laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...
TRANSCRIPT
ii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI
TAHUN ANGGARAN 2018
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
JAKARTA
2019
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi iii
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan
misi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi pada Tahun Anggaran
2018. Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun
2018 ini merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di
Lingkungan BSN, serta Renstra BSN Tahun 2015-2019.
Pada tahun 2018, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
sebagai bagian dari Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi
bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan
salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai
bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu,
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi juga telah melakukan
perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran
strategis BSN untuk periode 2015-2019.
Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun
2018 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan
keputusan guna peningkatan kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan
secara lebih optimal.
Jakarta, Januari 2019
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi
Nasrudin Irawan
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................................. II
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. III
DAFTAR ISI …… ................................................................................................................... IV
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................ V
DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... X
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... XI
BABI PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
I.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1
I.2 Maksud Dan Tujuan ................................................................................................... 1
I.3 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi ..................................................................... 2
I.4 Sumber Daya Manusia .............................................................................................. 3
I.5 Peran Strategis ............................................................................................................ 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................. 7
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS ............................................................................................... 7
II.2 PERJANJIAN KINERJA ...................................................................................................... 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 13
III.1 CAPAIAN KINERJA ........................................................................................................ 13
III.2 REALISASI ANGGARAN .................................................................................................. 54
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 57
LAMPIRAN ……… ............................................................................................................... 60
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun
2018 telah menetapkan 16 (enam belas) sasaran dengan 27 (dua puluh tujuh)
Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan
pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan
kepada Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi.
Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi tahun 2018 menurut Sasaran:
Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian %
Stakeholder Perspectives
1. Terwujudnya daya
saing produk
berstandar di
pasar domestic
dan global
1. Persentase Industri PUN
yang dilayani
Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
(SPK) dan berhasil
memenuhi syarat tujuan
ekspor
50% 76.2% 152
Rata-rata capaian
sasaran 1 100
2. Meningkatnya
efektivitas Sistem
Standardisasi dan
Penilaian
Kesesuaian
2. Tingkat persepsi
terhadap standardisasi
dari konsumen, pelaku
usaha, regulator, dan
akademisi/pakar
4 Nilai 3.75 Nilai 93,75
Rata-rata capaian
sasaran 2 97
Internal Process Perspectives
3. Meningkatkan
kerjasama diklat
dan
pemasyarakatan
standardisasi
3. Jumlah kerjasama diklat
dan pemasyarakatan
standardisasi 20
Kerjasama
42
Kerjasama 210
Rata-rata capaian
sasaran 3 100
4. Mengelola
pengelolaan
kegiatan
pembinaan SPK
4. Persentase pelaku
usaha yang dibina dan
mendapatkan sertifikat
SNI
20% 18% 90
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi vi
Sasaran Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian %
5. Tingkat partisipasi
masyarakat dalam
kegiatan SPK
3 Nilai 2.8 Nilai 93
Rata-rata capaian
sasaran 4 93.5
5. Meningkatkan
kompetensi SDM
di bidang SPK
6. Persentase SDM yang
dibina dengan nilai
kelulusan minimal cukup
80% 99% 124
Rata-rata capaian
sasaran 5 100
6. Meningkatkan
kapasitas lembaga
diklat di bidang
SPK
7. Persentase Jejaring
lembaga diklat yang
menerapkan pendidikan
standardisasi
39% 40% 102.6
8. Persentase Materi SPK
yang digunakan
lembaga diklat
40% 57% 142.5
Rata-rata capaian
sasaran 6 100
7. Meningkatkan
Sarana Diklat
9. Persentase materi diklat
yang dikembangkan 20% 20% 100
10. Jumlah konten e-
learning yang
dikembangkan
15 Materi 24 Materi 160
11. Jumlah kebijakan,
standar layanan,
pedoman yang
dikembangkan
4 Kebijakan 4 Kebijakan 100
Rata-rata capaian
sasaran 7 100
8. Meningkatkan
Pelaksanaan Diklat
SPK
12. Jumlah SDM yang
mengikuti diklat SPK 1510 Orang 2621 Orang 174
13. Jumlah layanan yang
diberikan diklat 60 Layanan 67 Layanan 112
14. Jumlah provinsi yang
telah mendapatkan
peningkatan
kompetensi SPK
13 Propinsi 14 Propinsi 108
15. Jumlah organiasai atau
lembaga yang
mendapat Diklat SPK
132
Organisasi
135
Organisasi 102
Rata-rata capaian
sasaran 8 100
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi vii
Sasaran Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian %
9. Meningkatkan
Apresiasai kepada
Penerap SNI
16. Jumlah peserta SNI
Award
150
Organisasi
208
Organisasi 139
17. Jumlah produk ber-SNI
dipromosikan 200 Produk 216 Produk 108
Rata-rata capaian
sasaran 9 100
10. Meningkatkan
pembinaan
penerapan SNI
kepada pelaku
usaha
18. Jumlah SNI yang
dijadikan dasar dalam
penerapan SNI 300 SNI 423 SNI 141
Rata-rata capaian
sasaran 10 100
11. Meningkatkan
pengembangan
role model
pembinaan UKM
19. Jumlah role model
UMKM penerap SNI 50 UMKM 40 UMKM 80
Rata-rata capaian
sasaran 11 80
12. Meningkatkan
diseminasi dan
promosi
standardisasi dan
penilaian
kesesuaian
20. Jumlah produsen
nasional yang diberikan
promosi SPK 600 Produsen 990
Produsen 165
Rata-rata capaian
sasaran 12 100
Learning and Growth Perspectives
13. Meningkatkan
tata kelola dan
organisasi yang
professional di
Pusdikmas
21. Tingkat pelaksanaan
Reformasi Biokrasi (Nilai
PMPRB)
83 Nilai 87.22 Nilai 105.08
22. Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja
BSN (Nilai lembar kerja
evaluasi AKIP BSN)
70 (BB) Nilai 71.47 (BB)
Nilai 102.1
23. Nilai kepatuhan
layanan public 104 Nilai 108 Nilai 103.85
Rata-rata capaian
sasaran 13 100
14. Meningkatkan
kompetensi
sumber daya
manusia di
Pusdikmas
24. Persentase ASN yang
mengikuti program
peningkatan
kompetensi
100% 100% 100
Rata-rata capaian 100
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi viii
Sasaran Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian %
sasaran 14
15. Meningkatkan
pengelolaan
sarana dan
prasarana
penunjang kinerja
di Pusdikmas
25. Persentase
Ketersediaan sarana
dan prasarana
berdasarkan Rencana
Kebutuhan BMN
10 0% 100% 100%
26. Persentase
Pemanfaatan BMN 100% 100% 100%
Rata-rata capaian
sasaran 15 100
16. Meningkatkan
kinerja
pengelolaan
anggaran di
Pusdikmas
27. Persentase Realisasi
Anggaran *) ≥95 % 99.78% 100
Rata-rata capaian
sasaran 16 100
Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja di Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang belum
tercapai targetnya dan 24 indikator kinerja yang melebihi target kinerja.
Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan
langkah-langkah untuk perbaikan antara lain :
1. Persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI
Capaian persetase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI
tidak sesuai target yang diharapkan karena beberapa alasan dan sudah
dilakukan langkah perbaikan yaitu :
- Kemampuan LPK yang terbatas untuk mendukung penerapan dan sertifikasi
produk UMKM yang di bina BSN. Penyebab ini sudah dilakukan perbaikan
dengan pendekatan LPK untuk penambahan ruang lingkup sesuai dengan
kebutuhan UMKM.
- Keterbatasan kemampuan UMKM dalam pemenuhan SNI, sudah dilakukan
perbaikan dengan tindakan perbaikan sesuai dengan penyebab
ketidakpemenuhan.
- Terjadinya bencana gempa di Lombok dan Palu. Beberapa UMKM binaan
BSN ada dari Palu dan Lombok yang menjadi korban gempa. Dengan
adanya gempa ini, ada beberapa kerusakan bangunan infrastruktur dan
juga tidak berproduksi. Awal tahun 2019, mereka sudah akan memperbaiki
dan berproduksi kembali.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi ix
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK
Tingkat partisipasi diukur dengan survei pada kegiatan SPK yang
dilakukan BSN. Dengan survei ini akan diketahui kekuatan dan kelemahan
tingkat partisipasinya. Tingkat partisipasi ini ditingkatkan dengan memperbaiki
komponen yang nilainya rendah. Karena survei ini dilakukan pertama maka
hasil survei dijadikan sebagai baseline tahun berikutnya. Tingkat partisipasi
yang tidak mencapai target merupakan input bagi perencanaan kegiatan
selanjutnya.
3. Jumlah role model UMKM penerap SNI
Jumlah role model tidak mencapai target, hanya 80 %, penyebabnya hampir
sama dengan capaian mengenai Persentase pelaku usaha yang dibina dan
mendapatkan sertifikat SNI. Salah satu permasalahan utama di UMKM pangan
adalah pemenuhan infrastruktur atau sara prasarana sesuai standar keamanan
pangan, UMKM yang mandiri mengusulkan ke BSN untuk pembinaan beluma da
partner yang membantu fasilitasi untuk pemenuhan sarana dan prasarana.
Berbeda dengan usulan dinas yang punya komitmen untuk memfasilitasi sarpras.
Untuk itu, kriteria UMKM yang dibina harus selektif lagi dan diupayakan diampingi
partner pembina lain baik dari dinas maupun dari program CSR perusahaan,
sehingga apabila ada kendala dalam permasalahan infrastrutkur ada institusi yang
memfasilitasi. Disamping itu keuntungan pembinaan UMKM dengan berpartner
adalah ikut bersama-sama membantu memasarkan dan mempromosikan UMKM
tersebut pasca sertifikasi.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi x
DAFTAR TABEL
TABEL I.1 PERSONEL ASN PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI……....….4
TABEL I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN
STANDARDISASI…………………………………………………….....................................……………......5
TABEL II.1 PERJANJIAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI....9
TABEL III.1 PENCAPAIAN KINERJA PUSDIKMAS TA 2018..................................................................14
TABEL III.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN I.………………………………………………………………………………..…..16
TABEL III.3 CAPAIAN KINERJA SASARAN II…………………………………………………………………………….…..….17
TABEL III.4 INDEKS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SPK TAHUN 2017-2018…….…………….…..….18
TABEL III.5 CAPAIAN KINERJA SASARAN III……………………………………………………………….…………………..20
TABEL III.6 CAPAIAN KINERJA SASARAN IV……………………………………………………………….………….…..….21
TABEL III.7 URUTAN MINAT KEGIATAN SPK…………………………………………………………….……………..…...25
TABEL III.8 CAPAIAN KINERJA SASARAN V.………………………………………………………………….……….……...26
TABEL III.9 CAPAIAN KINERJA SASARAN VI.……..………………………………………………………….……………...28
TABEL III.10 PERGURUAN TINGGI PENERAP PENDIDIKAN STANDARDISASI………..…….…………….…....30
TABEL III.11 MATERI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN SPK TA 2018.....................................................31
TABEL III.12 CAPAIAN KINERJA SASARAN VII.………………….………………………………………………….………….33
TABEL III.13 MATERI DIKLAT YANG DIKEMBANGKAN TA 2018.………………….………………………..………….34
TABEL III.14 MATERI E-LEARNING YANG DIKEMBANGKAN TA 2018.…………………………………..…………..35
TABEL III.15 KEBIJAKAN, STADAR, LAYANAN DAN PEDOMAN DIKLAT TA 2018…………………..…….…...36
TABEL III.16 CAPAIAN KINERJA SASARAN VIII.…………………………………………………………………..…………….36
TABEL III.17 LAYANAN PELATIHAN DIKLAT TA 2018………………..……………………………………………………….37
TABEL III.18 PROVINSI YANG MENERIMA PELATIHAN TA 2018 ……………………………….……………….…....38
TABEL III.19 ORGANISASI YANG MENERIMA PELATIHAN TA 2018….………………………………..……………..41
TABEL III.20 CAPAIAN KINERJA SASARAN IX.…………..……………………………………………………..……………….41
TABEL III.21 CAPAIAN KINERJA SASARAN X………………………………………………….…………………………..……..44
TABEL III.22 CAPAIAN KINERJA SASARAN XI……..……………………………………………………….…..……….……...46
TABEL III.23 CAPAIAN KINERJA SASARAN XII…………………………………………………………………………….……..47
TABEL III.24 CAPAIAN KINERJA SASARAN XIII………………………………………………………….……………….….....48
TABEL III.25 PERKEMBANGAN HASIL EVALUASI LAKIP BSN TAHUN 2015-2017.……………………………….50
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi xi
TABEL III.26 CAPAIAN KINERJA SASARAN XIV….………………………………………….………………..…………………50
TABEL III.27 KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM ……..………………………………….………….……...51
TABEL III.28 CAPAIAN KINERJA SASARAN XV………………………………………………………………..………….……..53
TABEL III.29 CAPAIAN KINERJA SASARAN XVI…………………………………………………………………………..……..54
TABEL III.30 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PUSDIKMAS TA 2018……………………………………...……..55
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi xii
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKMAS ................................................................. 3
GAMBAR 1.2 GRAFIK PERSONAL ASN PUSDIKMAS .................................................................. 4
GAMBAR 3.1 KEGIATAN PEMBINAAN UMKM TAHUN 2015-2018 ...................................... ..23
GAMBAR 3.2 SEBARAN UMKM TA 2018 BERDASARKAN PROVINSI………………….………………..23
GAMBAR 3.3 JENIS PRODUK UMKM YANG DIBINA TAHUN 2018 ... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
GAMBAR 3.4 PETA SEBARAN MOU BSN DENGAN PERGURUAN TINGGI . ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
GAMBAR 3.5 PENGESAHAN KEPENGURUSAN FORSTAN PERIODE 2018-2022 ..................... 29
GAMBAR 3.6 BUKU REFERENSI PENDIDIKAN STANDARDISASI .............................................. 32
GAMBAR 3.7 TAMPILAN WEBSITE E-LEARNING SPK .............................................................. 32
GAMBAR 3.8 STATISTIK PENGGUNA E-LEARNING TAHUN 2015-2018 ................................... 33
GAMBAR 3.9 RAPAT DEWAN JURI SNI AWARD 2018 ...... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
GAMBAR 3.10 PERBANDINGAN PESERTA SNI AWARD 2014-2018 ... ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
GAMBAR 3.11 PERAIH PENGHARGAAN PLATINUM SNI AWARD 2018 ..... ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
GAMBAR 3.12 PROMOSI PRODUK BER-SNI ...................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
GAMBAR 3.13 KEGIATAN PROMOSI SNI 2018 ......................................................................... 45
GAMBAR 3.14 DAFTAR JENIS PRODUK UMKM TERSERTIFIKASI TA 2018 ................................ 47
GAMBAR 3.15 PENYERAHAN SERTIFIKAT SPPT SNI KEPADA UMKM ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja
pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban
Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, sebagai salah satu unit
kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara
berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan
Standardisasi Nasional.
Kinerja Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Kedeputian Bidang Informasi dan
Pemasyarakatan Standardisasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena
itu, penyusunan Laporan Kinerja Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja
Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi tahun 2018.
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas
pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai
visi dan misi Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi,
dengan tujuan sebagai berikut :
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 2
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan
beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan
strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.
I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor
965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Pusat
Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah melaksanakan penyiapan
rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di
bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi
dan jaminan mutu.
a. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Pusat Pendidikan dan
Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, serta
pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu.
b. Penyusunan rencana dan program, pembinaan dan koordinasi di bidang
pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan
jaminan mutu.
c. Pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan serta
pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.
d. Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan
jaminan mutu.
e. Pelaksanaan pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu.
f. Pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di
bidang standardisasi dan jaminan mutu.
g. Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan
jaminan mutu.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 3
Struktur Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dapat dilihat
pada gambar berikut.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi
I.4 SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31
Desember 2018 Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi memiliki
PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI
Ir.. Nasrudin Irawan, MEnvStud
BIDANG DIKLAT STANDARDISASI
Mayastria Yekttiningtyas, ST, M.Kom
BIDANG PEMASYARAKATAN STANDARDISASI
Nur Hidayati, S.Si
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Dra. Dewi Odjar Ratna
Komala, MM
Heri Kurniawan, ST
Daya Aruna Bratajaya, ST SUB BID SISTEM DAN
EVALUASI DIKLAT
Kristiati Andriani, ST, MM
Wiranti Suwarti Sari, SAB
Heri Kurniawan, ST
Fadly Amri, ST
SUB BID PENYELENGGARAAN
DIKLAT
Agus Setiadi
Nandita Harmina, S.I.Kom
Eko Prihartono, SE
Sri Lestari Handayani, ST
Karina Dyasti Hari, S.T.
Maya Kusuma Wardani, S.I.P
Dannies Permata Putri, S.Pd.
SUB BID PEMBINAAN PROFESI STANDARDISASI
Lenggo Geni Aulia, S.AB
Rulia Maulani Ruhiyat, S.Psi.
Rully Tri Juliant Putra, S.Pd
Erlyta Intan Perwitasari, S.Pd.
SUB BID SISTEM DAN PEMASYARAKATAN
STANDARDISASI
Ponimin, SE
Orieza Febriandhani, S.Si.
SUB BID PROMOSI
Muhamad Wibowo
Sukendar, ST
Dentino Aji Sasmita, SE
Ratih Paramithasari,
S.Sos
David Nicko
Harmanditya, SIP
Bagus Muhammad
Irvan, S.Sn
SUB BID PARTISIPASI MASYARAKAT
Tintin Prihatiningrum, SIP
Chalid Alonto, ST
Haryanto
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 4
personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 34 (tiga puluh empat)
orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:
Tabel 1.1
Personel ASN Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
No. Uraian Jenjang Pendidikan
∑ Total S3 S2 S1 S0 SMA
1. Eselon II - 1 - - - 1
2. Eselon III - 1 1 - - 2
3. Eselon IV 2 3 - 1 6
4. Fungsional Widyaiswara
- 2 1 - - 3
5. Staf - 1 21 - - 22
∑ Total 7 26 0 1 34
Gambar 1.2 Grafik Personel ASN Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi
I.5 PERAN STRATEGIS
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi
dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai peran
strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu mengembangkan
budaya standar, kompetensi dan sistem informasi di bidang standardisasi dan
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 5
penilaian kesesuaian. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Pusat Pendidikan
dan Pemasyarakatan Standardisasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan
yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung
pelaksanaan fungsi BSN.
Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
1. Ketersediaan
standar,
khususnya SNI
2. Komitmen UMKM
dalam sertifikasi
SNI
1. Pendidikan dan pelatihan
terkait SNI masih terbatas
kepada hal-hal spesifik,
seperti yang terkait dengan
SNI Sistem Manajemen.
Topik-topik lain seperti SNI
yang terkait dengan
metode pengujian, SNI
produk, dan lainnya masih
belum diberikan secara
luas kepada masyarakat.
Hal ini selain karena
keterbatasan anggaran,
juga karena keterbatasan
sumber daya dan
kompetensi yang dimiliki
oleh SDM internal
Pusdikmas. Selain itu, minat
masyarakat untuk
mempelajari SNI-SNI
tersebut masih rendah
Komitmen UMKM dalam
penerapan dan sertifikasi SNI
cukup tinggi namun ada
permasalahn kendala
ketidaktersediaan SNI maupun
LPK. Seperti contoh ada UMKM
lemari brankas, alat kesehatan
dan produk olahan cokelat
yang sangat tinggi
komitmennya untuk disertifikasi
SNI, ternyata LPKnya belum
ada, sehingga perlu proses
penambahan ruang lingkup di
KAN
1. Perlunya mengedukasi
masyarakat terkait SNI yang
masih belum populer untuk
meningkatkan minat dan
wawasan masyarakat
2. Perlunya meningkatkan
kompetensi SDM Pusdikmas
agar mampu memfasilitasi
setiap permintaan masyarakat
dalam kegiatan edukasi SNI
tertentu.
1. P
Perlu pendekatan kepada unit lain
dan LPK dalam upaya
penambahan ruang lingkup LPK
sesuai dengan kebutuhan
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 6
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
3. SDM pembina
UMKM
4. SNI sebagai
referensi pasar
BSN mempunyai potensi SDM
yang paham akan SPK
sehingga mampu
membimbing UMKM dalam
penerapan SNI. Kemampuan
SDM BSN terjun ke pelaku
usaha akan meningkatkan
pemahaman SDM BSN akan
substansi SNI dan bagaiman
SNI diterapkan. Namun
keterbatasan waktu yang
dimiliki oleh pembina UMKM
dari BSN menyebabkan proses
pembinaan UMKM beberapa
mundur dari jadwal awal.
Kesibukan UMKM di unit
kerjanya masing-masing
menyebabkan timeline
pembinaan tidak sesuai target.
BSN sudah menetapkan ribuan
SNI yang berlaku yang bisa
diterapkan oleh pelaku usaha.
Namun tidak semua SNI
mampu dipromosikan kepada
stakeholder. Akibatnya
stakeholder banyak yang
belum tahu adanya SNI
sebagai acuan untuk proses
produksi mereka.
Dengan keterbatasan waktu yang
dimiliki pembina dari BSN maka
dilakukan kerjasama dengan
pembina daerah. Sehingga
pemantauan proses pembinaan
penerapan SNI dapat dibantu oleh
pembina daerah. Untuk itu perlu
dilakukan peningkatan kapasitas
pembina daerah akan SPK.
Perlu ada pertemuan rutin dengan
pelaku usaha untuk
mempromosikan dan membedah
susbtansi SNI kepada pelaku usaha
dan LPK
2.Perlu mengenalkan SNI kepada
publik secara rutin tidak hanya SNI
produk saja
3.Perlu mempublikasikan SNI
sektoral kepada kelompok sektoral
tertentu
2.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS
II.1.1 Visi dan Misi
Rumusan visi dan misi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
sesuai Renstra Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2015-
2019 adalah sebagai berikut.
Visi PUSDIKMAS
“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Berorientasi Standar ”
Untuk mencapai visi tersebut , Pusdikmas mempunyai misi yaitu:
Misi
Mengembangkan dan melaksanakan edukasi publik di bidang
Standardisasi dan penilaian kesesuaian.
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis
strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan
kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga
untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan
misi organisasi.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 8
Rumusan tujuan Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah
sebagai berikut :
a. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya standardisasi dan
penilaian kesesuaian.
b. Membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penialain
kesesuaian.
c. Mewujudkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Pusat Pendidikan
dan Pemasyarakatan Standardisasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan
dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan
kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan
sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja
output dan kinerja outcome. Pada tahun 2018, sasaran Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka
perbaikan berkelanjutan. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan IKU BSN yang
terkait dengan bidan pendidikan dan pemasyarakatan dapat terwujud.
Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Sasaran sesuai Renstra Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun
2015-2019 yaitu meningkatnya masyarakat yang mendapat edukasi dan
berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta
meningkatnya persepsi masyarakat terhadap standardisasi.
Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat
Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun
2018 adalah meningkatnya masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi
dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta meningkatnya
persepsi masyarakat terhadap standardisasi.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 9
II.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan
pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh
pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir
tahun.
Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja,
pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Pusat
Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi sehingga indikator kinerja Perjanjian
Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018 juga
mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja
dan target.
Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja
Target
Stakeholder Perspectives
1. Terwujudnya daya
saing produk
berstandar di pasar
domestic dan global
1. Persentase Industri PUN yang
dilayani Standardisasi dan
Penilaian KEsesuaian (SPK) dan
berhasil memenuhi syarat tujuan
ekspor
50%
2. Meningkatnya
efektivitas Sistem
Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
2. Tingkat persepsi terhadap
standardisasi dari konsumen,
pelaku usaha, regulator, dan
akademisi/pakar
4 Nilai
Internal Process Perspectives
3. Meningkatkan
kerjasama diklat dan
pemasyarakatan
standardisasi
3. Jumlah kerjasama diklat dan
pemasyarakatan standardisasi 20 Kerjasama
4. Mengelola
pengelolaan kegiatan
pembinaan SPK
4. Persentase pelaku usaha yang
dibina dan mendapatkan
sertifikat SNI
20%
5. Tingkat partisipasi masyarakat 3 Nilai
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 10
Sasaran Indikator Kinerja
Target
dalam kegiatan SPK
5. Meningkatkan
kompetensi SDM di
bidang SPK
6. Persentase SDM yang dibina
dengan nilai kelulusan minimal
cukup
80%
6. Meningkatkan
kapasitas lembaga
diklat di bidang SPK
7. Persentase Jejaring lembaga
diklat yang menerapkan
pendidikan standardisasi
39%
8. Persentase Materi SPK yang
digunakan lembaga diklat 40%
7. Meningkatkan Sarana
Diklat
9. Persentase materi diklat yang
dikembangkan 20%
10. Jumlah konten e-learning yang
dikembangkan 15 Materi
11. Jumlah kebijakan, standar
layanan, pedoman yang
dikembangkan
4 Kebijakan
8. Meningkatkan
Pelaksanaan Diklat SPK
12. Jumlah SDM yang mengikuti
diklat SPK 1510 Orang
13. Jumlah layanan yang diberikan
diklat 60 Layanan
14. Jumlah provinsi yang telah
mendapatkan peningkatan
kompetensi SPK
13 Propinsi
15. Jumlah organiasai atau
lembaga yang mendapat
Diklat SPK
132 Organisasi
9. Meningkatkan
Apresiasai kepada
Penerap SNI
16. Jumlah peserta SNI Award 150 Organisasi
17. Jumlah produk ber-SNI SNI
dipromosikan 200 Produk
10. Meningkatkan
pembinaan
penerapan SNI
kepada pelaku usaha
18. Jumlah SNI yang dijadikan
dasar dalam penerapan SNI 300 SNI
11. Meningkatkan
pengembangan role
model pembinaan
UKM
19. Jumlah role model UMKM
penerap SNI 50 UMKM
12. Meningkatkan
diseminasi dan
promosi standardisasi
dan penilaian
kesesuaian
20. Jumlah produsen nasional yang
diberikan promosi SPK 600 Produsen
Learning and Growth Perspectives
13. Meningkatkan tata 21. Tingkat pelaksanaan Reformasi 83 Nilai
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 11
Sasaran Indikator Kinerja
Target
kelola dan organisasi
yang professional di
Pusdikmas
Biokrasi (Nilai PMPRB)
22. Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja BSN (Nilai lembar kerja
evaluasi AKIP BSN)
70 (BB) Nilai
23. Nilai kepatuhan layanan
public 104 Nilai
14. Meningkatkan
kompetensi sumber
daya manusia di
Pusdikmas
24. Persentase ASN yang
mengikuti program
peningkatan kompetensi 100%
15. Meningkatkan
pengelolaan sarana
dan prasarana
penunjang kinerja di
Pusdikmas
25. Persentase ketersediaan sarana
dan prasarana berdasarkan
Rencana Kebutuhan BMN
100%
26. Persentase pemanfaatan BMN 100%
16. Meningkatkan kinerja
pengelolaan
anggaran di
Pusdikmas
27. Persentase realisasi Anggaran
≥95 %
Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 16 (enam
belas) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk
mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Pendidikan
dan Pemasyarakatan Standardisasi melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan dalam satu
(satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk
output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:
Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui :
Kegiatan : Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, yang akan
menghasilkan output Pendidikan, Pelatihan dan Pemasyarakatan Standardisasi.
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan
sebagai berikut :
1. Membuat materi promosi
2. Melakukan promosi substansi Standar Nasional Indonesia kepada pelaku
usaha dan lembaga penilaian kesesuaian
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 12
3. Melakukan edukasi publik di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
(Media Cybertroops, TV, Radio, Kampanye Massal)
4. Menyelenggarakan Unit Pelaksana Teknis layanan standardisasi dan penilaian
kesesuaian
5. Melakukan monitoring dan evaluasi promosi SNI
6. Melakukan fasilitasi pembinaan partisipasi dalam Pengembangan SNI
7. Melakukan pembimbingan penerapan dan fasilitasi sertifikasi SNI kepada UMK
8. Memberikan apresiasi kepada penerap SNI yang berkinerja baik
9. Melakukan partisipasi masyarakat dalam Forum Internasional
10. Melaksanakan pemberdayaan jejaring pendidikan standardisasi
11. Melaksanakan layanan pelatihan standardisasi
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi berkewajiban untuk
melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja
tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu
1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut
selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018.
III.1 CAPAIAN KINERJA
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk
mewujudkan visi dan misi Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi,
maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja
tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan
sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran
dan target yang terkait Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi yang
direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada
tabel berikut.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 14
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
%
Stakeholder Perspectives
1. Terwujudnya daya
saing produk
berstandar di pasar
domestic dan global
1. Persentase Industri PUN
yang dilayani
Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
(SPK) dan berhasil
memenuhi syarat tujuan
ekspor
50% 76.2% 152
2. Meningkatnya
efektivitas Sistem
Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
2. Tingkat persepsi terhadap
standardisasi dari
konsumen, pelaku usaha,
regulator, dan
akademisi/pakar
4 Nilai 3,75 Nilai 93,75
Internal Process Perspectives
3. Meningkatkan
kerjasama diklat dan
pemasyarakatan
standardisasi
3. Jumlah kerjasama diklat
dan pemasyarakatan
standardisasi
20
Kerjasama
42
Kerjasama 210
4. Mengelola
pengelolaan
kegiatan pembinaan
SPK
4. Persentase pelaku
usaha yang dibina dan
mendapatkan sertifikat
SNI
20% 18% 90
5. Tingkat partisipasi
masyarakat dalam
kegiatan SPK
5 Nilai 2.8 Nilai 93
6. Meningkatkan
kompetensi SDM di
bidang SPK
6. Persentase SDM yang
dibina dengan nilai
kelulusan minimal cukup
80% 99% 124
7. Meningkatkan
kapasitas lembaga
diklat di bidang SPK
7. Persentase Jejaring
lembaga diklat yang
menerapkan
pendidikan
standardisasi
39% 40% 102.6
8. Persentase Materi SPK
yang digunakan
lembaga diklat
40% 57% 142.5
9. Meningkatkan
Sarana Diklat
9. Persentase materi diklat
yang dikembangkan 20% 20% 100
10. Jumlah konten e- 15 Materi 24 Materi 160
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 15
Sasaran Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
% learning yang
dikembangkan
11. Jumlah kebijakan,
standar layanan,
pedoman yang
dikembangkan
4
Kebijakan 4 Kebijakan 100
12. Meningkatkan
Pelaksanaan Diklat
SPK
13. Jumlah SDM yang
mengikuti diklat SPK
1510
Orang 2621 Orang 174
14. Jumlah layanan yang
diberikan diklat
60
Layanan 67 Layanan 112
15. Jumlah provinsi yang
telah mendapatkan
peningkatan
kompetensi SPK
13 Propinsi 14 Propinsi 108
16. Jumlah organiasai atau
lembaga yang
mendapat Diklat SPK
132
Organisasi 135 Organisasi 102
17. Meningkatkan
Apresiasai kepada
Penerap SNI
18. Jumlah peserta SNI
Award
150
Organisasi
208
Organisasi 139
19. Jumlah produk ber-SNI
SNI dipromosikan 200 Produk 216 Produk 108
20. Meningkatkan
pembinaan
penerapan SNI
kepada pelaku
usaha
21. Jumlah SNI yang
dijadikan dasar dalam
penerapan SNI 300 SNI 423 SNI 141
22. Meningkatkan
pengembangan
role model
pembinaan UKM
23. Jumlah role model
UMKM penerap SNI 50 UMKM 40 UMKM 80
24. Meningkatkan
diseminasi dan
promosi
standardisasi dan
penilaian kesesuaian
25. Jumlah produsen
nasional yang diberikan
promosi SPK 600
Produsen 990 Produsen 165
Learning and Growth Perspectives
26. Meningkatkan tata
kelola dan
organisasi yang
professional di
Pusdikmas
27. Tingkat pelaksanaan
Reformasi Biokrasi (Nilai
PMPRB)
83 Nilai 87.22 Nilai 105.08
28. Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja BSN
(Nilai lembar kerja
evaluasi AKIP BSN)
70 (BB)
Nilai 71.47 (BB) Nilai 102.1
29. Nilai kepatuhan
layanan public 104 Nilai 108 Nilai 103.85
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 16
Sasaran Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
%
30. Meningkatkan
kompetensi sumber
daya manusia di
Pusdikmas
31. Persentase ASN yang
mengikuti program
peningkatan
kompetensi
100% 100% 100
32. Meningkatkan
pengelolaan sarana
dan prasarana
penunjang kinerja di
Pusdikmas
33. Persentase
Ketersediaan sarana
dan prasarana
berdasarkan Rencana
Kebutuhan BMN
100% 100% 100
34. Persentase
Pemanfaatan BMN 100% 100% 100
35. Meningkatkan
kinerja pengelolaan
anggaran di
Pusdikmas
36. Persentase Realisasi
Anggaran ≥95 % 99.78% 100
Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Pusat Pendidikan
dan Pemasyarakatan Standardisasi untuk masing-masing sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Sasaran 1 Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar
domestik dan global
Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran I
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi
Capaian
%
Persentase Industri PUN yang
dilayani Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian (SPK) dan
berhasil memenuhi syarat tujuan
ekspor
50%
76.2%
152
-
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya daya
saing produk berstandar di pasar domestic dan global terdiri dari 1 (satu) indikator
kinerja yaitu Persentase Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian (SPK) dan berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor. Capaian kinerja untuk
indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 152%. Berikut disampaikan
rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 17
Indikator Kinerja : Persentase Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian (SPK) dan berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor.
Pemerintah telah menetapkan 10 Produk Unggulan Nasional (PUN) dan
turunannya yang meliputi produk udang, kopi, minyak Kelapa Sawit, kakao, karet
dan produk Karet, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, komponen
kendaraan bermotor dan furniture/hasil hutan. Capaian indikator kinerja persentase
Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dan berhasil
memenuhi syarat tujuan ekspor melebihi target yang diharapkan. Berdasarkan data
dari beberapa unit yang melakukan pelayanan SPK kepada industri PUN, terdapat
3.141 industri PUN yang diberikan pelayanan SPK. Setelah dilakukan survei, sebanyak
2.393 industri PUN yang dilayani SPK yang melakukan kegiatan ekspor. Sehingga
capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 76 persen. Kontribusi terbesar untuk
indikator kinerja ini dari industri produk kayu dan hasil kayu/furniture, ada sebanyak
2.168 Industri produk ini yang melakukan ekspor dan memenuhi persyaratan ekspor
dengan penerapan SVLK. Sedangkan kontribusi lainnya berasal dari produk kopi,
kakao, karet, elektronika yang mendapat layanan SPK dan berhasil memenuhi
persyaratan ekspor.
Sasaran 2 Meningkatnya efektivitas Sistem Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran II
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi
Capaian
%
Tingkat persepsi terhadap
standardisasi dari konsumen,
pelaku usaha, regulator, dan
akademisi/pakar
4
(Skala
Likert)
3.75
(Skala
Likert
97 3.86
(Skala
Likert)
2,9 %
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya
efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terdiri dari 1 (satu) indikator
kinerja yaitu tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku usaha,
regulator, dan akademisi/pakar. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut 97
%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 18
Indikator Kinerja : tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku
usaha, regulator, dan akademisi/pakar
Untuk mendukung indikator kinerja Tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK,
Pusat Pendidikan dan Pemasayarakatan Standardisasi melakukan survei tingkat
persepsi masyarakat terhadap standardisasi. BSN mempunyai kewajiban melakukan
kegiatan pembinaan di bidang SPK. Kegiatan pembinaan SPK tersebut meliputi
penyebarluasan informasi, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan
standardisasi, pendampingan penerapan SNI dan pembinaan LPK. Kegiatan
pembinaan SPK tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan SNI di
kalangan pelaku usaha. Kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan
konsumen akan produk bertanda SNI sehingga masyarakat berorientasi pada
produk berSNI. Keberhasilan kegiatan pendidikan, pemasyarakatan standardisasi
dan penyebarluasan informasi serta pembinaan penerapan SNI diharapkan akan
menghasilkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi semakin baik.
Survei disebarkan kepada 4400 responden yang tersebar di 11 kota propinsi di
wilayah Indonesia yaitu, Jakarta, Palembang, Medan, Riau, Bandung, Yogyakarta,
Surabaya, Makassar, Samarinda, Manado, dan Bali. Survei tingkat persepsi
masyarakat terhadap standardisasi meliputi 4 unsur yaitu pengetahuan tentang BSN,
seberapa jauh masyarakat mengenai mengenai tugas dan fungsi BSN, Pengenalan
tentang SNI, Penerapan SNI dan Sertifikasi SNI. Sesuai dengan Tabel III.4 dapat
digambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap standardisasi dibandingkan
tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel III.4 Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian Tahun 2017
Pernyataan 2017 2018
Nilai
Indeks
% Indeks
Total
Indeks
skala 5
Nilai
Indeks
% Indek
s Total
Indeks
skala 5
Pengetahuan
Tentang BSN
22.13
(dari 25)
88.5 77,3
3,86
21.23 84.95 75.12 3,75
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 19
Pengenalan
Tentang SNI
22.46
(dari 25)
89.83 19.73 78.957
Penerapan SNI 19.83
(dari 25)
79.34 20.77 83.090
Sertifikasi SNI 12.88
(dari 25)
51.53 13.368 53.475
Hasil penghitungan IPM sebesar 75.12. Besaran ini dikonversikan ke skala 1-5 adalah
sebesar 3,75 (hasil Baik). Hasil ini menunjukkan bahwa upaya pemberian informasi
dan promosi yang dilakukan oleh BSN dan pihak-pihak lainnya telah menuai hasil
yang baik. Mayoritas responden sudah sadar terhadap pentingnya penerapan
standar. Pihak perusahaan/organisasi sudah merasakan manfaat dari penerapan
standar untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan, dan
hal ini dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan standar. Namun
begitu, dibandingkan tahun lalu capaian ini turun 2,9 persen.
Penurunan tersebut didapatkan dari nilai mengenai pengenalan BSN dan SNI.
Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa BSN tidak melakukan
sertifikasi SNI. Dalam pertanyaan kuesioner, responden masih banyak yang memilih
bahwa BSN adalah lembaga yang memberikan sertifikasi SNI. Disamping itu juga
terkait persepsi masyarakat akan produk berSNI, masyarakat kecenderungannya
tidak memilih produk berSNI sebagai pertimbangan dalam membeli produk tapi
lebih ke halal, harga dan merk. Namun begitu, untuk persepsi mengenai penerapan
dan sertifikasi SNI nilainya naik dari tahun sebelumnya. Artinya masyarakat sudah
mempunyai persepsi yang positif mengenai penerapan dan sertifikasi SNI, kesadaran
pelaku usaha akan sertifikasi meningkat dan masyarakat mempunyai persepsi positif
bahwa pemerintah ikut memfasilitasi bagi usaha mikro kecil dalam sertifikasi SNI.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 20
Sasaran 3 Meningkatkan Kerjasama Diklat dan
Pemasyarakatan Standardisasi
Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran III
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi
Capaian
%
Jumlah kerjasama diklat dan
pemasyarakatan standardisasi
20
kerjasama
42
kerjasama
210 - -
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan
kerjasama diklat dan pemasyarakatan standardisasi terdiri dari 1 (satu) indikator
kinerja yaitu jumlah kerjasama diklat dan pemasyarakatan standardisasi. Capaian
kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 130%. Berikut
disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
Indikator Kinerja : Jumlah kerjasama diklat dan pemasyarakatan standardisasi
Dalam menjalankan kegiatan SPK, BSN tidak hanya melakukan kegiatan SPK
hanya sendiri, melainkan beberapa kegiatan berkolaborasi dengan mitra kerja
sama. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi terhadap MoU yang telah
dilakukan oleh BSN. Untuk tahun 2018 terbukti bahwa mitra kerja sama BSN sudah
sangat memerlukan SPK dalam lingkup kerja mitra seperti lingkup pendidikan,
informasi SPK di lingkungan pemerintah baik pusat atau daerah bahkan di
kementerian/lembaga.
Oleh karena itu target capaian tahun 2018 sangat diluar perkiraan dengan realisasi
capaian hingga 210% (42 kerjasama) dari target 20 kerjasama. Hal ini harus
diantisipasi ditahun-tahun mendatang guna banyaknya permintaan kegiatan
bersama-sama dengan mitra kerja sama. Target 2018 menjadi baseline untuk tahun
mendatang, dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 21
Sasaran 4 Mengelola Pengelolaan Kegiatan Pembinaan SPK
Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran IV
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi
Capaian
%
Persentase pelaku usaha yang
dibina dan mendapatkan
sertifikat SNI
20 % 18% 90 11% 63%
Tingkat partisipasi masyarakat
dalam kegiatan SPK
3 (Skala
Likert)
2.8
(Skala
Likert)
93
-
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran mengelola
pengelolaan kegiatan pembinaan SPK terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu
persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI dan tingkat
partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK . Capaian kinerja untuk indikator kinerja
tersebut rata-rata capaian sebesar sebesar 91.5 %. Berikut disampaikan rincian
capaian indikator kinerja sasaran 1.
1. Indikator Kinerja : Persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan
sertifikat SNI
Sesuai dengan amanah Undang-undang No.20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 53 sampai dengan 54, Badan
Standardisasi Nasional (BSN) bekerjasama dengan Kementerian, Lembaga
Pemerintah Non Kementerian Lainnya, dan/ atau Pemerintah Daerah melakukan
pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM). Pembinaan penerapan
SNI terhadap UMKM ini dilakukan secara multiyears mulai tahun 2016 sampai
dengan tahun 2018, artinya pada tahun 2017 dan tahun 2018 terdapat beberapa
UMKM yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.
Capaian indikator kinerja persentase pelaku usaha yang dibina dan
mendapatkan sertifikat SNI hanya 90 persen yaitu hanya tercapai 40 UMKM dari 50
target yang harus dicapai. Beberapa alasan penyebab tidak tercapainya indikator
ini yaitu :
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 22
- Kemampuan LPK yang terbatas untuk mendukung penerapan dan sertifikasi
produk UMKM yang di bina BSN. Penyebab ini sudah dilakukan perbaikan
dengan pendekatan LPK untuk penambahan ruang lingkup sesuai dengan
kebutuhan UMKM. Seperti contoh UMKM alat kesehatan, BSN melakukan
pendekatan dengan Lspro yang mempunyai kemampuan uji dan sertifikasi
produk alkes untuk melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi KAN.
Contoh lain adalah produk olahan cokelat yang belum ada laboratorum
maupun lembaga sertifikasi yang punya ruang lingkup produk tersebut,
sedangkan komitmen dan keinginan UMKMNya dalam penerapan dan
sertifikasi SNInya sangat tinggi.
- Keterbatasan kemampuan UMKM dalam pemenuhan SNI. Penyebab ini
sudah dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan penyebab
ketidakpemenuhannya. Contoh UMKM ini adalah Pendekar Tempe yang
belum memenuhi salah satu parameter SNI untuk produk tempe. Beberapa
kali sudah dilakukan perbaikan dan uji ulang dan tindakan perbaikan dalam
mencegah kontaminasi.
- Terjadinya bencana gempa di Lombok dan Palu. Beberapa UMKM binaan
BSN ada dari Palu dan Lombok yang menjadi korban gempa. Dengan
adanya gempa ini, ada beberapa kerusakan bangunan infrastruktur dan
juga tidak berproduksi. Di Palu ada 2 UMKM yang siap sertifikasi di 2018
karena gempa di bulan September mengakibatkan proses produksi berhenti.
Awal tahun 2019, mereka sudah akan memperbaiki kerusakan infrastruktur
dan berproduksi kembali.
Namun demikian, di tahun 2018, persentase pelaku usaha yang dibina dan
mendapatkan sertifikat SNI meningkat 8% dari tahun sebelumnya. Hal ini
menunjukkan bahwa kesiapan UMKM yang dibina di tahun 2018 lebih baik
dibanding di tahun 2017. Hal ini juga merupakan dampak pembinaan yang
dilakukan di tahun 2017 yang proses sertifikasinya baru dilakukan di 2018.
Berikut gambaran kegiatan pembinaan UMKM TA 2018 dibandingkan tahun
sebelumnya.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 23
Gambar 3.1 Kegiatan Pembinaan UMKM Tahun 2015-2018
Pembinaan yang dilaksanakan pada tahun 2018 mencakup 150 UMKM yang
tersebar di 22 Provinsi dan terdiri dari 74 Jenis Produk, yang di antaranya 26 UMKM
berhasil mendapatkan Sertifikasi Produk, yaitu 1 Alat Kesehatan, 1 Alat Olah raga, 4
Batik, 1 Biskuit, 4 Garam, 3 Kopi, 6 Olahan Pangan, 2 Pakaian Bayi, 3 Pempek dan 1
Tempe. Berikut adalah gambaran sebaran UMKM selama pembinaan tahun 2018:
gambar 3.2 Sebaran UMKM T A 2018 Berdasarkan Provinsi
BSN dalam melakukan pembinaan untuk mendorong penerapan SNI,
menghadapi beberapa tantangan, di antaranya pada UMKM pangan ditemukan
beberapa UMKM yang belum memenuhi persyaratan GMP dan memiliki
keterbatasan infrastruktur dalam menerapkan SNI, hal ini bebrapa dapat diatasi
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 24
sendiri oleh UMKM dan sebagian lainnya diatasi salah satunya dengan bekerjasama
bersama Dinas setempat.
2. Indikator Kinerja : Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK
Untuk menggali informasi tentang seberapa besar tingkat partisipasi
masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, baik mulai dari
perumusan, penerapan, edukasi, penelitian/kegiatan dan promosi SNI, BSN
melakukan survei tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK. Survei ini terdiri
3 pertanyaan dan 27 pernyataan. Target BSN pada tahun 2018 adalah 3 dalam
skala Likert, sedangkan target yang dicapai hanya sebesar 2,8.
Responden survei ini bersifat tertarget (targeted), dimana penyebarannya
ditujukan kepada responden yang sering mengikuti kegiatan Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian (SPK) baik dicara seminar, sosialisasi mendapatkan pelayanan
di LITE, akreditasi dll. Responden yang dituju bukanlah responden yang awam
mengenai SPK. Cara penyebaran dilakukan dengan membagikan kuesioner pada
kegiatan-kegiatan SPK yang dilakukan Badan Standardisasi Nasional. Responden
diambil secara acak dari berbagai lokus dan kegiatan di lingkungan BSN.
Berdasarkan pertanyaan mengenai partisipasi masyarakat dalam memilih
produk berSNI, sebanyak 86,7% responden mengaku sudah mempertimbangkan
tanda SNI dalam memilih produk. Disamping itu, mayoritas responden (85.56%)
menyatakan berminat untuk berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan
penilaian kesesuaian. Selanjutnya, ketika responden digali lebih lanjut mengenai
Gambar 3.3 Jenis Produk UMKM yang dibina tahun 2018
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 25
kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian apa yang diminati (responden
boleh memilih lebih dari satu minat), maka 41.11% responden menyatakan berminat
untuk menerapkan SNI. Berikut adalah tabel urutan minat kegiatan SPK yang dipilih
responden :
Tabel III.7 Urutan minat kegiatan SPK
Urutan Minat Partisipasi Presentase
1 Menerapkan SNI 41,11%
2 Mengajarkan pendidikan standardisasi 33,33%
3 Pembinaan penerapan SNI kepada
UMKM
24,44%
4 Penelitian di bidang standardisasi 23,33%
5 Perumusan SNI 11,11%
6 Lainnya 2,22%
Keberminatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan SPK tinggi,
namun partisipasi masyarakat sekarang ini masih rendah. Mayoritas sikap
responden adalah ‘tidak pernah terlibat’ dalam kegiatan SPK apapun.
Presentase responden yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam setiap jenis
kegiatan SPK selalu diatas 50%. Tingkatan partisipasi dimulai dari “Informasi” yang
meliputi kegiatan awareness seperti menghadir acara seminar, menghadiir
pameran SNI, pelatihan dll. Tingkatan partisipasi selanjutnya adalah
‘Consultation” seperti kegiatan kosultasi, bimbingan penerapan SNI, tingkatan
lanjutnya adalah Placation seperti memberi masukan dalam pengembangan
SNI, menjadi konseptor SNI dll, tingkatan lanjutnya adalah Delegate Power seperti
berpartisipasi sebagai tenaga ahli standardisasi, asesor, instruktur SPK, ikut
mempromosikan SNI dll, tingkatan tertinggi partisipasi adalah Citizen Control
seperti ikut membina penerapan SNI, pelaku usaha menerapkan SNI, dll. Dari hasil
survei, ‘Placation’ (11.85%) dan ‘Delegated Power’ (16.19%) lebih sedikit
dibanding tingkatan ‘Citizen Control’ (17.78%). Dalam level ‘Placation’ dan
‘Delegation Power’ sama-sama membutuhkan kemampuan dari masyarakat
untuk memahami SNI dan penerapannya. Pada level ‘Placation’, bentuk
partisipasi masyarakat adalah mengusulkan SNI, merumuskan SNI dan memberi
masukan Rancangan SNI. Ketiga kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 26
masyarakat umum sekalipun, khususnya memberikan masukan Rancangan SNI
(RSNI). Namun memang kenyataan yang ada saat ini, masyarakat masih belum
paham dengan baik bagaimana cara memberikan masukan RSNI. Terlebih lagi
masyarakat menganggap untuk menjadi konseptor SNI diperlukan kewenangan
dan dukungan berbagai pihak berkepentingan.
Hal ini lah yang mungkin menyebabkan responden lebih banyak terlibat
dalam level ‘Delegated Power’. Bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan
menjadi tenaga ahli, auditor maupun asesor, berkontribusi dalam penyusunan
materi standardisasi, mempromosikan SNI serta melakukan pelatihan mengenai
standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Sasaran 5 Meningkatkan Kompetensi SDM di bidang SPK
Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran V
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi
Capaian
%
Persentase SDM yang dibina
dengan nilai kelulusan minimal
cukup
80% 99% 124% 97% 2%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan
kompetensi SDM di bidang SPK terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase
SDM yang dibina dengan nilai kelulusan minimal cukup. Capaian kinerja untuk
indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 124%. Berikut disampaikan
rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
Indikator Kinerja : Persentase SDM yang dibina dengan nilai kelulusan minimal
cukup
Untuk sasaran kinerja meningkatkan kompetensi SDM di bidang SPK,
digunakan indikator kinerja pembinaan SDM melalui pelatihan di bidang SPK yang
mendapatkan nilai kelulusan minimal cukup. Rincian rentang nilai tersebut sebagai
berikut
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 27
Rentang nilai Predikat
85 – 100 Sangat Baik
70 – 84 Baik
45 – 69 Cukup
0 – 44 Kurang
Berikut ini adalah realisasi kinerja dari peningkatan kompetensi SDM di bidang SPK:
Predikat Realisasi (%) Total Capaian
Kinerja
Sangat Baik 18,77%
99,03% Baik 53,10%
Cukup 27,16%
Kurang 0,97% 0,97%
Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja dari peningkatan kompetensi SDM
di bidang SPK, yaitu yang mendapatkan nilai kelulusan minimal cukup sebesar
99,03%. Nilai tersebut melampaui target kinerja yang telah dicanangkan untuk tahun
2018 sebesar 80%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 124%. Realisasi
kinerja sebesar 99,03% juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu
sebesar 97%. Peningkatan realisasi kinerja ini merupakan hasil dari monitoring dan
evaluasi serta continuous improvement yang dilakukan secara terencana dan
berkala terkait materi maupun instruktur pelatihan, sehingga diharapkan proses
pembelajaran akan dapat selalu ditingkatkan kualitasnya.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 28
Sasaran 6 Meningkatkan Kapasitas Lembaga DIklat di Bidang
SPK
Tabel III.9
Capaian Kinerja Sasaran VI
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi
Capaian
%
Persentase Jejaring lembaga
diklat yang menerapkan
pendidikan standardisasi
39% 40% 102.6% 36% 11%
Persentase Materi SPK yang
digunakan lembaga diklat
40% 57% 142.5% 49% 16%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan
kapasitas lembaga DIklat di Bidang SPK terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu
persentase jejaring lembaga diklat yang menerapkan pendidikan standardisasi dan
persentase materi SPK yang digunakan lembaga diklat. Capaian kinerja untuk
indikator kinerja Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian
sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
1. Indikator Kinerja : Persentase Jejaring lembaga diklat yang menerapkan
pendidikan standardisasi
Pemerataan kualitas pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat
mendukung kemajuan suatu bangsa. Hal ini juga berlaku dalam penyebarluasan
pengetahuan di bidang SPK. Untuk menyiapkan generasi muda yang peduli dan
memiliki pengetahuan SPK yang baik, maka BSN melakukan kerjasama dengan
lembaga diklat untuk mengembangkan pendidikan tentang SPK. Sampai dengan
31 Desember 2017, BSN telah melakukan MoU dengan 47 Perguruan Tinggi (PT), baik
negeri maupun swasta di Indonesia. Dari 47 PT tersebut, sebanyak 19 diantaranya,
atau sekitar 40,43% telah menerapkan pendidikan tentang SPK, baik di level S1
maupun S2. Dengan target capaian tahun 2018 sebanyak 39%, artinya persentase
capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 102,6%. Capain kinerja tersebut juga
meningkat sebanyak 11% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017.
Kemudian, di tahun 2018, BSN melakukan 12 kerjasama dengan PT baru sehingga
total seluruh kerjasama yang telah dilakukan sampai dengan 31 Desember 2018
sebanyak 59 MoU. Peningkatan kinerja untuk indikator ini menunjukkan bahwa
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 29
metode-metode yang dilakukan BSN untuk menyebar luaskan SPK cukup berhasil,
baik melalui kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi maupun dengan metode daring.
Hal ini yang membuat minat PT untuk menerapkan pendidikan tentang SPK semakin
meningkat.
Gambar 3.4 Peta Sebaran MoU BSN dengan Perguruan Tinggi
Dalam rangka mengembangkan penerapan pendidikan standardisasi di
jejaring lembaga diklat khususnya Perguruan Tinggi, Forum Pendidikan
Standardisasi Indonesia (FORSTAN) yang dibentuk tahun 2010 ikut menggalakan
pentingnya pendidikan standardisasi di Perguruan Tinggi. Pada tahun 2018,
Kepengurusan FORSTAN Periode ke-2 ( 2018-2021) dikukuhkan pada tanggal 26
Oktober 2018 di Surabaya.
Gambar 3.5 Pengesahan Kepengurusan FORSTAN Periode 2018 – 2022
Dengan kepengurusan baru ini, diharapkan FORSTAN dapat lebih giat
menggalakan pendidikan standardisasi.
Berikut ini adalah 19 Perguruan Tinggi yang telah menerapkan pendidikan
standardisasi.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 30
Tabel III.10 Perguruan Tinggi Penerap Pendidikan Standardisasi
NO UNIVERSITAS Konsentrasi S2
Mata Kuliah
WAJIB PILIHAN SISIPAN
1 Universitas Diponegoro S1 S1
2 Institut Teknologi Bandung S1
3 Universitas Gajah Mada S1
4 Institut Pertanian Bogor S1 S2
5 Universitas Brawijaya S1 S1
6 Universitas Sebelas Maret S1 S1
7 Universitas Hasanudin S1
8 Universitas Indonesia S1
9 Institut Tek. Sepuluh Nop. S1
10 Universitas Sriwijaya S1
11 Universitas Udayana S1
12 Universitas Surabaya S1
13 Universitas Trisakti S2 S1 S1
14 Universitas Islam Indonesia S1
15 Universitas Nasional S1
16 Univ. PGRI Indraprasta S1
17 Universitas Jember S2 S1
18 Univ. Muhamadiyah Malang S1
19 Universitas Cendrawasih S1
2. Indikator Kinerja : Persentase materi SPK yang digunakan lembaga diklat
Untuk menunjang proses pembelajaran tentang SPK, maka BSN menyusun
materi-materi terkait SPK, baik yang ditujukan untuk kegiatan Pelatihan SPK maupun
untuk pendidikan SPK di PT. Sepanjang tahun 2018, terdapat 16 materi yang
digunakan untuk kegiatan pelatihan SPK serta 4 materi untuk pendidikan
standardisasi dari total 29 materi pelatihan SPK dan 8 materi pendidikan SPK yang
tersedia. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 57% atau tercapai hingga 142,5%
dari target kinerja tahun 2018 sebesar 40%. Berikut ini adalah 16 materi pelatihan SPK
dan 4 materi pendidikan SPK yang digunakan sepanjang tahun 2018.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 31
Tabel III.11 Materi pelatihan dan pendidikan SPK TA 2018
No. Materi Pelatihan SPK yang digunakan (2018)
1. Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2018
2. Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012
3. Pemahaman SNI ISO 9001:2015
4. Penyusunan Dokumentasi SNI ISO/IEC 17020:2012
5. Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan SNI ISO/IEC 17021-
3:2017
6. Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2017
7. Audit Internal SNI ISO/IEC 17020:2012 Berbasis SNI ISO
19011:2012
8. Pemahaman SNI ISO/IEC 17043:2010
9. Audit Internal SNI ISO 15189:2012 Berbasis SNI ISO 19011:2012
10. Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk
11. Penerapan Quality Control Laboratorium Medik
12. Audit Internal SNI ISO 9001:2015
13. Pemahaman SNI ISO/IEC 17024:2012
14. Validasi Metode Pengujian Kimia
15. Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Lab Pengujian Kimia
16. Penyusunan Informasi Terdokumentasi Berdasarkan SNI ISO
9001:2015
No. Materi Pendidikan SPK yang digunakan (2018)
1. Pengantar Standardisasi Edisi Kedua
2. Manfaat Ekonomi Standar
3. SNI ISO 9001:2015 – Persyaratan Sistem Manajemen Mutu
4. Laboratorium Medik (Persyaratan Mutu dan Kompetensi
berdasarkan SNI ISO 15189:2012)
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 32
Gambar 3.6 Buku Referensi Pendidikan Standardisasi
Selain itu, upaya lain untuk dapat lebih mempermudah akses dan
memperkaya materi pembelajaran standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK),
pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan pengembangan e-learning SPK. E-learning
SPK yang baru tersebut dapat diakses di e-learning.bsn.go.id. Kegiatan ini terdiri dari
pengembangan fitur-fitur dalam e-learning, juga pengembangan materi dari
elearning SPK.
Pengguna dari e-learning SPK ini antara lain terdiri dari dosen, mahasiswa,
industri dan pemerintahan. Pada tahun 2018, pengguna e-learning SPK terdiri dari
jumlah pendaftar/registrasi sebanyak 1.278 dan jumlah sertifikat yang diterbitkan
sebanyak 2.873. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2017 dikarenakan
pada tahun 2018, website e-learning SPK dalam proses pengembangan.
Gambar 3.7 Tampilan Website E-learning SPK
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 33
Gambar 3.8 Statistik Pengguna E-learning Tahun 2015 – 2018
Sasaran 7 Meningkatkan Sarana Diklat
Tabel III.12
Capaian Kinerja Sasaran VII
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan
/
(Penurunan)
dari realisasi
tahun
sebelumnya
Target Realisasi Capaian %
Persentase materi diklat
yang dikembangkan
20 % 20% 100 22% (9%)
Jumlah konten e-learning
yang dikembangkan
15 Materi 24 Materi 160 11 Materi 118%
Jumlah kebijakan, standar
layanan, pedoman yang
dikembangkan
4 Kebijakan 4 Kebijakan 100 4 Kebijakan 0%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan sarana
diklat terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu persentase materi diklat yang
dikembangkan, Jumlah konten e-learning yang dikembangkan dan jumlah
kebijakan, standar layanan, pedoman yang dikembangkan. Capaian kinerja untuk
indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 120%. Berikut disampaikan
rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
1. Indikator Kinerja : Persentase materi diklat yang dikembangkan
Untuk indikator kinerja yang pertama dari sasaran kinerja peningkatan sarana
diklat adalah persentase materi diklat yang dikembangkan. Tahun 2018,
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 34
dicanangkan target untuk pengembangan materi diklat sebesar 20% atau 6 materi
diklat baru. Indikator kinerja ini terealisasi 100% dengan dikembangkannya 6 materi
diklat baru, yaitu:
Tabel III.13 Materi diklat yang dikembangkan TA 2018
No. Materi Diklat yang Dikembangkan Tahun 2018
1. Materi pelatihan “Pemahaman SNI ISO 37001”
2. Materi pelatihan “Pemahaman ISO 22000:2018
3. Materi pelatihan “Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2017 berbasis
ISO19011:2018”
4. Materi pelatihan “Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025 : 2017”
5. Materi Pelatihan “Penyusunan Informasi Terdokumentasi sesuai SNI ISO
9001:2015”
6. Materi pendidikan SPK “Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017 – Persyaratan
Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi”
Pengembangan materi diklat baru di tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan
tahun 2017 (berkurang sekitar 9%), yaitu sebanyak 7 materi. Namun hal ini bukan
merupakan suatu tolok ukur penurunan kinerja, mengingat pengembangan materi
diklat didasarkan pada analisis yang dilakukan yang bersumber dari training need
analysis serta berdasarkan permintaan user diklat yang disampaikan melalui survei
evaluasi diklat.
2. Indikator Kinerja : Jumlah konten e-learning yang dikembangkan
Indikator kinerja kedua dari sasaran kinerja peningkatan sarana diklat adalah
jumlah konten e-learning yang dikembangkan. Tahun 2018, jumlah konten e-learning
yang dikembangkan sebanyak 24 materi, atau tercapai 160% dari target yang
ditetapkan di awal 2018 sebanyak 15 materi. Selain itu, dibandingkan dengan
realisasi tahun 2017 (11 materi), capaian 2018 juga meningkat sebesar 118%. Berikut
ini adalah konten e-learning yang dikembangkan di tahun 2018:
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 35
Tabel III.14 Materi E-learning yang dikembangkan TA 2018
No. Kursus Jumlah Materi
1. Pengantar Standardisasi 3
2. Metrologi 1
3. Pengantar Penilaian Kesesuaian 1
4. Laboratorium Medik (Persyaratan Mutu dan
Kompetensi berdasarkan SNI ISO 15189:2012)
4
5. Manfaat Ekonomi Standar 6
6. SNI ISO 9001:2015 – Persyaratan Sistem
Manajemen Mutu
4
7. Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000 5
Total 24
Peningkatan pengembangan jumlah konten e-learning di tahun 2018
dilakukan untuk memenuhi permintaan user e-learning SPK, terutama dari PT, yang
menginginkan agar e-learning SPK terus diperkaya kontennya. Hal ini juga sejalan
dengan apa yang telah dibahas di forum internasional (ICES) terkait pendidikan
standardisasi bahwa negara-negara seperti Korea dan Tiongkok bersama dengan
organisasi standar internasional (ISO dan IEC) sedang berlomba-lomba untuk
mengembangkan pembelajaran SPK secara daring atau dikenal dengan Massive
Open Online Source (MOOC) yang dapat memberikan dampak yang lebih massif
bagi masyarakat.
3. Indikator Kinerja : Jumlah kebijakan, standar layanan, pedoman yang
dikembangkan
Indikator kinerja terakhir dari sasaran kinerja peningkatan sarana diklat adalah
Jumlah kebijakan, standar layanan, pedoman yang dikembangkan. Di tahun 2018,
terdapat 4 kebijakan, standar layanan, pedoman yang dikembangkan. Jumlah ini
terealisasi 100% sesuai dengan target kinerja di awal 2018. Tahun 2017, realisasi untuk
indikator kinerja ini juga sama, yaitu sebanyak 4 kebijakan. Penyusunan kebijakan,
standar layanan maupun pedoman ini dilakukan sesuai dengan hasil analisis
tentang apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas serta mendukung
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 36
kelancaran dalam kegiatan Diklat SPK. Berikut ini adalah 4 kebijakan, standar
layanan, pedoman yang dikembangkan di tahun 2018:
Tabel III.15 Kebijakan, standard, layan dan pedoman TA 2018
No. Kebijakan, standar layanan, pedoman
1. Standar layanan publik untuk pelatihan SPK
2. Petunjuk Teknis (Juknis) Asisten Pelatihan SPK
3. Juknis Kompetisi Standardisasi tingkat Sekolah Menengah
4. Persyaratan kompetensi penyusun materi dan instruktur pelatihan SPK
Sasaran 8 Meningkatkan Pelaksanaan Diklat SPK
Tabel III.16
Capaian Kinerja Sasaran VIII
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan)
dari realisasi
tahun
sebelumnya
Target Realisasi Capaian
%
Jumlah SDM yang mengikuti
diklat SPK
1510 Orang 2621
Orang
174 1509 Orang 74%
Jumlah layanan yang
diberikan diklat
60 Layanan 67
Layanan
112 59 Layanan 13,6%
Jumlah provinsi yang telah
mendapatkan peningkatan
kompetensi SPK
13 Propinsi 14 Propinsi 108 10 Propinsi 40%
Jumlah organisasi atau
lembaga yang mendapat
diklat SPK
132
Organisasi
135
Organisasi
102 179
Organisasi
(33%)
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan
pelaksanaan diklat SPK terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu jumlah SDM yang
mengikuti diklat SPK, jumlah layanan yang diberikan diklat, jumlah provinsi yang
telah mendapatkan peningkatan kompetensi SPK dan jumlah organisasi atau
lembaga yang mendapat diklat SPK. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut
rata-rata capaian sebesar 124%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator
kinerja sasaran 1.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 37
1. Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang mengikuti diklat SPK
Indikator kinerja yang pertama dari sasaran kinerja peningkatan pelaksanaan
diklat SPK adalah jumlah SDM yang mengikuti diklat SPK. Sepanjang tahun 2018,
BSN telah mendidik maupun melatih SDM terkait materi SPK sebanyak 2621 orang.
Capaian dari indikator ini sebesar 174% dari target yang telah ditetapkan
sebanyak 1510 orang. Angka ini juga meningkat dibandingkan dengan realisasi
tahun 2017, yaitu sebanyak 1509 orang atau mengalami peningkatan sebesar
74%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja maupun kualitas diklat yang
diberikan oleh BSN semakin diakui oleh para stakeholder BSN. Selain itu, hal ini
juga menunjukkan bahwa penyebar luasan maupun promosi terkait pentingnya
SPKtelah dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat merasa bahwa
kebutuhan akan pengetahuan SPK semakin meningkat urgensinya.
2. Indikator Kinerja : Jumlah layanan yang diberikan diklat
Indikator kinerja kedua dari sasaran kinerja peningkatan pelaksanaan diklat
SPK adalah jumlah layanan yang diberikan diklat. Sepanjang tahun 2018, BSN telah
memberikan layanan sebanyak 67 pelatihan SPK, atau sekitar 112% dari target yang
telah ditetapkan untuk tahun 2018, yaitu sebanyak 60 pelatihan. Realisasi kinerja di
tahun 2018 untuk indikator ini juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 (59
layanan) sebesar 13,6%. Seperti yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya,
peningkatan jumlah layanan ini membuktikan bahwa masyarakat saat ini semakin
merasa perlu untuk memiliki pengetahuan terkait SPK sebagai implikasi dari
globalisasi, kebutuhan pasar serta tuntutan akan kualitas/mutu yang terus
meningkat. Berikut ini adalah layanan pelatihan yang diberikan di tahun 2018:
Tabel III.17 Layanan pelatihan TA 2018
No. Layanan Pelatihan yang Dilaksanakan Tahun 2018 n kali
1. Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2018 35
2. Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012 7
3. Pemahaman SNI ISO 9001:2015 4
4. Penyusunan Dokumentasi SNI ISO/IEC 17020:2012 3
5. Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan SNI ISO/IEC 17021-
3:2017
3
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 38
No. Layanan Pelatihan yang Dilaksanakan Tahun 2018 n kali
6. Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2017 3
7. Audit Internal SNI ISO/IEC 17020:2012 Berbasis SNI ISO
19011:2012
2
8. Pemahaman SNI ISO/IEC 17043:2010 2
9. Audit Internal SNI ISO 15189:2012 Berbasis SNI ISO 19011:2012 1
10. Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk 1
11. Penerapan Quality Control Laboratorium Medik 1
12. Audit Internal SNI ISO 9001:2015 1
13. Pemahaman SNI ISO/IEC 17024:2012 1
14. Validasi Metode Pengujian Kimia 1
15. Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Lab Pengujian Kimia 1
16. Penyusunan Informasi Terdokumentasi Berdasarkan SNI ISO
9001:2015
1
3. Indikator Kinerja : Jumlah provinsi yang telah mendapatkan peningkatan
kompetensi SPK
Indikator kinerja berikutnya dari sasaran kinerja peningkatan pelaksanaan
diklat SPK adalah Jumlah provinsi yang telah mendapatkan peningkatan
kompetensi SPK. Sepanjang tahun 2018, terdapat 15 provinsi yang telah
mendapatkan diklat SPK, atau tercapai sebanyak 115% dari target yang ditetapkan
di awal 2018 sebanyak 13 provinsi. Realisasi di tahun 2018 ini juga meningkat sebesar
50% dari realisasi di tahun 2017 sebesar 10 provinsi. Sekali lagi, angka ini
membuktikan bahwa urgensi kebutuhan akan penyebar luasan pengetahuan SPK di
seluruh wilayah Indonesia semakin meningkat. Berikut ini adalah 15 provinsi yang
telah diberikan diklat SPK di tahun 2018:
Tabel III.18 Provinsi yang mengadakan pelatihan TA 2018
No. Provinsi Jenis Diklat SPK
1. Nangroe Aceh
Darussalam
Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012
2. Banten Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 39
No. Provinsi Jenis Diklat SPK
3. DKI Jakarta - Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
- Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012
- Penyusunan Dokumentasi SNI ISO/IEC 17020:2012
- Audit Internal SNI ISO/IEC 17020:2012 Berbasis SNI ISO
19011:2012
- Penyusunan Informasi Terdokumentasi Berdasarkan SNI
ISO 9001:2015
- Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan SNI ISO/IEC
17021-3:2013
- Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk
- Audit Internal SNI ISO 15189:2012 Berbasis SNI ISO
19011:2012
- Pemahaman SNI ISO/IEC 17043:2010
4. Jawa Barat - Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
- Pemahaman SNI ISO/IEC 17024:2012
- Penyusunan Dokumentasi SNI ISO/IEC 17020:2012
- Audit Internal SNI ISO/IEC 17020:2012 Berbasis SNI ISO
19011:2012
5. Jawa Tengah Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
6. Jawa Timur - Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
- Audit Internal SNI ISO 9001:2015
- Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan SNI ISO/IEC
17021-3:2017
7. Kalimantan
Selatan
- Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
- Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012
- Penyusunan Dokumentasi SNI ISO/IEC 17020:2012
- Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2017
8. Lampung - Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
9. Sulawesi Selatan - Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
- Pemahaman SNI ISO 9001:2015
10. Sulawesi Utara Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
11. Sulawesi Tengah Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 40
No. Provinsi Jenis Diklat SPK
12. Sumatera Utara - Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
- Sistem Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2017
13. Sumatera
Selatan
- Pemahaman SNI ISO 9001:2015
- Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
- Penerapan Quality Control Laboratorium Medik
14. Sumatera Barat Workshop Pendidikan SPK
15. Daerah Istimewa
Yogyakarta
- Workshop Pendidikan SPK
- Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
- Pemahaman SNI ISO/IEC 17043:2010
4. Indikator Kinerja : Jumlah organisasi atau lembaga yang mendapat diklat SPK.
Indikator kinerja terakhir dari sasaran kinerja peningkatan pelaksanaan diklat
SPK adalah jumlah organisasi atau lembaga yang mendapat diklat SPK. Sepanjang
tahun 2018, BSN telah memberikan diklat SPK kepada 134 organisasi, baik organisasi
pemerintah maupun perusahaan swasta. Angka ini mencapai 101,5% dari target
kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 132 organisasi. Akan tetapi, jumlah
realisasi di tahun 2018 menurun sekitar 25,1% dari realisasi di tahun 2017, yaitu
sebanyak 179 organisasi. Namun demikian, meskipun jumlah organisasi yang
mendapatkan diklat SPK ini menurun, realisasi jumlah SDM yang mengikuti diklat SPK
sebagaimana dijelaskan pada indikator pertama untuk sasaran kinerja ini
mengalami peningkatan sebesar 74% dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini
menunjukkan bahwa sebenarnya permintaan atau kebutuhan masyarakat akan
diklat SPK semakin meningkat, hanya saja beberapa SDM yang mengikuti diklat SPK
berasal dari sejumlah instansi yang sama. Rincian jumlah organisasi yang telah
mendapatkan diklat SPK tahun 2018 sebagai berikut:
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 41
Tabel III.19 Organisasi yang menerima pelatihan TA 2018
No. Jenis Organisasi Jumlah Persentase
1. Organisasi
Pemerintah
51 38%
2. Perusahaan/Swasta 63 47%
3. Perguruan Tinggi 20 15%
Total 134 100%
Sasaran 9 Meningkatkan Apresiasi Kepada Penerap SNI
Tabel III.20
Capaian Kinerja Sasaran IX
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
Jumlah peserta SNI Award 150
Organisasi
208
Organisasi
139 126 65%
Jumlah produk ber-SNI yang
dipromosikan
200 Produk 216 Produk 108 123
Produk
76%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan apresiasi
kepada penerap SNI terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah peserta SNI
award dan jumlah produk ber-SNI yang dipromosikan. Capaian kinerja untuk
indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 120%. Berikut disampaikan
rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
1. Indikator Kinerja : Jumlah peserta SNI Award
51 63 20
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 42
SNI Award merupakan apresiasi kepada penerap SNI yang berkinerja baik
dan konsisten dalam penerapan SNI. Kegiatan ini secara rutin diselenggarakan
setiap tahun, sejak tahun 2005.
Gambar 3.9 Dewan Juri SNI Award 2018
Gambar 3.10 Perbandingan Peserta SNI Award 2014-2018
.
Pada tahun 2018 jumlah peserta/pendaftar SNI Award naik sebanyak 65%
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 208 peserta, hal menunjukkan
bahwa antusiasme pelaku usaha meningkat dalam mengikuti SNI Award. Demikian
juga dengan jumlah peserta yang mampu lolos dalam seleksi dokumen, yaitu 122
peserta dan Peserta On Site Evaluation sebanyak 71 peserta. Dewan Juri
memutuskan Penerima Anugerah SNI Award terdapat 56 Organisasi yaitu 3
Organisasi meraih Penghargaan Platinum, 18 Organisasi meraih Penghargaan Emas,
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 43
27 Organisasi meraih Penghargaan Perak, 8 Organisasi meraih Penghargaan
Perunggu, dari 3 Organisasi yang merain Platinum. Pada tahun 2018 ini, terdapat 1
Organisasi yang meraih Penghargaan Grand Platinum karena telah mendapatkan
Penghargaan Platinum sebanyak 3 kali berturut-turut, yaitu PT. Pupuk Kaltim.
Gambar 3.11 Peraih Penghargaan Platinum SNI Award 2018
2. Indikator Kinerja : Jumlah produk ber-SNI yang dipromosikan
Dalam memperkenalkan produk yang sudah bertanda SNI kepada
masyarakat, BSN membantu pelaku usaha dalam mempromosikan produk mereka.
Promosi yang dilakukan BSN banyak ragam caranya diantaranya dengan
melakukan promosi di media sosial, pameran, hingga promosi dalam pertemuan
dengan mengundang owner sebagai pembicara sehingga sebagai pendorong
bagi pelaku usaha lainnya yang produknya belum bertanda SNI. Hal ini dilakukan
guna mendorong pelaku usaha lainnya dalam penerapan SNI.
Di tahun 2018, jumlah produk bertanda SNI sebanyak 200 produk yang
dipromosikan meningkat dibandingkan tahun 2017 sebanyak 123 produk. Hal ini
semakin banyaknya pelaku usaha yang menerapkan SNI khususnya SNI Sukarela.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 44
Gambar 3.12 Promosi Produk berSNI
Sasaran 10 Meningkatkan Pembinaan Penerapan SNI Kepada
Pelaku Usaha
Tabel III.21
Capaian Kinerja Sasaran X
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi
Capaian
%
Jumlah SNI yang dijadikan dasar
dalam penerapan SNI
300 SNI 423 SNI 141 404 SNI 5%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan
pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja
yaitu Jumlah SNI yang dijadikan dasar dalam penerapan SNI. Capaian kinerja untuk
indikator kinerja tersebut sebesar 141%. Berikut disampaikan rincian capaian
indikator kinerja sasaran 1.
Indikator Kinerja : Jumlah SNI yang dijadikan dasar dalam penerapan SNI
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 45
Dalam meningkatkan jumlah penerap SNI yang ada, diperlukan SNI yang
sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha yang ada sehingga SNI tersebut dapat
dijadikan dasar dalam penerapan SNI mereka. Banyak SNI yang belum diterapkan
oleh pelaku usaha dikarenaka diantaranya belum tahu nya pelaku usaha tersebut
akan adanya SNI produk mereka dan tidak adanya pembinaan kepada mereka.
Seringkali dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya
UMKM, BSN menemukan bahwa mereka belum mengetahui keberadaan SNI
produknya. Beberapa pelaku usaha besar juga belum tahu adanya SNI yang sudah
harmoni dengan standar luar, mereka lebih mengacu ke standar internasional.
Untuk itu, perlunya dilakukan promosi dan publikasi SNI secara terus menerus kepada
pelaku usaha. Di tahun 2018 jumlah SNI yang dijadikan dasar dalam penerapan SNI
sebanyak 423 SNI dari target 300 SNI. Hal ini disebabkan karena makin banyaknya
pelaku usaha yang disulkan dari mitra kerja sama untuk dapat dilakukan
pembinaan oleh BSN. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, sedikit meningkat 5%
dari sebelumnya 404 SNI. SNI yang dipromosikan kepada stakeholder beberapa
diantaranya adalah SNI bidang kontruksi yang dilalkukan melalui workshop, SNI
Kabel melalui FGD, SNI Kopi, dan SNI bidang pangan lainnya.
Gambar 3.13 Kegiatan Promosi SNI 2018
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 46
Sasaran 11 Meningkatkan Pengembangan Role Model
Pembinaan UKM
Tabel III.22
Capaian Kinerja Sasaran XI
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi 2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
Jumlah role model UMKM
penerap SNI
50 UMKM 40 UMKM 80 15 UMKM 167%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan
pengembangan role model pembinaan UKM terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja
yaitu jumlah role model UMKM penerap SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja
tersebut sebesar 82%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran
1.
Indikator Kinerja : Jumlah role model UMKM penerap SNI
Capaian Indikator kinerja ini tidak mencapai target yang diharapkan yaitu
hanya 82%. Penyebabnya secara umum sama dengan indikator kinerja Sasaran 4
yaitu Persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI. Disamping itu
juga terkait kemampuan UMKM pangan dalam pemenuhan sarana dan prasarana
sesuai dengan standar keamanan pangan, sehingga beberapa UMKM perlu
penyiapan dengan dana mandiri. Untuk itu, ada proses yang membutuhkan waktu
sehingga proses sertiifkasi mundur dari jadwal awal.
Pembinaan UMKM bersifat multiyear, artinya beberapa UMKM merupakan
lanjutan dari pembinaan tahun sebelumnya. Untuk mencpai 50 UMKM yang
mendapat sertifikasi SNI, pada TA 2018 harus mencapai 36 UMKM yang mendapat
SPPT SNI yang sudah ada sebanyak 15 UMKM yang mendapat sertifikasi SNI sejak
tahun 2016-2017. Namun pada tahun 2018 ini dari 150 UMKM yang dibina hanya
terdapat 26 UMKM yang berhasil menjadi role model. 9 UMKM yang tidak tercapai
target sertifikasi adalah produk Alat kesehatan (2 UMKM), garam (1 UMKM), produk
olahan cokelat (1), sari buah (1), kopi dan bawang goreng karna adanya gempa (2
UMKM), tempe (1), dan saos (1). Sedangkan 25 UMKM yang mendapat sertifikasi
mempunyai jenis produk sebagai berikut:
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 47
Gambar 3.14 Daftar jenis produk UMKM tersertifikasi TA 2018
Gambar 3.15 Penyerahan Sertifikat SPPT SNI kepada UMKM
Sasaran 12 Meningkatkan Diseminasi dan Promosi Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian
Tabel III.23
Capaian Kinerja Sasaran XII
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi
Capaian
%
Jumlah produsen nasional
yang diberikan promosi SPK
600
produsen
990
produsen
165 450
produsen
120%
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 48
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan
diseminasi dan promosi standardisasi dan penilaian kesesuaian terdiri dari 1 (satu)
indikator kinerja yaitu jumlah produsen nasional yang diberikan promosi SPK.
Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 165%
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
Indikator Kinerja : Jumlah produsen nasional yang diberikan promosi SPK
Tahun 2018, BSN melakukan beberapa kegiatan SPK yang bekerjasama
dengan mitra kerja sama. Mitra kerja sama mengusulkan beberapa kegiatan yang
sifatnya sharing budget. Dari hasil kegiatan tersebut banyak produsen nasional yang
mengikuti kegiatan SPK sehingga melampaui target produsen yang
mendapatkan/diberikan promosi SPK yaitu sebesar 990 produsesn (165%). Hal ini
sangat menguntungkan BSN dikarenakan semakin banyak produsen yang
mendapatkan promosi SPK diharapkan semakin banyak produsen nasional yang
sadar dan berkeinginan untuk menerapkan SNI.
Jika dibandingkan dengan tahun 2017, kenaikan yang dialami sangat signifikan,
yaitu dari 450 produsen menjadi 990 produsen. Hal ini disebabkan ditahun 2018
semakin banyaknya mitra kerja sama yang menginginkan kegiatan SPK terhadap
pelaku usaha/produsen.
Sasaran 13 Meningkatkan Tata Kelola dan Organisasi yang
Profesional di Pusdikmas
Tabel III.24
Capaian Kinerja Sasaran XIII
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realiasi
Capaian
%
Tingkat pelaksanaan Reformasi
Biokrasi (Nilai PMPRB)
83 Nilai 87.22 105.08% 90% (3.1%)
Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja BSN (Nilai lembar kerja
evaluasi AKIP BSN)
70 (BB) Nilai 71.47
(BB) Nilai
102.1%
Nilai kepatuhan layanan public 104 Nilai
Kebijakan
108 Nilai
Kebijakan
103.85
%
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 49
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan tata
kelola dan organisasi yang profesional di Pusdikmas terdiri dari 3 (tiga) indikator
kinerja yaitu tingkat pelaksanaan Reformasi Biokrasi (Nilai PMPRB), tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN) dan nilai kepatuhan
layanan public. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian
sebesar 103.7%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
1. Indikator Kinerja : Tingkat pelaksanaan Reformasi Biokrasi (Nilai PMPRB)
Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
mencakup mindset dan cultural set, penataan dan penguatan organisasi,
penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, penataan
tata laksana, penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas
pelayanan publik, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Salah satu
tahapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah melakukan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Telah dilakukan evaluasi
Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, akan tetapi pada saat laporan kinerja ini disusun nilai
Reformasi Birokrasi tahun 2018 belum keluar, sehingga realisasi indikator Tingkat
pelaksanaan Reformasi Birokrasi menggunakan hasil Penilaian Asesor PMPRB yaitu
sebesar 87,22.
2. Indikator Kinerja : Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja
evaluasi AKIP BSN)
Laporan Kinerja tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN dimaksudkan untuk
memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan tentang kinerja BSN. Hasilnya dapat membantu
pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan
sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya.
Tingkat akuntabilitas diukur berdasarkan Permen PANRB No. 12 Tahun 2016, yang
dievaluasi oleh Tim Kemen PANRB. Meskipun sudah dilakukan evaluasi, namun
sampai Laporan Kinerja ini selesai disusun hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2018
belum keluar dari Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 50
Birokrasi. BSN mengukur capaian indikator kinerja tersebut menggunakan nilai dari
lembar kerja evaluasi AKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat, dengan hasil
sebesar 78,01 (predikat “BB”). Apabila dibandingan 3 (tiga) tahun sebelumnya,
nilai kualitas akuntabilitas kinerja BSN tersebut mengalami peningkatan dimana
pada tahun 2015 mendapat nilai 64,20, tahun 2016 mendapat nilai 64,87 dan
tahun 2017 meningkat lagi menjadi 66,88 (predikat “B”). Upaya perbaikan yang
telah dilakukan dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2018 antara
dilakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan
Pelaporan (SIPP) sebagai salah satu pendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja
BSN. Tingkat Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2015-2017 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel III.25 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2015-2017
No Komponen yang dinilai Bobot Nilai Nilai
2015 2016 2017
a. Perencanaan Kinerja 30 19.92 21.37 21.58
b Pengukuran Kinerja 25 15.8 16.13 16.95
c. Pelaporan Kinerja 15 10.28 10.36 10.45
d. Evaluasi Kinerja 10 5.85 5.89 6.11
e. Capaian Kinerja 20 12.35 11.12 11.79
Nilai Hasil Evaluasi 100 64.2 64.87 66.88
Tingkat Akuntabilitas
Kinerja
B
B
B
3. Indikator Kinerja : Nilai kepatuhan layanan publik
Tujuan dilakukannya penilaian kepatuhan layanan publik adalah untuk
mengingatkan penyelenggara negara agar memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat. Pada tahun 2018 nilai kepatuhan layanan publik BSN
mencapai 108 melebihi target yang ditetapkan yaitu 104.
Sasaran 14 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di
Pusdikmas
Tabel III.26
Capaian Kinerja Sasaran XIV
Indikator Kinerja Capaian 2018 Realisasi
Peningkatan/
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 51
Target Realisasi Capaian
%
2017 (Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya
Persentase ASN yang mengikuti
program peningkatan
kompetensi
100% 100% 100% 100%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia di Pusdikmas terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja
yaitu Persentase ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi. Capaian
kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut
disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
Indikator Kinerja : Persentase ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi
Indikator kinerja untuk aparatur sipil negara di lingkungan Pusdikmas yang
meningkat kompetensinya tercapai 100 %. Total pegawai di Pusdikmas sebanyak 34
orang, di mana 25 orang merupakan pegawai aktif tahun 2018, sedangkan 9 orang
sisanya sedang menempuh pendidikan lanjutan di luar negeri. Berdasarkan data
yang telah direkap, 25 orang telah diikut sertakan kegiatan peningkatan
kompetensi, baik yang sifatnya pengenalan maupun keahlian, minimal 20 jam
selama satu tahun. Berikut ini adalah rincian kegiatan peningkatan kompetensi SDM
di Pusdikmas:
Tabel III.27 Kegiatan peningkatan kompetensi SDM
No. Kategori Nama Program
1. Pelatihan fungsional - Sit-in Program Diklatpim II
2. Pelatihan teknis - Pelatihan GMP
- Lead Auditor SNI ISO 9001:2015
- HACCP Guidelines and Implementation
- Training SNI ISO 31000 for advance
3. Seminar/Workshop - The ICES 2018 Conference, Joint International
Conference with 5th ACISE and WSC Academic
Day
- Workshop Strategi Pengembangan Pendidikan
Tentang SPK Secara Nasional
- Workshop SPK dalam Perspektif Hukum dengan
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 52
No. Kategori Nama Program
UBAYA
- Workshop Pendidikan Standardisasi di Perguruan
Tinggi (PT) dalam Rangka Penyusunan Model
Pembelajaran Standardisasi
- Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan
Kesehatan Kerja melalui Sertifikasi ISO 45001:2018
- Temu MASTAN dalam kegiatan IQE 2018
- ISO IWA 30 Workshop on Competence for
Standards Professionals
4. Kursus - Becoming an Excellent Trainer
- Effective Presentation Skills
- Speaking Presentation Skills
- Teknik Desain Grafis
5. Bimbingan Teknis,
Magang, Coaching,
Persamaan Persepsi,
Pembinaan UKM,
Evaluator SNI Award
2018
- Visitasi Kepemimpinan Nasional, Diklatpim III
Angkatan 3 LAN RI
- RLA Angkatan XII Tema Naturalisasi DAS di
Jakarta
- Kapabilitas Kolektif
- Kepemimpinan Transformasional
- Diklat Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi
- Pelatihan SPK BSN
- Persamaan Persepsi Materi Pelatihan SPK BSN
- Pembinaan UKM
- Evaluator SNI Award 2018
Pencapaian target 100% untuk indikator kinerja ini adalah hasil dari kegiatan
monitoring dan evaluasi kompetensi SDM internal yang komprehensif dan kontinyu,
sehingga pengetahuan dan kompetensi SDM Pusdikmas akan selalu
termutakhirkan.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 53
Sasaran 15 Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Penunjang KInerja di Pusdikmas
Tabel III.28
Capaian Kinerja Sasaran XV
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi
Capaian
%
Persentase Ketersediaan sarana
dan prasarana berdasarkan
rencana kebutuhan BMN
100% 100% 100%
Persentase Pemanfaatan BMN 100% 100% 100%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang KInerja di Pusdikmas terdiri dari 2
(dua) indikator kinerja yaitu Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana
berdasarkan rencana kebutuhan BMN dan Persentase Pemanfaatan BMN. capaian
sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
1. Indikator Kinerja : Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan
rencana kebutuhan BMN
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Stadnardisasi, diperlukan dukungan sarana dan prasarana
berupa fasilitasi perkantoran/peralatan perkantoran dalam kualitas dan kuantitas
yang baik. Pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dilakukan
dengan melaksanakan pengadaan yang menerapkan prinsip efisien, efektif,
transparan, terbuka dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Capaian indikator
kinerja terkait ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan rencana
kebutuhan BMN pada tahun 2018 telah mencapai target yaitu sebesar 100%.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 54
2. Indikator Kinerja : Persentase Pemanfaatan BMN
Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mengetahui jumlah pemanfaatan
BMN yang telah dimanfaatan dilakukan Inventarisasi BMN oleh Biro Perencanaan,
Keuangan dan Tata Usaha berdasarkan data yang ada dengan data yang ada
di SIMAK BMN. Berdasarkan data tersebut, seluruh Barang Milik Negara (BMN)
telah didistribusikan dan dimanfaatkan oleh Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsinya. Capaian indikator kinerja pemanfaatan BMN pada tahun 2018
telah mencapai target yaitu sebesar 100%.
Sasaran 16 Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Anggaran di
Pusdikmas
Tabel III.29
Capaian Kinerja Sasaran XVI
Indikator Kinerja
Capaian 2018 Realisasi
2017
Peningkatan/
(Penurunan) dari
realisasi tahun
sebelumnya Target Realisasi
Capaian
%
Persentase Realisasi anggaran 100% 99.78% 99.78% 97.01% 2.9%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan
kompetensi kinerja pengelolaan anggaran sumber daya manusia di Pusdikmas
terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase realisasi anggaran. Capaian
kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 99.78%. Berikut
disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
Indikator Kinerja : % realisasi anggaran
III.2 REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember
2016, pagu anggaran Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 55
sebesar Rp. 11.159.663.000,- dan realisasi anggaran Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi TA 2018 adalah sebesar Rp. 11.135.065.826,- sebesar
99.78%.
Pagu dan realisasi anggaran Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi TA 2018 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel III.30
Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdikmas TA 2018
Dalam rupiah
Kode Output/Komponen 2018
% Pagu Realisasi
3558 051
72.576.000
72.576.000
100
052
191.781.000
191.174.840
99.68
053
1.980.564.000
1.980.384.355
99.99
054
1.433.941.000
1.431.374.328
99.82
055
205.691.000
204.439.620
99.39
056
151.782.000
151.402.540
99.75
057
1.929.889.000
1.920.340.122
99.51
058
2.925.030.000
2.924.004.087
99.96
059
197.359.000
197.235.300
99.94
060
963.281.000
958.331.030
99.49
061
1.107.769.000
1.103.803.604
99.64
Keterangan:
- 051: Membuat Materi Promosi
- 052: Melakukan Promosi Substansi Standar Nasional Indonesia kepada Pelaku
Usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian
- 053: Melakukan Edukasi Publik di bidang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian
- 054: Menyelenggarakan Unit Pelaksanaan Teknis Layanan Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
- 055: Melakukan Monitoring dan Evaluasi Promosi Standar Nasional Indonesia
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 56
- 056: Melakukan Fasilitasi Pembinaan Partisipasi Dalam Pengembangan
Standar Nasional Indonesia
- 057: Melakukan Pembimbingan Penerapan dan Fasilitasi Sertifikasi Standar
Nasional Indonesia Kepada Usaha Mikro Kecil
- 058: Memberikan Apresiasi Kepada Penerap Standar Nasional Indonesia Yang
Berkinerja Baik
- 059: Melakukan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Internasional
- 060: Melaksanakan Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Standardisasi
- 061: Melaksanakan Layanan Pelatihan Standardisasi
Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja anggaran tahun 2018 (99,78%)
lebih maksimal dibandingkan dengan realisasi di tahun (97,01%) atau meningkat
sebesar 2,85%. Koordinasi dan komunikasi internal yang lebih solid serta penerapan
sistem manajemen yang konsisten dengan dorongan komitmen yang kuat dari
manajemen puncak membuat seluruh kegiatan di tahun 2018 dapat dilaksanakan
sesuai dengan harapan dan apa yang telah direncanakan di awal tahun 2018.
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 57
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun
2018 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Pusat Pendidikan
dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi,
misi, tujuan dan sasaran Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi.
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Pusat Pendidikan
dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2018, sebagian besar kinerja kegiatan
telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.
Capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi pada
tahun 2018 :
1. Persentase Industri PUN yang dilayani Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
(SPK) dan berhasil memenuhi syarat tujuan ekspor tercapai 76.2% dari target
50% (152%).
2. Tingkat persepsi terhadap standardisasi dari konsumen, pelaku usaha,
regulator, dan akademisi/pakar tercapai 3,75 (nilai) dari target 4 (nilai) (93%).
3. Jumlah kerjasama diklat dan pemasyarakatan standardisasi tercapai 42
kerjasama dari target 20 kerjasama (210%).
4. Persentase pelaku usaha yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI
tercapai 18% dari target 20% (90%).
5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK tercapai 2.8 (nilai) dari
target 3 (nilai) (93%).
6. Persentase SDM yang dibina dengan nilai kelulusan minimal cukup tercapai
99% dari target 80% (124%)
7. Persentase Jejaring lembaga diklat yang menerapkan pendidikan
standardisasi tercapai 40% dari target 39% (102.6%).
8. Persentase Materi SPK yang digunakan lembaga diklat tercapai 57% dari
target 40% (142.5%).
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 58
9. Persentase materi diklat yang dikembangkan tercapai 20% dari target 20%
(100%).
10. Jumlah konten e-learning yang dikembangkan tercapai 24 materi dari target
15 materi (160%).
11. Jumlah kebijakan, standar layanan, pedoman yang dikembangkan tercapai
4 kebijakan dari target 4 kebijakan (100%).
12. Jumlah SDM yang mengikuti diklat SPK tercapai 2621 orang dari target 1510
orang (174%).
13. Jumlah layanan yang diberikan diklat tercapai 67 layanan dari target 60
layanan (112%).
14. Jumlah provinsi yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi SPK
tercapai 14 propinsi dari target 13 propinsi (108%).
15. Jumlah organisasi atau lembaga yang mendapat Diklat SPK tercapai 134
organisasi dari target 132 organisasi (102%).
16. Jumlah peserta SNI Award tercapai 208 organisasi dari target 150 organisasi
(139%).
17. Jumlah produk ber-SNI dipromosikan tercapai 200 produk dari target 200
produk (100%).
18. Jumlah SNI yang dijadikan dasar dalam penerapan SNI tercapai 400 SNI dari
target 300 SNI (133%).
19. Jumlah role model UMKM penerap SNI tercapai 40 UMKM dari target 50
UMKM (80%).
20. Jumlah produsen nasional yang diberikan promosi SPK tercapai 990 produsen
dari target 600 produsen (165%).
21. Tingkat pelaksanaan Reformasi Biokrasi (Nilai PMPRB) tercapai 87.22 (Nilai) dari
target 83 (Nilai) (105.08%).
22. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)
tercapai 71.47 (Nilai) dari target 70 (BB) (Nilai) (102.1%).
23. Nilai kepatuhan layanan public tercapai 40% dari target 40% (100%).
24. Persentase ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi tercapai
108 (Nilai) dari target 104 (Nilai) (103.85%).
25. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan rencana
kebutuhan BMN tercapai 100% dari target 100% (100%).
26. Persentase pemanfaatan BMN tercapai 100% dari target 100% (100%).
2018| Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 59
27. Persentase realisasi anggaran tercapai 99.78% dari target ≥95% (105%).
Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap diperlukan
upaya guna meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan
melaksanakan program secara optimal sehingga dapat mencapai target yang
direncanakan.
Kiranya LAKIP Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi,
Kedeputian IPS, BSN Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan
sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna
peningkatan kinerja BSN, khususnya Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi di masa mendatang.