lampiran surat no. 007/eq.s/i/2015 tanggal 7 januari 2015 ... penilikan phpl/lampiran... · laporan...
TRANSCRIPT
Lampiran Surat No. 007/EQ.S/I/2015 tanggal 7 Januari 2015
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PHPL
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan
Pertama), sebagai berikut:
I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722, 7157103
Fax. : +62251 7550724
Email : [email protected]
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama)
Terhadap:
II. Nama IUPHHK-HT : PT MITRA TANINUSA SEJATI
No. SK IUPHHK-HT : 66/Menhut-II/2007
Luas : ± 7.480 Ha
Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau
Telp. (0761) 37555, Fax : (0761) 33595/96
III. Waktu Pelaksanaan : 12 – 18 Desember 2014
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT
LULUS SEHINGGA PT MITRA TANINUSA SEJATI
BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 7 Januari 2015
PT EQUALITY INDONESIA
Pajri Nurpajri, S.Hut
Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 12
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-013-IDN
c. Alamat : Jalan Raya Sukaraja No. 72, Ciater,
Bogor 16710
d. Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 7550722/(0251) 7550724
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit :
Diah Mitarini, S. Hut. (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
Dewi Rebecca Nury, S. Hut. (Auditor Produksi)
Marlan, S. Hut. (Auditor Ekologi)
Ir. Selamet Mulyadi (Auditor Sosial)
Juni Adi Wiguna, S. Hut. (Auditor VLK)
g. Tim Pengambil Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim PK)
Amin Muchakim, S. Hut (Tim Ahli Prasyarat, Produksi, VLK)
Ir. Heri Binawan (tim ahli Ekologi)
Wiyono, T. Utro, S. Hut, Msi. (Tim ahli Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT MITRA TANINUSA SEJATI
b. Nomor & Tanggal SK : SK.66/Menhut-II/2007 Tanggal 23 Februari 2007
c. Luas dan Lokasi: ± 7.480 Ha di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
d. Alamat kantor: Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau.
e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0761) 37555/(0761) 33595
f. Pengurus :
Komisaris : Roy Chandra
Direktur Utama : S. erwin
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan
Instansi Kehutanan
12 Desember 2014 di
Pekanbaru
(BP2HP dan Dinas
Kehutanan Provinsi Riau)
Kantor BP2HP di Pekanbaru diterima oleh
perwakilan di BP2HP
Dinas Kehutanan Provinsi bagian Hutan
Tanaman.
Menjelaskan maksud dan tujuan, tata waktu, serta
masukan dari instansi kehutanan tersebut sebelum
ke lapanagn.
Pertemuan
Pembukaan
13 Desember 2014 di
Camp PT MTS
Agenda: Perkenalan anggota Tim audit,
penyampaian tujuan dan ruang lingkup penilaian,
hasil penilaian tahap I, penyampaian jadwal/rencana
kerja penilaian lapangan, metodelogi dan prosedur
penilaian, serta konfirmasikan waktu dan tempat
pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan
diakhiri dengan pembuatan Berita Acara (BA).
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Tanggal 13-16 Desember
2014 di Camp PT MTS
Tim audit menghimpun, menelaah dokumen,
melakukan wawancara mendalam, dan
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 2 dari 12
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Lapangan melaksanakan observasi serta analisis informasi
guna memperoleh kesimpulan hasil verifikasi
mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan 17 Desember 2014 di
Kantor Pusat PT MTS
(Pekanbaru)
Agenda: penyampaian ucapan terima kasih kepada
Auditee atas kerjasamanya selama penilaian
penilikan, juga menyampaikan dan mengklarifikasi
form hasil penilaian, serta adanya temuan
ketidaksesuaian/observasi. Pertemuan penutupan
diakhiri dengan pembuatan berita acara (BA).
Pengambilan
Keputusan
31 Desember 2014,
Bogor
Rapat pengambilan keputusan (PK) menelaah hasil-
hasil dan kesimpulan penilaian yang telah
disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa
penilaian telah dilakukan secara efektif dan efisien
sesuai dengan prosedur PT EQUALITY Indonesia,
serta mengambil keputusan mengenai predikat
kinerja PHPL Auditee.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
93,33%
(BAIK) Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata
batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi
pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Realisasi tata batas dilapangan sudah temu gelang
dan sedang dalam proses administrasi BATB di
Instansi terkait.
Terdapat konflik batas namun ada upaya dari
Auditee untuk menyelesaikan konflik secara terus
menerus.
Tidak ada perubahan fungsi kawasan (NA).
Terdapat bukti upaya Auditee untuk mendata dan
melaporkan penggunaan diluar sektor kehutanan
kepada Instansi berwenang.
1.2. Komitmen Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
83,33%
(BAIK) Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai
dengan kerangka PHPL.
Sosialisasi dilakukan mulai dari level Auditee dan
masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan
(Berita Acara).
Implementasi PHL sebagian sesuai dengan visi dan
misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional terlatih dan
tenaga teknis pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan implementasi
penelitian, pendidikan dan
Latihan
93,33%
(BAIK) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan
(sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah
kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap
bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari
rencana sesuai kebutuhan.
Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan pelaksanaan
pemantauan periodik, evaluasi
83,33%
(BAIK) Tersedia struktur organisasi dan job description
yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL
dan telah disahkan oleh Direksi.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 3 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dan penyajian umpan balik
mengenai kemajuan pencapaian
(kegiatan) Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia.
Organisasi SPI belum berjalan dengan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan
manajemen berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi.
1.5. Persetujuan tanpa paksaan
berdasarkan informasi yang
lengkap
77,78%
(SEDANG) Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi
kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah
dikonsultasikan namun tata waktunya belum
sesuai.
Secara administrasi proses tata batas sudah
disetujui para pihak (Instansi Kehutanan, Pemda,
Kecamatan, Desa, dan IUPHHK).
Terdapat persetujuan dalam pelaksanaan CSR/CD
dari sebagian masyarakat.
Terdapat persetujuan dalam proses penetapan
kawasan lindung dari sebagian para pihak.
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja jangka
panjang dalam pengelolaan hutan
lestari
86,67%
(BAIK) Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK yang
sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan
disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro.
Kesesuaian PAK tahun 2013 hanya + 33% dari
rencana jangka panjang (RKUPHHK) karena
Auditee sedang proses jangka benah.
Auditee telah melaksanakan kegiatan
pemeliharaan batas blok/petak dengan tanda
batas blok/petak kerja terlihat dengan jelas di
lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem
75,00%
(SEDANG) Auditee memiliki data potensi tegakan dari hasil
IHMB/PHI yang dilengkapi peta pendukungnya.
Sebagian data riap tersedia namun belum
dianalisis.
Terdapat analisis terhadap data potensi namun
belum ada analisis data riap sehingga tidak dipakai
sebagai dasar dalam perhitungan JTT.
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
100,00%
(BAIK) SOP kegiatan sesuai sistem silvikultur tersedia
dengan lengkap.
Terdapat implementasi SOP untuk seluruh kegiatan
sesuai sistem silvikultur.
Potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang
mampu menjamin terjadinya kelestarian
pemanenan hasil.
Permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu
menjamin terjadinya kelestarian pemanenan.
2.4. Ketersediaan dan penerapan
teknologi tepat guna untuk
pemanfaatan hutan
100,00%
(BAIK) Tersedia SOP pemafaatan/pengelol aan hutan
ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan
pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk
karakteristik kondisi setempat.
Tidak ada realisasi pemanenan kayu sehingga tidak
ada implementasi SOP RIL (NA).
2.5. Realisasi penebangan sesuai
dengan rencana kerja
penebangan/pemanenan/
pemanfaatan pada areal kerjanya
73,33%
(SEDANG) Terdapat Dokumen RKT yang lengkap dan
disyahkan oleh pejabat yang berwenang.
Terdapat peta kerja sesuai dengan peta RKT namun
tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Terdapat implementasi peta kerja berupa
penandaan pada sebagian batas blok
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 4 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tebangan/ditanam/dipe- lihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan, administrasi,
penelitian dan pengembangan,
serta peningkatan kemampuan
sumber daya manusia
73,33%
(SEDANG) Laporan keuangan teraudit dalam proses
penyusunan, namun berdasarkan laporan
sementara kondisi keuangan Auditee sesuai dengan
ketentuan.
Sampai dengan batas waktu yang ditentukan
Auditee tidak dapat menyediakan data yang diminta
sehingga verifier 2.6.2 masuk kategori (Buruk).
Alokasi dana untuk seluruh tahapan kegiatan tidak
proporsional.
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis
kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata
waktu.
Pada tahun 2014 realisasi penebangan tidak ada
sehingga modal yang ditanam kembali di hutan
berupa penanaman juga tidak terealisasi, dengan
demikian verifier 2.6.5 masuk kategori Not
Aplicable (NA).
Pada tahun 2014 tidak ada rencana kegiatan
penanaman sehingga tidak ada realisasi, dengan
demikian verifier 2.6.6 masuk kategori Not
Aplicable (NA).
3. Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan
dan kondisi kawasan dilindungi
pada setiap tipe hutan
77,78%
(SEDANG( PT. MTS telah mengalokasikan 1.285 Ha atau
seluas 17,18 % dari luas areal untuk kepentingan
Kawasan Lindung dan telah sesuai dengan kondisi
fisiknya.
PT. MTS telah merealisasikan penataan kawasan
lindung sebesar 51,63 % dari yang seharusnya.
Berdasarkan kondisi riil penutupan vegetasi
kawasan lindung PT MTS, bahwa Kawasan Lindung
memiliki tutupan vegetasi berhutan sebesar 1.255
Ha atau 97,67%.
Terdapat pengakuan oleh Pemerintah dan
Perusahaan itu sendiri terhadap kawasan Lindung
yang dimiliki auditee, sementara sebagian besar
masyarakat belum mengakui keberadaan Kawasan
Lindung tersebut, hal ini terbukti adanya klaim
pihak –pihak masyarakat.
Terdapat laporan pengelolaan terhadap kawasan
lindung. Laporan tersebut tidak lengkap atas
kegiatan seluruh pengelolaan.
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
80,00%
(SEDANG) PT. MTS telah memiliki prosedur perlindungan
hutan yang lengkap
Auditee sudah memiliki sarana dan prasarana
perlindungan hutan secara lengkap dengan jumlah
yang cukup dan berfungsi dengan baik.
PT MTS memiliki 2 orang pegawai yang memiliki
sertifikat Pelatihan Ganis Keling dan Kesos, namun
jumlah personel pelaksana kegiatan di lapangan
masih kurang (belum mencukupi).
Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan
belum maksimal karena keterbatasan SDM, serta
belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan
yang ada.
3.3. Pengelolaan dan 83,33% PT. MTS telah memiliki prosedur Pengelolaan dan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 5 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air akibat pemanfaatan
hutan
(BAIK) Pemantauan yang menyangkut seluruh dmpak
terhadap tanah dan air
PT. MTS telah meiliki sarana dan prasarana
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
tanah dan air yang berfungsi dengan baik.
PT MTS sudah memiliki karyawan yang memiliki
sertifikat Ganis Keling, namun personil pelaksana
kegiatan di lapangan masih sangat terbatas tetapi
personel penanggung jawab tersedia. Sehingga
efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan rendah
PT. MTS telah memilki dokumen perencanaan
pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, dan
telah diimplementasikan
PT MTS sudah memiliki karyawan yang memiliki
sertifikat Ganis Keling, namun personil pelaksana
kegiatan di lapangan masih sangat terbatas tetapi
personel penanggung
Terdapat dampak yang besar namun terdapat pula
upaya-upaya untuk menangani dampak tersebut.
3.4. Identifikasi spesies flora dan
fauna yang dilindungi dan/atau
langka (endangered), jarang
(rare), terancam punah
(threatened) dan endemik
66,67%
(SEDANG) Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum
mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancampunah
dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna
tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%)
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin.
3.5. Pengelolaan flora untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik
58,33%
(BURUK) PT. MTS Tidak tersedia prosedur pengelolaan flora
tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik
Implementasi pengelolaan flora dilindungi, hanya
kegiatan inventarisasi jenis Ramin di lokasi Blok
Tebangan. Dengan demikian terdapat implementasi
pengelolaan flora dilindungi namun hanya sebagian
yang dilaksanakn
Pada areal KL terdapat gangguan berupa
perambahan, bangunan berupa pondok berkumpul,
dan lalu lintas pengambilan kayu oleh masyarakat.
Terdapat gangguan terhadap flora dilindungi,
namun tidak untuk seluruh jenis.
3.6. Pengelolaan fauna untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap
species fauna dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik
58,33%
(BURUK) Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak
mencakup jenis fauna dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah, dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin
Implementasi pengelolaan fauna yang telah
dilakukan auditee namum belum mencakup seluruh
jenis-jenis fauna yang dilindungi
Terdapat gangguan atas jenis-jenis fauna dilindungi,
anumun terdapat upaya penangannya
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan
operasional perusahaan/unit
manajemen dengan kawasan
masyarakat hukum adat dan/atau
74,07%
(SEDANG) Terdapat dokumen/laporan yang lengkap mengenai
pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 6 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
masyarakat setempat rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi
batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian
konflik yang diketahui para pihak.
Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH,
namun tidak lengkap dan tidak jelas.
Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas
kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan
yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.
Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan
masih ada konflik.
4.2. Implementasi tanggungjawab
sosial perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku
74,07%
(SEDANG) Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai
dengan peraturan perundangan yang
relevan/berlaku.
Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan
kewajiban sosial pemegang izin terhadap
masyarakat.
Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi
mengenai hak dan kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun
hanya sebagian.
Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan
tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan
tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk
ganti rugi namun tidak lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme
dan implementasi distribusi
manfaat yang adil antar para
Pihak
70,83%
(SEDANG) Tersedia data dan informasi masyarakat hukum
adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan
SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas.
Terdapat mekanisme yang legal mengenai
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat yang berbasis hutan, namun belum
lengkap.
Terdapat dokumen rencana pemegang izin
mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan
jelas.
Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%)
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat oleh pemegang izin.
Terdapat dokumen / laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
namun belum lengkap & jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal
77,78%
(SEDANG) Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap
dan jelas.
Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun
belum lengkap.
Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun
belum lengkap.
Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik
yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, 75,00% Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 7 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pengembangan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja
(SEDANG) hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
Pemegang izin telah merealisasikan seluruh
rencana pengembangan kompetensi.
Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru
sebagian diimplementasikan.
Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan
terletak di kawasan hutan
produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK)
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK dipenuhi
seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai
SPP
Verifier 1.1.1.c diverifikasi namun tidak dapat
diterapkan
2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki rencana
penebangan pada areal tebangan
yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan
oleh yang berwenang
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK
dan RKT 2013 serta 2014 beserta lampirannya
dipenuhi seluruhnya.
Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang
dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti
keberadaannya di lapangan.
Peta blok/petak tebangan disahkan, posisi blok
tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang
sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai rencana
kerja yang sah sesuai dengan
peraturan yang berlaku
Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK
dipenuhi seluruhnya.
Verifier 2.2.1.b diverifikasi namun tidak dapat
diterapkan
3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menjamin bahwa
semua kayu yang diangkut dari
Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TPK Antara dan dari TPK
Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai
identitas fisik dan dokumen yang
sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di–
LHP-kan
Not
Applicable
Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun 2013,
tidak terdapat target tebangan hutan tanaman jenis
Acasia sp, kegiatan yang dilakukan hanya berupa
pemeliharaan tanaman.
Selama periode bulan Desember 2013 sampai
November 2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan
penebangan maupun pengangkutan kayu hasil
penebangan, sehingga verifier ini tidak dapat
diterapkan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut
keluar areal izin dilindungi dengan Not Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun 2013,
tidak terdapat target tebangan hutan tanaman jenis
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 8 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
surat keterangan sahnya hasil
hutan
Applicable Acasia sp, kegiatan yang dilakukan hanya berupa
pemeliharaan tanaman.
Selama periode bulan Desember 2013 sampai
November 2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan
penebangan maupun pengangkutan kayu hasil
penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu
bulat (KB) dari Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/
IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak
Pengelolaan
Not
Applicable
Auditee merupakan pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), sehingga verifier
ini tidak diterapkan.
Auditee merupakan pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), sehingga verifier
ini tidak diterapkan.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan
angkutan kayu ke luar TPK
Not
Applicable
Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun 2013,
tidak terdapat target tebangan hutan tanaman jenis
Acasia sp, kegiatan yang dilakukan hanya berupa
pemeliharaan tanaman.
Selama periode bulan Desember 2013 sampai
November 2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan
penebangan maupun pengangkutan kayu hasil
penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah melunasi
kewajiban pungutan pemerintah
yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
Not
Applicable Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun
2013, tidak terdapat target tebangan hutan
tanaman jenis Acasia sp, kegiatan yang dilakukan
hanya berupa pemeliharaan tanaman. Selama
periode bulan Desember 2013 sampai November
2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan
penebangan maupun pengangkutan kayu hasil
penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun
2013, tidak terdapat target tebangan hutan
tanaman jenis Acasia sp, kegiatan yang dilakukan
hanya berupa pemeliharaan tanaman. Selama
periode bulan Desember 2013 sampai November
2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan
penebangan maupun pengangkutan kayu hasil
penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun
2013, tidak terdapat target tebangan hutan
tanaman jenis Acasia sp, kegiatan yang dilakukan
hanya berupa pemeliharaan tanaman. Selama
periode bulan Desember 2013 sampai November
2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan
penebangan maupun pengangkutan kayu hasil
penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.3. Pengangkutan dan
perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim kayu
bulat antar pulau memiliki
Not
Applicable
Semua kayu yang diproduksi dikirim atau dijual ke
Industri yang terletak di dalam satu pulau.
Auditee hanya menjual kayunya kepada PT RAPP dan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 9 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera Indonesia
dan memiliki izin yang sah
Not
Applicable
Berdasarkan pada RKTUPHHK-HTI Auditee Tahun 2013,
tidak terdapat target tebangan hutan tanaman jenis
Acasia sp, kegiatan yang dilakukan hanya berupa
pemeliharaan tanaman.
Selama periode bulan Desember 2013 sampai
November 2014, Auidtee tidak melakukan kegiatan
penebangan maupun pengangkutan kayu hasil
penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
4.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &
melaksanakan kewajiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen
lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan RPL
yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
Memenuhi Dokumen AMDAL Auditee telah disetujui dan
disahkan oleh Kepala Bapedalda Kabupaten
Pelalawan selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL sesuai
dengan Pengesahan AMDAL Nomor : 04/Tahun/2003
tanggal 06 Januari 2003.
Dokumen AMDAL tersebut terdiri dari :
1. Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak
Lingkungan
2. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
3. Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan
4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL)
5. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL)
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
Memenuhi Tersedia dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
HPHTI PT MTS yang telah mendapat pengesahan dari
Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan Nomor :
04/Tahun/2003 tanggal 06 Januari 2003.
Ditandatangi oleh Kepala BAPEDALDA Kabupaten
Pelalawan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL,
Bambang Pudji Suroto Pembina NIP. 710.000 864,
lembar pengesahan di bubuhi tanda tangan dan
stempel BAPEDALDA Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
Dokumen RKL - RPL mengacu pada dampak penting
yang sudah dianalisis pada dokumen ANDAL.
Auditee sudah membuat laporan pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) per
semester sesuai dengan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tanggal 05 April
2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
(RPL).
Laporan RKL/RPL untuk semester I (Bulan Januari - Juni
2014) disampaikan kepada Kepala Balai Lingkungan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 10 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Hidup Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
sesuai dengan Surat Nomor : 06/MTS/PKU-X/2014
tanggal 06 Oktober 2014 Perihal Penyampaian Laporan
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
PT Mitra Taninusa Sejati Semester I Tahun 2014 yang
ditanda tangani oleh Direktur Utama PT MTS S. Erwin.
Laporan diterima oleh BLH Kabupaten Pelalawan
tanggal 9 Oktober 2014.
Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemanatauan Lingkungan (RPL) Periode Januari sampai
dengan Juni 2014 yang telah dilakukan adalah:
Pelaksanaan RKL :
Komponen Fisik Kimia (tidak ada kegiatan
operasional dibidang tersebut)
Komponen Biologi (sudah terealisasi pada tahun
sebelumnya)
Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya
(disesuaikan)
Pelaksanaan RPL :
Komponen Fisik Kimia
1. pengambilan sampel tanah pada plot sampel.
2. Pengambilan sampel air
3. Pengukuran curah hujan.
Komponen Biologi
1. Inventarisasi vegetasi dengan metode garis
berpetak
2. Perjumpaan dengan satwa liar
3. Pengambilan sampel air
4. Patroli perlindungan hutan
Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya (tidak ada
kegiatan)
Auditee juga telah memiliki sistem dan sarana
pencegahan terhadap bahaya kebakaran dibuktikan
dengan adanya SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan
Lahan (SOP-HSE-029A) dan peralatan pemadam
kebakaran.
5.1. Pemenuhan ketentuan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi
K3 Memenuhi Untuk mewujudkan sistem manajemen K3 Auditee
telah menyusun Standar Operasional Prosedur
(SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Di dalam menjalankan kegiatan operasional
lapangannya, Auditee bekerjasama dengan Mitra PT
Dunia Karya Sejati. Mitra Auditee telah memiliki
Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
(P2K3) sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan
Nomor: KPTS.566/DTKT-WAS/2014/76 Tentang
Pengesahan Sususnan Panitia Pembina
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3)
Perusahaan PT Dunia Karya Sejati.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 11 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Auditee mempunyai daftar peralatan K3 Seperti :
a. Apron Spray
b. Alat Pelindung Diri berfungsi baik :
- Sarung tangan kain
- Sarung tangan karet
- Kaca mata spectales putih bening
- Ear muff
- Sepatu Safety
- Masker
- Pelampung
- Helmet
- Chaps with Saw protection
c. Perlengkapan P3K
- Kotak P3K
d. Rambu-rambu/Himbauan tentang Keselamatan
Kerja (K3)
Auditee juga telah memiliki sarana medical clinik yang
dilengkapi dengan peralatan medis dan petugas yang
telah memiliki izin praktek/rekomendasi dari Ikatan
Dokter Indonesia Cabang Pelalawan atau dari Dinas
Kesehatan, yaitu 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua)
orang perawat.
Berdasarkan Laporan Database Incident periode
Desember 2013 – November 2014 di PT MTS,
terjadi 1 (satu) kali kecelakaan kerja pada bulan
Februari 2014, Inciden terjadi kepada karyawan
kontraktor PT DKS, pada saat melakukan
perjalanan dinas ke lokasi kerja Estate Merbau,
jenis insiden adalah terjatuh dari motor, dan telah
dirujuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina Air Molek.
Auditee telah memiliki form yang dibuat untuk mencatat
tentang kecelakaan kerja, yang berisi keterangan
diantaranya :
- Tanggal kejadian, lokasi, nama korban, umur, jenis
kelamin, jabatan, dept/co, pengawas, aktivitas,
penyebab kejadian/ kronologis kejadian, lokasi
cedera, material terlibat, dan keterangan.
Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja yang
dilakukan dalam bentuk program K3 yaitu :
a. Melakukan sosialisasi tentang K3 kepada karyawan
melalui pemasangan papan himbauan tentang
keselamatan dan kesehatan kerja, Safety Talk.
Melengkapi karyawan dengan alat pelindung diri.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga
kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi
pekerja Memenuhi Sampai dengan pada saat dilakukan verifikasi
dilapangan, Auditee tidak mempunyai Serikat Pekerja,
sehubungan dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit,
tetapi terdapat Surat Pernyataan Direksi Nomor :
105/MTS/PKU-X/2012 tanggal 01 Oktober 2012
Tentang Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Bagi
Karyawan PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 12 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
di atas meterai oleh Direktur PT MTS Bpk S. Erwin.
Namun untuk karyawan mitra PT Dunia Karya Sejati (PT
DKS) telah memiliki serikat pekerja bernama Serikat
Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL).
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan (PP)
Memenuhi Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan.
Peraturan Perusahaan ini terdiri dari 17 BAB dan 70
pasal. PP dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01
Juli 2013 oleh Direktur Utama PT MTS Bpk S. Erwin dan
perwakilan dari pekerja an Darwin Nainggolan.
Terdapat Surat Permohonan Pengesahan Peraturan
Perusahaan PT Mitra Taninusa Sejati Nomor :
087/MTS/PKU-VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang
ditujukan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Pelalawan dan ditandatangani
oleh Direktur PT MTS S. Erwin.
PP Auditee tersebut sudah disahkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Nomor:
KPTS.560/DTKT-HS/PP/2013/09 Tentang Pendaftaran
Peraturan Perusahaan PT Mitra Taninusa Sejati,
ditetapkan di Pangkalan Kerinci tanggal 11 September
2013.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
Memenuhi Berdasarkan Laporan Tenaga Kerja yang telah
disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari
2014, jumlah tenaga kerja Auditee sebanyak 7 (tujuh)
orang laki-laki, sedangkan untuk jumlah karyawan
subkontrak (PT DKS) sesuai dengan laporan tenaga
kerja yang telah disampaikan kepada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan sebanyak
21 orang.
Dari daftar tenaga kerja yang sudah dilaporkan,
karyawan yang dipekerjakan tidak ada yang dibawah
umur. Dan berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan pada tanggal 15 Desember 2014 di Estate
Merbau terhadap 3 (tiga) orang karyawan/karyawati,
tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, hal
tersebut dikarenakan dalam sistem rekruitmennya,
Auditee telah mempersyaratkan bahwa batas umur
minimal calon karyawan adalah yang telah berumur
lebih dari 18 tahun.