarmasin, lalu menentukan indikator bersama
atas keberhasilan program yang (akan) dikerjasamakan. Kerjasama dan
kemitraan bisa dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber
daya (bisa dana, program atau SDM) yang tersedia di masing-masing institusi
dengan terlebih dahulu menentukan tujuan dan kerangka kerjasamanya. Atau
bisa juga dengan “mendelegasikan” program-program yang ada di BBPOM di
Banjarmasin kepada lembaga/ kelompok masyarakat sipil yang memiliki
program yang sejalan dengan BBPOM di Banjarmasin dengan mendukung
pembiayaan program lembaga tersebut. Untuk memastikan bahwa kerjasama
ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus diikat dengan
sebuah kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan
mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati. Di sisi lain, juga harus
disepakati adanya mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi yang
terlembagakan, serta memastikan bahwa hasil kerjasama ini juga bisa diakses
dan dievaluasi bersama oleh publik yang lebih luas.
Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat sebagai
konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran
(masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga
masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat
dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Dalam upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang
memenuhi syarat, BBPOM di Banjarmasin harus memberikan kegiatan
pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan
Edukasi (KIE).
Di samping itu, pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan oleh pelaku
usaha baik produsen, distributor dan pelaku usaha lain. Pengawasan oleh
pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai
sesudah produk beredar, salah satunya adalah meliputi pengawasan Obat dan
Makanan di sarana produksi dan sarana distribusi. Produsen mempunyai
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 61
peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi
syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi
yang sesuai dengan ketentuan. Paradigma BBPOM di Banjarmasin sebagai
lembaga pengawas dan ditakuti oleh pelaku usaha selama ini mulai berubah,
dengan adanya upaya yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin dalam menjalin
hubungan yang lebih harmonis dengan para pelaku usaha. Tanpa
meninggalkan tugas utama pengawasan, BBPOM di Banjarmasin berupaya
memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan
dalam usahanya. Salah satunya melalui jaminan kualitas (quality assurance)
pengawasan, melalui pendampingan regulatory (regulatory assistance).
Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang
mendukung pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu Obat
dan Makanan. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung
dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas. Salah satunya adalah
dengan memberikan dukungan regulatory (sistem pengawasan) kepada
pelaku usaha dengan insentif. Sementara terkait dengan faktor lain yang
menjadi variabel penentu dalam meningkatkan kemudahan usaha, adalah
daya saing.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat
indikatornya sebagai berikut:
1. Tingkat Kepuasan Masyarakat, dengan target 85% pada akhir 2019,
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan
pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran
pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, dengan target seluruh
kabupaten/kota (13) di provinsi Kalimantan Selatan pada akhir tahun
2019.
3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Banjarmasin
Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat
tercapainya sasaran strategis BBPOM di Banjarmasin. Penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya
aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum,
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 62
keadilan, dan partisipasi masyarakat. BBPOM di Banjarmasin telah
melaksanakan Reformasi Birokrasi yang harus terus dipelihara untuk
menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi
sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin akan meningkat.
Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine)
merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama
terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang
kinerja. Dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan
kualitasnya, maka BBPOM di Banjarmasin harus mampu mengelola sumber
daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya
sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya,
pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting
untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.
Agar pengawasan lebih efektif perlu didukung sarana prasarana yang
memadai. Kecukupan alat laboratorium BBPOM di Banjarmasin baru
mencapai 56 % sedangkan sarana prasarana pendukung baru 64 %. Alat
laboratorium yang merupakan “faktor kunci” yang belum dimiliki/ jumlahnya
kurang antara lain : HPLC, UV – VIS, GC MS, LC-MSMS, Smoking Machine, Uji
Kondom, PCR, Disolution Tester, dan lain-lain. Penambahan alat/ inventaris
laboratorium serta sarana prasarana pendukungnya agak terkendala karena
kapasitas gedung yang terbatas. Saat ini sudah direncanakan kantor BBPOM
di Banjarmasin akan pindah mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan yaitu berkantor di Banjarbaru yang direncanakan akan
terealisasi pada tahun 2019 dan pada saat itu kecukupan alat laboratorium
dan sarana prasarana pendukung mencapai 80 %.
BBPOM di Banjarmasin dalam melaksanakan tugas masih memerlukan
penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur
yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya
kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.
Untuk memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan serta
meningkatkan kualitas pembinaan maka BBPOM di Banjarmasin perlu
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 63
memperkuat kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk
menjawab tantangan yang terjadi (emerging issus). Dalam hal ini pengelolaan
SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i)
penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir,
pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v)
promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii)
perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii)
pemberhentian.
Indikator pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah
nilai SAKIP Balai Besar POM di Banjarmasin dari Badan POM, dengan target A
di akhir tahun 2019.
Berdasarkan uraian sasaran strategis beserta indikatornya, ditetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Banjarmasin adalah
sebagai berikut :
1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir
2019.
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 64% pada
akhir 2019.
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada akhir
2019.
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 83%
pada akhir 2019.
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 77% pada akhir
2019.
6. Tingkat Kepuasan Masyarakat, dengan target 85% pada akhir 2019.
Adapun Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah
sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 64
Tabel 2.1: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di
Banjarmasin periode 2015-2019
VISI MISI TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Obat dan
Makanan Aman
Meningkatkan
Kesehatan
Masyarakat
dan Daya Saing
Bangsa
Meningkatkan
sistem
pengawasan Obat
dan Makanan
berbasis risiko
untuk melindungi
masyarakat
Kalimantan
Selatan
Meningkatnya
jaminan
produk Obat
dan Makanan
aman
Menguatnya
Sistem
Pengawasan Obat
dan Makanan di
Kalimantan
Selatan
1. Persentase obat yang
memenuhi syarat;
2. Persentase obat
Tradisional yang
memenuhi syarat;
3. Persentase Kosmetik
yang memenuhi
syarat;
4. Persentase Suplemen
Kesehatan yang
memenuhi syarat;
5. Persentase makanan
yang memenuhi
syarat.
Mendorong
kemandirian
pelaku usaha
dalam
memberikan
jaminan keamanan
Obat dan Makanan
serta memperkuat
kemitraan dengan
pemangku
kepentingan.
Meningkatnya
daya saing
Obat dan
Makanan di
pasar lokal dan
global dengan
menjamin
mutu dan
mendukung
inovasi
Meningkatnya
jaminan kualitas
pembinaan dan
bimbingan dalam
mendorong
kemandirian
pelaku usaha dan
kemitraan dengan
pemangku
kepentingan
1. Tingkat Kepuasan
Masyarakat
2. Jumlah
Kabupaten/Kota yang
memberikan
komitmen untuk
pelaksanaan
pengawasan Obat dan
Makanan dengan
memberikan alokasi
anggaran pelaksanaan
regulasi Obat dan
Makanan
Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
BBPOM di
Banjarmasin
Meningkatnya
Kualitas Kapasitas
Kelembagaan
BBPOM di
Banjarmasin
1. Nilai SAKIP Balai POM
dari Badan POM
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 65
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM
Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan gizi
masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019,
dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan
Makanan.
Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:
1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat.
Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari
perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan
spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko
yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak
risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal.
Keberadaan BB/Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesia
memungkinkan BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di
bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah
menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat
dan Makanan yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau
wilayah di daerah. Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di
daerah dalam perencanaan pengawasan Obat dan Makanan di catchment area-
nya.
Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong
untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita,
anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan Obat, hal ini
dilakukan antara lain melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin
serta Obat Program JKN. Pada pengawasan makanan, kelompok rentan ini
bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 66
dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara
lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan
produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan
pangan fortifikasi.
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong
kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya
saing produk Obat dan Makanan
Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat meningkatkan
kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Pendekatan
dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program
secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan.
Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun
BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas
tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media
informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut.
3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui
kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Obat dan Makanan
Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber
daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan
dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh
BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Di
sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan (walau mandat
konstitusionalnya ada di BPOM) ini mestinya tidak hanya melekat dan menjadi
monopoli BPOM, tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk
ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam
hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan
kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar
negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan
Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 67
masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan
Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi.
Bentuk draft dan model kerjasama/kemitraan itu juga harus dirancang dengan
fleksibel, tapi tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat
dalam kerjasama, serta berkelanjutan dengan terpantau.
Kebijakan ini juga dapat difokuskan pada memaksimalkan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi publik sebagai upaya strategis dalam pengawasan Obat
dan Makanan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus
distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang
dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin disapa oleh
BPOM tersebut (misalnya memanfaatkan berbagai media sosial).
4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui
penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan
efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan
sumber daya yang efektif dan efisien.
Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara
efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas
laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung
pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam
mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan
penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi
penekanan/agenda prioritas.
Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas
pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga
dilakukan strategi dan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan
kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan kualitas proses pengadaan
Barang dan Jasa, pembenahan penatausahaan BMN (aset tetap dan
persediaan), penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 68
pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, BPOM
perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat
diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data kondisi (misalnya
peta penyebaran sarana produksi & sarana distribusi Obat dan Makanan), peta
capaian hasil kinerja pengawasan (misalnya peta hasil pengujian laboratorium,
penyelesaian kasus, dan sebagainya). Selain itu data-data perlu diolah dan
dilakukan analisis kesenjangan kinerja pengawasan antar wilayah sehingga
dapat menjadi input dalam pelaksanaan program pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko. Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi
BPOM, kebijakan iniperlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan
kerjasama dan komunikasi ke pihak eksternal yang strategis.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:
Eksternal:
1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan
Makanan;
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan
Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
Internal:
3) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja
individu/pegawai;
5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan
untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah
secara lebih proporsional dan akuntabel;
7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam
mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.
Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan
dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 69
masyarak sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan
strategis baik internal maupun eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I
tersebut di atas, maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian
dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan BPOM sendiri. Untuk
konteks kerjasama misalnya, secara kelembagaan selama ini di BPOM belum ada
satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang menangani terkait dengan kerjasama ini.
Bahwa ada Biro Kerjasama Luar Negeri, tetapi fokus tugas dan fungsi Biro ini tidak
terkait dengan model kerjasama yang akan dikembangkan oleh BPOM ke depan.
Oleh sebab itu, perlu segera melakukan pembenahan di level organisasi dan
kelembagaan dengan membentuk satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang
bertanggungjawab atas program kerjasama dan kemitraan ini. Sedangkan strategi
internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan
serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di
sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat
ditentukan dari kualitas SDM-nya.
Agar pembangunan pengawasan Obat dan Makanan menjadi tajam dan
terarah, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan
tahunan dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan
Nawacita) dan atau mengacu alternatif penekanan sebagai berikut :
– Tahun 2016: Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan program
strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan serta memaksimalkan fungsi
pelayanan publik. (Dalam hal ini Penguatan Laboratorium, Sistem IT dan
Dukungan Sarana Prasarana menjadi prasyarat yang harus dipenuhi)
– Tahun 2017: Penguatan regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
termasuk Pelaksanaan Regulatory Impact Analysis, Penguatan sistem data pre
dan post terintegrasi antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan penyidikan
dan pengujian), dan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium
Pengawasan Obat dan Makanan untuk memaksimalkan Fungsi Penegakan
Hukum.
– Tahun 2018: Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan Obat
dan Makanan didukung dengan analisis dampak efektifitas pengawasan secara
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 70
ekonomi dan sosial untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional.
(Dalam hal ini economic burden akibat pengawasan Obat dan Makanan yang
tidak efektif akan menjadi beban pemerintah secara nasional).
– Tahun 2019: Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program
(Renstra 2015-2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan
Makanan periode berikutnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan
Obat dan Makanan tersebut, BPOM menetapkan program-programnya sesuai
RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung
(generik), sebagai berikut:
a. Program Teknis
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan
Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam
pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui
serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan
Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan
terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar,
penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku
kepentingan.
b. Program Generik
1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya.
2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM.
Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan kegiatan
prioritas BPOM, sebagai berikut:
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan
1) Penyusunan standar Obat dan Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan (pre dan post-market);
2) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian Obat;
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 71
3) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui
penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan
penandaan.
4) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan
Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana
distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya;
5) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat
adiktif;
6) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya
laboratorium Obat dan Makanan;
7) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;
8) Peningkatan penelitian terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain
regulatory science, life science;
9) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan
pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):
1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan
Anggaran, Keuangan;
2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat
dan Makanan;
3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan
Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM;
4) Peningkatan Kompetensi Aparatur BPOM;
5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen
dan Hubungan Masyarakat.
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing
sasaran strategis BPOM periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program
dan kegiatan berdasarkan logic model perencanaan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 72
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Banjarmasin
periode 2015-2019, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategis berdasarkan
hasil Analisa SWOT.
3.2.1. Arah Kebijakan
1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat
Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari
perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan
spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko
yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak
risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal.
BBPOM di Banjarmasin selaku UPT BPOM tentunya perlu melakukan
perencanaan pengawasan Obat dan Makanan berbasis spasial dengan
memperhatikan karakteristik daerah. Selain itu, penguatan sistem
pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan
perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan
penduduk miskin. Pada pengawasan Obat, hal ini dilakukan antara lain melalui
pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin serta Obat Program JKN.
Pada pengawasan makanan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi
mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised,
dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan
pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan
Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi.
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong
kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya
saing produk Obat dan Makanan
Dari aspek pelaku usaha, produksi terbanyak di Wilayah Kalimantan Selatan
adalah produksi pangan dengan kategori Industri Rumah Tangga Pangan
(IRTP). Berdasarkan data IRTP lebih dari 70 % pemilik atau penanggung jawab
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 73
IRTP memiliki latar belakang pendidikan SLTA, SLTP dan SD. Latar belakang
pendidikan berpengaruh pada tingkat pemahaman dibidang peraturan dan
perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah cara produksi yang baik. Masih
rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya pelaku usaha dibidang cara
produksi yang baik serta kesadaran akan penerapan cara produksi yang baik
berakibat masih banyak sarana produksi yang tidak memenuhi syarat sesuai
ketentuan, serta masih ditemukan penggunaan bahan berbahaya pada proses
produksinya. Untuk industri kosmetik dan industri Obat Tradisional (OT) juga
tidak berbeda jauh. Akibat keterbatasan investasi dan rendahnya pengetahuan
serta kesadaran pelaku usaha memenuhi aspek GMP, masih banyak industri
Kosmetik dan OT kita yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga ada
kecenderungan jumlahnya menurun tiap tahun. Hal ini harus dicegah dan bila
perlu dilakukan intervensi oleh pemerintah agar Usaha Menengah Kecil
Mandiri (UMKM) kita tetap mampu bersaing di era MEA (Masyarakat Ekonomi
ASEAN) ini. Beberapa industri kosmetik merupakan kearifan lokal masyarakat
Kalimantan Selatan seperti bedak dingin harus mendapat perhatian yang
serius agar mereka tetap eksis dan berdaya saing. Apalagi katagori mereka
adalah usaha mikro yang dari sisi pendanaan sangat terbatas.
Demikian juga disektor distribusi peran pelaku usaha sangat besar dalam
menyaring produk yang diedarkan serta dalam tatalaksanan cara distribusi
yang baik. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan
kesadaran para pelaku usaha produk tanpa izin edar tidak ditemukan
diperedaran.
3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui
kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Obat dan Makanan
Hal- hal yang mendukung dan sebagai tantangan ke depan antara lain
kerjasama lintas sektor yang semakin baik, bahkan kebanyakan pemda sangat
berharap BBPOM di Banjarmasin sebagai penjuru terkait aspek keamanan
produk Obat dan Makanan. Dukungan Lintas Sektor/ pengakuan stake holder
ini dapat menjadi cambuk agar BBPOM di Banjarmasin ke depan dapat bekerja
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 74
lebih keras lagi. Peran Lintas Sektor tersebut diwujudkan dalam beberapa hal
antara lain:
a. Menganggarkan kegiatan pengawasan di lapangan dan turun bersama-
sama seperti pada saat menjelang dan selama bulan ramadhan, hari raya
Idul Fitri, Imlek, Natal dan Tahun Baru. Kabupaten/ Kota yang sudah
menganggarkan kegiatan pengawasan antara lain Kota Banjarmasin,
Banjarbaru, Kab. Tabalong, Kotabaru, HSU, HST, HSS, Tapin dan Kab.
Banjar. Kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pasar Aman dari
Bahan Berbahaya (BB) juga termasuk yang dianggarkan oleh Pemerintah
Kabupaten/ Kota.
b. Adanya komitmen Pemda yang dituangkan dalam bentuk MoU dengan
BPOM atau BBPOM di Banjarmasin. Beberapa Kabupaten/ Kota yang sudah
membuat MoU adalah Kota Banjarmasin, Kab. Kotabaru, Tanah Laut,
Balangan, Tapin, HSS, HST dan Kab. Tanah Bumbu.
c. Mendukung program- program yang dicanangkan BPOM antara lain lain
Program Pasar Aman dari BB dan pengawasan PJAS. Pasar yang sudah
diintervensi program tersebut hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Kota Banjarmasin : Pasar Teluk Dalam, Kalindo dan Telawang
Kota Banjarbaru : Pasar Landasan Ulin
Kabupaten Barito Kuala : Pasar Percontohan Marabahan
Pada tahun 2016 direncanakan intervensi akan dilakukan di Pasar
Tambarangan Kabupaten Tapin dan Pasar Kuripan Kota Banjarmasin.
Kepedulian masyarakat terhadap aspek keamanan dan mutu produk sudah
mulai tumbuh. Ini terbukti pada saat dilakukan penyuluhan, sosialisasi
maupun pameran, masyarakat berperan aktif dan antusias mengikuti kegiatan
tersebut. Masyarakat sudah mulai sadar tentang pentingnya mengkonsumsi
produk yang aman dan bermutu agar terjaga kesehatannya. Namun ironisnya,
perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi yang cepat
menyebabkan meningkatnya produk Obat dan Makanan asing yang belum
tentu aman dan bermutu. Sementara masyarakat kita mudah berubah pola
konsumsinya hanya karena faktor iklan yang menggiurkan. Hal ini merupakan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 75
tantangan yang besar untuk kinerja BBPOM di Banjarmasin bagaimana
menjamin produk yang beredar tetap aman dan bermutu, serta masyarakat
yang konsumtif ini tetap diberi penyadaran agar mampu memilih produk yang
aman dan bermutu untuk dikonsumsi. Sebagai contoh sebagian masyarakat
Kalimantan Selatan adalah pekerja tambang batubara, atau pekerja
perkebunan kelapa sawit, karet dan lain- lain yang dalam kesehariannya
membutuhkan tenaga yang kuat. Untuk meningkatkan stamina mereka lari ke
penggunaan obat-obatan yang dilarang seperti obat Carnofen dan
Dextrometorfan. Obat ini sudah dicabut ijin edarnya oleh BPOM dan
merupakan obat ilegal namun masih beredar cukup tinggi di wilayah
Kalimantan Selatan dan menempati urutan ke-2 di Indonesia.
4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui
penataan proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai
dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.
Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara
efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas
laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung
pelayanan publik, penggunaan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam
mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan
penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi
penekanan/agenda prioritas.
Dalam upaya mempertahankan WTP, selain memelihara komitmen dan
integritas pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu
juga dilakukan strategi dan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan
kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan kualitas proses pengadaan
Barang dan Jasa, pembenahan penatausahaan BMN (aset tetap dan
persediaan), penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 76
pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, BBPOM
di Banjarmasin perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta
(spasial) dapat diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data
kondisi (misalnya peta penyebaran sarana produksi & sarana distribusi Obat
dan Makanan), peta capaian hasil kinerja pengawasan (misalnya peta hasil
pengujian laboratorium, penyelesaian kasus, dan sebagainya). Selain itu data-
data perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja pengawasan
antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam pelaksanaan program
pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko.
Selain memberi arah penguatan ke dalam unit kerja BBPOM di Banjarmasin,
kebijakan ini perlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama
dan komunikasi ke pihak eksternal yang strategis.
3.2.2. Strategi
Strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal
Eksternal:
1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan
Makanan;
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan
Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
Internal:
1) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja
individu/pegawai;
2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan
untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
3) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BBPOM di Banjarmasin secara lebih
proporsional dan akuntabel;
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 77
4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam
mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.
Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan
dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok
masyarakat sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan
strategis baik internal maupun eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I
tersebut di atas, maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian
dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan BBPOM di Banjarmasin
sendiri.
Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal
organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BBPOM di Banjarmasin
sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai,
karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-
nya. Di samping itu, perlu ditunjang oleh sistem pengawasan, manajemen kinerja,
pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan
Obat dan Makanan tersebut, BBPOM di Banjarmasin menetapkan program-
programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis)
sebagai berikut, yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan. Program ini
dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BBPOM di Banjarmasin
dalam rangka pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana
distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum,
serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.
Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan
prioritas BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut:
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan
1) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui
penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan
penandaan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 78
2) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan,
sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi
Pangan dan Bahan Berbahaya;
3) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya
laboratorium Obat dan Makanan;
5) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;
6) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku
kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
7) Penyusunan Program, Anggaran dan Keuangan;
8) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BBPOM di
Banjarmasin;
9) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan
Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BBPOM di Banjarmasin;
10) Peningkatan Kompetensi Aparatur BBPOM di Banjarmasin;
11) Peningkatan kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan
Masyarakat.
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing
sasaran strategis BBPOM di Banjarmasin periode 2015-2019 dijabarkan kepada
sasaran program dan kegiatan berdasarkan logic model perencanaan. Adapun logic
model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan unit
organisasi di lingkungan Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 79
Gambar 3.1: Log Frame Balai Besar POM di Banjarmasin
Tabel 3.1: Program/Kegiatan Strategis, Sasaran Program/Kegiatan, dan Indikator Balai Besar POM di Banjarmasin
PROGRAM SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN INDIKATOR PIC
PROGRAM PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN
Menguatnya sistem pengawasan Obat
dan Makanan
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai
Besar/Balai POM
1. Meningkatnya kualitas sampling
dan pengujian terhadap produk
obat dan makanan yang beredar
2. Meningkatnya kualitas sarana
produksi yang memenuhi standar
3. Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang
memenuhi standard 4. Meningkatnya hasil
tindaklanjut penyidikan
terhadap Pelanggaran Obat
dan Makanan
1. Jumlah sample yang diuji
menggunakan parameter
kritis
2. Persentase cakupan
pengawasan sarana produksi
Obat dan Makanan
3. Pemenuhan target sampling
produk Obat di sektor publik
(IFK)
4. Persentase cakupan
pengawasan sarana
distribusi Obat dan Makanan
5. Jumlah Perkara di bidang
obat dan makanan
Balai Besar/Balai POM
Meningkatnya
kemandirian pelaku usaha, kemitraan
dengan pemangku kepentingan, dan
partisipasi masyarakat
Meningkat
nya kerjasama, komunikasi, informasi
dan edukasi
6. Jumlah layanan publik
BB/BPOM
7. Jumlah komunitas yang
diberdayakan
Meningkatnya kualitas kapasitas
kelembagaan Balai BPOM
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang
Terkait Pengawasan Obat dan Makanan
2. Penyusunan
8. Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana sesuai
standar
9. Jumlah dokumen
perencanaan, penganggaran,
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 80
PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR PIC
Perencanaan,
Penganggaran, Keuangan dan
Evaluasi yang dilaporkan tepat
waktu
dan evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu
3.3. KERANGKA REGULASI
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan
adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya
regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya
regulasi yang bersifat adminitratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan
merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam
praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah
maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian mungkin agar
sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.
Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih
dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku
kepentingan. Di Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan
seringkali harus berkoordinasi dengan dinas terkait. Dalam melaksanakan tugas
dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-
undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang
dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak
langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan
tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan seorang manusia.
Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior
dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang
kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang sangat
besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri Obat dan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 81
Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi
pada pengurangan jumlah pengangguran.
Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan
secara optimal, maka Balai Besar POM di Banjarmasin perlu ditunjang oleh regulasi
atau peraturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat
dan Makanan.
Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh
BBPOM di Banjarmasin dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain:
1. UU Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi.
2. Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.
3. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintah konkuren. Diharapkan terbentuknya NSPK ini akan dapat
menciptakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No.
23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal: (1) Pelaksanaan pengawasan Obat dan
Makanan dan (2) Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendukung upaya ini
perlu penguatan koordinasi dengan melibatkan SKPD terkait dalam
penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan di daerah, monitoring
efektivitas implementasi NSPK. Untuk itu, diperlukan peraturan bersama
dengan Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan NSPK didaerah. Diharapkan
NSPK ini juga termasuk pola tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan
antara BBPOM di Banjarmasin dengan SKPD terkait.
4. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan
adanya standar kompetensi tersebut BBPOM di Banjarmasin dapat
meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini (AEC,
Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll.).
5. Memorandum of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan
Makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pihak terkait. Bentuk
draft dan model MoU itu juga harus dirancang dengan fleksibel, tapi tetap
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 82
mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta
berkelanjutan dengan terpantau.
6. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan
dan Early Warning System (EWS) yang informatif.
7. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan
Makanan. Adanya Juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki
Sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi,
termasuk dengan pemanfaatan hasil MESO, Monitoring Efek Samping Obat
Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).
8. Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta
Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal
ini Balai Besar POM di Banjarmasin perlu meningkatkan advokasi tentang
peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN
Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)
BPOM, penataan kelembagaan dilakukan dengan berpegang pada Peraturan
Menteri PAN No. PER/18/M.PAN/ll/2008, Tentang Pedoman Organisasi Unit
Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
1. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM sesuai dengan
perubahan lingkungan strategis periode 2015 2019
Secara garis besar kerangka kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan
dituangkan pada Gambar 3.2. Dalam kerangka kelembagaan tersebut tampak
bahwa dalam pelaksanaan mandatnya Badan POM menyelenggarakan fungsi
produce, provide, manage, dan apply.
Gambar 3.2: Kerangka Kelembagaan Pelaksanaan Mandat Badan POM
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 83
Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT dari Badan POM dalam
melaksanakan mandatnya melaksanakan :
a. Fungsi produce, meliputi mandat untuk penyelenggaraan layanan publik
(executing), dan pelaksanaan fasilitasi, pengembangan kapasitas,
maupun kegiatan-kegiatan penguatan bagi pihak lain (empowering).
b. Fungsi provide, meliputi pengujian lab, pemeriksaan sarana dan
penyidikan, pengawasan peredaran promosi dan iklan, pengawasan
pembuatan penandaan dan informasi.
c. Fungsi manage, merupakan fungsi pengelolaan sumberdaya organsiasi
agar dapat dicapai hasil yang optimal dalam mendukung kegiatan
operasional Balai Besar POM di Banjarmasin.
d. Fungsi apply adalah bentuk outreach dalam penciptaan nilai tambah dan
manfaat bagi masyarakat.
2. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas
sama dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan
kesehatan;
3. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas
sama dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam aparat
gabungan penegak hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 84
dan Makanan ilegal merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem
peradilan pidana.
4. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan Balai
Besar POM di Banjarmasin untuk memastikan bisnis proses dan tata laksana
baik dalam hal tata kelola pembuatan keputusan, implementasi keputusan,
tata kelola evaluasi, serta manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif,
efisien, dan transparan.
5. Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan
berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan
kompetensi dan profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN, hingga
penyusunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 85
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
Sebagaimana sasaran strategis Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-
masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Indikator Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Menguatnya Sistem
Pengawasan Obat dan
Makanan
Persentase obat yang
memenuhi syarat
meningkat
92,00 92,50 93,00 93,50 94,00
Persentase Obat
Tradisional yang
memenuhi syarat
meningkat
60,00 61,00 62,00 63,00 64,00
Persentase Kosmetik yang
memenuhi syarat
meningkat
89,00 90,00 91,00 92,00 93,00
Persentase Suplemen
Makanan yang memenuhi
syarat meningkat
79,00 80,00 81,00 82,00 83,00
Persentase Makanan yang
memenuhi syarat
meningkat
75,00 75,50 76,00 76,50 77,00
Meningkatnya jaminan
kualitas pembinaan dan
bimbingan dalam
mendorong kemandirian
pelaku usaha dan kemitraan
dengan pemangku
kepentingan
Tingkat kepuasan
masyarakat 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00
Jumlah Kabupaten/Kota
yang memberikan
komitmen untuk
pelaksanaan pengawasan
Obat dan Makanan dengan
memberikan alokasi
anggaran pelaksanaan
9 10 11 12 13
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 86
regulasi Obat dan
Makanan
Meningkatnya kualitas
kapasitas kelembagaan
Balai Besar POM di
Banjarmasin
Nilai SAKIP Balai Besar
POM di Banjarmasin dari
BPOM B A A A A
Kegiatan Pengawasan Obat
dan Makanan
Jumlah sampel yang diuji
menggunakan parameter
kritis
2800 2800 2800 2800 2800
Pemenuhan target
sampling produk obat di
sektor publik (IFK) (30%
dari 585 sampel)
100 100 100 100 100
Persentase cakupan
pengawasan sarana
produksi Obat dan
Makanan (total sarana
produksi = 1548 termasuk
IRTP)
5,80 5,80 5,80 5,80 5,80
Persentase cakupan
pengawasan sarana
distribusi Obat dan
Makanan (total sarana
distribusi distribusi =
2368)
28,15 28,15 28,15 28,15 28,15
Jumlah perkara di bidang
Obat dan Makanan 8 8 9 9 9
Jumlah layanan publik
BBPOM di Banjarmasin 975 1000 1025 1050 1100
Jumlah Komunitas yang
diberdayakan 17 20 23 26 29
Persentase pemenuhan
sarana prasarana sesuai
standar
60 62 70 75 80
Jumlah dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi yang dilaporkan
tepat waktu
10 9 10 9 10
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 87
Untuk mencapai Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan
Makanan dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan-
Kegiatan:
1. Pengawasan Sarana Distribusi Obat
2. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
3. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
4. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
5. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
6. Pengawasan Obat dan Makanan
7. Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan,
Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan
8. Investigasi Awal dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan
Makanan
Terkait program PJAS, BPOM telah menginisiasi program ini sejak tahun
2011. Hingga tahun 2014 BBPOM di Banjarmasin telah melakukan intervensi
sebanyak 1002 SD/ MI baik intervensi A, B atau C. Intervensi A merupakan
intervensi yang lengkap meliputi Bimtek Bimtek Keamanan Pangan (KP) Kantin
Sekolah, penyebaran produk KIE, sampling dan kegiatan mobil laboratorium
keliling. Intervensi B tanpa dilengkapi Bimtek dan sampling sedang intervensi C
hanya menyebarkan produk KIE. Kabupaten/ Kota yang SD-nya di intervensi
meliputi seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
Akhir tahun 2014 ANPJAS BPOM ini selesai dan diharapkan dilanjutkan oleh
Pemda (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota). Yang menjadi
kendala dari kegiatan ini adalah belum semua Pemda berkomitmen terhadap
program tersebut.
Pada tahun 2015 BBPOM di Banjarmasin mentargetkan 30 SD yang di
Bimtek, sedangkan pengawalan akan diprioritaskan di kota Banjarmasin
mengingat peran Pemda belum merespon secara baik kegiatan ini maka tahun
2016-2019 BBPOM di Banjarmasin akan memprogramkan kembali yang
dititikberatkan kepada pengawalan (intervensi B dan C)
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 88
Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan
dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan
dengan pemangku kepentingan dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan
Makanan melalui Kegiatan-Kegiatan:
1. Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Obat
2. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen
Kesehatan/Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Obat Tradisional,
Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
3. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan/Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha
Pangan Olahan
Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan
Balai Besar POM di Banjarmasin dilaksanakan:
(i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
serta melalui Kegiatan-Kegiatan:
1. Pembuatan Minutes of Understanding (MOU) dengan pihak pihak terkait
pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur Negara
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Balai Besar POM di
Banjarmasin
4. Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan
Teknologi Informasi
(ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di banjarmasin,
melalui Kegiatan-Kegiatan:
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Besar POM di
Banjarmasin
2. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Penunjang Aparatur Balai Besar POM di Banjarmasin
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 89
4.2. KERANGKA PENDANAAN
Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan
maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
strategis Balai Besar POM di Banjarmasin periode 2015-2019 adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.2: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Sasaran Strategis Indikator Alokasi (Dalam Rp. Milyar)
2015 2016 2017 2018 2019
Menguatnya Sistem
Pengawasan Obat dan
Makanan
Persentase obat yang
memenuhi syarat
meningkat
5,40 6,82 6,82 7,54 7,93
Persentase Obat
Tradisional yang
memenuhi syarat
meningkat
Persentase Kosmetik
yang memenuhi syarat
meningkat
Persentase Suplemen
Makanan yang
memenuhi syarat
meningkat
Persentase Makanan
yang memenuhi syarat
meningkat
Meningkatnya jaminan
kualitas pembinaan dan
bimbingan dalam
mendorong kemandirian
pelaku usaha dan
kemitraan dengan
pemangku kepentingan
Tingkat kepuasan
masyarakat
1,79 1,85 2,00 2,14 1,10
Jumlah Kabupaten/Kota
yang memberikan
komitmen untuk
pelaksanaan pengawasan
Obat dan Makanan
dengan memberikan
alokasi anggaran
pelaksanaan regulasi
Obat dan Makanan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 90
Meningkatnya kualitas
kapasitas kelembagaan
Balai Besar POM di
Banjarmasin
Nilai SAKIP Balai Besar
POM di Banjarmasin dari
BPOM
4,53 34,53 6,10 31,68 31,76
Kegiatan Pengawasan
Obat dan Makanan
Jumlah sampel yang diuji
menggunakan parameter
kritis
3,16 3,96 4,17 4,37 4,59
Pemenuhan target
sampling produk obat di
sektor publik (IFK) (30%
dari 585 sampel)
0,14 0,15 0,15 0,16 0,17
Persentase cakupan
pengawasan sarana
produksi Obat dan
Makanan (total sarana
produksi = 1548
termasuk IRTP)
0,27 0,35 0,37 0,39 0,41
Persentase cakupan
pengawasan sarana
distribusi Obat dan
Makanan (total sarana
distribusi distribusi =
2368)
1,13 1,42 1,49 1,56 1,64
Jumlah perkara di bidang
Obat dan Makanan
0,70 0,93 1,02 1,07 1,12
Jumlah layanan publik
BBPOM di Banjarmasin
1,10 1,10 1,18 1,25 1,33
Jumlah Komunitas yang
diberdayakan
0,69 0,75 0,82 0,89 0,97
Persentase pemenuhan
sarana prasarana sesuai
standar
3,07 33 2 25 15
Jumlah dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi yang dilaporkan
tepat waktu
1,46 1,53 1,60 1,68 1,76
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 91
Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan
dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan
dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi
masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah),
termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga
peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui
public private partnership (PPP) dan corporate social responsibility (CSR).
Peningkatan kerjasama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah di
wilayah provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pengawasan peredaran
Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi
masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh
Balai Besar POM di Banjarmasin, utamanya untuk memastikan keterlibatan
pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM tersebut.
Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui
mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP
merupakan model kerjasama baru antara pemerintah dan private sector yang
bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan
mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong
keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerjasama teknis dan
program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga
expert pada proyek yang dikerjasamakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika
dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk
karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih
baik di mata publik.
Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa
dimanfaatkan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dalam mendukung program-
program BPOM. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang
Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Balai Besar POM
di Banjarmasin. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul
semacam conflict of interest antara Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai
regulator sekaligus eksekutor.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 92
Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat
aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan,
kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan
kerjasama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, BPOM juga sebisa mungkin menghindari
supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik
kepentingan ini bisa dihindari sedari awal.
Matriks kinerja dan pendanaan Balai Besar POM di Banjarmasin per
kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan
Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 93
BAB V
PENUTUP
Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 adalah panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Banjarmasin untuk 5 (lima) tahun
ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan
oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya,
serta komitmen semua pimpinan dan staf BBPOM di Banjarmasin. Selain itu, untuk
menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan
dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan
Renstra BPOM, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BBPOM di
Banjuarmsin yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu
kepada RPJMN 2015-2019.
Renstra BPBOM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan
kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan di BBPOM di Banajarmasin sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat
melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada
peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan
Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam
Renstra BBPOM di Banjarmasin 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Renstra
BPOM 2015-2019, telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan
dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode
Rencana Strategis/RPJMN sebagai midterm review, maupun pada akhir RPJMN
sebagai impact assessment.
Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada Peraturan
Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian
Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2015-2019 94
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional
(BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi seperti tersebut di atas, Renstra juga
menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem
Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun
2015-2019 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, yaitu “Terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”.
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi Kalimantan
Selatan92,00 92.00 92.50 93.00 93.50 94.00
1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat Provinsi Kalimantan
Selatan55,13 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Provinsi Kalimantan
Selatan88,00 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00
1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Provinsi Kalimantan
Selatan78,00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00
1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat Provinsi Kalimantan
Selatan73,65 75.00 75.50 76.00 76.50 77.00
SS 2 Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam
mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan
pemangku kepentingan
1,789,933,000 1,851,733,120 1,992,462,251 2,137,778,973 1,102,154,921
2.1 Tingkat Kepuasan MasyarakatProvinsi Kalimantan
Selatan80 81 82 83 84 85
2.2Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk
pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan
alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
Provinsi Kalimantan
Selatan8 9 10 11 12 13
SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM 4,530,370,000 34,532,062,620 6,104,835,000 31,681,065,000 31,760,915,000
3.1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POMProvinsi Kalimantan
SelatanCC B A A A A
SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan 5,397,357,098 6,815,554,321 7,199,480,183 7,557,017,710 7,932,309,665
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi Kalimantan
Selatan92,00 92.00 92.50 93.00 93.50 94.00
1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat Provinsi Kalimantan
Selatan55,13 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Provinsi Kalimantan
Selatan88,00 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00
1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Provinsi Kalimantan
Selatan78,00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00
1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat Provinsi Kalimantan
Selatan73,65 75.00 75.50 76.00 76.50 77.00
SP 2 Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam
mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan
pemangku kepentingan
1,789,933,000 1,851,733,120 1,992,462,251 2,137,778,973 1,102,154,921
2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat (%)Provinsi Kalimantan
Selatan80 81 82 83 84 85
2.2Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk
pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan
alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
Provinsi Kalimantan
Selatan8 9 10 11 12 13
SP 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM 4,530,370,000 34,532,062,620 6,104,835,000 31,681,065,000 31,760,915,000
3.1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POMProvinsi Kalimantan
SelatanCC B A A A A
11,717,660,098 43,199,350,061 15,296,777,434 41,375,861,683 40,795,379,586
1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritisProvinsi Kalimantan
Selatan2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
3,156,387,356 3,963,610,224 4,166,633,265 4,374,966,115 4,593,711,879
2Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) (30%
dari 585 sampel)
Provinsi Kalimantan
Selatan100 100 100 100 100 100 141,180,000 148,239,000 155,650,950 163,433,498 171,605,173
3Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
(total sarana produksi = 1548 termasuk IRTP)
Provinsi Kalimantan
Selatan5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 271,935,484 352,322,581 369,938,710 388,435,484 407,858,065
4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan
Selatan28.15 28.15 28.15 28.15 28.15 28.15
1,129,032,258 1,419,364,516 1,490,332,258 1,564,851,613 1,643,093,548
5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makananProvinsi Kalimantan
Selatan8 8 8 9 9 9
698,822,000 932,018,000 1,016,925,000 1,065,331,000 1,116,041,000
6 Jumlah layanan publik BB/BPOM Provinsi Kalimantan
Selatan950 975 1,000 1,025 1,050 1,100
1,103,265,000 1,103,265,000 1,176,632,000 1,248,524,000 132,867,000
7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan Provinsi Kalimantan
Selatan14 18 22 26 30 34
686,668,000 748,468,120 815,830,251 889,254,973 969,287,921
8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standarProvinsi Kalimantan
Selatan56.50 60.00 62.00 70.00 75.00 80.00 3,067,920,000 33,000,000,000 4,500,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000
9Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu
Provinsi Kalimantan
Selatan8 10 9 10 9 10
1,462,450,000 1,532,062,620 1,604,835,000 1,681,065,000 1,760,915,000
Catatan: Matriks ini akan menjadi lampiran 1 Renstra BB/BPOM
Alokasi (dalam Miliar rupiah) Unit
Organisas
i
Pelaksan
a
K/L-N-B-
NS-BS
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banjarmasin
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Banjarmasin
Program
/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Baseline
Target
2 Target per indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan diisi setiap tahun
3 Alokasi Anggaran pada baris Satker BB/BPOM merupakan penjumlahan alokasi anggaran SS1 + SS2 +SS3
4 Alokasi anggaran pada baris Sasaran Strategis (SS) merupakan penjumlahan dari Sasaran Program yang mendukungnya
a. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 1 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 1
b. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 2 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2
c. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 3 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2
5 Alokasi anggaran pada baris Program merupakan akumulasi anggaran kegiatan yang mendukung
a. Alokasi anggaran Sasaran Program 1 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5
b. Alokasi anggaran Sasaran Program 2 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 6 dan 7
c. Alokasi anggaran Sasaran Program 3 merupakan akumulasi anggaran pada indikator 8 dan 9
6 Alokasi anggaran diisi untuk setiap tahun pada masing-masing indikator kegiatan
7 Alokasi anggaran pada masing-masing indikator sasaran strategis/sasaran program tidak perlu diisi
8 Kolom baseline diisi dengan realisasi tahun 2014. Untuk indikator baru yang belum ada data sebelumnya dapat diisi dengan NA (Not Available)
9 Penetapan target agar memperhatikan Definisi Operasional pada Lampiran 3, baseline, dan Target Nasional (tidak harus sama)
#REF!
No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan
regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi
Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi
1 UU Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengembangan Sediaan Farmasi.
Regulasi pengawasan Obat dan Makanan belum lengkap.
Payung hukum yang ada belum efektif untuk pengawasan
Obat dan Makanan
BPOM 1. DPR
2. Kemenkumham
3. Kemenkes
4. Kemendag
5. Kemenperin
6. Kemendagri2 Peraturan Perundang-undangan terkait
pengawasan Obat dan Makanan.
Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan BPOM 1. DPR
2. Kemenkumham
3. Kemenkes
3 Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren
Terciptanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal: 1.
Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Sebagai
pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
pengawasan Obat dan Makanan
BPOM 1. DPR
2. Kemenkumham
3. Kemenkes
4 Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP
Untuk pengawalan mutu Obat dan Makanan oleh BPOM
terhadap isu terkini (AEC, Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll)
Bidang Pengujian
Teranokoko dan Bidang
Pengujian Pangan dan BB
BPOM
5 Memorandum of Understanding (MoU)
Penguatan sistem pengawasan Obat dan
Makanan di wilayah Provinsi Kalimantan
Selatan dengan pihak terkait
Belum optimalnya quality surveilance /monitoring mutu
untuk daerah terpencil, dan gugus pulau
- Bidang Serlik -
Subbag Tata Usaha -
Bidang Pemdik
Pemda dan stakeholder
BPOM
Lampiran 2. MATRIK KERANGKA REGULASI BBPOM DI BANJARMASIN 2015-2019
6 Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif
Sistem Outbreak response dan EWS belum optimal dan
informatif. Diperlukan response yang cepat dan efektif pada
saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan
obat dan makanan
- Bidang Serlik -
Subbag Tata Usaha -
Bidang Pemdik
BPOM
7 Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan
Sistem penyebaran informasi OM belum terintegrasi - Bidang Serlik BPOM
8 Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah
Pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat berhasil tanpa
adanya kerjasama dan komitmen dari daerah dalam
mendukung Balai Besar POM di Banjarmasin
- Bidang Serlik BPOM