laporan akuntabilitas kinerja instansi...
TRANSCRIPT
1
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
PUSAT STANDARDISASI
2015
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pusat Standardisasi berperan dalam perumusan, penyiapan penerapan, pengembangan
dan kerja sama di bidang standardisasi industri. Untuk melakukan tugas tersebut Pustan telah
menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2015.
Dalam pencapaian sasaran pertama pada Penyediaan RSNI, ST, PTC (Standar), 100 RSNI
yang ditargetkan sebagai bagian dari fasilitasi penerapan SNI telah terlaksana dengan baik
melebihi target yang direncanakan yaitu 120 RSNI. Realisasi ini meningkat sebesar 120 %.
dan Kajian Pengembangan Standar yang ditargetkan 2 Judul hanya terpenuhi 1 judul saja
yaitu kajian efektifitas penerapan SNI .
Untuk capaian sasaran kedua dalam Penyediaan Regulasi Teknis Standarisasi
Industri, skema sertifikasi produk yang ditargetkan sebanyak 6 skema telah memenuhi
capaiannya sebesar 100%. Sedangkan regulasi teknis yang tersusun sebanyak 30 regulasi
sehingga memenuhi capaiannya sebesar 300%
Sasaran strategis ketiga yaitu Penyediaan SDM di bidang Standardisasi Industri,
dimana untuk mendukung hal tersebut kami telah mengadakan pelatihan-pelatihan yang
terkait dengan peningkatan SDM Industri yakni Pelatihan Sertifikasi Produk sebanyak 20
orang, Pelatihan Petugas Pengambil Contoh sebanyak 40 orang, Pelatihan SMM sebanyak 20
orang, Pelatihan PPSI sebanyak 30 orang dan Pelatihan PPNS sebanyak 52 orang, total dari
jumlah SDM baru yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 162 orang , dari hasil yang
dicapai tidak mencapai target yaitu 200 orang. Target yang tercapai hanya 81 % .
Dalam hal Penyediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) , tercatat sebanyak 38
LSPro dan 124 Lab Penguji atau sebesar 162 LPK yang mendukung penerapan
pemberlakuan SNI/ST secara Wajib di tahun 2015. Penambahan jumlah LPK yang
terakreditasi dan/ ditunjuk untuk memberikan sertifikasi produk di tahun 2015 sebanyak 7
LPK atau 140% telah melebihi target yang direncanakan yaitu 5 LPK .
Untuk mendukung tercapainya kinerja utama tersebut di atas tidak lepas dari kinerja
lainnya yaitu Kegiatan/kajian/monitoring dan evaluasi kebijakan serta Layanan dukungan
teknis manajemen kinerja Pusat Standardisasi.
Diharapkan dengan meningkatkan koordinasi dengan Direktorat dan instansi terkait
lainnya serta meningkatkan kemampuan Laboratorium Penguji dalam rangka mendukung
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
ii
penerapan SNI/ST secara wajib, Pusat Standardisasi akan memperoleh capaian kinerja utama
yang lebih baik pada Tahun 2016.
Jakarta, Januari 2016
Pusat Standardisasi
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
iii
DAFTAR ISI
Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................................ i
Daftar Isi .......................................................................................................................... iii
Daftar Lampiran .............................................................................................................. iv
Bab I Pendahuluan .......................................................................................................... 1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Standardisasi ....................................................... 1
1.2 Peran Strategis Pusat Standardisasi ........................................................................ 1
1.3 Struktur Organisasi Pusat Standardisasi ................................................................. 2
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .................................................................... 3
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Pusat Standardisasi Tahun 2015 – 2019 ................... 3
2.2 Rencana Strategis Pusat Standardisasi Tahun 2015 ............................................... 4
2.3 Rencana Anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2015 .............................................. 5
2.4 Dokumen Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi ................................................. 8
2.5 Pernyataan Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi .............................................. 9
Bab III Akuntabilitas Kinerja ........................................................................................... 10
3.1 Analisa Capaian Kinerja Pusat Standardisasi Tahun 2015 ........................................ 10
3.2 Analisa Realisasi Anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2015................................... 56
Bab IV Penutup ............................................................................................................... 58
4.1 Kendala....................................................................................................................... 58
4.2 Kesimpulan dan solusi................................................................................................ 59
Lampiran ......................................................................................................................... 61
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
iv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi
2. Pernyataan Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi
3. Pengukuran Kinerja (PK)
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Standardisasi
Pusat Standardisasi merupakan salah satu unit di bawah Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian dan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Perindustrian Nomor: 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyiapan
penerapan, pengembangan, dan kerja sama di bidang standardisasi industri.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Standardisasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perumusan, penyiapan penerapan,
pengembangan, dan kerja sama di bidang standardisasi industri;
b. koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penyiapan penerapan, pengembangan, dan kerja
sama di bidang standardisasi industri;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perumusan, penyiapan penerapan,
pengembangan, dan kerja sama di bidang standardisasi industri; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Pusat Standardisasi.
1.2 Peran Strategis Pusat Standardisasi
Pusat Standardisasi mempunyai peran strategis dalam perumusan, penyiapan
penerapan dan kerjasama, infrastruktur di bidang standardisasi industri.
1. Perumusan standar mempunyai kegiatan:
a. Penyiapan koordinasi dan perumusan standar industri di bidang basis industri
manufaktur; dan
b. Penyiapan koordinasi dan perumusan standar industri di bidang industri agro dan
industri unggulan berbasis teknologi tinggi.
2. Penyiapan penerapan dan kerjasama standardisasi mempunyai kegiatan:
a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyiapan penerapan standar industri; dan
b. Penyiapan bahan kerjasama standardisasi industri
3. Infrastruktur standar mempunyai kegiatan:
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
2
a. Penyiapan bahan pengembangan infrastruktur di bidang standardisasi industri; dan
b. Penyiapan bahan pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).
1.3 Struktur Organisasi Pusat Standardisasi
Berikut ini merupakan struktur organisasi di Pusat Standardisasi.
Pusat
Standardisasi
Perumusan
Standard
Penyiapan
Penerapan dan
Kerjasama
Standard
Infrastruktur
Standard
Tata Usaha dan
Manajemen
Kinerja
Perumusan
Standard Industri
Manufaktur
Perumusan
Standard Industri
Agro dan
Teknologi Tinggi
Penyiapan
Penerapan
Standard
Kerjasama
Standard
Pengawasan
Lembaga
Penilaian
Kesesuaian (LPK)
Pengembangan
Infrastruktur
Standard
Gambar 1 – Struktur Organisasi Pusat Standardisasi
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
3
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Pusat Standardisasi Tahun 2015 - 2019
2.1.1 Visi
Terwujudnya pelayanan sub sistem standardisasi industri yang diakui nasional maupun
internasional.
2.1.2 Misi
a. Memfasilitasi pengembangan standar;
b. Memfasilitasi penerapan standar;
c. Mendukung penerapan regulasi teknis;
d. Meningkatkan perlindungan konsumen, melalui penggunaan standar yang berkaitan
dengan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan pelestarian lingkungan hidup;
e. Mendorong persaingan usaha yang sehat, adil dan jujur;
f. Meningkatkan kemampuan SDM di bidang standardisasi;
g. Memfasilitasi pengembangan LPK.
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
2.1.3.1 Tujuan
a. Mendorong kemampuan industri dalam memproduksi produk yang bermutu;
b. Menyediakan kebijakan dan standar yang dapat digunakan oleh regulator untuk
pemberlakuan SNI secara wajib;
c. Menyediakan infrastruktur pengujian dan sertifikasi dalam mendukung kegiatan
penilaian kesesuaian;
d. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat Pusat dan Daerah dalam
melaksanakan kegiatan di bidang standardisasi industri.
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
4
2.1.3.2 Sasaran :
a. Meningkatnya peran standardisasi;
b. Meningkatnya sertifikasi mutu produk dan peningkatan infrastruktur standar
c. Meningkatnya kerjasama standar dan notifikasi regulasi teknis
d. Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
e. Meningkatnya jumlah aparat yang mempunyai kompetensi dalam bidang standardisasi
2.2 Rencana Strategis Pusat Standardisasi Tahun 2015
Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat Standardisasi seperti
yang telah diuraikan di atas, maka Rencana Strategis Tahun 2014 Pusat Standardisasi yaitu:
1. Meningkatkan jumlah SNI dibidang industri melalui proses perumusan RSNI secara
efektif;
2. Mendukung penerapan SNI/ST yang diberlakukan secara wajib dengan meningkatkan
kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK);
3. Berperan serta dalam kegiatan standar dan penilaian kesesuaian di berbagai blok
perdagangan regional maupun internasional;
4. Mengembangkan R & D di instansi dan industri;
5. Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf.
Untuk mendukung Rencana Strategis tersebut Pusat Standardisasi merencanakan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Perumusan RSNI
2. Laporan Kegiatan/Kajian/Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pusat Standardisasi
2.1 Diseminasi Standardisasi dan Regulasi Teknis
2.2 Pemeliharaan SMM
2.3 Kajian dan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Pada
Industri Kakao Bubuk Indonesia
2.4 Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Personil LPK
2.5 Pengawasan dan Evaluasi Kinerja LPK dalam Rangka SNI/ST Wajib
2.6 Kerjasama Standardisasi Industri Internasional
2.7 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pustan 2015
2.8 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pustan
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
5
3. Regulasi Teknis Terkait Pemberlakuan SNI Secara Wajib
3.1 Koordinasi Penyusunan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK dalam
Rangka Pemberlakuan SNI/ST/Pedoman Tata secara Wajib
3.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perencanaan, Penerapan,
Pemberlakuan, Pembinaan Dan Pengawasan SNI, Spesifikasi Teknis Dan
Pedoman Tata Cara Barang Dan/atau Jasa Industri
3.3 Penyusunan Rancangan Skema Sertifikasi Produk Terkait Regulasi Teknis
Pemberlakuan SNI Secara Wajib
3.4 Penyusunan Konsep Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Assesor Manajemen
Mutu Industri (AMMI)
4. Layanan Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Standardisasi
4.1 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
5. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin dalam Rangka Menunjang Kinerja pada
Pusat Standardisasi
6. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
6.1 Kesekretariatan Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium Penguji
6.2 Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium Penguji
2.3 Rencana Anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2015
Berikut ini merupakan Rencana Anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2015 per
kegiatan dengan jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 17.975.400.000,- (Tujuh belas
milyar sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus ribu rupiah) yang merupakan
perubahan anggaran terakhir.
Tabel 2.1 - Rencana Anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2015
Sasaran Strategis
Rencana Anggaran
(Rupiah)
1 Perumusan RSNI 2.930.362.0000
1.1 Perencanaan Perumusan RSNI 382.166.000
1.2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pustan 2.245.004.000
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
6
Sasaran Strategis
Rencana Anggaran
(Rupiah)
1.3 Sistem Informasi Kebijakan Standardisasi Industri 144.496.000
1.4 Peninjauan SNI 158.696.000
2 Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Pusat Standardisasi 1.513.694.000
2.1 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pustan 2016 145.430.000
2.2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pustan 260.958.000
2.3 Sistem Informasi Kebijakan Standardisasi Industri 892.576.000
2.4 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 214.730.000
3 Regulasi Teknis Terkait Standardisasi Industri 1.261.038.000
3.1 Perencanaan Regulasi Teknis 312.612.000
3.2 Penyusunan Rancangan Regulasi Teknis 345.516.000
3.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK
dalam rangka Pemberlakuan SNI,ST dan/atau PTC secara wajib
602.910.000
4 Kerjasama Standardisasi Industri 1.478.557.000
4.1 Kerjasama Jejaring LaboratoriumPengujian Pangan Indonesia 449.476.000
4.2 Penentuan Posisi Indonesia dalam Sidang Kerjasama Standardisasi 298.768.000
4.3 Sidang Kerjasama Standardisasi Dalam Rangka FTA 730.313.000
5 Pengembangan Sertifikasi Produk 1.024.474.000
5.1 Penyusunan Skema Sertifikasi 1.024.474.000
6. Pengawasan SNI 1.038.558.000
6.1 Pengawasan LPK 429.506.000
6.2 Pertemuan Teknis Pengawasan LPK 213.140.000
6.3 Kajian Efektifitas Penerapan SNI 395.912.000
7 Pembinaan Standardisasi Industri 3.468.217.000
7.1 Diseminasi Standardisasi dan Regulasi Teknis 665.142.000
7.2 Peningkatan Kemampuan SDM dalam rangka Pemberlakuan
SNI/ST/PTC Secara Wajib
724.670.000
7.3 Peningkatan Kemampuan SDM Pengawas SNI 1.671.345.000
7.4 Manajemen Jabatan Fungsional AMMI 425.060.000
8 Layanan Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Standardisasi 449.400.000
8.1 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 449.400.000
9 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 175.000.000
9.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin dalam Rangka Menunjang Kinerja 175.00.000
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
7
Sasaran Strategis
Rencana Anggaran
(Rupiah)
pada Pusat Standardisasi
10 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4.567.500.000
10.1 Kesekretariatan Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium
Penguji
16.592.000
10.2 Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium Penguji 4.5550.908.000
Jumlah Rencana Anggaran Keseluruhan 17.975.362.000
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
8
2.5 Dokumen Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
9
2.6 Pernyataan Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Analisa Capaian Kinerja Pusat Standardisasi Tahun 2015
3.1.1 Penyediaan RSNI, ST, PTC
3.1.1.1 Realisasi Rancangan SNI 3 (final)
Pada Penetapan Kinerja Pusat Standardisasi Tahun 2015, target penyusunan RSNI3
sebanyak 100 RSNI. Jumlah RSNI yang telah konsensus pada yahun 2015 mencapai 120
RSNI yang melebihi target yang direncanakan yaitu 100 RSNI, adapun 120 RSNI tersebut
terdiri dari:
Tabel 3.1 - RSNI yang telah Konsensus Tahun 2015
No. Judul RSNI
KT 21-01, Permesinan dan Produk Permesinan
1. Kendaraan bermotor – Komponen sistem bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed
natural gas/CNG) – Bagian 1: Persyaratan umum dan definisi
2. Kendaraan bermotor – Komponen sistem bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed
natural gas/CNG) – Bagian 3: Katup searah
3. Kendaraan bermotor – Komponen sistem bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed
natural gas/CNG) – Bagian 4: Katup manual
4. Kendaraan bermotor – Komponen sistem bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed
natural gas/CNG) – Bagian 7: Injektor gas
5.
Kendaraan bermotor – Komponen sistem bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed
natural gas/CNG) – Bagian 8: Indikator tekanan
6. Alat mesin pemanen tebu
7. Mesin penggiling tebu
8. Mesin pembersih gabah bagian 1
9. Peralatan dan aksesoris LPG – Sistem propulsi LPG untuk kapal
10. Komponen otomotif untuk penggunaan bahan bakar LPG (Liquified Petroleum Gas) – Selain
tangki
SKT 21-01-S1, Permesinan dan Alsintan
11. Mesin pengolah ubi kayu – Bagian 5: Mesin pengayak tepung ubi kayu – Syatat mutu dan
metode uji
12. Traktor roda dua – sistem transmisi
KT 31-01, Elektronika untuk Keperluan Rumah Tangga
13. Perkakas listrik genggam dioperasikan motor – Keselamatan – Bagian 2 - 17: Persyaratan
khusus untuk routers dan trimmers
14. Keselamatan perkakas listrik genggam dioperasikan motor Bagian 2: Persyaratan khusus
untuk penyemprot dengan cairan tidak mudah terbakar
15. Lampu LED swa-balast untuk layanan penerangan umum dengan tegangan suplai > 50 V –
persyaratan kinerja
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
11
16. Perkakas listrik genggam dioperasikan motor– Keselamatan – Bagian 2 - 11: Persyaratan
khusus untuk gergaji timbal balik (jig dan gergaji berpelindung)
17. Perkakas listrik genggam – Keselamatan Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk Serut
18. Perkakas listrik genggam – Keselamatan Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk Pemangkas
Tanaman Pagar
19.
Pengkondisi udara pendinginan udara dan pompa panas udara ke udara – Metoda pengujian
dan penghitungan untuk faktor kinerja musiman Bagian 2: Pemanasan – Faktor kinerja
musiman
20. Peralatan pendinginan rumah tangga – Karakteristik dan metode uji – Bagian 2: Persyaratan
kinerja
21. Sistem catu daya tak putus (UPS) – BAgian 1 – Umum dan persyaratan keselamatan untuk
UPS
22. Peralatan teknologi infomasi keselamatan – Bagian 1 : Persyaratan umum
23. Sistem catu daya tak putus (UPS) – BAgian 2: Kesesuaian Kompatibilitas Elektromagnetuk
(EMC)
KT 43-01, Rekayasa Kendaraan Jalan Raya
24. Kendaraan bermotor – Spidometer – Tingkat ketelitian
25. Kaca spion KBM kategori M,N dan O
KT 59-01, Tekstil dan Produk Tekstil
26. Tekstil – Cara uji amina aromatic tertentu turunan dari zat warna azo – Bagian 1: Deteksi
penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa pengekstrak serat.
27. Tekstil – Cara uji amina aromatic tertentu turunan dari zat warna azo – Bagian 1: Deteksi
penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat diperoleh dengan dan tanpa pengekstrak serat.
28. Tekstil – Cara uji amina arimatik tertentu turunan dari zat warna azo- Bagian 3 : Deteksi
penggunaan zat warna azo tertentu yang dapat melepaskan 4-aminoazobenzena
29. Tekstil – Benang jahit
30.
Prosedur pengambilan contoh untuk pemeriksaan cara atribut – Bagian 5: Sistem rencana
pengambilan contoh bertah3ap di indeks dengan batas mutu penerimaan (AGL) untuk
pemeriksaan lot per lot
31.
Prosedur pengambilan contoh untuk pemeriksaan cara variable – Bagian 1: Spesifikasi untuk
rencana pengambilan contoh tunggal yang di indeks dengan batas mutu penerimaan (AQL)
untuk pemeriksaan lot per lot dengan karakteristik mutu tunggal dan AQL tunggal
32. Tekstil – Seprei
33. Kain dilapisi karet atau plastik - Cara uji tahan gesek - Bagian 2: Martindale Abrader
34. Tekstil-Kekuatan sobek kain - Bagian 3: Cara uji kekuatan sobek dari contoh uji berbentuk
sayap (metoda sobekan tunggal)
35. Tekstil-Kekuatan sobek kain - Bagian 2: Cara uji kekuatan sobek dari contoh uji berbentuk
celana panjang (metoda sobekan tunggal)
36. Tekstil-Kekuatan sobek kain - Bagian 4: Cara uji kekuatan sobek dari contoh uji berbentuk
lidah (metoda sobekan ganda)
37. Tekstil - Cara uji tahan luntur warna - Bagian G02: Tahan luntur warna terhadap uap gas yang
dibakar
38. Tekstil – Cara uji tahan luntur warna – Bagian J03 ; Perhitungan beda warna
39. Tekstil – Cara uji pH ekstrak air dari bahan tekstil
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
12
40. Tekstil – Cara uji kandungan Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) dan PFA pada bahan
tekstil
41. Tekstil – Kain tenun untuk setelah (suiting)
42. Tekstil – Kain tahan air untuk segala keperluan
43. Tekstil – Kain untuk pakaian dalam wanita
44. Tekstil – Pakaian dalam wanita
45. Tekstil – Ukuran pakaian dalam wanita
KT 59-01-S1, Batik dan Produk Batik
46 Batik cap
47. Batik kombinasi
KT 67-01, Makanan dan Minuman
48. Lemak reroti (shortening)
49. Lada bubuk
50. Tahu
51. Jipang beras
52. Roti tawar
53. Roti manis
54. Keripik tempe
55. Keripik buah
SKT 67-04-S1, Minuman
56. Nanas dalam kemasan sterilisasi
57. Sari buah
58. Minuman berperisa berkarbonasi
59. Susu pasteurisasi
60. Anggur
61. Krimer nabati
62. Nata dalam kemasan
63. Jelly hidrokoloid
64. Arak
65. Bir
KT 71-01, Teknologi Kimia
66. Hidrogen peroksida teknis
67. Natrium silikat padar teknis
KT 71-02, Garam
68. Garam konsumsi beryodium
KT 71-03, Kimia Pembersih
69. Detergen cuci cair untuk pakaian
70. Deterjen cuci cair untuk alat dapur
71. Deterjen pasta/krim
72. Sabun cair pembersih tangan
73. Sabun mandi cair
KT 77-01, Logam, Baja dan Produk Baja
74. Baja lembaran dan gulungan Lapis paduan alumunuium dan seng dengan atau tanpa
magnesium lapis cat atau laminasi (BjLAS Warna/ Bj LASM Warna)
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
13
KT 81-01, Industri Kaca
75. Botol dan stoples (jar)
76. Ampelas
77. Kaca pengaman kendaraan pengaman
KT 83-01, Industri Karet dan Plastik
78. Pipa polietilena (PE) dan fiting untuk system penyediaan air minum – Bagian 1: Umum
79. Pipa polietilena (PE) dan fiting untuk system penyediaan air minum – Bagian 2: Pipa
80. Pipa polietilena (PE) dan fiting untuk system penyediaan air minum – Bagian 3: Fiting
81. ISO 127:2012, Rubber, natural latex concentrate -- Determination of KOH number
82.
ISO 2285:2013, Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tension set under
constant elongation, and of tension set, elongation and creep under constant tensile load
83. ISO 8308:2006, Rubber and plastics hoses and tubing -- Determination of transmission of
liquids through hose and tubing walls
84. ISO 2878:2011, Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Antistatic and conductive products -
Determination of electrical resistance
85. ISO 37:2015, Karet, vulkanisat atau termoplastik – Penentuan sifat-sifat tegangan-regangan
86. ISO 1827:2015, Karet, vulkanisat atau termoplastik – Penentuan modulus geser dan rekatan
terhadap pelat kaku – Metode geser quadruple
87. ISO 37:2015, Karet, vulkanisat atau termoplastik – Penentuan sifat-sifat tegangan-regangan
88. ISO 1827:2015, Karet, vulkanisat atau termoplastik – Penentuan modulus geser dan rekatan
terhadap pelat kaku – Metode geser quadruple
89. ISO 2285 2015, Karet, vulkanisat atau termoplastik – Penentuan tarikan tetap terhadap
perpanjangan konstan, dan tarikan tetap, perpanjangan dan creep terhadap beban tarik konstan
90. ISO 2878 2015, Karet, vulkanisat atau termoplastik – Produk antistatis dan konduktif –
Penentuan tahanan listrik
91. ISO 8030 2015, Selang karet dan plastik – Metode uji bakar
92. ISO 8308 2015, Selang dan perpipaan dari karet dan plastik – Penentuan penyaluran cairan
melalui selang dan dinding pipa
93. ISO 11425 1996, Selang dan rakitan selang karet untuk sistem power-steering mobil –
Spesifikasi
94. ISO 12243 2015, Sarung tangan medis terbuat dari lateks karet alam – Penetapan protein
terekstrak dalam air menggunakan metode Lowry termodifikasi
95. ISO 127 2015, Karet, lateks alam pekat – Penentuan bilangan KOH
96. ISO 11852 2015, Karet – Penentuan kadar magnesium dalam lateks kebun dan lateks pekat
karet alam dengan titrasi
97. ISO 18899-2015, Karet – Panduan kalibrasi peralatan uji
98. ISO 2393-2014, Uji kompon karet – Persiapan, pencampuran dan vulkanisasi – Peralatan dan
prosedur
KT 83-01-S1, Crumb Rubber
99. Karet alam, mentah – Penentuan kadar kotoran (Rubber, raw natural – Determination of dirt
content) (ISO 249:2014, MOD)
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
14
100.
Karet alam, mentah – Penentuan kadar gel dalam karet spesifikasi teknis (TSR/SIR) ( Rubber,
raw natural – Determination of the gel content of technically specified rubber (TSR) (ISO
17278:2013, IDT)
101. Karet alam – Spesifikasi Teknis (ISO 2000:2014, IDT)
KT 85-01, Teknologi Kertas
102. Kertas dan karton untuk kemasan pangan
103. Pulp kraft belum putih kayujarum (NUKP)
104. Kertas manila
105. Spesifikasi kertas dasar untuk kertas bungkus berlaminasi plastic
106. Kertas dasar tisu antiseptic
107. Kertas tisu dan produk tisu – Bagian 7: Pengukuran derajat cerah dan warna pada D65/10° (di
luar ruangan)
108. Kertas tisu dan produk tisu – Bagian 8 : Air – Waktu penyerapan dan air – Kapasitas
penyerapan, wadah– metode perendaman
109. Petunjuk standar untuk validasi kandungan bahan daur ulang dalam kertas daur ulang dan
karton
110. Pulp – Cara uji noda dan shives – Bagian 3: Pemeriksaan visual dengan cahaya yang
dipantulkan menggunakan metode Equivalent Black Area (EBA)
111. Kertas dan karton – Cara pengambilan contoh untuk menentukan kualitas rata-rata
112. Pulp – Cara pengambilan contoh untuk pengujian
KT 87-01, Industri Cat dan Warna
113. Spesifikasi cat plastic dingin untuk marka jalan
114. Cat tangki balas kapal berbahan resin epoksi
115. Cat akhir berbahan dasar poliuretan untuk perlindungan keperluan
116. Cat anti fouling untuk lambung bawah kapal baja
KT 91-02, Kimia Bahan Konstruksi
117. Papan semen rata
KT 97-02, Furnitur berbahan kayu, rotan dan Bambu
118. Meja makan
119. Meja tamu
120. Meja dapur
Jumlah RSNI yang telah konsensus pada Tahun 2014 sebanyak 132 RSNI. Berikut
132 RSNI yang telah dikonsensuskan pada Tahun 2014.
Tabel 3.2- RSNI yang telah Konsensus Tahun 2014
No. Judul RSNI
PT. 21-01, Permesinan dan Alat Mesin Pertanian
1 Mesin pengering ubi kayu
2 Pisau dodos (Rev SNI 02-4507-1998)
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
15
No. Judul RSNI
3 Flat bed drier
4 Combine harvester
SPT. 87-01, Cat dan Warna
5 Atap semen bergelombang serat krisotil (Rev. SNI 03-2050-2006)
6 Papan rata serat krisotil (Rev. SNI 03-1027-2006)
PT. 31-01, Elektronika untuk Keperluan Rumah Tangga
7 Lampu neon tutup ganda-- Spesifikasi Kinerja
8 Lampu pijar - Spesifikasi Keselamatan - Bagian 2: lampu halogen Tungsten untuk
keperluan penerangan umum dalam negeri dan yang sejenis
9 Lampu pijar - Spesifikasi Keselamatan - Bagian 3: lampu halogen Tungsten (non-
kendaraan)
10 Persyaratan khusus untuk a.s atau a.b. Yang disuplai konverter elektronik untuk
lampu filament
11 Sel dan baterai sekunder yang mengandung alkali atau elektrolit non-asam - disegel
sel tunggal yang dapat diisi ulang Portable - Bagian 1: Nikel-Kadmium
12 Sel dan baterai sekunder yang mengandung alkali atau elektrolit non-asam - disegel
sel tunggal yang dapat diisi ulang Portable - Bagian 2: nikel-metal hidrida
13 Sel dan baterai sekunder yang mengandung alkali atau elektrolit non-asam lainnya -
sel lithium dan baterai sekunder untuk aplikasi portable
14
Sel dan baterai sekunder yang mengandung alkali atau elektrolit non-asam lainnya -
Persyaratan keselamatan untuk sel sekunder tertutup portabel, dan untuk baterai
dibuat darinya, untuk digunakan dalam aplikasi portabel
15 Lampu induksi Fluorescent - spesifikasi Keselamatan
16 Modul LED untuk penerangan umum - Persyaratan kinerja
17 Alat kendali lampu - Persyaratan khusus untuk peralatan kendali elektronik dengan
suplai d.c. atau a.c. untuk modul LED
18 peralatan kendali elektronik dengan suplai d.c. atau a.c. untuk modul LED -
Persyaratan kinerja
19 Lampu LED swa-ballast untuk penerangan umum dengan tegangan> 50 V -
Spesifikasi keselamatan
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
16
No. Judul RSNI
20 Lampu swabalast untuk pencahayaan umum - Persyaratan keselamatan
21
Peralatan listrik untuk rumah tangga - keselamatan - Persyaratan khusus untuk
peralatan pendingin komersial dengan unit pendingin dan kompresor yang tergabung
dan terpisah
22 Baterai primer – Umum
23 Baterai primer – Spesifikasi fisik dan listrik
PT. 43-01, Alat Transportasi darat
24 Kendaraan Bermotor - Kaca Spion untuk kategori L - Ketentuan Umum, Syarat Mutu
dan Metode Uji
25 Kendaraan bermotor - Kaca spion spion untuk kategori M, N dan O - Ketentuan
umum, syarat mutu dan metode uji
26 Kendaraan bermotor - Komponen sistem bahan bakar gas alam bertekanan
(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 10: Pengatur aliran gas
27 Kendaraan bermotor - Komponen sistem bahan bakar gas alam bertekanan
(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 11: Gas/udara campuran
28 Kendaraan bermotor - Komponen sistem bahan bakar gas alam bertekanan
(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 12: Pressure Relief Valve (PRV)
29 Kendaraan bermotor - Komponen sistem bahan bakar gas alam bertekanan
(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 13: Pressure Relief Device (PRD)
30 Kendaraan bermotor - Komponen sistem bahan bakar gas alam bertekanan
(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 15: Gas tigth housing and ventilation hose
31 Kendaraan bermotor - Komponen sistem bahan bakar gas alam bertekanan
(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 16: Rigit fuel line
32 Kendaraan bermotor - Komponen sistem bahan bakar gas alam bertekanan
(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 19: Fittings
33
Kendaraan bermotor - Komponen sistem bahan bakar gas alam bertekanan
(Compressed Natural Gas/CNG) - Bagian 20: Rigit fuel line in materials other than
stainless steel
59-01, Tekstil dan Produk Tekstil
34 Metode Uji - untuk Daya Tahan Ritsleting terhadap Semprot garam (Kabut)
35 Metode Uji - tahan luntur Warna Ritsleting ke Dry Cleaning
36 Metode Uji - tahan luntur Warna Ritsleting terhadap Cahaya
37 Metode Uji - Ketahanan akhir Ritsleting ke Dry Cleaning
38 Standard Test Methods for Bonded, Fused, and Laminated Apparel Fabrics
39 Standard Test Method for Failure in Sewn Seams of Woven Apparel Fabrics
40 Sampling procedures for inspection by variables -- Part 1: Specification for single
sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
17
No. Judul RSNI
for a single quality characteristic and a single AQL
41
Sampling procedures for inspection by variables -- Part 2: General specification for
single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot
inspection of independent quality characteristics
42 Sampling procedures for inspection by variables -- Part 3: Double sampling schemes
indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
43 Sampling procedures for inspection by variables -- Part 4: Procedures for assessment
of declared quality levels
44
Sampling procedures for inspection by variables -- Part 5: Sequential sampling plans
indexed by acceptance quality limit (AQL) for inspection by variables (known
standard deviation)
45 Textiles -- Determination of spirality after laundering -- Part 1: Percentage of wale
spirality change in knitted garments
46 Textiles -- Determination of spirality after laundering -- Part 2: Woven and knitted
fabrics
47 Textiles -- Determination of spirality after laundering -- Part 3: Woven and knitted
garments
48 Textiles- Determination of the fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting
-- Part 3: Random tumble pilling method
49 Textiles -- Dyestuffs -- Part 3: Method for determination of certain carcinogenic
dyestuffs (method using triethylamine/methanol)
50 Textiles -- Tensile properties of fabrics -- Part 1: Determination of maximum force
and elongation at maximum force using the strip method
51 Textiles -- Determination of formaldehyde -- Part 1: Free and hydrolysed
formaldehyde (water extraction method)
52 Metode Uji - Pengujian Kekuatan untuk Ritsleting
53 Metode Uji - tahan luntur Warna Ritsleting terhadap Pencucian
54 Metode Uji - untuk Mengukur Dimensi Ritsleting
55 Metode Uji - untuk operabilitas dari Ritsleting
56 Metode Uji Standar untuk Ketahanan Finish Ritsleting untuk Pencucian
57 Metode Uji - untuk tahan luntur Warna Zipper Tape untuk Crocking
58 Textiles -- Determination of formaldehyde -- Part 2: Released formaldehyde (vapour
absorption method)
PT. 59-02, Kulit, Produk Kulit dan Alas kaki
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
18
No. Judul RSNI
59 Kulit - Penentuan kimiawi kadar Formaldehida Bagian 3 : Penentuan emisi
Formaldehida
60 Kulit - Penentuan ketahana air kulit fleksibel Bagian 1: Kompresi lincar berulang
(Penetrometer)
61 Kulit - Penentuan kimiawi krom oksida Bagian 2: Kuantifikasi dengan cara
colorimetric
62 Kulit - Metode uji fisis dan mekanis penentuan kelemasan
63 Kulit - Penentuan kimiawi kadar Formaldehida Bagian 2: Metoda analisis kolorimetri
dari kulit
64 Kulit - Penentuan kimiawi kromoksida Bagian 4:kuantifikasi dengan inductively
coupled plasma-optical Emmission Spectrometer
65 Kulit - Penentuan ketahanan air kulit fleksibel Bagian 2 : kompresi sudut berulang
(Maesar)
66 Kulit - Metode uji fisis dan mekanis penentuan kuat tarik dan kemuluran
67 Kulit - Metode uji fisis dan mekanis persiapan dan pengkondisian contoh
68 Kulit - Penentuan kimiawi kadar Formaldehida Bagian 1 : Metode kromatrografi cair
kinerja tinggi
PT. 67-04, Makanan dan Minuman
69 Tempe Kedelai
70 Cokelat Compound /Coco
71 Mi Kering
72 RBD Olein
73 RBD Stearin
74 RBD Palm Oil
75 Makanan ringan ekstrudat
76 Mie basah
SPT. 87-01, Cat dan Warna
77 Cat untuk mainan anak
78
cat dasar epoksi dua komponen
berbasis pelarut organik
untuk melindungi besi dan baja terhadap korosi
PT. 71-01, Teknologi Kimia
79 BPMC teknis
80 Propoxure teknis
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
19
No. Judul RSNI
81 Garam industri aneka pangan
82 Garam konsumsi cair beryodium
83 Garam diet
84 Absorben polimer
PT. 77-01, Logam, Baja dan Produk Baja
85 Tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC
Strand/KBjP-P7)
86 Kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP)
87 Pipa Baja Aliran untuk Migas
88 Kawat baja (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC Bar/KBjP-Q)
89 Pipa baja untuk pancang
90 Baja tulangan beton
SPT. 83-01 S2, Crumb Rubber
91 Rubber latex, natural, concentrate - Determination ofn volitile fatty acid number
92 Rubber , unvulcanized - Determinations using a shearing-disc viscometer - Part 1.
determination of Mooney viscosity
93 Rubber - Determination of metal content by atomic absorption spectrometry - Part 3:
Determination of copper content
94 Rubber test mixes - Preparation, mixing and vulcanization - Equipment and
procedures
PT. 83-01, Industri Karet dan Plastik
95 Pipa PE untuk jaringan gas rumah tangga
96 Karet, vulkanisat atau termoplastik-Pengujian kekerasan - Pendahuluan dan panduan
Rubber, vulcanized or thermoplastic-Hardness testing - Introduction and guide
97
Karet, vulkanisat atau termoplastik—Penentuan kekerasan (kekerasan antara 10
IRHD dan 100 IRHD) Rubber, vulcanized or thermoplastic—Determination of
hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)
98 Karet, vulkanisat atau termoplastik – Penentuan pengaruh cairan
Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids
99
Karet, vulkanisat atau termoplastik –Ketahanan retak terhadap ozon – Bagian 1: Uji
regangan statis dan dinamis Rubber, vulcanized or thermoplastic — Resistance to
ozone cracking — Part 1: Static and dynamic strain testing
100
Karet, vulkanisat atau termoplastik–Uji keusangan yang dipercepat dan ketahanan
panas Rubber, vulcanized or thermoplastic – Accelerated ageing and heat resistance
tests
101
Pipa dan sambungan dibuat dari polivinil klorida non plastisasi terorientasi (PVC-O)
untuk mengalirkan air bertekanan - Spesifikasi Pipes and joints made of oriented
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under
pressure — Specifications
102 Selang karet, berpenguat tekstil, untuk pemakaian air secara umum — Spesifikasi
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
20
No. Judul RSNI
Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications —
Specification
103
Selang karet dan sistem pipa untuk sistem pendingin mesin bakar internal–
Spesifikasi Rubber hoses and tubingforcoolingsystemsforinternal-combustionengines
– Specification
104 Selang karet dan perakitan selang untuk penghisapan dan pelepas air — Spesifikasi
Rubber hoses and hose assemblies for water suction and discharge — Specification
105
Selang karet atau plastik dan rakitan selang — Uji denyut tekanan hidrolik tanpa
tekukan Rubber or plastics hoses and hose assemblies — Hydraulic-pressure impulse
test without flexing
106
Selang karet dan plastik dan rakitan selang - Panduan untuk pemilihan, penyimpanan,
penggunaan, dan pemeliharaan Rubber and plastics hoses and hose assemblies –
Guidelines for selection, storage, use, and maintenance
107 ISO 4437-1:2014 (E), Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels —
Polyethylene (PE) — Part 1: General
108 ISO 4437-2:2014 (E), Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels —
Polyethylene (PE) — Part 2: Pipes
109 ISO 4437-3:2014 (E), Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels —
Polyethylene (PE) — Part 3: Fittings
110
Karet, vulkanisat atau termoplastik penghantar dan disipatif – Pengukuran hambatan
listrik
Conducting and dissipative rubbers, vulcanized or thermoplastic — Measurement of
resistivity
PT. 85-01, Teknologi Kertas
111 Kertas kraft kayu daun (LKBP)
112 Kertas multiguna
113 Kertas sigaret
114 Kertas kemas, Bagian 2: Kertas kraft untuk kantong
115 Pulp - Cara uji bilangan kappa
116 Pulp - Cara uji konsumsi klorin (Derajat delignifikansi)
117 Kertas dan karton - Cara uji kadar air dari induk contoh - Metode kering - Oven
118 Tisu dan produk tisu - Bagian 3: Cara uji ketebalan, ketebalan tumpukan dan densitas
tumpukan nyata
119 Kertas dan karton - Cara uji cadangan alkali
120 Tisu dan produk tisu - Bagian 6: Cara uji gramatur
PT. 97-01, Rumah Tangga, Hiburan dan Olah Raga
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
21
No. Judul RSNI
121 Cakram
122 Tongkat estafet
123 Jaring sepak takraw
124 Catur
125 Bola sepak takraw
126 jaring voli
127 Persyaratan keselamatan dan metode uji untuk sepeda anak
PT. 97-02, Furnitur
128 Meja dan kursi taman dari kayu bukan jati
129 Meja makan dari kayu
130 Meja belajar untuk sekolah dasar
131 Meja laboratorium
PT. 71-03, Kimia Pembersih
132 Sabun mandi padat
Jumlah RSNI yang telah konsensus pada Tahun 2013 sebanyak 92 RSNI. Berikut 92
RSNI yang telah dikonsensuskan pada Tahun 2013.
Tabel 3.3 - RSNI yang Telah Konsensus Pada Tahun 2013
No Judul RSNI
SPT 67-04-S1 Minuman
1 Air Demineral
2 Air Mineral
3 Air Mineral Alami
4 Air Soda
5 Susu Bubuk
SPT 67-04-S2 Produk Tembakau
6 Kretek
PT 85-01 Teknologi Kertas
7 Kertas label
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
22
No Judul RSNI
8 Kertas arsip
9 Kertas tisu toilet
10 Cara uji kilap - Sudut 75 derajat - Kertas dan karton
11 Cara uji whiteness (d/u) - Kertas dan karton
12 Cara uji whiteness (C/2)- Kertas dan karton
13 Cara uji faktor pantul biru cahaya baur (derajat putih ISO) - Kertas, karton dan pulp
14 Cara uji faktor pantul biru cahaya baur ( derajat putih D65) - Kertas, karton dan pulp
15 Cara uji noda dan shives - Bagian 1: Pemeriksaan lembar laboratorium dengan
cahaya yang ditransmisikan - Pulp
16 Cara uji noda dan shives - Bagian 2: Pemeriksaan lembar pabrik dengan cahaya yang
ditransmisikan - Pulp
17 Pulp, kertas dan karton -- Cara uji kadar kering -- metode pemanasan dalam oven
18 Pulp – Disintegrasi kondisi basah – Bagian 1: Disintegrasi pulp kimia
19 Pulp – Disintegrasi kondisi basah – Bagian 1: Disintegrasi pulp mekanis pada suhu
20°C
20 Pulp – Disintegrasi kondisi basah – Bagian 1: Disintegrasi pulp mekanis pada suhu di
atas 85°C
21 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.1: Metode umum
22 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.2: Staining Guide
23 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.3: Herzberg staining test
24 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.4: Graff "C" staining test
25 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.5: Lofton-Merritt staining test
(modification of Wisbar)
26 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.6: Penentuan kekasaran serat
27 Kertas, karton dan pulp-Cara analisa jenis serat-Bag.7: Penentuan faktor bobot
28 Cara pembuatan lembaran pulp untuk uji derajat putih
29 Kertas tisu dan produk tisu-Bag.4: Cara uji Sifat tarik
30 Kertas tisu dan produk tisu-Bag.5: Cara uji ketahanan tarik basah
31 Kertas dan karton- Cara uji ketahanan cabut – Metode IGT (model listrik)
PT 21-01 Permesinan dan Produk Permesinan
32 Peralatan perangkat bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed Natural
Gas/CNG) untuk kendaraan bermotor – Bagian 5: Katup manual (ISO 15500-5)
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
23
No Judul RSNI
33 Peralatan perangkat bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed Natural
Gas/CNG) untuk kendaraan bermotor – Bagian 6: Katup otomatis (ISO 15500-6)
34
Peralatan perangkat bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed Natural
Gas/CNG) untuk kendaraan bermotor – Bagian 14: Katup aliran berlebih (ISO
15500-14)
35 Mesin pemarut hasil pertanian
36 Motor bensin
37 Kuku baket
38
Peralatan perangkat bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed Natural
Gas/CNG) untuk kendaraan bermotor – Bagian 2: Kinerja dan metode uji (ISO
15500-2)
39 Cultivator
40
Peralatan perangkat bahan bakar gas bumi bertekanan (Compressed Natural
Gas/CNG) untuk kendaraan bermotor – Bagian 9: Regulator bertekanan (ISO 15500-
9)
SPT 21-01-S1 Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
41 Mesin perajang ubi kayu-Bagian 1: Pengiris-Syarat mutu dan cara uji
42 Mesin penepung ubi kayu
PT 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil
43 Tekstil - Pakaian jadi (garmen)
44 Tekstil - Kerudung
45 Tekstil - Karpet sistem cutting
46 Tekstil - Cara uji dan mutu kain interlining
47 Tekstil - Cara uji dan mutu risleting
48 Tekstil - Cara uji kadar minyakl dalam bahan tekstil
49 Tekstil - Cara uji identifikasi serat tunggal
50 Tekstil - Cara uji kadar kanji pada kain grey
51 Tekstil - Cara uji Moisture
52 Tekstil - Cara uji mengkeret kain dalam penyetrikaan
53 Tekstil - cara uji tahan luntur warna kain terhadap saliva
54 Tekstil - cara uji kekuatan jahitan produk pakaian jadi
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
24
No Judul RSNI
55 Tekstil - Ukuran celana danak laki-laki
56 Tekstil - Ukuran rok anak
PT 43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya
57 Aki untuk kendaraan bermotor kategori L
PT 77-01 Logam, Baja Dan Produk Baja
58 Pipa baja untuk konstruksi umum
59 Pipa saluran air dengan atau tanpa lapis seng
60 Paku
61 Pipa saringan untuk sumur air tanah
PT 71-01 Teknologi Kimia
62 Azodikarbonamide
63 Natrium hipoklorit teknis
64 Hidrogen Peroksida
65 Mangan oksida
66 Garam Bahan baku
67 Pupuk haspamin
68 Pupuk NPK
69 Asam klorida teknis
PT 83-01 Industri Karet Dan Plastik
70 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of the effect of liquids (ISO
1817:2011, IDT)
71 Rubber -- Guide to the use of curemeters (ISO 6502:1999, IDT)
72 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of hardness (hardness between
10 IRHD and 100 IRHD) (ISO 48:2010, IDT)
73 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Hardness testing -- Introduction and guide
(ISO 18517:2005, IDT)
74 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Resistance to ozone cracking -- Part 1: Static
and dynamic strain testing (ISO 1431-1:2012, IDT)
75 Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Accelerated ageing and heat resistance tests (
ISO 188:2011, IDT) Revisi
76 Conducting and dissipative rubbers, vulcanized or thermoplastic -- Measurement of
resistivity (ISO 1853:2011, IDT)
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
25
No Judul RSNI
PT 81-01 Industri Kaca dan Keramik
77 Kaca untuk bangunan -Kaca dilapisi - Bagian 1 : Cacat fisik
78 Kaca untuk bangunan - Kaca dilapisi - Bagian 2 : Warna tampak luar
79 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 1 : Daya tahan segel tepi dengan uji
iklim
80 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji pengkabutan kimia
81 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 3: Konsentrasi gas dan kebocoran gas
82 Kaca untuk bangunan — Kaca isolasi — Bagian 4: Metode uji untuk sifat fisik segel
tepi
PT 47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan
83 Bangunan kapal dan konstruksi kelautan - Jendela sisi kapal
84 Bangunan kapal dan konstruksi kelautan - Jendela kapal segi empat biasa
PT 87-01 Cat dan Warna
85 Cat dekoratif berbasis pelarut organik
86 Metoda uji untuk penentuan timbal, kadmium dan kobalt konsentrasi rendah dalam
cat dengan menggunakan SSA
87 Cat tembok emulsi
88 Pengambilan contoh cat
PT 91-02 Kimia Bahan Konstruksi
89 Semen portland
90 Semen portland pozoland
91 Semen portland komposit
PT 43-01-S1 Komponen Otomotif
92 Kendaraan bermotor – Bahan gesek kampas rem – Definisi produk dan jaminan mutu
Jika dibandingkan dengan Tahun 2014 yang mencapai 132%, tahun 2015 ini
mengalami penurunan sebesar 12% menjadi 120% dari target 100 RSNI3. Berikut diagram
jumlah RSNI3 dari tahun 2011 s.d. 2015.
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
26
Diagram 3.1 – Jumlah RSNI3 terhadap Targetnya Tahun 2011 s.d. 2015
3.1.1.2 Kajian Pengembangan Standar
3.1.1.2.1 Kajian Analisa Dampak Industri,
Kajian ini dalam pelaksanaannya Kajan Analisa Dampak Industri tidak dapat
terlaksana karena tidak berjalannya koordinasi dengan baik serta kurangnya waktu dan
personil untuk melaksanakan kajian analisa dampak industri ini
3.1.1.2.2 Kajian Efektifitas Penerapan SNI
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas dan atau pengamatan yang
ilakukan selama pelaksanaan kajian efektifitas penerapan SNI Helm Pengendara Kendaraan
Bermotor Roda Dua, Selang karet untuk kompor gas LPG, Kompor gas bahan bakar LPG
satu tungku dengan system pemantik, dan Baja tulangan beton secara umum dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Ketersediaan Standar Nasional Indonesia dan regulasi teknis dan petunjuk teknis bagi
industri dalam rangka pemberlakuan wajib SNI Helm pengendara kendaraan bermotor
roda dua, Selang karet untuk kompor gas LPG, Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku
dengan system pemantik, dan Baja tulangan beton relatif cukup memadai atau mudah
diakses oleh pelaku usaha. Meskipun demikian, sebagian kecil pelaku usaha Selang karet
kompor gas LPG dan Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system pemantik
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
27
masih merasakan kesulitan untuk memperoleh atau mengakses regulasi teknis beserta
petunjuk teknisnya.
b. Industri Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, Selang karet untuk kompor gas
LPG, Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system pemantik dan Baja
tulangan beton menyatakan mampu memenuhi persyaratan SNI dengan baik, kecuali bagi
pendatang baru di industri Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system
pemantik.
c. Ketersediaan LSPro untuk mendukung penerapan SNI wajib untuk keempat jenis produk
tersebut cukup memadai, dan bahkan terdapat beberapa LSPro yang ditunjuk yang belum
memiliki pelanggan. Sementara layanan yang diberikan LSPro pada umumnya cukup
memuaskan, meskipun belum seluruh responden menyatakan setuju.
d. Pemberlakuan SNI wajib untuk keempat jenis produk tersebut secara umum dapat
mengurangi keluhan pelanggan disamping menghambat atau memperlambat arus impor
kecuali impor untuk produk Selang karet untuk kompor LPG yang masih berfluktuasidan.
e. Pembinaan yang dilakukan oleh Instansi Pembina terhadap industri relatif cukup baik,
khususnya bagi industri Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, kecuali bagi
industri Selang karet untuk kompor gas LPG, Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku
dengan system pemantik, dan Baja tulangan beton.
f. Pengawasan produk beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI relatif masih lemah dan
belum effektif, terutama dari aspek penegakan hokum (law enforcement). Kurangnya
pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait tidak terlepas dari keterbatasan anggaran
disamping banyaknya jenis produk yang diawasi, sehingga pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh instansi terkait hanya berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
g. Kendala utama yang dialami selama pelaksanaan kajian ini adalah sulitnya mendapatkan
data yang akurat mengenai jumlah industri serta nama perusahaannya, baik di Direktorat
Pembina maupun di Dinas Perindag Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga data yang
digunakan dalam kajian ini berbeda satu sama lain, antara Instansi Pembina dengan LSPro,
maupun dengan Asosiasi.
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
28
Penerapan SNI wajib secara khusus untuk masing-masing produk sesuai lingkup kajian
adalah sebagai berikut.
A. Penerapan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib
Penerapan SNI wajib Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua secara umum
dapat dikatakan berjalan dengan efektif, terutama dilihat dari ketersediaan lembaga
penilaian kesesuaian, jumlah industri yang telah memiliki SPPT SNI, dan penurunan
volume impor, tetapi masih diperlukan berbagai upaya perbaikan terutama di bidang
pengawasan.
a. Jumlah industri nasional yang bergerak di sub sector industri Helm pengendara
kendaraan bermotor roda dua saat ini tercatat 52 perusahaan, baik berskala kecil,
menengah maupun besar. SPPT SNI yang diterbitkan sampai saat ini oleh 5 LSPro (B4T,
BSI, Chempack, Baristand Industri Surabaya, dan LSPro Baristand Industri Medan) dari 8
LSPro yang ditunjuk berjumlah 156 sertifikat untuk 176 merk. Sementara LSPro yang
belum menerbitkan SPPT SNI atau yang belum memiliki pelanggan adalah LSPro Jogja
Product Assurance, Kementerian Perindustrian, LSPro LSPro TUV Nord Indonesia, dan
LSPro PT. TUV Rheiland Indonesia. Disamping itu, ke lima LSPro tersebut juga telah
menerbitkan SPPT SNI untuk beberapa perusahaan yang berlokasi di luar negeri, yaitu
LSPro B4T memiliki 3 pelanggan yang berada di Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam,
dengan menerbitkan 4 SPPT SNI untuk 4 merk; LSPro Baristand Industri Medan memiliki
2 pelanggan yang berada di Malaysia dengan menerbitkan 4 SPPT SNI untuk 4 merk;
LSPro BSI memiliki satu pelanggan yang berada di Tiongkok dengan menerbitkan 1 SPPT
SNI untuk satu merk; LSPro Chempack memiliki 1 pelanggan di Jepang dengan
menerbitkan 1 SPPT SNI untuk 1 merk; dan LSPro Baristand Industri Surabaya memiliki
1 pelanggan di Tiongkok dengan menerbitkan 3 SPPT SNI untuk 3 merk.
b. Hasil uji petik Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang diperoleh dari 6
wilayah (Medan, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar) untuk 8
sampel yang memenuhi persyaratan SNI hanya tiga sampel, yaitu satu sampel dari
wilayah Surabaya (open face --- hanya untuk uji parameter kritis) dan dua sampel yang
diperoleh dari wilayah Jabodetabek (full face --- untuk pengujian seluruh parameter
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
29
uji). Sampel uji untuk Helm jenis open face yang diperoleh dari wilayah Jabodetabek
untuk pengujian seluruh parameter SNI juga tidak memenuhi persyaratan.
c. Parameter uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI terdiri dari penyerapan energy
kejut (dari 8 sampel uji ditemukan 4 sampel pecah); parameter penetrasi (dari 8 sampel
uji terdapat 4 sampel yang tidak memenuhi persyaratan); dan parameter kekuatan
sistem penahan (dari 8 sampel uji terdapat 1 sampel yang tidak memenuhi
peryaratan).
Sampel uji petik yang tidak memenuhi persyaratan SNI terdiri dari merek GP,
BASIC, ARL (LSPro B4T), merek VOG (LSPro BSI), dan merek MRY (nama
produsennya belum diketahui dan atau belum memiliki SPPT SNI).
d. Sejak diberlakukannya regulasi teknis untuk produk Helm pengendara kendaraan
bermotor roda dua, ternyata membawa dampak yang cukup besar terhadap penurunan
volume impornya, yaitu dari 301 ton pada tahun 2010 turun menjadi 71 ton pada tahun
2014. Produk impor yang masih beredar di pasar domestik adalah produk-produk
dengan harga yang relative lebih mahal atau kemungkinan besar ditujukan untuk
segment pasar kelas menengah ke atas.
e. Jumlah perusahaan yang bergerak di sub sektor industri Helm pengendara kendaraan
bermotor roda dua mengalami penurunan dibandingkan pada awal pemberlakuan SNI
wajib. Pada tahun 2009 tercatat 65 perusahaan yang telah mengikuti atau menerapkan
SNI, yaitu terdiri dari 13 industri Helm nasional dengan kapasitas produksi 2,2 juta
unit/bulan dan 52 perajin dengan kapasitas 1,1 juta unit per bulan. Namun saat ini,
jumlah anggota Asosiasi Perakit Helm Indonesia yang masih bertahan hanya 38
perusahaan. Begitu juga halnya perusahaan menengah dan besar saat ini tercatat 9
perusahaan. Berkurangnya jumlah perusahaan yang bergerak di sub sektor industri ini
adalah karena penyerapan pasar terhadap produk Helm pengendara kendaraan
bermotor roda dua sudah mulai melambat karena penggunaan Helm cukup awet, maka
sebagian industri kecil menengah yang hanya mengandalkan pasar dalam negeri tidak
lagi mampu bertahan/berkembang, kecuali perusahaan besar yang telah menguasai
pasar domestic disamping telah melakukan penetrasi atau merintis pasar global yang
dapat bertahan dan berkembang dengan baik.
f. Selama pelaksanaan survey atau pengumpulan data, belum ditemukan perusahaan
yang belum memiliki SPPT SNI karena data yang terkumpul adalah data yang
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
30
bersumber dari Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan SPPT SNI dan atau
Direktorat Industri Kimia Hilir. Sementara data primer yang diharapkan bersumber dari
Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di daerah sulit diperoleh karena tidak
memiliki database industri. Meskipun demikian, dari hasil uji petik ditemukan satu
merk Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang belum diketahui
perusahaan mana yang memproduksinya atau kemungkinan besar ada perusahaan
Helm yang belum memiliki SPPT SNI.
g. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh LSPro berdasarkan
hasil tanggapan/pendapat responden relatif belum begitu memuaskan karena masih
terdapat pelanggan yang menyatakan tidak puas dan sebagian lagi memilih posisi
netral, sementara lainnya menyatakan puas tetapi bukan sangat memuaskan.
h. Pengawasan penerapan SNI kelihatannya belum begitu efektif karena masih banyak
ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI, terutama produk Helm open
face dengan harga murah. Begitu juga halnya pandangan responden terhadap
pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait masih lemah. Disamping itu, terdapat
beberapa produsen yang telah memiliki SPPT SNI mengeluhkan adanya kriminalisasi
oleh oknum penegak hukum, sehingga mengganggu kelancaran proses produksi.
i. Pembinaan yang diberikan oleh instansi pembina sudah cukup baik, seperti adanya
fasilitasi kepada industri perajin helm dalam hal sertifikasi produk karena semua
industry Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua telah menerapkan system
manajemen mutu SNI ISO 9001:2008, meskipun sebagian industry kecil sulit
mempertahankan konsistensi penerapan system manajemen mutu tersebut karena
berbagai keterbatasan. Sementara, untuk program pelatihan dalam rangka
meningkatkan kemampuan industry yang diberikan oleh Instansi Pembina masih
dirasakan belum memadai.
j.
B. Penerapan SNI Selang Karet Untuk Kompor Gas LPG
Penerapan SNI wajib Selang karet untuk kompor gas LPG secara umum dapat
dikatakan berjalan dengan efektif, terutama dilihat dari ketersediaan atau kemudahan
mengakses/ memperoleh SNI dan regulasi teknis termasuk petunjuk teknis, jumlah
industri yang telah memiliki SPPT SNI, dan ketersediaan lembaga penilaian
kesesuaian.
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
31
a. Jumlah industri Selang karet untuk kompor gas LPG nasional saat ini yang telah
memperoleh SPPT SNI tercatat 12 perusahaan yang diterbitkan oleh 4 LSPro (BSI, B4T,
LUK, JPA) dari 6 LSPro yang ditunjuk dengan jumlah SPPT SNI 21 sertifikat untuk 35
merk. Disamping itu, tiga dari LSPro tersebut juga telah menerbitkan SPPT SNI untuk
beberapa perusahaan yang berlokasi di luar negeri, yaitu LSPro BSI memiliki 2
pelanggan yang berada di Tiongkok, dengan menerbitkan 2 SPPT SNI untuk 4 merk;
LSPro LUK dan LSPro Jogya Product Assurance masing-masing memiliki satu pelanggan
di Tiongkok dengan menerbitkan masing-masing 1 SPPT SNI untuk 1 merk.
b. Ketersediaan LSPro untuk menunjang pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib Selang
karet untuk kompor gas LPG sudah cukup memadai karena dari enam LSPro yang
ditunjuk ternyata dua diantaranya belum menerbitkan SPPT SNI atau belum memiliki
pelanggan, yaitu LSPro LSPro TUV Nord Indonesia dan LSPro PPMB.
c. Sejak diberlakukannya regulasi teknis untuk produk Selang karet untuk kompor gas
pada tahun 2009, ternyata belum dapat menurunkan volume impor walaupun volume
impornya tidak begitu besar. Hal ini terlihat dari data impor tahun 2009 tercatat 14 ton
dan naik menjadi 38 ton pada tahun 2010 atau terjadi peningkatan sekitar 171%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan bahkan pada tahun 2011 terjadi lonjakan
yang cukup tinggi, yaitu meningkat menjadi 121 ton atau naik 218%. Begitu juga halnya
pada tahun 2012 meningkat sekitar 139%, yaitu menjadi 289 ton. Penurunan baru
terlihat cukup signifikan pada tahun 2013, yaitu menjadi 26 ton atau turun 91%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2014 impor Selang
karet untuk kompor gas LPG kembali melonjak menjadi 114 ton atau terjadi
peningkatan sekitar 338%.
d. Dampak positif dari pemberlakuan SNI wajib Selang karet untuk kompor gas LPG
terhadap tumbuh dan berkembangnya industri Selang karet untuk kompor gas LPG
cukup signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah industri sebelum diberlakukannya SNI wajib
untuk produk tersebut hanya tercatat lima perusahaan, yaitu PT. Delta Jaya Mas
(1980); PT. Kaka Rubberindo (1990), PT. Kencana Gemilang (1987); PT. Rich Indonesia
(1990); dan PT. Sahabat Rubber (1990). Akan tetapi, sejak diberlakukannya SNI wajib
Selang karet untuk kompor gas LPG pada tahun 2009 sampai 2014, jumlah industri
bertambah menjadi 17 perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah di Pulau Jawa
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
32
(Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur). Namun, saat ini jumlah industri yang masih
beroperasi atau yang masih memperpanjang penggunaan SPPT SNI hanya 11
perusahaan karena program konversi energy sudah selesai.
e. Meskipun perusahaan industri yang bergerak di sub sektor Selang karet untuk kompor
LPG bertambah, namun peningkatan produksinya selama periode 2009 – 2014 tidak
begitu signifikan. Total produksi pada tahun 2009 tercatat dari 12.217 ton, tetapi
turun menjadi 11.484 ton pada tahun 2010. Produksi kembali membaik sejak tahun
2011 sampai dengan 2013, yaitu masing-masing menjadi 12.292 ton (2011), 12.675 ton
(2012) dan 13.917 ton pada tahun 2013. Akan tetapi, jumlah produksi Selang karet
pada tahun 2014 diprediksi akan mengalami penurunan hingga menjadi 13.894 ton
atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013. Perusahaan yang tidak lagi
berproduksi atau memperpanjang penggunaan SPPT SNI terdiri dari PT. Kaka
Rubberindo, PT. Jaya Anugrah Rubber, PT. Eka Prima Rubberindo, PT. Surya Agung
Rubber Industry, PT. Sahabat Rubber Industries, dan PT. Catur Putera Usaha Mandiri.
f. Hasil uji petik Selang karet untuk kompor gas LPG yang diperoleh dari 5 wilayah
(Medan, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar) yang diuji di Laboratorium B4T,
ternyata tidak satupun yang memenuhi persyaratan SNI. Dari lima sampel tersebut,
tiga sampel untuk dua merek (MIYAKO dan WIN GAS) diproduksi oleh perusahaan yang
telah memiliki SPPT SNI, sementara untuk merek PRIMAFLEX dan GAS KITA saat ini
tidak lagi terdaftar sebagai pemegang atau memperpanjang penggunaan SPPT SNI di
LSPro yang ditunjuk.
C. Penerapan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem
Pemantik
Penerapan SNI wajib Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system
pemantik secara umum dapat dikatakan berjalan dengan efektif, terutama dilihat dari
jumlah industri yang telah memiliki SPPT SNI, ketersediaan lembaga penilaian
kesesuaian, dan penurunan impor dalam dua tahun terakhir ini.
a. Jumlah industri Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system pemantik
nasional saat ini yang telah memperoleh SPPT SNI tercatat 38 perusahaan yang
diterbitkan oleh 5 LSPro (BSI, B4T, MIDC, Baristand Industri Surabaya dan Sucofindo)
dari 8 LSPro yang ditunjuk dengan jumlah 62 SPPT SNI untuk 63 merk. Disamping itu,
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
33
LSPro BSI juga telah menerbitkan SPPT SNI untuk satu perusahaan yang berlokasi di
Malaysia dengan menerbitkan 1 SPPT SNI untuk 1 merk.
b. Ketersediaan LSPro untuk menunjang pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib
Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik sudah cukup
memadai karena dari 8 LSPro yang ditunjuk ternyata tiga diantaranya belum memiliki
pelanggan, yaitu LSPro TUV Nord Indonesia, LSPro LUK B2TKS dan LSPro Baristand
Industri Medan.
c. Sejak diberlakukannya regulasi teknis untuk produk Kompor gas bahan bakar LPG satu
tungku dengan system pemantik pada tahun 2009, ternyata volume impornya malah
mengalami peningkatan dari 2010 sampai dengan 2012, yaitu dari 93 ton pada tahun
2010 meningkat menjadi 980 ton dan terus menjadi 1.201 ton pada tahun 2012. Impor
baru mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014, yaitu masing-masing menjadi
720 ton dan 527 ton. Perusahaan luar negeri yang memperoleh SPPT SNI, ternyata
hanya perusahaan yang berlokasi di Malaysia, sementara perusahaan lainnya yang
berlokasi di Tiongkok, Turki, Italia, Vietnam, Singapura dan Negara lainnya, tidak ada
yang tercatat di LSPro yang ditunjuk. Kemungkinan besar produk yang diimpor dengan
HS yang sama terdapat produk yang dikecualikan dari SNI wajib atau masuk dengan
menggunakan jalur pertimbangan Teknis.
d. Pemberlakuan SNI wajib Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system
pemantik terhadap tumbuh dan berkembangnya industri di dalam negeri ternyata
hanya didorong oleh adanya program konversi energy dari minyak tanah ke LPG. Pada
saat program konversi berlangsung jumlah produsen kompor gas LPG satu tungku
tumbuh dengan pesat, yaitu dari semula tercatat 7 perusahaan dengan kapasitas 800
ribu unit per tahun meningkat menjadi 40 perusahaan dengan total produksi sekitar 55
juta unit. Namun, setelah program konversi berlalu jumlah produsen kompor gas satu
tungku turun drastis. Saat ini anggota yang tercatat di APKOGI hanya 17 Perusahaan
dengan kapasitas terpasang 43 juta/tahun, tetapi utilisasinya hanya 55%. Sementara
menurut data Direktorat Industri Material Dasar Logam, jumlah perusahaan yang
bergerak di sub sector ini pada tahun 2009 berjumlah 34 perusahaan industri dengan
kapasitas terpasang 50,07 juta unit per tahun, dan saat ini berdasarkan hasil verifikasi
konsultasi yang dilakukannya turun menjadi 31 perusahaan dengan kapasitas produksi
44,22 juta per tahun. Disisi lain, bila ditinjau dari jumlah perusahaan yang telah
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
34
memperoleh SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk tercatat 39
perusahaan. Dengan demikian, terdapat beberapa perusahaan Kompor gas bahan
bakar LPG satu tungku dengan system pemantik yang belum tercatat di Direktorat
Industri Material Dasar Logam.
e. Hasil uji petik Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system pemantik
dibawa dari 5 wilayah (Medan, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar) dan diuji
di Laboratorium Uji Baristand Industri Surabaya dan Laboratorium uji B4T dapat
disimpulkan bahwa sampel Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system
pemantik yang memenuhi persyaratan SNI hanya dua sampel, yaitu merek EUROGAS
yang dibeli di wilayah Medan, dan merek QUANTUM yang dibeli di wilayah Semarang.
Sementara tiga sampel yang tidak memenuhi persyaratan SNI adalah merek Quantum
yang dibeli di Surabaya, merek Rinnai yang dibeli di Makassar, dan merek NANOTEC
yang dibeli di wilayah Bandung. Dua dari tiga merek Kompor yang tidak memenuhi
persyaratan SNI telah memiliki SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro BSI, sedangkan
untuk merek NANOTEC belum diketahui nama produsennya atau perusahaan yang
memproduksinya belum memiliki SPPT SNI.
C. Penerapan SNI Baja Tulangan Beton
Penerapan SNI wajib Baja tulangan beton secara umum dapat dikatakan belum
berjalan dengan efektif, terutama ditinjau dari jumlah industri yang telah dan belum
memiliki SPPT SNI serta ketidakkonsistenan produk yang beredar di pasar, baik
berdasarkan berita yang dimuat di media, maupun hasil uji petik yang dilakukan
dalam kajian ini. Namun, apabila ditinjau dari aspek ketersediaan SNI, regulasi
teknis dan juknis; ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian dan penurunan volume
impor dapat dikatakan bahwa pemberlakuan SNI wajib untuk produk Baja tulangan
beton secara umum cukup efektif.
a. Jumlah industri Baja tulangan beton nasional saat ini yang telah memperoleh SPPT SNI
tercatat 43 perusahaan yang diterbitkan oleh 6 LSPro (BSI, MIDC, Baristand Industri
Surabaya, Baristand Industri Medan, LUK B2TKS dan TUV Nord Indonesia) dari 10 LSPro
yang ditunjuk dengan jumlah 60 sertifikat untuk 59 merk. Disamping itu, LSPro BSI juga
telah menerbitkan SPPT SNI untuk satu perusahaan yang berlokasi di Tiongkok untuk 1
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
35
merk, dan LSPro Barisand Industri Surabaya memiliki dua pelanggan yang berlokasi di
Vietnam dan Tiongkok dengan menerbitkan 9 SPPT SNI untuk 3 merk. Apabila dikaitkan
dengan data jumlah industri Baja tulangan beton yang terdapat di Direktorat Industri
Material Dasar Logam yang berjumlah 68 perusahaan dengan perusahaan yang telah
memperoleh SPPT SNI, ternyata 25 perusahaan diantaranya belum memiliki SPPT SNI.
b. Ketersediaan LSPro untuk menunjang pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib Baja
tulangan beton sudah cukup memadai karena dari 10 LSPro yang ditunjuk ternyata
empat diantaranya belum menerbitkan SPPT SNI atau yang belum memiliki pelanggan,
yaitu LSPro PPMB, B4T, Sucofindo dan LSPro Integrita Global Sertifikasi.
c. Sejak diberlakukannya regulasi teknis untuk produk Baja tulangan beton pada tahun
2008, ternyata volume impornya selama lima tahun belakangan ini berfluktuasi, yaitu
dari 2.279 ton pada tahun 2010 turun menjadi 114 ton pada tahun 2011 atau terjadi
penurunan sekitar 95% dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2012
terjadi lonjakan volume impor yang sangat tajam, yaitu meningkat menjadi 17.052 ton
atau naik 14.858% dibandingkan dengan tahun 2011. Impor kembali mengalami
penurunan pada tahun 2013 dan 2014, yaitu masing-masing turun 34% dan 86%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau menjadi 11.315 ton dan 1.618 ton pada
tahun 2014. Meskipun secara volume impor menurun, tetapi dari segi nilai, angkanya
menunjukan peningkatan yang cukup besar, yaitu 48% pada tahun 2013 dan 169%
pada tahun 2014 atau dari US$ 6,33 juta pada tahun 2012 meningkat menjadi US$ 9,35
juta (2013) dan US$ 25.16 juta pada tahun 2014. Ini menandakan bahwa jenis produk
yang diimpor adalah produk dengan mutu yang lebih baik atau produk yang
dikecualikan dari SNI wajib karena berada dalam HS yang sama. Apabila ditinjau dari
perusahaan yang berada di luar negeri yang telah memperoleh SPPT SNI hanya terdiri
dari perusahaan yang berlokasi di Tiongkok dan Vietnam. Sementara impor dari
Australia, Jerman, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Thailand tidak ada
yang didukung dengan SPPT SNI.
d. Pengawasan produk Baja tulangan beton yang beredar di pasar atau distributor cukup
sering dilakukan oleh instansi terkait. Berdasarkan hasil temuan banyak yang tidak
memenuhi persyaratan SNI dan ironisnya, kasus-kasus temuan ketidaksesuaian
tersebut sering terjadi. Ini menandakan bahwa penegakan hukum (law enforcement)
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
36
terhadap produsen dan atau distributor yang nakal belum tegas dan tidak berjalan
dengan baik dan efektif.
e. Pemberlakuan SNI wajib Baja tulangan beton terhadap tumbuh dan berkembangnya
industri di dalam negeri ternyata membawa dampak positif. Hal ini terlihat dari jumlah
industry Baja tulangan beton yang semula tercatat 16 perusahaan pada tahun 2008
meningkatkan menjadi 68 perusahaan dengan kapasitas terpasang mencapai 8,15 juta
ton per tahun. Akan tetapi, bila ditinjau dari jumlah perusahaan yang telah
memperoleh SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk, tercatat 45
perusahaan. Dengan demikian, teridentifikasi 23 perusahaan Baja tulangan beton
belum memiliki SPPT SNI.
f. Hasil uji petik Baja tulangan beton yang diperoleh dari 6 wilayah (Medan, Jabodetabek,
Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar) untuk 29 sampel/sampel yang diuji di tiga
laboratorium uji yang ditunjuk (Laboratorium Uji B4T, Baristand Industri Medan dan B
Laboratorium Uji Baristand Industri Surabaya) dapat disimpulkan, bahwa hanya 2
sampel (7%) yang memenuhi persyaratan SNI, sedangkan 27 sampel (93%) tidak
memenuhi syarat. Dua sampel yang memenuhi syarat tersebut merupakan sampel
dengan satu merek yang diambil di wilayah Medan dan perusahaan tersebut telah
memiliki SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPRo Baristand Industri Medan. Sementara
dari 27 sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut terdiri dari 5 sampel yang
diproduksi oleh empat perusahaan yang telah memiliki SPPT SNI, yaitu merek G (LSPro
Baristand Industri Medan), Merek GS dan PSI (LSPro BSI), dan Merek HKHK (LSPro
Baristand Industri Surabaya), sedangkan 22 sampel tidak diketahui nama produsennya
atau tanpa didukung dengan SPPT SNI.
Dalam rangka mendukung pengembangan industri nasional terutama terkait dengan
pemberlakuan dan pengawasan SNI Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, Selang
karet untuk kompor gas LPG, Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system
pemantik, dan Baja tulangan beton secara wajib, maka beberapa rekomendasi berikut ini
dapat dipertimbangkan atau menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan
pengembangan industri ke depan, khususnya untuk meningkatkan penerapan SNI wajib.
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
37
a. Koordinasi antarinstansi, baik instansi vertikal maupun horizontal, dalam penerapan dan
pengawasan produk yang SNI nya telah diberlakukan secara wajib, khususnya produk
Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, Selang karet kompor gas LPG, Kompor
gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system pemantik, dan baja tulangan beton perlu
ditingkatkan dan pengawasan dilakukan secara ketat dan berkelanjutan agar tidak ada lagi
celah bagi produsen yang nakal. Disamping itu untuk meningkatkan kepatuhan industri
terhadap ketentuan yang berlaku, penegakan hukum harus tegas dan konsisten sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, Tim pengawas yang diterjunkan ke
lapangan harus betul-betul telah memahami isi yang terkandung di dalam regulasi teknis
agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pengawasan produk yang beredar.
b. Bagi perusahaan industri Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, Selang karet
untuk kompor gas LPG, Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan system
pemantik, dan Baja tulangan beton yang telah memperoleh SPPT SNI, tetapi belum
menerapkan dengan konsisten, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan menegur LSPro
terkait untuk melakukan audit sewaktu-waktu dan menyurati Direktorat Pembina untuk
melakukan pengawasan serta pembinaan kepada perusahaan yang bersangkutan. Bila
sampai batas waktu yang sudah ditentukan dan perusahaan yang bersangkutan juga tidak
memenuhi syarat, maka perlu dilakukan pembekuan/pencabutan SPPT-SNI oleh LSPro
yang menerbitkan dan atau pembekuan/pencabutan IUI oleh instansi yang menerbitkan
dengan tembusan diberikan kepada instansi teknis terkait.
c. Petunjuk teknis untuk setiap pemberlakuan SNI wajib seyogianya tersedia dalam waktu
yang tidak begitu lama setelah berlakunya SNI wajib secara efektif dan mudah diakses
oleh pelaku usaha. Khusus untuk Petunjuk Teknis yang lama, seperti petunjuk teknis
pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib untuk Helm pengendara kendaraan bermotor
roda dua, Selang karet kompor gas, dan Baja tulangan beton, sudah seharus ditinjau
kembali dan disesuaikan dengan konsisi saat ini.
d. Mengingat permintaan/demand pasar di dalam negeri cenderung menurun, khususnya
terhadap produk Selang karet kompor gas, dan Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku
dengan sistem pemantik, maka perlu dilakukan berbagai terobosan seperti penetrasi
pasar ekspor non tradisional melalui bebagai kegiatan promosi atau pameran di berbagai
negara tujuan ekspor agar keberlangsungan industri di dalam negeri dapat terjamin,
khususnya untuk industri kecil dan menengah.
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
38
e. Mengingat ketergantungan industri terhadap komponen impor cukup tinggi, maka perlu
diupayakan adanya substitusi impor untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya
industi di dalam negeri dengan meningkatkan peran litbang dalam melakukan berbagai
kegiatan riset.
f. Infrastuktur laboratorium uji perlu ditingkatkan/dikembangkan dengan peralatan yang
modern agar dapat melakukan pengujian sampel dengan cepat dan akurat.
g. Pemberlakuan SNI secara wajib perlu mempertimbangkan analisis manfaat dan resiko,
terutama kesiapan pelaku usaha, untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan kemampuan
pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan SNI.
h. Agar pembinaan dan pengawasan SNI wajib dapat berjalan dengan efektif dan lancar perlu
dilakukan penelusuran nama-nama perusahaan yang telah beroperasi selama ini,
terutama terhadap perusahaan yang belum menerapan SNI atau belum memiliki SPPT
SNI.
Penerapan SNI Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua
a. Pengawasan terhadap produk beredar terutama produk Helm pengendara kendaraan
bermotor roda dua tipe open face dengan harga murah perlu diperketat, mengingat
masih ditemukannya produk yang tidak memenuhi standar.
b. LSPro yang menerbitkan SPPT SNI untuk merek-merek yang tidak memenuhi SNI perlu
melakukan pengawasan sewaktu-waktu atau melakukan verifikasi dan menegur
perusahaan yang bersangkutan agar produk yang diedarkan konsisten dengan
persyaratan SNI.
c. Produk dengan merek MRY yang tidak memenuhi persyaratan dan belum diketahui
nama produsennya, perlu ditelusuri agar tidak ada lagi produk yang beredar yang tidak
memiliki SPPT SNI.
d. SNI 1811:2007 yang telah diberlakukan secara wajib lebih dari lima tahun perlu dikaji
kembali dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, perkembangan ilmu pengetahuan
dan dan teknologi, serta kebutuhan pasar.
e. Perlu dipertimbangkan kembali pengujian yang diwajibkan untuk setiap asesories yang
notabene bukan merupakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang
bersangkutan.
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
39
f. Mengingat ketergantungan bahan baku untuk batok Helm (Acrylonitrile Butadiene
Styrene - ABS) impor sangat tinggi, maka perlu dicarikan solusi agar industri dalam
negeri dapat menghasilkan bahan baku tersebut sesuai dengan Spesifikasi SNI.
g. Pemberlakuan SNI wajib Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua dengan
menggunakan sistem 5 perlu ditinjau kembali agar kelangsungan industri mikro kecil
menengah dapat dipertahankan.
h. Pembinaan terhadap industri kecil dalam penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO
9001:2008 perlu ditingkatkan agar kemamputelusuran proses produksi dapat berjalan
dengan baik, sehingga produktivitas akan lebih tinggi.
Penerapan SNI Selang karet untuk kompor gas LPG
a. Pengawasan terhadap produk selang yang berkualitas rendah maupun sudah
mencantumkan label SNI perlu diperketat guna mengurangi persaingan yang tidak
sehat.
b. LSPro perlu melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang menghasilkan produk-
produk yang tidak memenuhi SNI tersebut, dan LSPro terkait perlu memberikan
pencerahan kepada para auditor terkait dengan masalah penandaan, sebagaimana
dipersyaratkan di dalam SNI Selang karet untuk kompor gas LPG.
c. Mengingat ditemukan Merek Selang karet untuk kompor gas LPG (PRIMAFLEX dan GAS
KITA) yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka perlu ditelusuri LSPro mana yang
pernah menerbitkan SPPT SNI guna mengetahui status penggunaan SPPT SNI.
d. Sosialisasi pemberlakuan SNI wajib Selang untuk kompor LPG perlu ditingkatkan karena
masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui adanya dua jenis Selang untuk
kompor LPG yang telah diberlakukan pada tahun 2015.
e. Mengingat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pemberlakuan SNI Selang kompor LPG telah berlaku efektif, maka sudah seharusnya
Petunjuk Teknis yang terbaru tentang pemberlakuan dan pengawasan SNI tersebut
segera diterbitkan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif.
Penerapan SNI Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik
i. Untuk memastikan bahwa impor Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan
system pemantik yang masuk dari berbagai negara tanpa dukungan SPPT SNI, perlu
dilakukan penelusuran lebih lanjut, apakah produk dengan nomor HS yang sama
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
40
tersebut merupakan produk yang dikecualikan atau masuk dengan menggunakan
pertimbangan teknis atau masuk secara illegal.
j. Koordinasi antar instansi dalam hal pengawasan barang beredar perlu ditingkatkan,
sehingga adanya rasa aman dan nyaman bagi Produsen, Distributor, Retailer dan
Konsumen.
k. Perlunya pembekalan tambahan untuk para Petugas Pengawas untuk lebih
mengetahui mengenai persyaratan minimal Penandaan sesuai SNI yang berlaku serta
aturan lainnya dan ruang lingkup pemberlakuan SNI secara wajib.
l. Kompetensi para auditor perlunya ditingkatkan, sehingga pada saat melakukan audit
dapat lebih mengetahui bagian mana yang merupakan elemen kritikal yang harus
diaudit.
Penerapan SNI Baja tulangan beton
m. Penegakan hukum (law enforcement) terhadap perusahaan yang tidak mematuhi
regulasi teknis harus tegas sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan utama
pemberlakuan SNI wajib, seperti persaingan usaha yang sehat dan perlindungan
konsumen dapat berjalan dengan efektif.
n. Mengingat masih banyak industri Baja tulangan beton yang belum menerapkan SNI
atau belum memperoleh SPPT SNI, maka hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus
bagi Instansi pembina dan harus dilakukan verikasi di lapangan agar persaingan usaha
dapat berjalan dengan fair.
o. Sosialisasi tentang pemberlakuan SNI Baja tulangan beton secara wajib, tatacara
memperoleh SPPT-SNI, izin edar dan penggunaan tanda SNI, baik kepada produsen
maupun konsumen perlu ditingkatkan.
p. Untuk memastikan bahwa produk Baja tulangan beton yang masuk dari beberapa
negara yang tidak didukung dengan SPPT SNI atau tidak sesuai dengan ketentuan
regulasi teknis, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut, apakah produk dengan nomor
HS yang sama tersebut termasuk yang dikecualikan atau menggunakan pertimbangan
teknis atau masuk secara ilegal.
q. Mengingat SNI 07-2052:2002 ”Baja tulangan beton sudah direvisi menjadi SNI
2052:2014, maka regulator perlu segera mengevaluasi dan memberlakukan standar
yang baru tersebut sebagai standard resmi pengganti versi 2002 yang sekarang masih
diberlakukan secara wajib. Begitu juga halnya dengan Petunjuk teknis yang sudah
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
41
seharusnya direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan dan atau tuntutan
produsen karena sampai saat ini masih mengacu pada Petunjuk Teknis versi Tahun
2008.
r. SNI 07-0065-2002 “Baja tulangan beton hasil canai ulang (rerolling) dan SNI 07-0954-
2005 “Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan”perlu ditinjau kembali atau direvisi
sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau tuntutan pasar.
3.1.2 Penyediaan Regulasi Teknis Standardisasi Industri (Regulasi)
3.1.2.1 Regulasi Teknis
Jumlah Regulasi Teknis yang di peroleh selama tahun 2015 terdapat 30 Regulasi
Teknis dimana melebihi target tahunan yaitu 10 regulasi. Adapun Data regulasi teknis yang
ada akan dijabarkan di tabel di bawah ini
Tabel 3.4 Regulasi Teknis
No. REGULASI
1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 08/M-IND/PER/1/2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-
IND/PER/3/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka
Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Lembaran
Secara Wajib
2 Peraturan Menteri Perindustrian No 09/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/3/2013 Tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan
Bermotor Secara WajiB
3 Peraturan Menteri Perindustrian No 10/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2012 Tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Melamin-Perlengkapan Makan
Dan Minum Secara Wajib.
4 Peraturan Menteri Perindustrian No 11/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 Tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida Dan Kadar
Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.
5 Peraturan Menteri Perindustrian No 12/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 Tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
6 Peraturan Menteri Perindustrian No 13/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 Tentang Penunjukan
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
42
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin Dan Mesin Cuci
Secara Wajib.
7 Peraturan Menteri Perindustrian No 14/M-IND/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 Tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib.
8 Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib.
9 Peraturan Menteri Perindustrian No 32/M-IND/PER/3/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012 Tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Poduk Industri Elektronika Secara Wajib.
10 Peraturan Menteri Perindustrian No 33/M-IND/PER/3/2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32/M-IND/PER/6/2013 Tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib.
11 Peraturan Menteri Perindustrian No 41/M-IND/PER/4/2015 tentang enunjukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib.
12 Peraturan Menteri Perindustrian No 42/M-IND/PER/4/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/7/2012 Tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib.
13 Peraturan Menteri Perindustrian No 43/M-IND/PER/4/2015 tentang erubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara
Wajib.
14 Peraturan Menteri Perindustrian No 44/M-IND/PER/4/2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/9/2013 tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran Dan Gulungan Canai Dingin
(Bj.D) Secara Wajib.
15 Peraturan Menteri Perindustrian No 45/M-IND/PER/4/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Baja Lembaran Dan Gulungan Paduan Lapis Alumunium-Seng
(Bj.LAS) Secara Wajib..
16 Peraturan Menteri Perindustrian No 46/M-IND/PER/4/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Secara Wajib.
17 Peraturan Menteri Perindustrian No 53/M-IND/PER/6/2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/2/2013 tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan
18 Peraturan Menteri Perindustrian No 56/M-IND/PER/6/2015 tentang erubahan Atas
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
43
Peraturan menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib
19 Peraturan Menteri Perindustrian No 57/M-IND/PER/6/2015 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan
Sistem Pemantik Secara Wajib
20 Peraturan Menteri Perindustrian No. 65/M-IND/PER/8/2015 tentang Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji Secara Wajib.
21 Peraturan Menteri Perindustrian No 66/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib
22 Peraturan Menteri Perindustrian No 87/M-IND/PER/10/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2011 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam Secara
Wajib
23 Peraturan Menteri Perindustrian No 88/M-IND/PER/10/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2012 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Baja Profil Secara Wajib
24 Peraturan Menteri Perindustrian No 89/M-IND/PER/10/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/7/2011 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
25 Peraturan Menteri Perindustrian No 90/M-IND/PER/10/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2011 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton
Secara Wajib
26 Peraturan Menteri Perindustrian No 91/M-IND/PER/10/2015 tentangb rubahan Atas
Peraturan menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
27 Peraturan Menteri Perindustrian No 92/M-IND/PER/10/2015 tentang Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib
28 Peraturan Menteri Perindustrian No 93/M-IND/PER/10/2015 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2013 tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib
29 Peraturan Menteri Perindustrian No 94/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2014 Tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar
Formaldehida Dan Kadar Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara
Wajib.
30 Peraturan Menteri Perindustrian No 95/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Ketiga
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
44
Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/10/2013 Tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib
3.1.2.2 Skema Sertifikasi
Skema sertifikasi merupakan dokumen yang digunakan untuk mendefinisikan syarat,
prosedur dan cara untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-
SNI). Hingga Desember 2015, Kementerian Perindustrian telah memberlakukan sebanyak
102 (seratus dua) SNI secara wajib. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian yang
memberlakukan SNI secara wajib, maka salah satu dokumen pendukung yang penting
adalah Skema Sertifikasi.
Permasalahan yang sering dihadapi oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian, khususnya
Lembaga Sertifikasi Produk (LSpro) adalah ketidakseragaman Skema Sertifikasi yang
dimiliki oleh masing-masing LSPro. Skema Sertifikasi ini akan mencakup Tata Cara
Pengambilan Contoh, jumlah contoh yang diambil serta kualifikasi Petugas Pengambil
Contoh (PPC) yang penting untuk diatur secara tepat dan diseragamkan melalui kesepakatan
antara LPK, Ditjen pembina industri, dan industri terkait. Dalam pengambilan contoh sangat
diperlukan ketepatan terhadap tata cara pengambilan contoh maupun jumlah contoh yang
diambil karena akan mempengaruhi biaya dalam pengujian dan pengiriman contoh.
Penyeragaman tata cara pengambilan contoh, jumlah contoh yang diambil serta kualifikasi
Petugas Pengambil Contoh (PPC) terhadap pengambilan contoh di perusahaan sangat
diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya SPPT SNI.
Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas, pada TA 2015 Pusat Standardisasi
melakukan kegiatan Pengembangan Sertifikasi Mutu Produk melalui penyusunan skema
sertifikasi 6 produk industri yang SNI-nya diberlakukan wajib dengan harapan dapat
menjadi keseragaman metode panduan bagi LSPro dan Laboratorium Uji dalam melakukan
proses sertifikasi.
Penyusunan skema sertifikasi dilakukan melalui pembahasan pada FGD yang dilakukan
sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada:
1. Penyusunan Skema Sertifikasi Produk Mainan Anak dilaksanakan pada tanggal 26
Agustus 2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun
skema sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro dalam rangka pemberlakuan SNI mainan
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
45
anak secara wajib. SNI mainan anak terdiri dari SNI ISO 8124-1:2010, SNI ISO 8124-
2:2010, SNI ISO 8124-3:2010, SNI ISO 8124-4:2010 dan SNI IEC 62115:2011, yang
diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 dan 55/M-
IND/PER/11/2013 (perubahan). Peserta FGD sebanyak 20 orang yang terdiri atas
perwakilan dari Pusat Standardisasi, Balai Sertifikasi Industri, LSPro Toegoe, PT.
Intertek Utama, SGS Indonesia, TUV Nord, BPMB Kemendag, Chempack – BBKK,
Turangga Tosan, Vertex Global Indonesia Lab, dan PT. Sucofindo.
2. Penyusunan Skema Sertifikasi Produk Blok Kaca dilaksanakan pada tanggal 10
September 2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun
skema sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro dalam rangka pemberlakuan SNI blok kaca
secara wajib. SNI blok kaca adalah SNI 21690:2013 Kaca untuk Bangunan – Blok Kaca
– Spesifikasi dan Metode Uji, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
54/M-IND/PER/6/2015 dan 83/M-IND/PER/9/2015 (perubahan). Peserta FGD sebanyak
20 orang yang terdiri atas perwakilan dari Pusat Standardisasi, Direktorat Industri Kimia
Hilir, BBK, BSN, PT. Mulia Glass dan AKLP.
3. Penyusunan Skema Sertifikasi Produk Kompor 2 dan 3 tungku dilaksanakan pada
tanggal 17 September 2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20. Kegiatan ini bertujuan untuk
menyusun skema sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro dalam rangka pemberlakuan SNI
kompor 2 dan 3 tungku secara wajib. SNI kompor 2 dan 3 tungku adalah SNI 7469:2013
Kompor gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem pemantik, yang
diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2015. Peserta
FGD sebanyak 20 orang yang terdiri atas perwakilan dari Pusat Standardisasi, Direktorat
Industri Material Dasar Logam, BBLM, B4T, BSN, PT. Sucofindo, P2SMTP-LIPI, PT.
Metalindo T. Putra, PT. Aditya Sarana Graha, PT. Rinnai Indonesia, PT. Aditec
Cakrawiyasa, PT. Kencana Gamilang, PT. Blue Gas Indonesia, PT. Winn Appliance, dan
PT. Star Cosmos.
4. Penyusunan Skema Sertifikasi Produk Tepung Terigu dilaksanakan pada tanggal 13
November 2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun
skema sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro dalam rangka pemberlakuan SNI tepung
terigu secara wajib. SNI tepung terigu adalah SNI 3751:2009 Tepung terigu sebagai
bahan makanan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
46
IND/PER/7/2015. Peserta FGD sebanyak 20 orang yang terdiri atas perwakilan dari Pusat
Standardisasi, Direktorat IMHLP, BSI, LSPro PPMB, Dit. PMB, LS-LT-IPB, Sucofindo,
KAN-BSN, dan Intertek.
5. Penyusunan Skema Sertifikasi Produk Semen dilaksanakan pada tanggal 17 November
2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun skema
sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro dalam rangka pemberlakuan SNI semen secara
wajib. SNI semen terdiri dari SNI 2049:2015, SNI 15-3758-2004, SNI 0302:2014, SNI
15-3500-2004, SNI 7064:2014 dan SNI 15-0129-2004, yang diatur dalam Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015. Peserta FGD sebanyak 20 orang
yang terdiri atas perwakilan dari Pusat Standardisasi, Direktorat Industri Kimia Hilir,
KAN-BSN, BSI, LSPro PPMB, KSO, PT. Holcim Indonesia dan PT. Semen Gresik.
6. Penyusunan Skema Sertifikasi Produk Kloset Duduk dilaksanakan pada tanggal 2
Desember 2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun
skema sertifikasi yang dilakukan oleh LSPro dalam rangka pemberlakuan SNI kloset
duduk secara wajib. SNI kloset duduk adalah SNI 03-0797-2006 Kloset duduk, yang
diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/9/2015. Peserta
FGD sebanyak 20 orang yang terdiri atas perwakilan dari Pusat Standardisasi, Direktorat
Industri Kimia Hilir, BBK, LSPro Ceprindo, PT. Sucofindo (Persero), LSPro PPMB, Lab.
Uji BPMB, PT. Inax International, dan PT. Surya Toto Indonesia.
3.1.2.3 Kerjasama Standardisasi Industri
3.1.2.3.1 Kerjasama Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia
Dalam proses integrasi memasuki pasar tunggal ASEAN, laboratorium pengujian pangan
adalah salah satu komponen penting khususnya dalam sistem pengawasan pangan, melalui
pelayanan data analitik ilmiah tentang keamanan dan mutu suatu produk pangan yang akan
beredar di pasar. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 12/M-
IND/PER/3/2014 tentang Jejaring Laboratotium Pengujian Pangan Indonesia sebagai dasar
hukum. Selain itu, telah juga ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan
Iklim dan Mutu Industri nomor 206 tahun 2014 tentang Susunan Kepengurusan Komisi
Eksekutif dan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia JLPPI. JLPPI telah
memasuki tahun kedua setelah diresmikan pada Maret 2014.
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
47
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas perkembangan JLPPI dan program
kerja JLPPI tahun 2015, yang berkaitan dengan pemetaan laboratorium uji pangan di
Indonesia, penetapan laboratorium rujukan nasional dan peningkatan kemampuan
laboratorium uji pangan dalam rangka kerjasama ASEAN.
Kegiatan terdiri dari konsinyering yang dilakukan 2 kali, yaitu pada bulan Agustus
dan Oktober 2015. Kegiatan konsinyering dilaksanakan pada tanggal 20-21 Agustus 2015
dan 12-13 Oktober 2015 di Ruang Rapat BPPI lantai 20, Kementerian Perindustrian, Jl.
Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta dengan jumlah 28 orang terdiri dari 5 (lima) orang
Narasumber/ Pembahas, 3 (tiga) orang Moderator, dan 20 (dua puluh) orang peserta. Dari
konsinyering diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Hasil konsinyering JLPPI pada September 2014 telah ditindaklanjuti antara lain melalui
SK pembentukan susunan kepengurusan Komisi Eksekutif dan Komisi LPPI dan SK
Tim Honor Komisi Eksekutif dan Komisi LPPI.
2. Telah ditetapkan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) oleh
Ketua KLPPI untuk 5 parameter (logam berat, mikotoksin, GMO, BTP dan residu
pestisida), sebagai berikut :
Tabel 3.5 LRPPI
NO LINGKUP
PARAMETER ASEAN
INDONESIAN /NATIONAL
REFERENCE LAB
1 Logam Berat Thailand PPOMN (pangan olahan), BBIA
(bahan baku dan bahan antara)
2 Mycotoxin Singapore PPOMN (pangan olahan), BBIA
(bahan baku dan bahan antara)
3 GMO Malaysia PPOMN
4 BTP Indonesia PPOMN
5 Residu Pestisida Singapore DPMB (pangan segar +pangan
Olahan), PPOMN (pangan olahan),
Kementan (Pangan segar)
3. Revisi Panduan KLPPI disahkan oleh Ketua Komisi Eksekutif JLPPI.
4. Prosedur Penunjukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI)
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
48
- Draft Prosedur Penunjukan LRPPI sudah disepakati setelah ada beberapa masukan
dari peserta rapat.
- Komisi Eksekutif Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI)
mengesahkan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI)
berdasarkan rekomendasi KLPPI.
5. Terkait data Pool of Expert, perlu disiapkan surat kesediaan dari setiap Tenaga Ahli.
3.1.2.3.2 Penentuan Posisi Indonesia dalam Sidang Kerjasama Standardisasi
Sektor pangan merupakan sektor prioritas yang diperlukan untuk mewujudkan
ASEAN Economic Community (AEC). Hingga saat ini masih terdapat perbedaan regulasi
antar negara anggota ASEAN seperti dalam hal registrasi produk, sertifikasi impor dan
ekspor, komposisi standar, pelabelan produk, dan metode analisis. Kelompok kerja
Indonesia untuk ACCSQ PF-PWG (ASEAN Consultative Committee on Standards and
Quality Prepared Foodstuff – Product Working Group) yang beranggotakan berbagai
instansi terkait menginisiasi untuk membentuk “Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan
Nasional” (National Food Testing Laboratory Network) untuk memadukan kemampuan
seluruh laboratorium pengujian pangan dalam mendukung perdagangan pangan nasional,
regional, maupun global. Tujuan kerjasama ini adalah menentukan dan menyepakati
persyaratan penilaian kesesuaian yang berhubungan dengan sistem inspeksi dan sertifikasi
produk makanan sehingga hasilnya diterima oleh seluruh negara anggota ASEAN.
Pembahasan hal tersebut dilakukan melalui konsinyering. Konsinyering kali ini
membahas mengenai hasil sidang ASEAN Food Testing Laboratories Committee (AFTLC)
terakhir dan Prosedur Penunjukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia
(LRPPI) dalam rangka JLPPI. Prosedur ini dibuat sebagai petunjuk dalam penunjukan
Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) mengingat LRPPI harus segera
ditetapkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas hasil sidang ASEAN Food
Testing Laboratories Committee (AFTLC) ke-7 dan Prosedur Penunjukan Laboratorium
Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) dalam rangka JLPPI.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 November - 1 Desember 2015 di Ruang
Rapat BPPI lanbtai 20 gedung Kementerian Perindustrian, Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53,
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
49
Jakarta dengan jumlah 28 orang terdiri dari 5 (lima) orang Narasumber/ Pembahas, 3 (tiga)
orang Moderator, dan 20 (dua puluh) orang peserta.
Dalam konsinyering diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Laporan Hasil Pertemuan AFTLC ke 7 pada 16-17 November 2015 di Filipina
- Terkait pengusulan AFRL baru Thailand, yaitu Scombrotoxins, KKP sudah
melakukan monitoring sejak 2010 untuk marine biotoksin (PSP, DSP, ASP, dll).
Sudah ada Peraturan Ka BKIPM dan sekarang menjadi Permen KP.
- Singapura menyiapkan template untuk mapping laboratorium dalam sistem
jejaring lab (AMS).
- Perlu disiapkan tanggal dan tempat untuk pertemuan AFTLC berikutnya pada
semester pertama 2016.
2. Prosedur Penunjukan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia
- Draft Prosedur Penunjukan LRPPI sudah disepakati setelah ada beberapa
masukan dari peserta rapat.
- Komisi Eksekutif Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI)
mengesahkan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI)
berdasarkan rekomendasi KLPPI.
3. Terkait data Pool of Expert, perlu disiapkan surat kesediaan dari setiap Tenaga Ahli.
3.1.2.3.3 Sidang Kerjasama Standardisasi Dalam Rangka FTA
Berikut rangkuman sidang kerjasama standardisasi dalam rangka FTA berbentuk
Matrik Perjalanan Dinas mengikuti sidang di luar negeri.
Tabel 3.6 Sidang kerjasama standardisasi FTA
NO
NAMA
PERSONIL
YANG
DITUGASKAN
TANGGAL
PENYELENGGARAAN JUDUL KEGIATAN
1
Tony T.H.
Sinambela dan
Azriadi
24 Februari – 1 Maret
2015 di Bangkok,
Thailand
Perjalanan Dinas dalam rangka
sidang ASEAN Consultative
Committee on Standards and
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
50
Quality- Prepared Foodstuff
Working Group (ACCSQ-PFPWG)
and its Related Meetings
2
Tony T.H.
Sinambela dan
Asep Nurdin
8-13 Juni 2015 di Siem
Reap, Kamboja
Perjalanan Dinas dalam rangka
mengikuti “34” meeting of ASEAN
Consultative Committee for
Standards (ACCSQ)-Working
Group 1 (WG1) on Standards and
Mutual Recognition Arrangements
and its Related Meeting
3 Adrian Adityo 8-12 Juni 2015 di
Singapura
Perjalanan Dinas dalam rangka
ASEAN Joint Sectoral Committee
on Electrical and Electronic
Equipment (JSC EEE) ke-19
4 Eko Hari Purnomo 25-27 Agustus 2015 di
Cebu, Philipina
Perjalanan Dinas dalam rangka
Sidang Asia Pasific Economic
Cooperation (APEC)-Joint
Regulatory Advisory Committee on
Electronic Equipment (JRAC
EEE)
5
Tony T.H.
Sinambela dan
Aziadi
3-6 November 2015 di
Jenewa, Swiss
Perjalanan Dinas dalam rangka
mengikuti sidang reguler Komite
Technical Barrier to Trade –
World Trade Organization (TBT
WTO)
6 Asep Nurdin 10-13 November 2015 di
Bangkok, Thailand
Perjalanan Dinas dalam rangka
mengikuti The 20th Meeting of the
Joint Sectoral Committee on
Electrical and Electronic
Equipment (JSC EEE) and Related
Meeting
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
51
3.1.3 Penyediaan SDM di Bidang Standardisasi Industri
Dalam penyedian SDM yang diperoleh selama 2015 terdapat 162 SDM.
Dimana terbagi dalam 5 Pelatihan, yakni Pelatihan Sertifikasi Produk sebanyak 20 orang,
Pelatihan Petugas Pengambil Contoh sebanyak 40 orang, Pelatihan SMM sebanyak 20 orang,
Pelatihan PPSI sebanyak 30 orang dan Pelatihan PPNS sebanyak 52 orang, , dari hasil yang
dicapai tidak mencapai target yaitu 200 orang. Target yang tercapai hanya 81% .
3.1.4 Penyediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK )
Pusat Standardisasi turut serta dalam mengembangkan penelitian dan pengembangan
di Industri dan Instansi dengan melakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian
dalam rangka mendukung penerapan pemberlakuan SNI/ST secara wajib di lingkungan
Kementerian Perindustrian.
Pusat Standardisasi mendorong Lembaga Penilaian Kesesuaian baik di bawah
instansi Pemerintah maupun swasta untuk mengakreditasi lembaga dan ruang lingkup I yang
diberlakukan secara wajib melalui kebijakan yang mengharuskan Lembaga Penilaian
Kesesuaian terakreditasi selambat-lambatnya dua tahun sejak penunjukan oleh Menteri
Perindustrian.
Pada Tahun 2013 tercatat sebanyak 33 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 62
Laboratorium Penguji yang terakreditasi dan dapat melakukan proses sertifikasi serta
pengujian terhadap SNI yang diberlakukan secara wajib, LSPro dan Laboratorium Penguji
yang dimaksud seperti pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.
Tabel 3.7 Daftar Lembaga Sertifikasi Produk Pendukung
Penerapan Pemberlakuan SNI/ST Secara Wajib Tahun 2015
No Nama LSPro Instansi
1 BSI Kemenperin
2 PPMB Kemenperin
3 B4T Kemenperin
4 PT. Sucofindo Kemenperin
5 BIPA Kemenperin
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
52
No Nama LSPro Instansi
6 BPSMB-LT Surabaya Pemda Prov. Sulsel
7 ABIPro Pemda Prov. Jawa Timur
8 BI Surabaya Kemenperin
9 BI Medan Kemenperin
10 BBTPPI Kemenperin
11 BBIHP Makassar PT. PLN
12 Borneo BPPT
13 Samarinda ETAM Kemenperin
14 ChemPack Kemenperin
15 PT. TUV Rheinland Indonesia Kemenperin
16 JPA Kemendag
17 PT. TUV Nord Indonesia Kemenperin
18 LUK B2TKS Kemenperin
19 CENCERA PT. Sucofindo ICS
20 LMK Kemenperin
21 Turangga Tosan PT. TUV Nord Indonesia
22 MIDC PT. TUV Rheinland Indonesia
23 BI Bandar Lampung PT. Turangga Tosan Ind.
24 BI Manado Kemenperin
25 ILPro IPB IPB
26 BI Aceh Kemenperin
27 BPPMB Disperindag Prov Sulsel Kemenperin
28 PaPICS BBPK Kemenperin
29 Puslitkoka CCQC Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
30 BI Padang Kemenperin
31 Riau Disperindag Prov Riau
32 TOEGOE Kemenperin
33 TEXPA Kemenperin
34 Ceprindo Swasta
35* Integrita Global Sertifikasi Swasta
36* Qualis Swasta
37* Carsurin Swasta
38* SGS Swasta
Keterangan:
* LSPro yang baru ditunjuk pada Tahun 2015 (penambahan LSPro di Tahun 2015)
sebanyak 4 LSPro
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
53
Tabel 3.8 – Daftar Lab Penguji Pendukung Penerapan
Pemberlakuan SNI/ST Secara Wajib Tahun 2015
No Nama Laboratorium Penguji Instansi
1 B2TKS BPPT
2 B4T Kemenperin
3 BBIA Kemenperin
4 BBIHP Kemenperin
5 BBKK Kemenperin
6 BBKKP Kemenperin
7 BBLM Kemenperin
8 BBTPPI Kemenperin
9 BI Palembang Kemenperin
10 BI Pontianak Kemenperin
11 BI Samarinda Kemenperin
12 BI Surabaya Kemenperin
13 BPMB Jakarta Kemendag
14 BPMB Pekanbaru Pemda Riau
15 BPMSB-LT Pemda Surabaya
16 PT. Asahimas Flat Glass (Ancol) Perusahaan
17 PT. Asahimas Flat Glass (Cikampek) Perusahaan
18 PT. Bridgestone Tire Indonesia Perusahaan
19 PT. Elangperdana Tyre Industry Perusahaan
20 PT. Gajah Tunggal Perusahaan
21 PT. Hartono Istana Teknologi Perusahaan
22 PT. Indocement Tunggal Prakarsa Perusahaan
23 PT. Panasonic Manufacturing Indonesia Perusahaan
24 PT. PLN BUMN
25 PT. Semen Gresik BUMN
26 PT. Semen Padang BUMN
27 PT. Sucofindo Cibitung Lab BUMN
28 PT. Sucofindo Medan Lab BUMN
29 PT. Sucofindo Surabaya Lab BUMN
30 PT. Sumi Rubber Indonesia Perusahaan
31 PT. Turangga Tosan Perusahaan
32 Puslit Karet Kementan
33 SMTP LIPI BPPT
34 UIB2T Pemda DKI Jakarta
35 BI Medan Kemenperin
36 PT. Barindo Anggun Industri Perusahaan
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
54
No Nama Laboratorium Penguji Instansi
37 PT. Multi Instrumentasi Perusahaan
38 PT. Mecoindo Itron Perusahaan
39 BI Banjarbaru Kemenperin
40 PT. Pupuk Sriwidjaja BUMN
41 BPSMB Jambi Pemda Jambi
42 UPTD Lab Perindustrian Pemda Kab Tegal
43 BI Padang Kemenperin
44 PT. Saraswanti Indo Genetech Swasta
45 BBLK Kemenkes
46 PT. Multistrada Arah Sarana Perusahaan
47 PT. Industri Karet Deli Perusahaan
PT. Goodyear Indonesia Perusahaan
49 PT. Krakatau Steel BUMN
50 BI Manado Kemenperin
51 Puslit KKI Kementan
52 PT. TUV Rheinland Indonesia Swasta
53 BPIPI Kemenperin
54 PT. Semen Bosowa Maros Perusahaan
55 PT. Intertek Utama Services Swasta
56 BI Lampung Kemenperin
57 BBT Kemenperin
58 PT. SGS Indonesia Swasta
59 BBKB Kemenperin
60 PT. Tokai Dharma Indonesia Swasta
61 Puslitbang Permukiman KemenPU
62* Rajawali Baskara Swasta
63* PT. Aneka Coffe Industry Swasta
64* PT. Pupuk Kujang BUMN
65** BP Batam Dinas Batam
Keterangan:
* Lab Penguji yang baru ditunjuk pada Tahun 2015 (penambahan Lab Penguji di Tahun
2013) sebanyak 3 Lab Penguji
** Lab Penguji yang dicabut penunjukannya pada Tahun 2015 (pengurangan Lab
Penguji di Tahun 2013 ) sebanyak 1 Lab Penguji
Pada Tahun 2015 terdapat penambahan jumlah LSPro sebanyak 4 dan dan Lab
Penguji sebanyak 3 Lab, sehingga jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) pada tahun
2014 sebanyak 38 LSPro dan 124 Lab Penguji atau sebesar 162 LPK. LSPro dan Lab
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
55
Penguji yang ditunjuk pada Tahun 2015 (penambahan di tahun 2015) seperti pada Tabel 3.5
dan Tabel 3.6.
Tabel 3.9 – Daftar LSPro tambahan di Tahun 2015
No Nama LSPro Instansi
1 Integrita Global Sertifikasi Swasta
2 Qualis Swasta
3 Carsurin Swasta
4 SGS Swasta
Tabel 3.10– Daftar Lab Penguji tambahan di Tahun 2015
No Nama Lab Penguji Instansi
1 Rajawali Baskara Swasta
2 PT. Aneka Coffe Industry Swasta
3 PT. Pupuk Kujang BUMN
4 BP Batam Dinas Batam
Penambahan jumlah satuan kerja yang terakreditasi untuk memberikan sertifikasi
produk di Tahun 2015 sebanyak 7 LPK melebihi target yaitu 5 LPK. Berikut diagram batang
LSPro dan Lab Penguji serta SNI Wajib dari Tahun 2012 s.d. 2015.
0
20
40
60
80
100
120
140
2012 2013 2014 2015
LsPro
Lab Penguji
SNI
Diagram 3.2 – Peningkatan jumlah LSPro dan Lab Penguji terhadap
SNI Wajib dari Tahun 2012 s.d 2015
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
56
3.2 Analisa Keuangan Pusat Standardisasi Tahun 2015
Berikut merupakan realisasi anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2014 dengan
realisasi keseluruhan sebesar 74,34%.
Tabel 3.11– Realisasi Anggaran Pusat Standardisasi Tahun 2015
Sasaran Strategis
Realisasi
1 Perumusan RSNI 56.62%
1.1 Perencanaan Perumusan RSNI 25.36%
1.2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pustan 61.23%
1.3 Sistem Informasi Kebijakan Standardisasi Industri 84.81%
1.4 Peninjauan SNI 41.05%
2 Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Pusat Standardisasi 75.67%
2.1 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pustan 2016 24.47%
2.2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pustan 55.11%
2.3 Sistem Informasi Kebijakan Standardisasi Industri 87.89%
2.4 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu 84.57%
3 Regulasi Teknis Terkait Standardisasi Industri 41.81%
3.1 Perencanaan Regulasi Teknis 7.26%
3.2 Penyusunan Rancangan Regulasi Teknis 66.73%
3.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK
dalam rangka Pemberlakuan SNI,ST dan/atau PTC secara wajib
45.43%
4 Kerjasama Standardisasi Industri 78.23%
4.1 Kerjasama Jejaring LaboratoriumPengujian Pangan Indonesia 61.43%
4.2 Penentuan Posisi Indonesia dalam Sidang Kerjasama Standardisasi 66.42%
4.3 Sidang Kerjasama Standardisasi Dalam Rangka FTA 93.39%
5 Pengembangan Sertifikasi Produk 43.22%
5.1 Penyusunan Skema Sertifikasi 43.22%
6. Pengawasan SNI 67.33%
6.1 Pengawasan LPK 75.95%
6.2 Pertemuan Teknis Pengawasan LPK 84.80%
6.3 Kajian Efektifitas Penerapan SNI 48.57%
7 Pembinaan Standardisasi Industri 78.07%
7.1 Diseminasi Standardisasi dan Regulasi Teknis 64.99%
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
57
Sasaran Strategis
Realisasi
7.2 Peningkatan Kemampuan SDM dalam rangka Pemberlakuan
SNI/ST/PTC Secara Wajib
93.95%
7.3 Peningkatan Kemampuan SDM Pengawas SNI 83.59%
7.4 Manajemen Jabatan Fungsional AMMI 49.75%
8 Layanan Dukungan Teknis Manajemen Kinerja Standardisasi 68.20%
8.1 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 68.20%
9 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 99.85%
9.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin dalam Rangka Menunjang Kinerja
pada Pusat Standardisasi
99.85%
10 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 98.42%
10.1 Kesekretariatan Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium
Penguji
32.00%
10.2 Peningkatan Kemampuan Pengujian Laboratorium Penguji 98.66%
Total Realisasi 74.34%
Analisa keuangan Pusat Standardisasi terhadap Peningkatan Peran Standardisasi secara
keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran Pusat Standardisasi keseluruhan pada Tahun
2015 adalah 74.34 %, angka ini menurun dari Tahun 2014 yaitu 88.27%. Anggaran tidak
terserap 100% dikarenakan adanya penghematan dari beberapa faktor, antara lain :
1. Anggaran yang baru turun dan dapat digunakan baru pada triwuan kedua sehingga
pelaksanaan kegiatan terhambat
2. Beberapa kegiatan rapat konsensus perumusan SNI yang pembiayaannya berasal dari
anggaran Direktorat dan instansi terkait yang mengusulkan Perumusan Standar;
3. Penggabungan komoditi (penyusunan rancangan atau revisi Peraturan Menteri tentang
Penunjukan LPK) dalam satu kali pelaksanaan rapat panel;
4. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK, termasuk dalam
pelaksanaan rapat panel yang anggarannya berasal dari Biro Hukum dan Organisasi.
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
58
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kendala-Kendala
Pada proses perumusan SNI terdapat beberapa kendala yakni terhambatnya kegiatan
karena harus tercapainya 2/3 kuorum anggota Komtek dimana semua mewakili stakeholder
sementara masing-masing memiliki kesibukan sendiri dan sulit untuk menyesuaikan waktu
dan mencapau kuorum, kemudian sering terjadi rapat teknis/rapat konsensus tidak
dilaksanakan pada awal tahun berjalan hingga akhirnya menumpuk di akhir tahun dan
mengakibatkan kesulitan dalam hal mengalokasikan sumber daya manusia dan waktu untuk
penyelenggaraan rapat teknis/rapat konsensus yang efektif. Lalu anggaran yang lama turun
sehingga menghambat rapat-rapat berikutnya yang seharusnya sudah terlaksana sesuai
jadwal.
Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sertifikasi Mutu Produk melalui
penyusunan skema sertifikasi 6 produk industri yang SNI-nya diberlakukan wajib terdapat
kendala-kendala pelaksanaan seperti belum semua LSPro dan Laboratorium Uji terakreditasi
untuk SNI yang akan diberlakukan wajib, kapasitas Laboratorium Uji yang terbatas
khususnya peralatan pengujian yang dapat mengganggu proses sertifikasi sehingga
diperlukan metode pengambilan contoh yang efektif dan efisien, keterbatasan anggaran dan
sumberdaya sehingga skema sertifikasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mencakup semua
produk industri yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.
Kendala-kendala juga dihadapi dalam dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama
standardisasi industri melalui pelaksanaan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan
Indonesia (JLPPI), yaitu terkait dengan pengumpulan data kemampuan laboratorium
pengujian pangan. Data ini dibutuhkan untuk memperbarui database informasi kemampuan
pengujian pangan secara nasional. Untuk Penentuan Posisi Indonesia Dalam Sidang
Kerjasama Standardisasi terdapat kendala seperti perbedaan komposisi standar dan skema
sertifikasi antar negara anggota kerjasama ASEAN. Perbedaan ini disebabkan karena
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
59
kondisi industri dan perdagangan di setiap negara berbeda. Perbedaan ini menjadi hal yang
perlu terus dibahas dan disepakati bersama agar terwujud kerjasama saling keberterimaan
produk namun tetap memperhatikan kepentingan nasional.
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam rangka mendukung
pemberlakuan SNI secara wajib memiliki kendala pada kemampuan atau kesiapan
Laboratorium Penguji yang terkadang pemberlakuan SNI secara wajib tersebut harus
ditunda untuk menunggu kesiapan Laboratorium Penguji. Selain itu LSPro dan
Laboratorium Penguji yang belum akreditasi ruang lingkup serta berakhir masa akreditasi
KAN menjadi hambatan dalam proses revisi permen.
4.2 Kesimpulan dan Solusi
Untuk terus meningkatkan jumlah RSNI hasil konsensus pada Tahun 2016, maka
harus menjadwal rapat jauh hari sebelumnya sehingga para komtek dari jauhari sudah
mempersiapkan waktunya untuk menghadiri rapat-rapat kemudian Pustan akan melakukan
koordinasi yang lebih baik dengan Direktorat dan instansi terkait lainnya. Perlu adanya
usulan kepada Badan Standardisasi Nasional yang mengatur tentang proses perumusan SNI
untuk membuat terobosan melakukan konsensus dengan metode lain.
Untuk kegiatan Pengembangan Skema Sertifikasi diharapkan adanya pengembangan
laboratorium uji baik dari sisi peralatan maupun personil penguji dalam mendukung rencana
SNI wajib. Seluruh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan personil Laboratorium Uji dan
industri harus dapat berpartisipasi aktif dalam penyusunan skema sertifikasi produk.
Kedepannya diperlukan pembahasan secara reguler untuk penyusunan skema sertifikasi agar
semua produk yang SNI-nya akan diberlakukan wajib memiliki skema sertifikasi.
Kepengurusan Komisi Eksekutif dan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan
Indonesia JLPPI perlu menggerakkan koordinasi yang lebih baik diantara personil JLPPI
sehingga diharapkan laboratorium uji pangan di Indonesia dapat terdata dan memberikan
informasi kemampuan pengujian secara berkala.
Perbedaan komposisi standar dan skema sertifikasi antar negara anggota kerjasama
ASEAN dalam kegiatan Kerjasama Standardisasi perlu terus dibahas dan disepakati bersama
agar terwujud kerjasama saling keberterimaan produk namun tetap memperhatikan
kepentingan nasional. Kerjasama Standardisasi melalui keikutsertaan dalam sidang-sidang
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
60
internasional juga perlu untuk selalu dapat dengan segera ditindaklanjuti hasilnya pasca
sidang untuk terus-menerus menyiapkan posisi strategis Indonesia dalam kerjasama
standardisasi di dunia internasional, terutama untuk mendapatkan pengakuan internasional
terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian Indonesia dalam segala bidang produk industri.
Untuk meningkatkan konsep permen penunjukan LPK pada Tahun 2016, Pustan akan
melakukan peningkatan kemampuan Laboratorium Penguji dengan pengadaan peralatan
pengujian yang dibutuhkan untuk SNI yang akan diberlakukan secara wajib, sehingga
pemberlakuan SNI secara wajib tidak tertunda. Terhadap status akreditasi ruang lingkup
maupun akreditasi KAN terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji, Pustan akan
mengadakan pertemuan antara LSPro, Laboratorium Penguji, dan KAN untuk mengevaluasi
kembali keefektifan jangka waktu akreditasi minimal 2 (dua) tahun yang ditetapkan oleh
KAN.
Jakarta, Januari 2016
Penanggung Jawab
Tony TH Sinambela
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
61
LAMPIRAN
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
62
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
63
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
64
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
1
PENGUKURAN KINERJA
Unit Organisasi Eselon II : Pusat Standardisasi
Tahun Anggaran : 2015
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi (%)
Kegiatan/ Sub Output/
Komponen/ Sub
Komponen
Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tersedianya
RSNI,ST,PTC
(Standar)
1. Tersusunnya RSNI3 100 120 120 Rapat Teknis dan Rapat
Konsensus 2.930.362.000 1.659.273.244 56,62
2. Tersusunnya kajian
Pengembangan Standar 2 1 50
Kajian Efektifitas
Penerapan SNI
395.912.000 192.280.634 48.57
Tersedianya Regulasi
Teknis Standardisasi
Industri (regulasi)
1. Tersusunnya Regulasi
Teknis 10 30 300
Penyusunan rancangan
Permen tentang
standardisasi Industri
1.261.038.000 527.183.271 41.81
2. Pengembangan sertifikasi
Mutu Produk 6 6 100
Penyusunan rancangan
Skema sertifikasi
1.024.474.000 442.810.536 43.22
Tersedianya SDM di
bidang Standardisasi
Industri (orang)
1. Terlaksananya pelatihan
untuk terciptanya SDM di
bidang industri
200
20
81
Pelatihan Sertifikasi
Produk 210.920.000 193.545.000 91.75
40 Pelatihan PPC 321.260.000 298.301.500 92.85
20 Pelatihan SMM 192.490.000 188.991.900 98.18
LAKIP Pusat Standardisasi 2015
2
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi (%)
Kegiatan/ Sub Output/
Komponen/ Sub
Komponen
Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
20 Pelatihan PPSI 318.853.000 258.968.000 81.22
52 Pelatihan PPNS 1.352.492.000 1.138.033.300 84.14
Tersedianya Lembaga
Penilaian Kesesuaian
(LPK) untuk
Pelaksanaan Penilaian
Kesesuaian
1. Meningkatnya jumlah Lab
Uji 2 4 200
Pengawasan SNI
1.038.558.000 699.224.134 67.33
2. Meningkatnya jumlah
LsPro 3 3 100