lap dul dcd

Click here to load reader

Post on 23-Jul-2015

88 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Laporan Pendahuluan DCD

BAB 1PENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANG Dalam RPJMD Provinisi DKI Jakarta 2007-2012 (Perda No 1 Tahun 2008) disebutkan, visi pembangunan DKI Jakarta adalah mewujudkan Jakarta yang nyaman dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut maka terdapat misi membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Ini bisa diartikan, bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman dan sejahtera dibutuhkan prasarana dan sarana kota yang memadai. Posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional sekaligus pusat kegiatan ekonomi dan binis membawa implikasi pada besarnya tantangan yang dihadapi dalam pembangunan. Permasalahan yang dihadapi demikian kompleks sehingga membutuhkan daya dukung yang besar untuk dapat menghadapi tantangan tersebut sekaligus menjalankan fungsi sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan nasional dan pusat kegiatan bisnis yang memerlukan pembiayaan yang besar. Pembiayaan tersebut selain untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang demikian besar juga untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik, penyediaan sarana dan prasarana dan membangun infrastruktur pendukung sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Berbagai perencanaan yang telah dibuat baik perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang maupun perencanaan tata ruang, membutuhkan rencana pembiayaan jangka panjang yang tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur baik infrastruktur penunjang ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun

1

Laporan Pendahuluan DCDinfrastruktur pendukung penanganan lingkungan perlu diwujudkan dalam waktu segera. Sementara Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada saat ini kurang dari Rp. 30 Triliun dan masih bertumpu pada PAD dan dana perimbangan masih sehingga sangat sulit untuk memenuhi pembiayaan tersebut. Pemerintah DKI Jakarta berencana untuk menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai proyek-proyek berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Pembangunan Rumah Sakit Jakarta Selatan Pembangunan Rumah Susun Daan Mogot Pengembangan Terminal Pulo Gebang Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah Casablanca

Secara umum obligasi daerah merupakan pinjaman jangka panjang karena harus digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang bersifat incomegenerating. Oleh karena itu proyek-proyek yang dapat didanai dengan pembiayaan melalui obligasi daerah tidak selalu proyek yang secara finansial akan memberikan keuntungan dalam waktu cepat, namun secara ekonomi proyek tersebut harus memberikan manfaat yang besar atau proyek-proyek yang Financially not feasible but Economically viable. Selain itu, obligasi daerah juga harus diterbitkan dalam mata uang rupiah, diterbitkan melalui penawaran umum di pasar modal dalam negeri. PP No. 54 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa obligasi daerah yang dapat diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bonds). Dengan kata lain, kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan (income-generating) meski tidak harus mencapai pemulihan biaya secara penuh (full-cost recovery). PP No. 54 memberi kelonggaran dalam hal kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga dan denda, maka pembayaran dilakukan dari APBD. Kebijakan penerbitan obligasi daerah yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap kebijakan fiskal perlu diantisipasi dengan kebijakan keuangan lain yang dapat mendukung kemampuan daerah untuk membayar obligasi daerah 2

Laporan Pendahuluan DCDtersebut melalui APBD. Salah satu kebijakan strategis yang harus diambil dalam mempersiapkan keperluan obligasi daerah tersebut adalah dengan pembentukan Dana Cadangan Daerah.

1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan kegiatan atau sasaran fungsional yang ingin dicapai adalah 1) Menghasilkan naskah akademik yang menjadi landasan dan acuan bagi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Naskah Akademik ini memuat : (a) Konsep dan pemahaman tentang dana cadangan daerah dan pengelolan dana cadangan daerah (b) Tatacara pembentukan dana cadangan daerah dan peraturan

perundangan yang terkait dengan pembentukan dana cadangan daerah (c) Tata kelola dana cadangan daerah (d) Struktur unit kerja di pemerintahan daerah yang akan mengelola dana cadangan daerah. (e) Tatacara pengeluaran dan penggunaan dana cadangan daerah. (f) Sistem administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas

pengelolaan dana cadangan daerah. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan daerah yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan dana cadangan daerah sebagai cadangan pembayaran dan pelunasa obligasi daerah, kebijakan pengendalian resiko atas pembentukan dana cadangan daerah, mekanisme pengelolaan penerimaan, administrasi, pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaporannya. Tujuan kegiatan atau sasaran fungsional yang ingin dicapai adalah

3

Laporan Pendahuluan DCD1. Mengidentifikasi dan menderskripsikan secara rinci peraturan perundangundangan dan ketentuan regulasi yang mengatur tentang dana cadangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. 2. Menganalisis proses yang terjadi (existing) dalam dana cadangan daerah selama ini di DKI Jakarta, menyangkut mekanisme pembentukkan dana cadangan daerah. 3. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan dana cadangan daerah khususnya dalam rangka penerbitan obligasi daerah.

1.3.

RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup kegiatan dari penyusunan naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang dana cadangan Daerah ini meliputi : 1. Deksripsi tentang Dana cadangan daerah, prinsip dan mekanisme pembentukkan dana cadangan daerah. 2. Identifikasi dan analisis peraturan-peraturan yang menjadi kerangka hukum dalam melakukan Dana cadangan daerah atas penerbitan Obligasi Daerah terutama dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan yang terkait dengan dana cadangan daerah. 3. Analisis terhadap dan proses yang berlangsung selama ini serta besaran dana cadangan daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 4. Analisa terhadap proses, prosedur dan mekanisme dalam dana cadangan daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 5. Penyusunan rekomendasi bagi prinsip, prosedur dan mekanisme dalam dana cadangan daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4

Laporan Pendahuluan DCDLingkup pekerjaan Konsultan Penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah tentang Dana cadangan Daerah ini adalah membuat berbagai analisa terkait dengan proses, mekanisme dan kriteria yang harus dipenuhi dalam pembentukkan dana cadangan daerah dalam rangka penerbitan obligasi daerah di DKI Jakarta. Sementara dalam Draft Rancangan peraturan Daerah tentang Dana cadangan daerah , Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan memuat : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Prinsip dan Azas Dana cadangan daerah ; Jangka waktu dana cadangan daerah Bentuk dana cadangan daerah Tata Cara dan mekanisme dalam pembentukkan dana cadangan daerah di DKI Jakarta. Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban dana cadangan daerah Pembinaan dan pengendalian atas dana cadangan daerah Penggunaan dana cadangan daerah

1.4.

KELUARAN YANG DIHARAPKAN Keluaran yang diharapkan dari penyusunan naskah akademik dan draft Rancangan Dana cadangan daerah adalah dalam bentuk : (a) Naskah Akademik Rancangan Perda Dana cadangan daerah yang memuat tentang: (i) ketentuan Indonesia, (ii) tata cara penggunaan dana cadangan daerah; (iii) struktur dan organisasi satuan kerja untuk pengelolaan dana cadangan daerah dan perangkat hukum yang mengaturnya, (iv) perangkat peraturan daerah pendukung untuk pengelolaan dana cadangan daerah dan pengembalian obligasi daerah, peraturan perundang-undangan tentang pembentukkan dan pengelolaan dana cadangan daerah di Atas penerbitan obligasi daerah ini

5

Laporan Pendahuluan DCD(b) Draft Rancanangan Dana cadangan daerah memuat tentang butirbutir landasan hukum, landasan pertimbangan, pembentukan dan posisi satuan kerja perangkat daerah pengelolaan dana cadangan daerah, struktur organisasi satuan kerja pengelola dana cadangan daerah, tugas pokok dan fungsi dari satuan kerja pengelola dana cadangan daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban satuan kerja pengelola dana cadangan daerah, pembinaan dan pengendalian satuan kerja pengelola dana cadangan daerah. 1.5. PELAPORAN KEGIATAN 1.5.1. Jenis Laporan Konsultan Pengawas diminta untuk menyiapkan dan mengirimkan laporan-laporan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: a. Laporan Pendahuluan : Laporan ini menerangkan tentang persiapan, metode penelitian, uraian tugas masing-masing anggota tim dan rencana kerja yang akan dilaksanakan. b. Laporan Pertengahan Laporan ini merupakan evaluasi pelaksanaan kegiatan intinya berisi : c. Laporan umum beserta permasalahannya. Realisasi pekerjaan yang telah di laksanakan Laporan hasil rapat (risalah / notulen rapat).

Laporan Akhir Laporan akhir merupakan laporan hasil penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Laporan disertai dengan naskah akademis dan rancangan perda serta data-data pendukung lain yang dipergunakan melakukan penelitian.

6

Laporan Pendahuluan DCD

1.5.2.

Penyampaian Laporan Laporan sebagai mana tersebut diatas disampaikan kepada Badan

7

Laporan Pendahuluan DCD

BAB 2KERANGKA PEMIKIRAN2.1 Obligasi Daerah Pengelolaan keuangan daerah dalam hal pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Menurut konsep Multi Term Expenditure Framework (MTEF), bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu: 1. membangun sendiri; 2. menukarkan dengan aset tetap lain, 3. melakukan pembelian. Kebanyakan dalam kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau melakukan pembelian. Persoalannya sekarang adalah terbatasnya sumber dana untuk membangun asep tetap, di pihak lain aset tetap ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dipastikan Pemerintah Daerah akan mencari sumber lain, seperti investor, pinjaman pihak ke ketiga, dan yang lebih mudah saat ini dengan menerbitkan Obligasi Daerah (OD). Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 22/1999 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan arah kebijakan umum (AKU) dan 8

Laporan Pendahuluan DCDprioritas anggaran sebagai guidance dalam pengalokasian sumberdaya dalam

APBD. AKU dan prioritas anggaran merupakan sintesis dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek (tahunan) dan kebijakan jangka panjang (lima tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang Daerah untuk mendapatkan pendanaan alternatif melalui penerbitan obligasi daerah. Secara eksplisit pernyataan tersebut tertuang dalam Bab VIII bagian ketujuh tentang obligasi daerah. Pernyataan tersebut kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan mengenai penerbitan obligasi daerah sebagai sumber dana alternatif bagi pembangunan di daerah tercantum secara eksplisit pada Pasal 36. Namun demikian, peluang tersebut belum diimbangi oleh kesiapan Daerah dalam mengelola dan menata hal hal sebagai berikut : 1. perangkat organisasi internalnya; 2. keterkaitannya dengan pihak eksternal. Menurut Gunoto Saparie (2008) pengelolaan dan penataan tidak hanya menentukan langkah-langkah penerbitan obligasi daerah, tetapi juga mempersiapkan dari mulai pra kegiatan hingga pasca penerbitan obligasi daerah. Peraturan teknis dan lebih mendetail perihal penerbitan obligasi daerah kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah. Obligasi Daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah) sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penerbitan surat utang merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan pinjaman/utang kepada pemegang surat utang tersebut.

9

Laporan Pendahuluan DCDPinjaman akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang disepakati. Pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah berkewajiban membayar bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat jatuh tempo pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman. Tujuan dari penerbitan Obligasi Daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.Untuk itu perlu diperhatikan bahwa penerbitan obligasi tidak ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah. Obligasi Daerah akan diperjualbelikan di pasar modal dalam negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan pasar modal. 2.1.1 Karakteristik Obligasi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, mengamanatkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bonds). Kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh (full cost recovery). Peraturan yang sama juga mengamanatkan bahwa apabila kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda maka pembayaran dilakukan dari APBD. Secara khusus, Obligasi Daerah memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Merupakan pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat (lebih dari satu tahun sesuai dengan syarat perjanjian pinjaman yang bersangkutan). Obligasi di Indonesia umumnya mempunyai jangka waktu sekitar 5 tahun atau lebih; 2. Diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri; 3. Dikeluarkan dalam mata uang rupiah;

10

Laporan Pendahuluan DCD4. Hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat; dan 5. Nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasi daerah pada saat diterbitkan. 2.1.2 Kegiatan Yang Dapat Dibiayai Obligasi Daerah Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Obligasi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang berbeda. Kegiatan pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah di antaranya: A. Pelayanan air minum; B. Penanganan limbah dan persampahan; C. Transportasi; D. Rumah sakit; E. Pasar tradisional; F. Tempat perbelanjaan; G. Pusat hiburan; H. Wilayah wisata dan pelestarian alam; I. Terminal dan sub terminal; J. Perumahan dan rumah susun; K. Pelabuhan lokal dan regional.

2.1.3 Dasar Hukum Penerbitan Obligasi daerah Peraturan mengenai Obligasi Daerah dapat ditemukan dalam: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

11

Laporan Pendahuluan DCD3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah; 6. Paket Peraturan Ketua Bapepam dan LK terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah, yaitu: a. Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah, b. Peraturan Nomor VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, c. Peraturan Nomor VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, d. Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, e. Peraturan Nomor IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, dan f. Peraturan Nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah. 7. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya No. SK-010 Dir/BES/V/2007 tentang Peraturan Pencatatan Obligasi Daerah.

2.2 Dana Cadangan Daerah Kebijakan penerbitan obligasi daerah yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap kebijakan fiskal daerah penerbit obligasi tersebut. kebijakan strategis yang harus diambil dalam mempersiapkan keperluan obligasi daerah tersebut adalah dengan pembentukan Dana Cadangan Daerah. 12

Laporan Pendahuluan DCDDana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun Anggaran

2.2.1 Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai program / kegiatan yang direncanakan dan memerlukan anggaran yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Artinya, pembentukan dana cadangan dikarenakan alasan ketidakcukupan (besaran) anggaran semata, bukan substansi program/kegiatan. Nama program / kegiatan yang akan didanai tidak berbeda dengan yang didanai dari dana yang tidak dinyatakan secara spesifik seperti halnya dana cadangan. Secara teknis, daftar nama program/kegiatan diatur dalam Lampiran A.VII Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, Permendagri No.59/2007, yakni revisi formal secara parsial atas Permendagri No.13/2006, menyatakan bahwa Pemda dapat menambah rekening (kode dan nama, termasuk program/kegiatan), sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, dana cadangan boleh saja digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang tidak tercantum cadangan dalam terlebih Lampiran dahulu A.VII harus tersebut. diatur Karakteristik Perda dan persyaratan sebuah program/kegiatan yang akan didanai dari dana dalam tentang Pembentukan Dana Cadangan, sehingga tidak terjadi persoalan antargenerasi apabila nanti terjadi pergantian kepala daerah dan anggota DPRD.

13

Laporan Pendahuluan DCD2.2.2 Sumber Pendanaan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan Daerah bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD,kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat yang berasal dari Pemerintah. Dengan demikian, pemenuhannya bersumber dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Sumber pendanaan ini sama dengan sumber pendanaan untuk belanja operasional (recurrent expenditures) sehingga menimbulkan terjadinya persaingan yang lebih ketat dalam mengalokasikan sumberdaya yang terbatas. Pemda belum diberikan kewenangan untuk menggunakan kebijakan fiskal seperti kebijakan pajak dan retribusi untuk mendanai program/kegiatan tertentu seperti halnya di negara2 maju. Secara faktual, kebijakan pajak bumi dan bangunan (PBB) masih ditangani oleh Pusat, meskipun sesungguhnya sangat potensial bagi pembangunan daerah. Harus pula dipahami bahwa dana cadangan tidak boleh dibentuk dari pinjaman daerah. Hal ini tersirat dari pengertian dan tujuan ditariknya pinjaman daerah, yakni untuk mendanai program dan kegiatan berupa investasi yang menghasilkan aliran kas masuk (cash inflow) dan digunakan nantinya untuk pelayanan publik. Aliran kas masuk ini nantinya digunakan untuk mendanai pembayaran pokok pinjaman dan bunga dari pinjaman yang bersangkutan

2.2.3 Pengelolaan Dana Cadangan Dana cadangan haruslah dikelola dengan baik, sehingga selama masa penumpukkan sampai saat dinilaicukup untuk digunakan dapat lebihproduktif. Dalam hal ini, kebijakan harus diarahkan pada upaya memberdayakan idle money dalam bentuk dana cadangan.

14

Laporan Pendahuluan DCDBatasan tegas untuk pengelolaan dana cadangan ini adalah bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan selain yang telah ditetapkandalam Pengertian dari Perda kata tentang Pembentukan adalah Dana dijadikan Cadangan. sebagai digunakan

input (masukan) untuk aktifitas di SKPD/SKPKD Pemda. Jika dana cadangan belum digunakan maka dapat diberdayakan untuk memperoleh hasil (return) berupa bunga atau dividen. Misalnya, diinvestasikan dalam bentuk deposito, SBI, atau SUN. Namun, hasil yang diperoleh haruslah dimasukkan ke dalam rekening dana cadangan sebagai penambah dana cadangan tersebut.

2.2.4 Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang Dibiayai dengan Dana Cadangan Program/kegiatan yang didanai dari dana cadangan pada prinsipnya diperlakukan sama dengan program / kegiatan lainnya. Proses perencanaannya dimulai dengan mencantumkan nama program / kegiatan dalam rencana kerja (Renja) dan RKA SKPD, lalu dicantumkan dalam PPAS dan RAPBD, dan akhirnya ditetapkan dalam Perda APBD. Setelah Perda APBD ditetapkan, maka SKPD membuat DPA dan Anggaran Kas SKPD yang memuat rencana pelaksanaan dan pencairan dana untuk program/kegiatan yang nantinya akan didanai dari APBD. Namun, SKPD tidak perlu mencantum sumber pendanaannya dari dana cadangan. 2.2.5 Dasar Hukum Pembentukkan Dana Cadangan Daerah 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 15

Laporan Pendahuluan DCD3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16

Laporan Pendahuluan DCD9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17

Laporan Pendahuluan DCD

BAB 3METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1 METODE PELAKSANAAN 3.1.1 ALUR PROSES Alur proses kegiatan yang akan kami lakukan adalah sebagai mana tercantum pada bagan di bawah ini:

Identifikasi & Analisa 01PROSES

Identifikasi & Analisa 02

Identifikasi & Analisa 03

Identifikasi & Analisa 04

KELUARAN AN

Naskah Akademik Rancangan Perda Dana Cadangan Daerah

Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah

Selanjutnya, empat langkah tersebut di atas diharapkan dapat menghasilkan dua output, dalam bentuk : Naskah Akademik Rancangan Perda Dana cadangan daerah Daerah yang memuat tentang: a. Deksripsi tentang Dana cadangan daerah, prinsip dan mekanisme dana cadangan daerah . b. Identifikasi dan analisis peraturan-peraturan yang menjadi kerangka hukum dalam melakukan Dana cadangan daerah atas penerbitan Obligasi Daerah terutama dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang

18

Laporan Pendahuluan DCDPemerintah Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan yang terkait dengan dana cadangan c. Analisa terhadap dan proses yang berlangsung selama ini serta besaran dana cadangan yang diperlukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta d. Analisa terhadap proses, prosedur dan mekanisme dalam dana cadangan daerah atas penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kriteria yang diusulkan e. Penyusunan rekomendasi bagi prinsip, prosedur dan mekanisme dalam dana cadangan daerah atas penerbitan obligasi daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara dalam Draft Rancangan peraturan Daerah tentang Dana cadangan daerah , Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan memuat : 1) Prinsip dan Azas Dana cadangan daerah ; 2) Jangka waktu dana cadangan daerah 3) Bentuk dana cadangan daerah 4) Kriteria dalam menilai kelayakan dari usulan dana cadangan daerah di DKI Jakarta; 5) Tata Cara dan mekanisme dalam penggunaan dana cadangan daerah di DKI Jakarta. 6) Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban dana cadangan daerah 7) Pembinaan dan pengendalian atas dana cadangan daerah 8) Hasil usaha dana cadangan daerah 3.1.2 PENTAHAPAN PEKERJAAN Secara umum, Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Perda tentang Dana cadangan daerah adalah sebagai berikut: 19 oleh

Laporan Pendahuluan DCD1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Persiapan Studi Penyusunan Metodologi dan Kerangka Penulisan Pengumpulan data dan informasi Penyusunan metodologi FGD dan Panel Ahli Pelaksanaan FGD dan Panel Ahli Penyusunan Matriks Hasil FGD dan Panel Ahli Penyusunan Draft Awal Naskah Akademik Pengumpulan Informasi Lanjutan Penyusunan Draft Final Naskah Akademik Raperda Perbaikan Draft Final Naskah Akademik Penyusunan Draft Peraturan Daerah

Pentahapan tersebut secara visual bisa didiagramkan sebagai berikut: TAHAP PERSIAPAN

1. Persiapan Studi: Pembentuk Tim Kerja 2. Koordinasi dengan BPKD DKI Jakarta 3. Penyusunan Metodologi

1. Pengumpulan data dan informasi 2. Penyusunan metodologi FGD dan Panel Ahli

TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN BAHAN

1. Pelaksanaan FGD dan Panel Ahli 2. Penyusunan Matriks Hasil FGD dan Panel Ahli

FGD dan PANEL AHLI

1. Penyusunan Draft Awal Naskah Akademik 2. Pengumpulan Informasi Lanjutan

PENYUSUNAN DRAFT AWAL

20

Laporan Pendahuluan DCD

1. Penyusunan Draft Final Naskah Akademik Raperda 2. Perbaikan Draft Final Naskah Akademik 3. Penyusunan Draft Peraturan Daerah

PENYUSUNAN DRAFT FINAL

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN

3.1.3

METODE PELAKSANAAN FGD DAN PANEL AHLI Diskusi Kelompok Terfokus atau FGD merupakan salah satu teknik yang

digunakan untuk menggali data dan informasi kualitatif. Pada kegiatan ini, moderator dibantu oleh seorang perekam dengan peserta seluruh informan penelitian serta diskusi dilaksanakan ditempat yang nyaman, sehingga memberikan keleluasaan bagi informan berdiskusi. Untuk kelancaran kegiatan ini moderator dilengkapi dengan topik diskusi dan daftar pertanyaan. Sedangkan perekam dilengkapi dengan alat tulis, alat perekaman dan komputer. Adapun alasan dilaksanakannya diskusi kelompok terfokus adalah: 1. Memberi kesempatan kepada peserta saling berinteraksi

untukmengungkapkan informasi yang tersembunyi yang mungkin tidak diperolehdengan wawancara mendalam. 2. Memberi kesempatan peserta mengungkapkan wawasannya

mengenaifenomena yang terjadi di masyarakat.

21

Laporan Pendahuluan DCD3. Dapat mewawancarai sejumlah orang dalam waktu yang terbatas; 4. Dapat mengumpulkan data secara efektif dan efisien 5. Digunakan dalam memperbaiki kebijakan, strategi, dan program atau evaluasiprogram. Dalam Konteks kegiatan ini, FGD dan Panel Ahli akan melibatkan elemenelemen stakeholders berikut ini: 1. Kementerian Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Bapepam LK 2. Bank Indonesia 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta 5. Ahli Hukum Pasar Modal dan Obligasi Daerah dari unsur akademisi.

22

Laporan Pendahuluan DCD3.1.4 ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBERI TUGAS BPKD Provinsi DKI Jakarta

Instansi Terkait: Pemda, Kemenkeu, dll

Tim Teknis

Bagian Administrasi

Pemberi Tugas Konsultan Pelaksana

KONSULTAN PELAKSANASekretaris/Administrasi

Tim Kerja Konsultan & Stakeholders

TENAGA AHLI

Keterangan: Tenaga Penunjang : Garis Komando

STAF PENDUKUNG

: Garis Koordinasi

23

Laporan Pendahuluan DCD

BAB 4RENCANA KERJA4.1 JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Tahapan pelaksanaan pekerjaan akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Perda tentang Dana Cadangan Daerah Selanjutnya, rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan konsultan berdasarkan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang telah diuraikan di atas, maka telah disepakati dan dijelaskan dalam KAK jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 1 (satu) bulan kalendar sejak SPK ditandatangani. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan kegiatan tercermin dalam Matriks berikut ini: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Persiapan Studi Penyusunan Metodologi dan Kerangka Penulisan Pengumpulan data dan informasi Laporan Pendahuluan Penyusunan metodologi FGD dan Panel Ahli Pelaksanaan FGD dan Panel Ahli Penyusunan Matriks Hasil FGD dan Panel Ahli Penyusunan Draft Awal Naskah Akademik Pengumpulan Informasi Lanjutan Penyusunan Draft Final Naskah Akademik Raperda Draft Laporan Final Perbaikan Draft Final Naskah Akademik Penyusunan Draft Peraturan Daerah Laporan Akhir Kegiatan JENIS KEGIATAN Bulan 1 1 2 3 4

24

Laporan Pendahuluan DCD

BAB 5TENAGA AHLI

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentangDana cadangan daerah maka dibutuhkan layanan jasa tenaga ahli dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Adapun bidang keahlian, masa penugasan, dan kualifikasi dari masingmasingtenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut: 5.1 Penyiapan Tenaga Ahli Tenaga Ahli yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan naskah akademis dan rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan daerah Daerah adalah sebagai berikut : Tenaga Ahli yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah sebagai mana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai berikut : 1. Ketua Tim (Tim Leader) 1 (satu) Orang Ahli Hukum berpendidikan minimal Sarjana Strata Dua (S2) bidang Hukum dan Kebijakan dan memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, khususnya dalam bidang perancangan peraturan perundangundangan. 2. Peneliti 1 (satu) Orang Peneliti Muda berpendidikan minimal Sarjana Strata Dua (S2) bidang Ekonomi Studi Pembangunan atau bidang terkait lainnya dan berpengalaman dalam pekerjaan di bidang penelitian sekurangkurangnya selama 5 (lima) tahun.

25

Laporan Pendahuluan DCD 1 (satu) Orang Peneliti Muda berpendidikan minimal Sarjana Strata Dua (S2) bidang Administrasi Pemerinrahan atau bidang terkait lainnya dan berpengalaman dalam pekerjaan di bidang penelitian sekurangkurangnya selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) Orang Peneliti Muda berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1) bidang manajemen dan berpengalaman dalam pekerjaan di bidang penelitian sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun. 1 (satu) Orang Peneliti Muda berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1) bidang ekonomi pembangunan atau bidang terkait lainnya dan berpengalaman dalam pekerjaan di bidang penelitian sekurangkurangnya selama 3 (tiga) tahun. 3. Tenaga Pendukung 1 (dua) orang Operator Komputer, 1 (satu) Orang tenaga Administrasi / keuangan dengan spesifikasi D3 yang berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Personil sebagai mana tersebut di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang disamakan atau Perguruan Tinggi Swasta dengan status lain yang telah mengikuti ujian negara atau lulusan luar negeri yang telah diakreditasi. 2. Diutamakan mempunyai sertifikat keahlian dari asosiasi profesi terkait / lembaga akreditasi bagi Tenaga Ahli (Tim Leader dan Peneliti). 3. Membuat riwayat hidup (Curriculum Vitae) yang harus ditulis dengan teliti dan benar ditanda tangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh Pimpinan Perusahaan dan dilampiri fotocopy ijasah. Membuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, disertai kertas bermeterai dan dilampirkan dalam usulan teknis.

26