laporan akuntabilitas kinerja dinas kesehatan … filepelaksanaan tugas teknis lainnya 5 tenaga...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJADINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA

TIMUR (059009)

PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANTAHUN ANGGARAN 2018

I

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun

2018 dibuat sekaligus sebagai perwujudan pertangungjawaban atas kinerja

pencapaian visi dan misi yang diemban Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada

Tahun Anggaran 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sesuai dengan ketentuan

dalam Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Inslansi Pemerinlah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Secara eksternal, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan alat kendali, alat penilai

kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud Iransparansi pelaksanaan lugas dan fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam rangka menuju terwujudnya good

governance. Sedangkan secara internal, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan

salah satu alat evaluasi untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih

banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran perbaikan dari berbagai pihak

terkail sangal kami harapkan. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dapat dapat memberikan informasi dan manfaat

dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program.

Surabaya, Januari 2019KUASA PENGGUNA ANGARAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. dr. KOHAR HARI SANTOSO, Sp. An, KIC, KAP.Pembina Utama Muda

NIP. 19611203 198802 1 001

II

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun

2018 merupakan laporan akuntabilitas tahun keempat dalam mendukung pencapaian

kinerja Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Laporan

Akuntabilitas Kinerja berisi informasi mengenai rencana kinerja dan pencapaian kinerja

tahun 2018. Rencana kinerja tahun 2018 merupakan kinerja yang ingin dicapai pada

2018 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun

2015-2019. Capaian kinerja merupakan realisasi kegiatan tahun 2018 yang diarahkan

untuk pemenuhan target rencana kinerja tahun 2018.

Output merupakan keluaran berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome

fokus prioritas. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/indikator output kegiatan merupakan

alat untuk mengukur pencapaian output/kinerja yang secara akuntabilitas berkaitan

dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon 2. Output kegiatan dievaluasi berdasarkan

periode waktu tertentu. Hasil capaian kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa secara

umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah memenuhi target yang telah

ditetapkan. Pencapaian tersebut diukur menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang

tertuang di dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 sebagaimana

tabel berikut:

Tabel 1. Output, Target, Realisasi dan Persentase Realisasi Program Kefarmasiandan Alat Kesehatan Satker 07 (059009) pada Tahun 2018

NO. OUTPUT SATUAN(UNIT) TARGET (%) REALISASI (%)

1 Tenaga Kefarmasian yangMampu dalamMelaksanakan PelayananKefarmasian sesuaiStandar

313 TenagaKesehatan

100 99,04

2 Dinas Kesehatan Provinsidan Kab/Kota yangMelaksanakan ProgramTata Kelola Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan

1 Provinsi 100 96

3 Sarana Produksi danDistribusi Sediaan Farmasidan Pengamanan Panganyang dibina

182 Sarana 100 95,05

4 Layanan Perencanaan,Konsolidasi dan Evaluasiterhadap Manajemen dan

39 Layanan 100 100

III

NO. OUTPUT SATUAN(UNIT) TARGET (%) REALISASI (%)

Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya

5 Tenaga Kesehatan danMasyarakat diProv/Kab/Kota yangTerpapar tentangPenggunaan AlatKesehatan dan PKRT yangTepat Guna

181 Tenaga 100 100

6 Produk dan SaranaDistribusi Alat Kesehatanserta PerbekalanKesehatan Rumah Tangga(PKRT) yang diuji

40 Produk 100 100

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Timur Satker 07 (059009) didukung dengan anggaran sebesar Rp

2.322.388.000,- berdasarkan DIPA Satker Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

(059009) No. SP DIPA-024.07.3.059009/2018 tanggal 05 Desember 2017.

Tabel 2. Pagu dan Realiasi Anggaran Kegiatan pada Program Kefarmasian danAlat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018

NO. KEGIATAN PAGU REALISASIRp. (%)

1 Peningkatan PelayananKefarmasian

536.383.000 467.940.900 87,24

2 Peningkatan Tata KelolaObat Publik dan PerbekalanKesehatan

475.166.000 423.479.810 89,12

3 Peningkatan Produksi danDistribusi Kefarmasian

255.422.000 229.717.100 89,94

4 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramKefarmasian dan AlatKesehatan

576.393.000 502.518.020 87,18

5 Peningkatan Penilaian AlatKesehatan (Alkes) danPerbekalan KesehatanRumah Tangga (PKRT)

239.253.000 222.876.522 93,16

6 Peningkatan PengawasanAlat Kesehatan (Alkes) danPerbekalan KesehatanRumah Tangga (PKRT)

239.771.000 162.888.225 67,93

IV

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………............

IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………………

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ……………………………………………………………..

B. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………………………..

C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGIS ………………………….

D. STRUKTUR ORGANISASI ……………………………………………………..

E. SISTEMATIKA ……………………………………………………………………

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………………..

B. PERJANJIAN KINERJA …………………………………………………………

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ……………………………………….......

1. Pengukuran Kinerja ………………………………………………………

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja ……………………………………………

B. REALISASI ANGGARAN SATKER DEKONSENTRASI ……………………

C. SUMBER DAYA MANUSIA ……………………………………………………

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………

I

II

III

1

1

2

4

6

8

10

12

12

17

22

22

25

1

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGLaporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Timur dalam mendukung mencapai tujuan atau sasaran strategis yang

tercantum di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Tahun 2015-2019. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja menggambarkan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana

yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Ikhtisar pencapaian sasaran tersebut menyajikan informasi tentang pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama

organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta pembandingan

capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima

tahunan yang direncanakan.

Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas

sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur.

B. MAKSUD DAN TUJUANPada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur Tahun 2018 menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun 2018 sebagai

tolak ukur keberhasilan organisasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan dating;

3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

2

C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGISSasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses,

kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Indikator tercapainya

sasaran tersebut adalah:

1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial;

2. Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri

dan jumlah jenis alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif);

3. Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

(PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Pelayanan Kefarmasian

Sasaran kegiatan ini adalah (1) Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan

kefarmasian sesuai standar dan (2) Penggunaan obat rasional di puskesmas.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan

kefarmasian sesuai standar;

b. Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian

sesuai standar;

c. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan penggunaan obat

rasional di puskesmas.

2. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah (1) Puskesmas dengan ketersediaan obat dan

vaksin esensial; (2) Instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota

menerapkan sistem informasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai

(BMHP); serta (3) Instalasi farmasi Kabupaten/Kota melakukan manajemen

pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar.

Indikator pencapaian sasaran ini adalah:

a. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin

esensial;

b. Persentase instalasi farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai

(BMHP);

c. Persentase Instalasi farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan

manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar.

3. Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Sasaran kegiatan ini adalah (1) Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi

di dalam negeri; (2) Transformasi industri sediaan farmasi dari industri

3

formulasi menjadi industri bahan baku berbasis riset serta; (3) Layanan izin

industri sediaan farmasi efektif.

Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah:

a. Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di

dalam negeri (kumulatif);

b. Jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industry

formulasi menjadi industry berbasis riset (kumulatif)

c. Persentase layanan perizinan dan pelaporan yang sesuai standar.

4. Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT)

Sasaran kegiatan ini adalah: (1) Alat kesehatan yang diproduksi di dalam

negeri dan (2) Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif.


a. Jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri

(kumulatif);

b. Persentase penilaian pre-market alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu

sesuai Good Review Practices;

5. Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT)

Sasaran kegiatan ini adalah pengawasan post-market alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif.


a. Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah

tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat;

b. Persentase sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

rumah tangga (PKRT) yang memenuhi cara pembuatan yang baik

(GMP/CPAKB).

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah layanan dukungan manajemen pada

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tepat waktu.

Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah persentase layanan

dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu.

4

D. STRUKTUR ORGANISASIBerdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 74 tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bidang Sumber Daya Kesehatan

membawahi 1) Seksi Kefarmasian; 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan; 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pembinaan dan

pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional,

kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;

2. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan tentang program

pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik,

obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pembinaan dan

pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional,

kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;

4. Menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan,

petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian

tata kelola, produksi dan distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika,

makanan dan pelayanan kefarmasian;

5. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan,

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap

program pembinaan dan pengendalian tata kelola produksi dan distribusi

obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan

kefarmasian;

6. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan

supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan

distribusi obat publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan

kefarmasian;

7. Menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi tata

kelola produksi dan distribusi obat publik obat tradisional, kosmetika,

makanan dan pelayanan kefarmasian;

8. Menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi obat

publik, obat tradisional, kosmetika, makanan dan pelayanan kefarmasian;

9. Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan serta pelaporan

obat buffer provinsi, obat program kesehatan, obat untuk penanggulangan

Kejadian Luar Biasa dan Bencana, dan obat yang bersifat insidentil;

5

10.Menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan pengakuan pedagang besar

farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional; dan

11.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program pembinaan dan

pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga;

2. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan tentang program pembinaan dan



3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan program pembinaan dan



4. Menyiapkan bahan rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan,

petunjuk teknis serta prosedur tetap program pembinaan dan pengendalian

tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

rumah tangga;

5. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan,

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap

program pembinaan dan pengendalian tata kelola, Produksi dan distribusi

alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

6. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan

supervisi program pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan

distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan

evaluasi tata kelola, produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga;

8. Menyiapkan bahan koordinasi tentang tata kelola, produksi dan distribusi alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

9. Melaksanakan pengawasan terhadap produksi dan distribusi produk alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

10.Menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan pengakuan cabang Penyalur Alat

Kesehatan; dan

11.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

6

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

E. SISTEMATIKASistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur adalah sebagai berikut :

Ikhtisar EksekutifBab I PendahuluanPada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

sasaran program dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang

sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian KinerjaPada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja.

7

2. Realisasi Anggaran Satker DekonsentrasiPada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran dana dekonsentrasi yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3. Sumber Daya ManusiaPada sub bab ini disajikan gambaran sumber daya manusia yang mendukung

pelaksanaan tujuan organisasi.

Bab IV PenutupPada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

8

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJAPerencanaan kinerja merupakan proses perencanaan kegiatan tahunan

dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman

bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu.

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengacu kepada

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019

sebagai berikut :

1. Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang

ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan dating. Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari

penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: ”Masyarakat Jawa

Timur Lebih Mandiri untuk Hidup Sehat”. Masyarakat Jawa Timur lebih

mandiri adalah Masyarakat Jawa Timur memiliki kemampuan untuk

menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya dalam menjaga

kesehatannya secara mandiri. Hidup Sehat adalah hidup dengan kondisi

fisik, sosial, mental, emosional, spiritual dan kultural yang sehat dan dapat

beraktifitas sebagai manusia produktif.

2. Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang

merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi, maka misi pembangunan

kesehatan di Jawa Timur adalah :

a. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat hidup sehat;

b. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan

yang bermutu, merata dan terjangkau;

c. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan

masalah kesehatan;

d. Mendayagunakan sumber daya kesehatan;

e. Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih.

3. Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan

9

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu

dan analisis strategis. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam

mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

a. Dalam mewujudkan misi kesatu yaitu “Mendorong terwujudnya

kemandirian masyarakat hidup sehat“, maka tujuan yang ingin dicapai

adalah “Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”;

b. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu “Mewujudkan, memelihara dan

meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan

terjangkau”, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi

upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu,

berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat“;

c. Dalam mewujudkan misi ketiga yaitu “Mewujudkan upaya

pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan”

maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi

penanggulangan masalah gizi“ dan “Optimalisasi upaya pengendalian

penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana“ serta

“Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat“;

d. Dalam mewujudkan misi keempat yaitu “Mendayagunakan sumber

daya kesehatan“, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Optimalisasi

ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes

dan makanan” dan “Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan

dan pengembangan sumber daya kesehatan” dan “Pembiayaan

Kesehatan dengan jumlah mencukupi yang teralokasi secara adil”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019 yang merupakan revisi pertama atas Renstra Nomor

HK.02.02/Menkes/52/2015, Sasaran Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan adalah meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi

dan alat kesehatan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan

dilakukan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat KesehatanNO. KEGIATAN SASARAN


(1) Rumah Sakit yang melaksanakanpelayanan kefarmasian sesuai standar dan(2) Penggunaan obat rasional di puskesmas

2 Peningkatan Tata Kelola ObatPublik dan PerbekalanKesehatan

(1) Puskesmas dengan ketersediaan obatdan vaksin esensial; (2) Instalasi farmasiprovinsi dan kabupaten/kota menerapkansistem informasi logistik obat dan Bahan

10

NO. KEGIATAN SASARANMedis Habis Pakai (BMHP); serta (3)Instalasi farmasi Kabupaten/Kotamelakukan manajemen pengelolaan obatdan vaksin sesuai standar


(1) Bahan baku sediaan farmasi yangdiproduksi di dalam negeri; (2) Transformasiindustri sediaan farmasi dari industriformulasi menjadi industri bahan bakuberbasis riset serta; (3) Layanan izin industrisediaan farmasi efektif


Layanan dukungan manajemen padaProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatantepat waktu.

5 Peningkatan Penilaian AlatKesehatan (Alkes) danPerbekalan Kesehatan RumahTangga (PKRT)

(1) Alat kesehatan yang diproduksi di dalamnegeri dan (2) Pengawasan pre-market alatkesehatan dan perbekalan kesehatanrumah tangga (PKRT) efektif

6 Peningkatan Pengawasan AlatKesehatan (Alkes) danPerbekalan Kesehatan RumahTangga (PKRT)

Pengawasan post-market alat kesehatan danperbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)efektif.

B. PERJANJIAN KINERJAPerjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyusun perjanjian kinerja

mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Target ini menjadi komitmen bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam

mendukung kegiatan dengan dana dekosentrasi pada tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET


Tenaga Kefarmasian yangMampu dalam Melaksanakan

313 TenagaKesehatan

11

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGETPelayanan Kefarmasiansesuai Standar

2 Peningkatan Tata KelolaObat Publik danPerbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsidan Kab/Kota yangMelaksanakan Program TataKelola Obat Publik danPerbekalan Kesehatan

1 Provinsi


Sarana Produksi danDistribusi Sediaan Farmasidan Pengamanan Panganyang dibina

182 Sarana


Layanan Perencanaan,Konsolidasi dan Evaluasiterhadap Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya

39 Layanan


Tenaga Kesehatan danMasyarakat di Prov/Kab/Kotayang Terpapar tentangPenggunaan Alat Kesehatandan PKRT yang Tepat Guna

181 Tenaga


Produk dan Sarana DistribusiAlat Kesehatan sertaPerbekalan KesehatanRumah Tangga (PKRT) yangdiuji

40 Produk

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ditandatangani

oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai Pihak Pertama dan

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai Pihak Kedua.

12

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI1. Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi

output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan

terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses

sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi

pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator

sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari

masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan

kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-

masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di

masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih

berhasil guna dan berdaya guna.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun

2018 sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat KesehatanDinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

NO. SASARANKEGIATAN

INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 PeningkatanPelayananKefarmasian

TenagaKefarmasian yangMampu dalamMelaksanakanPelayananKefarmasiansesuai Standar

313Tenaga

Kesehatan(100%)

99,04% 99,04%

2 PeningkatanTata Kelola ObatPublik danPerbekalan

Dinas KesehatanProvinsi danKab/Kota yangMelaksanakan

1 Provinsi(100%)

96% 96%

13

NO. SASARANKEGIATAN

INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Kesehatan Program TataKelola Obat Publikdan PerbekalanKesehatan

3 PeningkatanProduksi danDistribusiKefarmasian

Sarana Produksidan DistribusiSediaan Farmasidan PengamananPangan yangdibina

182Sarana(100%)

95,05% 95,05%

4 DukunganManajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnya padaProgramKefarmasian danAlat Kesehatan

LayananPerencanaan,Konsolidasi danEvaluasi terhadapManajemen danPelaksanaanTugas TeknisLainnya

39Layanan(100%)

100% 100%

5 PeningkatanPenilaian AlatKesehatan(Alkes) danPerbekalanKesehatanRumah Tangga(PKRT)

Tenaga Kesehatandan Masyarakat diProv/Kab/Kotayang TerpapartentangPenggunaan AlatKesehatan danPKRT yang TepatGuna

181Tenaga(100%)

100% 100%

6 PeningkatanPengawasan AlatKesehatan(Alkes) danPerbekalanKesehatanRumah Tangga(PKRT)

Produk danSarana DistribusiAlat Kesehatanserta PerbekalanKesehatan RumahTangga (PKRT)yang diuji

40 Produk(100%)

100% 100%

16

Gambar 2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan AlatKesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

17

2. Analisis Akuntabilitas KinerjaSasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan.

Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai

berikut:

a. Tenaga Kefarmasian yang Mampu dalam Melaksanakan Pelayanan

Kefarmasian sesuai Standar

Permasalahan :

Minimnya tenaga kefarmasian (Apoteker dan Tenaga Teknis

Kefarmasian) di Fasyankes Dasar dan Apoteker belum menjadi

tenaga kesehatan strategis;

Juknis tata cara pemantauan obat dalam pelaksanaan JKN di

Puskesmas sedang disusun;

Persepsi prescriber di Rumah Sakit dengan organisasi Profesi IDI

dan IDAI belum sepaham terhadap obat-obat dalam Formularium

Nasional (Fornas);

Isi materi tidak bisa diterapkan untuk 2 (dua) sasaran yang

berbeda yaitu Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,

sehingga menjadi tidak efektif pada pada “Pertemuan

Meningkatkan Kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas di

RS dan Puskesmas serta POR di Puskesmas” (POR hanya untuk

di puskesmas, sedangkan EPO masih untuk di Rumah Sakit).

Upaya pemecahan masalah :

Advokasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Direktorat

Pelayanan Kefarmasian Direktorat Jenderal Kefarmasian dan

Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (advokasi ke Badan

Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI);

Melatih petugas provinsi dalam pemantauan obat berupa TOT;

Mengirim surat edaran (SE) kepada sarana pelayanan

kesehatan terkait pemantauan obat dalam rangka pelayanan

JKN;

Koordinasi dengan stakeholder terkait, organisasi profesi dan

perguruan tinggi, serta dibuat juknis evidence based obat yang

tercantum dalam formularium nasional;

18

Pembagian peran dengan cara advokasi stakeholder terkait

dalam menyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)

secara berkala terkait fornas;

Koordinasi dengan unit utama lain yaitu Direktorat Jenderal

Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;

Mengusulkan nomenklatur menu dipisah berdasarkan sasaran

peserta. Jika tidak memungkinkan dipilih salah satu khusus

pertemuan untuk petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dengan konsep materi untuk pelayanan kefarmasian di

Puskesmas. Materi pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit

disusun khusus pertemuan tersendiri dengan judul yang

disesuaikan.

b. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program

Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Permasalahan:

Laporan yang dikirimkan oleh Kabupaten/kota ke Dinas Kesehatan

Provinsi setiap bulan tidak lengkap dan tidak tepat waktu seperti

yang telah dituangkan di dalam Pedoman Teknis Pemantauan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015-2019, sehingga Dinas

Kesehatan Provinsi tidak tepat waktu dalam merekapitulasi dan

menyampaikan hasilnya kepada Direktorat Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan

Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;

Jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas dan kompetensi yang

belum sesuai di Puskesmas;

Seringnya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas di Instalasi

Farmasi Kabupaten/Kota;

Materi RKO dan SIPNAP digabung dalam satu pertemuan tidak

efektif dan fokus karena petugas pengelola program yang berbeda.


Pemberian reward bagi petugas/pengelola data di Kabupaten/Kota;

Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat di

Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Melakukan pembinaan terhadap SDM pengelola obat secara

berkesinambungan;

19

Perlu dibangun koordinasi yang baik untuk pelaporan data

ketersediaan obat dan vaksin dari puskesmas ke instansi

penanggung jawab kesehatan di daerah (Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan Provinsi);

Nama menu perlu dikaji ulang.

c. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pengamanan

Pangan yang dibina

Permasalahan :

Bahan Kimia Obat (BKO) dalam obat tradisional masih menjadi

masalah krusial untuk diselesaikan. Salah satu akar masalahnya

yaitu kebocoran obat jadi atau bahan baku obat ke jalur illegal

sehingga diselewengkan untuk produksi OT yang mengandung

BKO;

Penambahan bahan berbahaya/dilarang, seperti merkuri,

hidrokinon, asam retinoat dan zat warna yang dilarang (merah K10

(Rhodamin), merah K3, jingga K1) masih dijumpai pada kosmetik.

Faktor pemicu utama peredaran kosmetika ilegal dan tidak

memenuhi syarat adalah masih tingginya demand dari masyarakat

yang menginginkan kosmetika dengan efek instan dan harga

terjangkau;

Usaha Kecil Obat Tradisional masih terdapat yang belum memiliki

izin produksi dan izin edar. Tidak memiliki penanggung jawab dan

juga masih banyak UKOT yang tutup tanpa lapor kepada pihak

stake holder pemberi rekomendasi perizinan;

Terdapat produk UKOT yang berlabel izin edar PIRT dimana

produk tersebut mencantumkan khasiat.


Memperkuat jejaring lintas sektor dan kerjasama dengan asosiasi

pelaku usaha obat tradisional terkait pembinaan dalam

menghentikan praktik pencampuran BKO ke dalam produk obat

tradisional;

Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan

edukasi (KIE) terkait obat tradisional mengandung BKO;

Intensifikasi pendampingan dan bimbingan teknis perizinan dan

penerapan CPOTB dalam rangka peningkatan mutu produk bagi

pelaku usaha obat tradisional;

20

Peningkatan kerjasama dan komunikasi lintas sektor di bidang

sertifikasi obat tradisional terutama dengan asosiasi pengusaha

jamu dan pelaku usaha IOT dan UMKM Obat Tradisional untuk

meningkatkan komitmen pelaku usaha dalam perizinan dan

penerapan CPOTB;

Intensifikasi pembinaan dan asistensi regulasi dalam penerapan

perizinan dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) di

industri kosmetik;

Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan lintas sektor terkait

termasuk gabungan pelaku usaha kosmetik, utamanya dalam

penanggulangan penggunaan bahan berbahaya/dilarang dalam

kosmetik.

d. Layanan Perencanaan, Konsolidasi dan Evaluasi terhadap Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Permasalahan :

Kegiatan tertunda beberapa menyesuaikan dengan termin waktu kegiatan

APBD dan konfirmasi narasumber terkait.


Meningkatkan koordinasi lintas program Provinsi/Kab/Kota.

e. Tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Prov/Kab/Kota yang Terpapar

tentang Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT yang Tepat Guna

Permasalahan :

Masih banyak ditemukan penggunaan yang salah ataupun tidak

tepat guna. Kurangnya informasi penggunaan alat kesehatan dan

PKRT yang benar sehingga perlu adanya pembekalan untuk

memberikan pemahaman kepada tenaga kesehatan dan

masyarakat mengenai alat kesehatan dan PKRT produksi dalam

negeri;

Beberapa alat kesehatan masih akan diimpor ke dalam negeri.

Namun, diakui bahwa potensi perkembangan alkes masih tetap

bisa bersaing dengan produksi luar, masih terbuka dan tetap akan

butuh impor karena tujuannya untuk menyelamatkan manusia


Peningkatan industri alat kesehatan untuk berperan turut berperan

dalam mengurangi tingkat ekonomi yang sangat berdampak

terhadap kesehatan masyarakat

21

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan

alat kesehatan dalam negeri dan cara menggunakan Alkes dan

PKRT yang baik;

percepatan pengembangan industri alat kesehatan melalui

peningkatan kerjasama dan kontribusi positif fasyankes dan

masyarakat serta stakeholder terkait agar dapat mewujudkan

kemandirian dan meningkatkan daya saing industri alat kesehatan

dalam negeri.

f. Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan serta Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT) yang diuji

Permasalahan :

Peredaran alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT) di Indonesia semakin banyak jumlah dan jenisnya dan masih

ditemukan Alat kesehatan dan PKRT yang belum memiliki ijin edar serta

masih ditemukan sarana yg belum memiliki kepatuhan terhadap CDAKB,

CPAKB dan CPPKRTB.


Peningkatan kemampuan tenaga pengawas di tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan agar penyelenggaraan

pengawasan di bidang kesehatan dapat dilaksanakan dengan

optimal;

Pelaksanaan pre dan post market control tentunya harus

dilaksanakan dengan optimal agar tujuan terjaminnya alat

kesehatan dan PKRT yang aman, bermutu dan bermanfaat dapat

tercapai. Dalam hal ini, tidak hanya memerlukan penguatan

regulasi tapi juga dukungan sumber daya termasuk sumber daya

manusia yang kompeten;

Perlu dilakukan pengujian ulang ke laboratorium yang terakreditasi;

Masih terbatasnya jumlah sampel yang disampling dan

laboratorium pengujian alat kesehatan yang terakreditasi, sehingga

perlu dilaksanakan koordinasi lintas sektor terhadap sarana

pemegang izin edar agar secara rutin melaksanakan dan

melaporkan hasil pengujian sampling pada laboratorium

terakreditasi.

22

B. REALISASI ANGGARAN SATKER DEKONSENTRASIRincian alokasi dan realisasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pagu dan Realiasi Anggaran Kegiatan pada Program Kefarmasian danAlat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018

NO. KEGIATAN PAGU REALISASIRp. (%)


536.383.000 467.940.900 87,24

2 Peningkatan Tata KelolaObat Publik dan PerbekalanKesehatan

475.166.000 423.479.810 89,12


255.422.000 229.717.100 89,94


576.393.000 502.518.020 87,18


239.253.000 222.876.522 93,16


239.771.000 162.888.225 67,93

TOTAL 2.322.388.000 2.009.420.577 86,52

C. SUMBER DAYA MANUSIASumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam

mendukung tercapainya kinerja organisasi. Secara teknis sumber daya manusia

dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi

jumlah dan kualitas serta profesional di bidangnya. Apabila sumber daya manusia

yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan

inovasi maka pencapaian kinerja tentunya akan semakin baik. Berdasarkan

analisis beban kerja, secara ideal jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

dibutuhkan seksi Kefarmasian belum mencukupi jika dibanding dengan banyaknya

sarana yang harus dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Saat

ini jumlah pegawai Seksi Kefarmasian terdiri dari seorang Kepala Seksi dan 17

orang staf (15 orang ASN dan 3 orang non ASN) dengan perincian sesuai di tabel

7.

23

Tabel 7. Perincian Pegawai di Seksi KefarmasianNO. STATUS

KEPEGAWAIAN

JABATAN PENDIDIKAN JUMLAH(Orang)

1 ASN Kepala SeksiKefarmasian

S2-Apoteker(Magister ManajemenPemasaran dan KeuanganPelayanan Kesehatan)

1

Staf S2-Apoteker(S2 Magister ManajemenPelayanan Kesehatan, S2Magister ManajemenKebijakan Obat serta S2Magister ManajemenPemasaran dan KeuanganPelayanan Kesehatan)

3

S1-Apoteker 3S2-Dokter Gigi(Magister ManajemenPemasaran dan KeuanganPelayanan Kesehatan)

1

Spesialis Konservasi Gigi 1S2 lainnya 1S1 lainnya 2Diploma (D3) 1SMA 2

2 Non ASN Staf S1-Apoteker 1Asisten Apoteker (SMF) 1SMA 1

Tabel 8. Perincian Pegawai di Seksi Alat Kesehatan dan PKRTNO. STATUS

KEPEGAWAIAN

JABATAN PENDIDIKAN JUMLAH(Orang)

1 ASN Kepala SeksiKefarmasian

S1-Apoteker 1

Staf S2-Apoteker(S2 Magister ManajemenPelayanan Kesehatan)

1

S1-Apoteker 2S2 lainnya 1S1 lainnya 7SMA 2

2 Non ASN Staf Asisten Apoteker (SMF) 1

Tabel 9. Jumlah Pegawai di Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan – PKRTberdasarkan Pendidikannya

NO. PENDIDIKAN JUMLAH (Orang)1 S2 - Apoteker 5

2 S1 – Apoteker 7

24

NO. PENDIDIKAN JUMLAH (Orang)3 S2 – Lainnya 3

4 Spesialis 1

5 S1 – Lainnya 9

6 Diploma 1

7 SMA 5

8 SMF 2

JUMLAH 33

Gambar 3. Jumlah Pegawai di Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan –PKRT berdasarkan Pendidikannya

25

BAB IVPENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat

Kesehatan-PKRT ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,

SDM dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua pimpinan dan seluruh staf

seksi kefarmasian. Tidak kalah pentingnya bahwa keterlibatan para pemangku

kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi maupun pemberdayaan

bersama-sama dengan Kabupaten/Kota juga sangat besar peranannya dalam

keberhasilan pelaksanaan Program kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selanjutnya untuk

menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan

monitoring dan evaluasi secara berkala. Apabila diperlukan, dapat dilakukan

perbaikan/revisi penyesuaian muatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme

yang berlaku dan tanpa mengubah peran dan fungsi memberikan dukungan dan

pembinaan di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan optimal dalam pencapaian

pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau dengan mengacu kepada

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 dan Rentra Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur.

laporan akuntabilitas kinerja dinas kesehatan … filepelaksanaan tugas teknis lainnya 5 tenaga...

Documents