laporan akuntabilitas kinerja pengadilan tinggi agama ... filedalam rangka mengejawantahkan visi...
TRANSCRIPT
Tahun 2016| Pengadilan Tinggi Agama Mataram i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan rahmat dan inayah Allah SWT, laporan kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2016 dapat tersusun.
Dalam rangka mengejawantahkan visi misi : “Badan Peradilan Indonesia
Yang Agung” dalam cetak biru dan renstra badan peradilan 2010-2035, Pengadilan
Tinggi Agama Mataram sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI,
menyusun rencana strategis tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjadi pedoman dalam
melaksanakan perubahan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Mataram. Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari rencana jangka menengah
tahap kedua dalam rencana jangka panjang 2010 – 2035 dalam blue print Mahkamah
Agung.
Dalam rangka memenuhi maksud Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE-31/M.PAN/XII/2004 Tentang
Penetapan Kinerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka
Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN.
Laporan ini menguraikan capaian-capaian kinerja di tahun 2016. Disamping
itu, juga menguraikan capaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu dari
tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dalam Bab III, yaitu
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Tahun 2016| Pengadilan Tinggi Agama Mataram ii
Demikianlah laporan ini disusun, sumbang saran dan kritik kami harapkan,
semoga bermanfaat, terima kasih.
Mataram, 21 Pebruari 2017
Ketua,
Dr. H. Bahruddin Muhammad, SH., MH.
Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama
Mataram tahun 2016, merupakan LKjIP kedua pada perencanaan jangka menengah
tahap kedua dari Blue Print Mahkamah Agung tahun 2010-2035.
Dalam LKjIP ini tertuang hasil review terhadap indikator kinerja utama
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan disinkronisasikan dengan Rencana
Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2015-2019.
Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi serta pencapaian
kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah masalah penyelesaian
perkara yang diputus dan dikirim ke pengadilan pengaju. Maka penyelesaian
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram merupakan
sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target
yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja
lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran
yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran
strategis pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2016 dapat diilustrasikan
dalam tabel berikut :
SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% - -(*)
Persentase perkara yang diselesaikan 100% 97,65% 97,65%
Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan
100% 95,29% 95,29%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 96,47% *disebabkan tidak ada sisa perkara tahun lalu yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun 2015 adalah 0 perkara), sehingga tidak memerlukan upaya penyelesesaian terhadap indikator tersebut.
Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram iv
SASARAN STRATEGIS 2
Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding
98% 99,30% 100,30%
Persentase penurunan upaya hukum banding 100% 116,67% 116,67%
Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi
40% 66,27% 165,66%
Persentase penurunan upaya hukum kasasi 100% 147,17% 147,17%
Persentase penurunan upaya hukum PK 100% 162,5% 162,5%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 138,46%
SASARAN STRATEGIS 3
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
100% 100% 100%
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100% 100% 100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 100%
SASARAN STRATEGIS 4
Peningkatan Aksesibiltas Masyarakat terhadap Peradilan (Access to justice)
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line
100% 100% 100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4 100%
Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram v
SASARAN STRATEGIS 5
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
50% 92,86% 185,71%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5 185,71%
SASARAN STRATEGIS 6
Meningkatnya Kualitas Pengawasan
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 6 100%
SASARAN STRATEGIS 7
Peningkatan Kualitas SDM
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial
100% 100% 100%
Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial
100% 100% 100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 7 100%
Rata-rata capaian kinerja pada keseluruhan sasaran strategis 117,23%
Tahun 2016 |Pengadilan Tinggi Agama Mataram vi
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 2
C. Struktur Organisasi 3
D. Sistematika Penyajian 4
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 7
A. Rencana Strategis 2015 - 2019 7
a. Visi dan Misi 8
b. Tujuan dan Sasaran Strategis 9
c. Program Utama dan Kegiatan Pokok 10
d. Indikator Kinerja Utama 12
B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17
A. Pengukuran Kinerja 17
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 19
C. Realisasi Anggaran 51
BAB IV PENUTUP 61
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
3. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019
4. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016
Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan
bahwa : ”peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara tertentu”.
Kekuaasan Kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan
oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada
Mahkamah Agung RI, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang
berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar
AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan
sebagai berikut :
1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang
konsisten dengan asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang
diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, manyatakan : “standar pelayanan publik adalah tolok ukur
2 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau dan terukur”.
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara organisatoris,
administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan
dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21
Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara yang
menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding dan berwenang
mengadili di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar
pengadilan agama di daerah hukumnya, sesuai dengan pasal 51 ayat (1) dan ayat
(2) jo. pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan
ekonomi syari’ah, antara lain : Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro
Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reansuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi
Syari’ah dan Surat berharga berjangka menengah syari’ah, Sekuritas Syari’ah,
Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Syari’ah dan Bisnis Syari’ah.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi
Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :
1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat
banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir
Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 3
“sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah
hukumnya.” (vide : pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan
petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah
hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan,
maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas
dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan
Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya
peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan
terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta
pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman).
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum,
keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan
tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. Fungsi Lainnya : Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian
dan sebagainya. (vide:Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/004/SK/II/1991).
4 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
C. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata
kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, disebutkan bahwa : ”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata
kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”.
Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat
pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 70
Tahun 2015.
Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari :
1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang
Wakil Ketua.
2. Hakim Tinggi adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan
yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 2 (dua)
orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda
Banding serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 2
(dua) orang Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian, dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta 3 (tiga) orang
kepala sub bagian, yaitu Kasubag Kepegawaian dan Teknolgi Infromasi,
Kasubag Perencanaan dan Anggaran, Kasubag Keuangan dan Pelaporan.
D. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama Tahun 2016.
Capaian kinerja (performance results) tersebut merupakan perbandingan antara
realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan
Kinerja (performance agreement), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di
Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 5
awal tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun
2016. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)
bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud,
sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi
Agama Mataram disusun sebagai berikut :
BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan,
tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.
BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis
Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja
2016.
BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikaitkan dengan pertanggungjawaban
publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2016.
BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2016
dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa
datang.
Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015-2019
Tahun 2016 adalah tahun kedua dari rencana strategis (renstra)
pengadilan Tinggi Agama Mataram 2015 – 2019 merupakan tahap kedua dari
rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik
Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035” .
Perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Mataram
yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai
dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram,
beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan
tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.
Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu
pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah
menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung,
pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025,
sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada
tahun 2015 – 2019.
8 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram| Tahun 2016
a. VISI dan MISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan
fungsi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Visi Pengadilan
Tinggi Agama Mataram
mengacu pada Visi
Mahkamah Agung RI yang
berhasil dirumuskan pada
Rakernas Mahkamah Agung
beberapa tahun lalu tepatnya
pada 10 September 2009 dan
masih ditetapkan pada
rakernas berikutnya.
Penjelasan :
a). Pengadilan Tinggi Agama menunjukkan institusi yang berada dalam
lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya ;
b). Mataram, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan
Tinggi Agama;
c). Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran,
kemuliaan, keluhuran;
Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Agama
Mataram sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh
hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta
keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan
Tinggi Agama Mataram menguraikannya dalam 5 (lima) pilar misi.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai
visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud
Visi
Pengadilan Tinggi Agama
Mataram :
“Terwujudnya Pengadilan
Tinggi Agama Mataram Yang
Agung”
Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 9
dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, adalah sebagai
berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang
efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
b. Tujuan Dan Sasaran Strategis
a). Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang
ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan
Tinggi Agama Mataram.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama
Mataram adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
Indikator : Persentase putusan yang tidak diajukan upaya
hukum kasasi dan peninjauan kembali.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
Indikator : (1) Persentase bantuan hukum golongan
miskin/minoritas/terpinggirkan yang dapat
dilayani ; (2) Persentase perkara prodeo yang dapat
diselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan
tepat waktu; (3) Persentase pengunjung website
10 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram| Tahun 2016
yang puas dengan informasi peradilan yang
tersedia.
3. Masyarakat percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tinggi Agama
Mataram dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1
dan 2 di atas.
Indikator : (1) Persentase putusan perkara yang berkekuatan
hukum tetap dan telah dieksekusi; (2) Persentase
pengunjung website yang puas dengan informasi
peradilan yang tersedia.
b). Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima
tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama
Mataram menjadi 7 (tujuh) sasaran strategis adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
c. Program Utama Dan Kegiatan Pokok
Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan acuan bagi Pengadilan
Tinggi Agama Mataram untuk mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan
dilaksanakan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal
Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 11
penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas
masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama
Mataram dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama adalah :
a). Penyelesaian Perkara Banding.
b). Penyelesaian Sisa Perkara Banding.
c). Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu.
d). Registerasi dan pendistribusian berkas perkara banding ke Majelis
Hakim yang tepat waktu.
e). Publikasi dan transparasi proses penyelesaian putusan banding.
f). Pemanfaatan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) secara
terukur dan akuntabel.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung diselenggarakan dalam rangka mencapai
sasaran strategis, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
a). Pelaksanaan pembinaan berstruktur teknis yudisial dan non
yudisial.
b). Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
c). Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam
penyediaan sarana dan prasarana.
12 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram| Tahun 2016
Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
d. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas
keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja
Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai
sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan
dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra
Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2015 - 2019 yang memiliki fokus
pada core bussines (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada
internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya
peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas
peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.
Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah menetapkan dan me-reviu
kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. : W22-A/75.a/OT.01.2/SK/I/2016,
tanggal 11 Januari 2016, (sebagaimana terlampir).
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016
Rencana Kinerja Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2016
No. SASARAN Target
2016 Uraian Indikator Kinerja
1 Meningkatnya penyelesaian perkara
1) Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan
100%
2) Persentase perkara yang diselesaikan
100%
3) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
100%
Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 13
No. SASARAN Target
2016 Uraian Indikator Kinerja
2 Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
4) Persentase putusan pengadilan tk. Pertama yang tidak diajukan banding
98%
5) Persentase penurunan upaya hukum
banding 100%
6) Persentase putusan pengadilan tk. Banding yang tidak diajukan kasasi
40%
7) Persentase penurunan upaya hukum
kasasi 100%
8) Persentase penurunan upaya hukum PK
50%
3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
9) Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap .
100%
10) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
100%
11) Rasio Majelis Hakim 1 : 10
4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
12) Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line.
100%
5 Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan
13) Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)
85%
6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan
14) Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
15). Persentase temuan yang ditindaklanjuti
100%
7 Peningkatan Kualitas SDM
16). Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
100%
17). Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
100%
14 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram| Tahun 2016
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen
bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu
satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas
kinerja pada akhir Tahun 2016. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan
pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2016 tidak terlepas
dari “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi
kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh
Indonesia dari empat lingkungan peradilan.
Perjanjian Kinerja tingkat Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun
2016, adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2016
No. SASARAN Target
2016 Uraian Indikator Kinerja
1 Meningkatnya penyelesaian perkara
1) Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan
100%
2) Persentase perkara yang diselesaikan
100%
3) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100%
2 Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
4) Persentase putusan pengadilan tk. Pertama yang tidak diajukan banding
99%
5) Persentase penurunan upaya
hukum banding 100%
6) Persentase putusan pengadilan tk. Banding yang tidak diajukan kasasi
40%
Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 15
No. SASARAN Target
2016 Uraian Indikator Kinerja
7) Persentase penurunan upaya
hukum kasasi 100%
8) Persentase penurunan upaya hukum PK
100%
3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
9) Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
100%
10 11)
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah majelis hakim.
100%
4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
12) Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line
100%
5 Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan
13) Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)
50%
6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan
14) Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
15) Persentase temuan yang ditindaklanjuti
100%
7 Peningkatan Kualitas SDM
16) Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
100%
17) Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
100%
Tahun 2016 |Laporan Kinerja
AKUNTABILITAS
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 201
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan
Mataram tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan
Tinggi Agama Mataram tahun 201
Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan
tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel
berikut :
Pengukuran Kinerja Pengadilan
No. Sasaran Indikator
1
Meningkatnya penyelesaian perkara
1). Persentase perkara yang diselesaikan
2). Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal
2 Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
3). Persentase pengadilan Tk. Pertama yang tidak diajukan banding
4). Persentase upaya hukum banding
5). Persentase pengadilan Tk. Banding yang tidak diajukan kasasi
6). Persentase upaya hukum kasasi
7). Persentase upaya hukum PK
Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
kuran Capaian Kinerja Tahun 2016
engukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama
dilakukan dengan cara membandingkan antara target
sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan
Tinggi Agama Mataram tahun 2016 dengan realisasinya.
Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram
berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2016
Indikator Kinerja Target 2016
Realisasi 2016
Capaian 2016
Persentase perkara yang diselesaikan
100% 97.65% 97.65%
rsentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
100% 95.29% 95.29%
Persentase putusan pengadilan Tk. Pertama yang tidak diajukan banding
99% 99,30% 100,30%
Persentase penurunan upaya hukum banding
100% 116.67% 116.67%
Persentase putusan pengadilan Tk. Banding yang tidak diajukan kasasi
40% 66.27% 165.66%
Persentase penurunan upaya hukum kasasi
100% 147.17% 147.17%
Persentase penurunan upaya hukum PK
100% 162.5% 162.5%
18 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Target 2016
Realisasi 2016
Capaian 2016
3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
8). Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
100% 100% 100%
9). Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100% 100% 100%
10). Rasio Majelis Hakim 1:10
100%
1:9
90.9%
90,9%
4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
11). Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line
100% 100% 100%
5 Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan
12). Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)
50% 92.86% 185.71%
6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan
13). Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
14). Persentase temuan
yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%
7 Peningkatan Kualitas SDM
15). Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial
100% 100% 100%
16). Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial
100% 100% 100%
Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus :
1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian
yang semakin baik, maka digunakan rumus :
Capaian = Realisasi x 100 % Target
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 19
2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian target
tingkat capaian, maka digunakan rumus :
Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa
dalam tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam melaksanakan
tugas dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan
dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang
telah ditetapkan telah dicapai tahun 2016. Namun demikian disisi lain masih
terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang
ditetapkan, masih belum mencapai target pencapian 2016. Maka hal itu, akan
diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2017.
Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melakukan analisis dan
evaluasi atas capaian kinerja tahun 2014 dan 2015, serta 2016 untuk
mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada rencana strategis
2015-2019 secara berkesinambungan.
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun,
Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memiliki sistem yang bisa
mendukung efektivitas pelaksanaan penyelesaian sisa perkara, percepatan
penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi
perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2016, fokus
Pengadilan Tinggi Agama Mataram memastikan semua sistem tersebut
berjalan dengan efektif.
Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya
bersifat penyempurnaan, agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Tinggi
Agama Mataram selama tahun 2016, meliputi :
1. Menjaga kesinambungan program penyelesaian sisa perkara, meliputi:
Capaian = Target – (Realisasi - Target) x 100 % Target
20 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA
No. 138/2009;
b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara sisa;
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara melalui :
a. Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan
posisi penyelesaian perkara diantara panitera pengganti dan hakim :
3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan
(putusan PTA Mataram, informasi status perkara)
a. Kontinuitas penyempurnakan direktori putusan Pengadilan Tinggi
Agama Mataram.
b. Kontinuitas penyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi
data, kelengkapan data).
c. Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Tinggi Agama
Mataram dengan membuka layanan seperti pengaduan online,
polling/jajak pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam keterbukaan informasi
melalui situs web.
Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun belum tercapai
ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis
pencapaian kinerja sebagai berikut :
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan
efisiensi penyelenggaran penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama
Mataram. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator.
Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 21
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat
digambarkan sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target 2016 (%)
Realisasi 2016 (%)
Capaian 2016 (%)
Capaian (%)
2015 2014 1 Persentase Sisa
Perkara yang diselesaikan
100 - - - 100
2 Persentase Perkara yang diselesaikan
100 97,65 97,65 100 103,08
3 Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
100 95.29 95.29 98.04 100
Rata-rata capaian 96.47
Pengadilan Tinggi Agama Mataram menggunakan tiga indikator untuk
mengukur kinerja penyelesaian perkara, yaitu :
Pertama, jumlah sisa perkara semakin sedikit. Indikator ini merupakan
konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak
atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan
(dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa perkara banding ke
tingkatan yang lebih sedikit.
Kedua, rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara
masuk dan putus.
Ketiga, jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3
bulan. Indikator ini dijadikan ukuran keberhasilan dalam rangka percepatan
penyelesaian perkara. Jika indikator ini mencapai target minimal (100%) yaitu
perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3
bulan dengan jumlah perkara yang harus ditangani (diluar sisa perkara awal)
maka diharapkan memberi dampak positif terhadap kenaikan kinerja
penyelesaian perkara dan penurunan sisa perkara.
22 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram
1. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 1, yaitu :
Perkara yang diselesaikan.
Berdasarkan pengurangan antara perkara yang putus dengan yang
masuk maka diasumsikan sisa perkara yang
masuk perkara berbanding sisa perkara tahun lalu).
Asumsi Laporan Sisa Perkara Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang Diputus Periode 201
No. Tahun Putus Masuk
1 2014 134 130
2 2015 102 102
3 2016 83 85
Berdasarkan IKU, persentase sisa perkara yang diputus adalah
selisih perkara diputus dengan perkara masuk dibanding sisa perkara tahun
lalu (sisa awal).
Grafik sisa perkara dari tahun 2010 s.d 2016
berikut :
Keadaan Sisa PerkaraPeriode 2010 s.d 2016
Pada tahun 2014 dan 2015, berturut
Mataram mempunyai kinerja penyelesaian perkara yang cukup baik, hal ini
0
5
10
15
20
25
2011 2012
21
7
Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
sasaran strategis 1 pada indikator 1, yaitu : Persentase Sisa
Berdasarkan pengurangan antara perkara yang putus dengan yang
masuk maka diasumsikan sisa perkara yang diputus (selisih putus dengan
masuk perkara berbanding sisa perkara tahun lalu).
Tabel 3.2 Asumsi Laporan Sisa Perkara
Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang Diputus Periode 2014 S.D 2016
Sisa Tahun Lalu
(Sisa awal)
(persentase perkara yang diselsaikan)
(Jumlah sisa perkara)
4 100% 4
0 100% 0
0 97,65% 2
Berdasarkan IKU, persentase sisa perkara yang diputus adalah
diputus dengan perkara masuk dibanding sisa perkara tahun
Grafik sisa perkara dari tahun 2010 s.d 2016 dapat dilihat pada tabel
Grafik 3.1 Sisa Perkara Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Periode 2010 s.d 2016
2014 dan 2015, berturut-turut Pengadilan Tinggi Agama
Mataram mempunyai kinerja penyelesaian perkara yang cukup baik, hal ini
2013 2014 2015 2016
16
0 02
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 23
terbukti bahwa dalam dua tahun terakhir sisa perkara pada Pengadilan
Tinggi Agama Mataram nihil artinya semua perkara yang masuk berhasil
diputus dan diselesaikan dengan baik.
Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan dikatakan berkinerja baik
jika jumlah perkara sisa semakin sedikit dari periode sebelumnya.
Uraian perhitungan besarnya persentase sisa perkara yang
diselesaikan dari tahun 2010 sampai dengan 2016, yaitu :
a). Tahun 2010 = ( 150 – 150) : 21 x 100% = 0 % ( jumlah Hakim 19 orang)
b). Tahun 2011 = (127 – 113) : 21 x 100% = 66,67 % (jumlah Hakim 20 orang)
c). Tahun 2012 = (120 – 129) : 7 x 100% = -128,57 %( jumlah Hakim 16 orang)
d). Tahun 2013 = (147 – 135) : 16 x 100% = 75 % ( jumlah Hakim 22 orang)
e). Tahun 2014 = (134 – 130) : 4 x 100% = 100 % ( jumlah Hakim 21 orang)
f). Tahun 2015 = tidak diperlukan upaya penyelesaian sisa perkara,
dikarenakan dikarenakan sisa akhir perkara tahun 2014 tidak ada.
g). Tahun 2016 = tidak diperlukan upaya penyelesaian sisa perkara,
dikarenakan dikarenakan sisa akhir perkara tahun 2015 sebanyak 0
perkara.
2. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 2, yaitu : Persentase
Perkara yang diselesaikan.
Pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerima
perkara sebanyak 85 perkara, sisa perkara tahun lalu 0 perkara, selanjutnya
memutus sebanyak 83 perkara. kemudian mengirim kembali perkara ke
pengadilan pengaju sebanyak 83 perkara. Ini artinya di tahun 2016 sebanyak
2 perkara belum terselesaikan. Jika dipandang dari rasio penyelesaian
perkara pada tahun 2016 berada di level (97.65%), sedangkan tahun 2015
penyelesaian perkara berada pada level aman (100%), maka dapat
dikatakan bahwa persentase perkara yang diselesaikan tahun 2016
menurun 2,35%.
24 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Faktor penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Karena 2 perkara Nomor 0069/Pdt.G/2016/PTA.Mtr (kewarisan)
diterima tanggal 8 Nopember 2016 dan Nomor
0077/Pdt.G/2016/PTA.Mtr (Cerai Talak) diterima tanggal 25 Nopember
2016 pada tingkat banding, sehingga tidak dapat diselesaikan / diputus
sampai akhir tahun sesuai dengan tanggal akhir laporan 31 Desember
2016) .
2. Perkara No 0069/Pdt.G/2016/PTA.Mtr dan 0077/Pdt.G/2016/PTA.Mtr
memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena memerlukan
analisa hukum yang cermat baik materil maupun formilnya.
Melihat dari kondisi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram
telah berusaha menyusun strategi dalam upaya penyelesaian perkara
tersebut, yaitu :
1. Memanfaatkan waktu secara efektif dengan membaginya ke majelis
hakim;
2. Segera menetapkan tanggal sidang;
3. Kedua perkara tersebut telah disidangkan dan hasil musyawarah
majelis hakim bahwa perkara tersebut diputus sela. Jika dilihat dari
tenggat waktu sejak pendaftaran hingga ada kinerja berupa putusan
sela tersebut baru satu bulan, ditinjau dari standar operasional
prosedur penyelesaian perkara di tingkat banding paling lambat 3
bulan. Hal ini masih dikategorikan normal.
Tabel 3.3
Gambaran Keadaan Perkara dalam 6 tahun terakhir (2011 -2016)
Tahun Sisa Tahun
lalu Masuk ybs Jumlah Putus Sisa
Akhir
2011 21 113 134 127 7 2012 7 129 136 120 16 2013 16 135 151 147 4 2014 4 130 134 134 0 2015 0 102 102 102 0 2016 0 85 85 83 2
Tahun 2016 |Laporan Kinerja
Keadaan Perkara Yang Diterima Periode
Keadaan Perkara Yang DiPeriode 2010
Dari grafik di atas, keadaan perkara masuk dan
trend fluktuatif. Terlihat dari data tersebut tahun ini perkara masuk lebih
sedikit dari tahun lalu.
Untuk lebih jelasnya, gambaran
di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 20
membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah perkara
masuk, dapat lihat pada uraian berikut :
020406080
100120140160
2010 2011 2012
150
113129
0
50
100
150
2010 2011 2012
150127 120
Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 25
Grafik 3.2 Keadaan Perkara Yang Diterima Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Periode 2010 s.d 2016
Grafik3.3 Keadaan Perkara Yang Diputus Pengadilan Tinggi Agama Mataram
eriode 2010 s.d 2016
atas, keadaan perkara masuk dan putus menunjukkan
Terlihat dari data tersebut tahun ini perkara masuk lebih
Untuk lebih jelasnya, gambaran penanganan penyelesaian perkara
di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2010 s.d 2016 yaitu dengan
perkara yang diputus dengan jumlah perkara
, dapat lihat pada uraian berikut :
2012 2013 2014 2015 2016
129 135 130
10285
2012 2013 2014 2015 2016
120147 134
10283
26 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Tabel 3.4 Perkara Putus dan Masuk serta Jumlah SDM Hakim yang Menangani
Pengadilan Tinggi Agama Mataram Periode 2011 s/d 2016
No. Tahun Putus Masuk % SDM Hakim
1 2011 127 113 11239 20 2 2012 120 129 93.02 16 3 2013 147 135 108.89 22 4 2014 134 130 103.08 22 5 2015 102 102 100 22 6 2016 83 85 97.65 21
Gambaran kinerja Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi
Agama Mataram tahun 2008 s.d 2016 dengan membandingkan perkara
masuk dan putus :
a. Tahun 2011 = 127 : 113 (112,39 %) jumlah Hakim Tinggi 20 orang
b. Tahun 2012 = 120 : 129 (93,02 %) jumlah Hakim Tinggi 16 orang
c. Tahun 2013 = 147 : 135 (108,89 %) jumlah Hakim Tinggi 22 orang
d. Tahun 2014 = 134 : 130 (103,08 %) jumlah Hakim Tinggi 22 orang
e. Tahun 2015 = 102 : 102 (100 %) jumlah Hakim Tinggi 22 orang
f. Tahun 2016 = 83 :85 (97,65%)) jumlah Hakim Tinggi 21 orang
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
besar persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2016, yaitu
(97,65%), sehingga capaianya terhadap target sebesar (97,65%).
3. Penjelasan sasaran startegis 1 pada indikator 3, yaitu Persentase Perkara
yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3
bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu 3 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
Jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang diatur
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014
tertanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 27
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Dalam
SEMA tersebut, poin 2 dinyatakan bahwa : Penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan”.
Pada tahun 2016, perkara yang diselesaikan dalam waktu 3 bulan
berjumlah 81 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan
berjumlah 85 perkara. Jadi, besarnya persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu 3 bulan, yaitu sebesar (95,29%).
Lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :
Tabel 3.6 Gambaran Penyelesaian Perkara dalam Jangka Waktu Penyelesaian
Periode 2011 s.d 2016
Tahun Jangka Waktu Penyelesaian
1 bln 2 bln 3 bln 4 bln 5 bln 6 bln >6 bln
2011 78 28 14 4 2 1 - 2012 77 24 11 5 1 1 1
2013 74 48 18 5 1 - 1
2014 73 34 9 3 - 1 -
2015 78 17 5 - 2 - -
2016 48 31 2 - 2 - -
Gambaran kinerja Penyelesaian Perkara dalam waktu maksimal 3
bulan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2011 s.d 2016, yaitu
dengan membandingkan perkara yang diselesaikan dalam waktu tiga bulan
dengan perkara yang harus diselesaikan (diluar sisa perkara awal) adalah :
a. Tahun 2011 = 120 : 113 (106,19%) jumlah Hakim 20 orang
b. Tahun 2012 = 112 : 129 (86,82 %) jumlah Hakim 16 orang
c. Tahun 2013 = 140 : 135 (86,82 %) jumlah Hakim 22 orang
d. Tahun 2014 = 130 : 130 (100 %) jumlah Hakim 22 orang
e. Tahun 2015 = 100 : 102 (98,04 %) jumlah Hakim 22 orang
f. Tahun 2016 = 81 : 85 (95.29 %) jumlah Hakim 21 orang
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan persentase perkara
yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan pada tahun
2016 sebesar (95.29%), sehingga jika dihitung persentase indikator
28 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
tersebut terhadap target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja
(PKT), yaitu sebesar (95.29%) adalah (95.29%) : (100%) = (95.29%).
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat
akseptabilitas masyarakat terhadap hasil putusan hakim. Semakin tinggi
tingkat akseptabilitas putusan hakim artinya tingkat kepuasan dan kepatuhan
pencari keadilan terhadap putusan hakim meningkat.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan
meliputi : bimbingan dalam penanganan perkara, simulasi dan eksaminasi,
DDTK maupun pembinaan kepada para tenaga teknis yudisial, sehingga
diharapkan adanya kepuasan dari para pencari keadilan mulai dari pengadilan
tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali.
Pada sasaran ini ditandai dengan 5 (lima) indikator bersifat out come.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat
digambarkan sebagai berikut :
No
Indikator Kinerja Target 2016 (%)
Realisasi 2016 (%)
Capaian 2016 (%)
Capaian (%)
2015 2014 4 Persentase Putusan
Pengadilan Tk. Pertama yang tidak naik Banding
99 99,30 100.30 101,31 101,06
5 Persentase Putusan Pengadilan Tk. Banding yang tidak naik Kasasi
40 66.27 165.66 160.1 129,76
6 Persentase penurunan upaya hukum Banding 100 116.67 116.67 107,69 103,70
7 Persentase penurunan upaya hukum Kasasi 100 147.17 147.17 139,77 93,18
8 Persentase penurunan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)
100 162.5 162.5 186,66 -100
Rata-rata capaian 138,46
Sasaran Strategis 2 :
Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 29
1. Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator 4, yaitu Persentase
Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan Banding.
Persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak
mengajukan banding merupakan perbandingan antara selisih jumlah
perkara putus di tingkat pertama dengan jumlah perkara yang diajukan
banding terhadap jumlah perkara putus ditingkat pertama tersebut.
Pada tahun 2016, putusan pengadilan tingkat pertama yang
dimohonkan banding berjumlah 85 perkara. Sedangkan jumlah perkara
putus pada pengadilan tingkat pertama sebanyak 12.143 perkara, sehingga
jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding
sejumlah 12.058 perkara atau sebesar (99,30%) artinya hanya (0,70%) dari
jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding.
Sedangkan target pada tahun 2016 yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja 2016 sebesar 99%, sehingga jika dikalkulasi capaiannya
sebesar (100, 30%).
Sementara di tahun 2015, persentase putusan pengadilan tingkat
pertama yang tidak diajukan sejumlah 13.397 perkara (99,04%) dengan
capaian sebesar (101,06%).
Keadaan perkara di tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Mataram dan di tingkat banding, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.7 Keadaan Perkara Tingkat Pertama
(Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram) Periode 2011 s.d 2016
Tahun Sisa Tahun lalu
Masuk ybs
Jumlah Putus Sisa Akhir
2011 900 7.961 8.861 7.670 1.191 2012 1191 9895 11086 9617 1469 2013 1.469 12.363 13.832 12.491 1.341 2014 1.341 13.637 14.978 13.527 1.451 2015 1.451 14.354 15.805 14.216 1.589 2016 1.589 12.261 13.565 12.143 1.422
Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2011 sampai dengan 2016
30 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Tabel 3.8 Keadaan Perkara Pada Tingkat Banding ( Pengadilan Tinggi Agama Mataram)
Periode 2011 s.d 2016
Tahun Sisa Tahun lalu
Masuk ybs Jumlah Putus Sisa Akhir
2011 21 113 134 127 7 2012 7 129 136 120 16 2013 16 135 151 147 4 2014 4 130 134 134 0 2015 0 102 102 102 0 2016 0 85 85 83 2
Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2010 sampai dengan 2016
Gambaran persentase perkara yang tidak diajukan banding tahun
2010 s.d 2015 dengan membandingkan perkara putus di tingkat pertama
dengan perkara yang diajukan banding, sebagai berikut :
a. Tahun 2010 = (6.131 – 150) : 6.131 x 100% = (97,55 %)
b. Tahun 2011 = (7.670 – 113) : 7.670 x 100% = (98,34 %)
c. Tahun 2012 = (9.617 – 129 : 9.617 x 100% = (98,75 %)
d. Tahun 2013 = (12.491 – 135) : 12.491 x 100% = (98,92 %)
e. Tahun 2014 = (13.527 – 130) : 13.527 x 100% = (99,04 %)
f. Tahun 2015 = (14.216 – 102) : 14.216 x 100% = (99,28%)
g. Tahun 2016 = (12.143 – 85) : 12.143 x 100% = (99,30%)
Dilihat dari persentase perkara yang tidak diajukan banding, pada
tahun 2016 sedikit menurun dibanding tahun 2015, ini dapat disimpulkan
bahwa adanya peningkatan kepuasan pencari keadilan atas putusan hakim
dan kesadaran hukum kepada masyarakat.
Tahun 2016 |Laporan Kinerja
Secara sederhana dapat divisual
Persentase Perkara Yang Tidak Diajukan BandingSelama Periode 20
Jumlah Perkara Yang Diterima Di Pengadilan Tingkat PertamaWilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Selama Periode 20
Dari uraian di atas
persentase perkara yang tidak diajukan banding
sebesar (99,30%), sehingga
tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun
2. Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator
Putusan Pengadilan Tingkat
Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak
diajukan kasasi merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara
putus di tingkat banding dengan jumlah perkara yang diajukan kasasi
97,55
98,34
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00
2010 2011
% perkara yang tidak diajukan banding
0
5000
10000
15000
2010 2011 2012
61097961
% perkara yang diajukan banding
Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 31
Secara sederhana dapat divisualisasikan dengan grafik berikut :
Grafik 3.4 Persentase Perkara Yang Tidak Diajukan Banding
Selama Periode 2010 s.d 2016
Grafik 3.5 Diterima Di Pengadilan Tingkat Pertama
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram Selama Periode 2010 s.d 2016
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya
perkara yang tidak diajukan banding sepanjang tahun 2016
, sehingga capaiannya terhadap target 2016 yang
Kinerja tahun 2016 sebesar (100,30%).
sasaran strategis 2 pada indikator 5, yaitu : Persentase
Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang tidak diajukan Kasasi.
Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak
diajukan kasasi merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara
putus di tingkat banding dengan jumlah perkara yang diajukan kasasi
98,3498,75 98,92 99,04 99,28 99,30
2012 2013 2014 2015 2016
% perkara yang tidak diajukan banding
2012 2013 2014 2015 2016
989512363
13637 1435412143
% perkara yang diajukan banding
32 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
terhadap jumlah perkara banding yang diputus.
Keadaan perkara di tingkat banding dan diajukan kasasi di wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dapat dilihat pada tabel 3.9.
Tabel 3.9 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK
Periode 2010 s.d 2016
Tahun Jumlah Perkara
Dimohonkan Banding
Dimohonkan Kasasi
Dimohonkan PK
2010 150 79 16 2011 127 71 4 2012 120 108 12 2013 147 85 5 2014 130 88 15 2015 102 53 16 2016 85 28 6
Tabel 3.10 Persentase Putusan Banding Yang Tidak Diajukan Kasasi
Tahun Perkara Yang Tidak Diajukan Kasasi (%)
2010 47,33 2011 44,09 2012 10 2013 42,18
Tahun Perkara Yang Tidak Diajukan Kasasi (%)
2014 32,31 2015 48,04 2016 66.27
Hingga tahun 2016, jumlah putusan tingkat banding yang diajukan
kasasi sebanyak 28 putusan. Sedangkan jumlah perkara putus pada
pengadilan tingkat banding sebanyak 83 perkara, maka besarnya persentase
putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi pada tahun
2016 ini, yaitu ((83 – 28) : 83) x 100% = 66.27%. Untuk capaian target 2016
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 33
adalah membandingkan antara realisasi dari besarnya persentase putusan
pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dengan persentase
yang ditargetkan pada tahun 2016, yaitu (66.27%) : (40%) = (165,66%).
Sementara di tahun 2015, realisasinya sebesar (48.04%) dan
capaiannya terhadap target 2015 sebesar (160.1%). Hal ini membuktikan
bahwa kinerja dari tahun ke tahun meningkat dalam menekan jumlah
perkara banding yang diajukan kasasi.
Berdasarkan data tersebut, perhitungan persentase realisasi
kinerja terhadap putusan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi
tahun 2010 s.d 2015, sebagai berikut :
a. Tahun 2010 = (150 – 79) : 150 x 100% = (47,33 %)
b. Tahun 2011 = (127 – 71) : 127 x 100% = (44,09 %)
c. Tahun 2012 = (120 – 108) : 120 x 100% = (10 %)
d. Tahun 2013 = (147 – 85) : 147 x 100% = (42,18 %)
e. Tahun 2014 = (130 – 88) : 130 x 100% = (32,31 %)
f. Tahun 2015 = (102 – 53) : 102 x 100% = (48,04%)
g. Tahun 2016 = (83 – 28) : 83 x 100% = (66.27%)
Dilihat dari persentase perkara yang tidak diajukan kasasi, pada
tahun 2016 sedikit menurun dibanding tahun 2015, ini dapat disimpulkan
bahwa adanya peningkatan kepuasan pencari keadilan atas putusan hakim
dan kesadaran hukum kepada masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa persentase
putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi pada
tahun 2016 sebesar (66.27%), sehingga capaianya dari target yang
ditetapkan sebesar (165.66%).
3. Penjelasan Sasaran Strategis 2 pada Indikator 6, yaitu Persentase
Penurunan Upaya Hukum Banding.
Ukuran indikator kinerja penurunan upaya hukum banding adalah
perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum
banding pada tahun sebelumnya dengan jumlah penurunan upaya hukum
34 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
banding tahun berjalan terhadap upaya hukum banding tahun sebelumnya.
Semakin rendah perkara yang diajukan banding menunjukkan kinerja
penurunan upaya hukum semakin baik.
Jumlah perkara yang diajukan banding dari tahun 2010 sampai
dengan 2016 yang berhasil dihimpun dalam laporan tahunan setiap
tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.11 Persentase Penurunan Upaya Hukum Banding
Tahun Jumlah Perkara Yang
Diajukan Banding Capaian Kinerja
(%)
2010 150 59,81
2011 113 124,67
2012 129 85,84
2013 135 95,35
2014 130 103,70
2015 102 107,69
2016 85 116.67
Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja untuk indicator
penurunan upaya hukum banding pada tahun 2016 =(102 - (85 - 102)) : 102 x
100%=(116.67%). Selanjutnya dalam Perjanjian Kinerja 2016 ditargetkan
minimal 100%. Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikatakan berkinerja
jika capaiannya minimal mencapai 100%. Sehingga capaian kinerja 2016 =
116.67% : 100% = (116.67%).
Uraian realisasi kinerja penurunan upaya hukum Banding dari
tahun 2010 s.d 2015, sebagai berikut :
a. Tahun 2010 = (107 – (150 – 107)) : 107 x 100% = (59,81%)
b. Tahun 2011 = (150 – (113 – 150)) : 150 x 100% = (124,67%)
c. Tahun 2012 = (113 – (129 – 113)) : 113 x 100% = (85,84%)
d. Tahun 2013 = (129 – (135 – 129)) : 129 x 100% = (95,35%)
e. Tahun 2014 = (135 – (130 – 135)) : 135 x 100% = (103,70%)
f. Tahun 2015 = (130– (102 – 130)) : 130 x 100% = (107,69%)
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 35
g. Tahun 2016 = (102– (85 – 102)) : 102 x 100% = (116,67%)
Dari tabel tersebut bahwa persentase penurunan upaya hukum
banding 3 tahun terakhir meningkat hingga tahun 2016 menunjukan
peningkatan sebesar (8.98%) terhadap persentase tahun 2015.
Uraian realisasi kinerja tersebut dapat divisualisasikan dengan grafik
berikut :
Dari perhitungan diatas untuk tahun 2016, capaian kinerja dalam
penurunan upaya hukum banding yang dilakukan sebesar (116.67%).
4. Penjelasan Sasaran Staretgis 2 pada Indikator 7, yaitu Persentase
Penurunan Upaya Hukum Kasasi
Ukuran capaian indikator kinerja penurunan upaya hukum
banding adalah perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan
upaya hukum kasasi pada tahun sebelumnya dengan jumlah penurunan
upaya hukum kasasi tahun berjalan terhadap upaya hukum kasasi tahun
sebelumnya.
Jumlah perkara yang diajukan kasasi dari tahun 2010 sampai
dengan 2016 yang berhasil dihimpun dalam laporan tahunan setiap
tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.12 Persentaase Penurunan Upaya Hukum Kasasi
Tahun Jumlah Perkara Yang Diajukan Kasasi
Capaian penurunan upaya hukum kasasi
(%)
2010 79 80,3
2011 71 110,13
2012 108 47,89
2013 85 121,3
2014 88 93,18
2015 53 139,77
2016 28 147.17 Berdasarkan data tersebut, realisasi kinerja dalam penurunan
upaya hukum kasasi pada tahun 2016 = (53 - (28 - 53)) : 53 x 100% =
36 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
(147.17%). Selanjutnya dalam Perjanjian Kinerja 2016 ditargetkan minimal
100%. Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikatakan berkinerja jika
capaiannya minimal mencapai 100%. Sehingga capaian kinerja 2016 =
147.17% : 100% = (147.17%).
Uraian realisasi kinerja penurunan upaya hukum Kasasi dari tahun
2010 s.d 2016, sebagai berikut :
a. Tahun 2010 = (66 – (79 – 66)) : 66 x 100% = (80,30%)
b. Tahun 2011 = (79– (71 – 79)) : 79 x 100% = (110,13%)
c. Tahun 2012 = (71 – (108 – 71)) : 71 x 100% = (47,89%)
d. Tahun 2013 = (108 - (85 - 108)) : 108 x 100% = (121,3%)
e. Tahun 2014 = (85 - (88 - 85)) : 88 x 100% = (93,18%)
f. Tahun 2015 = (88 - (53 - 88)) : 88 x 100% = (139,77%)
g. Tahun 2016 = (53 - (28 - 53)) : 53 x 100% = (147.17%)
Dari perhitungan diatas untuk tahun 2016, capaian kinerja
dalam penurunan upaya hukum kasasi yang dilakukan sebesar
(147.17%).
5. Penjelasan Sasaran Strategis 2 pada Indikator 8, yaitu Persentase
Penurunan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Ukuran capaian indikator kinerja penurunan upaya hukum
banding adalah perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan
upaya hukum peninjauan kembali pada tahun sebelumnya dengan jumlah
penurunan upaya hukum peninjauan kembali tahun berjalan terhadap
upaya hukum peninjauan kembali tahun sebelumnya.
Jumlah perkara yang diajukan peninjauan kembali dari tahun 2010
sampai dengan 2016 yang berhasil dihimpun dalam laporan tahunan setiap
tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 37
Tabel 3.13 Persentaase Penurunan Upaya Hukum PK
Tahun Jumlah Perkara Yang
Diajukan PK
Capaian penurunan upaya hukum PK
(%)
2010 16 66,67
2011 4 175
2012 12 -100*
2013 5 158,33
2014 15 -100*
2015 16 93,33
2016 6 162.5 *menunjukkan perkara yang diajukan PK lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya,
sehingga penurunan upaya hukum PK dibawah target
Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja dalam penurunan upaya
hukum PK pada tahun 2016 = (16 - (6 - 16)) : 16 x 100% = (162.5%).
Selanjutnya dalam Perjanjian Kinerja 2016 ditargetkan minimal 100%.
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikatakan berkinerja jika capaiannya
minimal mencapai 100%. Sehingga capaian kinerja 2016 = 162.5% : 100% =
(162.5%).
Uraian realisasi kinerja penurunan upaya hukum PK dari tahun
2010 s.d 2015, sebagai berikut :
a. Tahun 2010 = (12 – (16 – 12)) : 12 x 100% = (66,67%)
b. Tahun 2011 = (16– (4– 16)) : 16 x 100% = (175% )
c. Tahun 2012 = (4 – (12 –4)) : 4 x 100% = (-100%)
d. Tahun 2013 = (12 - (5 - 12)) : 12 x 100% = (158,33%)
e. Tahun 2014 = (5 - (15 - 5)) : 5 x 100% = (-100%)
f. Tahun 2015 = (15 - (16 - 15)) : 15 x 100% = (93,33%)
g. Tahun 2016 = (16 - (6 - 16)) : 16 x 100% = (162.5%)
Dilihat dari persentase perkara yang tidak diajukan PK, pada tahun
2016 sedikit menurun dibanding tahun 2015, ini dapat disimpulkan bahwa
adanya peningkatan kepuasan pencari keadilan atas putusan hakim dan
kesadaran hukum kepada masyarakat.
38 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Dari perhitungan diatas untuk tahun 2016, capaian kinerja
dalam penurunan upaya hukum PK yang dilakukan sebesar (162.5%).
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke
Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Peningkatan tertib administrasi perkara
ini di Pengadilan Tinggi Agama Mataram direalisasikan dengan menggunakan
program peningkatan manajemen peradilan agama.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 3 indikator kinerja
untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yang meliputi yaitu, (1). persentase
berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, dan (2).
persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis, (3)Rasio
Majelis Hakim.
Indikator tersebut menunjukan outcome dari kegiatan bimbingan
dalam pelayanan penyelesaian perkara dan pembinaan para tenaga teknis
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya oleh Pengadilan Tinggi Agama
Mataram.
Semakin banyak berkas perkara yang dikembalikan ke pengadilan
pengaju mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara
maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan
banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pencari keadilan.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat
digambarkan sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Target 2016 (%)
Realisasi 2016 (%)
Capaian 2016 (%)
Capaian (%)
2015 2014 9 Persentase berkas yang diajukan
kasasi yang disampaikan secara lengkap
100 100 100 100 79,55
10 Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100 100 100 100 100
10 Rasio Majelis Hakim 1:10 1:9 90.9 100 100
Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 39
100 100 Rata-rata capaian 96.97
1. Penjelasan Sasaran Strategis 3 pada Indikator 9, yaitu Persentase berkas
yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan disampaikan
secara lengkap
Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK dan
disampaikan secara lengkap adalah merupakan nilai rata-rata persentase
berkas perkara kasasi yang disampaikan secara lengkap dan persentase
berkas perkara PK yang disampaikan secara lengkap.
Dari laporan tahunan pada tahun 2016 tercatat jumlah berkas
perkara kasasi yang diajukan sebanyak 28 perkara, sedangkan jumlah
berkas perkara kasasi yang disampaikan secara lengkap sebesar 28 perkara.
Besarnya realisasi persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan
secara lengkap tahun 2016 adalah sebesar (100%).
Untuk perkara Peninjauan Kembali (PK), pada tahun 2016 jumlah
berkas perkara yang diajukan 6 perkara dan jumlah berkas perkara yang
disampaikan secara lengkap untuk tahun 2016 sejumlah 6 perkara. sehingga
persentase berkas yang diajukan PK pada tahun 2016 sebesar (100%).
Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK dan
disampaikan secara lengkap pada tahun 2016 ini disimpulkan adalah
rata-rata dari persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan
persentase berkas perkara yang diajukan PK , yaitu ( (100%) +( 100%)) :
2 x 100% = (100%). Sedangkan capaian 2016 adalah ((100%) : (100%)) =
(100%).
2. Penjelasan Sasaran Strategis 3 pada Indikator 10, yaitu Persentase
berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis
adalah sebesar (100%), dengan jumlah berkas perkara yang diregister
tahun 2016 adalah sebanyak 85 perkara dan jumlah perkara yang
didistribuskan ke majelis adalah sebanyak 85 perkara.
40 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Pada tahun 2016, jumlah perkara yang diregister dan siap
didistribusikan ke majelis adalah sebanyak 85 . perkara, sehingga persentasi
pencapaiannya juga (100%). Dengan demikian terlihat kinerja pada
indikator ini dapat dipertahankan.
Kesimpulan Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis adalah (100%).
3. Penjelasan Sasaran Strategis 3 pada Indikator 11, yaitu Rasio Majelis
Hakim
Rasio Majelis Hakim merupakan perbandingan jumlah perkara yang
diputus berbanding dengan jumlah majelis hakim yang menangani perkara.
Jumlah perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 83 perkara
sedangkan jumlah majelis hakim yang menangani perkara 9 Majelis Hakim
maka rasionya 83 : 9 = 9.2 berarti setiap majelis menyelesaikan 9 perkara atau
jika dirasiokan 1:9. Sedangkan tahun lalu setiap majelis menangani 10
perkara, karena jumlah perkara yang putus sebanyak 102 perkara dengan 10
majelis, sehingga target indikator tahun 2016 ditetapkan 1 : 10, karena tidak
ada ketentuan yang mengatur penetapan jumlah majelis dalam tingkat
banding, maka pengukuran kinerja majelis tingkat banding berdasarkan
kemampuan maksimal majelis hakim tersebut dalam menyelesaikan jumlah
perkara yang diterima pada tahun berkenaan.
Dua hal yang sulit diprediksi adalah jumlah perkara yang diterima
pada tingkat banding dan mutasi hakim di tingkat banding. Hal ini
mengakibatkan rasio majelis hakim terhadap beban kinerja tidak dapat
ditetapkan dengan pasti setiap tahunnya.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
besar rasio majelis hakim pada tahun 2016 adalah 1:9 sedangkan
ditargetkan 1:10 maka capaiannya tahun 2016 sebesar ((1:9):(1:10))x
100%=(90.9%).
Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
(acces to justice)
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 41
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan penyediaan
ruang/akses kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pencari keadilan
akan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Peningkatan
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama
Mataram direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan
prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan
keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat
digambarkan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target 2016 (%)
Realisasi 2016 (%)
Capaian 2016 (%)
Capaian (%)
2015 2014 11 Persentase putusan
perkara yang dapat diakses secara on line
100 100 100 100 100
Rata-rata capaian 100
1. Penjelasan Sasaran Strategis 4 pada Indikator 11, yaitu Persentase
Putusan Perkara yang dpaat diakses secara Online
Berikut adalah tabel jumlah putusan tingkat banding yang
dipublikasikan di direktori putusan, dari periode tahun 2010 s.d 2016,
sebagai berikut : dengan alamat : http://putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun Perkara Putus
Putusan yang dipublikasikan
Realisasi (%)
2013 147 89 Putusan 60,54
2014 134 134 Putusan 100
2015 102 102 Putusan 100
2016 83 83 Putusan 100
Dari tabel di atas, persentase putusan perkara yang dapat diakses
secara online dari tahun 2010 s.d 2016, sebagai berikut :
42 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
a. tahun 2013, jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 89 putusan,
sedangkan targetnya 100 % ( berjumlah 147 putusan), maka realisasinya
sebesar (60,54%)
b. tahun 2014, jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 134 putusan,
sedangkan targetnya 100 % (berjumlah 134 putusan), maka realisasinya
sebesar (100%). Sedangkan target 2014 sebesar (100%), maka capaiannya
sebesar (100%).
c. tahun 2015, jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 102 putusan,
sedangkan targetnya 100 % (berjumlah 102 putusan), maka realisasinya
sebesar (100%). Sedangkan target 2015 sebesar (100%), maka capaiannya
sebesar (100%).
d. tahun 2016, jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 83 putusan,
sedangkan targetnya 100 % (berjumlah 83 putusan), maka realisasinya
sebesar (100%). Sedangkan target 2016 sebesar (100%), maka capaiannya
sebesar (100%).
Indikator Kinerja Utama merupakan upaya Pengadilan Tinggi Agama
Mataram dalam meningkatkan pelayanan publik, adapun Upaya-upaya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama yang berada di
wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk meningkatkan dan
mendukung Indikator kinerja penyediaan informasi di pengadilan.
Dukungan teknologi informasi yang memadai, dibutuhkan kesiapan
dan kapabilitas instansi dalam membangun sebuah sistem informasi yang
dapat diakses publik. Kehadiran teknologi di ranah hukum diharapkan mampu
membantu meringankan pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual.
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan pencari
keadilan terhadap putusan pengadilan. Indikator kinerja untuk mengukur
Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 43
keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, untuk mewujudkan
sasaran tersebut.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat
digambarkan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target 2016 (%)
Realisasi 2016 (%)
Capaian 2016 (%)
Capaian (%)
2015 2014 12 Persentase putusan
pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti/di eksekusi
50 92.86 185.71 32,67
100
Rata-rata capaian 185.71
1. Penjelasan Sasaran Strategis 5 pada Indikator 12, yaitu : Persentase
Putusan Pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti/dieksekusi
Persentase putusan pengadilan perkara yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) merupakan perbandingan antara jumlah
permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum
tetap dengan jumlah permohonan eksekusi tersebut yang berhasil
ditindaklanjuti.
Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2016 sebanyak 16 perkara,
dan ditindaklanjuti sejumlah 14 perkara. Maka dapat disimpulkan besarnya
persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar (14:16)*100%
=92.86% ). Ini menandakan kinerja pada indikator 13 ini mengalami
peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan dibanding tahun lalu.
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan besarnya persentase
permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar (92.86%), sedangkan ditargetkan
sebesar 50%, maka capaiannya terhadap target 2016 adalah (92.86% : 50% ) x
100% = 185.71%. namun jika dibandingkan terhadap target renstra sebesar 88%
capaiannya adalah (92.86%:88%=105.52%) masih diatas 100%.
44 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan eksekusi dari
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu :
1. Faktor pendukung
a. Sumber Daya Manusia mendukung.
b. Standar Operasional Prosedur telah standar/baku.
2. Faktor penghambat
a. Kerjasama antar instansi belum maksimal.
b. Belum ada standar baku terkait anggaran pengamanan dan
pengukuran.
c. Sikap LSM yang tidak prosedural dan parsial.
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan
efisiensi penyelenggaran pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini
meliputi 2 (dua) indikator.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat
digambarkan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target 2016 (%)
Realisasi 2016 (%)
Capaian 2016 (%)
Capaian (%)
2015 2014 13 Persentase Pengaduan yang
ditindaklanjuti 100 100 100 100 91,67
14 Persentase Temuan yang ditindaklanjuti
100 100 100 100 100
Rata-rata capaian 100
1. Penjelasan Sasaran Strategis 6 pada Indikator 13, yaitu Presentase
Pengaduan Yang Ditindaklanjuti
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016
menargetkan 100%. Jumlah pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi
Agama Mataram sepanjang Januari – Desember 2016 sebanyak 8
Sasaran Strategis 6 :
Meningkatnya Kualitas Pengawasan
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 45
pengaduan. Dari penerimaan pengaduan sebanyak 8 pengaduan pada tahun
2016 tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerbitkan Surat
Tugas (ST) sebanyak 2 surat tugas yang tujuannya untuk memeriksa satuan
kerja yang memiliki permasalahan/temuan.
Tim yang telah ditunjuk berdasarkan surat tugas tersebut
melaksanakan klarifikasi atau pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor,
selanjutnya hasil kegiatan tersebut dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) sebanyak 2 LHP. LHP tersebut disampaikan kepada
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Realisasi dari indikator adalah sejumlah 6 (enam) pengaduan
ditindaklanjuti melalui surat yang disampaikan kepada pengadilan agama
yang mewilayahi asal pengaduan.
Jika dikalkulasi persentase temuan yang ditindaklanjuti sebanyak =
( 8 : 8)x 100% = 100%. Sehingga capaian indikator ini terhadap target 2016
sebesar 100% adalah (100%) : (100%) = (100%).
Rincian tindak lanjut sebagai berikut:
1. Pengaduan tidak layak diproses : - pengaduan
2. Pengaduan layak diproses sejumlah : 8 pengaduan, yang terdiri dari :
a. Masih proses telaah = 0 pengaduan
b. Diperiksa Tim Pengawas PTA Mataram = 2 pengaduan
c. Dijawab dengan surat = 6 pengaduan
d. Didelegasikan pada Pengadilan Tk. Pertama = 0 pengaduan
e. Delegasi Internal (Panitera/Sekretaris) = 0 pengaduan
Dari uraian di atas, pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh
Pengadilan Tinggi Agama Mataram sejumlah 8 pengaduan yang dapat
diperinci:
a. Melalui pemeriksaan Tim Pengawas PTA Mataram : 2 pengaduan
b. Dijawab dengan surat : 6 pengaduan
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target
kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2016 adalah kurangnya anggaran
46 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
yang memadai agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lebih
komprehensif, maka langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan
masalah tersebut di atas adalah tim pengawas dari Pengadilan Tinggi
Agama Mataram mengadakan telaah yang matang terhadap masalah-
masalah yang kerap kali temukan sepanjang pelaksanaan tugas. Disamping
itu, perlu dilakukan pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan
diseluruh lingkungan peradilan untuk melakukan pengawasan melekat
pada satker yang bersangkutan agar terwujud tertib administrasi dalam
tertib register, tertib laporan dan tertib arsip.
2. Penjelasan Sasaran Strategis 6 pada Indikator 14, yaitu Presentase
Temuan Yang Ditindaklanjuti
Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah temuan
pengawasan yang ditindaklanjuti. Hasil temuan pengawasan meliputi
temuan fungsional/eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan
temuan secara internal oleh Bawas (Badan Pengawasan), Hakim Tinggi
Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda) dan Hakim Tinggi
Pengawasan Bidang (Hatiwasbid). Pencapaian target indikator kinerja pada
tahun 2016 ini digambarkan sebagai berikut :
a) Hasil temuan dari BPK tahun 2016 ini nihil.
b) Hasil temuan pengawasan internal yang ditindaklanjuti
1). Pengawasan Internal di Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Pengawasan internal dilakukan oleh Hakim Tinggi
Pembina dan Pengawas Bidang (HATIBINWASBID). Tujuannya
untuk mengetahui sejauh mana penyelengaraan manajemen
peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Ruang lingkupnya
meliputi bidang perkara banding, bidang pengawasan pelaksanaan
sita dan eksekusi yang dilaksanakan peradilan agama di tingkat
pertama dan bidang kesekretariatan. Pemeriksaan dijadwalkan
pada triwulan I terhadap pelaksaanaan tugas dan fungsi tahun
sebelumnya, selanjutnya pada triwulan IV dijadualkan untuk
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 47
pemeriksaan, apakah hasil pemeriksaan tersebut telah
ditindaklanjuti.
Hubungan logis antara output dan outcome dari kegiatan
ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Output Kegiatan Outcome Kegiatan Outcome Sasaran
Efektifitas hasil pengawasan dapat dinilai dari tingkat
pencapaian tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam arti suatu hasil
temuan hasil pengawasan dilakukan tindak lanjut oleh pihak-pihak
berkompeten.
Hasil Pemeriksaan pada tahun 2016 ini dapat disimpulkan
pelaksanaan manajemen peradilan sudah baik, hanya perlu
penyempurnaan dan peningkatan dalam tertib administrasi, dan
monitoring serta evaluasi terhadap hasil pemeriksaan tersebut telah
ditindaklanjuti 100%.
2). Pengawasan Internal pada Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Pengawasan internal pada Pengadilan Agama sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dilakukan oleh Hakim Tinggi
Pembina dan Pengawas Daerah (HATIBINWASDA) Tujuannya
untuk mengetahui sejauh mana penyelengaraan manajemen
peradilan yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pemeriksaan dijadualkan pada
triwulan I terhadap pelaksaanaan tugas dan fungsi tahun
sebelumnya, selanjutnya pada triwulan IV dijadualkan untuk
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil
pemeriksaan, apakah hasil pemeriksaan tersebut telah
ditindaklanjuti.
Melakukan
Binwas
Temuan-temuan
Dari Binwas
Tindak lanjut
Dari Binwas
48 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Tabel 3.15 Data Pelaksanaan Kegiatan
Pengawasan Reguler Tahun 2016 No. Nama Satuan Kerja Pelaksanaan Ket.
1 PA. Mataram 2 PA. Praya 3 PA. Selong 4 PA. Girimenang 5 PA. Sumbawa Besar 6 PA. Dompu 7 PA. Bima 8 PA Taliwang 9 PA. Denpasar 10 PA. Badung 11 PA. Singaraja 12 PA. Negara 13 PA. Badung 14 PA. Tabanan 15 PA. Karangasem 16 PA. Klungkung 17 PA. BAngli
Sasaran ini diakomodir oleh Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada kegiatan, antara
lain :
a) Pengawasan Reguler
b) Audit Kinerja
c) Investigasi
Sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia teknis yudisial di
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam kegiatan Bimbingan Teknis
Yustisial, Pola Bindalmin dan Kejurusitaan. Sedangkan non teknis yudisial
Sosialisasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik Negara. Serta
Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga mengirimkan tenaga pustakawan
Sasaran Strategis 7 :
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 49
untuk mendapat pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan kegiatan bimbingan
teknis/sosialisasi tersebut disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang
dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat
digambarkan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target 2016 (%)
Realisasi 2016 (%)
Capaian 2016 (%)
Capaian (%)
2015 2014 15 Persentase SDM yang
mengikuti diklat teknis yudisial
100 100 100
100 100
16 Prosentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial
100 100 100
100 100
Rata-rata capaian 100
Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan
organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi
organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau
ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang
tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stake holder
sebagai laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan atas tingkat kebutuhan
kinerjanya.
Untuk itu, untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi
dilaporkan beberapa indikator kinerja sebagai kriteria keberhasilan kinerja
suatu organisasi, capaian indikator kinerja ini akan memberikan gambaran
tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai
dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Indikator kinerja difokuskan
pada : meningkatkan kualitas Hakim, Panitera/Panitera Penganti dan
Jurusita/Jurusita Pengganti.
Indikator kinerja yang dirumuskan ini memang masih jauh dari
sempurna, namun setidaknya hal ini telah memberikan gambaran kepada
berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan
oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram ke depan.
50 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Bahwa untuk terselenggarakannya kekuasaan kehakiman yang
profesional maka dilaksanakannya Bimbingan Teknis mengenai penanganan
dan penyelesaian perkara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
seperti Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan
pegawai, staf merupakan faktor terpenting disamping faktor lain yang ikut
menentukan keberhasilan suatu lembaga yaitu teknologi, manajemen dan
finansial.
1. Penjelasan Sasaran Strategis 7 pada Indikator 15, yaitu Persentase SDM
yang mengikuti diklat teknis yudisial
Bintek untuk tenaga yudisial yang dilakukan adalah Bimbingan teknis
penanganan dan penyelesaian perkara total peserta tercatat mencapai 110
orang dari target 110 orang (100 %). Jenis-jenis program rutin dan khusus
yang diselenggarakan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
a. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Yustisial bagi Hakim Pengadilan
Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram ditargetkan pada
tahun ini sebanyak 36 orang, terealisasi sebanyak 36 orang
b. Bimbingan Teknis Pola Bindalmin bagi Panitera/Panitera Pengganti
Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada
tahun 2015 ditargetkan 36 orang, terealisasi sebanyak 36 orang.
c. Bimbingan Teknis Kejurusitaan bagi Jurusita/Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada
tahun 2015 ditargetkan 38 orang, terealisasi sebanyak 38 orang.
Bahwa peningkatan integritas moral, profesionalisme, kemampuan,
keahlian dan ketrampilan aparat penegak hukum khususnya Hakim,
Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dilakukan secara
berkala, berjenjang dan berkesinambungan melalui pendidikan dan
pelatihan baik fungsional, teknis maupun struktural.
Dalam melakukan tugas utamanya unsur memeriksa dan memutus
perkara, seorang hakim dituntut memiliki integritas moral dan karakter
yang baik, dapat bersikap independen dan tidak memihak, memiliki
kemampuan administrasi, komunikasi dan cakap dalam memutus, memiliki
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 51
nalar yang baik dan visi yang luas, jadi Hakim memiliki kepribadian
pengetahuan dan keahlian.
Dalam memutus perkara hakim tidak semata-mata memaksa diri
pada bunyi pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku, tetapi pada
keahlian dan independensi hakim. Pembuatan putusan merupakan proses
pengelolaan kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif satu
prosedur hukum dan pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan
berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam hal tertentu
hakim dituntut untuk melakukan “penemuan Hukum”, yaitu dalam hal
adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada
peraturan perundang-undangan yang ada.
Demikian juga halnya dengan jabatan lain dilingkungan sebagai
unit pelaksana teknis kekuasaan kehakiman, seperti panitera/panitera
pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan tenaga administrasi/staf lainnya,
telah ditingkatkan integritas moral, pengetahuan dan ketrampilannya
dalam mendukung penyelesaian perkara atau sengketa di Pengadilan.
2. Penjelasan Sasaran Strategis 7 pada Indikator 16, yaitu Persentase SDM
yang mengikuti diklat non teknis yudisial
Pada sasaran ini dengan indikator presentase SDM non teknis
yudisial yang sudah mendapatkan bimbingan teknis/sosialisasi. Semua
kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi yang ditargetkan dapat direalisasikan
seluruhnya. Maka dapat disimpulkan bahwa presentase sumber daya
manusia non teknis yudisial terealisasi = (100%).
C. REALISASI ANGGARAN
Pengadilan Tinggi Agama Mataram beserta Pengadilan Agama dibawahnya
mendapat alokasi anggaran dalam DIPA-01 tahun 2016 sebesar Rp111.336.945.000,00
(Seratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh lima
ribu rupiah). Perbandingan dengan alokasi anggaran tahun 2015 sebesar
Rp111.103.025.000,00 (Seratus Sebelas Milyar Seratus Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
52 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Trend pagu anggaran dari tahun 2007 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada
grafik sebagai berikut ;
GAMBAR 3.33 GRAFIK ( TREND LINE) PAGU ANGGARAN TAHUN 2007 - 2016
35.992.374.00046.358.477.09351.404.198.35750.978.470.000
65.296.009.000 68.802.730.202 64.997.025.000
102.622.796.000111.103.025.000111.336.945.000
0
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
120.000.000.000
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2016 |Laporan Kinerja
Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan
Realisasinya dalam tahun anggaran 20
GAMBAR 3.4GRAFIK REALISASI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 20
Dari grafik tersebut, dapat diuraikan pengelolaan keuangan di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram (DIPA
a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat
yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan
lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk
dalam belanja pegawai.
a). Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA
Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran
2016 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut :
Pagu DIPA PTA Mataram
Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali
Total Pagu
b). Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 20
terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai
berikut:
Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram
Realisasi Pagu DIPA PA se-
Total Realisasi
-
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
70.000.000.000
80.000.000.000
90.000.000.000
Belanja Pegawai
85.690.705.000
83.037.477.883
2.653.227.117
Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 53
Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan
Realisasinya dalam tahun anggaran 2016 ini.
GAMBAR 3.4 REALISASI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA-01
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2016
tersebut, dapat diuraikan pengelolaan keuangan di lingkungan
(DIPA-01), sebagai berikut :
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat
yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan
lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk
Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran
di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut :
Rp18.154.433.000,00
NTB dan Bali Rp67.536.272.000,00
Rp85.690.705.000,00
pegawai Tahun Anggaran 2016, anggaran yang terserap atau
terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai
Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram Rp18.013.010.720,00
-NTB dan Bali Rp65.024.467.163,00
Rp83.037.477.883,00
Belanja Barang Belanja Modal
11.342.820.000 14.303.420.000
10.766.285.685 13.103.438.682 2.653.227.117
576.534.315 1.199.981.318
54 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja pegawai
telah terserap sebesar (96,90%).
c.). Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :
Sisa Pagu DIPA PTA Mataram Rp 141.422.280,00
Sisa Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp 2.511.804.837,00
Total Sisa Rp 2.653.227.117,00
Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar (3,10%) dari total pagu
yang tersedia.
b. Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang
habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya
pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan
berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap
pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of
Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi
belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
a). Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran
2016 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut :
Pagu DIPA PTA Mataram Rp1.804.542.000,00
Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp9.538.278.000,00
Total Pagu Rp11.342.820.000,00
Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Mataram.
b). Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran yang terserap atau
terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai
berikut:
Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram Rp 1.793.670.980,00
Realisasi Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp 8.972.614.705,00
Total Realisasi Rp10.766.285.685,00
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 55
Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah
terserap sebesar ( 94,92%).
c). Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :
Sisa Pagu DIPA PTA Mataram Rp 10.871.020,00
Sisa Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp565.663.295,00
Total Sisa Rp576.534.315,00
Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar (5,08%) dari total pagu
yang tersedia.
c. Belanja Modal
Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan
pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.
Selama tahun anggaran 2016, semua satuan kerja di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapat pagu belanja modal peralatan dan
mesin. Dan ada beberapa satuan kerja yang selain mendapatkan belanja modal
peralatan dan mesin, juga mendapatkan belanja modal tanah serta belanja modal
gedung dan bangunan.
a). Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2016
di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut :
Pagu DIPA PTA Mataram Rp1.021.920.000,00
Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp13.281.500.000,00
Total Pagu Rp14.303.420.000,00
b). Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2016, anggaran yang terserap atau
terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai
berikut:
Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram Rp 1.016.740.000,00
Realisasi Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp12.086.698.682,00
Total Realisasi Rp13.103.438.682,00
Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja modal telah
terserap sebesar (91,61%).
56 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
c). Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :
Sisa Pagu DIPA PTA Mataram Rp 5.180.000,00
Sisa Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp 1.194.801.318,00
Total Sisa Rp 1.199.981.318,00
Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar (8,39%) dari total pagu
yang tersedia.
Sedangkan pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Mataram (DIPA-04), sebagai berikut :
a). Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya total anggaran atau pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
dalam DIPA-04 Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Mataram adalah sebagai berikut:
Pagu DIPA PTA Mataram Rp 199.100.000,00
Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp1.401.200.000,00
Total Pagu Rp1.600.300.000,00
b). Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran yang terserap atau
terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai
berikut:
Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram Rp 195.498.800,00
Realisasi Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp 1.345.365.250,00
Total Realisasi Rp1.540.864.050,00
Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah
terserap sebesar (96,29%).
c). Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :
Sisa Pagu DIPA PTA Mataram Rp 3.601.200,00
Sisa Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp55.834.750,00
Total Sisa Rp59.435.950,00
Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar (3,71%) dari total pagu
yang tersedia.
Tahun 2016 |Laporan Kinerja
GAMBAR 3.5GRAFIK REALISASI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 20
1. Program: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya MA
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan
bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim
dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,
pengadilan harus dukung oleh manajemen
yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka
dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang
dipublikasikan.
b. Penyediaan atau penyempurnaan media(sarana) informasi bagi masyarakat
untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.
c. Peningkatan sosialisasi (kampaye) tenta
peradilan kepada masyarakat (pelajar,LSM,instansi dll) dalam upaya
penegakkan citra positif peradilan.
d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan
atau keluhan para pengguna jasan pengadilan.
e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan
f. Menetapkan standar kinerja individu.
g. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 57
GAMBAR 3.5 SI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA-04
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2016
Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan
bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim
dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,
pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka
dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
ainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang
Penyediaan atau penyempurnaan media(sarana) informasi bagi masyarakat
untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.
Peningkatan sosialisasi (kampaye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga
peradilan kepada masyarakat (pelajar,LSM,instansi dll) dalam upaya
penegakkan citra positif peradilan.
Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan
atau keluhan para pengguna jasan pengadilan.
ukan analisis dan evaluasi jabatan
Menetapkan standar kinerja individu.
Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
Belanja Barang
1.600.300.000
1.540.864.050
59.435.950
58 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
h. Menyusun kebijakan tentang reward and punisment.
i. Penyempurnaan kebijakan sitem rekruitmen aparat peradilan’
j. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.
2. Program : Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.
Peningkatan sarana dan prasaran aparatur Negara Mahkamah Agung
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung
dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.
Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan
maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung. Mahkamah Agung
memprioritaskan pembangunan gedung pengadilan tindak pidana korupsi pada
ibukota propinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan
kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan
peradilan.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan
agama yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama
merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis
peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan
tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
a. Rekruitmen dan penempatan kembali hakim, agar tercapai rasio ideal
dengan jumlah perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan.
b. Mereviu dan menyempurnakan kebijakan (kriteria) tentang pembatasan
perkara yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
c. Melakukan kajian tentang revisi hukum agar sesuai dengan kebutuhan
peradilan di Indonesia.
d. Penyediaan dana prodeo pada tiap pengadilan tingkat pertama.
e. Mengoptimalisasi fungsi pelaksanaan sidang keliling (zitting plaatz) untuk
menjangkau lapisan masyarakat.
Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 59
Realisasi Anggaran Per Program Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Tahun Anggaran 2016
No. Program Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Anggaran
(Rp). %
1 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 199.100.000,00 195.498.800,00 98,19 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 19.958.975.000,00 19.806.681.700,00 99,24
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.021.920.000,00 1.016.740.000,00 99,49
Jumlah
21.179.995.000,00
21.018.920.500,00 99,24
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program
Pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun Anggaran 2016
No. Program Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Anggaran
(Rp). %
1 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 1.401.200.000,00 1.345.365.250,00 96,02 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 77.074.550.000,00 73.997.081.868,00 96,01
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana 13.281.500.000,00 12.086.698.682 91,00
Jumlah
91.757.250.000,00
87.429.145.800,00 95,28
Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram 61
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama
Mataram tahun 2016 ini melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result)
selama tahun 2016 sebagai tahun kelima Rencana Strategis (Strategic Plan)
Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan dalam
rencana kinerja tahun 2016 serta dibandingkan dengan rencana kinerja
(Performance Plan) beberapa tahun sebelumnya dari core business (tugas utama)
Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam bidang teknis yudisial.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama
Mataram merupakan suatu perwujudan tranpsaransi dan akuntabel, karena
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 yang ditetapkan dengan
Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama
Mataram Tahun 2016.
Sebagai kawal depan (Voor Post) Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi
Agama Mataram bersama dengan jajarannya di bawahnya bertekad
mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan
peradilan. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan tersebut secara
berkesinambungan dan ditingkatkan untuk mewujudkan visi misi Pengadilan
Tinggi Agama Mataram. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata
tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
Menganalisis kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2016
maka diharapkan ada suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja
peradilan. Secara umum, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memenuhi
tugas dan fungsi yang dibebankan.
62 Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen
AKIP adalah :
1. Perencanaan Kinerja
Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen
renstra dengan menetapkan indikator yang bersifat Outcome.
2. Pengukuran Kinerja
Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan
pada mekanisme pengumpulan data kinerja dengan membuat form
monitoring dan evaluasi (monev) atau rencana aksi setelah penetapan
kinerja/kontrak kinerja ditandatangani.
3. Pelaporan Kinerja
Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun
laporan bulanan perkara tepat pada waktunya untuk menyusun LKjIP
tahunan.
4. Evaluasi Kinerja
Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai
kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal
maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
5. Capaian Kinerja
Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil
evaluasi tahun sebelumnya agar tidak terulang kembali di tahun 2016.
A. Kesimpulan
1. Sasaran pertama : Meningkatnya Penyelesaian Perkara dengan 3
indikator, sebagai berikut :
1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2016 nihil kegiatan
disebabkan tahun lalu tidak ada sisa perkara, maka tidak
memerlukan upaya penyelesaian untuk indikator ini.
1.2 Persentase perkara yang diselesaikan
Pada indikator ini, jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 83
perkara dari 85 perkara yang harus diselesaikan, sehingga
Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram 63
realisasinya (97,65%). Jika dilihat dari penetapan target 2016
sebesar (100%), maka capaiannya sebesar (97,65%). Apabila
dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar (100%), berarti
kinerja tahun ini ada penurunan sebesar (2,35%). Faktor
penyebabnya adalah karena tanggal terima perkara tingkat banding
di akhir tahun dan memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi
karena memerlukan analisa hukum yang cermat baik materil
maupun formilnya.
1.3 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan
Jumlah perkara yang ditangani sesuai standar operasional prosedur
penyelesaian perkara banding dalam jangka waktu 3 bulan
sebanyak 81 perkara, ada 2 perkara yang ditangani dalam waktu 4
bulan. Hal ini disebabkan oleh faktor spesifikiasi kesulitan perkara
atau jenis perkara waris. Jika dikalkulasi realisasi pada indikator ini
adalah (95,29%), sedangkan capaianya sebesar (95,29%) dari
(100%) target dalam perjanjian kinerja 2016.
2. Sasaran kedua : Peningkatan akseptabilitas putusan hakim dengan 5
indikator, sebagai berikut :
1.1 Persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak
diajukan banding.
Putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding
sebanyak 85 perkara, sedangkan jumlah perkara yang putus di
pengadilan tingkat pertama sejumlah 12.143 perkara, sehingga
jumlah putusan yang tidak diajukan banding sebesar 12.058
perkara. Jadi disimpulkan realisasinya sebesar (99,30%) atau
capaianya sebesar (100,30%) dari target yang ditetapkan 2016, yaitu
(99%). Jika dibandingkan realisasi tahun lalu sebanyak (99,28%),
ada kenaikan walaupun hanya sedikit.
1.2 Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak
diajukan kasasi
64 Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Jumlah putusan tingkat banding yang diajukan kasasi sebanyak 28
putusan. Sedangkan jumlah perkara putus pada tingkat banding
sejumlah 83 perkara, sehingga jumlah yang tidak ajukan kasasi
sebesar 55 perkara. Jika dihitung persentase realisasinya (66,27%).
Sedikit meningkat jika dibanding realisasi tahun lalu (48,04%).
Target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2016, yaitu (40%),
jadi capaiannya terhadap target tersebut sebesar (165,66%).
1.3 Persentase penurunan upaya hukum banding
Pada tahun 2016, jumlah perkara yang diajukan banding sebesar 85
perkara, sedangkan tahun lalu banyaknya perkara yang diajukan
banding sejumlah 102 perkara. Ada penurunan sejumlah 17 perkara.
Semakin rendah perkara yang diajukan banding menunjukan
kinerja penurunan upaya hukum semakin baik. Ini berarti kinerja
tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun lalu. Jika
dipersentasekan realisasi kinerja pada indikator ini (116,67%).
Sedangkan target untuk indikator ini ditetapkan (100%), ini
merupakan target minimal agar dikatakan berkinerja.
1.4 Persentase penurunan upaya hukum kasasi
Pada tahun 2016, jumlah perkara yang diajukan kasasi sebesar 28
perkara, sedangkan tahun lalu banyaknya perkara yang diajukan
kasasi sejumlah 53 perkara. Ada penurunan sejumlah 25 perkara.
Semakin rendah perkara yang diajukan kasasi menunjukan kinerja
penurunan upaya hukum semakin baik. Ini berarti kinerja tahun
2016 meningkat dibandingkan tahun lalu. Jika dipersentasekan
realisasi kinerja pada indikator ini (147,17%). Sedangkan target
untuk indikator ini ditetapkan (100%), ini merupakan target
minimal agar dikatakan berkinerja.
1.5 Persentase penurunan upaya hukum PK
Pada tahun 2016, jumlah perkara yang diajukan PK sebesar 6
perkara, sedangkan tahun lalu banyaknya perkara yang diajukan PK
sejumlah 16 perkara. Ada penurunan sejumlah 10 perkara. Semakin
Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram 65
rendah perkara yang diajukan banding menunjukan kinerja
penurunan upaya hukum semakin baik. Ini berarti kinerja tahun
2016 meningkat dibandingkan tahun lalu. Jika dipersentasekan
realisasi kinerja pada indikator ini (162,5%). Sedangkan target
untuk indikator ini ditetapkan (100%), ini merupakan target
minimal agar dikatakan berkinerja.
Capaian-capaian kinerja yang diuraikan di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai kawal
depan Mahkamah Agung di tingkat banding dalam kegiatan pembinaan
dalam peningkatan kualitas SDM terutama tenaga teknis yudisial sudah
baik, dan tingkat kepuasan terhadap putusan hakim serta kesadaran
hukum masyarakat meningkat.
3. Sasaran ketiga : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara dengan 3 indikator, sebagai berikut :
1.1 Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara
lengkap.
Kelengkapan berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap hingga tahun 2016 ini tercatat (100%)
1.2 Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke
Majelis.
Dari perkara banding yang masuk sejumlah 85 perkara, telah
diregister dan didistribusikan ke Majelis sebanyak 85 perkara, jadi
persentase realisasi dan capaiannya (100%).
1.3 Rasio Majelis Hakim
Jumlah perkara yang diputus 83 perkara, sedangkan majelis hakim
berjumlah 9, berarti setiap majelis menangani rata-rata 9 perkara.
Jadi rasionya 1 : 9. Adapun target 2016 1 : 10, sehingga capaianya
(90,9%).
4. Sasaran keempat : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan dengan 1 indikator, sebagai berikut :
1.1 Persentase putusan yang dapat diakses secara online
66 Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
Jumlah putusan yang dipublikasikan di direktori putusan
Mahkamah Agung RI, yaitu http://putusan.mahkamahagung.go.id
sebanyak 83 putusan. Jadi realisasi dan capaiannya (100%).
5. Sasaran kelima : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan dengan 1 indikator, sebagai berikut :
1.1 Persentase putusan pengadilan berkekuatan hokum tetap yang
ditindaklanjuti/dieksekusi.
Jumlah permohonan eksekusi tahun 2016 sebanyak 16 perkara dan
diputus sebanyak 14 perkara, sehingga realisasinya (92,86%).
Capaian terhadap target 2016 (50%) adalah (185,71%), sedangkan
terhadap target renstra (88%), capaianya (105,52%).
6. Sasaran keenam : Meningkatnya kualitas pengawasan dengan 2
indikator, sebagai berikut :
1.1 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
Jumlah pengaduan yang masuk 8 pengaduan. Telah ditindaklanjuti
melalui tim pengawas Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebanyak
2 pengaduan, dan dijawab melalui surat sebanyak 6 pengaduan. Jadi
capaianya (100%).
1.2 Persentase temuan yang ditindaklanjuti.
Hasil temuan pengawasan meliputi temuan fungsional/eksternal
seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan temuan secara
internal oleh Bawas (Badan Pengawasan), Hatibinwasda dan
Hatibinwasbid. Jika temuan dari BPK tahun 2016 ini nihil,
sedangkan temuan dari pengawasan melekat secara internal tahun
2016 telah ditindaklanjuti. Dapat disimpulkan capaianya (100%).
7. Sasaran ketujuh : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan
2 indikator, sebagai berikut :
1.1 Persentase SDM yang mengikuti diklat teknis yudisial
Jumlah SDM teknis yudisial yang dikirim untuk mengikuti diklat
teknis yudisial, sebanyak (100%) peserta telah mengikuti diklat
tersebut.
Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram 67
1.2 Persentase SDM yang mengikuti diklat non teknis yudisial
Jumlah SDM non teknis yudisial yang dikirim untuk mengikuti diklat
non teknis yudisial, sebanyak (100%) peserta telah mengikuti diklat
tersebut.
Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target
dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja 2016.
Dari tujuh sasaran strategis dengan keseluruhan 17 IKU, sebanyak empat
sasaran sasaran strategis dan sebelas IKU telah memenuhi target. Rincinya
dapat dilihat pada uraian berikut :
Tabel 4.1 Pencapaian IKU
Sasaran Jumlah
IKU
Jumlah IKU
Tercapai
Capaian Sasaran
(%)
Sasaran 1 3 1 33,33 Sasaran 2 5 5 100
Sasaran 3 3 2 66,66 Sasaran 4 1 1 100
Sasaran 5 1 1 100 Sasaran 6 2 2 100
Sasaran 7 2 2 100
Total 17 15
B. Rekomendasi
Langkah – langkah yang harus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Mataram dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :
1. Untuk perkara-perkara yang diterima diakhir tahun agar menjadi
perhatian dalam penyelesaianya.
2. Untuk perkara-perkara yang diterima akhir tahun dan memiliki
spesifikasi kesulitan perkara yang cukup tinggi, maka disesuaikan
kualitas SDM majelis hakimnya, sehingga apa yang menjadi performance
gap dapat teratasi atau performance result dapat tercapai.
3. Dalam penentuan performance agreement harus mempertimbangkan
analisa capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir dan spesifikasi
68 Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016
manajemen pengelolaan administrasi perkara, agar tidak terjadi
performance gap yang tinggi.
4. Terhadap capaian kinerja (performance result) yang sudah mencapai target
sesuai perjanjian kinerja (performance agreement), agar dipertahankan dan
ditingkatkan kualitasnya.
Akhirnya dengan disusun LKjIP ini, diharapkan menjadi media evaluasi,
sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan berkesinambungan.
---oOo---