Laporan Pendahuluan DCD

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam RPJMD Provinisi DKI Jakarta 2007-2012 (Perda No 1 Tahun 2008)

disebutkan, visi pembangunan DKI Jakarta adalah mewujudkan Jakarta yang

nyaman dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut maka terdapat misi

membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan dengan

memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan menciptakan

lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan

kesejahteraan. Ini bisa diartikan, bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang

nyaman dan sejahtera dibutuhkan prasarana dan sarana kota yang memadai.

Posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional sekaligus pusat kegiatan

ekonomi dan binis membawa implikasi pada besarnya tantangan yang dihadapi

dalam pembangunan. Permasalahan yang dihadapi demikian kompleks

sehingga membutuhkan daya dukung yang besar untuk dapat menghadapi

tantangan tersebut sekaligus menjalankan fungsi sebagai ibukota negara, pusat

pemerintahan nasional dan pusat kegiatan bisnis yang memerlukan

pembiayaan yang besar.

Pembiayaan tersebut selain untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang

demikian besar juga untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik, penyediaan

sarana dan prasarana dan membangun infrastruktur pendukung sebagai pusat

kegiatan pemerintahan dan ekonomi.

Berbagai perencanaan yang telah dibuat baik perencanaan pembangunan

jangka menengah dan panjang maupun perencanaan tata ruang, membutuhkan

rencana pembiayaan jangka panjang yang tidak dapat sepenuhnya

mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana perimbangan dari

pemerintah pusat. Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur baik

infrastruktur penunjang ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun

1

Laporan Pendahuluan DCD

infrastruktur pendukung penanganan lingkungan perlu diwujudkan dalam

waktu segera. Sementara Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD)

yang ada saat ini kurang dari Rp. 30 Triliun dan masih bertumpu pada PAD dan

dana perimbangan masih sehingga sangat sulit untuk memenuhi pembiayaan

tersebut.

Pemerintah DKI Jakarta berencana untuk menerbitkan obligasi daerah untuk

membiayai proyek-proyek berikut:

(i) Pembangunan Rumah Sakit Jakarta Selatan

(ii) Pembangunan Rumah Susun Daan Mogot

(iii) Pengembangan Terminal Pulo Gebang

(iv) Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah Casablanca

Secara umum obligasi daerah merupakan pinjaman jangka panjang karena

harus digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang bersifat income-

generating. Oleh karena itu proyek-proyek yang dapat didanai dengan

pembiayaan melalui obligasi daerah tidak selalu proyek yang secara finansial

akan memberikan keuntungan dalam waktu cepat, namun secara ekonomi

proyek tersebut harus memberikan manfaat yang besar atau proyek-proyek

yang Financially not feasible but Economically viable. Selain itu, obligasi daerah

juga harus diterbitkan dalam mata uang rupiah, diterbitkan melalui penawaran

umum di pasar modal dalam negeri.

PP No. 54 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa obligasi daerah yang dapat

diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bonds). Dengan kata lain,

kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan

penerimaan (income-generating) meski tidak harus mencapai pemulihan biaya

secara penuh (full-cost recovery). PP No. 54 memberi kelonggaran dalam hal

kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga

dan denda, maka pembayaran dilakukan dari APBD.

Kebijakan penerbitan obligasi daerah yang pada akhirnya akan berimplikasi

terhadap kebijakan fiskal perlu diantisipasi dengan kebijakan keuangan lain

yang dapat mendukung kemampuan daerah untuk membayar obligasi daerah

2

Laporan Pendahuluan DCD

tersebut melalui APBD. Salah satu kebijakan strategis yang harus diambil

dalam mempersiapkan keperluan obligasi daerah tersebut adalah dengan

pembentukan Dana Cadangan Daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kegiatan atau sasaran fungsional yang ingin dicapai adalah

1) Menghasilkan naskah akademik yang menjadi landasan dan acuan bagi

pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana

cadangan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Naskah Akademik ini memuat :

(a) Konsep dan pemahaman tentang dana cadangan daerah dan pengelolan

dana cadangan daerah

(b) Tatacara pembentukan dana cadangan daerah dan peraturan

perundangan yang terkait dengan pembentukan dana cadangan daerah

(c) Tata kelola dana cadangan daerah

(d) Struktur unit kerja di pemerintahan daerah yang akan mengelola dana

cadangan daerah.

(e) Tatacara pengeluaran dan penggunaan dana cadangan daerah.

(f) Sistem administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas

pengelolaan dana cadangan daerah.

Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan

daerah yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan dana cadangan daerah

sebagai cadangan pembayaran dan pelunasa obligasi daerah, kebijakan

pengendalian resiko atas pembentukan dana cadangan daerah, mekanisme

pengelolaan penerimaan, administrasi, pertanggungjawaban penggunaan dana

dan pelaporannya.

Tujuan kegiatan atau sasaran fungsional yang ingin dicapai adalah

3

Laporan Pendahuluan DCD

1. Mengidentifikasi dan menderskripsikan secara rinci peraturan perundang-

undangan dan ketentuan regulasi yang mengatur tentang dana cadangan

daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

2. Menganalisis proses yang terjadi (existing) dalam dana cadangan daerah

selama ini di DKI Jakarta, menyangkut mekanisme pembentukkan dana

cadangan daerah.

3. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan dana cadangan daerah

khususnya dalam rangka penerbitan obligasi daerah.

1.3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan dari penyusunan naskah akademik dan draft

Rancangan Peraturan Daerah tentang dana cadangan Daerah ini meliputi :

1. Deksripsi tentang Dana cadangan daerah, prinsip dan mekanisme

pembentukkan dana cadangan daerah.

2. Identifikasi dan analisis peraturan-peraturan yang menjadi kerangka

hukum dalam melakukan Dana cadangan daerah atas penerbitan Obligasi

Daerah terutama dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan yang terkait

dengan dana cadangan daerah.

3. Analisis terhadap dan proses yang berlangsung selama ini serta besaran

dana cadangan daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta

4. Analisa terhadap proses, prosedur dan mekanisme dalam dana cadangan

daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

5. Penyusunan rekomendasi bagi prinsip, prosedur dan mekanisme dalam

dana cadangan daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4

Laporan Pendahuluan DCD

Lingkup pekerjaan Konsultan Penyusunan Naskah Akademik dan rancangan

Peraturan Daerah tentang Dana cadangan Daerah ini adalah membuat berbagai

analisa terkait dengan proses, mekanisme dan kriteria yang harus dipenuhi

dalam pembentukkan dana cadangan daerah dalam rangka penerbitan obligasi

daerah di DKI Jakarta.

Sementara dalam Draft Rancangan peraturan Daerah tentang Dana cadangan

daerah , Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan memuat :

1) Prinsip dan Azas Dana cadangan daerah ;

2) Jangka waktu dana cadangan daerah

3) Bentuk dana cadangan daerah

4) Tata Cara dan mekanisme dalam pembentukkan dana cadangan daerah

di DKI Jakarta.

5) Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban dana cadangan daerah

6) Pembinaan dan pengendalian atas dana cadangan daerah

7) Penggunaan dana cadangan daerah

1.4. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Keluaran yang diharapkan dari penyusunan naskah akademik dan draft

Rancangan Dana cadangan daerah Atas penerbitan obligasi daerah ini

adalah dalam bentuk :

(a) Naskah Akademik Rancangan Perda Dana cadangan daerah yang

memuat tentang:

(i) ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

pembentukkan dan pengelolaan dana cadangan daerah di

Indonesia,

(ii) tata cara penggunaan dana cadangan daerah;

(iii) struktur dan organisasi satuan kerja untuk pengelolaan dana

cadangan daerah dan perangkat hukum yang mengaturnya,

(iv) perangkat peraturan daerah pendukung untuk pengelolaan

dana cadangan daerah dan pengembalian obligasi daerah,

5

Laporan Pendahuluan DCD

(b) Draft Rancanangan Dana cadangan daerah memuat tentang butir-

butir landasan hukum, landasan pertimbangan, pembentukan dan posisi

satuan kerja perangkat daerah pengelolaan dana cadangan daerah,

struktur organisasi satuan kerja pengelola dana cadangan daerah, tugas

pokok dan fungsi dari satuan kerja pengelola dana cadangan daerah,

pelaporan dan pertanggungjawaban satuan kerja pengelola dana

cadangan daerah, pembinaan dan pengendalian satuan kerja pengelola

dana cadangan daerah.

1.5. PELAPORAN KEGIATAN

1.5.1. Jenis Laporan

Konsultan Pengawas diminta untuk menyiapkan dan mengirimkan

laporan-laporan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

a. Laporan Pendahuluan :

Laporan ini menerangkan tentang persiapan, metode penelitian,

uraian tugas masing-masing anggota tim dan rencana kerja yang

akan dilaksanakan.

b. Laporan Pertengahan

Laporan ini merupakan evaluasi pelaksanaan kegiatan intinya

berisi :

- Laporan umum beserta permasalahannya.

- Realisasi pekerjaan yang telah di laksanakan

- Laporan hasil rapat (risalah / notulen rapat).

c. Laporan Akhir

Laporan akhir merupakan laporan hasil penelitian yang berisi

kesimpulan dan rekomendasi. Laporan disertai dengan naskah

akademis dan rancangan perda serta data-data pendukung lain

yang dipergunakan melakukan penelitian.

6

Laporan Pendahuluan DCD

1.5.2. Penyampaian Laporan

Laporan sebagai mana tersebut diatas disampaikan kepada Badan

7

Laporan Pendahuluan DCD

BAB 2KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Obligasi Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dalam hal pengalokasian belanja modal sangat

berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan

untuk pengadaan dan pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal

tersebut. Menurut konsep Multi Term Expenditure Framework (MTEF), bahwa

kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan

kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam

pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang. Belanja modal dimaksudkan

untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, seperti peralatan, bangunan,

infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk

memperoleh aset tetap tersebut, yaitu:

1. membangun sendiri;

2. menukarkan dengan aset tetap lain,

3. melakukan pembelian.

Kebanyakan dalam kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah

membangun sendiri atau melakukan pembelian.

Persoalannya sekarang adalah terbatasnya sumber dana untuk membangun asep

tetap, di pihak lain aset tetap ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dipastikan

Pemerintah Daerah akan mencari sumber lain, seperti investor, pinjaman pihak ke

ketiga, dan yang lebih mudah saat ini dengan menerbitkan Obligasi Daerah (OD).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

(Kepmendagri) No. 22/1999 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki

kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja

dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pemerintah

daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai

lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan arah kebijakan umum (AKU) dan

8

Laporan Pendahuluan DCD

prioritas anggaran sebagai guidance dalam pengalokasian sumberdaya dalam

APBD. AKU dan prioritas anggaran merupakan sintesis dari hasil penjaringan

aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan

jangka pendek (tahunan) dan kebijakan jangka panjang (lima tahunan) yang

berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang Daerah

untuk mendapatkan pendanaan alternatif melalui penerbitan obligasi daerah.

Secara eksplisit pernyataan tersebut tertuang dalam Bab VIII bagian ketujuh

tentang obligasi daerah. Pernyataan tersebut kemudian diperjelas dalam Peraturan

Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan mengenai

penerbitan obligasi daerah sebagai sumber dana alternatif bagi pembangunan di

daerah tercantum secara eksplisit pada Pasal 36. Namun demikian, peluang

tersebut belum diimbangi oleh kesiapan Daerah dalam mengelola dan menata hal –

hal sebagai berikut :

1. perangkat organisasi internalnya;

2. keterkaitannya dengan pihak eksternal.

Menurut Gunoto Saparie (2008) pengelolaan dan penataan tidak hanya

menentukan langkah-langkah penerbitan obligasi daerah, tetapi juga

mempersiapkan dari mulai pra kegiatan hingga pasca penerbitan obligasi daerah.

Peraturan teknis dan lebih mendetail perihal penerbitan obligasi daerah kemudian

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang

Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi

Daerah.

Obligasi Daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah

yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi

ini tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah) sehingga segala resiko yang

timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah. Penerbitan surat utang merupakan bukti bahwa pemerintah

daerah telah melakukan pinjaman/utang kepada pemegang surat utang tersebut.

9

Laporan Pendahuluan DCD

Pinjaman akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang

disepakati.

Pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah berkewajiban membayar

bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat

jatuh tempo pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman.

Tujuan dari penerbitan Obligasi Daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan

investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat

bagi masyarakat.Untuk itu perlu diperhatikan bahwa penerbitan obligasi tidak

ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah. Obligasi Daerah akan

diperjualbelikan di pasar modal dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan pasar modal.

2.1.1 Karakteristik Obligasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah,

mengamanatkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan hanya jenis obligasi

pendapatan (revenue bonds).

Kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan

penerimaan, namun tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh (full cost

recovery). Peraturan yang sama juga mengamanatkan bahwa apabila kegiatan

belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda

maka pembayaran dilakukan dari APBD.

Secara khusus, Obligasi Daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat (lebih dari

satu tahun sesuai dengan syarat perjanjian pinjaman yang bersangkutan).

Obligasi di Indonesia umumnya mempunyai jangka waktu sekitar 5 tahun atau

lebih;

2. Diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal

dalam negeri;

3. Dikeluarkan dalam mata uang rupiah;

4. Hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang

menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat; dan

10

Laporan Pendahuluan DCD

5. Nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasi

daerah pada saat diterbitkan.

2.1.2 Kegiatan Yang Dapat Dibiayai Obligasi Daerah

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai

kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan

manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku.

Obligasi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan

yang berbeda. Kegiatan pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan obligasi

daerah di antaranya:

A. Pelayanan air minum;

B. Penanganan limbah dan persampahan;

C. Transportasi;

D. Rumah sakit;

E. Pasar tradisional;

F. Tempat perbelanjaan;

G. Pusat hiburan;

H. Wilayah wisata dan pelestarian alam;

I. Terminal dan sub terminal;

J. Perumahan dan rumah susun;

K. Pelabuhan lokal dan regional.

2.1.3 Dasar Hukum Penerbitan Obligasi daerah

Peraturan mengenai Obligasi Daerah dapat ditemukan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11

Laporan Pendahuluan DCD

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara

Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;

6. Paket Peraturan Ketua Bapepam dan LK terkait Penawaran Umum Obligasi

Daerah, yaitu:

a. Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan

Keuangan Daerah,

b. Peraturan Nomor VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter

Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah,

c. Peraturan Nomor VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat

Pernyataan Kepala Daerah di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran

Umum Obligasi Daerah,

d. Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi

Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi

Daerah,

e. Peraturan Nomor IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi

Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, dan

f. Peraturan Nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi

Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah.

7. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya No. SK-010 Dir/BES/V/2007

tentang Peraturan Pencatatan Obligasi Daerah.

2.2 Dana Cadangan Daerah

Kebijakan penerbitan obligasi daerah yang pada akhirnya akan berimplikasi

terhadap kebijakan fiskal daerah penerbit obligasi tersebut. kebijakan strategis

yang harus diambil dalam mempersiapkan keperluan obligasi daerah tersebut

adalah dengan pembentukan Dana Cadangan Daerah.

Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat

dibebankan dalam satu tahun Anggaran

12

Laporan Pendahuluan DCD

2.2.1 Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai program / kegiatan yang

direncanakan dan memerlukan anggaran yang tidak dapat dibebankan

dalam satu tahun anggaran. Artinya, pembentukan dana cadangan

dikarenakan alasan ³ketidakcukupan´ (besaran) anggaran semata,

bukan substansi program/kegiatan.

Nama program / kegiatan yang akan didanai tidak berbeda dengan

yang didanai dari dana yang tidak dinyatakan secara spesifik seperti

halnya dana cadangan. Secara teknis, daftar nama program/kegiatan

³diatur´ dalam Lampiran A.VII Permendagri No.13/2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, Permendagri

No.59/2007, yakni revisi ³formal´ secara parsial atas Permendagri

No.13/2006, menyatakan bahwa Pemda dapat menambah rekening

(kode dan nama, termasuk program/kegiatan), sesuai dengan

karakteristik dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, dana cadangan

boleh saja digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang tidak

tercantum dalam Lampiran A.VII tersebut. Karakteristik dan

persyaratan sebuah program/kegiatan yang akan didanai dari dana

cadangan terlebih dahulu harus diatur dalam Perda tentang

Pembentukan Dana Cadangan, sehingga tidak terjadi persoalan antar-

generasi apabila nanti terjadi pergantian kepala daerah dan anggota

DPRD.

13

Laporan Pendahuluan DCD

2.2.2 Sumber Pendanaan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan Daerah bersumber dari kontribusi

tahunan penerimaan APBD,kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman

Daerah dan Dana Darurat yang berasal dari Pemerintah. Dengan

demikian, pemenuhannya bersumber dari Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bagi Hasil Pajak/Bukan

Pajak.

Sumber pendanaan ini sama dengan sumber pendanaan untuk belanja

operasional (recurrent expenditures) sehingga menimbulkan terjadinya

persaingan yang lebih ketat dalam mengalokasikan sumberdaya yang

terbatas. Pemda belum diberikan kewenangan untuk menggunakan

³kebijakan fiskal´ seperti kebijakan pajak dan retribusi untuk mendanai

program/kegiatan tertentu seperti halnya di negara2 maju. Secara

faktual, kebijakan pajak bumi dan bangunan (PBB) masih ditangani oleh

Pusat, meskipun sesungguhnya sangat potensial bagi pembangunan

daerah.

Harus pula dipahami bahwa dana cadangan tidak boleh dibentuk dari

pinjaman daerah. Hal ini tersirat dari pengertian dan tujuan ditariknya

pinjaman daerah, yakni untuk mendanai program dan kegiatan berupa

investasi yang menghasilkan aliran kas masuk (cash inflow) dan

digunakan nantinya untuk pelayanan publik. Aliran kas masuk ini

nantinya digunakan untuk mendanai pembayaran pokok pinjaman dan

bunga dari pinjaman yang bersangkutan

2.2.3 Pengelolaan Dana Cadangan

Dana cadangan haruslah dikelola dengan baik, sehingga selama masa

³penumpukkan´ sampai saat dinilaicukup untuk digunakan dapat

lebihproduktif. Dalam hal ini, kebijakan harus diarahkan pada upaya

memberdayakan ³idle money´ dalam bentuk dana cadangan.

14

Laporan Pendahuluan DCD

Batasan tegas untuk pengelolaan dana cadangan ini adalah bahwa dana

tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan selain yang telah

ditetapkandalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Pengertian dari kata ‘digunakan´ adalah dijadikan sebagai

input (masukan) untuk aktifitas di SKPD/SKPKD Pemda.

Jika dana cadangan belum digunakan maka dapat ³diberdayakan´

untuk memperoleh hasil (return) berupa bunga atau dividen. Misalnya,

diinvestasikan dalam bentuk deposito, SBI, atau SUN. Namun, hasil yang

diperoleh haruslah dimasukkan ke dalam rekening dana cadangan

sebagai penambah dana cadangan tersebut.

2.2.4 Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang Dibiayai dengan Dana

Cadangan

Program/kegiatan yang didanai dari dana cadangan pada prinsipnya

diperlakukan sama dengan program / kegiatan lainnya. Proses

perencanaannya dimulai dengan mencantumkan nama program /

kegiatan dalam rencana kerja (Renja) dan RKA SKPD, lalu dicantumkan

dalam PPAS dan RAPBD, dan akhirnya ditetapkan dalam Perda APBD.

Setelah Perda APBD ditetapkan, maka SKPD membuat DPA dan

Anggaran Kas SKPD yang memuat rencana pelaksanaan dan pencairan

dana untuk program/kegiatan yang nantinya akan didanai dari APBD.

Namun, SKPD tidak perlu mencantum sumber pendanaannya dari dana

cadangan.

2.2.5 Dasar Hukum Pembentukkan Dana Cadangan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

15

Laporan Pendahuluan DCD

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3489);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

16

Laporan Pendahuluan DCD

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai mana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17

Laporan Pendahuluan DCD

BAB 3

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1 METODE PELAKSANAAN

3.1.1 ALUR PROSES

Alur proses kegiatan yang akan kami lakukan adalah sebagai mana

tercantum pada bagan di bawah ini:

Selanjutnya, empat langkah tersebut di atas diharapkan dapat menghasilkan

dua output, dalam bentuk :

Naskah Akademik Rancangan Perda Dana cadangan daerah Daerah yang

memuat tentang:

a. Deksripsi tentang Dana cadangan daerah, prinsip dan mekanisme dana

cadangan daerah .

b. Identifikasi dan analisis peraturan-peraturan yang menjadi kerangka

hukum dalam melakukan Dana cadangan daerah atas penerbitan

Obligasi Daerah terutama dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang

18

Identifikasi & Analisa

01

Identifikasi & Analisa

02

Identifikasi & Analisa

03

Identifikasi & Analisa

04

Naskah Akademik Rancangan Perda Dana Cadangan Daerah

Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah

PROSES

KELUARAN

Laporan Pendahuluan DCD

Pemerintah Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah serta peraturan yang terkait dengan dana cadangan

c. Analisa terhadap dan proses yang berlangsung selama ini serta

besaran dana cadangan yang diperlukan oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta

d. Analisa terhadap proses, prosedur dan mekanisme dalam dana

cadangan daerah atas penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kriteria yang diusulkan

e. Penyusunan rekomendasi bagi prinsip, prosedur dan mekanisme

dalam dana cadangan daerah atas penerbitan obligasi daerah oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara dalam Draft Rancangan peraturan Daerah tentang Dana

cadangan daerah , Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan memuat :

1) Prinsip dan Azas Dana cadangan daerah ;

2) Jangka waktu dana cadangan daerah

3) Bentuk dana cadangan daerah

4) Kriteria dalam menilai kelayakan dari usulan dana cadangan daerah di

DKI Jakarta;

5) Tata Cara dan mekanisme dalam penggunaan dana cadangan daerah di

DKI Jakarta.

6) Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban dana cadangan daerah

7) Pembinaan dan pengendalian atas dana cadangan daerah

8) Hasil usaha dana cadangan daerah

3.1.2 PENTAHAPAN PEKERJAAN

Secara umum, Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan ”Penyusunan Naskah

Akademis dan Rancangan Perda tentang Dana cadangan daerah” adalah sebagai

berikut:

19

Laporan Pendahuluan DCD

1. Persiapan Studi

2. Penyusunan Metodologi dan Kerangka Penulisan

3. Pengumpulan data dan informasi

4. Penyusunan metodologi FGD dan Panel Ahli

5. Pelaksanaan FGD dan Panel Ahli

6. Penyusunan Matriks Hasil FGD dan Panel Ahli

7. Penyusunan Draft Awal Naskah Akademik

8. Pengumpulan Informasi Lanjutan

9. Penyusunan Draft Final Naskah Akademik Raperda

10. Perbaikan Draft Final Naskah Akademik

11. Penyusunan Draft Peraturan Daerah

Pentahapan tersebut secara visual bisa didiagramkan sebagai berikut:

20

1. Pelaksanaan FGD dan Panel Ahli2. Penyusunan Matriks Hasil FGD dan Panel

Ahli

FGD dan PANEL AHLI

1. Penyusunan Draft Awal Naskah Akademik

2. Pengumpulan Informasi Lanjutan

PENYUSUNAN DRAFT AWAL

1. Pengumpulan data dan informasi2. Penyusunan metodologi FGD dan Panel Ahli

TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN BAHAN

1. Persiapan Studi: Pembentuk Tim Kerja2. Koordinasi dengan BPKD DKI Jakarta3. Penyusunan Metodologi

TAHAP PERSIAPAN

Laporan Pendahuluan DCD

3.1.3 METODE PELAKSANAAN FGD DAN PANEL AHLI

Diskusi Kelompok Terfokus atau FGD merupakan salah satu teknik yang

digunakan untuk menggali data dan informasi kualitatif. Pada kegiatan ini, moderator

dibantu oleh seorang perekam dengan peserta seluruh informan penelitian serta

diskusi dilaksanakan ditempat yang nyaman, sehingga memberikan keleluasaan bagi

informan berdiskusi. Untuk kelancaran kegiatan ini moderator dilengkapi dengan

topik diskusi dan daftar pertanyaan. Sedangkan perekam dilengkapi dengan alat tulis,

alat perekaman dan komputer. Adapun alasan dilaksanakannya diskusi kelompok

terfokus adalah:

1. Memberi kesempatan kepada peserta saling berinteraksi

untukmengungkapkan informasi yang tersembunyi yang mungkin tidak

diperolehdengan wawancara mendalam.

2. Memberi kesempatan peserta mengungkapkan wawasannya

mengenaifenomena yang terjadi di masyarakat.

3. Dapat mewawancarai sejumlah orang dalam waktu yang terbatas;

4. Dapat mengumpulkan data secara efektif dan efisien

21

1. Penyusunan Draft Final Naskah Akademik Raperda

2. Perbaikan Draft Final Naskah Akademik 3. Penyusunan Draft Peraturan Daerah

PENYUSUNAN DRAFT FINAL

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN

Laporan Pendahuluan DCD

5. Digunakan dalam memperbaiki kebijakan, strategi, dan program atau

evaluasiprogram.

Dalam Konteks kegiatan ini, FGD dan Panel Ahli akan melibatkan elemen-

elemen stakeholders berikut ini:

1. Kementerian Keuangan

• Ditjen Perimbangan Keuangan

• Bapepam LK

2. Bank Indonesia

3. Kementerian Dalam Negeri

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta

5. Ahli Hukum Pasar Modal dan Obligasi Daerah dari unsur akademisi.

22

Laporan Pendahuluan DCD

3.1.4 ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Keterangan:

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

23

PEMBERI TUGASBPKD Provinsi DKI JakartaInstansi

Terkait: Pemda, Kemenkeu, dll

Tim Teknis Bagian Administrasi

KONSULTAN PELAKSANA

Sekretaris/Administrasi

TENAGA AHLI

STAF PENDUKUNG

Pemberi Tugas

Konsultan

Tim Kerja Konsultan & Stakeholders

Tenaga Penunjang

Laporan Pendahuluan DCD

BAB 4

RENCANA KERJA

4.1 JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tahapan pelaksanaan pekerjaan akan menjadi dasar penyusunan rencana

kerja dan jadwal kegiatan ”Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Perda

tentang Dana Cadangan Daerah”

Selanjutnya, rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan konsultan

berdasarkan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang telah diuraikan di atas, maka telah

disepakati dan dijelaskan dalam KAK jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 1

(satu) bulan kalendar sejak SPK ditandatangani.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan kegiatan

tercermin dalam Matriks berikut ini:

24

NO JENIS KEGIATANBulan 1

1 2 3 4

1 Persiapan Studi

2 Penyusunan Metodologi dan Kerangka Penulisan

3 Pengumpulan data dan informasi

4 Laporan Pendahuluan

5 Penyusunan metodologi FGD dan Panel Ahli

6 Pelaksanaan FGD dan Panel Ahli

7 Penyusunan Matriks Hasil FGD dan Panel Ahli

8 Penyusunan Draft Awal Naskah Akademik

9 Pengumpulan Informasi Lanjutan

10 Penyusunan Draft Final Naskah Akademik Raperda

11 Draft Laporan Final

12 Perbaikan Draft Final Naskah Akademik

13 Penyusunan Draft Peraturan Daerah

14 Laporan Akhir Kegiatan

Laporan Pendahuluan DCD

BAB 5

TENAGA AHLI

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ”Penyusunan Naskah Akademis dan

Rancangan Peraturan Daerah tentangDana cadangan daerah ” maka

dibutuhkan layanan jasa tenaga ahli dari berbagai latar belakang disiplin ilmu.

Adapun bidang keahlian, masa penugasan, dan kualifikasi dari masing-

masingtenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai

berikut:

5.1Penyiapan Tenaga Ahli

Tenaga Ahli yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan naskah akademis dan

rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan daerah Daerah adalah sebagai

berikut :

Tenaga Ahli yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi

Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Dana Cadangan Daerah sebagai mana tercantum dalam Kerangka

Acuan Kerja adalah sebagai berikut :

1. Ketua Tim (Tim Leader)

1 (satu) Orang Ahli Hukum berpendidikan minimal Sarjana Strata Dua (S2)

bidang Hukum dan Kebijakan dan memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5

(lima) tahun, khususnya dalam bidang perancangan peraturan perundang-

undangan.

2. Peneliti

1 (satu) Orang Peneliti Muda berpendidikan minimal Sarjana Strata Dua

(S2) bidang Ekonomi Studi Pembangunan atau bidang terkait lainnya dan

berpengalaman dalam pekerjaan di bidang penelitian sekurang-

kurangnya selama 5 (lima) tahun.

25

Laporan Pendahuluan DCD

1 (satu) Orang Peneliti Muda berpendidikan minimal Sarjana Strata Dua

(S2) bidang Administrasi Pemerinrahan atau bidang terkait lainnya dan

berpengalaman dalam pekerjaan di bidang penelitian sekurang-

kurangnya selama 3 (tiga) tahun

1 (satu) Orang Peneliti Muda berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu

(S1) bidang manajemen dan berpengalaman dalam pekerjaan di bidang

penelitian sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

1 (satu) Orang Peneliti Muda berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu

(S1) bidang ekonomi pembangunan atau bidang terkait lainnya dan

berpengalaman dalam pekerjaan di bidang penelitian sekurang-

kurangnya selama 3 (tiga) tahun.

3. Tenaga Pendukung

1 (dua) orang Operator Komputer, 1 (satu) Orang tenaga Administrasi /

keuangan dengan spesifikasi D3 yang berpengalaman sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun.

Personil sebagai mana tersebut di atas harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

1. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang

disamakan atau Perguruan Tinggi Swasta dengan status lain yang telah

mengikuti ujian negara atau lulusan luar negeri yang telah diakreditasi.

2. Diutamakan mempunyai sertifikat keahlian dari asosiasi profesi terkait /

lembaga akreditasi bagi Tenaga Ahli (Tim Leader dan Peneliti).

3. Membuat riwayat hidup (Curriculum Vitae) yang harus ditulis dengan teliti

dan benar ditanda tangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh Pimpinan

Perusahaan dan dilampiri fotocopy ijasah.

Membuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, disertai kertas

bermeterai dan dilampirkan dalam usulan teknis.

26