lampiran surat no : 524/eq.s/ix/2015, tanggal 16 … websit… · akta/kesepakatan : ......
TRANSCRIPT
Lampiran Surat No : 524/EQ.S/IX/2015, tanggal 16 September 2015
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI KUB IUIPHHK SEJAHTERA IV KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
Identitas LV-LK :
I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Identitas Auditee :
II. Nama Kelompok : KUB IUIPHHK SEJAHTERA IV
Akta/Kesepakatan : Kesepakatan Kelompok tanggal 17 April 2015
Kapasitas Produksi : -
Jenis Usaha : Industri Penggergajian Kayu
Produk : Kayu Gergajian
Alamat
:
Ds. Mindahan RT. 01/RW.02 Kec. Batealit, Kab. Jepara,
Prov. Jawa Tengah.
III. Waktu Pelaksanaan : 18 – 26 Agustus 2015
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA KELOMPOK USAHA MAJU
BERSAMA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK
MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 16 September 2015
PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div S-LK Industri
Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 162/EQI-KEP.Cert/IX/2015
TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) IUIPHHK SEJAHTERA IV
DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 17 APRIL 2015
JUMLAH 6 ANGGOTA
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) IUIPHHK SEJAHTERA IV Berita Acara Penyerahan
Laporan Nomor 081/EQI-F090 tanggal 5 September 2015;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 080/EQI-F037 tanggal 5 September 2015 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 139/EQI-F039 tanggal 9 September
2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 158 tanggal 9 September 2015
menunjukkan telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas
Kayu (LK);
d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014, KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) IUIPHHK SEJAHTERA IV
telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012
tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan
Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas
Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE
dalam kerangka Indonesia National Single Window;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24
Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-
IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General
requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011
Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang
Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP
& VI);
23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013
tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC – 019/2015 tanggal 3 Agustus 2015.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)
IUIPHHK SEJAHTERA IV DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH KESEPAKATAN
KELOMPOK TANGGAL 17 APRIL 2015 JUMLAH 6 ANGGOTA.
PERTAMA : KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) IUIPHHK SEJAHTERA IV dinyatakan
“LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor :
136/EQC-VLK/IX/2015.
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 9 September 2015 sampai dengan
tanggal 8 September 2018 selama KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)
IUIPHHK SEJAHTERA IV (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan
standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :
P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY
Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan
publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi
sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan
atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat
melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan
hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau
manajemen Pemegang Sertifikat.
KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana
diktum KELIMA;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
Halaman 4 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran
Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 9 September 2015
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) IUIPHHK SEJAHTERA IV, di Jepara;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 30
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor-
16710
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7550722, 7157103
0251-7550724
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen BUK No.14/VI-BPPHH/2014,
Permenhut No. 95/Menhut-II/2014.
g. Tim Audit : Juni Adi Wiguna, S.Hut
h. Tim Pengambil
Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang
Izin/Hak
Pengelolaan
: KEOMPOK KUB IUIPHHK SEJAHTERA IV
Anggota:
1. UD Bersama (sampel)
2. UD Sumber Jati (sampel)
3. UD Jati Mandiri
4. UD Andina Jati
5. CV Amin
6. UD Winda Jati (sampel)
b. Nomor & Tanggal SK : Kesepakatan KEOMPOK KUB IUIPHHK SEJAHTERA IV
tanggal 17 April 2015.
1. UD Bersama, SK No. 522.3.6.2/05/IUIPHHK/ II/2013
tanggal 22 Februari 2013
2. UD Sumber Jati, SK No. 522.3.6.2/01/IU-IPHHK/IV/2012
tanggal 16 April 2012.
3. UD Jati Mandiri, SK No. 188.3/2571 tanggal 13
November 2008
4. UD Andina Jati, SK No. 522.36/1739/IUIPHHK/BPMD/
04/2015 tanggal 16 April 2015
5. CV Amin, SK No. 522.3.6.2/02/IUIPHHK/II/2010 tanggal
4 Februari 2010
6. UD Winda Jati, SK No. 522.3.6.2/18/IU-IPHHK/XI/2013
tanggal 19 November 2013
c. Kapasitas
d. Nomor & Tanggal SK
Perubahan
e. Kapasitas
:
:
:
Seluruh anggota memiliki kapasitas di bawah 3.000 M3/Tahun
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 30
f. Alamat kantor : Sekretariat, Desa Mindahan RT 01 RW 02, Batealit Jepara.
g. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
:
081 325 694 322
h. Pengurus
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
:
:
:
Nur Kandiq
Murtadlo
Endro Sugiarto
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Tidak ada -
Pertemuan Pembukaan Tanggal 18 Agustus 2015 di
Sekretariat kelompok KUB
IUIPHHK Sejahtera IV, Batealit
Jepara.
Pertemuan dilaksanakan di Ruang
Meeting Kantor CV Mahogany Crafter
Jepara. Perkenalan anggota Tim Audit,
menyampaikan tujuan dan ruang
lingkup verifikasi, menyampaikan
jadwal/rencana kerja verifikasi,
menyampaikan metodologi dan
prosedur verifikasi, menyampaikan
ketidaksesuaian pada verifikasi, serta
menkonfirmasikan waktu, tempat, dan
peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
- Tanggal 18 Agustus 2015
di Sekretariat kelompok
KUB IUIPHHK Sejahtera IV,
di Desa Mindahan, Batealit
Jepara.
- Tanggal 19-20 Agustus
2015 di UD BERSAMA
Desa Bawu, RT 20/05
Batealit (sample)
- Tanggal 21-22 Agustus
2015 di UD SUMBER JATI,
Ds. Kecapi RT 36/07,
Tahunan (sample)
- Tanggal 23-24 Agustus
2015 di UD WINDA JATI,
Desa Guyangan, RT.1/11
Kecamatan Bangsri,
Jepara. (sample)
Tim Audit menghimpun, mempelajari
data dan dokumen dan menggunakan
kriteria dan indikator pada Lampiran
2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
Untuk menguji kebenaran data, tim
Audit melakukan pengamatan,
pencatatan, uji petik menggunakan
kriteria dan indikator pada Lampiran
2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
Pertemuan Penutupan Tanggal 26 Agustus 2015 di
Sekretariat kelompok KUB
IUIPHHK Sejahtera IV, di Desa
Mindahan, Batealit Jepara.
Menyampaikan ucapan terima kasih
kepada KUB IUIPHHK SEJAHTERA IV
atas kerjasamanya selama verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa VLK
Pertemuan penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 30
(4) Resume Hasil Penilaian :
1. UD BERSAMA
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(a) Industri pengolahan dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1:
Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier a
Akte pendirian perusahaan dan
perubahan terakhir
MEMENUHI
UD Bersama (Auditee) tidak memiliki Akta
Pendirian Perusahaan, sehubungan dengan
bentuk hukum perusahaan yang dimiliki adalah
perseorangan, tetapi telah memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dengan Nomor:
3320054311540002 atas nama: Sri Wahyuni
dengan alamat: Desa Bawu, RT 026 RW 005,
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah.
Identitas pada KTP, yaitu namanya telah sesuai
dengan nama pemilik pada Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dimiliki Auditee.
Verifier.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam IUI atau
Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda
Daftar Industri(TDI)
MEMENUHI Auditee memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan
yang sah dan masih berlaku, yaitu SIUP No.
510/14/PK/IX/2012 tanggal 26 September
2012. Data dan informasi yang tercantum pada
SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang
dijalankan dan masih berlaku selama perusahaan
masih menjalankan usahanya.
Verifier.c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
MEMENUHI Audtee memiliki dokumen Izin Gangguan (HO)
yang telah sesuai dengan peraturan daerah
Kabupaten Jepara dan telah diterbitkan oleh
Camat Batealit berdasarkan Keputusan Camat
Batealit Pemerintah Kabupaten Jepara dengan
Nomor: 502.6/IG.ITU/018/2012 tanggal 26
September 2012. Data yang tercantum dalam
dokumen tersebut sesuai peruntukan dan bidang
usahanya dan masih berlaku sampai dengan
tanggal 26 September 2017.
Verifier.d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee dengan
Nomor : 112651600034 telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan. Informasi yang
tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha
Pengambilan
Keputusan
Tanggal, 9 September 2015,
di Ruang Meeting PT
EQUALITY Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan
meninjau dokumen verifikasi yang
diajukan untuk menjamin bahwa
verifikasi dilakukan secara efektif dan
efisien sesuai dengan ketentuan PT
EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 30
dan peruntukannya.
Verifier,e.
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP
Pratama Jepara Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
dengan nomor: 34.361.546.4-516.000, an Sri
Wahyuni, alamat : Desa Bawu RT.026 RW.005,
Bawu, Batealit, Jepara. Terdaftar tanggal 22 Maret
2010. NPWP atas nama Sri Wahyuni telah sesuai
dengan dokumen IUIPHHK.
Verifier.f.
AMDAL/Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL)– Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI Auditee telah memiliki Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan (SPPL) yang dibuat pada tanggal 02
Februari 2015 dan telah disampaikan kepada
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada
tanggal 16 Februari 2015 dengan nomor bukti
penerimaan oleh BLH Nomor 12/SPPL-I/2015
dan telah di Cap basah.
Verifier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT) atau Tanda
Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI Auditee telah memperoleh Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
dengan Nomor: 522.3.6.2/05/IUIPHHK/II/2013
tanggal 22 Februari 2013.
Kapasitas Izin Produksi yang diberikan adalah
1.200 Meter Kubik/Tahun, dengan total investasi
sebesar Rp 25.000.000, Masa berlaku IUIPHHK
adalah selama perusahaan masih beroperasi.
Verifier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
Industri Primer Hasil Hutan
(IPHH).
MEMENUHI Auditee telah membuat RPBBI Tahun 2015 dan
telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Dan
Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jepara dan
terdapat Tanda Terima dari petugas penerima
tanggal 11 Januari 2015.
Auditee juga telah menyampaikan laporan
realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK setiap
bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan
Perkebunan Kabupaten Jepara.
Indikator.1.1.2
Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
Verifier
Berstatus Eksportir Terdaftar
Produk Industri Kehutanan
(ETPIK).
- Auditee tidak melakukan penjualan ekspor dan
tidak memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini
tidak diterapkan.
K.1.2
Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1
Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier
Dokumen pengakuan dan/atau
pengenal sebagai importir
-
Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku
maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2.
Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 30
Verifier
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan
sistem uji tuntas (duediligence)
importir
- Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku
maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1.
Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
MEMENUHI Auditee termasuk kedalam Kelompok Usaha
Bersama (KUB) IUIPHHK Sejahtera IV yang
didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal
17 April 2015 yang terdiri dari 6 (enam) anggota,
yaitu
1. UD Bersama
2. UD Sumber Jati
3. UD Jati Mandiri
4. UD Andina Jati
5. CV Amin
6. UD Winda Jati
Kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani
oleh seluruh anggota dan telah diberi materai
cukup.
Kriteria K2.1.
Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah-
Verifier a.
Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli
- Auditee adalah industri jasa penggergajian kayu
yang tidak melakukan pembelian bahan baku
kayu, sehingga tidak terdapat dokumen jual beli
ataupun kontrak suplai bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier b.
Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
- Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee berasal
dari kayu rakyat yang dilengkapi dengan SKAU dan
Nota Angkutan, bukan kayu bulat yang berasal dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
diterapkan.
Verifier c.
Berita acara serah terima kayu
dan/ atau bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee telah
diperiksa oleh petugas dan telah dibuat berita
acara serah terima kayu bulat (BAST) dan
ditandatangani oleh pihak dari Auditee dan pemilik
kayu.
Kayu bulat yang masuk juga seluruhnya telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah yaitu yang berasal dari hutan rakyat
menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
dan Nota Angkutan.
Verifier. d.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI Seluruh kayu yang masuk ke penggergajian
Auditee selama periode bulan Mei – Juli 2015
telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 30
hutan yang sah, yaitu Surat Keterangan Asal Usul
Kayu (SKAU) dan Nota Angkutan.
Jumlah dokumen angkutan yang diterima
sebanyak 20 set dengan jumlah 1.607 batang
dengan volume 186,900 M3 dan telah sesuai
dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat
(LMKB) pada periode yang sama.
Verifier. e.
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
penerimaan bahan baku, selama periode bulan
Mei - Juli 2015 Auditee tidak mempergunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu
bongkaran atau sejenisnya, dengan demikian
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.f.
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
penerimaan bahan baku, selama periode bulan
Mei - Juli 2015 Auditee tidak mempergunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu
limbah industri, dengan demikian verifier ini tidak
diterapkan.
Verifier g.
Dokumen Sertifikat Legalitas
Kayu/ Sertifikat Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok dan/atau
dokumen Deklarasi Kesesuaian
Pemasok.
MEMENUHI Untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari
pemasok/suplier yang belum memiliki sertifikat
legalitas kayu, seluruhnya telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan
dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP).
Auditee juga telah memiliki prosedur pengecekan
DKP dan telah menunjuk petugas
penanggungjawab dalam pengecekan pemasok
dan DKP dan juga telah memiliki 3 laporan
pemeriksaan kepada pemasok/suplier (TPT) yang
menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP) dengan hasil seluruhnya “Sesuai”.
Verifier.h.
Dokumen pendukung RPBBI
- Auditee adalah industri jasa penggergajian kayu
yang tidak melakukan pembelian bahan baku kayu
bulat.
Bahan baku kayu bulat yang diterima Auditee
berasal dari kayu rakyat sehingga tidak
memerlukan dokumen pendukung RPBBI sesuai
dengan Permenhut Nomor: P.9/Menhut-II/2012
tanggal 5 Maret 2012 Tentang Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil
Hutan Kayu.
Indikator 2.1.2
Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier.a.
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. b.
Bill of Lading (B/L)
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 30
Verifier. c.
Packing List (P/L)
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. d.
Invoice
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. e.
Deklarasi impor
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. f
Rekomendasi impor
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. g
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk).
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. i
Bukti penggunaan kayu impor
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3.
Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu
Verifier.a.
Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
MEMENUHI Auditee telah memiliki tally sheet/rekaman
penerimaan kayu bulat yang dibuat dalam buku
catatan pada saat kayu bulat diturunkan dari
kendaraaan dan untuk proses penggergajian,
rekaman hasil produksi kayu gergajian dicatat
dalam Daftar Hasil Kayu Gergajian dan keduanya
direkap/dimasukan dalam laporan bulanan
produksi kayu gergajian.
Dalam pelaksanaan penerimaan kayu bulat dan
hasil produksi kayu gergajian, tally sheet/rekaman
/laporan awal produksi dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b.
Laporanproduksi hasil olahan
MEMENUHI Laporan hasil produksi Auditee selama periode
bulan Mei sampai dengan Juli 2015, telah sesuai
dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi
Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode
yang sama.
Nilai rendemen Auditee sebesar 69% telah
melebihi standar yang ditetapkan pemerintah
sebesar 40 – 65%, namun berdasarkan hasil
pemeriksaan dengan cara uji petik pada 2 batang
kayu bulat, diperoleh angka rendemen sebesar
61% dan berdasarkan informasi dari
penanggungjawab produksi, penyebab nilai
rendemen menjadi tinggi diantaranya adalah
sedetan/Kepelan ukuran kecil ikut diukur dan
dimasukan dalam DKO (Daftar Kayu Olahan).
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 30
Verifier.c.
Produksi industry tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI Kapasitas produksi Auditee berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
dengan Nomor: 522.3.6.2/05/IUIPHHK /II/2013
tanggal 22 Februari 2013 adalah sebesar 1.200
M3/Tahun, sedangkan realisasi produksi kayu
gergajian Auditee periode Mei sampai dengan Juli
2015, yaitu sebesar 10.385 keping dengan
volume sebesar 130,303 M3, sehingga belum
melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.
Verifier.d.
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
- Berdasarkan dokumen penerimaan bahan baku
kayu bulat periode Mei – Juli 2015, tidak terdapat
bahan baku yang berasal dari kayu lelang,
sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.e
Dokumen LMKB/ LMKBK dan
LMHHOK
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi
Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil
Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Periode Mei-Juli
2015. Dokumen tersebut dibuat setiap bulan dan
telah dilaporkan kepada intasi terkait yaitu UPT
Penatausahaan Kayu Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Jepara.
Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dimiliki
Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung
lainnya yaitu dokumen penerimaan kayu bulat
berupa SKAU dan Nota Angkutan, Laporan
Produksi, dokumen pengiriman kayu gergajian
berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).
Indikator 2.1.4
Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier a
Dokumen S - LK atau DKP
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain)
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan jasa
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan produksi
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri jasa
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1
Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator. 3.1.1.
Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 30
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
MEMENUHI Seluruh kayu gergajian yang dikirim Auditee telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA-KO) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan
(DKO).
FA-KO diterbitkan oleh penerbit FA-KO yang
merupakan pemegang Kartu Tenaga Teknis PHPL
PKG-J, yaitu: Nur Yanto, nomor register 00532-
8/PKG-J/XIV /2013 dan masih berlaku sampai
dengan 12 Maret 2016.
Kriteria K.3.2.
Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor
Indikator 3.2.1
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
Verifier .a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. b.
PEB
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. c.
Packing list
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.d.
Invoice
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier e.
B/L
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .f.
Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 30
Verifier. g.
Hasil verifikasi teknis (laporan
surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier h.
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. i.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang di batasi
perdagangannya
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 3.3.1.
Implementasi Tanda V - Legal
Verifier
Tanda V – Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
- Berdasarkan Peraturan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal
22 Desember 2014 pasal 11 ayat 11 : yang wajib
menerapkan penandaan tanda V-Legal adalah
bagi pemegang izin yang telah memperoleh S-LK
atau S-PHPL. Auditee merupakan pemegang
IUIPHHK yang baru dilakukan verifikasi awal
secara kelompok dalam rangka memperoleh S-LK,
sehingga Auditee belum berkewajiban untuk
menerapkan penandaan tanda V-Legal pada kayu
maupun produk kayunya, sehingga verifier ini
diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Kriteria K.4.1.
Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 4.1.1
Prosedur dan implementasi K3
Verifier a.
Pedoman/ prosedur K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan
operasional di lapangan, dan untuk mendukung
terlaksananya program K3, Auditee juga telah
memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat
Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda
tangani oleh Direktur dengan nomor :
07/bRsM/I/2015 tanggal 6 Januari 2015.
Verifier.b.
Implementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam menjalankan
kegiatan usahanya, dengan cara membuat jalur
evakuasi dan titik berkumpul yang ditempel di
tempat terbuka dengan jelas sehingga
memudahkan karyawan apabila suatu saat terjadi
bencana.
Auditee juga telah menyediakan peralatan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak
P3K, APAR, Hidrant, Alat Pelindung Diri (APD),
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 30
seperti masker dan sarung tangan.
Verifier.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja
dalam bentuk Buku Catatan Kecelakaan Kerja
Penggergajian Kayu UD Bersama. Selama periode
bulan Mei sampai dengan Juli 2015 tidak pernah
terjadi kasus kecelakaan kerja (Nihil) dan untuk
menekan tingkat kecelakaan kerja Auditee telah
memasang rambu-rambu peringatan K3 dan telah
menyiapkan peralatan K3.
Kriteria K.4.2
Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4.2.1
Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier :
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
MEMENUHI
Auditee merupakan industri jasa penggergajian
secara perorangan dan Jumlah karyawannya
hanya 9 orang, sehingga Auditee belum bisa
membentuk serikat pekerja, namun Auditee telah
membuat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat
dengan Nomor: 01/BrSm/I/2015 tanggal 6
Januari 2015 yang ditandatangani oleh Direktur
tentang kebebasan untuk terlibat atau
membentuk serikat pekerja.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.
Verifier :
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
- Berdasarkan daftar karyawan Auditee, jumlah
karyawannya hanya 9 orang, sehingga tidak wajib
membuat Peraturan Perusahaan, sehingga verifier
ini tidak diterapkan.
Indikator. 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verifier :
Pekerja yang masih di bawah
umur
MEMENUHI Auditee tidak memperkerjakan tenaga di bawah
umur, jumlah karyawan Auditee sebanyak 9
(sembilan) orang seluruhnya laki-laki dan tidak
ada yang berusia di bawah 18 tahun.
Auditee juga telah membuat Surat Keterangan
tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di
bawah 18 tahun atau di bawah umur, yang dibuat
oleh Direktur nomor: 02/BrSm/1/2015 tanggal 6
Januari 2015.
2. UD SUMBER JATI
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(c) Industri pengolahan dan
(d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 12 dari 30
Indikator 1.1.1:
Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier a
Akte pendirian perusahaan dan
perubahan terakhir
MEMENUHI
UD Sumber Jati (Auditee) tidak memiliki Akta
Pendirian Perusahaan, sehubungan dengan
bentuk hukum perusahaan yang dimiliki adalah
perseorangan, tetapi telah memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dengan Nomor:
3320060303820001, Atas nama: Budi Eko Sulistiyo,
WNI, Tempat tanggal lahir: Jepara 03 Maret 1982,
Alamat: Desa Kuwasen, RT008, RW002 Kecamatan
Jepara. Identitas pada KTP, yaitu namanya telah
sesuai dengan nama pemilik pada Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dimiliki
Auditee.
Verifier.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam IUI atau
Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda
Daftar Industri(TDI)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nomor :
510/10/PK/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang
diterbitkan oleh Camat Tahunan Pemerintah
Kabupaten Jepara. Penanggung jawab pada SIUP
adalah Budi Eko Sulistiyo, alamat: Kecapi, RT 36,
RW 07 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
dengan barang/jasa dagangan utama adalah
Penggergajian Kayu.
Data dan informasi yang tercantum pada SIUP
sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan
dan masih berlaku selama perusahaan masih
menjalankan usahanya.
Verifier.c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
MEMENUHI Audtee memiliki dokumen Izin Gangguan (HO)
yang telah sesuai dengan peraturan daerah
Kabupaten Jepara dan telah diterbitkan
berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan
Nomor: 502.6/IG.ITU/054/2012 tanggal 01 Maret
2012.
Data yang tercantum dalam dokumen tersebut
sesuai peruntukan dan bidang usahanya dan
masih berlaku sampai dengan tanggal 29 Februari
2017.
Verifier.d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee dengan
Nomor : 112651600054 tanggal 28 Maret 2012
dengan masa berlaku sampai dengan 27 Maret
2017 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor
3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Informasi yang tercantum pada TDP sesuai
dengan bidang usaha dan peruntukannya.
Verifier,e.
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP
Pratama Jepara Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
dengan nomor: 24.548.021.5-516.000, an Budi
Eko Sulistiyo, Desa Kuwasen, RT008, RW002
Kecamatan Jepara, Jepara. Terdaftar tanggal 20
Agustus 2008. NPWP tersebut telah sesuai
dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan
dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 13 dari 30
Kayu (IUIPHHK).
Verifier.f.
AMDAL/Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL)– Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI Auditee telah membuat Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan (SPPL) yang dibuat pada tanggal 02
Februari 2015 dan telah disampaikan kepada
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan
telah diterima pada tanggal 3 Februari 2015
dengan nomor bukti penerimaan oleh BLH Nomor
10/SPPL-I/2015 dan telah di Cap basah.
Auditee juga telah memilki Rekomendasi Tentang
Pengelolaan Lingkungan dari Badan Lingkungan
Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor:
667/046/2012 tanggal 29 Februari 2012.
Verifier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT) atau Tanda
Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI Auditee telah memperoleh Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
dengan Nomor: 522.3.6.2/01/IU-IPHHK/IV/2012
tanggal 16 April 2012.
Kapasitas Izin Produksi yang diberikan adalah
1.200 Meter Kubik/Tahun, dengan total investasi
sebesar Rp 100.000.000, Masa berlaku IUIPHHK
adalah selama perusahaan masih beroperasi.
Verifier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
Industri Primer Hasil Hutan
(IPHH).
MEMENUHI Auditee telah membuat RPBBI Tahun 2015 dan
telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Dan
Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jepara dan
terdapat Tanda Terima dari petugas penerima
tanggal 08 Juni 2015.
Auditee juga telah menyampaikan laporan
realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK setiap
bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan
Perkebunan Kabupaten Jepara.
Indikator.1.1.2
Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
Verifier
Berstatus Eksportir Terdaftar
Produk Industri Kehutanan
(ETPIK).
- Auditee tidak melakukan penjualan ekspor dan
tidak memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini
tidak diterapkan.
K.1.2
Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1
Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier
Dokumen pengakuan dan/atau
pengenal sebagai importir
-
Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku
maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2.
Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
- Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku
maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 14 dari 30
pelaksanaan
sistem uji tuntas (duediligence)
importir
Indikator 1.3.1.
Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
MEMENUHI Auditee termasuk kedalam Kelompok Usaha
Bersama (KUB) IUIPHHK Sejahtera IV yang
didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal
17 April 2015 yang terdiri dari 6 (enam) anggota,
yaitu
1. UD Bersama
2. UD Sumber Jati
3. UD Jati Mandiri
4. UD Andina Jati
5. CV Amin
6. UD Winda Jati
Kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani
oleh seluruh anggota dan telah diberi materai
cukup.
Kriteria K2.1.
Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah-
Verifier a.
Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli
- Auditee adalah industri jasa penggergajian kayu
yang tidak melakukan pembelian bahan baku
kayu, sehingga tidak terdapat dokumen jual beli
ataupun kontrak suplai bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier b.
Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
- Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee berasal
dari kayu rakyat yang dilengkapi dengan SKAU dan
Nota Angkutan, bukan kayu bulat yang berasal dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
diterapkan.
Verifier c.
Berita acara serah terima kayu
dan/ atau bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee telah
diperiksa oleh petugas dan telah dibuat berita
acara serah terima kayu bulat (BAST) dan
ditandatangani oleh pihak dari Auditee dan pemilik
kayu.
Kayu bulat yang masuk juga seluruhnya telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah yaitu yang berasal dari hutan rakyat
menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
dan Nota Angkutan.
Verifier. d.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI Seluruh kayu yang masuk ke penggergajian
Auditee selama periode bulan Mei – Juli 2015
telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah, yaitu Surat Keterangan Asal Usul
Kayu (SKAU) dan Nota Angkutan. Jumlah dokumen
angkutan yang diterima sebanyak 54 set dokumen
dengan jumlah batang sebanyak 2.596 batang
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 15 dari 30
dengan volume 362,007 M3 dan telah sesuai
dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat
(LMKB) pada periode yang sama.
Verifier. e.
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
penerimaan bahan baku, selama periode bulan
Mei - Juli 2015 Auditee tidak mempergunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu
bongkaran atau sejenisnya, dengan demikian
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.f.
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
penerimaan bahan baku, selama periode bulan
Mei - Juli 2015 Auditee tidak mempergunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu
limbah industri, dengan demikian verifier ini tidak
diterapkan.
Verifier g.
Dokumen Sertifikat Legalitas
Kayu/ Sertifikat Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok dan/atau
dokumen Deklarasi Kesesuaian
Pemasok.
MEMENUHI Untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari
pemasok/suplier yang belum memiliki sertifikat
legalitas kayu, seluruhnya telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan
dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur
pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas
penanggungjawab dalam pengecekan pemasok
dan DKP.
Auditee juga telah memiliki 4 laporan
pemeriksaan kepada pemasok/suplier yang
menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP) dengan hasil seluruhnya “Sesuai”.
Verifier.h.
Dokumen pendukung RPBBI
- Auditee adalah industri jasa penggergajian kayu
yang tidak melakukan pembelian bahan baku kayu
bulat.
Bahan baku kayu bulat yang diterima Auditee
berasal dari kayu rakyat sehingga tidak
memerlukan dokumen pendukung RPBBI sesuai
dengan Permenhut Nomor: P.9/Menhut-II/2012
tanggal 5 Maret 2012 Tentang Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil
Hutan Kayu.
Indikator 2.1.2
Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier.a.
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. b.
Bill of Lading (B/L)
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. c.
Packing List (P/L)
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 16 dari 30
Verifier. d.
Invoice
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. e.
Deklarasi impor
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. f
Rekomendasi impor
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. g
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk).
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. i
Bukti penggunaan kayu impor
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3.
Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu
Verifier.a.
Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
MEMENUHI Untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari
pemasok/suplier yang belum memiliki sertifikat
legalitas kayu, seluruhnya telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan
dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur
pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas
penanggungjawab dalam pengecekan pemasok
dan DKP.
Auditee juga telah memiliki 4 laporan
pemeriksaan kepada pemasok/suplier yang
menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP) dengan hasil seluruhnya “Sesuai”.
Verifier b.
Laporanproduksi hasil olahan
MEMENUHI Untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari
pemasok/suplier yang belum memiliki sertifikat
legalitas kayu, seluruhnya telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan
dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur
pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas
penanggungjawab dalam pengecekan pemasok
dan DKP.
Auditee juga telah memiliki 4 laporan
pemeriksaan kepada pemasok/suplier yang
menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP) dengan hasil seluruhnya “Sesuai”.
Verifier.c.
Produksi industry tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI Untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari
pemasok/suplier yang belum memiliki sertifikat
legalitas kayu, seluruhnya telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 17 dari 30
dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur
pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas
penanggungjawab dalam pengecekan pemasok
dan DKP.
Auditee juga telah memiliki 4 laporan
pemeriksaan kepada pemasok/suplier yang
menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP) dengan hasil seluruhnya “Sesuai”.
Verifier.d.
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
- Berdasarkan dokumen penerimaan bahan baku
kayu bulat periode Mei – Juli 2015, tidak terdapat
bahan baku yang berasal dari kayu lelang,
sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.e
Dokumen LMKB/ LMKBK dan
LMHHOK
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi
Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil
Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Periode Mei-Juli
2015. Dokumen tersebut dibuat setiap bulan dan
telah dilaporkan kepada intasi terkait yaitu UPT
Penatausahaan Kayu Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Jepara.
Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dimiliki
Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung
lainnya yaitu dokumen penerimaan kayu bulat
berupa SKAU dan Nota Angkutan, Laporan
Produksi, dokumen pengiriman kayu gergajian
berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).
Indikator 2.1.4
Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier a
Dokumen S - LK atau DKP
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain)
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan jasa
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan produksi
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri jasa
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1
Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator. 3.1.1.
Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 18 dari 30
Verifier
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
MEMENUHI Seluruh kayu gergajian yang dikirim Auditee selain
untuk pengiriman yang digunakan untuk
pemakaian sendiri, telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa
Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang
dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO).
FA-KO diterbitkan oleh penerbit FA-KO yang
merupakan pemegang Kartu Tenaga Teknis PHPL
PKG-J yaitu Saudara Murtadlo, nomor register
00520-8/PKG-J/XIV/2013 dan masa berlaku
kartu sampai dengan 12 Maret 2016.
Kriteria K.3.2.
Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor
Indikator 3.2.1
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
Verifier .a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. b.
PEB
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. c.
Packing list
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.d.
Invoice
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier e.
B/L
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .f.
Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 19 dari 30
Verifier. g.
Hasil verifikasi teknis (laporan
surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier h.
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. i.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang di batasi
perdagangannya
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 3.3.1.
Implementasi Tanda V - Legal
Verifier
Tanda V – Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
- Berdasarkan Peraturan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal
22 Desember 2014 pasal 11 ayat 11 : yang wajib
menerapkan penandaan tanda V-Legal adalah
bagi pemegang izin yang telah memperoleh S-LK
atau S-PHPL. Auditee merupakan pemegang
IUIPHHK yang baru dilakukan verifikasi awal
secara kelompok dalam rangka memperoleh S-LK,
sehingga Auditee belum berkewajiban untuk
menerapkan penandaan tanda V-Legal pada kayu
maupun produk kayunya, sehingga verifier ini
diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Kriteria K.4.1.
Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 4.1.1
Prosedur dan implementasi K3
Verifier a.
Pedoman/ prosedur K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan
operasional di lapangan, dan untuk mendukung
terlaksananya program K3, Auditee juga telah
memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat
Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda
tangani oleh Direktur dengan nomor :
05/SJ/I/2015 tanggal 6 Januari 2015.
Verifier.b.
Implementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam menjalankan
kegiatan usahanya, dengan cara membuat jalur
evakuasi dan titik berkumpul yang di tempel di
tempat terbuka dengan jelas sehingga
memudahkan karyawan apabila suatu saat terjadi
bencana.
Auditee juga telah menyediakan peralatan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak
P3K, APAR, Hidrant, Alat Pelindung Diri (APD),
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 20 dari 30
seperti masker dan sarung tangan.
Verifier.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja
dalam bentuk Buku Catatan Kecelakaan Kerja.
Selama periode bulan Mei sampai dengan Juli
2015 telah terjadi 1 (satu) kali kejadian
kecelakaan kerja yang menimpa Saudara Suryadi,
akibat tertimpa kayu. Korban telah dirujuk ke klinik
24 jam dan telah menerima pengobatan dan
seluruh biaya berobat akibat kecelakaan kerja
dibayar oleh Auditee.
Untuk menekan tingkat kecelakaan kerja Auditee
telah memasang rambu-rambu peringatan K3 dan
telah menyiapkan peralatan K3
Kriteria K.4.2
Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4.2.1
Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier :
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
MEMENUHI
Auditee merupakan industri jasa penggergajian
secara perorangan dan Jumlah karyawannya
hanya 9 orang, sehingga belum bisa membentuk
serikat pekerja. Tetapi Auditee telah membuat
Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dengan
Nomor: 01/SJ/I/2015 tanggal 6 Januari 2015
yang ditandatangani oleh Direktur tentang
kebebasan untuk terlibat atau membentuk serikat
pekerja.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.
Verifier :
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
- Berdasarkan daftar karyawan Auditee, jumlah
karyawannya hanya 9 orang, sehingga tidak wajib
membuat Peraturan Perusahaan, sehingga verifier
ini tidak diterapkan.
Indikator. 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verifier :
Pekerja yang masih di bawah
umur
MEMENUHI Auditee tidak memperkerjakan tenaga di bawah
umur, jumlah karyawan Auditee sebanyak 9
(sembilan) orang seluruhnya laki-laki dan tidak
ada yang berusia di bawah 18 tahun.
Auditee juga telah membuat Surat Keterangan
tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di
bawah 18 tahun atau di bawah umur, yang dibuat
oleh Direktur nomor: 02/SJ/1/2015 tanggal 6
Januari 2015.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 21 dari 30
3. UD WINDA JATI
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(e) Industri pengolahan dan
(f) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1:
Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier a
Akte pendirian perusahaan dan
perubahan terakhir
MEMENUHI
UD WINDA JATI (Auditee) tidak memiliki Akta
Pendirian Perusahaan, sehubungan dengan
bentuk hukum perusahaan yang dimiliki adalah
perseorangan, tetapi telah memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dengan Nomor:
3320070505750013, Atas nama: Iksan, WNI,
tempat tanggal lahir: Jepara 05 Mei 1975, Alamat:
Desa Plajan, RT009, RW001 Kecamatan Pakis Aji,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Identitas pada
KTP, yaitu namanya telah sesuai dengan nama
pemilik pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Kayu (IUIPHHK) yang dimiliki Auditee.
Verifier.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam IUI atau
Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda
Daftar Industri(TDI)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nomor :
502.7.1/084/XI/SIUP/2013 tanggal 29 November
2013 yang diterbitkan oleh Camat Bangsri
Pemerintah Kabupaten Jepara. Penanggung jawab
pada SIUP adalah Saudara IKSAN, alamat
perusahaan: Desa Guyangan, RT.01 RW.11
Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan
barang/jasa dagangan utama adalah
Penggergajian Kayu
Data dan informasi yang tercantum pada SIUP
sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan
dan masih berlaku selama perusahaan masih
menjalankan usahanya.
Verifier.c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
MEMENUHI Audtee memiliki dokumen Izin Gangguan (HO)
yang telah sesuai dengan peraturan daerah
Kabupaten Jepara dan telah diterbitkan oleh
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah
Kabupaten Jepara dengan Nomor:
502.6/IG.ITU/265/2013 tanggal 20 November
2013. Data yang tercantum dalam dokumen
tersebut sesuai peruntukan dan bidang usahanya
dan masih berlaku sampai dengan tanggal 19
November 2018.
Verifier.d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee dengan
Nomor : 1126160000084 tanggal 29 November
2013 dengan masa berlaku sampai dengan 29
November 2018 telah sesuai dengan peraturan
yang berlaku dan telah mengacu pada Undang
Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan. Informasi yang tercantum
pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan
peruntukannya.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 22 dari 30
Verifier,e.
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP
Pratama Jepara Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
dengan nomor: 24.859.929.2-516.000, an Iksan,
alamat : Plajan, Sedampyak RT.009 RW.001 Plajan
Sedampyak, Pakis Aji, Jepara. Terdaftar tanggal 18
Desember 2008. NPWP tersebut telah sesuai
dengan dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan Kayu (IUIPHHK).
Verifier.f.
AMDAL/Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL)– Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI Auditee telah membuat Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan (SPPL) yang dibuat pada tanggal 10
Februari 2015 dan telah disampaikan kepada
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan
telah diterima pada tanggal 13 Februari 2015
dengan nomor bukti penerimaan oleh BLH Nomor
34/SPPL/2015 dan telah di Cap basah.
Auditee juga telah memilki Rekomendasi Tentang
Pengelolaan Lingkungan dari Badan Lingkungan
Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor:
667/213/2013 tanggal 20 November 2013.
Verifier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT) atau Tanda
Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI Auditee telah memperoleh Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
dengan Nomor: 522.3.6.2/18/IU-IPHHK/XI/2013
tanggal 19 November 2013.
Kapasitas Izin Produksi yang diberikan adalah
1.800 Meter Kubik/Tahun, dengan total investasi
sebesar Rp 125.000.000, Masa berlaku IUIPHHK
adalah selama perusahaan masih beroperasi.
Verifier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
Industri Primer Hasil Hutan
(IPHH).
MEMENUHI Auditee telah membuat RPBBI Tahun 2015 dan
telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Dan
Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jepara dan
terdapat Tanda Terima dari petugas penerima
tanggal 05 Mei 2015.
Auditee juga telah menyampaikan laporan
realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK setiap
bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan
Perkebunan Kabupaten Jepara.
Indikator.1.1.2
Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
Verifier
Berstatus Eksportir Terdaftar
Produk Industri Kehutanan
(ETPIK).
- Auditee tidak melakukan penjualan ekspor dan
tidak memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini
tidak diterapkan.
K.1.2
Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1
Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier
Dokumen pengakuan dan/atau
-
Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku
maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 23 dari 30
pengenal sebagai importir verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2.
Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan
sistem uji tuntas (duediligence)
importir
- Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku
maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1.
Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
MEMENUHI Auditee termasuk kedalam Kelompok Usaha
Bersama (KUB) IUIPHHK Sejahtera IV yang
didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal
17 April 2015 yang terdiri dari 6 (enam) anggota,
yaitu
1. UD Bersama
2. UD Sumber Jati
3. UD Jati Mandiri
4. UD Andina Jati
5. CV Amin
6. UD Winda Jati
Kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani
oleh seluruh anggota dan telah diberi materai
cukup.
Kriteria K2.1.
Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah-
Verifier a.
Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli
- Auditee adalah industri jasa penggergajian kayu
yang tidak melakukan pembelian bahan baku
kayu, sehingga tidak terdapat dokumen jual beli
ataupun kontrak suplai bahan baku, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier b.
Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
- Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee berasal
dari kayu rakyat yang dilengkapi dengan SKAU dan
Nota Angkutan, bukan kayu bulat yang berasal dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
diterapkan.
Verifier c.
Berita acara serah terima kayu
dan/ atau bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee telah
diperiksa oleh petugas dan telah dibuat berita
acara serah terima kayu (BAST) dan
ditandatangani oleh pihak dari Auditee dan pemilik
kayu.
Kayu bulat yang masuk juga seluruhnya telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah yaitu yang berasal dari hutan rakyat
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 24 dari 30
menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
dan Nota Angkutan.
Verifier. d.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI Seluruh kayu yang masuk ke penggergajian
Auditee telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Surat
Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dan Nota
Angkutan.
Jumlah dokumen angkutan yang diterima
sebanyak 10 set dokumen dengan jumlah batang
sebanyak 814 batang dengan volume 63,816 M3
dan telah sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi
Kayu Bulat (LMKB) pada periode yang sama.
Verifier. e.
Nota dan Dokumen Keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
penerimaan bahan baku, selama periode bulan
Mei - Juli 2015 Auditee tidak mempergunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu
bongkaran atau sejenisnya, dengan demikian
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.f.
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
penerimaan bahan baku, selama periode bulan
Mei - Juli 2015 Auditee tidak mempergunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu
limbah industri, dengan demikian verifier ini tidak
diterapkan.
Verifier g.
Dokumen Sertifikat Legalitas
Kayu/ Sertifikat Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok dan/atau
dokumen Deklarasi Kesesuaian
Pemasok.
MEMENUHI Untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari
pemasok/suplier yang belum memiliki sertifikat
legalitas kayu, seluruhnya telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan
dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur
pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas
penanggungjawab dalam pengecekan pemasok
dan DKP.
Auditee juga telah memiliki 3 laporan
pemeriksaan kepada pemasok/suplier yang
menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP) dengan hasil seluruhnya “Sesuai”.
Verifier.h.
Dokumen pendukung RPBBI
- Auditee adalah industri jasa penggergajian kayu
yang tidak melakukan pembelian bahan baku kayu
bulat.
Bahan baku kayu bulat yang diterima Auditee
berasal dari kayu rakyat sehingga tidak
memerlukan dokumen pendukung RPBBI sesuai
dengan Permenhut Nomor: P.9/Menhut-II/2012
tanggal 5 Maret 2012 Tentang Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil
Hutan Kayu.
Indikator 2.1.2
Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 25 dari 30
Verifier.a.
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. b.
Bill of Lading (B/L)
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. c.
Packing List (P/L)
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. d.
Invoice
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. e.
Deklarasi impor
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. f
Rekomendasi impor
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. g
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk).
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. i
Bukti penggunaan kayu impor
- Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat,
Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3.
Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu
Verifier.a.
Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
MEMENUHI Auditee telah memiliki tally sheet/rekaman
penerimaan kayu bulat yang dibuat dalam buku
catatan pada saat kayu bulat diturunkan dari
kendaraaan dan untuk proses penggergajian,
rekaman hasil produksi kayu gergajian dicatat
dalam Daftar Hasil Kayu Gergajian dan keduanya
direkap/dimasukan dalam laporan bulanan
produksi kayu gergajian.
Dalam pelaksanaan penerimaan kayu bulat dan
hasil produksi kayu gergajian, tally sheet/rekaman
/laporan awal produksi dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b.
Laporanproduksi hasil olahan
MEMENUHI Laporan hasil produksi Auditee selama periode
bulan Mei sampai dengan Juli 2015, telah sesuai
dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi
Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode
yang sama.
Nilai rendemen Auditee sebesar 69% telah
melebihi standar yang ditetapkan pemerintah
Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 26 dari 30
Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK) Nomor: P.12/VI-
BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang
Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil
Hutan Kayu Olahan, untuk industri kayu gergajian
yang bahan bakunya berasal dari kayu bulat hutan
tanaman nilai rendemennya adalah 40-65%,
namun berdasarkan hasil pemeriksaan dengan
cara uji petik terhadap 2 batang kayu bulat yang
digergaji, diperoleh angka rendemen sebesar 61%
dan berdasarkan informasi dari penanggungjawab
produksi, yang menyebabkan nilai rendemennya
menjadi tinggi diantaranya adalah
Sedetan/Kepelan ukuran kecil ikut diukur dan
dimasukan dalam DKO (Daftar Kayu Olahan).
Verifier.c.
Produksi industry tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI Kapasitas produksi Auditee berdasarkan
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
dengan Nomor: 522.3.6.2/18/IU-IPHHK/XI/2013
tanggal 19 November 2013 adalah sebesar 1.800
M3/Tahun, sedangkan realisasi produksi kayu
gergajian Auditee periode Mei sampai dengan Juli
2015, yaitu sebesar 3.936 keping dengan volume
sebesar 44,0487 M3, sehingga belum melebihi
kapasitas terpasang yang diizinkan.
Verifier.d.
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan
- Berdasarkan dokumen penerimaan bahan baku
kayu bulat periode Mei – Juli 2015, tidak terdapat
bahan baku yang berasal dari kayu lelang,
sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.e
Dokumen LMKB/ LMKBK dan
LMHHOK
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi
Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil
Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Periode Mei-Juli
2015. Dokumen tersebut dibuat setiap bulan dan
telah dilaporkan kepada intasi terkait yaitu UPT
Penatausahaan Kayu Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Jepara.
Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dimiliki
Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung
lainnya yaitu dokumen penerimaan kayu bulat
berupa SKAU dan Nota Angkutan, Laporan
Produksi, dokumen pengiriman kayu gergajian
berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).
Indikator 2.1.4
Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier a
Dokumen S - LK atau DKP
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain)
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 27 dari 30
Verifier.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan jasa
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan produksi
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri jasa
- Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan
pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1
Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator. 3.1.1.
Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
MEMENUHI Seluruh kayu gergajian yang dikirim Auditee selain
untuk pengiriman yang digunakan untuk
pemakaian sendiri, telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa
Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang
dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO).
FA-KO diterbitkan oleh penerbit FA-KO yang
merupakan pemegang Kartu Tenaga Teknis PHPL
PKG-R yaitu Aning Kusumawati, nomor register
01504-08/PKG-R/XIV/2013 dan masa berlaku
kartu sampai dengan 22 Desember 2016.
Kriteria K.3.2.
Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor
Indikator 3.2.1
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
Verifier .a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. b.
PEB
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. c.
Packing list
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.d.
Invoice
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 28 dari 30
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier e.
B/L
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .f.
Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. g.
Hasil verifikasi teknis (laporan
surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier h.
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier. i.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang di batasi
perdagangannya
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen
LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan
dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan
merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan
berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam
negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 3.3.1.
Implementasi Tanda V - Legal
Verifier
Tanda V – Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
- Berdasarkan Peraturan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal
22 Desember 2014 pasal 11 ayat 11 : yang wajib
menerapkan penandaan tanda V-Legal adalah
bagi pemegang izin yang telah memperoleh S-LK
atau S-PHPL. Auditee merupakan pemegang
IUIPHHK yang baru dilakukan verifikasi awal
secara kelompok dalam rangka memperoleh S-LK,
sehingga Auditee belum berkewajiban untuk
menerapkan penandaan tanda V-Legal pada kayu
maupun produk kayunya, sehingga verifier ini
diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Kriteria K.4.1.
Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 4.1.1
Prosedur dan implementasi K3
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 29 dari 30
Verifier a.
Pedoman/ prosedur K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan
operasional di lapangan, dan untuk mendukung
terlaksananya program K3, Auditee juga telah
memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat
Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda
tangani oleh Direktur dengan nomor :
05/WJ/I/2015 tanggal 6 Januari 2015.
Verifier.b.
Implementasi K3
MEMENUHI
Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam menjalankan
kegiatan usahanya, dengan cara membuat jalur
evakuasi dan titik berkumpul yang di tempel di
tempat terbuka dengan jelas sehingga
memudahkan karyawan apabila suatu saat terjadi
bencana.
Auditee juga telah menyediakan peralatan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak
P3K, APAR, Hidrant, Alat Pelindung Diri (APD),
seperti masker dan sarung tangan.
Verifier.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja
dalam bentuk Catatan Kecelakaan Kerja UD Winda
Jati.
Selama periode bulan Mei sampai dengan Juli
2015 2015 tidak pernah terjadi kasus kecelakaan
kerja (Nihil). Untuk menekan tingkat kecelakaan
kerja Auditee telah memasang rambu-rambu
peringatan K3 dan telah menyiapkan peralatan
K3.
Kriteria K.4.2
Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4.2.1
Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier :
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
MEMENUHI
Auditee merupakan industri jasa penggergajian
secara perorangan dan Jumlah karyawannya
hanya 10 orang, dan belum ada serikat pekerja.
Tetapi Auditee telah membuat Surat Pernyataan
Kebebasan Berserikat dengan Nomor:
01/WJ/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 yang
ditandatangani oleh Direktur tentang kebebasan
untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.
Verifier :
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
- Berdasarkan daftar karyawan Auditee, jumlah
karyawannya hanya 10 orang, sehingga tidak
wajib membuat Peraturan Perusahaan, sehingga
verifier ini tidak diterapkan.
Indikator. 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 30 dari 30
Verifier :
Pekerja yang masih di bawah
umur
MEMENUHI Jumlah karyawan Auditee sebanyak 10 (sepuluh)
orang yang terdiri dar 1 orang wanita dan 9 orang
laki-laki dan tidak ada yang berusia di bawah 18
tahun.
Auditee juga telah membuat Surat Keterangan
tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di
bawah 18 tahun atau di bawah umur, yang dibuat
oleh Direktur nomor: 02/WJ/1/2015 tanggal 6
Januari 2015.