laporan hasil penelitian disertasi doktor tahun … · jazim hamidi, revolusi hukum indonesia –...
TRANSCRIPT
LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
TAHUN ANGGARAN 2010
Judul : Pengelolaan Pencemaran Laut Pada Selat Yang Digunakan Untuk Pelayaran Internasional Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 Di Indonesia
Peneliti : Luh Putu Sudini
Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka
Pelaksanaan Penugasan Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010 Nomor : 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010.
Universitas Brawijaya Malang 2010
BIDANG ILMU : HUKUM
RINGKASAN
Pencemaran terhadap perairan di wilayah Selat yang digunakan untuk pelayaran
internasional tampak merupakan isu global yang sangat serius dibicarakan publik.
Utamanya di Indonesia, perairan di Selat Malaka merupakan jalur pelintasan kapal
dan pesawat negara asing, dengan menggunakan hak lintas transit (transit passage
right). Maupun juga perairan yang dilalui dengan menggunakan hak lintas alur laut
kepulauan Indonesia (archipelagic sea-lanes passage right) yakni melalui rute alur
laut atau sea-lanes yang ditetapkan pemerintah Indonesia seperti Selat Sunda, Selat
Lombok dan di selat Ombai. Padatnya pelintasan kapal yang terjadi di selat yang
digunakan untuk pelayaran internasional seperti selat Malaka, hal ini memungkinkan
terjadinya pencemaran serius terhadap air laut di selat tersebut. Mengatasi
pencemaran laut di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional di Indonesia,
diperlukan adanya pengaturan pengelolaan pencemaran laut di selat yang digunakan
untuk pelayaran internasional di Indonesia. Berkaitan dengan pengelolaan
pencemaran laut pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional,
dipandang perlu ada konsep ideal pengelolaan pencemaran laut pada selat yang
digunakan untuk pelayaran internasional di Indonesia. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan pendekatan secara perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach);
pendekatan historis (historical approach); dan pendekatan perbandingan
(comparative approach). Dengan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan
melalui penelitian kepustakaan (library research) dan didukung dengan bahan-bahan
hukum penunjang. Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, dilakukan inventarisasi,
sistematisasi, interpretasi, dan analisis. Melalui penelitian ini akan mencari sebab atau
alasan bahwa perlu pengaturan khusus pengelolaan pencemaran laut pada selat
yang digunakan untuk pelayaran internasional di Indonesia dan selanjutnya mencari
serta menemukan konsep ideal pengelolaan pencemaran laut pada Selat yang
digunakan untuk pelayaran internasional.
DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Hasil Penelitian : A. Commentary, Nordquist,et.al.. United Nations Convention On The Law of The
Sea 1982. Boston : Martinus Nijhoff Publishers, Volume I, 1985. Adolf Huala. Aspek-Aspek Dalam Hukum Internasional. Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2002. Arief Sidharta,.Bernard. Mauwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu
Hukum, dan Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum. Bandung : PT Refika Aditama, 2007
Atje Misbach Muhjiddin. Status Hukum Perairan Indonesia dan Hak Lintas Kapal
Asing. Bandung, Alumni, 1993. Boer Mauna. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era
Dinamika Global. Bandung : Alumni, 2000 Bruggink, J.J.H., Refleksi Tentang Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
alih bahasa Arief Sidharta, 1999. Charney Jonathan I and Alexander Lewis M, International Maritime Boundaries.
London : Martinus Nijhoff Publishers, Volume II, 1993. Darji Darmodiharjo & Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan
Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, 2002.
Dimyati Hartono, Hukum Laut Internasional Pengamanan Pemagaran Yuridis
Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia. Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1987.
Hukum Laut international: Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai
NegaraNusantara. Jakarta : Binacipta, 1983. Etty R. Agoes. Konvensi Hukum Laut 1982 : Masalah Pengaturan Hak Lintas
Kapal Asing. Bandung : Penerbit CV. Abardin, Cetakan Pertama, April 1991. F. Isjwara. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Binacipta, 1974 Gatot Dwi Hendro Wibowo, Aspek Hukum Konservasi Lautan Dalam
Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Untuk Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Lautan. Surabaya : Disertasi, Program Doktor, Fak.Hukum, Universitas Airlangga, 2007.
Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut. Bandung : BPHN,
Penerbit Bina Cipta, 1979. ____________. Indonesia And The Law Of The Sea. Jakarta : Centre For
Strategic And International Studies, 1995. Ian Brownlie, QC, DCL,FBA, Principles of Public International Law. London :
Oxford, Clarendon Press,1990. Isrok, Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Kepala
Daerah Berkaitan Dengan Pemilihan Langsung. Malang : Disertasi, Program Doktor, Pascasarjana, Fak.Hukum, Univ. Brawijaya, 2005.
Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia – Makna, Kedudukan dan Implikasi
Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta : Konstitusi Press, 2006
Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran
Hukum Di Indonesia 1945 – 1990. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004.
Kotan Y. Stevanus, Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara : Dimensi
Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-undang Dasar 1945. Yogyakarta, Universitas Atmadjaya, 1998
Laode M. Syarif. The Problem of Transboundary Atmospheric Pollution in
Southeast Asian. Sydney : Thesis, Faculty of Law in the fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Sydney, 29 August 2006.
Leo Gross, International Law In The Twentieth Century. New York, Appleton
Century Crofts, 1969. Lili Rasjidi & Ira Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung : Citra
Aditya Bakti, 2001. Mandra I Ketut, Kapita Selkta Hukum Laut Internasional. Denpasar : Yayasan
Ayu Sarana Cerdas, Cetakan I,1987. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Inernasional. Bandung : Bina Cipta,Cetakan I, 1976.
___________________. Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut: Dilihat
Dari Sudut Hukum International, Regional Dan Nasional. Jakarta : Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1992.
___________________. Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konfrensi
Hukum Laut III. Bandung : Penerbit Alumni, Cetakan I, 2003.
_____________& Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional. Bandung :
Alumni, 2003. Mankabady Samir, The International Maritime Organization. London : British
Library Cataloguing, Vol. II, 1987. Munadjat Danusaputra, Wawasan Nusantara. Bandung : Penerbit Alumni, Buku
I,1979. _________,Wawasan Nusantara. Bandung : Penerbit Alumni, Buku II, 1983. Mukti Fadjar. A. Tipe Negara Hukum, Malang : Bayumedia Publishing, 2005 Mc.Nair Lord, The Law Of Treaties. London : Oxford, The Clarendon Press,1961 Nagendra Singh, International Maritime Law Conventions. London : Stevens &
Sons, 1983. O’Connell D.P., The International Law Of The Sea. London : Oxford, Clarendom
Press, 1982. Padmo Wahjono, Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila, Jakarta:
Rajawali Press, 1983 . Parthiana, I Wayan., Pengantar Hukum Internasional. Bandung : Mandar Maju, 1990 Ridwan., Mochammad, Perspektif Teoritik Ilmu Hukum Tentang Kapasitas
Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional. Malang : Disertasi, Program Doktor, Pascasarjana, Fak.Hukum Univ.Brawijaya, 2007.
Ronny Hanitijo Soemitro, Methodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1983. Samir Mankabady, The International Maritime Organization. London : British
Library Cataloguing, Vo. II,1987 Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-3, 1991 . Starke J. G., Introduction International Law. London : Butterworths, Tenth
Edition, 1989. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
Starke J.G., Pengantar Hukum Internasional. Jakarta : Penerbit. Sinar Grafika,
Edisi Ke-Sepuluh, 1992. Steven Y. Pailah, Archipelagic State Tantangan & Perubahan Maritim : Malacca
Straits “From Safety to Security”. Jakarta : Penerbit Klub Studi Perbatasan, Cetakan I, 2009.
Sudargo Gautama. Pengertian tentang Negara Hukum. Bandung : Alumni, 1983 .
Sudiman Kartohadiprodjo. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Pembangunan,
1963. Suryo Sakti Hadiwijoyo. Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan,
dan Strategi Penanganan : Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis. Yogyakarta : Gava Media, 2009.
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20.
Bandung : Alumni, 1994. _______________. Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Bandung :
Alumni, 1991 _____________. Apakah Rule of Law itu, Bandung : Alumni, 1982 Sudini, Luh Putu, Penetapan Alur-Alur Laut Kepulauan Menurut Konvensi
Hukum Laut 1982. Bandung : Tesis, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1999.
Sri Setianingsih Suwardi. Hukum Internasional Publik. Jakarta : Binacipta, 1983 Soetandyo Wignyosoebroto. Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang
Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II. Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman, 1995.
Syahmin A.K.,Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional.
Bandung : Penerbit Binacipta, Cetakan pertama, 1988. Taliziduhu Ndraha. Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta : PT.Rineka
Cipta, Jilid I, 2003 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta : Kanisius,
1982. Wojo Wasito, Kamus Hukum Lengkap. Bandung : Binacipta, 1982. Kamus-Kamus : Andi Hamzah, “Kamus Hukum”, Ghalia. Jakarta : Ghalia, 1986 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta : Balai Pustaka, 1990. Marjanne Termorshuizen, “Kamus Hukum Belanda-Indonesia”. Jakarta :
Djambatan, 2002 United States of America, “Black’s Law Dictionary”. America : ST. Paul Minn.,
West Publishing Co., 1991.
Jurnal dan Makalah : Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik Hukum Nasional”. Surabaya : Makalah pada
Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), Yayasan LBH Indonesia & LBH Surabaya, 1985
Arif Havas Oegroseno, “Kebijakan Indonesia dalam Keamanan Laut di Selat
Malaka”, Jakarta : Makalah Presentasi Departemen Luar Negeri, 2004. Arief Sidharta. B. “Ilmu Hukum”. Bandung : Pro-Justitia, Tahun XII Nomor 4,
Univ. Parahyangan 1994. A.Hamid S. Attamimi. Teori Perundang-undangan Indonesia. Jakarta : Pidato
Pengukuhan Guru Besar pada Fak.Hukum Univ.Indonesia, 1992. Forum Strategi TNI-AL Ke-Empat Tahun 1991. “Penetapan dan Pengaturan ”Sea
Lanes” Sebagai Tindak Lanjut UU.RI. No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut”. Jakarta : 27 Agustus 1991
Hasyim Djalal. “Funding and International Partnership for the Malacca and
Singapore Straits with Article 43 of the UNCLOS 1982”. Singapore : Singapore Journal of International & Comparative Law, number 3, 1999.
_____________.”The Developing Countries and The Law of The Sea
Conference”. Columbia Journal of World Business, 2001 Nandan, Satya S., “The Management of Straits used for International
Navigation: International Cooperation in Malacca and Singapore”. Singapore Journal ofg International & Comparative Law, No. 3, 1999.
Mochtar Kusumaatmadja, “Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional
di Masa Kini dan Masa Datang”. Jakarta : Makalah, 1995 Munir Moch., “Metode Penelitian Hukum”. Malang : Materi Kuliah Progran Studi
Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2009 Maritime and Ocean Law Research Center, Turkish Straits. Journal : Istambul :
Bilgi, University, 2001. Paulus Hadisuprapto. “Metode Penelitian Hukum Normatif : Pendekatan, Bahan-
bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum”. Malang : Makalah Seminar Metode Penelitian Hukum, Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Mei 2008
Satjipto Rahardjo, ”Hukum Progresif : Penjelajahan Suatu Gagasan”, Jakarta :
Jurnal Newsletter No. 59, Desember 2004. Sudarto. “Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum”. Jurnal Hukum dan
Keadilan : Nomor 5 Tahun Ke-VII, 1979
Teuku Mohammad Radhi. “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka
Pembangunan Nasional”. Jurnal Prisma: Nomor 6 Tahun II, Desember 1973 Tommy H Singhota, “The IMO’S Role in Promoting Safety of Navigation and
Control of Marine Pollution in the Straits of Malacca and Singapore”. Singapore Journal of International & Comparative Law, Number 2, 1998.
Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan : Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 1982 Tentang Hukum Laut,
Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ________________. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi
UNCLOS III 1982. _________________. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup _______________. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059
_________________. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) _________________. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. _________________. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas
Kontinen _________________. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan
Indonesia. Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor
_________________. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan
Pokok Pertambangan _________________. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan. ____________________. Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2002 tentang
Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Internet : http://www.stormingmedia.us/19/1913/A191363.html http://www.jas.sains.my/jas/ospar/major.htm
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/33folder/33articles/33 environmental.html http://www.geocities.com.uksteve.geo/canal3.html http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/33folder/33-articles/33 environmental.html http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/33-folder/33-articles/33-
environmental.html www.lkci.com www.eramuslim.com http://en.wikipedia.org/wiki/Liquefied_petroleum_gas http://en.wikipedia.org/wiki/Liquefied_natural_gas