lampiran surat no. 452/eq.s/xii/2014 tanggal 5 desember ... penilikan phpl... · lokasi : kabupaten...
TRANSCRIPT
Lampiran Surat No. 452/EQ.S/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PHPL
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan
Pertama), sebagai berikut:
I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722, 7157103
Fax. : +62251 7550724
Email : [email protected]
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama) Terhadap:
II. Nama IUPHHK-HT : PT RIAU INDO AGROPALMA
No. SK IUPHHK-HT : 61/Menhut-II/2006
Luas : ± 9.570 Ha
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Arifin Ahmad No.03, Kel. Sidomulyo, Kec. Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru, Riau.
III. Waktu Pelaksanaan : 10-17 November 2014
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT
LULUS SEHINGGA PT RIAU INDO AGROPALMA
BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 5 Desember 2014
PT EQUALITY INDONESIA
a.n Pazri Nurpazri, S.Hut
Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 16
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72, Ciater, Sukaraja, Kabupaten
Bogor
d. Nomor Telepon/Fax : Telp.: 0251-755 722, Fax.: 0251-755724
Email: [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit :
1. Diah Mitarini, S.Hut., M.Si. (Lead Auditor-Prasyarat)
2. Dewi Rebecca Nury, S.Hut. (Auditor Produksi)
3. Marlan, S.Hut. (Auditor Ekologi)
4. Ir. Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)
5. Juni Adi Wiguna (Auditor VLK)
g. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Prasyarat, Produksi dan
VLK)
2. Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)
3. Wiyono, S.Hut., M.Si. (Anggota PK Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Riau Indo Agropalma
b. Nomor & Tanggal SK : SK. 61/Menhut-II/2006
c. Luas dan Lokasi : ± 9.570 Ha Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau
d. Alamat kantor :
Kantor Pusat : Jl. Arifin Ahmad No. 03 Kel. Sidomulyo Timur
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau.
Kantor Unit : Jl. Pendidikan No. 35 Tembilahan, Riau.
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 2 dari 16
e. Nomor telepon/faks/E-mail :
f. Pengurus :
Komisaris Utama : Saptony Tandjung
Komisaris : Rudy
Direktur Utama : Isra Meddy
Direktur : Kiat Wijaya
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan
Instansi Kehutanan
10 November 2014
dan 17 November
2014 di Pekanbaru
Dilakukan Entry meeting dan Exit meeting di
Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BP2HP
Wilayah III Pekanbaru
Pertemuan Pembukaan 11 November 2014;
Base Camp PT RIA Perkenalan anggota Tim Audit, Penyampaian
tujuan dan ruang lingkup Penilaian Kinerja
PHPL (Penilikan Tahun Pertama) Tahun 2014,
Penjelasan jadwal/rencana kerja Penilikan I,
Penjelasan metodologi dan prosedur,
ketidaksesuaian dan rekomendasi pada
periode sertifikasi sebelumnya; penyampaian
jaminan kerahasiaan; konfirmasi dengan
Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan
peserta pertemuan penutupan; penetapan
Wakil Manajemen oleh Auditee untuk
mendampingi Tim Audit; dan diakhiri dengan
penandatanganan Berita Acara Pertemuan
Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
12-14 November
2014; Base Camp PT
RIA
Tim Audit melakukan verifikasi terhadap
ketersediaan dokumen serta fakta lapangan
teradap tingkat kematangan verifier
sebagaimana diatur dalam Perdirjen BUK No.
P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 1.2. dan
Lampiran 2.2. Titik berat verifikasi dokumen
adalah kepada ketidaksesuaian dan
observasi yang dihasilkan pada Audit Awal
tahun 2013.
Pertemuan Penutupan 15 November 2014;
Base Camp PT RIA
Penyampaian terima kasih kepada Auditee
atas partisipasinya selama Audit Penilikan
Tahun Pertama; Pemaparan daftar periksa
Audit Penilikan Tahun Pertama, temuan
ketidaksesuaian dan observasi penilaian;
serta penandatanganan seluruh berkas
penilaian (Penilikan Tahun Pertama).
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
penandatanganan Berita Acara bersama wakil
Auditee.
Pengambilan Keputusan 28 November 2014 Rapat pengambil keputusan menelaah
Laporan dan berkas penilaian Penilikan Tahun
Pertama yang telah diajukan oleh Tim Audit.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 3 dari 16
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Difokuskan kepada hasil akhir penilaian dan
keterpenuhan prosedur agar tahapan Audit
dilakukan secara efektif dan efisien sesuai
dengan ketentuan formal dan prosedur PT
EQUALITY Indonesia. Nilai kinerja PHPL
Auditee pada Penilaian Kinerja PHPL
(Penilikan Tahun Pertama) Tahun 2014 ini
berpredikat BAIK.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
BAIK
(86,67%) Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT.
Riau Indo Agropalma lengkap sesuai dengan tingkat
realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan di
lapangan
Realisasi tata batas areal kerja PT. Riau Indo Agropalma
telah mencapai 100% (tata batas sudah temu gelang) dan
telah berupaya mengajukan proses penetapan legitimasinya
(BATB) kepada pihak berwenang (Pelimpahan wewenang
dari BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang ke BPKH Wilayah XIX
Pekanbaru)
PT. Riau Indo Agropalma terdapat konflik batas yang
dituangkan dalam dokumen rencana dan telah berupaya
untuk menyelesaikan konflik
PT Riau Indo Agropalma tidak terdapat perubahan fungsi
kawasan
Terdapat bukti upaya PT. Riau Indo Agropalma untuk
mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor
kehutanan tetapi tidak seluruhnya 1.2. Komitmen Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
BAIK
(100,00%) Visi dan Misi PT Riau Indo Agropalma tersedia dan secara
legal telah ditandatangani oleh Direktur serta telah sesuai
dengan kerangka PHL.
Visi Misi PT. Riau Indo Agropalma telah disosialisasikan
mulai dari level pemegang izin dan masyarakat serta tenaga
kerja kontraktor. Penyampaian visi misi perusahaan telah
dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan dan telah
diketahui oleh masyarakat serta terdapat bukti pelaksanaan
sosialisasi berupa berita acara dan daftar hadir.
Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari seluruhnya sesuai
dengan Visi Misi PHL PT Riau Indo Agropalma 1.3. Jumlah dan
kecukupan tenaga
profesional terlatih dan
tenaga teknis pada
seluruh tingkatan untuk
mendukung pemanfaatan
implementasi penelitian,
pendidikan dan Latihan
BAIK
(93,33%) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT. Riau
Indo Agropalma (Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis
Kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang
kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari
ketentuan yang berlaku (Peraturan Dirjen BPK No.
P.8/VI/SET/2009 dengan luasan areal < 50.000 Hektar)
Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. Riau Indo
Agropalma sebesar 72,63% atau lebih dari 70% dari
rencana sesuai kebutuhan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 4 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Dokumen ketenagakerjaan PT Riau Indo Agropalma tersedia
lengkap 1.4. Kapasitas dan
mekanisme untuk
perencanaan
pelaksanaan pemantauan
periodik, evaluasi dan
penyajian umpan balik
mengenai kemajuan
pencapaian (kegiatan)
Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
BAIK
(83,33%) PT Riau Indo Agropalma memiliki struktur organisasi dan Job
Description yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL
dan telah disahkan oleh Direksi
PT Riau Indo Agropalma memiliki Sistem Informasi
Manajemen (SIM) yang terintegrasi dengan GIS dimana
implementasi pekerjaan telah dilengkapi dengan Struktur
Orgnisasi Pelaksana beserta Job description-nya dan SOP
PT Riau Indo Agropalma memiliki Satuan Pengawas Internal
(SPI) atau Internal Audit yang bertanggung jawab langsung
kepada Direktur, tetapi belum berjalan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan.
Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan
manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 1.5. Persetujuan tanpa
paksaan berdasarkan
informasi yang lengkap
SEDANG
(66,67%) Kegiatan RKT 2014 yang akan mempengaruhi kepentingan
hak-hak masyarakat setempat telah di
sosialisasikan/dikonsutasikan yang dilakukan oleh PT Riau
Indo Agropalma yang ditujukan kepada masyarakat sekitar
areal kerja atas dasar informasi awal yang memadai
Proses tata batas PT Riau Indo Agropalma telah mendapat
persetujuan dari sebagaian para pihak yang dituangkan
dalam Berita Acara Laporan TBT serta telah disosialisasikan
kepada masyarakat di sekitar areal kerja dan terdapat bukti
pelaksanaan sosialisasi.
Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan
CSR/CD PT. Riau Indo Agropalma dari sebagian para pihak.
PT Riau Indo Agropalma telah melakukan Sosialisasi
kawasan lindung tahun 2014. dan telah mendapat
persetujuan dari sebagian wakil masyarakat yang berada di
sekitar areal kerja
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja
jangka panjang dalam
pengelolaan hutan lestari
BAIK
(86,67%) Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi) PT
Riau Indo Agropalma Periode Tahun 2008 – 2017 disahkan
melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.141/VI-
BUHT/2011 dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro.
Pembuatan RKU tersebut tidak dikenai peringatan terkait
pemenuhan kewajiban RKU.
Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 2014 di lapangan telah
sesuai dengan rencana jangka pendeknya (RKT). Meskipun
demikian, terjadi perbedaan PAK antara RKT 2014 dengan
RKU Revisi yang cukup signifikan sehingga dinyatakan
bahwa PAK RKT 2014 tidak sesuai (>50%) dengan
RKUPHHK. Meskipun demikian, Auditee telah menyerahkan
surat pernyataan yang menyatakan bahwa kedepannya RKT
akan dibuat berdasarkan RKUPHHK yang mengacu pada
hasil IHMB.
Blok RKT 2014 terdiri dari 4 batas blok yang sudah
terpasang seluruhnya. Dari 6 petak yang dapat dikerjakan
telah memiliki tanda batas petak yang jelas berupa pal
maupun kanal sekunder. Semua batas blok maupun petak
telah dipasang dan dapat dilihat dengan jelas di lapangan.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 5 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2.2. Tingkat pemanenan
lestari untuk setiap jenis
hasil hutan kayu utama
dan nir kayu pada setiap
tipe ekosistem
BAIK
(91,67%) Auditee telah memiliki data potensi tegakan sesuai
ekosistemnya berdasarkan hasil IHMB dan hasil perhitungan
PSP tahun terakhir beserta peta pendukungnya.
Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari
hasil pengukuran untuk tipe ekosistem yang ada (Gambut)
dan telah dilakukan analisa riap dari hasil pengukuran PSP
tersebut.
Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap
berupa pengukuran PSP. Auditee. Laporan PSP biasa
disampaikan ke Direksi PT RIA tetapi untuk tahun 2014
belum dilakukan karena di lapangan masih dalam tahap
pengukuran. JTT belum dapat dihitung karena tanaman
pada areal kerja Auditee belum ada yang masak tebang. 2.3. Pelaksanaan
penerapan tahapan
sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi
hutan
BAIK
(85,71%) Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan seluruh
tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tetapi sebagian
SOP isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan
atau ketentuan teknis seperti yang ditemukan pada SOP-
RIA-P-10 dan SOP-RIA-P-05.
Auditee telah melaksanakan implementasi kegiatan
tahapan THPB yang dapat dijalankan saat ini sebesar
100%.
Berdasarkan hasil data yang diperoleh, diasumsikan potensi
tegakan sama dengan potensi tegakan pada PT Arara Abadi,
yaitu sebesar 168,06 m3/ha. Dengan demikian, terdapat
potensi tegakan yang mampu menjamin terjadinya
kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m3/Ha).
Berdasarkan hasil PAT PT RIA 2014, stocking tanaman
berkisar antara 82,6% dan 89,4%. Dengan demikian,
terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih
mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 75-
89% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam
yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi tepat
guna untuk pemanfaatan
hutan
BAIK
(100,00%) Auditee telah mengembangkan SOP mengenai
pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk
seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk
karakteristik kondisi setempat.
Di areal kerja Auditee belum ada kegiatan pemanenan, yaitu
perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemananen,
maupun monitoring dan evaluasi pemanenan. Dengan
demikian, implementasi RIL belum dapat diverifikasi
Di PT RIA belum ada kegiatan penebangan sehingga
faktor eksploitasi belum dapat dihitung. 2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana
kerja
penebangan/pemanenan/
pemanfaatan pada areal
kerjanya
BAIK
(86,67%) Auditee telah memiliki dokumen RKT 2014 secara lengkap
(selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan
RKU dan disahkan secara self approval.
Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh
ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara
beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
yang sesuai dengaan peta RKT dan peta RKU.
Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada
sebagian (minimal 50%) batas blok
tebangan/ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelih
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 6 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
ara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Pada saat Penilikan I 2014 belum ada kegiatan penebangan
sehingga lokasi maupun realisasi volume tidak dapat dilihat. 2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai
dan memenuhi kebutuhan
dalam pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian
dan pengembangan, serta
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia
SEDANG
(61,11%) Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh bahwa
untuk tahun 2013 likuiditas <100%, solvabilitas <100% dan
rentabilitas negatif.
Realisasi alokasi dana mencapai 130% (>80%) dari
kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan
laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan
Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
(yang telah di audit akuntan publik).
Perbedaan rata-rata proporsi anggaran pada tahun 2013
sebesar 105,56 %. Hal ini berarti alokasi dana untuk seluruh
bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan >50%).
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan
berjalan lancar namun belum sesuai tata waktu. Hal tersebut
dilihat dari nilai likuiditas dan solvabilitas yang kurang dari
100% serta stabilitas yang bernilai negatif.
Auditee telah melakukan kegiatan penanaman sebesar
91,70% terhadap kegiatan penebangan (melebihi 80%)
namun belum seluruhnya karena adanya morotorium dari
pihak Sinarmas sehingga penebangan dihentikan. Dengan
berhentinya penebangan maka penanaman pun tidak dapat
berlangsung.
Pada tahun 2014 tidak ada kegiatan penanaman
dikarenakan hasil survei HCV (High Conservation Value)
belum selesai dilaksanakan dan laporan belum diterbitkan.
3. Ekologi 3.1. Keberadaan,
kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada
setiap tipe hutan
BAIK
(94,44%) Luas Kawasan lindung sesuai dengan dokumen
perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-
UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan
kondisi biofisiknya
Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 61-89% dari
yang seharusnya
Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥ 80%.
Sebagian besar (≥ 50%) para pihak mengakui keberadaan
kawasan lindung
Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan
terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang
areal/land scaping/sesuai RKL-RPL 3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
BAIK
(100,00%) Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan
yang ada
Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan
ketentuan dan berfungsi dengan baik
Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan
kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan
Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan
tertentu (preemptif/ preventif/ represif)dengan
mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada 3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air
BAIK
(91,67%) Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh
dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 7 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
akibat pemanfaatan hutan Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai
dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan
lingkungan serta berfungsi dengan baik
Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai
sesuai dengan ketentuan
Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai
dengan ketentuan
Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai
dengan ketentuan
Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar terhadap
tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai
ketentuan. 3.4. Identifikasi spesies
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau
langka (endangered),
jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan
endemik
BAIK
(100,00%) Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.5. Pengelolaan flora
untuk :
BAIK
(91,67%) Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis
dilindungi dan/langka, jarang, terancam punah dan endemik
yang terdapat di areal pemegang izin
Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal pemegang izin
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang tidak
terganggu, dan bagian
yang tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka
dan terancam punah dan
endemik
3.6. Pengelolaan fauna
untuk :
BAIK
(91,67%) Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Terdapat implementasi pengelolaan faunan untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan
gangguan oleh pemegang izin.
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang tidak
terganggu, dan bagian
yang tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap
species fauna dilindungi
dan/atau jarang, langka
dan terancam punah dan
endemik
4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/unit
manajemen dengan
kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK
(81,48%) Terdapat dokumen laporan yang lengkap mengenai pola
penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,
identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh
pemegang izin
.Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas
kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang
diketahui para pihak.
Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam
perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 8 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
jelas.
Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan
pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki)
masyarakat hukum adat/setempat.
Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih
ada konflik. 4.2. Implementasi
tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku
SEDANG
(77,78%) Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung
jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan
perundangan yang relevan/berlaku.
Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang
pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap
masyarakat.
Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai
hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat
dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.
Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung
jawab sosial terhadap masyarakat
Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung
jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak
lengkap 4.3. Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi distribusi
manfaat yang adil antar
para Pihak
BAIK
(83,33%) Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang
masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat
yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH
Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat, yang lengkap dan jelas.
Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang
izin
Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan
distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap
& jelas 4.4. Keberadaan
mekanisme resolusi
konflik yang handal
BAIK
(94,44%) Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas
Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum
lengkap
Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan
yang cukup untuk mengelola konflik
Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang
lengkap dan jelas 4.5. Perlindungan,
pengembangan dan
peningkatan
kesejahteraan tenaga
kerja
BAIK
(83,33%) Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan
industrial dengan seluruh karyawan
Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan
industrial dengan seluruh karyawan
Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian
diimplementasikan
Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan
telah diimplementasikan seluruhnya
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 9 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
1.1.1.a. Dokumen legal
terkait perizinan usaha
(SK IUPHHK)
MEMENUHI PT Riau Indo Agropalma (PT RIA/Auditee) memperoleh SK IUPHHK-
HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.61/
Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret 2006 atas areal hutan produksi
seluas ± 9.570 Ha. SK IUPHHK-HT Auditee ditandatangani oleh
Menteri Kehutanan (H.M.S. Kaban) dengan salinan sesuai aslinya
ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Suparno,
SH./NIP. 080068472).
SK tersebut sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Indragiri
Hilir Nomor : 17.b/TP/VI/2002 tanggal 3 Juni 2002 kepada PT RIA
telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
pada Hutan Tanaman seluas ± 7.820 Ha di Provinsi Riau untuk
jangka waktu 42 (Empat puluh dua) tahun.
Peta lampiran SK IUPHHK-HT Auditee berupa Peta Areal Kerja yang
terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau skala 1 : 50.000
dengan luas ± 9.570 ha telah ditandatangani oleh Menteri
Kehutanan (H.M.S. Kaban, SE., M.Si) dan diberi cap Menteri
Kehutanan RI.
Hasil overlay antara peta SK IUPHHK-HT Auditee dengan Peta TGHK
menunjukkan bahwa seluruh areal kerja Auditee berada pada
Kawasan Hutan Produksi (HP).
1.1.1.b. Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IIUPHHK)
MEMENUHI Tersedia SPP IIUPHHK-HTI Auditee Nomor : 502.2/PR/826 tanggal
05 Oktober 2004 Luas areal IUPHHK-HT : 7.820 Ha, Tarif IHPH per
Ha (jangka waktu selama UPHHK-HT) : Rp 2.600,- Besarnya
IIUPHHK-HT (7.820 Ha x Rp 2.600,-/Ha) = Rp 20.332.000,- yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri
Hilir (SM. Silaban/NIP. 080019733) dengan penyetoran dilakukan
oleh PT RIA pada tanggal 12 Oktober 2004 melalui kliring dari Bank
Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Harmoni ke Bank Indonesia
Pusat atas nama Bendaharawan Umum Negara Sub Rekening IHPH
No. 508.000.014. Tersedia bukti setor berupa bukti kliring IIUPHHK
PT RIA pada tanggal 12 Oktober 2004 sebesar Rp. 20.332.000,-.
Tersedia SPP IIUPHHK-HTI PT. RIA Nomor : S.279/VI-BIKPHH/2006
tanggal 13 April 2006 Luas areal IUPHHK-HT : 1.750 Ha, Tarif IHPH
per Ha (jangka waktu selama UPHHK-HT) : Rp 2.600,- Besarnya
IIUPHHK-HT (1.750 Ha x Rp 2.600,-/Ha) = Rp 4.550.000,- yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan -
Departemen Kehutanan (Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu, M.Sc./NIP
080044005) dengan penyetoran dilakukan oleh PT RIA pada
tanggal 17 April 2006 melalui Bank Mandiri Cabang Duta Merlin
Jakarta ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No.
1020004203870. Tersedia bukti setor berupa bukti transfer dana
IIUPHHK PT RIA pada tanggal 17 April 2006 sebesar Rp.
4.550.000,-
1.1.1.c. Penggunaan
kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika
ada).
MEMENUHI Di dalam Areal Auditee terdapat konflik penggunaan kawasan di luar
kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan
PT Multi Gambut Industri (PT MGI) yang bergerak di bidang
Perkebunan Kelapa Sawit. Luas Areal yang menjadi konflik
berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh tim dari Auditee
seluas 332 hektar, dimana pada areal tersebut telah terdapat
tanaman sawit milik PT MGI yang lokasinya berada di sebelah utara
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 10 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
areal Auditee.
Luas areal Auditee sebesar 9.570 Hektar telah dilakukan tata batas,
namun laporan hasil pemeriksaannya masih dalam proses di BPKH
wilayah XIX Pekanbaru.
Sampai pada saat dilakukan kegiatan closing meeting (rapat
penutupan) Auditee tidak bisa menunjukan data dan informasi
mengenai PT MGI, sehingga Tim Audit menerbitkan Laporan
Ketidaksesuaian (LKS) dan verifier 1.1.1.c dianggap Tidak Memenuhi.
Pada tanggal 20 November 2014 auditee telah menyampaikan
tindakan korektif terhadap Laporan Ketidaksesuaian berupa
dokumen legalitas penggunaan kawasan yang sah PT MGI.
Berdasarkan dokumen tersebut, PT MGI telah mendapatkan SK
Pelepasan Kawasan Hutan menjadi Budidaya Perkebunan
berasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 831/Kpts-
II/1993 Tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S. Serendah –
S. Sebesar Dan S. Serendah – S. Simpang Kiri yang terletak di
Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dan Kampar Provinsi
Daerah Tingkat I Riau Seluas 55.872,34 (Lima Puluh Lima Ribu
Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Tiga Puluh Empat Peseratus) Hektar
Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT Multi Gambut
Industri.
PT MGI juga memiliki SK Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan
Berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
611/Kpts-II/1995 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Yang
Terletak Di Kelompok Hutan Hulu S. Guntung – S. Simpang Kanan
Dan S. Simpang Kiri Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir
Provinsi Daerah Tingkat I Riau Seluas 27.750 (Dua Puluh Tujuh Ribu
Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar Untuk Usaha Budidaya Perkebunan
Kelapa Sawit Atas Nama PT Multi Gambut Industri.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen atas tindakan korektif yang
dilakukan Auditee, Tim audit dapat menerima dan terhadap Laporan
Ketidaksesuaian (LKS) ditutup pada tanggal 21 November 2014 dan
verifier 1.1.1.c dianggap Memenuhi.
2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
2.1.1.a.
Dokumen
RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/RTT
beserta lampirannya yang
telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang,
meliputi:
1) Dokumen RKUPHHK
/RPKH dan
lampirannya yang
disusun berdasarkan
IHMB/risalah hutan
dan dilaksanakan oleh
Ganis PHPL Timber
Cruising dan/atau
Canhut.
2) Dokumen RKT/ RTT
yang disusun
MEMENUHI Auditee telah memiliki revisi RKUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.141/VI-BUHT/2011 tanggal 19
Oktober 2011. RKUPHHK tersebut berlaku untuk periode 2008 –
2017. RKUPHHK yang disusun oleh Auditee belum berbasis pada
IHMB, karena IUPHHK PT RIA merupakan IUPHHK-Hutan Tanaman
yang belum memasuki daur kesatu (mengacu kepada Peraturan
P.5/Menhut-II/2011 Tentang Perubahan Kedua IHMB)
Pengesahan RKT UPHHK HTI PT RIA tahun 2013 berdasarkan
Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman nomor :
SK.6/BUHT-3/2012 tanggal 11 April 2012 berlaku sampai dengan
10 April 2013, ditandatangani oleh Ir. Herry Prijono, MM NIP.
19560425 198203 1 010.
Untuk Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2014 A.N PT Riau Indo
Agropalma dibuat secara Self Approval berdasarkan Keputusan
Direktur Utama PT Riau Indo Agropalma Nomor : SK.01/RIA/V/2014
Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun
2014.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 11 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
berdasarkan
RKU/RPKH dan
disahkan oleh pejabat
yang berwenang atau
yang disahkan secara
self approval.
3) Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL
Canhut.
Peta Rencana Penataan Areal Kerja dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
: Trisna Tri Hartanto, S.PI dengan nomor register 01387-
D3/CANHUT/III/2014 dan Ganis PHPL TC : Efriandi dengan nomor
register 00211/TC/III/2011.
2.1.1.b. Peta areal yang
tidak boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja/RTT
dan bukti
implementasinya di
lapangan.
MEMENUHI Di dalam peta RKTUPHHK Tahun 2013 maupun Tahun 2014 yang
telah disahkan, telah ditetapkan areal yang tidak boleh ditebang
berupa Kawasan Lindung yang diberi warna merah.
Auditee juga telah menetapkan Kawasan Lindung berdasarkan SK
Nomor : 001/KL/RIA/11/2013 tanggal 19 November 2013 tentang
Pengukuhan Kawasan Lindung yang dilengkapi dengan peta skala 1
: 100.000
Sesuai dengan SK tersebut, telah dikukuhkan kawasan lindung
sesuai dengan fungsi dan peruntukan kawasan hutan yang
dipertahankan, yaitu :
a) Sempadan Sungai Pulai Tumbang : 187 Ha.
b) Sempadan Sungai Simpang Kiri : 116 Ha
c) KPPN: 210 Ha
d) Kawasan Lindung Gambut : 253 Ha
e) DPSL: 236 Ha
Hasil Pemeriksaan lapangan :
kawasan lindung gambut dengan koordinat N = 00°01’57.2” dan
E = 103°02’50.0”.
Lokasi DPSL dengan koordinat N = 00°02’20.2” dan E =
103°00’27.2”.
Penandaan yang dilakukan Auditee pada lokasi kawasan lindung
berupa:
- Sign Board yang ditempatkan/dipasang pada lokasi terbuka (depan
kanal/jalur utama)
- Sign Plat dipasang setiap jarak 250 meter
- Jalur rintisan pada pohon di cat warna biru.
2.1.1.c. Penandaan lokasi
blok tebangan/blok
RKT/petak RTT yang jelas
di peta dan terbukti di
lapangan
MEMENUHI Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 dengan Skala 1 : 50.000 yang
merupakan lampiran dari RKTUPHHK-HTI Auditee telah disahkan
secara Self Approval oleh Direktur Utama Rudy Tjio.
Hasil pemeriksaan lapangan penandaan batas Blok RKT Tahun
2014 berupa kanal sekunder dan diberi identitas berupa
pemasangan sign board/papan nama yang diletakan di tempat
terbuka (pinggir kanal)
Hasil Pengambilan sampel titik koordinat pada lokasi blok RKT
2014 (luncuran RKT 2013) adalah sebagai berikut :
Batas RKT 2014 N = 00004’25,0” dan S = 102057’36,0”.
Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan pengambilan titik
koordinat di atas, lokasi blok RKT 2014 telah sesuai dengan Peta
RKTUPHHK-HTI Tahun 2014.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 12 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2.2.1.a. Dokumen
Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (RKUPHHK) (bisa
dalam proses) dengan
lampiran- lampirannya
MEMENUHI Auditee telah memiliki revisi RKUPHHK-HT berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK.141/VI-BUHT/2011 tanggal 19
Oktober 2011. RKUPHHK tersebut berlaku untuk periode 2008 –
2017.
RKUPHHK yang disusun oleh Auditee belum berbasis pada IHMB,
karena IUPHHK PT RIA merupakan IUPHHK-Hutan Tanaman yang
belum memasuki daur kesatu (mengacu kepada Peraturan
P.5/Menhut-II/2011 Tentang Perubahan Kedua IHMB)
Auditee telah melaksankan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh
Berkala (IHMB), dalam porses tahapan telah dikeluarkan hasil
evaluasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Surat Noor
: 522:/Pemhut/3466 perihal Evaluasi Laporan Hasil IHMB PT RIA
tanggal 10 November 2014 yang ditujukan kepada Direktur PT RIA
untuk dijadikan dasar penyusunan dokumen RKUPHHK.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi
dan volume pemanfaatan
kayu hutan alam pada
areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri.
Not
Applicable
(N/A)
Berdasarkan pada Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 yang
dimiliki Auditee, rencana kegiatan yang akan dilakukan hanya berupa
pemeliharaan tanaman, tidak terdapat rencana pemanfaatan kayu
hutan alam (penebangan).
Auditee yang merupakan supplier bahan baku kepada APP, telah
melaksanakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HCVF dengan cara
memberhentikan sementara kegiatan penebangan di Hutan Alam
sejak tanggal 31 Januari 2013.
3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke
TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan
dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat
yang ditebang/dipanen
atau yang
dipanen/dimanfaatkan
telah di– LHP-kan
Not
Applicable
(N/A)
Selama periode bulan November 2013 sampai Oktober 2014, Auidtee
tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu
hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil
hutan
Not
Applicable
(N/A)
Selama periode bulan November 2013 sampai Oktober 2014, Auidtee
tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu
hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan
3.1.3.a. Tanda-tanda
PUHH/ barcode pada kayu
dari pemegang IUPHHK-
HA/IUPHHK-HT/ IUPHHK-
RE/ Pemegang Hak
Pengelolaan bisa dilacak
balak.
Not
Applicable
(N/A)
Auditee merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), sehingga verifier ini
tidak diterapkan.
3.1.3.b. Identitas kayu
diterapkan secara
konsisten oleh pemegang
izin.
Not
Applicable
(N/A)
Auditee merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), sehingga verifier ini
tidak diterapkan.
3.1.4. Pemegang Izin
mampu membuktikan
adanya catatan angkutan
kayu ke luar TPK
Not
Applicable
(N/A)
Selama periode bulan November 2013 sampai Oktober 2014, Auidtee
tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu
hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan
(PSDH)
3.2.1.a. Dokumen SPP Not Selama periode bulan November 2013 sampai Oktober 2014, Auidtee
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 13 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
(Surat Perintah
Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
Applicable
(N/A)
tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu
hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.2.1.b. Bukti Setor DR
dan/atau PSDH Not
Applicable
(N/A)
Selama periode bulan November 2013 sampai Oktober 2014, Auidtee
tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu
hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.2.1.c. Kesesuaian tarif
DR dan PSDH atas kayu
hutan alam (termasuk
hasil kegiatan penyiapan
lahan untuk
pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman.
Not
Applicable
(N/A)
Selama periode bulan November 2013 sampai Oktober 2014, Auidtee
tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu
hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang
mengirim kayu bulat antar
pulau memiliki pengakuan
sebagai Pedagang Kayu
Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
MEMENUHI Auditee memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT) dengan Nomor : 53/PDN/PKAPT/4/2010 yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
berdasarkan permohonan perusahaan Nomor : 9/RIA/IV/2010
tanggal 9 April 2010 setelah mempertimbangkan rekomendasi
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri
Hilir Nomor : 080/Disperindag-Dag/II/2010 tanggal 19 Februari
2010. Nomor PKAPT PT RIA adalah : 04.07.1.03347 dikeluarkan
pada tanggal 21 April 2010 dan berlaku sampai dengan 19 April
2015.
3.3.2. Pengangkutan kayu
bulat yang menggunakan
kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan
memiliki izin yang sah
Not
Applicable
(N/A)
Selama periode bulan November 2013 sampai Oktober 2014, Auidtee
tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu
hasil penebangan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
4.1. Pemegang Izin telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan
dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah
memiliki dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan
sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh
areal kerjanya
MEMENUHI Auditee telah menyusun laporan utama analisis dampak lingkungan
dan mendapat pengesahan dari Komisi Penilai AMDAL Kab.
Indragiri Hilir dengan nomor surat : 6/IH-V/AMDAL/2002 tanggal 20
Mei 2002 dengan izin persetujuan prinsip surat Bupati Indragiri Hilir
nomor : 98.02.1/PR/2001 tanggal 8 Nopember 2001 atas areal
seluas 7.820 Ha.
Sehubungan dengan adanya penambahan luas areal PT RIA dari
7.820 Ha menjadi 9.570 Ha, maka Auditee menyusun dokumen
AMDAL baru dan telah disahkan dan ditandatangani oleh Wakil
Bupati Indragiri Hilir (H. Rosman Malomo) berdasarkan keputusan
Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 17/I/ /HK-2011 tanggal 20
Januari 2011 tentang kelayakan lingkungan ANDAL, RKL dan RPL
kegiatan IUPHHK-HT di Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung,
Kabupaten Indragiri Hilir a/n PT RIA.
Dokumen AMDAL Auditee terdiri dari :
a. Kerangka Acuan.
b. Ringkasan Eksekutif.
c. Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan.
d. Rencana Pengelolaan Lingkungan.
e. Rencana Pemantauan Lingkungan.
Dokumen AMDAL Auditee disusun oleh CV Tri Unggul Konsultan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 14 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 53 Pekanbaru.
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk
mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
4.1.2.a. Dokumen RKL
dan RPL.
MEMENUHI Tersedia dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) HPHTI PT RIA mendapat
pengesahan dari Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 17/I/ /HK-2011
tanggal 20 Januari 2011 tentang kelayakan lingkungan ANDAL, RKL
dan RPL kegiatan IUPHHK-HT di Desa Simpang Gaung, Kecamatan
Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.
4.1.2.b.Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia,
biologi dan sosial.
MEMENUHI Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting
aspek fisik-kimia, biologi dan sosial adalah dalam bentuk
pembuatan laporan RKL dan RPL per semester dan telah
disampaikan kepada instansi terkait.
Tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan
dan Rencana Pemantauan Lingkungan Semester II tahun 2013
(Juli – Desember 2013) dan Semester I tahun 2014 (Januari – Juni
2014) .
Adapun Kegiatan yang sudah dilakukan berdasarkan laporan
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode
Januari – Juni 2014 adalah sebagai berikut:
1. Terhadap hidro-orologi
- Tidak menebang pohon di sekitar sempadan sungai.
- Dilakukan pemantauan subsidensi gambut, pengambilan
sampel air di areal tidak efektif, pengukuran debit sungai.
2. Pencemaran
- Pemanfaatan oil catcher
- Penanganan sampah
- Pengukuran Insitu dan Exsitu kualitas air (laboratorium)
- Penanganan jenis pestisida yang digunakan
3. Jenis Dilindungi
- Jenis flora dilindungi : ramin, punak, arang-arang, kempas,
balam suntai, bintangur, kantong semar dan anggrek.
- Jenis fauna dilindungi : harimau sumatera, beruang madu, rusa,
burung raja udang, beruk, kera ekor panjang, elang rawa, tupai,
kijang, landak, ayam hutan, elang, murai daun, biawak, ular
cobra.
- Tersedia SOP Pengelolaan Kawasan Lindung,
4. Peningkatan dampak positif sosial:
- Bantuan Transportasi anak sekolah
- BBM untuk penerangan Desa
- Penerangan rumah ibadah
- Bantuan Korban kebakaran di Desa Kampung Danau.
5. Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan.
- Tersedia laporan kegiatan personil RPK, laporan bulanan patroli
gabungan : environmental officer, fire protection, security) dan
laporan harian security delta guards (kegiatan patroli air dan
darat).
- Pemasangan papan larangan
- Patroli rutin
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 15 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
- Sosialisasi kepada masyarakat
- Perawatan alat pemadam
- Up-date fire danger index
- Perlengkapan pemadam kebakaran berupa gudang peralatan,
rak, label, daftar inventaris, pompa mini striker, stafflo hose
quick connect ¼ turn, breeching 1,5 quick connect ¼ turn,
nozzle combination, nozzle cordova, jerigen BBM.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
5.1.1.a. Implementasi
prosedur K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki dan menerapkan Standar Operasional
Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3) di dalam
menjalankan aktifitas pekerjaannya dan telah memiliki Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
5.1.1.b. Ketersediaan
Peralatan K3
MEMENUHI Tersedia peralatan K3 yang disediakan oleh PT RIA untuk
melindungi karyawannya terhadap kecelakaan kerja dan berfungsi
baik berupa :
1. Alat Pelindung Diri berupa safety shoes, helmet, jacket life
(pelampung), masker, sarung tangan, kaca mata, penutup
telinga (ear plug) untuk genset, ear muff untuk kegiatan fogging,
cap las (penutup muka), sarung tangan las, sarung tangan kain,
body harness (bagian GA).
2. Peralatan medis terdapat di Pos P3K berupa dianotic set, minor
set, kotak P3K, senter medis, obat-obatan, timbangan, tensi
meter. Selain itu kotak P3K ditempatkan di kantor, mess
karyawan, nursery dan pos keamanan.
3. Alat Pemadam Api Ringan : hasil pemeriksaan lapangan
terdapat di kantor, mess karyawan blok A-F di camp dan
darmaga, mess nursery, mess BKO, musholah di camp dan
darmaga, rumah genset camp dan darmaga, gudang BBM di
camp dan darmaga, gudang RPK, pos P3K, pos keamanan,
gudang pupuk darmaga, pos TUK antara, yang secara rutin
dilakukan pemeriksaan sebulan sekali oleh pengurus K3 dan
dibuat berita acara pemasangan tabung racun api (APAR).
4. Pemasangan papan nama/himbauan tentang K3/rambu
keselamatan kerja di gudang pupuk, ruang genset, nursery,
Kantor.
5. Peralatan fogging.
5.1.1.c. Catatan
kecelakaan kerja.
MEMENUHI Auditee telah memiliki Form Laporan Kecelakaan Kerja (EPI 90-02).
Selama periode Bulan November 2013 sampai Oktober 2014 tidak
terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL).
Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja adalah dengan
melengkapi karyawannya dengan alat pelindung diri dalam setiap
pekerjaan yang dilakukan, menerapkan SOP yang telah disusun,
melakukan penyuluhan kesehatan dan sosialisasi K3 terhadap
karyawan dan kontraktor frekuensi minimal sebulan sekali,
membuat schedule pemeriksaan kesehatan dan melakukan
pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan kontraktor, melakukan
simulasi penanganan keadaan darurat dilakukan setahun sekali.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
MEMENUHI Karyawan Auditee telah tergabung dalam Serikat Pekerja Mitra
Abadi Riau sesuai dengan Surat Keputusan Pembentukan Pengurus
Unit Kerja (PUK) Cabang – Distrik RIA Masa Bakti 2013 – 2015 No.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 16 dari 16
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
015/SK/KU/SP-MAR/VIII/10/2013 Tentang Pengukuhan Susunan
Personalia SP-MAR Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang Distrik RIA
Masa Bakti 2013 – 2015.
Terdapat Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Siak, dengan nomor
pencatatan : 568/DSTKT/X/2013/46 Tanggal 30 Oktober 2013.
5.2.2. Adanya
Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan
(PP)
MEMENUHI Auditee sudah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode
tahun 2014-2016 antara PT Bina Duta Laksana dan afiliasinya
termasuk PT RIA dengan Serikat Pekerja Arara Abadi dapat dilihat
pada pasal 75 point 8.
Dokumen PKB disepakati di Pekanbaru pada tanggal 8 Januari
2014 yang di tandatangani oleh Ketua Umum SP-AA Sumiadi,
Sekretaris SP-AA Alfian, Direktur Utama PT Bina Duta Laksana
Stefanus Najoan, serta disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Nazaruddin, SH,MM
PKB tersebut telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Kependudukan Propinsi Riau dengan Nomor : Kpts. 21/I/2014
Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bina Duta
Laksana dengan SP Mitra Abadi Riau.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di
bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan Laporan Ketenaga Kerjaan Perusahaan yang telah
disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Indragiri Hilir , dengan noor pendaftaran: 00044/2010
tanggal 23 Juni 2014, jumlah tenaga kerja Auditee sebanyak 41
orang terdiri dari karyawan laki-laki sebanyak 39 orang dan
karyawan wanita sebanyak 2 orang dengan usia minimal 20 tahun.
Berdasarkan Laporan Penggunaan Tenaga Kerja di Bidang
Kehutanan yang dilaporkan kepada Direktur Bina Iuran Kehutanan
dan Peredaran bulan Oktober 2014, jumlah karyawan PT RIA
adalah 33 orang terdiri dari karyawan tetap sebanyak 33 orang.
Kepala Unit PT RIA telah membuat surat pernyataan No :
004/RIA/V/2013 tanggal 01 Mei 2013, yang menyatakan bahwa
Auditee tidak mempekerjakan karyawan di kantor maupun di
lapangan yang berumur dibawah 18 tahun.
Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan dan kontraktor
Auditee, tidak terdapat pekerja di bawah umur dimana usia minimal
24 tahun seperti yang telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003
mengenai Ketenagakerjaan.