laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … lkj es 2 2016/7 lkj... · evaluasi, dan...
TRANSCRIPT
2016
PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN TAHUN 2016
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
ii
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat
Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan tahun 2016 ini
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di
lingkungan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.
Hasil pengukuran kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan
dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama
tahun 2016.
Disamping itu, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana bagi Pusat Pelatihan SDM
Kesehatan dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada
seluruh stakeholders sesuai Peraturan Menpan dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporam Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai sarana evaluasi mandiri (self evaluation)
atas pencapaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam upaya penyempurnaan
kinerja, teruatam dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan
serta kebijakan kegiatan di tahun mendatang.
Kami berharap penyusunan LAKIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja
yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
Jakarta, 27 Januari 2017 Kepala Puslat SDM Kesehatan,
dr. Embry Netty, M.Kes NIP 1957111119872001
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA 5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 8
A. Capaian Kinerja Organisasi 8
B. Realisasi Anggaran 16
BAB IV PENUTUP 27
DAFTAR PUSTAKA 28
LAMPIRAN
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Pengukuran Kinerja Puslat SDM Kesehatan tahun 2016 9
Tabel 2. Matrik Target Kinerja Berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 9
Tabel 3. Capaian Kinerja Puslat SDM Kesehatan s/d tahun 2016 10
Tabel 4. Capaian Kinerja Puslat SDM Kesehatan Berdasarkan RKP 10
Tabel 5. Efisiensi Anggaran Puslat SDM Kesehatan tahun 2016 17
Tabel 6. Self blocking Anggaran Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016 17
Tabel 7. Self blocking Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Output 17
Tabel 8. Realisasi Puslat SDM Kesehatan Pagu Sebelum Self Blocking 18
Tabel 9. Realisasi Puslat SDM Kesehatan Pagu Setelah Self Blocking 18
Tabel 10. Realisasi Puslat SDM Kesehatan Berdasarkan Output 18
Tabel 11. Realisasi Puslat SDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Belanja 19
Tabel 12. Realisasi Puslat SDM Kesehatan tahun 2010-2016 19
Tabel 13.Komposisi Capaian Kinerja Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016 21
Tabel 14.Realisasi Anggaran Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016 21
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
v
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 1. Peta Anggaran Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan
Tahun 2016 11
Grafik 2. Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Renstra (kumulatif) 15
Grafik 3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Tahun 2015 & 2016 16
Grafik 4. Komposisi Capaian Kinerja Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016 21
Grafik 5. SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Ruang Kepangkatan/Gol 23
Grafik 6. SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Pendidikan 23
Grafik 7. SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Jabatan 24
Grafik 8. SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Usia 24
Grafik 9. SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Usia 25
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016
Lampiran 3 Matriks Target Kinerja Puslat SDM Kesehatan tahun 2016
Lampiran 4 Sertfikat Lembaga Pengakareditasi Diklat Teknis & Fungsional
Lampiran 5 Neraca SIMAK BMN Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016
Lampiran 6 Struktur Organisasi Puslat SDM Kesehatan
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
1
Kementerian Kesehatan telah merubah struktur organisasi dan tata kerja Kemenkes dari
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
64 tahun 2015, dimana terjadi perubahan nomenklatur dari Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur menjadi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, kedudukan Pusat
Pelatihan SDM Kesehatan berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Sebagai pertanggungjawaban Pusat Pelatihan SDM Kesehatan kepada Badan PPSDM
Kesehatan atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 maka disusunlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;;
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);
Permenkes Nomor: 2416/MENKES/PER/XI/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 ini memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari rencana
program Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang telah ditetapkan.
BAB I PENDAHULUAN
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
2
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Pelatihan SDM
Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan,
dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan,
pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia
kesehatan;
2. pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan
pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan
pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya
manusia kesehatan; dan
4. Pelaksanaan administrasi Pusat.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi Pusat
Pelatihan SDM Kesehatan dibagi menjadi:
1. Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan
Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis
kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Analisis Kompetensi dan
Kebutuhan Pelatihan menjalankan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan
pemetaan kebutuhan pelatihan
b. penyiapan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan
pelatihan sumber daya manusia kesehatan.
Adapun Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan terdiri atas:
a. Subbidang Analisis Kompetensi; dan
b. Subbidang Pemetaan Kebutuhan Pelatihan.
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
3
2. Bidang Pengembangan Pelatihan
Bidang Pengembangan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan sumber daya
manusia kesehatan.
Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengembangan Pelatihan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pelatihan teknis
dan fungsional sumber daya manusia kesehatan; dan
b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan teknis dan fungsional
sumber daya manusia kesehatan.
Adapun Bidang Pengembangan Pelatihan terdiri atas:
a. Sub Bidang Pengembangan Pelatihan Teknis, dan
b. Sub Bidang Pengembangan Pelatihan Fungsional.
3. Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan
Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pelatihan.
Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan menjalankan
fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang akreditasi pelatihan dan
institusi pelatihan; dan
b. penyiapan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan dan institusi pelatihan.
Adapun Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan terdiri atas:
a. Sub Bidang Akreditasi Pelatihan, dan
b. Sub Bidang Akreditasi Institusi
4. Sub Bagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana,
program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi
dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan,
serta kerumahtanggaan Pusat.
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
4
Struktur Organisasi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Berdasarkan Permenkes 64 tahun 2015
Puslat SDM Kesehatan
Bidang Analisis Kompetensi
dan Kebutuhan Pelatihan
Bidang Pengembangan
Pelatihan
Bidang Pengendalian Mutu
Pelatihan
Sub. Bid. Analisis
Kompetensi
Sub Bid Pemetaan
Kebutuhan
Pelatihan
Sub.Bid
Pengembangan
Pelatihan Teknis
Sub.Bid
Pengembangan
Pelatihan
Fungsional
Sub. Bid Akreditasi
Pelatihan
Sub. Bid Akreditasi
Institusi Pelatihan
Sub. Bagian Tata Usaha
Jabatan Fungsional
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
5
Indikator Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang tercantum di dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 “ Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat
pada pelatihan terakreditasi sebanyak (kumulatif)”, sedangkan tujuan Pusat Pelatihan
SDM Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu adalah meningkatnya kualitas aparatur
kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang bermutu.
Sasaran Strategis Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2015-
2019 adalah :
a) Tersedianya Peta dan Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Kesehatan dalam setiap tahapan Rencana Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Kesehatan berdasarkan kajian kebutuhan pelatihan.
b) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan sesuai dengan
Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesehatan dalam setiap
tahapan Rencana Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesehatan.
c) Terbinanya semua institusi pendidikan dan pelatihan, penyelenggara diklat
lainnya, tenaga pelatih, serta tenaga kependidikan dan pelatihan secara periodik.
d) Tersedianya sumber daya pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan, baik
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang sesuai
standar, teralokasi dengan benar, dan dimanfaatkan secara optimal dan
akuntabel.
e) Berkembangnya pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan sesuai dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
f) Menguatnya jejaring antar berbagai pemangku kepentingan baik pada tingkat
daerah, nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan dan
pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan.
g) Termanfaatkannya instalasi kajian kompetensi aparatur kesehatan dalam
pengembangan pendididikan dan pelatihan yang berdampak terhadap karier
aparatur kesehatan.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
6
Trilateral meeting ke- 2 di tahun 2015 antara Bappenas-Kementerian Keuangan-
Kementerian Kesehatan telah menghasilkan dokumen kesepakatan pertemuan tiga
pihak tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana
Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga tahun 2016, dokumen tersebut menghasilkan
revisi sasaran dan indikator pelatihan dan menghasilkan rencana kinerja tahun sebagai
berikut:
Rencana Kinerja Tahunan
Pada tahun 2016, rencana kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sesuai RKT dan
merupakan indikator kinerja kegiatan adalah seperti tabel di bawah ini:
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2016
Unit Eselon II : Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
TAHUN : 2016
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya
pelatihan SDM
Kesehatan
1.
Jumlah SDM Kesehatan yang
mendapat sertifikat pada
pelatihan terakreditasi
21.170 Orang
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
7
Perjanjian Kinerja
Setelah DIPA 2016 diterbitkan, maka penetapan kinerja disesuaikan dengan target
yang tercantum dalam dokumen DIPA yaitu sebagai berikut:
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Meningkatnya
pelatihan SDM
Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang
mendapat sertifikat pada pelatihan
terakreditasi
21.170 Orang
Jumlah Anggaran
Kegiatan : Rp. 53.097.743.000,-
Perjanjian Kinerja dengan target indikator 21.170 orang dalam pelaksanaanya
diperoleh dari penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT di
lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan
(BBPK) dan 3 (tiga) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) serta pelaksanaan pelatihan
dengan dana dekon di 34 Provinsi di Indonesia dan pelatihan bidang kesehatan yang
terakreditasi oleh Puslat SDM Kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit
dan swasta.
Pencapaian Indikator jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada
pelatihan terakreditasi didukung oleh:
1) Dukungan Layanan Manajemen
2) SDM Kesehatan yang dilatih
3) Layanan Perkantoran
4) Perangkat Pengolah Data & Komunikasi
5) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
8
A. Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan amanat Peraturan menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 , pada tahun
2016 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan pelatihan akan
tetapi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
IKK yang tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja
(Renja) tahun 2016 untuk Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah Jumlah SDM
Kesehatan yang mendapat Sertifikat pada Pelatihan yang terakreditasi sebanyak 21.170
orang. Dalam pelaksanaan pencapaian indikator tersebut, dalam penyelenggaraan
pelatihan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan bersinergi dengan UPT di lingkungan Badan
PPSDM Kesehatan yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 3 (tiga)
Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) serta pelaksanaan pelatihan dengan dana dekon di
34 Provinsi di Indonesia. Adapun hasil capaian BBPK dan Bapelkes serta Provinsi melalui
dana dekonsentrasi adalah sebagai berikut :
1) BBPK Jakarta
No ALOKASI REALISASI
Anggaran
Fisik
(orang)
Anggaran % Fisik
(orang)
1. Rp. 78.098.972.000 4.984
Rp. 40.934.078.185 52,41 2.720
2) BBPK Ciloto
No ALOKASI REALISASI
Anggaran
Fisik
(orang)
Anggaran % Fisik
(orang)
1. Rp. 106.146.558.000 3.986 Rp. 64.833.586.080 61,08% 3.956
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
9
3) BBPK Makassar
No ALOKASI REALISASI
Anggaran
Fisik
(orang)
Anggaran % Fisik
(orang)
1. Rp. 49.913.681.000 2.465
Rp. 32.317.737.036 64.75 2.693
4) Bapelkes Cikarang
No ALOKASI REALISASI
Anggaran
Fisik
(orang)
Anggaran % Fisik
(orang)
1. Rp. 53.658.046.000 945 Rp. 24.326.274.731 45,34 945
5) Bapelkes Semarang
No ALOKASI REALISASI
Anggaran
Fisik
(orang)
Anggaran % Fisik
(orang)
1. Rp 36.546.146.000 1.077 Rp. 20.645.423.216 56,49 912
6) Bapelkes Batam
No ALOKASI REALISASI
Anggaran
Fisik
(orang)
Anggaran % Fisik
(orang)
1. Rp. 41.280.366.000 1.929 Rp. 29.693.998.503 71.93 1.913
7) Dana Dekonsentrasi di 34 Provinsi
No
Provinsi Target Capaian % Alokasi Realisasi %
1 DKI Jakarta 360 270 75 1.073.340.000 1.053.482.200 98.15
2 Jawa Barat 1.320 266 20.15 1.164.430.000 965.710.000 83.15
3 Jawa Tengah 1.440 1102 66.67 3.899.894.000 3.385.092.022 86.80
4 DI Yogyakarta 660 210 31.82 833.853.000 697.727.676 83.68
5 Jawa Timur 1.020 835 81.86 3.303.271.000 2.530.488.140 76.61
6 NAD 570 214 37.54 1.517.252.000 1.177.966.000 77.64
7 Sumatra Utara 1.215 723 59.51 3.244.694.00 2.769.435.255 85.35
8 Sumatra Barat 570 240 42.11 880.976.000 787.700.500 89.41
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
10
9 Riau 450 90 20 772.300.000 641.574.100 83.07
10 Jambi 548 230 41.97 864.534.000 849.120.100 98.22
11 Sumatra Selatan 660 540 81.82 2.879.294.000 2.335.769.980 81.12
12 Lampung 1.020 570 55.88 2.230.782.000 1.950.009.600 87.41
13 Kalimantan Barat 510 150 29.41 772.785.000 742.925.067 96.14
14 Kalimantan Tengah 390 270 69.23 2.179.266.000 1.772.587.868 81.34
15 Kalimantan Selatan 576 180 31.58 645.800.000 637.313.900 98.69
16 Kalimantan Timur 390 87 22.31 783.342.000 599.039.300 76.47
17 Sulawesi Utara 576 180 31.25 1.319.820.000 1.248.268.000 94.58
18 Sulawesi Tengah 570 300 52.63 1.565.132.000 1.560.788.400 99.72
19 Sulawesi Selatan 914 908 99.34 3.523.430.000 3.037.846.107 86.22
20 Sulawesi Tenggara 642 204 31.78 1.219.287.000 1.086.902.000 89.14
21 Maluku 360 116 32.22 1.069.018.000 888.116.400 83.08
22 Bali 510 240 47.06 947.162.000 901.430.200 95.17
23 Nusa Tenggara Barat 540 150 27.78 853.321.000 776.871.000 91.04
24 Nusa Tenggara Timur 365 155 42.47 1.119.734.000 976.120.700 87.17
25 Papua 270 88 32.59 1.996.559.000 1.223.078.600 61.26
26 Bengkulu 420 150 47.62 945.941.000 660.140.450 69.79
27 Maluku Utara 150 90 60 775.060.000 704.930.000 90.95
28 Banten 330 324 98.18 2.047.532.000 1.933.152.000 94.41
29 Bangka Belitung 150 60 40 416.886.000 366.119.400 87.82
30 Gorontalo 144 90 62.5 776.057.000 719.716.800 92.69
31 Kepulauan Riau 150 90 60 648.085.000 636.631.200 98.23
32 Papua Barat 150 87 58 1.906.999.000 1.909.999.000 100
33 Sulawesi Barat 150 87 58 684.232.000 613.658.700 89.69
34 Kalimantan Utara 80 0 0 0 0 0
TOTAL 18.164 9.290 48.857.518.000 42.128.689.858 86.4
Dalam mencapai target pelatihan dengan menggunakan dana dekonsentrasi
tersebut, berdasarkan hasil monitoring evaluasi (monev) serta diperoleh dari
feedback pengelola program di provinsi terhadap pelaksanaan program pelatihan
dengan menggunakan dana dekosentrasi, berikut adalah review serta masukan yang
diperoleh:
1) Provinsi mengalami keterlambatan turunnya DIPA, SK PPK dan Bendahara,
ditambah adanya anggaran yang masih di blokir sehingga pelaksanaan pelatihan
menjadi bergeser dan merubah rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dibuat.
2) Beberapa provinsi lebih mengutamakan melaksanakan kegiatan yang bersumber
dana APBD .
3) Koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan Bapelkes Daerah perlu
ditingkatkan terkait kebijakan pelaksanaan pelatihan.
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
11
4) Dari 34 Provinsi , hanya 1 (satu) provinsi yang tidak dapat melaksanakan pelatihan
dengan dana dekon yaitu Kalimantan Utara, dikarenakan terbatasnya sumber
daya.
5) Pelatihan prioritas Keluarga Sehat berhasil dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi
dengan capaian 82.32%, semua provinsi yang ditunjuk berhasil melaksanakan
pelatihan Keluarga Sehat hanya volume pelatihan tidak mencapai target, dari
5.000 orang yang ditargetkan tercapai 4.116 orang.
6) Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Puskesmas menunggu revisi kurikulum dan
modul pelatihan yang baru selesai di bulan Juli 2016, dan pelaksanaan ToT nya
berlangsung di akhir Agustus sehingga ketika provinsi baru akan melaksanakan
pelatihan tersebut sudah terbentur kebijakan efisiensi, sehingga banyak provinsi
yang tidak dapat melaksanakan pelatihan Manajemen Puskesmas. Dari target
2.207 orang hanya tercapai 893 orang (40.46%).
7) Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada tidak terlaksananya beberapa
pelatihan yang sudah direncanakan dan dianggarkan, pagu awal dana
dekonsentrasi di kegiatan pelatihan SDM kesehatan adalah Rp. 99.678.757.000,
dengan total efisiensi adalah Rp. 50.821.239.000, dari sisa anggaran yang telah
diefisiensi, realisasi yang berhasil dicapai oleh provinsi adalah 86% yaitu sebesar
Rp. 42.128.686.858, Capaian tersebut dapat tergambar dalam grafik dibawah ini:
Grafik 1 Peta Anggaran Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan
Tahun 2016
0
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
Pagu Awal Efisiensi Pagu setelahEfisiensi
Realisasi
99.678.757.000
50.821.239.000 45.857.518.000
42.128.686.858
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
12
8) Terdapat 9 (sembilan) jenis pelatihan yang dilaksanakan dengan menggunakan
dana dekonsentrasi pada tahun 2016, target dan capaian dapat dilihat dari tabel
berikut:
No Pelatihan Target Capaian %
1 Keluarga Sehat 5.000 4.116 82.32
2 Manajemen Puskesmas 2.207 893 40.46
3 Petugas Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji (PPKJH) 1.200 661 55.08
4 Bantuan Hidup dasar bagi Masyarakat Awam 1.430 209 14.62
5 Manajemen Kesehatan bagi Pengelola Poskestren 1.290 177 13.72
6 Promosi Kesehatan bagi Kader 1.815 847 46.67
7 Surveilans dalam mendukung Advokasi Kesehatan 2.030 1.497 73.74
8 Manajemen Posyandu bagi Kader 1.820 86 4.73
9 Sanitasi Makanan Minuman pada Penyelenggara
Makanan
1.360 715 52.57
TOTAL 18.164 9.290 51.15
Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Kepala
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan Kepala Badan PPSDM Kesehatan dimana
sasarannya adalah meningkatnya pelatihan SDM Kesehatan dengan indikator kinerja
Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi.
Indikator tersebut diperoleh dari sertifikat pelatihan terakreditasi yang dikeluarkan
oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.
Pengukuran kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016 dapat diurakan pada
tabel 1 dibawah ini:
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
13
Tabel 1.
Pengukuran Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2016
KEGIATAN
Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Rencana
tingkat
capaian
(target)
Realisasi
Persentase
Pencapaian
tingkat
Capaian
(target)
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
pelatihan SDM
Kesehatan
Jumlah SDM
Kesehatan yang
mendapat sertifikat
pada pelatihan
terakreditasi
orang 21.170 34.142 161%
Jumlah Anggaran Kegiatan tahun 2016 : Rp. 51.370.149.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran kegiatan tahun 2016 : Rp. 27.668.102.080,- (53.86%)
Dari Tabel 1 diatas, capaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2016
terhadap target tahun ini mencapai 161%, didapat dari jumlah SDM Kesehatan yang
mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi.
Berdasarkan sasaran yang tercantum dalam Rencana strategi (Renstra) Kementerian
Kesehatan tahun 2015-2019 dimana sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya
pendidikan dan pelatihan aparatur dan Indikator pencapaian sasaran adalah jumlah
aparatur yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sebanyak 45.000
orang (kumulatif selama 5 tahun).
Pada tabel 2 dijelaskan lebih lanjut terkait matrik target kinerja Pusat Pelatihan SDM
Kesehatan yang tercantum pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun
2015-2019 dibawah ini:
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
14
Tabel 2
Matrik Target Kinerja Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019
N
o
Program/
kegiatan
Sasaran Indikator Cara Perhitungan Baseline
(2014)
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
1 Pendidikan &
Pelatihan
Aparatur
Meningkatnya
pendidikan &
pelatihan
aparatur
Jumlah aparatur
yang mendapat
sertfikat ada
pelatihan yang
terakreditasi
(kumulatif)
Berdasarkan jumlah
sertifikat yang
diterbitkan untuk
peserta pelatihan yang
telah mengikuti
pelatihan terakreditasi
5.000 9.000 18.000 27.000 36.000 45.000
Bila capaian kinerja Puslat SDM Kesehatan tahun 2016 disandingkan terhadap
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 maka diperoleh capaian
sebagai berikut:
Tabel 3 Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2016
Terhadap Renstra 2015-2019 KEGIATAN Persentase
Pencapaian
Rencana tingkat
Capaian (target) Sasaran Indikator Kinerja Satuan
tingkat capaian
(target) Renstra
s/d 2016
(kumulatif)
Realisasi
(kumulatif)
2 3 4 5 6 7
Meningkatnya
Pendidikan dan
Pelatihan
Aparatur
Jumlah aparatur yang
mendapat sertifikat
pada pelatihan
terakreditasi
orang 18.000
44.736
248%
Capaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016 terhadap target Renstra
tahun 2015-2019 mencapai 248%, hal ini diperoleh dari total capaian yang diperoleh
di tahun 2015 (10.594) dan total di tahun 2016 (34.142) yaitu 44.736 terhadap total
kumulatif target Renstra sebesar 18.000 orang sampai dengan tahun 2016, dimana
per tahunnya target yang ingin dicapai sebesar 9.000 orang. Capaian tahun 2016
didapat dari jumlah pelatihan yang diselenggarakan di UPT (BBPK dan Bapelkes) dan
di provinsi dengan menggunakan dana dekonsenstrasi dan pelatihan yang
diselenggarakan unit program, swasta dan rumah sakit.
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
15
Grafik 2 Perbandingan Capaian Indikator terhadap Renstra
Tahun 2015-2016 (kumulatif)
Dalam Trilateral meeting ke-2 di tahun 2015 antara Bappenas-Kementerian
Keuangan-Kementerian Kesehatan menghasilkan kesepakatan dokumen dalam
rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang kemudian
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016,
dimana didalamnya terdapat revisi terhadap sasaran dan indikator pelatihan
sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 4 Capaian Kinerja Tahun 2016
Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
KEGIATAN Persentase
Pencapaian
Rencana tingkat
Capaian (target) Sasaran Indikator Kinerja Satuan
tingkat capaian
(target) Rencana
Kerja Pemerintah
Th 2016
Realisasi
2 3 4 5 6 7
Meningkatnya
Pelatihan SDM
Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan
yang mendapat
sertifikat pada
pelatihan terakreditasi
orang 21.170 34.142 161%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Target Capaian
18.000
44.736
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
16
Dari tabel diatas tergambar bahwa bila disandingkan dengan target berdasarkan
Rencana Kerja Tahunan tahun 2016 maka diperoleh capaian sebesar 161% dimana
angka 34.142 diperoleh dari jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan
terakreditasi baik dari pelatihan yang diselenggarakan di UPT (BBPK dan Bapelkes), di
provinsi dengan dana dekon maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh swasta
(yayasan, rumah sakit dan unit program).
Perbandingan target dan capaian kinerja di tahun 2015 dan 2016 tergambar dalam
grafik dibawah ini:
Grafik 3 Perbandingan Target Indikator dengan Realisasi Tahun 2015 &2016
B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah
Penghematan dan Pemotongan Belanja kementerian/Lembaga Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016, dimana Kementerian/Lembaga diminta untuk
melakukan penghematan dan pemotongan belanja tahun anggaran 2016, serta
melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program dan kegiatan di dalam Rencana
Kerja dan Anggaran yang akan dihemat dan memastikan anggaran tersebut tidak dapat
dicairkan melalui blokir mandiri (self blocking), maka Puslat SDM Kesehatan pada tahun
2016 telah melakukan efisiensi serta self blocking anggaran sebagaimana diuraikan dalam
tabel 4 berikut:
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
9.000
21.170
10.594
34.142
Tahun 2015
Tahun 2016
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
17
Tabel 5 Efisiensi Anggaran Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016
No Pagu Awal Efisensi Pagu setelah Efisiensi
1 Rp. 53.097.743.000 Rp. 1.727.594.000 Rp. 51.370.149.000
Sedangkan self blocking anggaran secara menyeluruh yang dilakukan di tahun 2016
adalah sebagai berikut:
Tabel 6 Self blocking Anggaran Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016
No Pagu Efisensi Pagu setelah Self blocking
1 Rp. 51.370.149.000 Rp. 19.235.241.000 Rp. 32.134.908.000
Dari anggaran self blocking tersebut bila dirinci lebih lanjut dari hasil pemetaan dan
identifikasi tiap program yang dilaksanakan pada tahun 2016, diperoleh rincian anggaran
yang telah melewati proses identifikasi dari masing-masing sub bidang berdasarkan
kegiatan mana saja yang jika dikaji dengan waktu pelaksanaannya tidak dapat
dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran, tabel 7 dibawah ini menggambarkan
rincian tersebut berdasarkan output:
Tabel 7 Self Blocking Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Berdasarkan Output
Kode Kegiatan Pagu Self Blocking
2076.028 Dukungan Layanan Manajemen Rp 16.415.945.000 Rp. 5.882.592.000
2076.029 SDM Kesehatan yang Dilatih Rp 31.817.057.000 Rp. 13.352.604.000
2076.994 Layanan Perkantoran Rp 2.500.000.000 0
2076.996 Perangkat Pengolah Data & Komunikasi Rp 238.045.000 Rp. 45.000
2076.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp 399.102.000 0
TOTAL Rp. 51.370.149.000 Rp. 19.235.241.000
Berdasarkan kebijakan self blocking seperti yang telah diuraikan diatas, maka realisasi
Puslat SDM Kesehatan tahun 2016 diuraikan ke dalam 2 (dua) pembanding pagu, yaitu
pagu awal sebelum dan pagu setelah self blocking, sebagaimana dapat dijelaskan oleh
tabel 8 dan tabel 8 dibawah ini:
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
18
Tabel 8 Realisasi Puslat SDM Kesehatan Pagu sebelum Self Blocking
*disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat Bruto
Tabel 9 Realisasi Puslat SDM Kesehatan setelah Self Blocking
*disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat Bruto
Realisasi pada tahun 2016 jika dijabarkan ke dalam masing-masing output maka dapat
terihat dalam tabel 10 dibawah ini :
Tabel 10 Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2016
berdasarkan Output* No Nama Output Output
PAGU Realisasi %
1 2076.028
Dukungan Layanan Manajemen Rp 16.415.945.000 Rp 8.972.683.818 56.01
2 2076.029
SDM Kesehatan yang Dilatih Rp 31.817.057.000 Rp 16.183.519.507 52.60
3 2076.994
Layanan Perkantoran Rp 2.500.000.000 Rp 2.277.615.255 91.10
4 2076.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp 238.045.000 Rp 234.283.500 98.42
5 2076.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp 399.102.000 Rp 0 0
TOTAL Rp 51.370.149.000 Rp 27.668.102.080 53.86
* Disclaimer: Realisasi Berbasis Akrual dan Bersifat Bruto
Pagu Realisasi
(bruto)*
%
Realisasi
Realisasi
(netto)
%
Realisasi
Rp. 51.370.149.000 Rp. 28.442.401.190 55.37 Rp. 27.668.102.080 53.86
Pagu Setelah Self
Blocking
Realisasi
(bruto)*
%
Realisasi
Realisasi
netto
%
Realisasi
Rp 32.134.908.000 Rp. 28.442.401.190 88.51 Rp. 27.668.102.080 86.10
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
19
Dari tabel 10 diatas dapat tergambar bahwa dari total 5 (lima) output yang akan dicapai
di tahun 2016 dalam upaya mendukung pencapaian indikator, hanya ada 1 (satu) output
yang tidak dapat terserap dikarenakan belum terbitnya revisi PP 21 tahun 2013 tentang
Tarif PNBP di lingkungan Kementerian Kesehatan berakibat tidak ada penerimaan di
tahun 2016, sehingga tidak ada penerimaan negara bukan pajak yang dapat digunakan
kembali untuk belanja modal.
Sedangkan realisasi anggaran menurut jenis belanja terdiri dari belanja barang sebesar
Rp 27.433.818.580 atau 53.76% dari pagu anggaran sebesar Rp. 51.032.752.000,
sedangkan belanja modal terealisasi sebesar 69.44 % dari pagu anggaran sebesar Rp
337.397.000 . Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja diuraikan oleh tabel
dibawah ini:
Tabel 11 Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2016
berdasarkan Jenis Belanja
Jika realisasi tersebut dibandingkan terhadap realisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur/Pusat Pelatihan SDM Kesehatan pada 5 (lima) tahun terakhir, maka diperoleh
gambaran sebagai berikut:
Tabel 12 Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2010-2016 Tahun Pagu Anggaran Realisasi %
2012 Rp 70.231.708.000 Rp 48.120.616.354 68.5
2013 Rp 71.945.238.000 Rp 59.860.565.370 83.2
2014 Rp 41.283.464.000 Rp 35.850.947.320 85.69
2015 Rp 65.905.820.000 Rp 39.697.095.358 60.23
2016 Rp. 51.370.149.000 Rp 27.668.102.080 53.86
NO SUMBER DANA ALOKASI
(Rp)
REALISASI
Rp %
1. Belanja Barang 51.032.752.000 27.433.818.580 53.76
2. Belanja Modal 337.397.000 234,283,500 69,44
JUMLAH 51.370.149.000 27.668.102.080 53.86
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
20
Pencapaian indikator Pusat Pelatihan SDM Kesehatan didasarkan pada perjanjian kinerja
DIPA Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016, dimana dari kategori pencapaian fisik
sebesar 161% dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar 53.86%, namun jika
disandingkan dengan pagu setelah selfblocking sebesar 32.134.908.000, maka realisasi
Puslat SDM Kesehatan mencapai 86.10%. Dari target indikator Rencana Kerja (Renja) dan
tahun 2016 yaitu jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan
terakreditasi sebanyak 21.170 orang dengan anggaran sebanyak Rp. 405.127.180.000,-
diperoleh pencapaian realisasi fisik sebanyak 34.142 orang (161%), dengan total
penggunaan anggaran sebesar Rp. 282.547.886.695 (69,74%).
Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Puslat SDM Kesehatan tidak lagi
menyelenggarakan kegiatan pelatihan, akan tetapi sesuai tugas dan fungsi Puslat SDM
Kesehatan dalam Permenkes Nomor 64 tahun 2015 diuraikan bahwa Puslat SDM Kesehatan
fokus terhadap penyusunan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan pelatihan seperti
penyusunan Norma, Standar, Peraturan dan Ketentuan (NSPK) serta penyusunan kurikulum
dan modul pelatihan dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja Puslat SDM
Kesehatan.
Dalam upaya memastikan penyelenggaraan pelatihan sesuai mutu dan standar yang telah
ditetapkan, pada tahun 2016 Puslat SDM Kesehatan secara aktif melakukan quality control
dan monitoring evaluasi (monev) pelatihan, pada tahun 2016 Puslat SDM kesehatan telah
melakukan quality control terhadap 138 pelatihan baik yang dilaksanakan oleh UPT (BBPK
dan Bapelkes), Bapelkes daerah melalui dana dekon maupun penyelenggaraan pelatihan
oleh pihak swasta (RS dan Yayasan) serta unit program Kementerian Kesehatan.
Pada tahun yang sama, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menerima delegasi penuh dari
Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga diklat pengekreditasi Diklat Teknis dan
Fungsional di Kementerian Kesehatan melalui Surat Keputusan Kepala LAN yang merupakan
wujud dari pelaksanaan amanat UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan pasal 31 ayat
(2) dimana pelatihan tenaga kesehatan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga
pelatih yang sesuai dengan Standar Profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan
oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
21
Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan delegasi tersebut, Puslat SDM Kesehatan
telah melakukan akreditasi terhadap 9 (sembilan) institusi penyelenggara pelatihan di
daerah (Bapelkes Daerah). Dalam upaya mendukung indikator kinerja, pada tahun 2016,
Puslat SDM Kesehatan berhasil mengakreditasi 201 jenis pelatihan yang terbagi dalam:
No Jenis Pelatihan Jumlah Pelatihan
Terakreditasi
1 Teknis Manajemen 8
2 Teknis Upaya Kesehatan 140
3 Teknis Profesi 47
4 Teknis Penunjang Profesional 2
5 Fungsional 4
TOTAL 201
Total jumlah SDM Kesehatan yang dilatih di tahun 2016 diperoleh dari pelatihan yang
diselenggarakan di BBPK, Bapalkes, Bapelkes daerah dengan menggunakan dana
dekonsentrasi serta pelatihan lain yang tidak menggunakan APBN namun penyelenggaraan
pelatihannya telah terakreditasi dan sertifikatnya dikeluarkan oleh Puslat SDM Kesehatan.
Rincian komposisi capaian indikator jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada
pelatihan yang terakreditasi dapat dilihat dalam tabel dan grafik dibawah ini:
Tabel 13 Komposisi Capaian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016
No Penyelenggara Pelatihan Capaian
(orang)
%
1 UPT (BBPK dan Bapelkes) 13.139 38
2 Bapelkes daerah (dana dekon) 9.290 27.21
3 Lain-lain ( Unit Program, RS dan Swasta) 11.713 34.31
TOTAL 34.142 100
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
22
Grafik 4 Komposisi Capaian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016
Secara fisik, pencapaian indikator kinerja telah melewati target, karena anggaran
yang tersedia melebihi target 21.170 orang, namun secara penyerapan anggaran
kurang dari 80%, hal ini disebabkan karena:
a. Perubahan nomenklatur
Perubahan nomenklatur Puslat SDM Kesehatan berdasarkan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 dimana berakibat pada proses
pencairan penganggaran sehingga DIPA baru dapat dilaksanakan pada bulan
Maret 2016 serta tiap sub bidang masih dalam tahap koordinasi dengan tugas
dan fungsi yang baru.
b. Revisi PP terkait PNBP
Belum adanya keputusan terkait revisi PP No tahun 2013 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Kementerian Kesehatan berakibat tidak dapat terealisasinya anggaran yang
terkait dengan PNBP, yaitu sebesar Rp. 554.542.000
c. Revisi POK
Adanya revisi DIPA sebanyak 3 (tiga) kali (Maret, Juli dan Oktober) dan revisi
terakhir terbit pada triwulan IV (Oktober 2016), sehingga hal ini
mempengaruhi dalam proses dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
d. Kebijakan Efisiensi , Refocusing dan Self blocking TA 2016
Adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi dan refocusing anggaran yang
terjadi sampai dengan 3 (tiga) kali di tahun 2016. Pada periode efisiensi jilid II,
0
5.000
10.000
15.000
UPT (BBPK danBapelkes)
Dana Dekon Lainnya
13.139
9.290
11.713
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
23
Puslat SDM Kesehatan melakukan efisiensi sebesar Rp. 1.727.594.000.
Kebijakan efisiensi tersebut tidak hanya berakibat pada pengurangan
anggaran tetapi juga pengurangan volume output di masing-masing Balai
Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
sehingga Puslat SDM Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan
mengirimkan surat permohonan persetujuan pengurangan volume output
kepada Menteri Kesehatan yang kemudian telah mendapat persetujuan dari
Menteri Kesehatan.
Dari segi Sumber Daya yang digunakan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
dalam mencapai target indikator kinerja adalah sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia Rincian Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan per Desember
2016, sebagai berikut:
a. Menurut golongan ruang/kepangkatan:
Golongan IV : 17 orang
Golongan III : 63 orang
Golongan II : 15 orang
Gol I : 1 orang
Grafik 5 SDM Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Menurut Golongan Ruang/ Kepangkatan
1%
15%
66%
18%
Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
24
b. Menurut pendidikan:
Grafik 6 SDM Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Menurut Pendidikan
c. Menurut jabatan:
Jabatan Struktural : 11 orang
Jabatan Fungsional Tertentu : 4 orang, terdiri dari:
- Widyaiswara : 3 orang
- Arsiparis Penyelia : 1 orang
Jabatan Fungsional Umum : 81 orang
2,08%
25,00%
34,38%
1,04%
2,08%
33,33%
1,04% 1,04% S3
S2
S1
D4
D3
SLTA
SLTP
SD
No Tingkat Pendidikan Jumlah %
1. S3 2 2,08%
2. S2 24 25,00%
3. S1 33 34,38%
4. D4 1 1,04%
5. D3 2 2,08%
6. SLTA 32 33,33%
7. SLTP 1 1,04%
8. SD 1 1,04%
TOTAL 96 100
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
25
Grafik 7 SDM Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Menurut Jabatan
d. Menurut usia:
Usia 60 - 65 tahun : 4 orang
Usia 50 - 59 tahun : 38 orang
Usia 40 – 49 tahun : 19 orang
Usia 30 - 39 tahun : 32 orang
Usia 20 – 29 tahun : 3 orang
Grafik 8 SDM Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Menurut Usia
Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa SDM yang dimiliki oleh Pusat Pelatihan
SDM Kesehatan mendukung pencapaian anggaran dan kinerja Pusat Pelatihan SDM
Kesehatan di tahun 2016.
11; 12% 4; 4%
81; 84% Struktural
JFT
JFU
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
26
2. Sumber Daya Anggaran
Berdasarkan revisi DIPA terakhir tahun 2016, alokasi belanja Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pusat
Pelatihan SDM Kesehatan tergambar pada tabel dibawah ini:
Tabel 14 Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2016
Tahun Pagu Anggaran Realisasi* %
2016 Rp. 51.370.149.000,- Rp. 28.442.401.190,- 55,37
*disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat Bruto
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan memiliki gedung kantor yang berada di gedung
Badan PPSDM Kesehatan, terletak di lantai 7 dan beralamat di Jl. Hang Jebat III
Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sarana dan prasarana yang ada baik
barang bergerak maupun tidak bergerak tidak bergerak yaitu peralatan dan mesin
dengan kondisi masih baik sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 berjumlah
846 buah/unit senilai Rp. 4.292.614.642.-. Aset tetap yang tidak digunakan
berjumlah 18 buah/unit senilai Rp. 3.862.000,- .Aset tak berwujud berupa
software komputer sebanyak 7 unit senilai Rp. 524.040.000,-. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada lampiran (Hasil SIMAK-BMN terlampir).
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
27
Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan
dapat memberikan informasi dan gambaran tentang pencapaian kinerja Pusat Pelatihan
SDM Kesehatan tahun 2016.
Sebagai upaya pencapaian sasaran program pelatihan SDM kesehatan, Pusat Pelatihan SDM
Kesehatan juga telah melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka
peningkatan dan pengakuan lembaga dalam penyelenggaraan diklat. Pada bulan Agustus
2016, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyerahkan delegasi kepada Pusat pelatihan
SDM Kesehatan sebagai lembaga diklat pengekreditasi Diklat Teknis dan Fungsional di
Kementerian Kesehatan melalui Surat Keputusan Kepala LAN yang merupakan wujud dari
pelaksanaan amanat UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan pasal 31 ayat (2) dimana
pelatihan tenaga kesehatan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang
sesuai dengan Standar Profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi
penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
Dalam upaya menjaga mutu dan kualitas pelatihan yang dilaksanakan, serta mendukung
capaian indikator kinerja, Puslat SDM Kesehatan secara berkala mengadakan monitoring
dan evaluasi serta quality control pelatihan untuk memonitor apakah penyelenggaraan
pelatihan sudah sesuai standar dan sesuai dengan pedoman akreditasi pelatihan yang telah
diajukan sebelumnya sehingga berhak untuk dikeluarkan sertifikatnya.
Puslat SDM Kesehatan juga aktif melakukan koordinasi dengan unit-unit program untuk
mengakomodir usulan pelatihan-pelatihan dengan mengeluarkan surat rekomendasi
pelatihan terhadap usulan unit program dalam penyelenggaraan pelatihan.
Pencapaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan pada tahun 2016 dari segi pencapaian
fisik sebesar 161% dan pencapaian realisasi dana sebesar 53.86% terhadap pagu sebelum
self blocking dan 86,10% terhadap pagu setelah self blocking. Pencapaian anggaran tersebut
salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi , refocusing dan self blocking.
BAB IV
PENUTUP
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
28
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang akan datang, koordinasi dan komitmen antara
pelaksana kegiatan perlu ditingkatkan sehingga Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan
Rencana Penarikan Dana (RPD) dapat berjalan sesuai jadwal sehingga capaian dan kinerja
dapat lebih optimal. Peran monitoring dan evaluasi program perlu dimaksimalkan terutama
untuk program dengan dana dekonsentrasi agar capaian program dan anggaran dapat
dipantau dan bila ada permasalahan dapat segera dicarikan solusinya.
Diharapkan ke depannya bila ada kebijakan efisiensi, refocusing maupun self blocking,
penanggung jawab kegiatan dapat benar-benar memetakan kegiatan yang hanya benar-
benar dapat dilaksanakan sampai akhir tahun, sehingga realisasi anggaran dapat lebih
maksimal.
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
29
DAFTAR PUSTAKA
KemenPAN &RB, 2014
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014)
Kementerian Kesehatan R.I, 2011
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Permenkes Nomor : 2416/MENKES/PER/XI/2011)
Kementerian Kesehatan R.I, 2015
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019
Kementerian Kesehatan R.I., 2015
Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan
tata kerja Kementerian Kesehatan.
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
30
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2016
Unit Eselon II : Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
TAHUN : 2016
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya
Pelatihan SDM
Kesehatan
1.
Jumlah SDM Kesehatan yang
mendapat sertifikat pada
pelatihan terakreditasi
21.170 Orang
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
31
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
32
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
33
MATRIKS RENCANA TINDAK KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/LEMBAGA:KEMENTERIAN KESEHATAN
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
34
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
35
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
36
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
37
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
38
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
39
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016
40