laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 26
N.A.P
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DIREKTORAT PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
TAHUN 2013
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Halaman 2 dari 26
N.A.P
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang ................................................................................................... 1 1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .................................................................. 2 1.4. Sistematika Laporan ............................................................................................ 3 BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis ................................................................................................ 5 2.3. Rencana Kinerja Tahunan .................................................................................... 7 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja ............................................................................................. 10 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja ................................................................................ 11 3.3. Penyajian Data Akuntabilitas Kinerja ..................................................................... 14 3.4. Capaian Indikator Kinerja Lainnya ........................................................................ 16 3.3. Akuntabilitas keuangan ........................................................................................ 16 BAB IV. PENUTUP 4.1. Kesimpulan ........................................................................................................ 21 4.2. Saran dan Tindak Lanjut ...................................................................................... 21
Halaman 3 dari 26
N.A.P
KATA PENGANTAR
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu
sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi,
tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana tercantum dalam perencanaan strategis
organisasi dan selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
ditetapkan dalam penetapan kinerja; dilanjutkan dengan penetapan pengukuran
kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, dan melaporkan
kinerja, serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja
organisasi pada periode berikutnya.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap,
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 merupakan gambaran hasil yang
dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan
oleh masing-masing Sub Direktorat dan Sub Bagian Tata Usaha dilingkungan
Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.
Terkait beberapa sasaran yang belum tercapai, salah satu penyebabnya
adalah kurang tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pada
tahun 2014 kekurangan tersebut akan diperbaiki dengan penetapan target yang
lebih realistis. Sinergi dengan unit kerja lain juga akan ditingkatkan sehingga
kualitas pelayanan usaha penangkapan ikan dapat tercapai sebagai dukungan
pengendalian sekaligus pembinaan pemanfaatan sumber daya ikan untuk usaha
perikanan tangkap yang berkelanjutan dan lingkungan yang lestari.
Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
Tyas Budiman
Halaman 4 dari 26
N.A.P
IKHTISAR EKSEKUTIF
Program kegiatan pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib
dan berkelanjutan dengan sasaran program meningkatnya pelayanan prima dan
ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan sumber daya ikan di setiap
Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara akuntabel dan tepat waktu,
mempunyai beberapa indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:
1. Target jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan adalah
10.000 dokumen dan terealisasi 7.723 dokumen (pencapaian 77,23%).
2. Target jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban
sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 3.500 orang/badan hukum dan
terealisasi 2.949 orang/badan hukum (pencapaian 84,26%).
3. Target jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan
menangkap di WPP dan Laut Lepas adalah 6.900 unit dan terealisasi 4.955 unit
(pencapaian 71,81%).
4. Target waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) adalah 7
hari/dokumen permohonan dan terealisasi secara rata-rata 6,7 hari/dokumen
permohonan (pencapaian 104,48%).
5. Target jumlah pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan kwenangan
daerah adalah 33 Provinsi dan terealisasi 27 Provinsi (pencapaian 81,82%).
6. Target presentase jumlah alokasi kapal dari realisasi dalam SIUP adalah 70%
dan terealisasi 50,59% (pencapaian 72,27%).
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pelayanan Usaha
Penangkapan Ikan tersebut dalam skala penilaian rata-rata adalah 81,98%,
sehingga masuk pada kategori >75-85 = Sangat Baik.
Indikator Kinerja Utama Balance Score Card (IKU BSC) Direktorat Pelayanan
Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2013 mempunyai target dan realisasi sebagai
berikut:
1. Target persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan yang bermitra
dengan UPI adalah 40% dan terealisasi 37% (pencapaian 92,5%).
Halaman 5 dari 26
N.A.P
2. Target persentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP adalah 70%
dan terealisasi 50,59% (pencapaian 72,27%).
3. Target tingkat ketaatan pelaku usaha yang melaporkan hasil kegiatan usaha
sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 70% dan terealisasi 74,06%
(pencapaian 105,8%).
4. Target tingkat penyelesaian rekomendasi pelanggaran perizinan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku adalah 100% dan terealisasi 100% (pencapaian
100%).
5. Target waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) adalah 7
hari/dokumen permohonan dan terealisasi 6,7 hari/dokumen permohonan
(pencapaian 104,48%).
6. Target prosentase penanganan keluhan pelanggan adalah 100% dan terealisasi
100% (pencapaian 100%).
7. Target nilai inisiatif anti korupsi di Dit. PUP adalah 7,5 dan terealisasi 6,68
(pencapaian 89,07%).
8. Target presentase penyerahan DIPA di Dit. PUP adalah 95% dan terealisasi
98,01% (pencapaian 103,17%).
9. Target indeks kepuasan masyarakat di DJPT adalah 6,75 dan terealisasi 6,87
(pencapaian 101,78%).
Pencapaian IKU BSC Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan tersebut
dalam skala penilaian rata-rata adalah 96,56%, sehingga masuk pada kategori
>85-100 = Memuaskan. Sedangkan pencapaian gabungan antara IKK dan IKU BSC
Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan adalah 90,73%, sehingga masuk
pada kategori >85-100 = Memuaskan.
Dalam pelaksanaan program kerja tahun 2013, Direktorat Pelayanan Usaha
Penangkapan Ikan memperoleh anggaran sebesar sebesar Rp. 17,810,150,000,00
dengan DIPA Nomor: 032.03.1.465023/2013 tanggal 31 Desember 2013. Realisasi
penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2013 mencapai 98,01% atau
Rp. 17,455,846,830,00 dengan realisasi fisik 100%.
Sedangkan target PNBP tahun 2013 yang ditetapkan adalah sebesar Rp 180 milyar.
Adapun penerimaan PNBP sampai dengan Desember 2013 telah melampaui target
yaitu 123,63% atau sebesar Rp. 222.537.572.176,00
Halaman 6 dari 26
N.A.P
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola
dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip
kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan sehingga dapat
memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi
Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 diamanatkan bahwa salah satu
instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha
penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya
pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan
kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui
perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka
kepastian usaha penangkapan ikan.
Jenis usaha perikanan tangkap terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu:
1) penangkapan ikan, 2) pengangkutan ikan, 3) penangkapan dan pengangkutan
ikan, dan 4) penangkapan ikan terpadu. Sedangkan jenis perizinan usaha perikanan
tangkap meliputi : 1) izin usaha perikanan yang diterbikan dalam bentuk Surat Izin
Usaha Perikanan (SIUP), 2) izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan 3) izin kapal pengangkut ikan yang
diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Berkembangnya
usaha penangkapan ikan dipengaruhi oleh sejumlah faktor mencakup antara lain
kelimpahan sumberdaya ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPP-NRI), kemudahan untuk memperoleh perizinan, akses
permodalan, dan ketersediaan sarana/prasarana penangkapan ikan.
Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013,
Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan berupaya untuk mengendalikan
pemanfaatan sumberdaya ikan, penertiban dan peningkatan keberlanjutan usaha
Perikanan Tangkap melalui pembenahan perizinan. Berkaitan dengan hal tersebut,
maka perlu dilakukan evaluasi kinerja yang disusun dalam Laporan Akuntabilitas
Halaman 7 dari 26
N.A.P
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
Tahun 2013.
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan
berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan,
keterbukaan, efesiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan dan bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup nelayan, meningkatkan penerimaan dan devisa negara,
mendorong perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan sumber
protein ikan, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
Selaras dengan asas dan tujuan pengelolaan perikanan tersebut, maka dipandang
perlu dibentuk Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan sebagai salah satu
unit kerja eselon II pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 24 Juni
2005, dirumuskan bahwa Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria,
prosedur dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pelayanan usaha penangkapan
ikan. Fungsinya adalah :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan;
b. Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang
pelayanan usaha penangkapan ikan;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan;
d. Pelaksanaan evaluasi di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan;
e. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pelayanan Usaha
Penangkapan Ikan.
Secara organisasi dan struktur Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
terdiri dari 5 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, yaitu :
a. Sub Direktorat Alokasi Usaha Penangkapan Ikan;
b. Sub Direktorat Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan;
c. Sub Direktorat Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan;
Halaman 8 dari 26
N.A.P
d. Sub Direktorat Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan;
e. Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
f. Sub Bagian Tata Usaha.
1.3. Sistematika Laporan
Laporan Akuntabilitas Kinerja menyajikan informasi capaian kinerja
Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan selama tahun 2013. Capaian kinerja
(performance results) tahun 2013 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja
(performance plan) tahun 2013 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
dilakukannya proses identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (performance gap)
bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2013 dapat diilustrasikan sebagai berikut :
Gambar 1. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan
Rencana Strategis 2010 - 2014
Rencana Kerja Tahunan & Anggaran
2013 Pencapaian Kinerja
Sasaran 2013
Analisis Capaian Indikator Kinerja 2013 (Akuntabilitas Kinerja)
Kesimpulan
Pendahuluan
Halaman 9 dari 26
N.A.P
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana strategis berguna untuk memberi arah bagi suatu organisasi serta
penyelenggara organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan
mandat yang diterima. Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi
dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin
timbul. Hal tersebut menyebabkan rencana strategis memiliki peran yang khusus
mengingat fungsinya sebagai penunjuk arah dan acuan bagi pelaksanaan kegiatan
selama kurun waktu tertentu.
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun
yaitu untuk tahun 2010 - 2014. Penyusunan rencana strategis ditetapkan secara
bersama-sama dan telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat dan pegawai di
lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sehingga dapat dijadikan sebagai
acuan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan selama tahun anggaran 2013.
Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan rencana strategis dan rencana kinerja
tahunan.
Dengan memperhatikan lingkungan strategis berupa kekuatan (strength)
dan kelemahan (weakness) yang bersumber dari lingkungan internal, kendala
(threat) dan peluang (opportunity) yang bersumber dari lingkungan eksternal,
Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan telah menetapkan visi, misi, tujuan,
dan sasaran sebagai pedoman seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Halaman 10 dari 26
N.A.P
2.1. Rencana Strategis
Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 yang dilaksanakan
mempunyai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah dilakukan
penyesuaian sebagai berikut :
A. Visi
Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Pembangunan Kelautan dan
Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan
Masyarakat.
B. Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka
misi yang diemban adalah :
1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan.
C. Tujuan
Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :
1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan.
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
a) Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional;
b) Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan
yang memiliki komoditas unggulan;
c) Meningkatnya pendapatan.
2. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan
Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
a) Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan;
b) Meningkatnya branding produk perikanan dan market share di pasar luar
negeri;
c) Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar.
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara
Berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
a) Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan;
Halaman 11 dari 26
N.A.P
b) Meningkatnya nilai ekonomis pulau-pulau kecil;
c) Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur
pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
D. Sasaran Strategis
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan
yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah:
meningkatnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
perikanan;
2. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan
yang memiliki komoditas unggulan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah
meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan garam
rakyat;
3. Meningkatnya pendapatan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah
meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) / Pembudidaya Ikan;
4. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah
meningkatnya konsumsi ikan per kapita;
5. Meningkatnya branding produk perikanan dan market share di pasar luar
negeri.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah
meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan;
6. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah
menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara
mitra;
7. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah luas
Kawasan Korservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan;
8. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil.
Halaman 12 dari 26
N.A.P
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah
jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola;
9. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur
pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah
persentase wilayah perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang
merusak sumber daya kelautan dan perikanan.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan
Program kegiatan pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib
dan berkelanjutan dengan sasaran program meningkatnya pelayanan prima dan
ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan sumber daya ikan di setiap
Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara akuntabel dan tepat waktu,
mempunyai beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tercapainya program
kegiatan sebagai berikut :
1. Target jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan adalah
10.000 dokumen.
2. Target jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban
sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 3.500 orang/badan hukum.
3. Target jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan
menangkap di WPP dan Laut Lepas adalah 6.900 unit.
4. Target waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) adalah 7
hari/dokumen permohonan.
5. Target jumlah pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan kewenangan
daerah adalah 33 Provinsi.
6. Target presentase jumlah alokasi kapal dari realisasi dalam SIUP adalah 70%.
Sedangkan IKU BSC Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan adalah
sebagai berikut:
10. Target persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan yang bermitra
dengan UPI adalah 40%.
11. Target persentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP adalah 70%.
12. Target tingkat ketaatan pelaku usaha yang melaporkan hasil kegiatan usaha
sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 70%.
Halaman 13 dari 26
N.A.P
13. Target tingkat penyelesaian rekomendasi pelanggaran perizinan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku adalah 100%.
14. Target waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) adalah 7
hari/dokumen permohonan.
15. Target prosentase penanganan keluhan pelanggan adalah 100%.
16. Target nilai inisiatif anti korupsi di Dit. PUP adalah 7,5.
17. Target presentase penyerahan DIPA di Dit. PUP adalah 95%.
18. Target Indeks kepuasan masyarakat di DJPT adalah 6,75.
Sub Kegiatan program kegiatan pelayanan usaha perikanan tangkap yang
efisien, tertib dan berkelanjutan dengan sasaran program meningkatnya pelayanan
prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan sumber daya
ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara akuntabel dan tepat
waktu adalah sebagai berikut :
1. Koordinasi verifikasi dokumen penangkapan ikan;
2. Verifikasi faktual dokumen penangkapan ikan;
3. Penyiapan dan penyusunan evaluasi tarif pungutan pengusahaan perikanan;
4. Penyiapan dan penyusunan evaluasi tarif pungutan hasil perikanan;
5. Intensifikasi pungutan perikanan;
6. Analisis pengaruh pungutan perikanan terhadap biaya operasional penangkapan ikan;
7. Pelayanan dan penataan alokasi usaha penangkapan ikan;
8. Analisis pemanfaatan alokasi usaha penangkapan ikan menurut WPP;
9. Analisa rencana usaha perikanan tangkap;
10. Koordinasi alokasi usaha penangkapan ikan;
11. Analisa usaha penangkapan cumi di WPP 711 & 713;
12. Pembinaan pelayanan prima dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan
tangkap;
13. Bimtek peningkatan kompetensi petugas pelayanan perizinan perikanan tangkap dalam
rangka pelayanan online system;
14. Bimtek peningkatan kompetensi verifikasi dalam rangka penataan dokumen pelayanan
usaha penangkapan ikan;
15. Sinkronisasi data perizinan pusat dan daerah;
16. Bimtek tentang tata cara penghitungan pungutan perikanan;
17. Apresiasi alokasi usaha penangkapan ikan;
18. Kerjasama luar negeri dalam rangka regulasi perizinan untuk mencegah IUU Fishing;
Halaman 14 dari 26
N.A.P
19. Koordinasi lintas sektoral pelayanan usaha penangkapan ikan;
20. Pengelolaan data pelayanan perizinan usaha penangkapan ikan;
21. Penyiapan dan penyusunan bahan pendukung peraturan perizinan perikanan tangkap;
22. Pengendalian dan evaluasi LKU/LKP;
23. Audit internal ISO 9001:2008 pelayanan usaha penangkapan ikan;
24. Audit surveliance ISO 9001:2008 pelayanan usaha penangkapan ikan;
25. Survey kepuasan pelanggan;
26. Peningkatan kemampuan petugas perizinan dalam rangka implementasi ISO
9001:2008;
27. Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan perikanan tangkap nasional yang
terintegrasi dengan single login perizinan online system;
28. Publikasi dan informasi pelayanan perizinan perikanan tangkap;
29. Perencanaan pelayanan usaha penangkapan ikan;
30. Pemantauan dan evaluasi usaha perikanan tangkap terpadu;
31. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian kewenangan penerbitan SIPI/SIKPI
kapal ukuran 30-60 GT kepada Gubernur;
32. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan kelautan dan
perikanan;
33. Identifikasi ketaatan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usaha;
34. Pendataan dan pengarsipan dokumen perizinan usaha perikanan tangkap;
35. Penataan dan pendataan pelayanan dokumen perizinan dalam rangka pencegahan IUU
Fishing untuk mendukung industrialisasi;
36. Analisis manfaat pendelegasian penerbitan dokumen izin usaha perikanan tangkap
dalam rangka industrialisasi;
37. Koordinasi pelayanan dokumen SIUP/SIPI/SIKPI perikanan tangkap;
Halaman 15 dari 26
N.A.P
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Kinerja
Program kegiatan pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib,
dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban
usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel
dan tepat waktu, mempunyai beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan
capaian indikator kegiatan sebagaimana berikut:
A. Target IKK
1. Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan, dengan target
10.000 dokumen.
2. Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, dengan target 3.500 orang/badan hukum.
3. Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap
di WPP dan Laut Lepas, dengan target 6.900 unit.
4. Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI), dengan
target 7 hari/dokumen permohonan.
5. Jumlah pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan kewenangan daerah,
dengan target 33 Provinsi.
6. Presentase jumlah alokasi kapal dari realisasi dalam SIUP, dengan target
70%.
B. Target IKU BSC
1. Persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan yang bermitra dengan
UPI, dengan target 40%.
2. Persentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP, dengan target
70%.
3. Tingkat ketaatan pelaku usaha yang melaporkan hasil kegiatan usaha sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, dengan target 70%.
4. Tingkat penyelesaian rekomendasi pelanggaran perizinan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dengan target 100%.
Halaman 16 dari 26
N.A.P
5. Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI), dengan target
7 hari/dokumen permohonan.
6. Prosentase penanganan keluhan pelanggan, dengan target 100%.
7. Nilai inisiatif anti korupsi di Dit. PUP, dengan target 7,5.
8. Presentase penyerahan DIPA di Dit. PUP, dengan target >95%.
9. Indeks kepuasan pelanggan di DJPT, dengan target 6,75.
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja
Berdasarkan buku pedoman penyusunan LAKIP – Modul Pengukuran Kinerja
yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Kelautan dan
Perikanan menetapkan skala nilai capaian kinerja sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Skala Nilai Capaian Kinerja
Halaman 17 dari 26
N.A.P
Sesuai Rencana Kinerja Tahunan 2013 Direktorat Pelayanan Usaha
Penangkapan Ikan telah berhasil mendekati target pencapaian kinerja sasaran pada
sebagian besar tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini dapat
tercermin dari tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan IKU BSC
dalam skala penilaian rata-rata adalah 90,73%, sehingga masuk pada kategori >85-
100 = Memuaskan, diharapkan outcome tercapainya manfaat yang optimal dan
berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pelaksanaan
perizinan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan terlaksana dengan baik.
Berikut merupakan rincian realisasi IKK dan IKU BSC Direktorat Pelayanan
Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2013:
A. Realisasi IKK
1. Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan, dengan
realisasi 7.723 dokumen.
2. Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, dengan realisasi 2.949 orang/badan hukum.
3. Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap
di WPP dan Laut Lepas, dengan realisasi 4.955 unit.
4. Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI), dengan
rata-rata realisasi 6,7 hari/dokumen permohonan.
5. Jumlah pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan kwenangan daerah,
dengan realisasi 27 Provinsi.
6. Presentase jumlah alokasi kapal dari realisasi dalam SIUP, dengan realisasi
50,59%.
B. Target IKU BSC
1. Persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan yang bermitra dengan
UPI, dengan realisasi 37%.
2. Persentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP, dengan realisasi
50,59%.
3. Tingkat ketaatan pelaku usaha yang melaporkan hasil kegiatan usaha sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, dengan target 74,06%.
4. Tingkat penyelesaian rekomendasi pelanggaran perizinan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dengan realisasi 100%.
Halaman 18 dari 26
N.A.P
5. Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI), dengan
realisasi rata-rata 6,7 hari/dokumen permohonan.
6. Prosentase penanganan keluhan pelanggan, dengan realisasi 100%.
7. Nilai inisiatif anti korupsi di Dit. PUP, dengan realisasi 6,68.
8. Presentase penyerahan DIPA di Dit. PUP, dengan realisasi 98,01%.
9. Indeks kepuasan masyarakat di DJPT, dengan realisasi 6,87.
Permasalahan yang dihadapai untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Rendahnya jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan sebesar
77,23%, disebabkan dalam pengajuan izin dibatasi oleh ketersediaan
sumberdaya ikan sehingga tidak semua permohonan izin dipenuhi.
2. Rendahnya jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 84,26%, disebabkan
permohonan izin dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif dan tidak meningkat
setiap tahunnya yang dikarenakan oleh faktor ekonomi dan kecukupan modal.
3. Rendahnya jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan
menangkap di WPP dan laut lepas sebesar 71,81%, disebabkan ada
kecenderungan alokasi yang diajukan dalam SIUP menggunakan kapal dengan
ukuran besar, sehingga realisasi SIPI nya juga terbatas. Sebagai ilustrasi, jika
ukuran kapal kecil, maka SIPI dapat diberikan kepada lebih banyak pelaku
usaha.
4. Rendahnya jumlah pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan kewenangan
daerah sebanyak 27 Provinsi, disebabkan kesadaran daerah untuk
menyampaikan laporan SIUP, SIPI, dan SIKPI ke pusat belum optimal.
5. Rendahnya presentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP sebesar
50,59%, disebabkan terdapat beberapa pemilik SIUP yang belum merealisasikan
SIPI/SIKPI nya karena beberapa hal, diantaranya belum siapnya kapal yang
berasal dari pengadaan asing.
Permasalahan yang dihadapai untuk mencapai IKU BSC Direktorat Pelayanan
Usaha Penangkapan Ikan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Rendahnya persentase usaha penangkapan ikan yang memiliki dan bermitra
dengan UPI sebesar 37%, disebabkan masih terdapatnya perusahaan yang
sedang dalam proses kemitraan atau kepemilikan UPI.
Halaman 19 dari 26
N.A.P
2. Rendahnya presentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP sebesar
50,59%, disebabkan terdapat beberapa pemilik SIUP yang belum merealisasikan
SIPI/SIKPI nya karena beberapa hal, diantaranya belum siapnya kapal yang
berasal dari pengadaan asing.
3. Rendahnya nilai inisiatif anti korupsi di Dit. PUP sebesar 6,68, disebabkan
penilaian yang terjadi dilaksanakan saat Direktorat Pelayanan Usaha
Penangkapan Ikan sedang melakukan pembenahan dan perbaikan pelayanan,
baik secara sarana dan prasarana maupun teknologi.
3.3 Penyajian Data Akuntabilitas Kinerja
Rincian Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pelayanan
Usaha Penangkapan Ikan tahun 2013 dalam skala penilaian disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2013 Dalam Skala Penilaian
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase capaian
Nilai Capaian Kinerja
Jumlah dokumen usaha
perikanan tangkap yang
diterbitkan
10.000 dokumen
7.723 dokumen 77,23% Sangat Baik
Jumlah pelaku usaha perikanan
tangkap yang memenuhi
kewajiban sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
3.500 (orang/badan
hukum)
2.949 (orang/badan
hukum) 84,26% Sangat Baik
Jumlah kapal dan jenis alat
penangkap ikan yang
diperbolehkan menangkap di
WPP dan laut lepas
6.900 unit 4.955 unit 71,81% Baik
Waktu pelayanan usaha
penangkapan ikan (SIUP, SIPI,
SIKPI)
7 (hari/dokumen permohonan)
6,7 (hari/dokumen permohonan)
104,48% Memuaskan
Halaman 20 dari 26
N.A.P
Jumlah pembinaan pelayanan
usaha penangkapan ikan
kewenangan daerah 33 Provinsi 27 Provinsi 81,82% Sangat Baik
Persentase jumlah realisasi
kapal dari alokasi dalam SIUP 70% 50,59% 72,27% Baik
Rincian Pencapaian IKU BSC Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
tahun 2013 dalam skala penilaian disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Pencapaian IKU BSC Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2013 Dalam Skala Penilaian
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase capaian
Nilai Capaian Kinerja
Persentase usaha penangkapan
ikan yang memiliki dan yang
bermitra dengan UPI 40% 37% 92,5% Memuaskan
Persentase jumlah realisasi
kapal dari alokasi dalam SIUP 70% 50,59% 72,27% Baik
Tingkat ketaatan pelaku usaha
yang melaporkan hasil kegiatan
usaha sesuai ketentuan yang
berlaku
70% 74,06% 105,8% Memuaskan
Tingkat penyelesaian
rekomendasi pelanggaran
perizinan sesuai ketentuan yang
berlaku
100% 100% 100% Memuaskan
Waktu pelayanan usaha
penangkapan ikan (SIUP, SIPI,
SIKPI)
7 (hari/dokumen permohonan)
6,7 (hari/dokumen permohonan)
104,48% Memuaskan
Prosentase penanganan keluhan
pelanggan 100% 100% 100% Memuaskan
Halaman 21 dari 26
N.A.P
Nilai inisiatif anti korupsi di Dit.
PUP 7,5 6,68 89,07% Memuaskan
Persentase penyerapan DIPA di
Dit. PUP > 95% 98,01% 103,17% Memuaskan
Indeks kepuasan masyarakat di
DJPT 6,75 6,87 101,78% Memuaskan
3.4 Capaian Indikator Kinerja Lainnya
PNBP yang berasal dari Pungutan Perikanan merupakan salah satu PNBP
yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak diberlakukan pada
tahun 2001, Pungutan Perikanan merupakan penyumbang terbesar PNBP yang ada
di lingkup KKP.
Target PNBP tahun 2013 yang ditetapkan adalah sebesar Rp 180 milyar.
Adapun penerimaan PNBP sampai dengan Desember 2013 telah melampaui target
yaitu 123,63% atau sebesar Rp. 222.537.572.176,00.
3.5 Akuntabilitas Keuangan
Dalam pelaksanaan program kerja tahun 2013, Direktorat Pelayanan Usaha
Penangkapan Ikan memperoleh anggaran sebesar Rp. 17,810,150,000,00 dengan
DIPA Nomor: 032.03.1.465023/2013 tanggal 31 Desember 2013. Realisasi
penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2013 mencapai 98,01% atau
Rp. 17,455,846,830,00 dengan realisasi fisik 100%.
Tabel 4. Rincian Kegaiatan dan Realisasi Penyerapan Anggaran
KODE SUB KEGIATAN
S/D Triwulan Ini (%) KEUANGAN FISIK
S R S R
(1) (2) (6) (8) (7) (9) 032.03.06 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Perikanan Tangkap
17,810,150,000
17,455,846,830
100.00
100.00 2339 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang
Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan 17,810,150,000
17,455,846,830
100.00
100.00
2339.028 Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan
1,745,200,000
1,744,417,250
100.00
100.00
2339.028.002 VERIFIKASI DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN 1,745,200,000
1,744,417,250
100.00
100.00
011 VERIFIKASI DOKUMEN
Halaman 22 dari 26
N.A.P
1,745,200,000 1,744,417,250 100.00 100.00 A KOORDINASI VERIFIKASI DOKUMEN
PENANGKAPAN IKAN 277,732,000
277,517,250
100.00
100.00
B VERIFIKASI FAKTUAL DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN
1,368,468,000
1,368,000,000
100.00
100.00
C PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL VERIFIKASI DOKUMEN PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
99,000,000
98,900,000
100.00
100.00
2339.029 Jumlah pelaku usaha yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
1,715,482,000
1,650,063,725
100.00
100.00
2339.029.001 PENGUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN PERIKANAN TANGKAP
1,715,482,000
1,650,063,725
100.00
100.00
011 VERIFIKASI DAN ADMINISTRASI TATA PENGUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN
1,715,482,000
1,650,063,725
100.00
100.00
A PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN EVALUASI TARIF PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN
210,220,000
188,000,000
100.00
100.00
B PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN EVALUASI TARIF PUNGUTAN HASIL PERIKANAN
785,517,000
764,000,000
100.00
100.00
C INTENSIFIKASI PUNGUTAN PERIKANAN 609,875,000
590,000,000
100.00
100.00
D ANALISIS PENGARUH PUNGUTAN PERIKANAN TERHADAP BIAYA OPERASIONAL PENANGKAPAN IKAN
19,870,000
19,000,000
100.00
100.00
E PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL TATA PENGUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN
90,000,000
89,063,725
100.00
100.00
2339.030 Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap di WPP dan laut lepas
3,101,500,000
3,075,288,400
100.00
100.00
2339.030.001 ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN 1,556,900,000
1,550,000,000
100.00
100.00
011 ALOKASI USAHA 1,556,900,000
1,550,000,000
100.00
100.00
A PELAYANAN DAN PENATAAN ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN
471,830,000
471,000,000
100.00
100.00
B ANALISIS PEMANFAATAN ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN MENURUT WPP
308,102,000
308,000,000
100.00
100.00
C ANALISA RENCANA USAHA PERIKANAN TANGKAP
307,060,000
307,000,000
100.00
100.00
D KOORDINASI ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN
249,240,000
245,000,000
100.00
100.00
E ANALISA USAHA PENANGKAPAN CUMI DI WPP 711 & 713
130,668,000
130,000,000
100.00
100.00
F PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN
90,000,000
89,000,000
100.00
100.00
2339.030.002 PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1,544,600,000
1,525,288,400
100.00
100.00
011 PENGENDALIAN DAN EVALUASI USAHA PERIKANAN TANGKAP
1,544,600,000
1,525,288,400
100.00
100.00
A PEMANTAUAN DAN EVALUASI USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU
625,921,000
625,000,000
100.00
100.00
B PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN KEWENANGAN PENERBITAN SIPI/SIKPI KAPAL UKURAN 30-60 GT KEPADA GUBERNUR
333,392,000
330,288,400
100.00
100.00
C PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
206,595,000
201,000,000
100.00
100.00
Halaman 23 dari 26
N.A.P
D IDENTIFIKASI KETAATAN PELAKU USAHA DALAM MELAPORKAN KEGIATAN USAHA
288,692,000
280,000,000
100.00
100.00
E PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAYANAN USAHA PERIKANAN TANGKAP
90,000,000
89,000,000
100.00
100.00
2339.031 Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI)
8,223,110,000
7,999,912,028
100.00
100.00
2339.031.001 PEMBINAAN TEKNIS PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
8,223,110,000
7,999,912,028
100.00
100.00
011 PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LOKASI INDUSTRIALISASI
2,152,058,000
2,112,000,000
100.00
100.00
A PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (DKI. JAKARTA)
213,900,000
213,000,000
100.00
100.00
B PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Pelabuhan Ratu)
120,187,000
120,000,000
100.00
100.00
C PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Padang)
133,201,000
133,000,000
100.00
100.00
D PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Manado)
364,070,000
359,000,000
100.00
100.00
E PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Ambon)
154,426,000
144,000,000
100.00
100.00
F PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGAK MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Medan)
300,122,000
299,000,000
100.00
100.00
G PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Sibolga)
174,281,000
172,000,000
100.00
100.00
H PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Cirebon)
208,155,000
197,000,000
100.00
100.00
I PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (Batam)
199,066,000
195,000,000
100.00
100.00
J PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA MENDUKUNG INDUSTRIALISASI PERIKANAN TANGKAP (JAWA TENGAH)
284,650,000
280,000,000
100.00
100.00
012 PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP
1,567,768,000
1,542,000,000
100.00
100.00
A BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP DALAM RANGKA PELAYANAN ONLINE SYSTEM
223,137,000
222,000,000
100.00
100.00
B BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI VERIFIKASI DALAM RANGKA PENATAAN DOKUMEN PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
283,112,000
280,000,000
100.00
100.00
C SINKRONISASI DATA PERIZINAN PUSAT DAN DAERAH
403,525,000
395,000,000
100.00
100.00
D BIMTEK TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN PUNGUTAN PERIKANAN
259,749,000
250,000,000
100.00
100.00
Halaman 24 dari 26
N.A.P
E APRESIASI ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN
398,245,000
395,000,000
100.00
100.00
013 PENGUATAN KELEMBAGAAN PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP
1,375,551,000
1,366,000,000
100.00
100.00
A KERJASAMA LUAR NEGERI DALAM RANGKA REGULASI PERIZINAN UNTUK MENCEGAH IUU FISHING
480,627,000
480,000,000
100.00
100.00
B KOORDINASI LINTAS SEKTORAL PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
437,798,000
435,000,000
100.00
100.00
C PENGELOLAAN DATA PELAYANAN PERIZINAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
76,255,000
75,000,000
100.00
100.00
D PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN BAHAN PENDUKUNG PERATURAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP
99,101,000
97,000,000
100.00
100.00
E PENGENDALIAN DAN EVALUASI LKU/LKP 281,770,000
279,000,000
100.00
100.00
014 IMPLEMENTASI ISO 9001 : 2008 PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
573,022,000
561,000,028
100.00
100.00
A AUDIT INTERNAL ISO 9001:2008 115,722,000
114,000,000
100.00
100.00
B AUDIT SURVELIANCE ISO 9001:2008 82,240,000
81,000,000
100.00
100.00
C SURVEY KEPUASAN PELANGGAN 88,810,000
86,000,000
100.00
100.00
D PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS PERIZINAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI ISO 9001:2008
286,250,000
280,000,028
100.00
100.00
015 PENINGKATAN KEMAMPUAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP NASIONAL UNTUK MENDUKUNG INDUSTRIALISASI
2,554,711,000
2,418,912,000
100.00
100.00
A PENINGKATAN TATA KELOLA SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI DENGAN SINGLE LOGIN PERIZINAN ONLINE SYSTEM
228,911,000
223,000,000
100.00
100.00
B PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP NASIONAL YANG TERINTEGRASI DENGAN SINGLE LOGIN PERIZINAN ONLINE SYSTEM
1,615,518,000
1,500,000,000
100.00
100.00
C PUBLIKASI & INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP
209,682,000
200,912,000
100.00
100.00
D PERENCANAAN PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
500,600,000
495,000,000
100.00
100.00
2339.033 Jumlah unit kapal yang sesuai dengan SIUP 1,293,385,000
1,260,773,708
100.00
100.00
2339.033.001 PELAYANAN DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN
1,293,385,000
1,260,773,708
100.00
100.00
011 PENERBITAN DAN TATA LAKSANA DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN
1,293,385,000
1,260,773,708
100.00
100.00
A PENDATAAN DAN PENGARSIPAN DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP
216,765,000
215,000,000
100.00
100.00
B PENATAAN DAN PENDATAAN PELAYANAN DOKUMEN PERIZINAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN IUU FISHING UNTUK MENDUKUNG INDUSTRIALISASI
366,060,000
360,700,000
100.00
100.00
C ANALISIS MANFAAT PENDELEGASIAN PENERBITAN DOKUMEN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP DALAM RANGKA INDUSTRIALISASI
300,480,000
284,000,000
100.00
100.00
Halaman 25 dari 26
N.A.P
D KOORDINASI PELAYANAN DOKUMEN SIUP/SIPI/SIKPI PERIKANAN TANGKAP
320,080,000
313,000,000
100.00
100.00
E PENUNJANG OUTPUT KEGIATAN PELAYANAN DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN
90,000,000
88,073,708
100.00
100.00
2339.994 Layanan Perkantoran 1,000,000,000
994,937,719
100.00
100.00
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1,000,000,000
994,937,719
100.00
100.00
A PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU
291,260,000
287,937,719
100.00
100.00
B Peralatan alat besar/alat bantu 18,000,000
18,000,000
100.00
100.00
C Perawatan kendaraan bermotor roda 4 131,240,000
131,000,000
100.00
100.00
D Sewa Mesin Foto Copy 84,000,000
84,000,000
100.00
100.00
E Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 36,000,000
36,000,000
100.00
100.00
F Langganan Daya dan Jasa 20,580,000
20,000,000
100.00
100.00
G Operasional Perkantoran dan Pimpinan 418,920,000
418,000,000
100.00
100.00
2339.995 Kendaraan Bermotor 353,000,000
352,284,000
100.00
100.00
2339.995.001 kendaraan roda empat 353,000,000
352,284,000
100.00
100.00
011 kendaraan roda empat 353,000,000
352,284,000
100.00
100.00
2339.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 378,473,000
378,170,000
100.00
100.00
011 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
378,473,000
378,170,000
100.00
100.00
TOTAL 17,810,150,000
17,455,846,830
PERSENTASE 98.01% 100.00
100.00
Halaman 26 dari 26
N.A.P
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan evaluasi rencana pencapaian kinerja sasaran 2013 Direktorat
Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan telah berhasil memenuhi target pencapaian
kinerja sasaran pada sebagian besar tugas dan fungsi yang dibebankan kepada
organisasi. Hal ini dapat tercermin dari tingkat pencapaian Indikator Pencapaian
Kegiatan (IKK) yaitu dalam skala penilaian rata-rata adalah 81,98% dengan predikat
Sangat Baik. Sedangkan tingkat pencapaian IKU BSC dalam skala penilaian rata-rata
adalah 96,56% dengan predikat Memuaskan. Sedangkan pencapaian gabungan
antara IKK dan IKU BCS Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan adalah
90,73%, sehingga masuk pada kategori >85-100 = Memuaskan.
4.2. Saran dan Tindak Lanjut
Untuk meningkatkan pencapaian tingkat pencapaian IKK dan IKU BSC,
Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan perlu melaksanakan dan mempertajam
program kegiatan priroritas tahun 2014 dengan sebaik-baiknya diantaranya :
1. Penataan penerbitan dan arsip dokumen perizinan usaha perikanan tangkap;
2. Penyiapan, penyusunan, evaluasi, dan intensifikasi pungutan perikanan;
3. Penataan alokasi usaha penangkapan ikan terkait kapal bantuan pemerintah;
4. Pemantauan dan evaluasi usaha perikanan tangkap terpadu, pelaksanaan
pemberian kewenangan 30-60 GT kepada Gubernur, dan program
pembangunan kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan standar ISO 9001-2008;
6. Pengembangan sistem informasi pelayanan usaha penangkapan ikan.