langkah praktis pelaksanaan eksekusi di … lelang...1 langkah praktis pelaksanaan eksekusi di...
TRANSCRIPT
1
LANGKAH PRAKTIS
PELAKSANAAN EKSEKUSI DI PENGADILAN AGAMA (KOMBINASI TEORI DAN PRAKTEK)
oleh : Ali Masykuri Haidar
(Bagian Ketiga)
9. Eksekusi Hak Tanggungan.
Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak
atas tanah sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau
tidak berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
9.1. Hal-hal yang harus dipastikan terlebih dahulu :
9.1.1. Merupakan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu.
9.1.2. Merupakan hak atas tanah sesuai Undang Undang Nomor 5
Tahun 1960.
9.1.3. Dibebankan atas tanah dan dapat pula dibebankan berikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah itu.
9.1.4. Utang yang dijaminkan adalah utang tertentu; dan
9.1.5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.
9.2. Asas-asas Hak Tanggungan,
9.2.1. Memberikan kedudukan yang diutamakan.
9.2.2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa
pun obyek itu berada.
9.2.3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas (didaftarkan) sehing-
ga dapat mengikat pihak ketiga; dan
9.2.4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
9.3. Sifat Hak Tanggungan.
9.3.1. Mempunyai sifat hak didahulukan.
9.3.2. Mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi.
9.3.3. Mempunyai sifat membebani berikut atau tidak berikut benda-
benda yang berkaitan atas tanah.
9.3.4. Mempunyai sifat assesoir; dan
9.3.5. Mempunyai sifat diberi lebih.
9.4. Jenis-Jenis Jaminan :
9.4.1. Bersifat perorangan (personal guarantee) Pasal 1820 KUHPer-
data, seperti perjanjian tanggung menanggung.
2
9.4.2. Bersifat kenbendaan, seperti gadai, fidusia, hipotek dan hak
tanggungan.
9.5. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan :
9.5.1. Hak milik;
9.5.2. Hak guna usaha;
9.5.3. Hak guna bangunan;
9.5.4. Hak pakai atas tanah negara; dan
9.5.5. Hak-hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil
karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan milik
pemegang hak atas tanah.
9.6. Subyek hukum dalam Hak Tanggungan :
9.6.1. Pemberi hak tanggungan, orang yang menjaminkan obyek hak
tanggungan.
9.6.2. Pemegang hak tanggungan, orang yang menerima hak tang-
gungan.
9.7. Prosedur Pemberian Hak Tanggungan :
9.7.1. Perjanjian utang piutang, dengan akta notaris.
9.7.2. Klausul pemberian hak tanggungan.
9.7.3. Pembuatan akte hak tanggungan.
9.7.4. Pendaftaran hak tanggungan.
9.7.5. Jika diperlukan membuat surat kuasa membebankan hak tang-
gungan.
9.8. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan :
9.8.1. Eksekusi dengan jalan menjual bawah tangan secara langsung;
9.8.2. Eksekusi dengan menjual lelang sendiri oleh kreditornya tanpa
ikut campur tangan kantor lelang;
9.8.3. Eksekusi dengan menjual lewat kantor lelang tanpa campur
tangan pengadilan;
9.8.4. Eksekusi dengan cara fiat eksekusi pengadilan; dan
9.8.5. Eksekusi dengan jalan gugatan perdata biasa melalui penga-
dilan.
9.9. Parate eksekusi :
9.9.1. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tanpa pertolongan
pengadilan (parate eksekusi) tanpa fiat eksekusi seperti
dimaksud oleh Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996
yang mengatakan bahwa apabila debitor cedera janji maka
pemegang hak tanggungan berhak menjual hak tanggu-
ngan.
9.9.2. Parate eksekusi bertentangan dengan :
3
9.9.1. Pasal 26 Undang Undang Hak tanggungan, karena
saat ini parate ekselusi dilaksanakan sesuai Pasal 224
HIR.
9.9.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3012 K/Pdt/1984
yang menyatakan bahwa pelaksanaan parate
eksekusi batal demi hukum karena eksekusi hak
tanggungan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b
KUHPerdata jo Pasal 11 ayat (2) huruf e tetap
memerlukan fiat eksekusi pengadilan.
9.10. Perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan :
9.10.1. Hakim tidak boleh menilai sah atau tidaknya akad yang
sudah sesuai dengan prinsip syariah;
9.10.2. Apabila bantahan diajukan oleh termohon eksekusi :
9.10.2.1. Diajukan dengan surat permohonan (F-27).
9.10.2.2. Bisa dilakukan jika pelaksanaan eksekusi tidak
sesuai dengan amar putusan.
9.10.2.3. Tidak dapat diterima.
9.10.3. Apabila bantahan dilakukan oleh pihak ketiga :
9.10.3.1. Harus berdasarkan bukti hak milik.
9.10.3.2. Jika lelang belum dilaksanakan, dapat diaju-
kan ke pengadilan dan pelaksanaan lelang
ditunda terlebih dahulu (F-28).
9.10.3.3. Jika lelang sudah dilaksanakan, maka diaju-
kan gugatan tersendiri ke pengadilan.
9.11. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menerima permo-
honan eksekusi hak tanggungan :
9.11.1. Apakah perjanjian utang debitor kepada kreditor
sudah didaftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Tanah
dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah membuat
Akta Hak Tanggungan (Pasal 10 ayat (1) Undang
Undang Nomor 4 Tahun 1996).
8.11.2. Harus ada perjanjian utang antara debitor kepada
kreditor berdasarkan akad syariah, bukan akad
kovensional, di hadapan notaris.
9.11.3. Bukti pendaftaran hak tanggungan pada kantor
pertanahan (Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan
ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996).
9.11.4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kemudian mener-
bitkan Sertifikat Hak Tanggungan.
4
9.11.5. Sertifikat Hak Tanggungan harus memuat irah-irah
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”; dan
9.11.6. Apakah obyek eksekusi berada di wilayah Pengadilan
Agama saudara atau tidak.
9.12. Kewenangan relatif Pengadilan Agama.
9.12.1. Permohonan eksekusi diajukan ke Pengadilan Agama
dalam wilayah hukum tempat tinggal termohon (Pasal
118 HIR ayat (1) /Pasal 142 ayat (1) RBg).
9.12.2. Jika termohon eksekusi mempunyai alamat yang
berlainan, pemohon eksekusi dapat memilih salah satu
Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat
tinggal termohon eksekusi (Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal
142 ayat (1) RBg).
9.12.3. Permohonan eksekusi diajukan ke Pengadilan Agama
dalam wilayah hukum dimana tanah obyek sengketa
berada (Pasal 118 ayat (3) HIR/Pasal 142 ayat (5) RBg).
9.12.4. Permohonan eksekusi diajukan ke Pengadilan Agama
yang telah diperjanjikan antara pemohon eksekusi
dengan termohon eksekusi, sepanjang perjanjian
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Pasal 118 HIR
ayat (4).
9.13. Klasifikasi eksekusi hak tanggungan.
Eksekusi hak tanggungan (jamiman) tidak termasuk
eksekusi riil, akan tetapi eksekusi ini berdasarkan titel atau irah-
irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan
kredit dapat diklasifikasikan dengan tiga cara :
9.13.1. Pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak
menjual hak tanggungan atas kekuasaan sendiri
melalui pelelangan umum (Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun
1996) dengan syarat :
913.2.1.1. Jalan damai sudah buntu.
9.13.2.1.2. Mendaftar lelang ke KPKNL.
9.13.2.1.3. Adanya janji debitor yang dituangkan da-
lam Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT).
8.1.3.2.1.4. Janji tersebut harus dicantumkan dalam
Akta Pemberian Hak Tanggungan.
5
9.13.2. Pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak
untuk memohon kepada Pengadilan Agama
melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang
berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” atau yang disebut fiat eksekusi (Pasal
14 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1996).
9.13.3. Eksekusi dibawah tangan (penjualan terhadap obyek
hak tanggungan berdasarkan kesepakatan pemberi
dan pemegang hak tanggungan). Dengan cara ini
akan memperoleh harga tinggi.
9.14. Prosedur penyelesaian eksekusi hak tanggungan di Pengadi-
lan Agama.
9.14.1. Pemohon eksekusi mengajukan permohon (F-29)
kepada Ketua Pengadilan Agama dengan
melampirkan :
9.14.1.1. Fotokopi sertfikat hak tanggungan yang
memuat irah-irah “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
9.14.1.2. Fotokopi perjanjian akad syariah utang
piutang.
9.14.1.3. Fotokopi bukti pendaftaran hak tanggung-
an pada Kantor Pertanahan Kabupaten
/Kota.
9.14.1.4. Fotokopi surat tegoran/peringatan dari kre-
ditor/bank atas kelalaian membayar
angsuran (F-30).
8.14.1.5. Surat kuasa yang masih berlaku, jika
pemohon eksekusi menggunakan kuasa
hukum.
9.14.2. Aanmaning.
Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan
pelaksanaan aanmaning (F-31) yang berisi :
9.1.4.2.1. Perintah memanggil para pihak agar hadir
pada sidang aanmaning untuk ditegor.
9.1.4.2.2. Jika debitor adalah suami isteri, maka ke-
duanya dipanggil, untuk ditanya apa
penyebab wanprestasi/cidera janji.
9.14.3. Sita eksekusi.
Lihat tata cara sita eksekusi pada nomor 6.6. sampai
dengan 6.10.
6
9.14.4. Penjualan lelang.
Lihat ketentuan nomor 7. diatas.
9.14.4.1. Pemohon lelang/penjual/Ketua Pengadilan
Agama mengajukan lelang secara tertulis
kepada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang dengan melampirkan
sayarat-syarat seperti :
9.14.4.1.1. Penetapan Ketua Pengadilan A-
gama tentang aanmaning.
9.14.4.1.2. Berita acara aanmaning.
9.14.4.1.3. Penetapan sita.
9.14.4.1.4. Berita acara sita.
9.14.4.1.5. Perincian utang.
9.14.4.1.6. Pemberitahuan lelang kepada -
termohon lelang.
9.14.4.1.7. Foto kopi bukti kepemilikan (ser-
tifikat obyek hak tanggungan).
9.14.4.2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang menganilisis kelengkapan dokumen,
kemudian menetapkan hari, tanggal dan
jam pelaksanaan lelang.
9.14.4.3. Pemohon/Ketua Pengadilan Agama mela-
kukan pengumuman lelang melalui surat
kabar.
9.14.4.4. Tenggang waktu pengumuman pertama
dengan pengumuman kedua berjarak 15
hari kalender dan pengumuman kedua
dengan pelaksanaan lelang berjarak 14
hari kalender. (Pasal 200 ayat 7 HIR/Pasal
217 RBg).
7 Form-29 : Permohonan Eksekusi
Hak Tanggungan.
Perihal : Permohonan Eksekusi- Pontianak, ...........................
Hak Tanggungan.
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama .....................
di .............................................................
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ..........................
Pekerjaan : Advokat
Alamat : ..........................................................................................;
berdasarkan surat kuasa tertanggal ............................ yang dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama klien kami :
Bank Syariah ..................................., alamat .......................................,
sebagai Kreditor/Pemohon Eksekusi Hak Tanggu-
ngan;
dengan ini mengajukan eksekusi hak tanggungan sertifikat hak
tanggungan Nomor .........., tanggal terhadap :
.......................... bin/binti ....................; umur ...... tahun, pekerjaan ...................,
agama ................, pekerjaan ..................., bertempat tinggal di
Jalan ..........., RT......./ RW.........., Desa/Kelurahan .........................,
Kecamatan ......................., Kabupaten/Kota .....................,
sebagai Debitor/Termohon Eksekusi Hak Tanggungan;
Adapun permohonan ini disampaikan atas dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa ...................................................................................................................
......................................................................................................................... ......;
2. Bahwa....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..;
3. Bahwa terhadap obyek eksekusi hak tanggungan tersebut belum
diletakkan sita jaminan;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon
kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama .........................,
berkenan :
8
1. Memanggil, menegor dan selanjutnya memerintahkan kepada
Termohon Eksekusi Hak Tanggungan untuk melaksanakan isi putusan
tersebut, bila perlu dengan upaya paksa dengan mengosongkan
.............. (seperti tanah sengketa) bersama alat negara;
2. Meletakkan sita eksekusi terhadap obyek eksekusi hak tanggungan;
Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian
serta perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama .................... kami
haturkan terima kasih;
Wassalam.
Hormat kami
Pemohon Eksekusi,
.......................................
9 Form-29.a : PHS Aanmaning-
Hak Tanggungan.
P E N E T A P A N
Nomor : ..... /Pdt-Eks.HT/20... /PA......
Ketua Pengadilan Agama .......... telah membaca :
I. Surat permohonan eksekusi hak tanggungan dari Kreditor/Pemohon
Eksekusi tanggal ............................... yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama .................. Nomor ..... /Pdt-EHT/20... /PA...... tanggal
..................;
II. Foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor ............... tanggal ...........
yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
III. Akta Perjanjian Utang Piutang Akad Syariah Nomor ..................... Tanggal
.......................;
IV. Foto kopi Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kota ............................... Nomor ................. tanggal ................;
V. Foto kopi surat-surat tegoran oleh kreditor kepada debitor Nomor
....................... tanggal .................... dan Nomor .................. tanggal .............
Menimbang, bahwa permohonan eksekusi tersebut berdasarkan
hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;
Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait;
MENETAPKAN
Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama ..............., memanggil
Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi supaya datang menghadap di
hadapan kami pada hari .............., tanggal .............., pukul ........., untuk
aanmaning terhadap Termohon Eksekusi agar memenuhi Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor ............... tanggal ........... yang bertitel “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tersebut dalam
tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;
Ditetapkan di : ....................;
Pada tanggal : ....................;
Ketua,
...............................................
10
Form-29.b : Relaas Panggilan Pemohon
Eksekusi Hak Tanggungan.
RELAAS PANGGILAN
Nomor ......./Pdt.Eks.HT/20.../PA.......
Pada hari ................. ini, tanggal ....................... Saya .......................
sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama ......................... atas
perintah Ketua Pengadilan Agama ............ dalam permohonan eksekusi
hak tanggungan Nomor ......./Pdt.EHT/ 20.../PA......., tanggal ....................;
TELAH MEMANGGIL
..........................; alamat di Jalan ..........., sebagai Kreditor/Pemohon Eksekusi
Hak tanggungan;
agar datang menghadap sidang aanmaning Pengadilan Agama ................
pada :
Hari/tanggal : ...............................
Pukul : ...............................
Tempat : ...............................
untuk pemeriksaan aanmaning antara :
.........................................; sebagai Kreditor/Pemohon Eksekusi Hak
Tanggungan;
melawan
.........................................; sebagai Debitor/Termohon Eksekusi Hak
Tanggungan;
Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan
disana saya bertemu serta berbicara dengan Kreditor/Pemohon Eksekusi
Hak Tanggungan dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya akan
mendengarkan bahwa Debitor/Termohon Eksekusi Hak Tanggungan akan
diberi tegoran agar melaksanakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor
............... tanggal ........... yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”; dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak
ditegor;
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relaas panggilan;
Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya
serta Kreditor/Pemohon Eksekusi Hak Tanggungan;
11
Kreditor/Pemohon Eksekusi HT, Jurusita,
................................. .................................
12
Form-29.c : Relaas Panggilan Termohon-
Eksekusi Hak Tanggungan.
RELAAS PANGGILAN
Nomor ......./Pdt.Eks.HT/20.../PA.......
Pada hari ................. ini, tanggal ....................... Saya .......................
sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama ......................... atas
perintah Ketua Pengadilan Agama ............ dalam permohonan eksekusi
hak tanggungan Nomor ......./Pdt.EHT/ 20.../PA......., tanggal ....................;
TELAH MEMANGGIL
.......................... bin/binti ....................; umur ...... tahun, pekerjaan ...................,
agama ................, pekerjaan ..................., bertempat tinggal di
Jalan ..........., RT......./ RW.........., Desa/Kelurahan .........................,
Kecamatan ......................., Kabupaten/Kota .....................,
sebagai Debitor/Termohon Eksekusi Hak Tanggungan;
agar datang menghadap sidang aanmaning Pengadilan Agama ................
pada :
Hari/tanggal : ...............................
Pukul : ...............................
Tempat : ...............................
untuk pemeriksaan aanmaning antara :
.........................................; sebagai Kreditor/Pemohon Eksekusi Hak Tanggu-
ngan;
melawan
.........................................; sebagai Debitor/Termohon Eksekusi Hak Tanggu-
ngan;
Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil
dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Debitor/Termohon
Eksekusi Hak Tanggungan dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya
akan diberi tegoran agar melaksanakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor
............... tanggal ........... yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”; dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak
ditegur;
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relaas panggilan;
13
Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya
serta Debitor/Termohon Eksekusi Hak Tanggungan;
Debitor/Termohon Eksekusi HT, Jurusita,
................................. .................................
14
Form-29.d : Berita Acara Aanmaning 1
Termohon Eksekusi HT Hadir.
BERITA ACARA
Nomor .........../Pdt.Eks.HT/20...../PA.......
Pengadilan Agama ..................... yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang
sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari ..............., tanggal ...........
dalam perkara Eksekusi Hak Tanggungan antara :
......................................; alamat ....................................................... di Jalan
............................................................. , sebagai Kreditor/Pemohon
Eksekusi Hak Tanggungan;
melawan
.......................... bin/binti ...........................; umur ...... tahun, agama .................,
pekerjaan .................., bertempat tinggal di Jalan ..................,
RT......./ RW.........., Desa/Kelurahan ........................., Kecamatan
.............., Kabupaten/Kota ............, sebagai Debitor/Termohon
Eksekusi Hak Tanggungan;
Susunan persidangan :
.......................................... sebagai Ketua; dan dibantu
.......................................... sebagai Panitera;
Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Ketua, Kreditor/Pemohon Eksekusi Hak Tanggungan dan Debitor/Termohon
Eksekusi Hak Tanggungan dipanggil menghadap ke persidangan;
Kreditor/Pemohon Eksekusi Hak Tanggungan datang menghadap
sendiri;
Debitor/Termohon Eksekusi Hak Tanggungan datang menghadap
sendiri;
Selanjutnya Ketua memberikan tegoran kepada Debitor/Termohon
Eksekusi Hak Tanggungan, agar ia dalam waktu 8 (delapan) hari memenuhi
dan melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor ............... tanggal
........... yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”;
Kemudian, setelah penegoran tersebut dilaksanakan, Ketua lalu
menyatakan sidang ditutup;
Demikian, berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh
Ketua serta Panitera;
15
Panitera, Ketua,
....................................... ...........................................
16
Form-29.d : Berita Acara Aanmaning 2
Termohon Eksekusi HT Tidak Hadir.
BERITA ACARA
Nomor .........../Pdt.Eks.HT/20...../PA.......
Pengadilan Agama ..................... yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang
sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari ..............., tanggal ...........
dalam perkara Eksekusi Hak Tanggungan antara :
......................................; alamat ....................................................... di Jalan
............................................................. , sebagai Kreditor/Pemohon
Eksekusi Hak Tanggungan;
melawan
.......................... bin/binti ...........................; umur ...... tahun, agama .................,
pekerjaan .................., bertempat tinggal di Jalan ..................,
RT......./ RW.........., Desa/Kelurahan ........................., Kecamatan
.............., Kabupaten/Kota ............, sebagai Debitor/Termohon
Eksekusi Hak Tanggungan;
Susunan persidangan :
.......................................... sebagai Ketua; dan dibantu
.......................................... sebagai Panitera;
Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Ketua, Kreditor/Pemohon Eksekusi Hak Tanggungan dan Debitor/Termohon
Eksekusi Hak Tanggungan dipanggil menghadap ke persidangan;
Kreditor/Pemohon Eksekusi Hak Tanggungan datang menghadap
sendiri;
Debitor/Termohon Eksekusi Hak Tanggungan tidak datang
menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai
wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal ............................
yang dibacakan dalam persidangan ternyata Termohon Eksekusi Hak
Tanggungan tidak hadir dan ketidak hadirannya itu berdasar alasan yang
sah;
Selanjutnya Ketua menununda aanmaning, dan sidang aanmaning
akan dibuka kembali pada hari ................... tanggal ..................... jam ............
dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Debitor/ Termohon
Eksekusi Hak Tanggungan, dan memberi tahu kepada Kreditor/Pemohon
17
Eksekusi Hak Tanggungan agar keduanya datang pada hari, tanggal dan
jam sidang aanmaning tersebut;
Kemudian, setelah penundaan sidang aanmaning tersebut
diumumkan, Ketua lalu menyatakan sidang ditutup;
Demikian, berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh
Ketua serta Panitera;
Panitera, Ketua,
....................................... ...........................................
18
Form-30 : Surat Tegoran Ke Satu.
BANK ....................................
.................................................................
============================================================
TEGORAN PERTAMA
Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor ............... tanggal
........... yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” dan Akta Perjanjian Utang Piutang Akad Syariah Nomor .....................
tanggal ....................... ternyata dalam catatan angsuran saudara mulai
angsuran ke 12 sampai dengan ke 20 dari jumlah angsuran sebanyak 36
kali, saudara ............................ bertempat tinggal .........................sebagai
debitor tidak memunuhi pembayaran angsuran;
Dengan ini, kami ........................ Bank .......................... sebagai kreditor
memperingatkan dan menegor saudara agar dalam 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya tegoran ini melunasi angsuran ke 12 sampai dengan ke
20 dari jumlah angsuran sebanyak 36 kali. Dan apabila dalam batas waktu
tersebut saudara tidak memenuhi tegoran ini akan kami mohonkan lelang
eksekusi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
.......................... melalui fiat eksekusi Pengadilan Agama ......................;
Demikian, surat tegoran pertama ini kami laksanakan di tempat
debitor.
................................., ...............................
Debitor, Petugas Bank ...............
............................ ...................................
19 Form-30.a : Surat Tegoran Ke Dua.
BANK ....................................
.................................................................
============================================================
TEGORAN KE DUA
Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor ............... tanggal
........... yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” dan Akta Perjanjian Utang Piutang Akad Syariah Nomor .....................
tanggal ....................... ternyata dalam catatan angsuran saudara mulai
angsuran ke 12 sampai dengan ke 20 dari jumlah angsuran sebanyak 36
kali, saudara ............................ bertempat tinggal .........................sebagai
debitor tidak memunuhi pembayaran angsuran;
Dengan ini, kami ........................ Bank .......................... sebagai kreditor
memperingatkan dan menegor saudara agar dalam 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya tegoran ini melunasi angsuran ke 12 sampai dengan ke
20 dari jumlah angsuran sebanyak 36 kali. Dan apabila dalam batas waktu
tersebut saudara tidak memenuhi tegoran ini akan kami mohonkan lelang
eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..........................
melalui fiat eksekusi Pengadilan Agama ......................;
Demikian, surat tegoran kedua ini kami laksanakan di tempat debitor.
................................., ...............................
Debitor, Petugas Bank ...............
............................ ..................................................
20
Form-31 : Perintah Pelaksanaan
Sita Eksekusi HT.
P E N E T A P A N
Nomor : ......../Pdt-Eks.HT/20...../PA......
Ketua Pengadilan Agama .......... telah membaca :
I. Surat permohonan eksekusi hak tanggungan dari Pemohon Eksekusi
tanggal ............................... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama .................. Nomor ..... /Pdt-Eks.HT/20... /PA...... tanggal
..................;
II. Foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor ............... tanggal ...........
yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
III. Akta Perjanjian Utang Piutang Akad Syariah Nomor ..................... Tanggal
.......................;
IV. Foto kopi Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kota ............................... Nomor ................. tanggal ................;
V. Foto kopi surat-surat tegoran oleh kreditor kepada debitor Nomor
....................... tanggal .................... dan Nomor .................. tanggal .............
Menimbang, bahwa Debitor/Termohon Eksekusi HT pada tanggal
................., telah diberikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari
memenuhi isi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor ............... tanggal ...........
yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat
dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara
lelang;
Menimbang, bahwa berhubung obyek sengketa tersebut belum
diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakan sita eksekusi;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Eksekusi
tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dengan
demikian harus dikabulkan;
Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait;
MENETAPKAN
Memerintahkan Panitera dan jika berhalangan diganti Jurusita
Pengadilan Agama ................., disertai dua orang saksi yang memenuhi
syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197/HIR/Pasal 209 RBg, untuk
21
melakukan sita esksekusi hak tanggungan terhadap obyek sengketa
berupa :
1. .............................................................................................................;
2. .............................................................................................................;
3. Dan seterusnya;
Ditetapkan di : ....................;
Pada tanggal : ....................;
Ketua,
.......................................
22
Form-31.a : Perintah Pelaksanaan
Eksekusi HT.
P E N E T A P A N
Nomor : ......../Pdt-Eks.HT/20...../PA......
Ketua Pengadilan Agama .......... telah membaca :
I. Surat permohonan eksekusi hak tanggungan dari Pemohon Eksekusi
tanggal ............................... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama .................. Nomor ..... /Pdt-Eks.HT/20... /PA...... tanggal
..................;
II. Foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor ............... tanggal ...........
yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
III. Akta Perjanjian Utang Piutang Akad Syariah Nomor ..................... Tanggal
.......................;
IV. Foto kopi Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kota ............................... Nomor ................. tanggal ................;
V. Foto kopi surat-surat tegoran oleh kreditor kepada debitor Nomor
....................... tanggal .................... dan Nomor .................. tanggal .............
Menimbang, bahwa Debitor/Termohon Eksekusi HT pada tanggal
................., telah diberikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari
memenuhi isi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor ............... tanggal ...........
yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat
dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara
lelang;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Eksekusi
tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dengan
demikian harus dikabulkan;
Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait;
MENETAPKAN
Memerintahkan Panitera dan jika berhalangan diganti Jurusita
Pengadilan Agama ................., disertai dua orang saksi yang memenuhi
syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197/HIR/Pasal 209 RBg, untuk
23
melakukan esksekusi hak tanggungan dengan minta bantuan kepada
KPKNL terhadap obyek sengketa berupa :
1. .............................................................................................................;
2. .............................................................................................................;
3. Dan seterusnya;
Ditetapkan di : ....................;
Pada tanggal : ....................;
Ketua,
.......................................
Pontianak, 07 Desember 2018
(Bersambung)