laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pns, aneka
TRANSCRIPT
LAPORAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS
JABATAN CALON ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA
PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
OLEH :
DEVI MELITASARI, ST
NIP 19810515 201501 2 001
MENTOR :
TAUFIK WANHARDI, SH
NIP 19700906 200701 1 006
COACH :
Drs. GUNAWAN, MM
NIP 19651022 199303 1 004
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BEKERJASAMA DENGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN IIIANGKATAN III
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
2015
vi
Motto
Teruslah berkarya dan berprestasi
Focus pada kemampuan diri
Karena langit tak perlu menjelaskan bahwa dirinya
tinggi
Persembahan
Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini saya persembahkan kepada:
1. Suami tercinta, Caesar Friadi Melawiandri, ST, M.Eng, yang selalu
mendukung setiap langkah kaki dan senantiasa mendoakan yang terbaik,
dan juga anak-anakku Laya Salsabila Caesariani dan Surya Rais Mahya.
2. Orangtua tercinta, Bapa Wenda dan Ibu Nia yang tidak putus doa dan
harapan untuk keberhasilan dunia akhirat.
3. Mamah tersayang, Atikah, yang selalu mendokakan dimanapun saya
berada
4. Orangtua tercinta, Arpan Arbai’e, Mimi Maryani yang selalu mendoakan
yang terbaik
5. Bagian organisasi sekretariat daerah kab. Belitung Timur
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
hidayah, rahmat, dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik
Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagai salah satu syarat kelulusan
Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Belitung Timur Golongan III Angkatan III
tahun 2015.
Dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, penulis banyak mendapatkan
bimbingan, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak sehingga laporan ini dapat
terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Talafuddin, S. Ip selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
Timur;
2. Bapak Drs. Sarjono, selaku Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan
Kabupaten Belitung Timur ;
3. Bapak Bani Machtum, S. Ip selaku Kepala Bagian Organisasi pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
4. Bapak Drs. Gunawan, MM selaku pembimbing yang telah memberikan
bimbingan, saran, dan masukan sehingga laporan rancangan aktualisasi ini
dapat terselesaikan;
5. Bapak dan ibu widyaiswara yang telah memberikan ilmunya yang sangat
bermanfaat;
6. Bapak Taufik Wanhardi, SH selaku mentor yang telah memberikan
dukungan dan masukan yang berguna bagi penulis;
7. Caesar Friadi Melawiandri, ST, M.Eng; suami penulis yang telah
membantu dan selalu sabar menghadapi penulis dalam menyusun laporan
rancangan ini.
8. Ibu Indra Kartini, Amd; Bapak Darul Shiska, SE; Bapak Duan, S.Sos;
Bapak Kusmito, Bapak Eko Sabrata, SP; dan Ibu Heni, SE, selaku rekan
kerja penulis di Bagian Organisasi yang telah banyak membantu penulis
dalam melaksanakan diklat Prajabatan.
vii
9. Panitia pelaksana Diklat Prajabatan CPNSD Golongan III Angkatan III
Tahun 2015;
10. Teman-teman Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan III yang telah
memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
Penulis menyadari bahwa laporan aktualisasi ini masih terdapat kekurangan
karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan laporan aktualisasi ini agar
bermanfaat bagi orang banyak.
Manggar, 7 Desember 2015
Penulis,
Devi Melitasari, ST
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL…………………………………………………………… i
LEMBAR PERSETUJUAN ……………………………………………………. ii
BERITA ACARA ................................................................................................. iii
KATA PENGANTAR………………………………………………………….. iv
DAFTAR ISI……………………………………………………………………. v
DAFTAR TABEL................................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................
A. Latar Belakang ………………………………………………………. 1
B. Tujuan ……………………………………….. ....... 2
C. Ruang Lingkup …………………………………………………….... 3
BAB II RANCANGAN KEGIATAN
A. Landasan Teori ..................................................................................... 4
B. Rancangan Kegiatan Aktualisasi .........................................................13
C. Jadwal Kegiatan
..................................................................................34
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................................
38
B. Saran .................................................................................................. 38
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1 JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI
iv
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN
BERITA ACARA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. TUJUAN
C. RUANG LINGKUP
BAB II DESKRIPSI ORGANISASI
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
B. VISI MISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR
C. TUJUAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
D. FUNGSI BAGIAN ORGANISASI
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI
A. LANDASAN TEORI
B. KEGIATAN YANG AKAN DIAKTUALISASIKAN
C. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI
BAB IV PENCAPAIAN AKTUALISASI
A. KEGIATAN YANG TELAH DIAKTUALISASIKAN
B. JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI
C. DAMPAK APABILA NILAI DASAR PROFESI PNS TIDAK
DIAPLIKASIKAN
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN
SURAT PERNYATAAN MENTOR
SURAT PERNYATAAN COACH
DAFTAR PUSTAKA
Hal
i
ii
iii
iv
v
1
1
2
3
4
4
5
6
7
10
10
19
41
44
44
83
84
93
93
93
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
mengamanatkan InstansiPemerintah untuk wajib memberikan Pendidikan dan
Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil selama 1 (satu) tahun
masa percobaan, dengan mengedepankan penguatan nilai-nilai dan
pembangunan karakter dalam mencetak PNS.
Aparatur sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang di buat oleh
pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.
Setelah disahkannya Undang-undang (UU) ASN, aparatur negara
memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia,
berintegritas tinggi non parsial dalam melaksanakan tugas,berbudaya
kerja tinggi non parsial dan kesejahteraan tinggi, serta dipercaya publik
dengan dukungan SDM. Peraturan baru tentang tentang ASN tertuang dalam
UU No.5 Tahun 2014 sudah secara implisit menghendaki bahwa ASN yang
2
umum disebut sebagai birokrat bukan sekadar merujuk kepada jenis
pekerjaan tetapi merujuk kepada sebuah profesi pelayanan publik
Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI nomor 38
dan 39 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Prajabatan Golongan I
dan II dan golongan III, maka Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
(DIKLAT) Prajabatan dilaksanakan dengan Pola Baru. Adanya DIKLAT
Prajabatan pola baru ini juga diharapkan dapat membentuk kader ASN yang
berkualitas berlandaskan pada nilai-nilai dasar yang meliputi: Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang dapat
diakronimkan menjadi ANEKA.Dengan demikian peserta diklat prajabatan
dapat menjadi Aparatur Sipil Negara yang profesional sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.
Sistem pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan prajabatan pola
baru menuntut setiap peserta diklat prajabatan untuk mengaktulaisasikan
nilai-nilai dasar profesi. Melalui proses pembelajaran aktualisasi ini, seluruh
atau beberapa nilai dasar akan melandasi pelaksanaan setiap egiatan Diklat
Prajabatan,setiap peserta harus menemukan dan mengungkapkan makna
dibalik penerapan nilai-nilai dasar tersebut pada pelaksanaan setiap
pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang oleh peserta Diklat Prajabtan di
tempat tugas.
3
B. TUJUAN
Terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya kegiatan aktualisasi di
Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur, yaitu:
1. Mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas sehingga memiliki
tanggungjawab dan integritas terhadap apa yang dikerjakan
2. Mampu menerapkan nilai-nilai nasionalisme sehingga bekerja atas dasar
semangat nilai-nilai Pancasila.
3. Mampu menerapkan nilai-nilai Etika Publik sehingga menciptakan
lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif.
4. Mampu menerapkan nilai-nilai Komitmen Mutu sehingga dapat
mewujudkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.
5. Mampu menerapkan nilai-nilai Anti Korupsi sehingga dapat mewujudkan
sikap Jujur dan dan tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan
pihak tertentu.
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN adalah untuk
Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur, dengan
berkonsentrasi pada kegiatan sub bagian kelembagaan, dalam hal ini
berkaitan dengan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur sesuai Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
4
BAB II
DESKRIPSI ORGANISASI
A. Gambaran Umum Organisasi
Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati.
SusunanOrganisasi Sekretariat Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan, terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. 3 (tiga) Asisten terdiri dari:
1. Asisten Bidang Pemerintahan;
2. Asisten Bidang Perekonomian,Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat; dan
3. Asisten Bidang Administrasi Umum.
c. Bagian terdiri dari:
1. Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Organisasi;
4. Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
6. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
5
7. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Berdasarkan Surat KeputusanBupatiNomor 188.45-148 Tahun 2015,
Penulisditugaskan di unit kerjaBagianOrganisasiSekretariat
Daerah,dimanatugaspokokdariBagianOrganisasiadalahmelaksanakan
sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyiapkan kebijakan penataan
kelembagaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan Aparatur Negara,
Analisis Jabatan serta Standar Kompetensi Jabatan.
Sesuai data per September 2015, Sekretariat Daerah didukung oleh kekuatan
sumber daya aparatur sejumlah 204 pegawai, yaitu 73 PNS, 49 PTT, 82
PHL.
B. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang
mungkin di capai dalam jangka waktu tertentu. Di dalam visi itu itu sendiri
mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran SKPD dalam konteks
pembangunan daerah/wilayah yang di susun dengan mempertimbangkan
sintesa kondisi umum daerah dan arah pembangunan dalam RPJMD serta
Tugas dan Fungsi Pokok SKPD. Visi bersifat bersifat inspirasional,
menyediakan kriteria yang jelas bagi pengambilan keputusan sehingga
memberikan gambaran panduan tentang bentuk keberhasilan dan memotivasi
pencapaiannya.
6
A. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tabel 2.1
Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
Visi
Pokok-pokok Visi PenjelasanVisi
Terwujudnya
Pelayanan Prima
Untuk Belitung Timur
Yang Sejahtera
Pelayanan Prima Pelayanan adalah perihal atau
cara melayani
memelayani
Belitung Timur Sejahtera Prima adalah utama, sangat
baik
Sejahtera adalah aman sentosa
dan makmur, selamat terlepas
dari segala macam gangguan
Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang sejahtera
B. Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
1. Mengoptimalkan kinerja aparatur Sekretariat Daerah dalam
meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Daerah Kabupaten
Belitung Timur
2. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang
akuntabel dan transparan
3. Mewujudkan Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia melalui tata
kepemerintahan dan sumber daya aparatur yang tangguh dan
profesional
4. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksan
aan yang efektif dan efisien
7
5. Mewujudkan pelayanan informasi dan komunikasi publik serta
hubungan kemasyarakatan yang berimbang
6. Menciptakan administrasi pelayanan dan pembinaan kesejahteraan
sosial
7. Meningkatkan penguatan kebijakan perekonomian dan pembangunan
daerah
C. Tujuan Organisasi Sekretariat Daerah
1. Mewujudkan Aparatur yang profesional dalam mendukung tugas dan
fungsi Daerah
2. Melaksanakan pembinaan dan administrasi pemerintahan umum, otonomi
daerah dan desa dengan konsep Total Quality Management.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan perancangan produk-
produk hukum dan regulasi daerah, serta kesadaran dan kepatuhan hukum
dan HAM
4. Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan
5. Terwujudnya informasi dan komunikasi publik menjadi yang transparan
(terbuka) dan benar melalui penyerbarluasan informasi Pemerintah Daerah
guna menciptakan hubungan kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga
yang harmonis
6. Mewujudkan pelayanan administrasi di bidang sosial untuk mendukung
perwujudan kesejahteraan masyarakat
8
7. Meningkatkan fungsi koordinasi, konsultasi, dan administrasi berkaitan
dengan permasalahan bidang ekonomi dan pembangunan.
Gambar 1
D. Fungsi Bagian Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bagian Organisasi menyelenggarakan
fungsi:
a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan
penataan kelembagaan;
b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja
dan prosedur kerja;
c. pengumpulan dan pengelolahan data pelaksanaan Analisa Jabatan dan
Standar Kopetensi Jabatan;
d. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan Analisa Organisasi dan
Analisa Fungsi; dan
9
e. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pendayagunaan Aparatur
Negara.
f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi pembina di bidang kelembagaan
dan pemberdayaan aparatur di tingkat provinsi dan/atau pusat; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
E. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
SesuaiPermenpan No 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan dan Angka Kreditnya, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah
jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis
kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Tugas pokok Analis
Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
URAIAN TUGAS :
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat internal
(instansional);
3. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat
regional/wilayah/daerah;
4. Mengidentifikasi masalah untuk menemukan masalah substantif (strukturisasi masalah);
5. Mengindentifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang relevan dengan issue kebijakan;
6. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan.
10
7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk
menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara
berkelompok sebagai Peserta/Anggota;
9. Menyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah;
10. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;
11. Menyusun draft rencana kegiatan (action plan) dalam pelaksanaan kebijakan;
12. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
13. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem
yang ada;
14. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
15. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
16. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
17. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
11
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
A. LANDASAN TEORI
Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki nilai dasar profesi, yaitu
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti
Korupsi. Maka perlu diketahui indikator-indikator dari kelima nilai dasar
tersebut, yaitu:
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau
institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.
Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.
Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah:
a) Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik
kepentingan, antara kepentingan public dengan kepentingan sektor,
kelompok, dan pribadi;
b) Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan
mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;
c) Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
d) Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan
sebagai penyelenggara pemerintahan.
Terdapat 9 nilai-nilai dasar Akuntabilitas, yaitu:
12
1. Kepemimpinan
Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana
pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan
lingkungannya.
2. Transparansi
Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh
individu maupun kelompok/instansi.
3. Integritas
Integritas adalah dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
4. Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.tanggung
jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan
kewajiban.
5. Keadilan
Keadilan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal,
baik menyangkut benda atau orang.
6. Kepercayaan
Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan
ini yang akan melahirkan akuntabilitas.
7. Keseimbangan
13
Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka
diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta
harapan dan kapasitas.
8. Kejelasan
Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus memiliki gambaran
yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang
diharapkan.
9. Konsistensi
Konsistensi adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan
sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir.
2. Nasionalisme
Nasionalisme adalah pondasi bagi Aparatur Sipil Negara untuk
mengaktualisasikan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan
orientasi mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Atau
sering juga diartikan sebagai paham kebangsaan.
Nilai-nilai dasar Nasionalisme adalah sebagai berikut:
1) Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
Menyatakan keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan sesuai dengan
keimanan dan kepercayaan masing-masing menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.
2) Nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar dengan kegiatan
kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar
14
bahwa manusia itu semua sederajat, maka dikembangkan sikap saling
manghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3) Nilai-nilai Persatuan Indonesia
Bangsa Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan, serta
kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka
Tunggal Ika.
4) Nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Manusia Indonesia menjunjung tinggi dan menghayati hasil dari
keputusan musyawarah, karena itu semua pihak harus mau untuk
menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh
tangung jawab. Kepentingan bersama lebih utama daripada
kepentingan pribadi atau golongan. Keputusan yang diambil harus
menjunjung tinggi nilai keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan.
5) Nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Hak dan kewajiban itu sama kedudukannya dalam menciptakan
keadilan dalam masyarakat. Perlu dikembangkan perbuatan yang
luhur dan sikap kegotong royongan dan kekeluargaan. Maka perlu
kesinambungan antara hak dan kewajiban untuk menjaga keadilan
terhadap sesama.
3. Etika Publik
15
Etika publik merupakan refleksi atas standar/norma yang menentukan
baik/buruk, benar/salah tindakan keputusan, perilaku untuk mengarahkan
kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan
publik.
Nilai-nilai dasar Etika Publik adalah :
1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia 1945.
3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah.
9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis
sebagai perangkat sistem karir.
16
4. Komitmen Mutu
Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan
berorientasi pada kualitas hasil. Adapun nilai-nilai komitmen mutu antara
lain: mengedepankan komitmen terhadap kepuasan dan memberikan
layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan memelihara.
Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektif, efisien, inovasi dan mutu
penyelenggaraan pemerintahan.
1) Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah
direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja.
2) Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realiasi penggunaan sumberdaya
dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan.
3) Inovasi adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan
memotivasi setiap individu untuk membangun karakter sebagai aparatur
yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang
berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau
menggugurkan tugas rutin.
4) Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan suatu kondisi
dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan
yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen.
5. Anti Korupsi
Anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk
memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-
17
norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara
atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak.
Nilai-nilai dasar Anti Korupsi:
1) Jujur
Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi
penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil
seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut
untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik
terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran juga akan terbawa
dalam bekerja sehingga dapat membentengi diri terhadap godaan
untuk berbuat curang.
2) Peduli
Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat
kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan
memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat
banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran
tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk
memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar tetapi ia malah
berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk
membantu sesama.
3) Mandiri
Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang
menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas
18
kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkannya untuk
mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Jejaring
sosial yang dimiliki pribadi yang mandiri dimanfaatkan untuk
menunjang pekerjaannya tetapi tidak untuk mengalihkan tugasnya.
Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-
pihak yang tidak bertanggungjawab demi mencapai keuntungan
sesaat.
4) Disiplin
Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan
konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat
seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam
menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran
menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai
pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam
kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah.
5) Tanggung Jawab
Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari
bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan
perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak
tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan
sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan
bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan
tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista.
19
6) Kerja Keras
Perbedaan nyata akan jelas terlihat antara seseorang yang mempunyai
etos kerja dengan yang tidak memilikinya. Individu beretos kerja akan
selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi
terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Ia
mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk melaksanakan
tugas dan berkarya dengan sebaikbaiknya. Ia tidak akan mau
memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat.
7) Sederhana
Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari
kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan
semestinya tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup dalam
gelimang kemewahan. Kekayaan utama yang menjadi modal
kehidupannya adalah ilmu pengetahuan. Ia sadar bahwa mengejar
harta tidak akan pernah ada habisnya karena hawa nafsu keserakahan
akan selalu memacu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya.
8) Berani
Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian
untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebathilan. Ia tidak akan
mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan
penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam
kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya
melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya.
20
9) Adil
Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang
dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk
mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Bila ia seorang
pimpinan maka ia akan memberi kompensasi yang adil kepada
bawahannya sesuai dengan kinerjanya. Ia juga ingin mewujudkan
keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya.
B. KEGIATAN YANG AKAN DIAKTUALISASIKAN
Rencana kegiatan yang akan saya aktualisasikan di tempat kerja saya di
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu terdiri
dari 9 (sembilan) kegiatan. Setiap kegiatan yang akan saya aktualisasikan
tersebut dilandasi dengan nilai-nilai dasar profesi yaitu : Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Adapun
keseluruhan rencana kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan
Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan
pemerintahan
3. Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih
penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat
21
4. Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul
akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam
Lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014
5. Memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan dengan data pendukung yang dilampirkan
6. Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan.
7. Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisting
8. Melakukan penyelarasan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting
9. Membuat laporan kegiatan Rancangan SOTK Penataan Kelembagaan
Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan pemerintah tentang
Organisasi Perangkat Daerah
Kegiatan tersebut diatas akan saya aktualisasikan di Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan diharapkan dapat
berkontribusi mendukung terwujudnya Visi dan Misi Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung Timur, adapun Visi Sekretariat Daerah Kabupaten
Belitung Timur adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung
22
Yang Sejahtera”. Sedangkan Misi dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Belitung Timur adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan kinerja aparatur Sekretariat Daerah dalam meningkatkan
pelaksanaan tugas dan fungsi Daerah Kabupaten Belitung Timur
2. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang
akuntabel dan transparan
3. Mewujudkan Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia melalui tata
kepemerintahan dan sumber daya aparatur yang tangguh dan profesional
4. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
5. Mewujudkan pelayanan informasi dan komunikasi publik serta hubungan
kemasyarakatan yang berimbang
6. Menciptakan administrasi pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial
7. Meningkatkan penguatan kebijakan perekonomian dan pembangunan
daerah
Berikut ini adalah penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam
setiap tahapan kegiatan yang akan diaktualisasikan :
1. Membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan
Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.
Tahapan kegiatan:
a. menyiapkan dokumen Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah beserta Lampirannya.
23
b. membaca dan memahami pasal-pasal yang mengatur tentang Urusan
Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, dalam
Undang -Undang RI no 23 tahun 2014
c. menghimpun gagasan utama dari pasal-pasal tersebut
d. melakukan konsultasi dengan atasan
e. mengetik gagasan-gagasan utama dari pasal-pasal tersebut menjadi
sebuah narasi
Nilai-nilai dasar profesi ASN yang diterapkan :
a) Akuntabilitas
Dalam membaca dan memahami pasal-pasal yang terdapat pada UU no
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Integritas, dengan cara akan
melakukannya dengan penuh kesadaran akan kewajiban untuk
menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku sehingga
dapat memberikan kepercayaan pada publik dan stakeholder.
b) Nasionalisme
Teknik aktualisasi yang akan digunakan yaitu Menjunjung tinggi nilai-
nilai Persatuan Indonesia, dengan cara selalu menempatkan kepentingan
bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan
c) Etika Publik
Dalam melakukan konsultasi dengan atasan akan dilaksanakan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menghargaikomunikasi,
konsultasi , dan kerjasama dengan cara menyampaikan pemahaman
24
terhadap pasal-pasal tersebut dan menghargai masukan dari atasan,
sehingga hasil konsultasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk
membuat ringkasan kebijakan.
d) Komitmen Mutu
dalam menyiapkan dokumen UU RI no 23 tahun 2014 akan dilakukan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu Penyelenggaraan
Pemerintahan dengan cara mempersiapkan dokumen secara elektronik
maupun dokumen fisik, sehingga dokumen tersebut dapat diakses
dalam berbagai cara dan dimana saja.
Selain itu, dalam tahapan kegiatan pengetikan gagasan-gagasan utama
dari pasal-pasal tersebut akan dilakukan dengan menggunakan teknik
aktualisasi Efisiensi dan Efektifitas secara cepat dan tepat agar dapat
diselesaikan tepat waktu sehingga hasilnya dapat digunakan untuk
membuat ringkasan kebijakan
e) Anti Korupsi
Dalam menghimpun gagasan utama dari pasal-pasal yang telah dibaca
dan dipahami akan dilakukan dengan teknik aktualisasi Kerja Keras
dengan bekerja sebaik-baiknya sehingga didapatkan hasil yang
maksimal.
Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah
aktualisasi kegiatan ini berupa :
a. Foto kegiatan
b. Ringkasan kebijakan
25
c. Video kegiatan
2. Mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan
pemerintahan.
Tahapan kegiatan :
a. membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)
b. mengumpulkan referensi dari media elektronik
c. mengadakan interview dengan SKPD yang kewenangan urusan
pemerintahannya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi
d. melaporkan hasil interview kepada atasan
e. mengetik isu-isu yang terkumpul menjadi sebuah dokumen.
Nilai-nilai dasar profesi ASN yang diterapkan :
a) Akuntabilitas
Dalam membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan
Kab/Kota) dalam Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 akan dilakukan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Integritas yaitu dengan
penuh kesadaran akan kewajiban untuk menjunjung tinggi dan
mematuhi semua hukum yang berlaku serta sehingga dapat
memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan stakeholder.
b) Nasionalisme
26
Dalam membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan
Kab/Kota) dalam Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 akan dilakukan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai
Pancasila sila ketiga yaitu dengan dengan semangat wawasan
kebangsaan untuk melakukan yang terbaik bagi Negara.
c) Etika Publik
Dalam melaporkan hasil interview kepada atasan akan dilakukan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Memelihara dan
Menjunjung Tinggi Standar Etika yang Luhur, dimana selalu
memiliki kesopanan dan keramahtamahan terhadap pimpinan sehingga
hasil pekerjaan lebih maksimal
d) Komitmen Mutu
Dalam mengetik isu-isu yang terkumpul menjadi sebuah dokumen akan
dilaksanakan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan
Efisien dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga
pengerjaan akan cepat selesai sesuai waktu yang telah dijadwalkan.
e) Anti Korupsi
Dalam mengadakan interview dengan SKPD yang urusan
pemerintahannya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi akan
dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dan Adil
dengan cara mengungkapkan secara terbuka mengenai peralihan
27
kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga dapat
disikapi secara bijak dan segera direncanakan tindak lanjutnya.
Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi
kegiatan ini berupa :
a. Foto kegiatan
b. Dokumen isu pengalihan kewenangan
c. Video kegiatan
3. Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih
penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat
Tahapan kegiatan :
a. membaca lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana dalam lampiran tersebut berisi tentang
pembagian urusan pemerintahan antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)
b. mencatat urusan dan sub urusan pemerintahan yang tidak
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
c. mengetik telaahan staf
d. menyerahkan telaahan staf tentang urusan pemerintahan yang diambil
alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat pada
atasan.
28
Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam rancangan kegiatan tersebut
antara lain:
a) Akuntabilitas
Dalam membaca dan memahami lampiran Undang-Undang RI
akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan
yaitu dengan cara memahami dengan jelas urusan pemerintahan mana
saja yang menjadi kewenangan daerah, sehingga akan dihasilkan
telaahan yang komprehensif.
b) Nasionalisme
Dalam menyerahkan telaahan staf tentang urusan pemerintahan
yang penyelenggaraannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan
Pusat, akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai-
nilai Pancasila sila keempat dengan tetap mengutamakan
musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan bersama
atasan.
c) Etika Publik
Dalam membaca dan memahami lampiran Undang-Undang RI
akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi
Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan
cara melakukannya dengan seksama, jujur dan tidak membawa
kepentingan kelompok, sehingga akan dihasilkan pemahaman yang
objektif dan komprehensif
d) Komitmen Mutu
29
Dalam mencatat urusan pemerintahan dan sub urusannya, yang
tidak diselenggarakn oleh Pemerintah Daerah akan dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien dengan cara
melakukannya secara tepat dan tepat sehingga dapat diselesaikan dalam
waktu singkat.
e) Anti Korupsi
Dalam menyusun telaahan staf akan dilakukan dengan berorientasi
pada teknik aktualisasi Tanggungjawab, yaitu dengan memahami akan
tugas dan kewajiban serta konsekuensi dari keputusan yang diambil
sehingga diperoleh hasil yang dapat diandalkan.
Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi
kegiatan ini berupa :
a. Foto kegiatan
b. Telaahan staf
c. Video kegiatan
4. Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul
akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam
Lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014
Tahapan kegiatan :
30
a. menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai referensi perumusan
isu, yaitu Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 dan Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah
b. mencari referensi secara online berupa berita-berita, artikel maupun
kajian-kajian dari para ahli
c. berkonsultasi dengan atasan dan pihak-pihak terkait
d. mengetik hasil rumusan isu-isu kelembagaan menjadi sebuah dokumen
Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN adalah sebagai berikut:
a) Akuntabilitas
dalam mencari referensi secara online akan dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan dengan cara memiliki
gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil dari
kegiatan yang dilakukan
b) Nasionalisme
dalam mencari referensi secara online akan dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisas Menjunjung tinggi nilai Pancasila
sila kelima dengan cara melakukannya secara adil tanpa memilih isu-
isu yang menguntungkan beberapa pihak saja, sehingga diperoleh
referensi yang kredibel.
c) Etika Publik
dalam berkonsultasi dengan atasan dan pihak-pihak terkait akan
dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan
31
tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan cara
menyampaikannya secara objektif dan sesuai dengan peraturan
perundangan yang mendasarinya sehingga hasilnya pun tidak membawa
misi kepentingan pihak-pihak tertentu.
d) Komitmen mutu
dalam menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai referensi
perumusan isu akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik
aktualisasi Efektif dan Efisien yaitu dengan cara melakukannya dalam
waktu yang tidak lama dan semua berkas yang diperlukan dapat
diperoleh
e) Anti Korupsi
dalam mengetik hasil rumusan isu-isu kelembagaan akan dilakukan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kerja Keras dengan cara
melakukannya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada hal-hal yang
menjadi kewajiban yang tidak terlaksana.
Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi
kegiatan ini berupa :
a. Foto kegiatan
b. Dokumen isu kelembagaan
c. Video kegiatan
32
5. Memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan dengan data pendukung yang dilampirkan.
Tahapan kegiatan :
a. Mengumpulkan data pendukung dari variabel teknis yang telah
disampaikan kepada SKPD
b. memberikan penjelasan yang diperlukan kepada SKPD terkait mengenai
data pendukung yang diperlukan
c. mem-validasi data teknis yang telah diberikan berdasarkan data
pendukung yang disampaikan
d. menyampaikan hasil validasi variabel teknis urusan pemerintahan pada
atasan.
Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah
sebagai berikut:
a) Akuntabilitas
Dalam menyampaikan hasil validasi data kepada atasan akan
dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Transparansi
yaitu dengan terbuka dan objektif dalam penyampaian informasi sesuai
hasil yang diperoleh, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
b) Nasionalisme
dalam memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai data
pendukung yang disampaikan akan dilakukan dengan berorientasi pada
teknik aktualisasiNilai-nilai Pancasila sila kedua denganmelayani
33
sepenuh hati sehingga pihak SKPD menerima dengan baik maksud dan
tujuan kegiatan
c) Etika Publik
dalam memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai data
pendukung yang disampaikan akan dilakukan dengan berorientasi pada
teknik aktualisasi Menjalankan tugas secara profesional dan tidak
berpihak dengan menjelaskan sesuai peraturan perundangan yang
berlaku tidak membawa kepentingan pihak tertentusehingga data teknis
yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan penataan kelembagaan
organisasi perangkat daerah
d) Komitmen Mutu
dalam mengumpulkan data pendukung dari variabel teknis yang telah
disampaikan kepada SKPD, akan dilakukan dengan cara berorientasi
pada teknik aktualisasi Inovasi, yaitu dilakukan dengan metode jemput
bola, datang langsung ke masing-masing SKPD, sehingga data yang
diperlukan akan langsung diperoleh.
e) Anti Korupsi
dalam mem-validasi data teknis yang telah diberikan akan dilakukan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dan Kerja Keras,
sesuai dengan data pendukung yang disampaikan, tidak menambahkan
ataupun mengurangi dan menyelesaikannya dengan tidak menunda-
nunda pekerjaan sehingga diperoleh data yang valid untuk kemudian
digunakan dalam penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah
34
Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi
kegiatan ini berupa :
a. Foto kegiatan
b. Dokumen hasil validasi
c. Video kegiatan
6. Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan.
Tahapan kegiatan :
a. mencari data variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah, APBD)
b. menghitung skor variabel umum
c. menginput data teknis dari SKPD ke dalam form perhitungan
d. melakukan skoring variabel teknis urusan pemerintahan
e. menentukan urusan pemerintahan yang akan diselenggarakan,
berdasarkan skor urusan pemerintahan
Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah
sebagai berikut:
a) Akuntabilitas
Dalam menerapkan nilai dasar ASN Akuntabilitas, akan dilakukan
dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Tanggungjawab, dengan cara
menginput data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan
hasilnya.
b) Nasionalisme
35
Nilai dasar ASN Nasionalisme akan diterapkan dalam kegiatan
dengan berorientasi pada Nilai Pancasila sila ketiga, yaitu menjunjung
tinggi rasa persatuan khususnya di kalangan PNS untuk saling
membantu dan mendukung dalam pekerjaannya
c) Etika Publik
Nilai dasar ASN Etika Publik akan diterapkan pada kegiatan
dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Membuat keputusan
berdasarkan prinsip keahlian, yaitu dengan cara menghitung skor per
indikator urusan pemerintahan berdasarkan bobot dan interval data yang
telah ditentukan oleh Kemendagri RI. Sehingga hasilnya nanti akan
dapat digunakan sebagai dasar penentuan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur.
d) Komitmen Mutu
Nilai dasar ASN Komitmen Mutu akan diaktualisasikan pada
kegiatan ini dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Mutu
penyelenggaraan pemerintahan, dengan melakukan perhitungan
secara teliti sehingga akan diperoleh hasil yang akurat sebagai dasar
penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Belitung
Timur.
e) Anti Korupsi
Nilai dasar ASN Anti Korupsi akan diterapkan pada kegiatan ini
dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Adil, dengan cara
menentukan urusan pemerintahan yang akan diselenggarakan oleh
36
daerah berdasarkan skor yang diperoleh oleh masing-masing urusan
pemerintahan dengan berpedoman pada ketentuan dari Kemendagri RI,
sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan
daerah.
Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah
aktualisasi kegiatan ini berupa :
a. Foto kegiatan
b. Dokumen pemetaan Urusan Pemerintahan
c. Video kegiatan
7. Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisting.
Tahapan kegiatan :
a. mengidentifikasi urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh
masing-masing SKPD
b. melakukan penyesuaian urusan pemerintahan yang akan
diselenggarakan daerah terhadap SKPD eksisting berdasarkan skor
variabel
c. menentukan tipelogi dinas dan badan berdasarkan hasil pemetaan
urusan
d. menginventarisir SKPD hasil penyesuaian
e. melaporkan pada atasan.
37
Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah
sebagai berikut:
a) Akuntabilitas
Dalam mengaktualisasikan nilai dasar ASN Akuntabilitas akan
dilakukan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Konsistensi, yaitu
dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang RI no 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, beserta lampirannya serta Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah.
b) Nasionalisme
Nilai dasar ASN Nasionalisme akan diterapkan dalam kegiatan
dengan berorientasi pada nilai Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila
kelima, yaitu dengan melakukan tahapan secara adil sesuai dengan
kebutuhan dan kesanggupan daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan.
c) Etika Publik
Nilai dasar ASN Etika Publik akan diaktualisasikan dalam kegiatan
dengan berorientasi pada nilai Memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dengan cara
melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat yang
tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
d) Komitmen Mutu
38
Dalam menerapkan nilai dasar ASN Komitmen Mutu, akan
dilakukan dengan berorientasi pada nilai Mutu penyelenggaraan
pemerintahan, yaitu dengan cara melakukan kegiatan dengan teliti,
tidak ada kesalahan, sehingga hasilnya dapat diandalkan untuk
digunakan dalam mendukung kegiatan Penataan Kelembagaan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
e) Anti Korupsi
Nilai dasar ASN Anti Korupsi akan diterapkan dalam kegiatan
dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Jujur, yaitu dengan
menyampaikannya sesuai dengan data-data pendukung dan perhitungan
skor yang telah dilakukan sehingga akan diperoleh hasil yang kredibel.
Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi
kegiatan ini berupa :
a. Foto kegiatan
b. Dokumen hasil sinkronisasi
c. Video kegiatan
8. Melakukan evaluasi penyelarasan pemetaan Urusan Pemerintahan dan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting.
Tahapan kegiatan :
a. mempersiapkan dokumen rancangan penataan kelembagaan SKPD.
b. menyelaraskan SOTK eksisting dengan tipelogi dinas dan badan hasil
pemetaan
39
c. berdiskusi dengan rekan kerja senior di kantor
d. melakukan konsultasi dengan atasan
e. mengetik rancangan SOTK hasil penataan kelembagaan dinas dan
badan
Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah
sebagai berikut:
a) Akuntabilitas
Dalam menerapkan nilai dasar ASN Akuntabilitas, akan
dilaksanakan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Kejelasan yaitu
mengetahui dan paham maksud tujuan dilakukannya penyelarasan
SOTK, sehingga kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan.
b) Nasionalisme
Nilai dasar ASN Nasionalisme akan diterapkan dengan berorientasi
pada nilai aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila keempat
dengan cara berdiskusi, bermusyawarah dengan rekan senior untuk
meminta masukan dan saran sehingga kegiatan akan berjalan lancar.
c) Etika Publik
Nilai dasar ASN Etika Publik akan diimplementasikan dengan
berorientasi pada nilai aktualisasi Menjunjung tinggi standar etika
luhur, denganselalumenjaga kesopanan dan keramahtamahan pada
atasan, sehingga akan tercipta suasana kerja yang kondusif.
d) Komitmen Mutu
40
Nilai dasar ASN Komitmen Mutu akan diaktualisasikan dalam
kegiatan dengan berorientasi pada nilai Efektif dan Efisien, yaitu
dengan secepatnya mempersiapkan dokumen rancangan penataan
kelembagaan SKPD agar dapat segera dilakukan proses berikutnya
sehingga penataan kelembagaan dapat terlaksana dengan baik.
e) Anti Korupsi
Nilai dasar ASN Anti Korupsi akan diterapkan dalam kegiatan
dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Tanggung Jawab dan Kerja
Keras, yaitu dengan menyadari tugas dan kewajiban sebagai ASN
serta bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga akan diperoleh hasil
yang diinginkan.
Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi
kegiatan ini berupa :
a. Foto kegiatan
b. Dokumen penyelarasan SOTK SKPD
c. Video kegiatan
9. Membuat laporan kegiatan Rancangan SOTK Penataan Kelembagaan
Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan pemerintah tentang
Organisasi Perangkat Daerah
Tahapan kegiatan :
41
a. mempersiapkan dokumen-dokumen dan data yang diperlukan dalam
penyusunan laporan
b. melakukan konsultasi dengan rekan kerja senior dan atasan
c. menyusun kerangka laporan kegiatan
d. mengetik laporan
e. menyerahkan pada atasan
Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah
sebagai berikut:
a) Akuntabilitas
Dalam mengaktualisasikan nilai dasar ASN Akuntabilitas, akan
dilakukan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Tanggungjawab
dengan selalu memahami akan tugas dan kewajiban dan mengerjakan
tugas dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga laporan dapat
diselesaikan dengan baik.
b) Nasionalisme
Nilai dasar ASN Nasionalisme akan diterapkan dalam kegiatan
dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Nilai Pancasila sila kedua
yaitu selalu bersikap saling menghormati dan bekerja sama sehingga
akan terbina hubungan yang baik dengan atasan.
c) Etika Publik
Nilai dasar ASN Etika Publik akan diimplementasikan dengan
berorientasi pada nilai aktualisasi Menghargai komunikasi,
konsultasi, dan kerjasama yaitu dengan selalu mempertimbangkan
42
masukan dari rekan kerja senior dan atasan, karena mereka lebih
berpengalaman.
d) Komitmen Mutu
Nilai dasar ASN Komitmen Mutu akan diaktualisasikan dalam
kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Mutu
penyelenggaraan pemerintahan dengan cara menyusun sesuai dengan
data-data yang telah diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya
sehingga laporan akan tersusun dengan baik sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
e) Anti Korupsi
Nilai dasar ASN Anti Korupsi akan diterapkan pada kegiatan
dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Disiplin dengan cara
mempersiapkan dokumen dan data sesuai jadwal yang telah ditetapkan
sehingga kegiatan akan berjalan lancar.
Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi
kegiatan ini berupa :
a. Foto kegiatan
b. Laporan rancangan kegiatan penataan kelembagaan
c. Video kegiatan
C. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI
Kegiataan rancangan aktualisasi di atas akan dilaksanakan di Sekretariat
Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur dari tanggal 18
43
November 2015 sampai degan 5 Desember 2015, dengan rencana jadwal
sebagai berikut:
Tabel 1
JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI
No KEGIATAN PELAKSANAAN TEMPAT SASARAN
1 Membuat ringkasan
kebijakan Undang-
Undang Republik
Indonesia No 23
tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah, yang
berkaitan dengan
Urusan Pemerintahan
dan Fungsi
Penunjang Urusan
Pemerintahan
18 November – 5
Desember 2015
Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah
Kab.
Belitung
Timur
Ringkasan
Kebijakan
2 Mengumpulkan isu-
isu terkait pengalihan
kewenangan urusan
pemerintahan
18 November – 5
Desember 2015
Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah
Kab.
Belitung
Timur
Dokumen
3 Membuat telaahan
staf mengenai urusan
pemerintahan yang
diambil alih
penyelenggaraannya
oleh Pemerintah
Provinsi dan Pusat
18 November – 5
Desember 2015
Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah
Kab.
Belitung
Timur
Dokumen
telaahan staf
4 Mengumpulkan
informasi mengenai
isu-isu kelembagaan
yang timbul akibat
adanya pembagian
Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah
Daerah (Provinsi dan
18 November – 5
Desember 2015
Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah
Kab.
Belitung
Timur
Berkas
dokumen
informasi
44
Kab/Kota) yang
tertuang dalam
Lampiran Undang-
Undang RI no 23
tahun 2014
5 Memvalidasi data
variabel teknis
masing-masing
Urusan Pemerintahan
yang menjadi
kewenangan daerah
dan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan
dengan data
pendukung yang
dilampirkan
18 November – 5
Desember 2015
-Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah
Kab.
Belitung
Timur
-SKPD
Dokumen
validasi
6 Melakukan pemetaan
Urusan Pemerintahan
dan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan.
18 November – 5
Desember 2015
Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah
Kab.
Belitung
Timur
Dokumen
hasil
pemetaan
7 Melakukan
sinkronisasi pemetaan
Urusan Pemerintahan
dan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan
dengan SKPD
eksisting
18 November – 5
Desember 2015
Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah
Kab.
Belitung
Timur
Dokumen
hasil
sinkronisasi
8 Melakukan
penyelarasan
pemetaan Urusan
Pemerintahan dan
Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan
dengan SOTK SKPD
eksisting
18 November – 5
Desember 2015
Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah
Kab.
Belitung
Timur
Dokumen
hasil evaluasi
9 Membuat laporan
kegiatan Rancangan
SOTK Persiapan
Penataan
Kelembagaan
Organisasi Perangkat
Daerah sesuai
18 November – 5
Desember 2015
Bagian
Organisasi
Sekretariat
Daerah
Kab.
Belitung
Timur
Laporan
kegiatan
Rancangan
SOTK
Persiapan
Penataan
Kelembagaan
45
Undang-Undang RI
No 23 tahun 2014
tentang Pemerintah
Daerah dan
Rancangan Peraturan
pemerintah tentang
Organisasi Perangkat
Daerah
OPD
46
BAB IV
PENCAPAIAN AKTUALISASI
A. Kegiatan yang telah diaktualisasikan
Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa penulis
menargetkan sembilan rancangan kegiatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai
dasar profesi PNS yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah Bagian
Organisasi Kabupaten Belitung Timur, maka pada bab ini penulis akan
menjabarkan pencapaian hasil kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan.
Pencapaian aktualisasi kegiatan-kegiatan itu adalah:
1. Kegiatan membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia
No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan
Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, telah Saya
laksanakan pada hari Rabu, 18 November 2015. Penerapan nilai-nilai dasar
profesi PNS pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1) Akuntabilitas
Dalam membaca dan memahami pasal-pasal dalam UU 23 tahun 2014
yang berkenaan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan
pemerintahan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Integritas telah
dilakukan dengan penuh kesadaran telah kewajiban untuk menjunjung
tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlakusehingga dapat
memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan stakeholder.
2) Nasionalisme
47
Dalam membaca dan memahami pasal-pasal dalam UU 23 tahun 2014
yang berkenaan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan
pemerintahan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai-nilai
Persatuan Indonesia telah dilakukan denganselalu menempatkan
kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan sehingga
dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan
stakeholder.
3) Etika Publik
Dalam melakukan konsultasi dengan atasan telah dilaksanakan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Menghargai komunikasi, konsultasi,
dan kerjasama dengan cara menyampaikan pemahaman terhadap pasal-
pasal tersebut dan menghargai masukan dari atasan, sehingga hasil
konsultasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat ringkasan
kebijakan.
4) Komitmen Mutu
Dalam menyiapkan dokumen UU RI no 23 tahun 2014 telah dilakukan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu Penyelenggaraan
Pemerintahan dengan cara mempersiapkan dokumen secara elektronik
maupun dokumen fisik, sehingga dokumen tersebut dapat diakses dalam
berbagai cara dan dimana saja. Kemudian dalam tahapan kegiatan
pengetikan gagasan-gagasan utama dari pasal-pasal tersebut telah
dilakukan dengan menggunakan teknik aktualisasi Efisiensi dan
48
Efektifitas secara cepat dan tepat agar dapat diselesaikan tepat waktu
sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat ringkasan kebijakan
5) Anti Korupsi
Dalam menghimpun gagasan utama dari pasal-pasal yang telah dibaca dan
dipahami telah dilakukan dengan teknik aktualisasi Kerja Keras dengan
bekerja sebaik-baiknya sehingga didapatkan hasil yang maksimal.
Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari
aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
1. Manfaat kegiatan
a. Manfaat bagi pimpinan
Adapun manfaat bagi pimpinan, yaitu bagi Kasubbag Kelembagaan di
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur,
adalah menjadi dasar pedoman dalam pemahaman mengenai Urusan
Pemerintahan, sehingga kegiatan pemetaan Urusan Pemerintahan
yang akan diselenggarakan di daerah tepat sasaran dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
b. Manfaat bagi stakeholder
Manfaat bagi stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu :
(1) Stakeholder internal
Manfaat bagi stakeholder internal, dalam hal ini adalah
Subbagian Tata Laksana, sebagai bahan masukan untuk
49
merencanakan kegiatan evaluasi SOP (Standard Operational
Procedure) dan penyelenggaraan pelayanan publik.
(2) Stakeholder eksternal
Manfaat bagi stakeholder eksternal, dalam hal ini SKPD selaku
penyelenggara Urusan Pemerintahan di daerah, menjadi lebih
terarah dalam memahami dasar dalam penentuan Urusan
Pemerintahan yang akan diselenggarakan daerah, sehingga
kegiatan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
tahun 2016 akan berjalan sesuai rencana.
c. Manfaat bagi penulis
Adapun manfaat yang Saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan
membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan
dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi
PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen
Mutu, Anti Korupsi, antara lain:
(1) Akuntabilitas : meningkatnya rasa integritas penulis, yaitu penuh
kesadaran dan sadar kewajiban untuk menjunjung tinggi dan
mematuhi semua hukum yang berlaku.
(2) Nasionalisme : meningkatnya rasa nasionalisme penulis, yaitu
kesadaran untuk selalu menempatkan kepentingan bagnsa diatas
50
kepentingan pribadi dan golongan dalam mengerjakan tugas-
tugas.
(3) Etika Publik : semakin menghargai komunikasi, konsultasi dan
kerjasama dengan atasan.
(4) Komitmen Mutu : meningkatnya kesadaran akan mutu pekerjaan
dan selalu melaksanakannya dengan efektif dan efisien.
(5) Anti Korupsi : semakin menyadari akan pentingnya kerja keras
dalam setiap kegiatan, sehingga penulis tidak berperilaku korupsi.
2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi
Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme,
Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) yaitu dengan
mengaktualisasikan nilai Integritas, Nilai-nilai Persatuan Indonesia,
Menghargai komunikasi, Konsultasi dan kerjasama, Mutu
Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kerja Keras dalam membuat
ringkasan kebijakan telah mempermudah pihak-pihak terkait dalam
memahami Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi
Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur “Terwujudnya Pelayanan
Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi
mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
“Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan
51
efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi
point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan”
2. Kegiatan mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan
pemerintahan telahPenulis laksanakan pada tanggal 20 November
2015dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai berikut:
a) Akuntabilitas
dalam membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)
dalam Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 telah dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Integritas dengan penuh kesadaran
akan kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum
yang berlaku sehingga dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan
pada publik dan stakeholder
b) Nasionalisme
dalam membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota)
dalam Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 telah dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila
sila ketiga dengan semangat wawasan kebangsaan untuk melakukan
yang terbaik bagi Negara.
c) Etika Publik
52
dalam melaporkan hasil interview kepada atasan telah dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Memelihara dan Menjunjung
Tinggi Standar Etika yang Luhur, dimana selalu memiliki kesopanan
dan keramahtamahan terhadap pimpinan sehingga lingkungan kerja akan
selalu harmonis dan kondusif.
d) Komitmen Mutu
Dalam mengumpulkan referensi telah dilakukan dengan berorientasi pada
teknik aktualisasi Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan dengan cara
mencari menggunakan kata kunci yang tepat sehingga telah diperoleh
hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam mengetik isu-isu yang
terkumpul menjadi sebuah dokumen telah dilaksanakan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien dengan
memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga pengerjaan cepat selesai
sesuai waktu yang telah dijadwalkan.
e) Anti Korupsi
Dalam mengadakan interview dengan SKPD yang urusan
pemerintahannya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi telah
dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dengan cara
mengungkapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai
peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga
dapat disikapi secara bijak dan segera direncanakan tindak lanjutnya.
Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari
aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
53
1. Manfaat kegiatan
a. Manfaat bagi pimpinan
Adapun manfaat bagi pimpinan, dalam hal ini Kasubbag
Kelembagaan Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur, adalah
menambah wawasan mengenai isu-isu terkait pengalihan kewenangan
sehingga memperluas referensi bagi pelaksanaan kegiatan penataaan
kelembagaan.
b. Manfaat bagi stakeholder
Adapun manfaat bagi stakeholder adalah:
Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian Tata
Laksana, yaitu sebagai bahan masukan dalam persiapan
pengkoordinasian evaluasi SOP di seluruh SKPD yang
mengalami perubahan.
Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah SKPD terkait yang
urusan pemerintahannya akan dialihkan kewenangannya, yaitu
mengetahui dan memahami kondisi yang ada sehingga lebih siap
menghadapi dampaknya terhadap organisasi dan pegawai di
SKPD tersebut sehingga dapat diambil langkah-langkah
selanjutnya.
c. Manfaat bagi penulis
Adapun manfaat yang Saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan
mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan Urusan
Pemerintahan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi
54
PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen
Mutu, dan Anti Korupsi antara lain :
(1) Akuntabilitas : meningkatnya rasa integritas penulis, yaitu
penuh kesadaran dan sadar kewajiban untuk menjunjung tinggi
dan mematuhi semua hukum yang berlaku.
(2) Nasionalisme : meningkatnya wawasan kebangsaan penulis,
penuh kesadaran selalu melakukan yang terbaik bagi negara.
(3) Etika Publik : semakin meningkatkan perilaku kesopanan dan
keramahtamahan terhadap pimpinan, sehingga lingkungan kerja
semakin kondusif.
(4) Komitmen Mutu : selalu melakukan pekerjaan secara efektif dan
efisien sehingga kegiatan terlaksana dengan baik
(5) Anti Korupsi : penulis tidak ragu untuk selalu jujur dalam
melakukan pekerjaan.
2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi
Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme,
Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan
mengaktualisasikan nilai Integritas, Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila
ketiga, Mutu Penyelnggaraan Pemerintahan, Memelihara dan menjunjung
tinggi standar etika luhur, Efektif dan Efisien, serta Jujur dalam
mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan telah menjadi dasar
dalam memahami kewenangan daerah yang diambil alih oleh Pemprov,
sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur,
55
“Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan
juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab.
Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan
efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, yaitu
point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan”
3. Kegiatan membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil
alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat telah penulis
laksanakan pada tanggal 20 November - 23 November 2015dengan
penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai berikut:
a) Akuntabilitas
Dalam membaca dan memahami lampiran Undang-Undang RI telah
dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan dengan
cara memahami dengan jelas urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, sehingga dihasilkan pemahaman yang objektif dan
komprehensif.
b) Nasionalisme
dalam menyerahkan telaahan staf tentang urusan pemerintahan yang
penyelenggaraannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat,
telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai-nilai
Pancasila sila keempat dengan tetap mengutamakan musyawarah dan
mufakat dalam pengambilan keputusan bersama atasan.
56
c) Etika Publik
dalam membaca dan memahami lampiran Undang-Undang RI telah
dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan
tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan cara
melakukannya dengan seksama, jujur dan tidak membawa kepentingan
kelompok sehingga dihasilkan pemahaman yang objektif dan
komprehensif.
d) Komitmen Mutu
dalam mencatat urusan pemerintahan dan sub urusannya, yang tidak
diselenggarakn oleh Pemerintah Daerah telah dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien dengan cara
melakukannya secara tepat dan tepat sehingga dapat diselesaikan dalam
waktu singkat.
e) Anti Korupsi
dalam menyusun telaahan staf telah dilakukan dengan berorientasi pada
teknik aktualisasi Tanggungjawab dengan cara menyusun telaahan
berdasarkan kewenangan yang tercantum dalam lampiran UU 23 tahun
2014 sehingga diperoleh hasil yang dapat diandalkan
Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari
aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
1. Manfaat kegiatan
a. Manfaat bagi pimpinan
57
Adapun manfaat bagi pimpinan, dalam hal ini adalah Kasubbag
Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yaitu menjadi
pedoman awal dalam pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan
tahun 2016.
b. Manfaat bagi stakeholder
Adapun manfaat bagi stakeholder adalah:
Stakeholder internal : dalam hal ini adalah subbagian Tata
Laksana, yaitu sebagai panduan awal untuk mengetahui urusan
pemerintahan mana saja yang sudah memiliki SPM dari pusat,
untuk kemudian dipersiapkan sosialisasi kegiatan evaluasi
pencapaian target SPM tersebut.
Stakeholder eksternal : dimana pihak luar organisasi yang
merasakan manfaat dari adanya telaahan staf ini adalah SKPD
terkait urusan pemerintahan yang diambil alih kewenangannya,
sehingga persiapan P3D dapat segera diselesaikan.
c. Manfaat bagi penulis
Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan
membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang
diambil alih kewenangannya oleh pemerintah provinsi dan pusat
dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Nasionalisme, dan Anti
Korupsi adalah :
58
Akuntabilitas : meningkatnya kesadaran akan pentingnya
memahami dengan jelas terhadap sesuatu yang akan
dikerjakan, sehingga hasilnya pun jelas dan objektif.
Nasionalisme : meningkatnya kesadaran untuk selalu
mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil
keputusan.
Etika Publik : semakin meningkatkan keprofesionalan dalam
menjalankan tuguas dan senantiasa tidak berpihak pada
kelompok atau golongan tertentu.
Komitmen Mutu : selalu berusaha mengutamakan efisiensi dan
efektifitas dalam pekerjaan.
Anti Korupsi : selalu bertanggungjawab dalam melaksanakan
tugas yang diberikan dan mengerjakannya sesuai peraturan dan
perundangan yang berlaku.
2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi
Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan
mengaktualisasikan nilai Menjalankan tugas secara profesional dan
tidak berpihak, Kejelasan, Efektif dan Efisien, Tanggungjawab, dan
Nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam membuat telaahan staf
mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya
oleh Peprov dan Pem. Pusat, telah membantu atasan dalam perencanaan
59
awal penataan kelembagaan, sehingga berkontribusi mendukung
terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan
Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi
mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim
“Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan
efisien” point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan
kelembagaan”serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi,
yaitu point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan”
4. Kegiatan mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang
timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam
Lampiran Undang-Undang RI No 23 tahun 2014telah penulis laksanakan
pada 20 November –23 November 2015 dengan penerapan nilai-nilai dasar
profesi PNS sebagai berikut :
1) Akuntabilitas
dalam mencari referensi secara online telah dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan dengan cara memiliki
gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil dari
kegiatan yang dilakukan sehingga diperoleh hasil yang kredibel.
2) Nasionalisme
dalam mencari referensi secara online telah dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai
60
Pancasila sila kelima dengan cara melakukannya secara adil tanpa
memilih isu-isu yang menguntungkan beberapa pihak saja sehingga
diperoleh hasil yang kredibel.
3) Etika Publik
dalam berkonsultasi dengan atasan dan pihak-pihak terkait telah
dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan
tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan cara
menyampaikannya secara objektif dan sesuai dengan peraturan
perundangan yang mendasarinya sehingga hasilnya pun tidak
membawa misi kepentingan pihak-pihak tertentu.
4) Komitmen Mutu
dalam menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai referensi
perumusan isu telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik
aktualisasi Efektif dan Efisien yaitu dengan cara melakukannya
dalam waktu yang tidak lama dan semua berkas yang diperlukan dapat
diperoleh.
5) Anti Korupsi
dalam mengetik hasil rumusan isu-isu kelembagaan telah dilakukan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kerja Keras dengan cara
melakukannya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada hal-hal yang
menjadi kewajiban yang tidak terlaksana.
Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari
aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
61
1. Manfaat kegiatan
a. Manfaat bagi pimpinan
Adapun manfaat bagi pimpinan adalah menjadi bahan dan masukan
dalam menyusun kegiatan kelembagaan.
b. Manfaat bagi stakeholder
Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :
Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbag
Pemberdayaan Aparatur, yaitu sebagai bahan dan masukan
pemetaan kebutuhan aparatur untuk dijadikan dasar dalam
kegiatan evaluasi jabatan.
Stakeholder eksternal : yaitu SKPD yang akan mengalami
perubahan kelembagaan terkait adanya isu-isu kelembagaan,
sebagai langkah awal dalam memahami perubahan
kelembagaan yang timbul sebagai dampak dari peralihan
kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan juga
pembentukan kelembagaan yang didasari oleh beban kerja
masing-masing organisasi perangkat daerah.
c. Manfaat bagi penulis
Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan
mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang
timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan dan
Pemerintahan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam
UU RI No 23 tahun 2014 dengan mengaktualisasikan nilai-nilai
62
dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:
Akuntabilitas : meningkatkan kesadaran penulis akan
pentingnya memahami sebelumnya apa yang akan dikerjakan,
dan maksud serta tujuan dari pekerjaan, sehingga dalam
pelaksanaannya akan terarah.
Nasionalisme :meningkatkan kesadaran penulis akan keadilan
dalam pelaksanaan tugas yaitu sesuai dengan yang dibutuhkan
dan ketentuan yang berlaku.
Etika Publik : selalu menjalankan tugas secara profesional dan
tidak berpihak pada kelompok atau golongan tertentu.
Komitmen Mutu : penulis selalu mengutamakan efisiensi dan
efektifitas dalam pelaksanaan tugas.
Anti Korupsi : meningkatnya kesadaran untuk selalu bekerja
keras, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya.
2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi
Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan
mengaktualisasikan nilai Efektif dan Efisien, Kejelasan, Menjunjung
tinggi nilai Pancasila sila kelima, Menjalankan tugas secara profesional
dan tidak berpihak, dan Kerja Kerasdalam mengumpulkan informasi
mengenai isu-isu kelembagaan, telah membantu atasan dalam
memsosialisasikan rencana perubahan kelembagaan di Kab. Belitung
63
Timur, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab.
Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung
Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi
Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan
ketatalaksanaan yang efektif dan efisien”serta berkontribusi terhadap
pencapaian tujuan organisasi, yaitu point ke 4 yaitu “Meningkatkan
kualitas penataan kelembagaan”
5. Kegiatan memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahantelah penulis laksanakan pada tanggal 23 Nopember –
25 Nopember 2015 dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai
berikut:
1) Akuntabilitas
dalam menyampaikan hasil validasi data kepada atasan telah dilakukan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Transparansi yaitu dengan
terbuka dan objektif dalam penyampaian informasi sesuai hasil yang
diperoleh, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
2) Nasionalisme
dalam memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai data
pendukung yang disampaikantelah dilakukan dengan berorientasi pada
teknik aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sila kedua dengan melayani
sepenuh hati sehingga pihak SKPD menerima dengan baik maksud dan
64
tujuan kegiatan dan data teknis yang disampaikan sesuai dengan
kebutuhan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah.
3) Etika Publik
dalam memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai data
pendukung yang disampaikan telah dilakukan dengan berorientasi pada
teknik aktualisasi Menjalankan tugas secara profesional dan tidak
berpihak dengan menjelaskan sesuai peraturan perundangan yang
berlaku tidak membawa kepentingan pihak tertentu
4) Komitmen Mutu
dalam mengumpulkan data pendukung dari variabel teknis yang telah
disampaikan kepada SKPD, telah dilakukan dengan cara berorientasi
pada teknik aktualisasi Inovasi,yaitu dilakukan dengan metode jemput
bola, datang langsung ke masing-masing SKPD, sehingga data yang
diperlukan dapat langsung terkumpul.
5) Anti Korupsi
dalam mem-validasi data teknis yang telah diberikan telah dilakukan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dan Kerja Keras,
sesuai dengan data pendukung yang disampaikan, tidak menambahkan
ataupun mengurangi dan menyelesaikannya dengan tidak menunda-
nunda pekerjaan sehingga diperoleh data yang valid untuk kemudian
digunakan dalam penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah.
65
Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi
dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
1. Manfaat kegiatan
a. Manfaat bagi pimpinan
Adapun manfaat bagi pimpinan adalah dengan diperolehnya data
yang valid maka data tersebut dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya dan sudah sesuai dengan kondisi riil SKPD yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, sehingga kelembagaan yang terbentuk nantinya akan sesuai
dengan kebutuhan daerah.
b. Manfaat bagi stakeholder
Adapun manfaat bagi stakeholder adalah:
Stakeholder internal
Manfaat bagi stakeholder internal, dalam hal ini adalahSubbag
Tata Laksana, yaitu dengan validnya data maka akan terbentuk
organisasi yang tepat fungsinya dan jelas dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan dengan itu akan
jelas pula tupoksi dari perangkat organisasi yang
mendukungnya, sehingga hal ini akan mempermudah Subbag
Tata Laksana dalam mengkoordinasikan penyusunan SOP setiap
SKPD
Stakeholder eksternal
66
Manfaat bagi stakeholder eksternal, yang dalam hal ini adalah
SKPD terkait adalah dengan validnya data maka akan dapat
dibentuk organisasi yang ramping sesuai dengan kebutuhan
daerah dan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang diwadahinya, sehingga dalam perencanaan menyangkut
anggaran dan kebutuhan sumber daya manusianya akan efektif
dan efisien.
c. Manfaat bagi penulis
Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan
memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahandengan mengaktualisasikan nilai-
nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:
Akuntabilitas : semakin berkomitmen untuk selalu transparan
dalam menyampaikan hasil kegiatan.
Nasionalisme : meningkatnya kesadaran untuk selalu
mengamalkan nilai-nilai Pancasila sila kedua dengan melayani
sepenuh hati dalam memberikan penjelasan yang diperlukan
kepada SKPD terkait data yang perlu disampaikan.
Etika Publik : bertekad untuk selalu menjalankan tugas secara
profesional dan tidak berpihak dalam menjalankan tugas.
67
Komitmen Mutu : akan selalu berusaha untuk melakukan
inovasi dalam menjalankan tugas.
Anti Korupsi : semakin berkomitmen untuk selalu jujur dan
bekerja keras dalam menjalankan tugas.
2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi
Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan
nilai Inovasi, Menjalankan tugas secara profesinaldan tidak berpihak,
Nilai-nilai Pancasila sila kedua, Jujur, Kerja Keras dan Transparansi
dalam memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan
Pemerintahan, telah menghasilkan data yang kredibel sebagai bahan
penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, sehingga telah
berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur,
“Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera”
dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah
Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang
efektif dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan
organisasi, yaitu point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan
kelembagaan”
6. Kegiatan melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan telah penulis laksanakan pada hari Jumat, tanggal 27
68
November 2015 dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai
berikut :
1) Akuntabilitas
dalam menginput data teknis telah dilakukan dengan berorientasi pada
teknik aktualisasi Tanggungjawab dengan cara menginput data
dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya sehingga
pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan tipelogi dinas.
2) Nasionalisme
dalam tahapan kegiatan mencari data variabel umum, telah dilakukan
dengan berorientasi pada teknik Menjunjung tinggi nilai-nilai
Pancasila sila ketiga, dengan rasa persatuan yang tinggi
berkomunikasi via telepon ataupun pesan teks kepada ASN di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga diperoleh data yang
valid untuk kemudian dapat digunakan dalam pemetaan urusan
pemerintahan.
3) Etika Publik
dalam melakukan skoring variabel teknis telah dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Membuat keputusan
berdasarkan prinsip keahlian, dengan cara menghitung skor per
indikator urusan pemerintahan berdasarkan bobot dan interval data
yang telah ditentukan oleh Kemendagri sehingga hasilnya akan
digunakan sebagai dasar penentuan penyelenggaraan urusan
pemerintahan.
69
4) Komitmen Mutu
dalam menghitung skor variabel umum telah dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu penyelenggaraan
pemerintahan dengan cara melakukan perhitungan dengan teliti
sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penataan
kelembagaan organisasi perangkat daerah
5) Anti Korupsi
dalam menginput data teknis telah dilakukan dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Tanggungjawab dengan cara
menginput data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan
hasilnya sehingga pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan
tipelogi dinas.
Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi
dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
1. Manfaat kegiatan
a. Manfaat bagi pimpinan
Adapun manfaat bagi pimpinan adalah membantu atasan dalam
perencanaan awal penataan kelembagaan
b. Manfaat bagi stakeholder
Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :
Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian
Pemberdayaan Aparatur, yaitu dengan adanya hasil dari
70
pemetaan urusan pemerintahan maka akan menjadi pedoman
awal dalam mempersiapkan kegiatan penyusunan peta jabatan
tiap SKPD yang akan mewadahi urusan pemerintahan.
Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah Badan
Kepegawaian Daerah (BKD), yaitu dengan adanya hasil dari
pemetaan urusan pemerintahan ini maka dapat menjadi
pedoman bagi BKD dalam melakukan pemetaan tenaga
fungsional yang sudah ada dan yang diperlukan untuk
mendukung jalannya organisasi perangkat daerah yang akan
dibentuk.
c. Manfaat bagi penulis
Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan
melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar
profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:
Akuntabilitas, penulis semakin meningkatkan rasa
tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya
Nasionalisme, penulis semakin menyadari pentingnya
menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ke-3 dalam pelaksanaan
tugas, yaitu menumbuhkan rasa persatuan dalam berinteraksi
dengan ASN di SKPD lain.
71
Etika Publik, penulis semakin menyadari pentingnya prinsip
keahlian dalam pengambilan sebuah keputusan, karena
hasilnya akan menjadi pedoman bagi pihak lain dalam
melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penataan
kelembagaan.
Komitmen Mutu, penulis selalu mengedepankan kualitas
dalam pelaksanaan tugas salah satunya dengan teliti dalam
melakukan perhitungan skor.
Anti Korupsi, penulis selalu berusaha untuk adil dalam
melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi
Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan
mengaktualisasikan nilai Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sila
ketiga, Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan, Tanggungjawab,
Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan Adil dalam
melakukan pemetaan urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan, telahmenghasilkan data yang kredibel sebagai
bahan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, sehingga
berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur,
“Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera”
dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah
72
Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang
efektif dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan
organisasi point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan
kelembagaan”
7. Kegiatan melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisiting telah penulis
laksanakan pada 27 November – 30 November 2015 dengan penerapan nilai-
nilai dasar profesi PNS sebagai berikut :
1) Akuntabilitas
Dalam menentukan tipelogi dinas dan badan berdasarkan hasil
pemetaan urusantelah dilakukan dengan berorientasi pada teknik
aktualisasi Konsistensi yaitu dengan tetap berpedoman pada Undang-
Undang no 23 tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga hasil yang didapatkan
dapat dipertanggungjawabkan.
2) Nasionalisme
Dalam melakukan penyesuaian urusan pemerintahan yangtelah
diselenggarakan daerah terhadap SKPD eksisting berdasarkan skor
variabel telah dilakukan dengan berorientasi terhadap teknik
aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ke-5 yaitu dengan
melaksanakannya dengan adil sesuai kebutuhan daerah, sehingga
diperoleh hasil yang valid dan sesuai dengan kebutuhan daerah
73
3) Etika Publik
Dalam melakukan penyesuaian urusan pemerintahan yang telah
diselenggarakan daerah terhadap SKPD eksisting berdasarkan skor
variabel telah dilakukan dengan berorientasi terhadap teknik
aktualisasi Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan
dan program pemerintah dengan melaksanakannya sesuai dengan
ketentuan dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga
diperoleh hasil yang valid.
4) Komitmen Mutu
Dalam menginventarisir SKPD hasil penyesuaian telah dilakukan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu penyelenggaraan
pemerintahan, yaitu dengan cara melakukannya dengan teliti, tidak
ada kesalahan, sehingga dapat digunakan untuk mendukung penataan
kelembagaan organisasi perangkat daerah.
5) Anti Korupsi
Dalam mengidentifikasi urusan pemerintahan yang diselenggarakan
masing-masing SKPD dan melaporkan hasil penyesuaian SKPD
kepada atasan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik
aktualisasi Jujur dengan cara melakukannya sesuai kondisi
sebenarnya dan menyampaikannya sesuai dengan data-data
pendukung dan perhitungan skor yang telah dilakukan sehingga
diperoleh hasil yang diharapkan.
74
Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi
dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
1. Manfaat kegiatan
a. Manfaat bagi pimpinan
Adapun manfaat bagi pimpinan adalah sebagai pedoman dalam
penentuan tipelogi organisasi perangkat daerah.
b. Manfaat bagi stakeholder
Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :
Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian
Aparatur, yaitu sebagai pedoman awal dalam penentuan
standar kompetensi jabatan untuk pengisian jabatan struktural
dalam organisasi perangkat daerah.
Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah Badan
Kepegawaian Daerah (BKD), yaitu akan memberi manfaat
dalam kegiatan pemetaan jabatan managerial dan jabatan
teknis untuk mendukung jalannya organisasi perangkat daerah
yang akan dibentuk.
c. Manfaat bagi penulis
Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan
melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisiting dengan
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu
75
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan
Anti Korupsi, adalah:
Akuntabilitas : semakin meningkatnya konsistensi penulis
dalam melaksanakan tugas.
Nasionalisme : semakin meningkatnya kesadaran penulis akan
pentingnya mengamalkan nilai Pancasila sila kelima dengan
melaksanakan kegiatan secara adil, terpenuhi hak dari
stakeholder terkait.
Etika Publik : penulis menyadari akan pentingnya kemampuan
dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah
sehingga akan selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi
dalam pelaksanaan tugas.
Komitmen Mutu : semakin meningkatnya kesadaran penulis
untuk selalu mengutamakan kualitas dalam pelaksanaan tugas-
tugas, yaitu berusaha melakukannya dengan teliti sehingga
hasilnya akan berkualitas.
Anti Korupsi : semakin meningkatnya kejujuran penulis dalam
melaksanakan tugas, dengan selalu mengungkapkan kondisi
yang sebenarnya dari masalah yang akan dihadapi.
2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi
Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan
76
mengaktualisasikan nilai Jujur, Memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kebijakan danprogram pemerintah, menjunjung tinggi
nilai Pancasila sila kelima, Konsistensi, dan Mutu Penyelenggaraan
pemerintahan, dalam melakukan sinkronisasi pemetaan urusan
pemerintahan,telahmenjadi pedoman awal bagi Bagian Organisasi
dalam merumuskan kebijakan mengenai perangkat daerah, sehingga
berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur,
“Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera”
dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah
Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang
efektif dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan
organisasi point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan
kelembagaan”
8. Kegiatan melakukan penyelarasan Urusan Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting telah penulis
laksanakan pada 30 November -1 Desember 2015 dengan penerapan nilai-
nilai dasar PNS sebagai berikut :
1) Akuntabilitas
Dalam berdiskusi dengan rekan kerja senior telah dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan dengan cara memahami
maksud dan tujuan dilakukannya penyelarasan SOTK sehingga hasil
yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.
77
2) Nasionalisme
Dalam berdiskusi dengan rekan kerja senior telah dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai
Pancasila sila ke 4 dengan cara memusyawarahkannya dan
menghormati pendapat rekan senior sehingga hasil yang diperoleh
objektif dan sesuai dengan harapan.
3) Etika Publik
Dalam menyelaraskan SOTK eksisting dengan tipelogi dinas dan
badan hasil pemetaan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik
aktualisasi Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
dengan cara merancang SOTK sesuai dengan kemampuan dan
berdasarkan pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi
Perangkat Daerah, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian dalam melakukan konsultasi dengan atasan telah dilakukan
dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi
standar etika luhur dengan cara selalu menjaga kesopanan dan
keramahtamahan pada atasan, sehingga selalu terjalin hubungan baik
dan tercipta suasana kerja yang harmonis, dan menyadari serta
bertanggungjawab akan tugas dan kewajiban, sehingga diperoleh hasil
sesuai dengan harapan.
4) Komitmen Mutu
dalam mempersiapkan dokumen rancangan penataan kelembagaan
SKPD telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi
78
Efektif dan Efisien yaitu dengan secepatnya mempersiapkan
dokumen rancangan penataan kelembagaan SKPD agar dapat segera
dilakukan proses berikutnya sehingga penataan kelembagaan dapat
terlaksana dengan baik
5) Anti Korupsi
dalam mengetik rancangan SOTK telah dilakukan dengan berorientasi
pada teknik aktualisasi Kerja Keras yaitu mengerjakannya dengan
sungguh-sungguh sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai
dengan hasil yang diinginkan.
Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi
dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
1. Manfaat kegiatan
a. Manfaat bagi pimpinan
Adapun manfaat bagi pimpinan adalah sebagai pedoman awal
untuk digunakan dalam merancang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur yang telah disesuaikan dengan Undang-
Undang RI No 23 tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Organisasi Perangkat Daerah.
b. Manfaat bagi stakeholder
Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :
Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian
Pemberdayaan Aparatur yaitu sebagai pedoman awal
79
pengevaluasian peta jabatan di setiap SKPD yang mengalami
perubahan.
Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah Badan
Kepegawaian Daerah (BKD), yaitu sebagai pedoman awal
kegiatan pemetaan jabatan fungsional yang diperlukan di
setiap SKPD yang mengalami perubahan kelembagaan.
c. Manfaat bagi penulis
Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan
melakukan melakukan penyelarasan Urusan Pemerintahan dan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD
eksisting dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS
yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu,
dan Anti Korupsi, adalah:
Akuntabilitas, penulis dapat selalu memahami maksud dan
tujuan dilakukan kegiatan yang akan dilakukan sehingga akan
diperoleh kejelasan dalam pelaksanaannya.
Nasionalisme, penulis mampu untuk menjunjung tinggi nilai
Pancasila sila ke-4 dalam melaksanakan kegiatan, dimana
diperlukan suatu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam
tahapan kegiatan.
Etika Publik, penulis semakin menyadari akan pentingnya
menjunjung tinggi standar etika dengan selalu menjaga
80
kesopanan dan keramahtaman pada atasan sehingga tercipta
suasana kerja yang harmonis.
Komitmen Mutu, penulis semakin meningkatkan keefektifan
dan keefisienan dalam pelaksanan pekerjaan sehingga kegiatan
akan terlaksana dengan baik.
Anti Korupsi, penulis semakin menyadari bahwa bekerja keras
dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas adalah
suatu bentuk sikap anti korupsi, dan merupakan hal yang
sangat penting bagi kredibilitas penulis.
2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi
Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan
mengaktualisasikan nilai Efektif dan Efisien, Membuat Keputusan
berdasarkan prinsip keahlian, Kejelasan, menjunjung tinggi nilai
Pancasila sila keempat, menjunjung tinggi standar etika luhur dan
Kerja Keras dalam melakukan penyelarasan Urusan pemerintahan
dengan SOTK SKPD eksisting, dapat membantu atasan dalam
penentuan rancangan SOTK SKPD , sehingga berkontribusi
mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya
Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga
berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab.
Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif
81
dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi
point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan”
9. Kegiatan membuat laporan Rancangan Penataan Kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 dan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah
sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU no 23 tahun 2014 telah
penulis laksanakan pada 30November–4 Desember 2015dengan penerapan
nilai-nilai dasar PNS sebagai berikut :
1) Akuntabilitas
Dalam mengetik laporan telah dilakukan dengan berorientasi pada
teknik aktualisasi Tanggungjawab dengan selalu memahami akan
tugas dan kewajiban dan mengerjakannya dengan baik dan sungguh-
sungguh sehingga laporan dapat diselesaikan dengan baik
2) Nasionalisme
Dalam tahapan ini telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik
aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sila kedua yaitu selalu bersikap
saling menghormati dan bekerja sama, sehingga akan terbina
hubungan yang baik dengan atasan
3) Etika Publik
Dalam melakukan konsultasi dengan rekan kerja senior dan atasan
telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi
Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama yaitu dengan
82
selalu mempertimbangkan masukan dan saran dari rekan kerja senior
dan atasan, karena mereka lebih berpengalaman dan banyak ilmu yang
bisa diambil.
4) Komitmen Mutu
Dalam menyusun kerangka laporan telah dilakukan dengan
berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu penyelenggaraan
pemerintahan dengan cara menyusun sesuai dengan data-data yang
telah diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya sehingga laporan
tersusun dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
5) Anti Korupsi
Dalam mempersiapkan dokumen dan data yang diperlukan untuk
penyusunan laporan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik
aktualisasi Disiplin dengan cara mempersiapkan sesuai jadwal yang
telah ditetapkan sehingga kegiatan akan berjalan lancar.
Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi
dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
1. Manfaat kegiatan
a. Manfaat bagi pimpinan
Adapun manfaat bagi pimpinan adalah sebagai pedoman dalam
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
b. Manfaat bagi stakeholder
83
Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :
Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian Tata
Laksana dan Subbagian Pemberdayaan Aparatur, yaitu
menjadi pedoman dalam evaluasi penyusunan petunjuk teknis,
SOP, pencapaian SPM dan pembinaan tata naskah dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah, serta menjadi pedoman bagi
Subbagian Aparatur dalam melakukan evaluasi peta jabatan di
tiap SKPD.
Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Belitung Timur, yaitu
menjadi pedoman dalam rangka melakukan pemetaan standar
kompetensi jabatan bagi para pejabat struktural, serta pemetaan
kebutuhan jabatan fungsional sebagai tenaga teknis yang akan
ditempatkan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
c. Manfaat bagi penulis
Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan
membuat laporan Rancangan Penataan Kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 dan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat
Daerah sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU no 23 tahun
2014dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan
Anti Korupsi, adalah:
84
Akuntabilitas, penulis mampu bertanggungjawab dalam
melaksanakan tugas dengan selalu menyadari akan kewajiban
dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh agar hasilnya
sesuai dengan yang diharapkan.
Nasionalisme, penulis telah mampu mengamalkan nilai-nilai
Pancasila sila kedua dengan bersikap saling menghormati dan
bekerja sama baik dengan atasan maupun dengan rekan kerja.
Etika Publik, semakin meningkatnya kesadaran penulis untuk
selalu menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama
dengan rekan kerja senior dan atasan.
Komitmen Mutu, penulis semakin menyadari akan pentingnya
kualitas dalam pelaksanaan tugas yang dikerjakan.
Anti Korupsi, penulis semakin meningkatkan kedisiplinan
dalam mengerjakan tugas sehingga pelaksanaannya akan
sesuai dengan jadwal yang telah dialokasikan.
2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi
Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan
mengaktualisasikan nilai Disiplin, Menghargai Komunikasi, konsultasi
dan kerjasama, Mutu penyelenggaraan pemerintahan, Tanggungjawab,
Nilai-nilai Pancasila sila kedua dalam membuat laporan kegiatan
Rancangan Penataan Kelembagaan OPD Kab. Belitung Timur,
85
telahmembantu atasan dan pihak-pihak yang terkait dalam merumuskan
kebijakan mengenai OPD , sehingga berkontribusi mendukung
terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan
Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi
mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim
“Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan
efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi point
ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan”
B. Jadwal Kegiatan Aktualisasi
Tabel 4.1
No KEGIATAN PELAKSANAAN
TEMPAT Output
1 Membuat ringkasan kebijakan
Undang-Undang Republik
Indonesia No 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah, yang berkaitan
dengan Urusan Pemerintahan
dan Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan
Rabu, 18 November 2015
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
Ringkasan Kebijakan
2 Mengumpulkan isu-isu terkait
pengalihan kewenangan
urusan pemerintahan
20 November 2015
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
Dokumen
3 Membuat telaahan staf
mengenai urusan
pemerintahan yang diambil
alih penyelenggaraannya oleh
20 November – 23Novembe
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
Dokumen telaahan staf
86
Pemerintah Provinsi dan Pusat
r 2015
4 Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam Lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014
20 November – 23November2015
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
Berkas dokumen informasi
5 Memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan data pendukung yang dilampirkan
23 November – 25November 2015
-Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur -SKPD
Dokumen validasi
6 Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.
27 November 2015
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
Dokumen hasil pemetaan
7 Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisting
27 November – 30 November 2015
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
Dokumen hasil sinkronisasi
8 Melakukan penyelarasan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting
30 November – 1 Desember 2015
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
Dokumen hasil evaluasi
9 Membuat laporan kegiatan Rancangan SOTK Persiapan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang
30 November - 4 Desember 2015
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
Laporan kegiatan Rancangan SOTK Persiapan Penataan
87
Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kelembagaan OPD
C. Dampak apabila nilai dasar profesi PNS tidak diaplikasikan
Pada Pembahasan bagian A di atas telah diuraikan bahwa semua kegiatan dan
nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu dan Anti Korupsi, semuanya dapat diaplikasikan. Berikut ini
Saya akan menganalisa dampak yang terjadi apabila nilai-nilai dasar profesi
PNS tersebut tidak diaplikasikan.
1. Kegiatan : Membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik
Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan
dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Dampak apabila nilai dasar profesi PNS tidak diaplikasikan :
Akuntabilitas (Integritas) : akan dihasilkan ringkasan kebijakan yang
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Nasionalisme (Nilai-nilai Persatuan Indonesia) : akan dihasilkan
ringkasan kebijakan yang tidak objektif, dipengaruhi oleh kepentingan
tertentu
Etika Publik (Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama) : akan
dihasilkan ringkasan kebijakan yang kurang objektif.
88
Komitmen Mutu (Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan) : akan
dihasilkan ringkasan kebijakan yang kurang berkualitas.
Anti Korupsi (Kerja Keras) : akan dihasilkan ringkasan kebijakan yang
tidak maksimal.
2. Kegiatan : Mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan
pemerintahan
Dampak apabila nilai dasar profesi PNS tidak diaplikasikan :
Akuntabilitas (Integritas) : Hasil pengumpulan isu-isu pengalihan
kewenangan tidak dapat meyakinkan stakeholder
Nasionalisme (Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ketiga) : hasil
pengumpulan isu akan dianggap sebagai pemecah persatuan
Etika Publik (Memelihara dan Menjunjung tinggi standar etika yang
luhur) : hasil pengumpulan isu tidak akan dihargai oleh atasan karena
sikap kita yang tidak mengutamakan kesopanan
Komitmen Mutu (Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan, Efektif dan
efisien) : Hasil pengumpulan isu tidak akan sesuai dengan yang
diharapkan.
Anti Korupsi (Jujur) : Hasil pengumpulan isu tidak akan sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya.
3. Kegiatan : Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang
diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat
89
Akuntabilitas (Kejelasan) : Telaahan staf yang dihasilkan tidak objektif
dan komprehensif.
Nasionalisme (Nilai-nilai Pancasila sila keempat) : Telaahan staf yang
dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai pedoman awal kegiatan
kelembagaan
Etika Publik (Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak)
: telahaan staf yang dihasilkan tidak dapat digunakan karena
mengandung kepentingan tertentu
Komitmen Mutu (Efektif dan Efisien) : Telaahan yang dihasilkan tidak
akan selesai tepat waktu.
Anti Korupsi (Tanggungjawab) : Tidak dihasilkan telaahan yang dapat
diandalkan karena tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku
4. Kegiatan : Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang
timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam
Lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014. Dampak apabila nilai dasar
profesi PNS tidak diterapkan:
Akuntabilitas (Kejelasan): tidak akan dihasilkan informasi yang sesuai
dengan tujuan dari kegiatan yang dilakukan.
Nasionalisme (Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelima) : tidak akan
dihasilkan informasi yang adil sesuai dengan kondisi yang ada.
90
Etika Publik (menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak) :
informasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Komitmen Mutu (Efektif dan Efisien) : informasi yang dihasilkan tidak
dapat digunakan atau menghambat jalannya kegiatan karena tidak selesai
tepat waktu
Anti Korupsi (Kerja Keras) : informasi yang dihasilkan kurang optimal
5. Kegiatan : Mem-validasi data variabel teknis masing-masing Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan.
Dampak apabila nilai-nilai dasar profesi PNS tidak diaplikasikan :
Akuntabilitas (Transparansi) : akan dihasilkan data yang meragukan
Nasionalisme (Nilai-nilai Pancasila sila kedua) : data yang diperlukan
akan sulit diperoleh.
Etika Publik (Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak) :
data yang diperoleh tidak akan kredibel
Komitmen Mutu (Inovasi) : data yang diperlukan tidak akan diperoleh
dalam waktu yang singkat
Anti Korupsi (Jujur, Kerja Keras) : data yang dihasilkan tidak akan valid
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
6. Kegiatan : Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan
91
Dampak apabila nilai-nilai dasar profesi PNS tidak diaplikasikan :
Akuntabilitas (Tanggungjawab) : hasil pemetaan urusan tidak akan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Nasionalisme (Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ketiga) : hasil
pemetaan urusan tidak akan sesuai dengan data riil di lapangan
Etika Publik (Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian) : hasil
pemetaan tidak dapat diandalkan
Komitmen Mutu (Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan) : hasil pemetaan
tidak dapat digunakan sebagai dasar penataan kelembagaan.
Anti Korupsi (Adil) : hasil pemetaan tidak sesuai dengan kebutuhan
daerah.
7. Kegiatan : Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisting.
Dampak apabila nilai-nilai dasar profesi PNS tidak diaplikasikan :
Akuntabilitas (Konsistensi) : hasil sinkronisasi tidak sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku
Nasionalisme (Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelima) : hasil
sinkronisasi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah
Etika Publik (Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan
program pemerintah) : hasil sinkronisasi tidak dapat digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan
Komitmen Mutu (Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan) : hasil
sinkronisasi tidak bisa mendukung kegiatan penataan kelembagaan
92
Anti Korupsi (Jujur) : hasil sinkronisasi tidak sesuai dengan data
pendukung
8. Kegiatan : Melakukan penyelarasan Urusan Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting.
Akuntabilitas (Kejelasan) : hasil penyelarasan tidak akan sesuai dengan
tujuan kegiatan penataan kelembagaan
Nasionalisme (Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila keempat) : hasil
penyelarasan tidak objektif
Etika Publik (Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian,
menjunjung tinggi standar etika luhur) : hasil penyelarasan tidak kredibel
dan tidak dapat menjadi dasar dalam penataan kelembagaan.
Komitmen Mutu (Efektif dan Efisien) :hasil penyelarasan tidak akan
selesai tepat waktu sehingga akan menghambat jalannya kegiatan
penataan kelembagaan
Anti Korupsi (Kerja Keras) : hasil penyelarasan tidak akan optimal.
9. Kegiatan : Membuat laporan kegiatan Rancangan Penataan Kelembagaan
Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014
dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah
sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU no 23 tahun 2014.
Dampak apabila nilai-nilai dasar profesi PNS tidak diaplikasikan :
93
Akuntabilitas (Tanggungjawab) : Laporan tidak akan dapat diselesaikan
dengan baik
Nasionalisme (Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sila kedua) :
Laporan kegiatan rancangan tidak menghasilkan hubungan yang baik
dengan atasan.
Etika Publik (Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama):
Laporan yang dihasilkan tidak objektif
Komitmen Mutu (Mutu Penyelenggaraan
Pemerintahan): Laporan yang dihasilkan tidak
berkualitas
Anti Korupsi (Disiplin) : Laporan yang dihasilkan tidak akan selesai
tepat waktu
94
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Melalui kegiatan aktualisasi, peserta diklat dapat memahami lebih dalam
nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi, sehingga mampu diterapkan
dalam kegiatan pekerjaan di tempat tugas untuk mewujudkan birokrasi
pemerintahan yang lebih baik lagi terutama di bidang kelembagaan.
2. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ANEKA terdapat
perubahan sikap, budaya dan perilaku kerja ASN di tempat bertugas.
3. Penerapan nilai dasar profesi PNS dalam setiap kegiatan pekerjaan
menghasilkan PNS yang memiliki integritas tinggi terhadap pekerjaannya
sebagai pelaksana pelayan publik di bidang pemerintahan, khususnya di
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Belitung Timur.
B. Saran
a. Untuk Organisasi
Dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, agar
mensosialisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS kepada seluruh aparatur
di lingkungan Sekretariat Daerah, dengan maksud untuk merubah
mindset para pegawai bahwa profesi PNS adalah pelayan masyarakat,
95
bukan dilayani melainkan melayani, sehingga diharapkan akan
meningkatkan kualitas kinerja pegawai demi tercapainya visi Kabupaten
Belitung Timur, yaitu terwujudnya pelayanan prima untuk Belitung yang
sejahtera.
b. Untuk Penyelenggara Diklat
Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah, dapat meningkatkan fasilitas
dan sarana bagi peserta pada penyusunan laporan aktualisasi sehingga
mempermudah konsultasi dengan Coach
c. Untuk Peserta Diklat
Peserta diklat harus proaktif dalam melaksanakan tugas dan bimbingan
dengan Coach dan Mentor, sehingga dapat dihasilkan laporan yang baik
dan sesuai dengan rancangan yang telah diseminarkan.
BIODATA PENULIS, MENTOR, DAN COACH
PENULIS Nama : Devi Melitasari TTL : Jakarta, 15 Mei 1981 Status : Menikah Pendidikan Terakhir : S1 Teknik Industri Instansi : Sekretariat Daerah Jabatan : Calon Analis Kebijakan Pertama E-mail : [email protected] Telepon : 0817226017
MENTOR Nama : Taufik Wanhardi TTL : Talang Ubi, 6 September
1970 Status : Menikah Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Instansi : Sekretariat Daerah Jabatan : Kasubbag Kelembagaan E-mail : [email protected] Telepon : 081929503140
COACH Nama : Drs. Gunawan, MM TTL : 22 Oktober 1965 Status : Menikah Alamat : Jl. Salak RT13 Blok I No 115 Perum Pemda, Sungailiat Instansi : Badan Diklat Provinsi
Bangka Belitung Jabatan : Widyaiswara Madya E-mail : [email protected] Telepon : 081368863611