landasan yuridis pendidikan oleh andreas yoga arditama
TRANSCRIPT
Cerita Singkat tentang Pendidikan
Menerima pendidikan darikeluarga dan orang terdekat
Belajar
Karena dirasakurang, makalahirlahkomunitas-komunitas belajar
Belajar terhadap lingkungan sekitar
Gambar lingkungananak dan teman
GambarPadepoka
n
Padepokan
GambarPytagoras
danakademiny
a
Akademia
GambarAnak
sekolah SD modern
Sekolah
Tujuan yang SederhanaMengeyam pendidikan Supaya Pintar/Pandai/Trampil
Masing-masing pendidikan punya standar capaian yang beda
Para biksuniyang
sedangbelajar
Akademia
Para biksunisedang
membaca
Pandai membaca kitab
Gambarpadepokan
Padepokan
Gambarpadepokan
Terampil pencak silat
Perkembangan terjadiTernyata pendidikan
menjadi identitas ?
Lulusan apa? Dulu sekolahDimana?
Orang yang sedangwawancara kerja
Mau kerja
Orang yang maumendaftar sekolah
Mau sekolah
Butuh SesuatuDari 2 pertanyaan itu saja, manusia butuh :
Bukti legal telah berpendidikan
(ijazah/sertifikat)
Lalu? dari mana mendapatkan bukti?
‘kan tidak ada standarisasinya?Setiap sekolah membuat sendiri?
Dari alasan itulah lalu munculahkeinginan manusia untuk membuatperaturan yang disepakati bersama
dalam menyelenggarakan pendidikan disuatu wilayah/regional tertentu.
Landasan Yuridis PendidikanPeraturan penyelenggaraan pendidikan yang telah dikukuhkansecara resmi oleh pemerintah dan bersifat mengikat di wilayah
pemerintahan tersebut
Produknya berupa Norma Hukum/Peraturan Hukum
Sejarah Landasan Yuridis Pendidikan di Nusantara
Gambar manusiapurba
Pra sejarah s/d Abad 5
Gambar kerajaankerajaan hindu
buda islam
Abad 5 s/d Abad 14
Belum ada Pemerintahan Ada Pemerintahan, tapitidak ada peraturan hukum
Gambar portugis
Abad ke 15
Tidak berpengaruh apa-apa
Gambar VOC
Tahun 1600-anMulai ada orang asingYang sok memerintah
Pemerintahan KolonialGambar Logo
VOC
Abad 16 s/d 18
Lembaga Kongsi Dagang,bukan pemerintahan
Gambar HindiaBelanda
1808 s/d akhir abad 19
Pemerintahan HB, ada hukum,Tapi pelaksanaannya NOL!!
Gambar HindiaBelanda
Awal abad 20 s/d 1942Politik Etis, ada perbaikan, tapi pelaksanaanterganggu --> Belanda krisis ekonomi
Gambar Jepang
1942 s/d 1945
Militer Jepang, Tak ada hukum,Tirani komandan militer
Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945
melahirkan Konstitusi pada
18 Agustus, yaitu UUDNRI Tahun 1945
Gambar Soekarno Hatta
Pemerintahan
Terdapat pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa :
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakansatu sistem pengajaran nasional, yang diaturdengan undang-undang.”
Indonesia punya konstitusi, tapi ingat!! Belum dibuatundang-undang yang mengatur lebih detail.
Gambar oranglama tanda
tangan
Mei 1950
Kongres Pendidikan, UU RI No. 4/1950,Di bawah Kons. RIS
Gambar oranglama tanda
tangan
Agustus 1950
Beralih ke NKRI,Menteri mengangkatguru (SGA dan SGB)
Gambar oranglama tanda
tangan
1954
UU RI No. 4/1950 menjadi UU/12/1954Di bawah UUDS 1950
Gambar oranglama tanda
tangan
Juli 1959
Kembali ke UUD ’45Manipol USDEK -> GBHN
UNiversitas
1961
UU Perguruan tinggiTridarma Perti
UNiversitas
1965
G30S --> manipolGBHN baru
TAP MPR/MPRS --> GBHN --> KurikulumGambar Pak Karno
Orde Lama
TAP MPRS No. 1 Tahun 1960
TAP MPRS No. 27 Tahun 1966
Manipol menjadi semacamacuan pengajaran/ pendidikan
Kurikulum 1968
TAP MPR No 2 Tahun 1973 Kurikulum 1975
TAP MPR No 2 Tahun 1983 Kurikulum 1984
Gambar pak Harto
Orde Baru
TAP MPR No.4 Tahun 1999 Kurikulum 2003
Kurikulum 1994TAP MPR No 2 Tahun 1983
Akibat ReformasiAdanya amandemen, membuat konstitusi berubah isinya.UU Sisdiknas 1989, sudah tidak relevan dan tidak kontekspada persoalan bangsa saat itu.
Seorang pengamat dari PBB datang keIndonesia pada Juli 2002 mengatakan:
ada banyak referensi ke hak atas pendidikan dalamdokumen konstitusional, hukum, dan kebijakan diIndonesia. Meskipun hak atas pendidikan itudiabadikan dalam UUD 1945, hampir 60 tahunkemudian, masih belum dicapai. Langkah berikutnyayang diperlukan adalah spesifikasi kewajibanpemerintah. Sebuah komitmen yang jelas untukmenjamin pendidikan gratis 9 tahun, wajib danuniversal untuk semua dapat dicapai dalam hukumpendidikan yang akan datang. Katrina Toasevski
Undang-UndangSistem Pendidikan Nasional
Gambar Pak Karno
UU No 12 Tahun 1954
Gambar Pak harto
UU No 2 Tahun 1989
Gambar Bu Mega
UU No. 20 Tahun 2003
Beberapa bulan setelahnya, amandemen UUD selesai. dansatu tahun kemudian Pemerintah bersama DPR berhasil
menyusun UU Sisdiknas yang baru
Sejauh ini, Indonesia telah berganti Landasan YuridisSistem Pendidikan Nasional sebanyak 3 kali
Dampak Reformasi
Pengawasan terhadappembuatan dan pelaksanaanhukum
Eksekutif dan Legislatif lebihgiat bekerja serta produktif
Masyarakat menjadi
lebih sadar hukum
Produk Hukum yang terkait denganPendidikan tahun 1999 - 2010
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional3. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen4. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah 5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi KTSP7. Permendiknas No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.8. Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah9. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru10. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan11. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian12. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Parasarana13. PP No. 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru14. PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru15. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan16. Permendiknas No. 28 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Konselor17. Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru18. PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen19. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.20. Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Dampak Landasan Yuridis yang Lemakin Lengkap danKesadaran Hukum yang Semakin Tinggi
Peningkatan Kualitas Profesi
Revolusi strategi mengajar
Capaian Minimal UAN
NKK/BKKNormalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus
Menghambat proses demokrasi di lingkungan kampus.Why??
NKK/BKK dicanangkan melalui
Surat Keputusan Menteri Pendidikandan Kebudayaan No. 0156/U/1978.
Pemerintah orde lama lalu berusahamembuat keputusan yang membatasiaktivitas mahasiswa dengan tujuanmengamankan kekuasaan pemerintahorde baru.
Daoed Joesoef
Demo KAMI/KAPI
Laporan tentang Sarana Pendidikan
ruang kelas SD yang rusak mencapai489.573, atau hampir 60% dari total 877.772 ruang kelas SD di tanah air.
ELSAM 2005
dari jumlah 801.216 Kelas SD yang ada, 168.655 atau hampir 21% mengalami rusakberat, dan secara bertahap mulai roboh.
Depdiknas2005
Di dalam bukunya, Muhtaj mengatakan :Tidak saja kualitas pendidikan yang perludicermati, tetapi juga akses yang terbukamurah dan mudah bagi sebagian besarmasyarakat!
Terindikasi adanya kapitalisasi pendidikan, hinggamelemahkan “hak setiap warga negara untukmendapatkan pendidikan”
Pelanggaran UU APBNUUD ‘45 (amandemen) --> Anggaran Pendidikan 20%
UU APBN 2005
Tidak memenuhi!!
Pemerintah hanyamenganggarkan 9,1%
untuk pendidikan
MK menguji kelayakan UU tersebut, danmembuat putusan No. 26/PUU-III/2005
Isinya : pasal UU APBN 2005 yang menyangkutAnggaran pendidikan tidak berkekuatanhukum, dan berharap UU APBN 2006 -->
Anggaran Pendidikan menjadi 20%
Pemerintah DPR
Mahkamah Konsitusi
Pemerintah masih lemahKenyataanya, APBN 2006 belum memenuhi anggaranpendidikan 20% dan tetap dilaksanakan, alasannya ??
Tahun 2006, Pemerintah punya skenario progresif bahwa 20% anggaran pendidikan diperkirakan terwujud pd UU APBN 2009
asdfasdf
Utang LN 20 Triliun
Gambar Bank Indonesia
Recovery BI 90 Triliun
Gambar PLN
Suntikan Dana PLN
Kwik Kian Gie Budiono A. Malik Fadjar
Deal!! Anggaran Pendidikan 20%
Prof. Dr. H. Muhammad Surya danpengurus PGRI memohon kepadaMK untuk menguji kembali UU APBN
Hasilnya??Putusan MK No 13/PUU-VI/2008
Yang isinya : Alokasi Anggaran sebesar 20% ditetapkan sebagai ambang bataskonstitusional
Konsekuensinya??Tahun 2009 dan selanjutnya wajibmenetapkan ambang batas 20% dari total APBN