laporan - dpr · 2019. 4. 9. · laporan kunjungan kerja reses komisi v dpr ri ke provinsi sangihe...
TRANSCRIPT
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN 2017 -2018 DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR, TRANSPORTASI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA KE PROVINSI SULAWESI UTARA TANGGAL 28 APRIL – 02 MEI 2018
KOMISI V DPR RI JAKARTA 2018
Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sangihe Sulut 2018 Hal 2
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN…………………………………………….…………………… 3
I.1. Maksud dan Tujuan ………….…………………..………………………….. 3
I.2. Lokasi dan Waktu ………….…………………………….………………….. 3
I.3. Agenda Kunjungan ………………………….…….………………………… 4
II. HASIL KUNJUNGAN DAN TEMUAN LAPANGAN……….……….….……..4
III. REKOMENDASI …………….………………………………………..…......… 12
IV. PENUTUP……………………………………………………………..…..……...13
V. LAMPIRAN ……………………………………………………………………… 14
Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sangihe Sulut 2018 Hal 3
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN 2017 -2018 DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR, TRANSPORTASI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA KE PROVINSI SULAWESI UTARA TANGGAL 28 APRIL – 02 MEI 2018
==================================================
I. PENDAHULUAN
Upaya pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara dihadapkan kepada berbagai kendala
yang erat kaitannya dengan kondisi fisik dan geografis wilayah antara lain adanya beberapa
kawasan rawan bencana seperti gunung berapi, dan keterpencilan lokasi permukiman
khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud yang secara geografis merupakan
wilayah kepulauan yang lokasinya terpencil dan berada pada perbatasan dengan negara
tetangga Filipina. Namun dampak dari hasil pembangunan yang telah dicapai Propinsi
Sulawesi Utara selama periode pembangunan sebelumnya dapat menjadi modal dan
membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan di waktu mendatang
I.1 Maksud dan Tujuan
1. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung program-program
pembangunan infrastruktur yang di biayai langsung dari APBN.
2. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang mungkin
masih ada pada bidang infrastruktur diProvinsi Sulawesi Utara, sehingga dapat
diantisipasi sedini mungkin.
3. Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara terkait
pembangunan Infrastruktur, yang pembiayaanya melalui APBN.
Sedangkan, tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja ini adalah dalam rangka
melaksanakan sebagian fungsi dan tugas Dewan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan.
I.2. Lokasi dan Waktu
Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sangihe Sulut 2018 Hal 4
1. Pelaksanaan Kunjungan dan Pertemuan diadakan pada Tanggal 30 April - 2 Mei
2018.
2. Lokasi Kota Manado dan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara
1.3. Agenda Kunjungan
1. Peninjauan Pemberdayaan Masyarakat Desa tertinggal, desa Treman Kecamatan
Kauditan, Minahasa Utara;
2. Peninjauan ambruknya Tol Manado – Bitung di lokasi KM 13;
3. Peninjauan Bandara Yudha Tiendas Naha Kepulauan Sangihe;
4. Peninjauan Lokasi pembangunan Talud pengaman Pantai Likuang Kabupaten
Kepulauan Sangihe;
5. Peninjauan Pelabuhan Peti Kemas Tahuna;
6. Peninjauan lokasi Puncak Pusunge melewati jalan strategis;
7. Pertemuan Komisi V DPR RI bersama Bupati dan Stakeholder;
II. HASIL KUNJUNGAN DAN TEMUAN LAPANGAN
Beberapa temuan lapangan terkait dengan Kunjungan Kerja Komisi V ke Provinsi Sulawesi
Utara dalam rangka Reses Masa Persidangan IV Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:
1. Peninjauan Pemberdayaan Masyarakat Desa tertinggal, desa Treman
Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara;
Realisasi dana desa Treman tahun 2015-2017 di fokuskan pada bidang
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat
desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah 100% realisasi.
Penerimaan dana desa tahun 2018 sebesar Rp 1.602.633.530, mengalami
peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp 826.656.554,- yang penyerapan
sampai bulan april telah menyampai 20%, diharapkan penyerapan
anggarannya harus tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat desa.
Perlu penguatan BUMDES untuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan seperti
pasar desa dan kolstorel.
Lembaga BPD untuk mengelola program –program pemberdayaan masyarakat
desa masih lemah.
ESDM masyarakat masih terbatas mengakibatkan partisipasi masyarakat
sangat minim.
Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sangihe Sulut 2018 Hal 5
2. Peninjauan ambruknya Tol Manado – Bitung di lokasi KM 13;
Pembangunan overpass (2 slab) di Desa Tumaluntung, Minahasa Utara (STA
13+600) dengan spesifikasi panjang bentang 36 meter dan lebar 10 meter
sebagai penghubung atau akses Jl Tumaluntung, yang kemudian akan diikuti
dengan pekerjaan konstruksi underpass Jalan Tol Manado-Bitung. kemudian
Pada Selasa (17/4) pukul 13.58 Wita, pekerjaan pengecoran insitu pada salah
satu slab, tiba-tiba runtuh.
WIKA bersama Basarnas, Brimob dan Kodim setempat bekerja sama dalam
penanganan evakuasi 21 korban yang bekerja di lokasi. Sebanyak lima orang
pekerja telah mendapatkan perawatan dan sudah diizinkan untuk kembali
pulang, adapun 14 orang mendapat perawatan inap untuk memastikan
kesehatan yang bersangkutan.
Pemegang konsesi proyek sepanjang 39 kilometer itu adalah PT Jasamarga
Manado Bitung (JMB) yang merupakan anak usaha Jasa Marga dan
Penanggung jawab Konstruksi oleh PT. Wijawa Karya sampai peninjauan
Komisi V DPR RI ke lokasi, tidak berada di tempat.
Tingginya curah hujan sehingga pekerjaan dilapangan tidak dapat berjalan
dengan maksimal
Kurannya produktivitas dilapangan akibat kurangnya sumber daya (peralatan
dan tenaga kerja)
Metode kerja yang belum tepat dan terstruktur.
pekerjaan Jalan Tol Manado Bitung kurang memperhatikan aspek safety,
quality, dan time delivery sebagai prioritas dari Perseroan untuk berkontribusi
pada percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
3. Peninjauan Bandara Yudha Tiendas Naha Kepulauan Sangihe;
Lahan sekitar bandara yang telah dibebaskan Pemda rahun 2014 sebesar 39,5
Ha telah di manfaatkan untuk operasional Bandara namun belum ada dokumen
tertulis dari Pemda untuk penyerahan pemanfaatan lahan tersebut bagi
operasional bandara.
Pembangunan fasilitas bandara terutama didaerah sisi darat belum dapat
dilaksanakan karena lokasi pembangunan tersebut sesuai layout master plan
berada pada area lahan yang belum dibebaskan.
Di ujung runway 33 terdapat sungai yang apabila musim hujan terjadi banjir
yang menyebabkan rusaknya fasilitas bandara seperti btonjong, pagar
Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sangihe Sulut 2018 Hal 6
pengaman dan area tanah di ujung runway tergerus hingga mendekati
konstruksi runway.
Perkembangan ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga mengharuskan
penambahan frekuensi penerbangan di bandara Naha.
Untuk tahun 2018 di butuhkan pembangunan jalan dan parkir PKP-PK,
pengawasan pengembangan sisi udara, pengadaan kendaraan PKP-PK Tipe V
dan pengadaan mobil ambulance dengan total anggaran sebesar Rp
16.516.501.000,-
Perlu di dorong pembangunan bandara baru Siau dan bandara Bolaang
Mongondow.
4. Peninjauan Lokasi pembangunan Talud pengaman Pantai Likuang Kabupaten
Kepulauan Sangihe;
Pantai Likuang adalah pantai yang berhadapan langsung dengan selat pasifik
yang setiap tahun mengalami kemunduran garis pantai sekitar 4 meter yang
diakibatkan oleh gelombang pasang dari bulan januari –desember.
Terdapat 386 KK dan 1256 jiwa di desa Likuang yang setiap terjadi
gelombang pasang laut, sekitar 30 rumah mengalami bencana dan penanganan
darurat oleh masyarakat setempat hanya menggunakan karung-karung yang
berisikan pasir sebagai talud sementara.
Perlu penanganan serius oleh pemerintah pusat dalam hal ini unit perencanaan
BWS Sulawesi I termasuk melakukan justifikasi teknik terhadap bangunan
yang akan di bangun di pantai Likuang.
Berdasarkan kajian menyangkut metode pengaman pantai oleh BWS Sulawesi
I Tahun 2019 akan di lakukan pembangunan talud sepanjang 700 dengan total
anggaran sebsar Rp 10,9 milyar.
5. Peninjauan Pelabuhan Peti Kemas Tahuna;
Pelabuhan Tahuna dibangun dengan dana APBN Kementerian Perhubungan
sebesar Rp 138.7 milyar, saat ini telah dilengkapi dengan fasilitas dermaga
pelayaran rakyat berukuran 90x6 m2, dermaga multipurposes berukuran 200x8
m2, dermaga baru berukuran 100x20 m2, trestle 1,2,3 yang berukuran 28,3x6
m2 ditambah perlebaran, trestle 4 yang berukuran 28,5x6 m2. Yang
merupakan pelabuhan pengumpul untuk jalur Tol laut.
Dermaga Pelabuhan Tahuna memiliki kapasitas sandar kapal berukuran 5.000
DWT – Dead Weight Tonnage namun terlihat kurang di manfaatkan secara
baik. Pada sisi darat Pelabuhan Tahuna juga dilengkapi sejumlah fasilitas
Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sangihe Sulut 2018 Hal 7
seperti lapangan penumpukan berukuran 5.200 m², gudang, terminal
penumpang, gedung perkantoran, dan sejumlah fasilitas lainnya.
Kondisi pelabuhan Tahuna tidak aman di saat musim angin kencang disertai
hujan deras dan gelombang besar, karena area parkir untuk kendaraan
terendam dengan air sehingga infrastruktur penunjang di lokasi masih perlu
ditingkatkan.
Sebagai pelabuhan pengumpul, Pelabuhan Tahuna juga disinggahi oleh kapal
pelayaran perintis dengan rute jalur R-33.
6. Peninjauan lokasi Puncak Pusunge melewati jalan strategis;
Perlu peningkatan jalan strategis menuju lokasi pariwisata di kabupaten
Kepulauan Sangihe. Karena terlihat kondisi jalan kurang mantap (sempit dan
berbatu).
7. Pertemuan Komisi V DPR RI bersama Bupati dan Stakeholder;
Untuk menunjang potensi alam dan meningkatkan ekonomi masyarakat,
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe membutuhkan adanya
ketersediaan infrastruktur dan transportasi yakni;
- Pembangungan jalan kabupaten dan jalan non status;
- Kondisi Bandara sudah tidak bisa menampung kapasitas penumpang saat
ini, sehingga meminta untuk diperpanjang; pengembangan pembangunan
fisik khusus untuk Bandar udara Naha, yang terdiri dari:
Penambahan lahan bandara sebanyak 43Ha, terdiri 5 Ha untuk
militer dan 38 Ha untuk publik.
Penambahan Panjang Run Way sepanjang 2000 meter
Pembangunan Terminal Penumpang
Pembangunan Apron / Lapangan parkir pesawat
Pengembangan air navigation
Pemasangan lampu landasan pacu
Pembangunan Pagar Pembatas Air Side
- Meminta bantuan pemerintah pusat untuk melakukan sharing anggaran
terkait pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
- Di butuhkan perbaikan dan peningkatan infrastruktur pelabuhan laut di
Kepulauan Sangihe.
Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sangihe Sulut 2018 Hal 8
III. REKOMENDASI
Secara singkat, dari hasil Kunjungan dapat disampaikan saran dan rekomendasi sebagai
berikut:
A. UMUM
1. Komisi V DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur dasar di provinsi
Sulawesi Utara Khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe baik jalan, jembatan,
pelabuhan, Bandara, perumahan, pembangunan air bersih, sanitasi, persampahan,
pembangunan kawasan pariwisata guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat di provinsi Sulawesi Utara.
B. BIDANG TERKAIT PUPR
1. Komisi V DPR RI mendesak pemerintah agar akses jalan strategis menuju
pelabuhan dan bandara demi mempermudah proses dan kegiatan kepelabuhanan
dan Kebandarudaraan di Kabupaten Kepulauan Sangihe provinsi Sulawesi Utara
di prioritas.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga untuk:
a. Menyelesaikan pembangunan jalan Tol Manado-Bitung yang ambruk, yang
sementara di lakukan investigasi oleh pihak terkait termasuk memprioritas
kesehatan korban yang dalam proses pemulihan.
b. Menyelesaikan pembangunan jalan Tol manado Bitung yang belum tuntas
guna meningkatkan aksesbilitas jalan bagi masyarakat dengan
memperhatikan K3 serta SOP yang berlaku.
3. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Sumber Daya Air untuk melakukan upaya
pembangunan infrastruktur pengaman pantai Likuang yang terancam kritis.
4. Terkait kebutuhan perumahan, pembangunan air bersih, sanitasi serta
pembangunan jembatan mohon menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
C. BIDANG TERKAIT PERHUBUNGAN
1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara untuk meningkatkan
infrastruktur bandara Naha kabupaten Kepulauan sangihe terutama penambahan
Runwai menjadi 2000 m, penambahan frekuensi penerbangan serta peningkatan
keselamatan dan keamanan penerbangan.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
untuk memperhatikan kebutuhan Pelabuhan laut di Tahuna untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat khususnya pemanfaatan terminal peti kemas yang
terlihat kurang terurus serta mendesak Ditjen Perhubungan laut untuk mengkaji ulang
pemanfaatan pelabuhan peti kemas Tahuna tersebut.
Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sangihe Sulut 2018 Hal 9
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Ditjen Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan untuk memperhatikan peningkatan kapasitas dan kualitas Terminal
Penumpang ASDP, terminal penumpang antar kecamatan dan kendaran Bis di
Kabupaten kepulauan Sangihe.
D. BIDANG DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
Komisi V DPR RI meminta Dirjen terkait Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
untuk melakukan penguatan BUMDES terkait kegiatan yang bersifat pemberdayaan
seperti pasar desa dan kolstorel, Lembaga BPD untuk mengelola program –program
pemberdayaan masyarakat desa serta SDM masyarakat yang mengakibatkan
partisipasi masyarakat sangat minim.
E. BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SERTA BMKG
Terkait dengan kondisi cuaca yang ekstrim di kabupaten Kepulauan Sangihe untuk
mendukung kebutuhan pangan dan perikanan, Komisi V DPR RI meminta kepada
BMKG dan Basarnas Pusat untuk memperhatikan seluruh fasilitas pendukung MKG
di Sulawesi Utara, termasuk upaya menambah titik kerapatan peralatan pemantauan
MKG, serta sarana dan prasarana serta SDM untuk menunjang MKG, Kantor SAR
dan Pos SAR guna meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan bagi
masyarakat.
Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sangihe Sulut 2018 Hal 10
IV. PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR-RI dalam Rangka Reses Masa
Persidangan IV Tahun 2017 - 2018 ke Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi
Utara yang dilaksanakan pada tanggal 28 April – 02 Mei 2018. Laporan ini menjadi masukan
bagi Komisi V DPR RI dan untuk ditindaklanjuti Pemerintah dalam rangka perbaikan dan
pembangunan sarana dan prasarana bagi kesejahteraaan rakyat di Kabupaten Kepulauan
Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.
Jakarta, Mei 2018
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI V DPR-RI KE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI
SULAWESI UTARA
IR. FARY DJEMI FRANCIS, MMA Nomor Anggota: A-381
Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sangihe Sulut 2018 Hal 11
V. LAMPIRAN
V.1. Daftar Anggota Rombongan
Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi
Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:
NO. N A M A JABATAN NO ANGGOTA
1 Ir. FARY DJEMY FRANCIS, M.MA KETUA KOMISI V F-GERINDRA
A-381
2 Drs. H. IBNU MUNZIR
WAKIL KETUA KOMISI V F-PG
A-319
3 Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO
WAKIL KETUA KOMISI V F-PKS
A-114
4 Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si
ANGGOTA/F-PDIP A-162
5 Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, MBA
ANGGOTA/F-PDIP A-225
6 ADE REZKI PRATAMA, SE ANGGOTA/F-GERINDRA
A-331
7 IR.H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO
ANGGOTA/F-GERINDRA
A-364
8 H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE
ANGGOTA/F-GERINDRA
A-390
9 Dr. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si ANGGOTA/F-PD A-452
10 WILLEM WANDIK, S.SOS ANGGOTA/F-PD A-456
11 H. SUNGKONO ANGGOTA/F-PAN A-487
12 Ir. NUR YASIN, M.BA. ANGGOTA/F-PKB A-68
13 Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH ANGGOTA/F-PPP A-518
Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sangihe Sulut 2018 Hal 12
V.2. Daftar Nama Pendamping Mitra Kerja Komisi V Dpr RI
NO. JABATAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN HUBLA
1 FERDINAN WEKU KEPALA KSOP BITUNG
DITJEN HUBUD
1 MARIA KRISTI ENDAH DIREKTUR ANGKUTAN UDARA
2 NAZARUDDIN AHMAD KASUBDIT PERALATAN DAN
UTILITAS BANDARA
3 INDRA ROHMAN KEPALA KANTOR UPBU NAHA
DITJEN HUBDAT
1 AHMAD YANI DIREKTUR KESELAMATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DITJEN BM
1 IR. RIEL JEMMY MANTIK,
M.ENG,SC
KABALAI PELAKSANAAN JALAN
NASIONAL XV MANADO
DITJEN SDA
1 Ir. HARI SUPRAYOGI, M.Eng DIREKTUR SUNGAI DAN PANTAI
2 DJIDON R. WATANIA KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI
SULAWESI I
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
1 FACHRI RADJAB KEPALA BALAI BESAR MKG WIL
IV MAKASAR
2 FAISAL ADNAN STAF PROGRAM DAN
PENYUSUNAN ANGGARAN III
3 EDWAR H. MENGKO KASI DATA DAN INFORMASI
STASIUN GEOFISIKA WINANGUN
Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Sangihe Sulut 2018 Hal 13
BADAN SAR NASIONAL
1 Drs. DIANTA BANGUN M.Kes KEPALA BIRO
2 MOCHAMMAD ARIFIN, SAN KEPALA KANTOR SAR MANADO