laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … filetupoksinya masing -masing. ... pengadilan...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PENGADILAN AGAMA POLEWALI

TAHUN 2012

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

PENGADILAN AGAMA POLEWALI JL. BUDI UTOMO NO. 23 POLEWALI

KAB. POLEWALI MANDAR

i | P a g e

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamu’alaikum wr.wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkah dan

hidayahNya kami telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 Pengadilan Agama Polewali selama

setahun sebagai realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2012.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 ini

merupakan laporan capaian kinerja tahun ketiga dari keseluruhan rencana selama

lima tahunan yang tertuang di dalam Renstra Pengadilan Agama Polewali 2010-

2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ini juga

disusun untuk memenuhi surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan

Nomor : W20-A/0003/KU.01./I/2013 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Dalam penyusunan laporan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin

memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan integrasi antara sistem

perencanaan, sistem AKIP. Dari laporan ini bisa terbaca berapa dana yang

dibelanjakan dan apa hasil kerja yang telah dicapai.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pengadilan Agama Polewali seperti terurai

dalam DIPA Tahun 2012, mempunyai 3 macam program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Mahkamah Agung.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur Mahkamah Agung.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Dari program tersebut, disusun sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan

selama tahun 2012, kemudian dibuat pertanggungjawabannya berupa Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

ii | P a g e

Berbagai upaya penyempurnaan terus dilakukan, dan kini saatnya

diharapkan aparatur pengadilan mampu menunjukkan kinerjanya sesuai dengan

tupoksinya masing-masing. Sudah saatnya diterapkan berbagai kebijakan yang

mendorong peningkatan kinerja aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan

kinerja ini juga berarti adanya tuntutan perubahan pola pikir dan pola tindak dari

aparatur itu sendiri.

Pengadilan Agama Polewali berharap seluruh aparatur dapat memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dapat menunjukkan dan

mempertanggung jawabkan anggaran negara melalui kualitas kinerja kepada

masyarakat pencari keadilan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LAKIP

Pengadilan Agama Polewali Tahun 2012 ini kami ucapkan terima kasih.

Polewali, 6 Februari 2013

Ketua,

Drs. HASBI, M.H. NIP. 19601231 198703 1 010

iii | P a g e

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………… i

EXECUTIVE SUMMERY (IKHTISAR EKSEKUTIF)………………… iii

DAFTAR ISI ……………………………………………………….. iv

BAB I PENDAHULUAN ……………………… …………………. 1

A. Latar Belakang …………………………………………. 1

B. Tugas dan Fungsi ………………………………………. 2

C. Sitematika Penyajian …………………………………... 4

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ………… 5

A. Rencana Strategis 2010 – 2014 ………………………… 5

2.1 Visi dan Misi ……………………………………… 5

2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis …………………….. 6

2.3 Indikator Kinerja Utama…………….. ……………. 8

2.4 Program Dan Kegiatan……………………………… 9

B. Indikator Kinerja Utama PA.Polewali Tahun 2012 …... 10

C. Rencana Kerja PA.Polewali Tahun 2012……………….. 13

D. Penetapan Kinerja Tahun 2012…………………………… 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………… 15

A. Pengukuran Kinerja …………………………………….. 15

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja ……………………………. 17

BAB. IV PENUTUP ……………………………………………….. 25

A. Kesimpulan ……………………………………………… 25

B. Saran-saran ………………………………………………. 25

BAB. V LAMPIRAN

iv | P a g e

EXECUTIVE SUMMARY

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang

baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan

pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada

suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan

Agama Polewali Tahun 2012 ini disusun. LAKIP ini menyajikan

capaian kinerja Pengadilan Agama Polewali selama tahun 2012 yang

merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi.

Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap

Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun

LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis

dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi

secara menyeluruh.

LAKIP Tahun 2012 ini menyajikan berbagai kegiatan yang

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Polewali sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai

dengan visinya yaitu terwujudnya ”Pengadilan Agama Polewali

yang Agung”

v | P a g e

1 | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen

yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP

dapat terwujud dengan baik, harus memenuhi persyaratan-persyaratan

sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-

sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum

penyelenggaraan negara;

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang

bersangkutan;

3. Menunjukkan tingkat capaian sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan;

4. Berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat

yang diperoleh;

5. Jujur, oyektif, transparan dan akurat;

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, setiap lembaga publik berkewajiban menyediakan,

memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah

kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan

tidak menyesatkan.

Tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang

baik (good governance) baik dalam wilayah legislatif, eksekutif maupun

2 | P a g e

dalam wilayah yudikatif semakin besar. Untuk menciptakan good

governance perlu adanya transparansi dalam penyelenggaraan

pemerintahan, adanya partisipasi dan akuntabilitas yang diartikan sebagai

suatu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Laporan akuntabilitas ini meliputi pertanggungjawaban keberhasilan

atau kegagalan, pencapaian sasaran-sasaran strategis Pengadilan Agama

Polewali, termasuk faktor-faktor pendukungnya untuk rentang waktu mulai

tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Agama Polewali yaitu : menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 jo. UU Nomor 04 Tahun 2004.

Fungsi/kewenangan Pengadilan Agama yaitu :

a. Menerima perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

b. Memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya.

c. Mengadili perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang

Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa

pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

(a) perkawinan; (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g)

Infaq, (h) Sahdaqah dan (i) Ekonomi Syari’ah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi

3 | P a g e

kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan

hukum diantaranya:

1. Pengangkatan anak

2. Zakat, Infaq,

3. Ekonomi syari’ah

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2006

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah

antara lain meliputi :

a. bank syari’ah;

b. lembaga keuangan mikro syari’ah;

c. asuransi syari’ah;

d. reasuransi syari’ah;

e. reksa dana syari’ah;

f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;

g. sekuritas syari’ah;

h. pembiayaan syari’ah;

i. pegadaian syari’ah;

j. dana pensiun lembaga keuangan syariah dan

k. bisnis syari’ah.

Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan

untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat. Di

samping itu, Pengadilan Agama Polewali dengan kekuatan yang dimiliki

tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang

bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (rechtstaats).

4 | P a g e

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Polewali dalam tahun

anggaran 2012, dengan bentuk sajian seperti berikut :

Bab. I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang

Pengadilan Agama Polewali dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain ;

A.Latar Belakang; B. Tugas dan Fungsi C.Sistematika Penyajian. Bab II,

menguraikan Perencanaan dan Penetapan Kerja Pengadilan Agama Polewali

dalam tahun anggaran 2012 yang berisikan antara lain; A. Rencana Strategis 2010 –

2014, yang terdiri dari ; 2.1 Visi dan Misi. 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.

2.3 Indikator Kinerja Utama 2.4 Program dan Kegiatan . B. Indikator Kinerja

Utama Pengadilan Agama Polewali Tahun 2012; C.Rencana Kinerja Pengadilan

Agama Polewali Tahun 2012, D. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Bab III.

Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang A.Pengukuran Kinerja, yaitu

perbandingan antara target dan realisasi kinerja. B. Analisa akuntabilitas kinerja,

yang menguraikan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab.IV. Penutup,

menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta

harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Polewali di

masa datang, yang berisikan antara lain; A. Kesimpulan dan B. Saran. Bab V.

Lampiran, yang berisi antara lain; 1.Struktur organisasi 2. Indikator kinerja utama 3.

Rencana Kerja Tahun 2012 4. Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 5. SK Tim

Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5 | P a g e

BAB II.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Polewali Tahun 2010 – 2014 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Polewali diselaraskan denga arah

kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Polewali.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Polewali, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang

Agung”

6 | P a g e

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Polewali menetapkan

misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparansi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Polewali

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Polewali adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan

Agama Polewali di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

4. Terwujudnya organisasi berbasis kinerja

5. Terwujudnya transparansi informasi peradilan

6. Terciptanya pelayanan yang professional dan akuntabel

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010

7 | P a g e

sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan

Agama Polewali. adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya

penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan

8 | P a g e

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

9 | P a g e

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama

Polewali untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat

rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib

administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Polewali dalam

pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Cerai gugat, Perkara Cerai talak, Perkara kewarisan,

Perkara Harta bersama, Perkara Itsbath Nikah, Perkara Wali Adal dan

lain lain.

2. Penyelesaian Sisa Perkara Cerai gugat, Perkara Cerai talak, Perkara

kewarisan, Perkara Harta bersama, Perkara Itsbath Nikah, Perkara Wali

Adal dan lain lain.

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat

waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

10 | P a g e

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang

berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan

prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Pengadilan Agama Polewali telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Nomor : W20-

A22/012/OT/SK/I/2012 tanggal 14 Januari 2012, dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Peningkatan aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum:

11 | P a g e

putusan Hakim - Banding

- Kasasi


Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara




Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap

yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas pengawasan



Peningkatan kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA POLEWALI TAHUN 2012

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Polewali, sebagai

berikut:

12 | P a g e

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARG

ET

Meningkatkan penyelesaian perkara


100%


95%


99%

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi


98% 99% 100%


perkara


100%


100%


95%




100%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

99%


50%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%



100%


100%


100%


100%

13 | P a g e

D. Penetapan Kinerja Tahun 2012

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain

adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai

wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Polewali, menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Agama Polewali , sebagai

berikut:

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET



100%


95%


99%

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi


98% 99% 100%


perkara


100%


100%


95%



d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

e. Persentase perkara yang dapat 99%

14 | P a g e

diselesaikan dengan cara zetting plaat

f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

50%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%



100%


100%


100%


100%

15 | P a g e

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan

perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses

sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai

mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai

alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Polewali

tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,

sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,

namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam

tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator

kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

16 | P a g e

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(%)

REALI

SASI (%)

CAPAI AN (%)

Meningkatnya penyelesaian

perkara


100 % 100% 100%


95% 95% 100%


99% 99% 100%

Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum:

- Banding - Kasasi


98% 99% 100%

98% 99% 100%

100% 100% 100%

Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara


100% 100% 100%


100% 100% 100%


95% 95% 100%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan (acces to justice)


100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

99% 99% 100%

c. Persentase (amar) 50% 50% 100%

17 | P a g e

putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan hukum

tetap yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Meningkatnya kualitas

pengawasan


100% 100% 100%


100% 100% 100%

Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

100% 100% 100%


100%

99%

99%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama polewali Tahun 2012 mengacu

pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas,

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012,

Pengadilan Agama Polewali telah melaksanakan seluruh kegiatan yang

18 | P a g e

menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran

yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(%)

REALI

SASI (%)

CAPAI AN (%)



3% 3% 100%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100% 100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan

95% 95% 95%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

99%

99%

99%

a. Indikator Kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, telah menjadi

program prioritas peradilan, tidak terlepas untuk Peradilan Agama

sebagaimana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

19 | P a g e

Agung dalam beberapa pertemuannya selalu menggaungkan kata-kata

“damai” sebagai program utama penyelesaian perkara.

Para pihak diajak untuk mencari solusi persoalan diantara mereka

sehingga mencapai kata sepakat (win-win solution).

Pada Pengadilan Agama Polewali diupayakan pemahaman

penyelesaian sengketa melalui penelaahan secara mendalam atas isi Perma

No.1 Tahun 2008 atau tujuan diharuskannya proses mediasi, Sehingga

langka mediasi harus menjadi prioritas kinerja peradilan.

Pada perkara perceraian yang mempunyai angka prosentase

terbesar dari jumlah penerimaan perkara Tahun 2012, dirasakan cukup sulit

untuk menyelesaikan para pihak secara damai, terutama akibat dari

perselisihan yang terus menerus dan sudah melibatkan keluarga kedua

belah pihak yang bersengketa sehingga win-win solution untuk

mempertahankan keutuhan rumah tangga agak sulit dilakukan, namun

tidak menyurutkan semangat semangat aparat Pengadilan Agama Polewali

untuk menggali lebih dalam lagi upaya untuk mendamaikan dan

memberikan solusi terbaik bagi para pihak.

Adapun hasil evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan

Mediasi/Perdamaian mengalami beberapa kesulitan disebabkan beberapa

faktor yaitu:

1. Salah satu pihak tidak hadir sehingga tidak dapat dilaksanakan

mediasi.

2. Kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai

3. Tidak ditemukan kata sepakat diantara kedua belah pihak.

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang

diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan

dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

20 | P a g e

Persentase sisa Perkara Cerai gugat, Perkara Cerai talak, Perkara

kewarisan, Perkara Harta bersama, Perkara Itsbath Nikah, Perkara

Wali Adal, Perkara Izin Poligami, Perkara Pengangkatan anak, Perkara

Dispensasi Nikah, Perkara Pengasuhan anak maupun Perkara Hibah

yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2012,

ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada

tahun 2011, yaitu Cerai Gugat sejumlah 38 perkara, Cerai Talak

sejumlah 2 perkara, Isbath Nikah sejumlah 1 perkara, kewarisan

sejumlah 6 perkara,seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target

sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di

lingkungan Pengadilan Agama Polewali telah berjalan dengan baik dan

lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak

selesai ditahun berikutnya.

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan,

sebagai berikut:

No Perkara

2010 2011 2012

1. Cerai Gugat 194 205 275

2, Cerai Talak 104 93 92

3. Kewarisan 8 7 7

4. Harta Bersama 6 2 3

5. Itsbat Nikah 60 44 247

6. Wali Adal 2 7 3

7 Izin Poligami - 2 1

8 Pengangkatan anak 4 1 -

9 Dispensasi Nikah - 4 8

10 Pengesahan anak - 5 1

11 Hibah 1

12 Lain-lain 25 - 1

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak 67 perkara

dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2011

sebanyak 473 perkara adanya peningkatan sebesar 14,16%. Sedang

21 | P a g e

penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dibandingkan dengan

penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 8,99 %,

ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada presentase

sisa perkara yang diselesaikan.

c. Persentase perkara yang diselesaikan.

Persentase perkara Cerai gugat yang diselesaikan tahun 2012 adalah

sebesar 95 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 569

perkara dengan perkara yang diregister sebesar 675 perkara.

Persentase perkara Cerai Talak yang diselesaikan pada tahun 2012

ditargetkan 95 %

dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya

tercapai 95 %.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara ( perkara cerai

gugat/Cerai Talak/ Itsbat Nikah yang masuk dibulan Desember

sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal

tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan

ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara tahun

2012.

Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2012

No Bulan Sisa tahun

2011

Masuk Putus Sisa

akhir

1. Januari 67 50 39 78

2. Pebruari 41 46 73

3. Maret 53 43 83

4. April 37 39 81

5. Mei 54 50 85

6. Juni 60 43 102

22 | P a g e

7. Juli 48 67 83

8. Juli 31

52

9. Agustus 34 37

49

10. September 67 36

80

11. Oktober 47 50

77

12. Nopember 134 112

99

13 Desember 110 174

35

Jumlah 735 799

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan,

sebagai berikut:

No Perkara 2010 2011 2012

Masuk Putus Masuk Putus Masuk Putus

1. Cerai Gugat 228 194 231 205 271 225

2. Cerai Talak 115 104 110 93 106 92

3. Kewarisan 10 8 14 4 14 7

4. Harta Bersama 11 6 3 2 3 3

5. Itsbat Nikah 61 60 42 44 285 247

6. Wali Adal 5 2 11 7 4 3

7. Pengangkatan

anak

5 4 5 5 1 1

8. Lain lain 25 25 2 15 - -

Perkara yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 460 perkara dan

diselesaikan sebanyak 403 perkara (87,61%) dibandingkan dengan

23 | P a g e

perkara yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 418 perkara dan

diselesaikan sebanyak 375 perkara (89,71%) berarti adanya peningkatan

penyelesaian perkara sebesar 2,1%. Sedang penyelesaian perkara

tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun

2012 ada peningkatan sebesar 2,1%, ini menunjukkan bahwa adanya

peningkatan kinerja pada persentase sisa perkara yang diselesaikan.

SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Pencapaian meningkatnya kualitas pengawasan pada tahun 2012

sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Meningkatnya

Kualitas

Pengawasan

a.Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindak lanjutiyang

b.Persentase Temuan hasil

pemeriksaan yg

ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

100%

10%0

100%

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengawasan, digunakan 2 (dua)

indicator kinerja yaitu :


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

a. Indikator Kinerja Persentase Pengaduan Yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian indicator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang

ditindak lanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

mengenai aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Indikator Kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

tahun 2012 yang ditargetkan 100% realisasinya mampu terwujud 100%. Hal ini

24 | P a g e

disebabkan karena adanya kerja sama yang baik dan koordinasi yang baik

antar pegawai dengan unsur pimpinan Pengadilan Agama Polewali.

b. Indikator Kinerja Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian indicator kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti

adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil

pemeriksaan ekternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti pada

tahun 2012 mencapai target sebesar 100%, karena seluruh temuan yang

diperoleh pada saat pemeriksaan atau pengawasan dapat ditindaklanjuti atau

diselesaikan.

25 | P a g e

BAB IV

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Secara umum program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan

Kinerja Tahun 2012 telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan Agama Polewali. Hal ini

ditunjukkan dengan tercapainya 6 sasaran yang telah ditetapkan. Dengan

demikian program Pengadilan Agama Polewali dapat diwujudkan.

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Pengadilan Agama Polewali

sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah dalam memberikan

pelayanan hukum kepada masyarakat secara maksimal. Di samping itu, Pengadilan

Agama Polewali memberikan konstribusi dalam upaya mengurangi tanggapan

negatif masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia.

Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam laporan kinerja ini seluruh

sasaran strategis dapat tercapai secara optimal. Salah satu kunci utama penentu

keberhasilan ini adalah komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan staf

Pengadilan Agama Polewali untuk memfokuskan sumber daya dan dana

organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2012.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang berhasil

maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat

berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip

transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat

memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan

Agama Polewali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B.SARAN-SARAN

26 | P a g e

Sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2012, maka kami

merumuskan beberapa langkah penting sebagai saran atau strategi pemecahan

masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk

merumuskan Penetapan Kinerja Tahun 2013, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan disusun lebih realistis sesuai dengan sumber daya yang

tersedia.

2. Melakukan koreksi kegiatan secara periodik terhadap hasil kegiatan

yang kurang optimal.

3. Optimalisasi pengawasan yang lebih difokuskan pada capaian indikator

kinerja utama sebagai bahan untuk penguatan organisasi.

Harapan kami, LAKIP ini dapat bermanfaat menuju kemajuan dan

pencapaian kinerja yang lebih baik lagi. Wassalam

- - - - - - - - - dd - - - - - - - - -

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA POLEWALI

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER DATA



Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


Perbadingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris



Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)




Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)




Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.

Hakim Majelis Panitera/Sekretaris



Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen

Hakim Majelis Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK



Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis



Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk


d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita



Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat


Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk

Majelis Hakim/ Panitera


terhadap peradilan (acces to justice)

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling

Majelis Hakim/ Panitera



Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan

Kepanitera/Kesekretariatan



Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti

Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris




Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris



Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.

Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Polewali memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Persentase mediasi yang

diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan. c. Persentase perkara yang

diselesaikan. d. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.

a. Persentase berkas yang diajukan

kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

2%

100 %

95 %

99%

98 % 99 %

100 %

100 %

100 %

93 %

3%

100 %

95 %

99 %

98 % 99 %

100 %

100 %

100%

95 %

3%

100 %

95 %

99 %

98 % 99 %

100 %

100 %

100 %

95 %

4%

100 %

95 %

99 %

99 % 99 %

100 %

100 %

100 %

95 %

6%

100 %

95 %

99 %

99 % 99 % 100 %

100%

100 %

95 %

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara sidang keliling.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

a. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

100 %

100 %

99 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99 %

50 %

100%

100 %

100 %

RENCANA KINERJA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI TAHUN 2012

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET


a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

3%


3%


100%


95%


99%


1%



99% 99% 100%



100%


100%


95%


100%


100%



100%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

99%


50%


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan 100%

pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti


100%

RENCANA KINERJA


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET



4%


4%


100%


95%


99%


1%



99% 99% 100%



100%


100%


95%


100%


100%



100%


99%


50%



100%




100%

RENCANA KINERJA


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET



6%


6%


100%


95%


99%


1%



99% 99% 100%



100%


100%


95%


100%


100%



100%


99%


50%



100%




100%

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … filetupoksinya masing -masing. ... pengadilan...

Documents