iDAFTAR ISIu l u 1 u C u L KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF PEMERIKSAAN KEUANGAN 18A8 L k Lk 58A8 L k k nL LkkL 118A8 L k u Lku 8A8 L k 8PMn 8 L PEMERIKSAAN KINERJA 598A8 l P 1 P M 618A8 k 8 S 658A8 k 8 C 8A8 k L PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 8A8 8A8 8 998A8 u 8 8A8 u C k 8A8 S 1518A8 S l 8 u M n 1618A8 C 8 u M n 8A8 u 1 1 L HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 191DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM LAMPIRANiiDAFTARTABEL1. C 8k S l 1 1 8k S l 1 C LkkL 1 C Lku 1 5. 1L88kkA nu C LkkL 1 k 1 LkkL 1 C Lku 1 C Lku 1 8 1 k 1 Lku 1 C Lk 8PMn 8 L C L k 8PMn 8 L k1Lk8PMn8 L9.1. k 1 k 1 8 k 1 8 u uCk kk k1 u C k k 1 SSC15.1. k 1 C 8uMn16.1. C u11 L 1L8P 1 S l 1 1L8P u 1 S l 1 1L8P 8uMn A 1 S l 1 iii 1L8P 8PMnkkkS8uL1Sl 1 k n k n 8uMn k u u P 8k 8 kivDAFTARGRAFIK1. k k k k k k S1L8P 1 S l 1 ! 8 S1L8P u 1 S l 1 ! 8 S1L8P8uMn A 1 S l 1 ! 8 S1L8P8PMn kkkS8uL1Sl1 ! 8vDAFTARLAMPIRAN1. uCLkkL8L 1 uk!1kSlL k kL 1 u k ! 1 k L k kL 1 u k 1 L L k kL 1 5. u C L k u 1 6. uk!1kSlL k u 1 u k ! 1 k L k u 1 u k 1 L L k u 1 9. uk!1kSlL k 8PMn 8 L u k ! 1 k L k 8PMn 8 L11. u k 1 L L k 8PMn 8 L uk!1kSlu 1 1 u k ! 1 k u 1 1 uk1Lu1 1 15. u k ! 1 k Sl u 1 1 8 16. u k ! 1 k u 118 uk1Lu1 18 vi uk!1kSlu 118 u19. u k ! 1 k u 118 u uk1Lu1 18 u uk!1kSlu 11u8 u k ! 1 k u 11u8 uk1Lu1 1 u 8 uk!1kSlu 11uC k u k ! 1 k u 11uC k uk1Lu1 1 u C k uk!1kSlu 1 1 S u k ! 1 k u 1 1 S uk1Lu1 1 S S u 1 1 S l 8 u M n uk!1kSlu 1 1 C 8 u M n u k ! 1 k u 1 1 C 8 u M n uk1Lu1 1 C 8 u M nvii uk!1kSlu 1 1 L uk!1kSlu 1 1 L 8uMn uk!1kSlu 1 1 L 8uMu u k ! 1 k u 1 1 L u k ! 1 k u 1 1 L 8uMn u k ! 1 k u 1 1 L 8uMu uk1Lu1 1 L u8P1L 8P1 S l 1 u8P1L 8Pu1 S l 1 u8P1L 8P8uMn8PMnkkkSL S C 1 S l 1 k n S 1 u l k n S u l l k n l k n S 1 u 8uMn l k n 8uMn k n S 1 u u k u S u u l k n u 8 k 1 k P 8k S l 1 8k1kP8k S l 1 viii 8 k 1 k P 8k S l 1 51. u L P LP S l 1 ixKata PengantarBerdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-UndangNomor15Tahun2006tentangBadanPemeriksaKeuangan,tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,lembaganegaralainnya,BankIndonesia,badanusahamiliknegara,badan layananumum,badanusahamilikdaerah,danlembagaataubadanlainnyayang mengelolakeuangannegara.PemeriksaanyangdilakukanolehBPKterdiriatas pemeriksaankeuangan,pemeriksaankinerja,danpemeriksaandengantujuan tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP).S 8k lPS informasi secara menyeluruh dari seluruh LHP yang diterbitkan oleh BPK dalam satu semester tertentu. IHPS tersebut disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 yang mengharuskan BPK menyampaikan IHPS kepada lPS8k SemesterITahun2011atas682objekpemeriksaan,yaitu460objekpemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksaan kinerja, dan 208 objek PDTT.AtashasilpemeriksaanBPKselamaSemesterITahun2011,sejumlahinstansi potensikerugiannegara/daerah,dankekuranganpenerimaan,denganmenyetor kekasnegara/daerahataupenyerahanaset,yaitusenilaiRp136,77miliarselama prosespemeriksaanmasihberlangsung.Penyetorantersebutterdiriataskasus kerugian negara/daerah senilai Rp82,59 miliar, kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp4,33 miliar, serta kasus kekurangan penerimaan senilai Rp49,83 miliar. Hal 8k8k penyelamatan uang negara.Akhir kata, dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, IHPS I Tahun 2011 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Buku IHPS I Tahun 2011 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa stakeholders).Selanjutnya,BPK berharap Buku IHPS I Tahun 2011 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi stakeholdersdalamrangkaperbaikanpengelolaankeuangannegara/daerah. InformasirincidanlengkaphasilpemeriksaanBPKpadaSemesterITahun2011 dalam bentuk cakram padat/digital video disc (DVD) bersama penyampaian IHPS ini.Jakarta, 30 September 2011xxiBADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIARINGKASAN EKSEKUTIFIKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2011lPSlPSl1 uun1 1!kn.lPSu8uu u8u 8 k 8k lPS l 1 L P LP8k 8uMn 8uMu !8k u11 u11 u11 u11 M8k u11 ! u11 xii S l 1 8k L k Lk 1 L k kL LkkL 1 L kuLku1Lk 8PMnS8k u11lPSl1 8k C 8k S l 1 8uMn8uMu8PMn8Lu 1 Tabel1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun2011 Lk Lk 8un 8A Lk 8A k k Lku 1A 18kSl1 u11 C Lk LkkL Lku Lk Lk 8PMnCLkkLLkuLkL8A8 88 8 8 L8A 8 8 8 8 C u11 8 L DPemeriksaan kPemeriksaan KinerjaPemeriksaan D 1 TertentuJumlah u 8uMn 8uMu 8 P M n 8 L u 8 L Jumlah 460 14 208 682xiiiHasil PemeriksaanPSl k P8klPSl1 88 uSu8Lu8 8 8 1 Tabel 2. Temuan Pemeriksaan BPKpada Semester I Tahun 20111S1l 8 8 uSu 8 Lu8888k S Sl 8 8k Sl 1 S 1 ll 1 S 1 ll Sl n 8 8 8 l lu1AulA idle cash u 8 NoKelompok Temuan k D 1 1 TotalJumlahKasus Nilai(miliar Rp)Nilai(ribu USD)JumlahKasus Nilai (miliar Rp)Nilai(ribu USD)Nilai(ribu EUR)JumlahKasus Nilai(miliar Rp)Nilai(ribu USD)Nilai(ribu EUR)Jumlah Nilai (miliar Rp) k k k Sub Total I 2.775 5.287,62 11,921.05 688 2.327,28 198.44 24.20 3.463 7.614,90 12,119.49 24.20 7.719,40 A k k k Sl Sub Total II 6.505 15.401,86 - 1.462 3.561,70 - 188.67 7.967 18.963,57 - 188.67 18.965,92Total 9.280 20.689,48 11,921.05 2.150 5.888,99 198.44 212.87 11.430 26.578,48 12,119.49 212.8726.685,32 k n 8 l ! uSu8 Lu88 u L L L xiv1 88uSu 8Lk markup C G k k C 8 Lku u11 8 8 Lku u11 8 8 Lku LkkL 88 uSu 8 Lku LkkL 8 Lku LkkLxv1 88uSu 8Lu88 L C G k kC 8 Lku LkkL 8 Lku LkkL 8 Lku LkkL1 8 8 uSu 8 Lk C xviG k k C k 8 8 uSu 8 Lku LkkLk 8 Lku LkkLu1 S1l88uSu8 Lu8 8 8Lu88 8L88 Lu88L 8 L PSl1 ku S l 1 8k Lk 1 LkkL 1 8A Lk8AkkLku Lku1Lku1 8PMn xviiL k S l 1 8k WuLk1CLk1 S 1 8k 1M disclaimer opinion LkCWuLk18k u 8k 8 u n 8un l l A 1 L k k NL LkkLSLk8k S l 1 8kW1 LkkL Wu LkkL 1M LkkL 1 LkkL 1 1 1 1 C LkkL 1 LKKLOpiniJumlahWTP % WDP % TW % TMP %1 1 1 1 1 1 CLkkL L8ALAk CLk88 88 L8A8 8 8 ! Lk 1 8k Lk kL kL 8un 8k LkkL1 xviiiu 1 LkkL 1 W1 Wu 1M LkkL k kL SLP8kLkkL Sl P8kLkkL Sl 88uSu 8 SLkkL 8 8L 8 L L k DSl18kLku1 Lku1 kkAS8 8 S 8 1 M M 8 1W8CLku L8A 8 8 88S L8A 8 8 8 8k WTP Lku WDP Lku 1W Lku TMP Lku S Lku 1 8kTMP.Lku1 1 1 C LkD 1 LKPDOPINIJUMLAHWTP % WDP % TW % TMP % 1 Lku k k A k S 8 8 k S 8 1 k M 8 k 1 W 1 ! S l 1 xixu 1 Lku 1 W1WuLku 1P M1M1W8k Slk k A8u standard SC Lku Sl S Sl 8u 8 8 L 8 L 8 L L k 8nMN 8 LSLkLkkLLku8k 8PMn8kW1 Lk8kuPMC8 8MlCAS 1 L k 8 l 8l 1 L k k 1 l M O Asian Development Bankon15lMCAu8L1LS 1 L k l l 1 L k S 1 A n S1An 1 L k Loan Au8 lnC k l 5 1 nM M Project u!CkkuLoanAu8lnC 1 C 1M L k l P lP 8 l P1 P M L k L S LS 1 xxPemeriksaan Kinerjau S l 1 8k 8uMnP8k 1 P M x S P l P 1 P M l P 1 P M n M P M 8 l 8 ll 1 PMPMPM k 8SA8 P k ! 8SA8 P k8SuuLA 8Suu C n u M u k kA8AS MS8Suuk8M SM xxik kku !8Cu!8C! ku!8C!1l k !1 k 1 u k8C S P 1 1Sk8C8M !1 k L LAn kn8 kA 1 lWu 8AlWu 1!8 D 1 1 u S l 1 8k u11 8uMn8uMu 8PMn8Lu P xxii S P u11 Sl 8 8uSu8Lu8 8n S Sl Sl Su11 88 Lu8 8 8L 8 8 Lu8 8 L 8 L P u11 ukkluSl Ml 8P1A 8 ukk 1A 8 xxiii ukn 1A 8 8 usolarcell 1A 8 k 8 8uMn 1 Ln 1 k1 8 8uMn1k1 lM 1 1 C 8 1 8 1 P P C uunit Lu8 8 u11 uku1M!S 8C LC8Mk 8 xxivPemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan81S l1 8k 8 8 8 8 Sl P8k 88 8 S 8 88 8 8 8 8 L 8k 1 S l 1 8 1 1 1 L k 8k k A NDNo. LNilai (miliar Rp)ValasTotal (miliar Rp)Nilai (ribu valas)k 1 30 Juni 2011 (Rp)NilaiEkuivalen (miliar Rp)1 2 3 4 5 6 (4x5) 7 uSu Lu8 SA8 SCu C8 Jumlah Pemerintah Pusat 9.229,68 u uSu Jumlah Pemerintah Daerah 9.001,01 8uMn l uSu Lu8 !? Jumlah BUMN Induk 7.073,09 8uMn A uSu M?8 Jumlah BUMN Anak Perusahaan267,30Total (miliar Rp) 25.571,09 !? 8k L L xxv k NDPSl1 1 Sl1 88 8 88 88 88 8 8 8 n 8k 8 1 k N D I 8S 1 S l 1 LP 8k 8 8 uSu 8u k8lk8lkk kk S S Jakarta, 30 September 2011BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIAxxvi1PEMERIKSAAN KEUANGANSalah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaankeuanganadalahpemeriksaanataslaporankeuanganyangbertujuan memberikankeyakinanyangmemadai(reasonableassurance)bahwalaporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansiyang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opiniataskewajaraninformasikeuanganyangdisajikandalamlaporankeuangan. AdapunkriteriapemberianopinimenurutUndang-UndangNomor15Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan Pasal16ayat(1),opinimerupakanpernyataanprofesionalpemeriksamengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang- SlOlehkarenaitu,dalammelaksanakanpemeriksaankeuangan,selainmemberikan opiniataslaporankeuangan,BPKjugamelaporkanhasilpemeriksaanatasSPI,dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa.Opini WajarTanpaPengecualian WTP);opiniwajar tanpapengecualianmenyatakanbahwalaporankeuangantelahdisajikandan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan yang disajikan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.Opini WajarDenganPengecualian WDP);opiniwajar denganpengecualianmenyatakanbahwalaporankeuangantelahdisajikan dandiungkapkansecarawajardalamsemuahalyangmaterial,kecualiuntuk dampakhal-halyangberhubungandenganyangdikecualikan,sehingga opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.Opini Tidak Wajar TW dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.PernyataanMenolakMemberikanOpini atauTidakMemberikanPendapatTMP ); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan u bahwalaporankeuanganbebasdarisalahsajimaterial,sehinggainformasi laporan keuangan.2Sistem Pengendalian Intern (SPI)SSl Pengendalianinternpadapemerintahpusatdanpemerintahdaerahdirancang denganberpedomanpadaPeraturanPemerintahNomor60Tahun2008tentang SistemPengendalianInternPemerintah(SPIP).SPIdinyatakanmemadaiapabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. L dan kondusif untuk menerapkan SPI. SPI didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telahmemadaidanmampumendeteksiadanyakelemahan.Kelemahantersebut kasus-kasus kelemahan SPI sebagai berikut.Kelemahansistempengendalianakuntansidanpelaporan,yaitukelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran yang diperiksa.Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan Kepatuhan Pemberianopiniataslaporankeuanganjugadidasarkanpadapenilaiankepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengakibatkankerugiannegara/daerah/perusahaan,potensikerugiannegara/ Kerugiannegara/daerah/perusahaanadalahberkurangnyakekayaannegara/ sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah suatu perbuatan melawan hukumbaiksengajamaupunlalaiyangdapatmengakibatkanrisikoterjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, Kekuranganpenerimaanadalah adanyapenerimaanyangsudahmenjadihak 3Temuanpenyimpanganadministrasimengungkapadanyapenyimpangan terhadapketentuanyangberlakubaikdalampelaksanaananggaranatau 1 kualitasyangmelebihikebutuhan,danhargayanglebihmahaldibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.1 dari seharusnya.1 outcome) Laporan KeuanganUndang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegaramengamanatkan bahwapresidenmenyampaikanrancanganundang-undangtentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan A8nL8A laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. u peraturandaerahtentangpertanggungjawabanpelaksanaananggaranpendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporankeuanganyangtelahdiperiksaolehBPK,selambat-lambatnyaenambulan L A8uL8A laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya. DalamPenjelasanPasal30ayat(1)danPasal31ayat(1)undang-undangtersebut, dinyatakanbahwapemeriksaanlaporankeuanganolehBPKdiselesaikanselambat-lambatnyaduabulansetelahBPKmenerimalaporankeuangandaripemerintah pusat/daerah.Undang-UndangNomor1Tahun2004tentangPerbendaharaanNegaraPasal 55menyatakanbahwapresidenmenyampaikanlaporankeuanganpemerintah 8k 4 8k tahun anggaran berakhir. Memenuhiketentuantersebut,padaSemesterITahun2011BPKtelahmelakukan pemeriksaan keuangan atas 1 LKPP Tahun 2010, 83 LKKL Tahun 2010 (termasukobjek BA 999 pada 5 kementerian yang mendukung LK BA 999 pada Kementerian Keuangan). BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 358 LKPD Tahun 2010 dan 5 LKPD Tahun 8k amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 kepada DPR pada 1 Juni 2011. Namun, pada Lku8k cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.Dalam Semester I Tahun 2011, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas satu laporan keuangan BHMN dan tujuh laporan keuangan badan lainnya. Untuk BHMN, pemeriksaandilakukanatasLaporanKeuanganBPMigasTahun2008.Sedangkan untuk badan lainnya, pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun 2010 pada BankIndonesia(BI),PenyelenggaraanIbadahHaji(PIH)1431H/2010M,Lembaga S LS l l S 1 A Negara (STAN), l M O A u 8 A 15l(PMOADBETESP)BappenasJakartadanLoan ADB2575INOpadakl5lNlMMlDirjenCipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.5BAB 1Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)1.1 PadaSemesterITahun2011,BPKtelahmelakukanpemeriksaanatasLKPP Tahun 2010. Pemeriksaan keuangan ini merupakan yang ketujuh atas LKPP yang disusun Pemerintah yaitu sejak LKPP Tahun 2004.1.2 TujuanpemeriksaanLKPPadalahuntukmemberikanpendapatatas kewajaranpenyajianlaporankeuanganberdasarkanempatkriteria,yaitu (a)kesesuaianpenyajianlaporankeuangandenganStandarAkuntansi kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu; (c) sistem pengendalian interninstansitersebutbaikterhadapinformasikeuanganyangdihasilkan maupunterhadappengamananataskekayaannya,telahdirancangdan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan (d) pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.1.3 CLk (LRA),laporanaruskas(LAK)dancatatanataslaporankeuangan(CALK). Rincian nilai neraca adalah aset senilai Rp2.423,68 triliun, kewajiban senilai Rp1.796,07triliun,danekuitassenilaiRp627,61triliun.PadaLRA,rincian pendapatannegaradanhibahsenilaiRp995,27triliun,realisasibelanja negarasenilaiRp1.042,11triliun,pembiayaannetosenilaiRp91,55triliun, 8 Hasil Pemeriksaan1.4 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2010 atau sama dengan opini Tahun 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima 8k (TMP) atau disclaimer opinion atas LKPP. 1.5 OpiniWDPdiberikanterhadapLKPPTahun2010karenaBPKmasih menemukanpermasalahan-permasalahanyangmerupakanbagiandari perundang-undangan sebagai berikut.x Adanyapermasalahanpenagihan,pengakuan,danpencatatan penerimaanperpajakanyaitu:(1)pengakuanpendapatanpajakpertambahannilai ditanggungpemerintah(PPNDTP)senilaiRp11,28 uuuun Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas (PBB Migas) senilai Rp19,30 uu 88 valid; dan (3) transaksi pembatalan penerimaan (reversal) senilai Rp3,39 u memungkinkanBPKuntukmengujikewajaranpenerimaanperpajakan di atas.6x Pencatatanuangmuka 8unuangmukadarir8unneracasenilaiRp1,88 (reimbursement);(2)n1 s.d.2010masing-masingsenilaiRp1,14triliundanRp1,43triliunyang n senilaiRp2,92triliundibandingkanreimbursement-nya.Catatanyang 8kuang m8un pengaruhnya terhadap catatan saldo anggaran lebih (SAL).x AdanyapermasalahandalampengendalianataspencatatanPiutang Pajakyaitu:(1)penambahanpiutangmenurutdataaplikasipiutang berbedasenilaiRp2,51triliundengandokumensumbernyayaitusurat ketetapanpajakkurangbayar(SKPKB)atausurattagihanpajak(STP); dan (2) pengurangan piutang PBB berbeda senilai Rp1,03 triliun dengan u8k untuk menguji kewajaran piutang pajak.x Terdapatpermasalahandalampelaksanaaninventarisasidanpenilaian (IP) aset tetap yaitu: (1) nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi padaSIMAKBMNsenilaiRp12,95triliun;(2)asettetapdengannilai perolehansenilaiRp5,34triliunpadatujuhKLbelumdilakukanIP;(3) hasil IP pada empat KL senilai Rp56,42 triliun belum dibukukan; dan (4) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sampai saat ini belum dapat belumdapatmelakukanpenyusutanterhadapasettetap.Nilaiaset menyelesaikanIP,mencatatseluruhhasilIP,danmemberlakukan penyusutan.1.6 Selainkelemahantersebut,pokok-pokokkelemahanpengendalianintern sebagai berikut. 1.7 1 M yangmerekonsiliasiselisihkewajibanPPhMigasantaralaporangabungan satuwilayahkerjadenganlaporanbulananTahun2009;(2)belumadanya M 8 Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kurang bayar PPh Migas untuk tahunbukusebelum2009yangbelumdiselesaikanKKKS.Permasalahan tersebutmengakibatkanselisihkewajibanPPhMigassenilaiRp1,25triliun M 8 dapat ditagih.1.8 S kkkS kkkS sama yang disusun untuk menentukan bagi hasil migas, tetapi menggunakan 7tarifPPhberdasarkantaxtreaty.Akibatnyapemerintahmemperoleh 1 uSu setara Rp1,43 triliun. 1.9 Penerimaanhibahsecaralangsungpada18KLminimalsenilaiRp868,43 A8n dalam LRA. 1.10 Terdapat kelemahan dalam penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi belanjabantuansosial(bansos)yaitu:(1)penyaluranbansospadaenam kL8 danabansospadaempatKLsenilaiRp175,63miliarbelumdisalurkandan kL 8 1.11 AnggaranbelanjaminimalsenilaiRp4,70triliundigunakanuntukkegiatan x Anggaran belanja modal pada 35 KL direalisasikan sebagai belanja barang senilai Rp660,00 miliar dan belanja bansos Rp16,62 miliar.x Anggaran belanja barang pada 53 KL direalisasikan sebagai belanja modal senilai Rp118,26 miliar dan belanja bansos Rp988,95 miliar.x Pembiayaan pada satu KL senilai Rp17,00 miliar dianggarkan dari belanja barang.x AnggaranbelanjalainnyapadaBA999.08senilaiRp2,90triliunbukan seharusnyadianggarkandibagiananggaranmasing-masingKLsebagai belanja pegawai, belanja barang atau belanja modal.x SelainituterdapatrealisasibelanjalainnyapadaTahun2010senilai 8 belummemilikibagiananggarantersendiriyaituLembagaPenyiaran Publik(LPP)TVRI,LPPRRI,BadanPengawasPemilu,BadanPengelola Kawasan (BPK) Sabang, dan BPK Batam.1.12 TerdapatkelemahandalampengendalianataspelaksanaanIPasetKKKS yaitu sebagai berikut.x uPllllkkkS kebutuhan pelaksanaan IP. x PengendalianataspelaksanaanIPbelummemadai,diantaranya:(1) beberapa pelaksanaan IP aset KKKS yang telah dinyatakan 100% selesai, 8l tanda (IP trail x Nilai wajar hasil IP belum dapat diyakini, di antaranya karena penilaian asetbelummemperhitungkanstatusaset,menggunakankurstanggal penilaian(bukantanggalperolehan),sertabelummemperhitungkan PPN.Hasil IP aset KKKS yang sudah divalidasi ulang senilai Rp54,44 triliun, dicatat di Neraca LKPP Tahun 2010.1.13 Terdapatkelemahandalampenatausahaanatasasetkredittim koordinasi senilaiRp6,18triliunyaitu:(1)prosespemetaanatas16.244amplopaset kreditkedalammasing-masingdebiturbelumseluruhnyadilakukandan assettransferkitdalamdebiturNon asset transferkit,mempersulitpenatausahaanasetkrediteksBPPN;dan(2) 8ntim koordinasi 8 1 sebanyak 244 unit belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.1.14 Pemerintah belum menyempurnakan aturan mengenai tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiunsehinggastatusdanasenilaiRp28,76triliundanpenggunaannya untuksharingpembayaranpensiunTahun19942008senilaiRp36,26 triliun belum jelas.1.15 Pengelolaan PNBP belum memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu: (1) PNBP pada 23 KL terlambat disetor ke kas negara minimal senilai Rp312,50 miliar dan(2)PNBPpada18KLsenilaiRp56,64miliaryangbelumdisetordan Rp213,75 miliar yang digunakan langsung (di luar mekanisme APBN).1.16 PenetapanalokasiatasdanapenyesuaianTahun2010,khususnyauntuk dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah (DPDFPPD),dana penguataninfrastrukturdanprasaranadaerah(DPIPD), dan dana percepatan pembangunan infrastruktur p ul berdasarkan kriteria yang jelas melainkan langsung ditetapkan dalam rapat DPR.1.17 BPK menemukan permasalahan realisasi belanja barang pada 44 KL senilai 8 uSu dilaksanakan kegiatannya pada 23 KL senilai Rp16,66 miliar; (2) pembayaran kL 8 kL 8 uSu dua KL senilai Rp20,21 miliar.9Rekomendasi 1.18 Berdasarkankelemahan-kelemahantersebutdiatas,BPKtelah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agarx menyempurnakansistempenetapan,pencatatan,danpenagihan penerimaan serta piutang perpajakan;x melakukaninventarisasidanmemperhitungkanpadatahuntahun berikutnyaatasdampak-dampakyangdiakibatkanolehpembayaran-pembayaran PBB Migas serta menagih kekurangan PPh Migas;x mengupayakanamandemenatasklausul(PSC) yang belum memperhitungkan penerapan tax treaty;x menyempurnakanperaturanterkaitpencatatanhibahyangditerima langsung oleh KL;x 8 8unx menyempurnakan pencatatan dan pengelolaan aset tetap;x memperbaikimetodeIPdanpenatausahaanAsetKKKSdanAsetEks BPPN;x menyempurnakan regulasi dana pensiun PNS;x x menerapkansanksiatasketerlambatanpenyetoranPNBPdan penggunaannya di luar mekanisme APBN;x membuataturandankriteriayangjelasmengenaipenentuanalokasi dana penyesuaian; danx mengkajikembalimekanismepelaksanaandanpertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas.1.19 BPKtelahmenyampaikanhasilpemeriksaanatasLKPPTahun2010kepada u8 uu M 1.20 HasilpemeriksaansecaralengkapdapatdilihatpadaLHPdalam cakram padat terlampir. 1011BAB 2Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)2.1 Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan ataslaporankeuangankementeriannegara/lembaga(LKKL)Tahun2010 pada75bagiananggarankementeriannegara/lembaga(KL),tujuhbagian anggaran non KL, dan satu Bendahara Umum Negara (BUN). 2.2 UntuklaporankeuanganSekretariatJenderalBPKdiperiksaolehKantor AkuntanPublik(KAP)WisnuB.Soewito&Rekansesuaiketentuan Undang-UndangNomor15Tahun2006Pasal32.Persetujuanpenggunaan KAP Wisnu B. Soewito & Rekan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyatRepublikIndonesiaNomor06/DPRRI/III/2010-2011 tanggal29Maret2011tentangPersetujuanDewanPerwakilanRakyat RepublikIndonesiaterhadapKAPuntukpemeriksaanpengelolaandan tanggung jawab keuangan tahunan BPK Tahun 2010. 2.3 PemeriksaanatasLKKLbertujuanmemberikanpendapat/opiniatas kewajaraninformasikeuanganyangdisajikandalamlaporankeuangan mendasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan atauprinsip-prinsipakuntansiyangditetapkandalamberbagaiperaturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); sistem pengendalian intern.2.4 CLkkLLk8un laporanrealisasianggaran(LRA),laporanaruskas(LAK),dancatatanatas laporankeuangan(CALK).Rekapitulasinilaineracadenganrincianaset senilaiRp2.420,05triliun,kewajibansenilaiRp1.798,03triliun,danekuitas senilaiRp622,01triliun.PadaLRA,rincianpendapatannegaradanhibah senilaiRp995,27triliun,realisasibelanjanegarasenilaiRp1.042,11triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp91,55 triliun.Hasil Pemeriksaan2.5 HasilpemeriksaanBPKdituangkandalamlaporanhasilpemeriksaan(LHP) yaituLHPopini,LHPsistempengendalianintern(SPI),danLHPkepatuhan S ClPS kasus yang merupakan bagian dari temuan.12Opini2.6 Terhadap83LKKLTahun2010,BPKmemberikanopiniwajartanpa pengecualian(WTP)atas52KL,opiniwajardenganpengecualian(WDP)atas 29 KL, dan opini 1M pada 2 KL.2.7 PerkembanganopiniLKKLTahun2006sampaidenganLKKLTahun2010 1 8 dilihat pada Lampiran 1.Tabel 2.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 20102.8 DariLampiran1terlihatbahwasecarabertahapopiniTahun2010pada 16KLmeningkat,yaitudarisebelumnyamemperolehopiniTMPmenjadi opiniWDP,sertadarisebelumnyaopiniWDPmenjadiopiniWTP.Namun adaempatKLyangopininyamenurunyaituKementerianPendidikan Nasional, dari sebelumnya memperoleh opini WDP menjadi opini TMP, dan 8kk8n8kS dan Pemetaan Nasional, sertaKementerian Negara Pemuda dan Olahraga opininya menurun dari WTP menjadi opini WDP.2.9 JumlahLKKLTahun2010yangdiperiksaBPKlebihbanyakdibandingkan pemeriksaanLKKL2009disebabkanadanyapenambahanpemeriksaan bagiananggaranyangdiperiksabaikKL,nonKLmaupunBendahara UmumNegara.PenambahanLKKLyangdiperiksayaituLembagaKebijakan PengadaanBarang/JasaPemerintah,BadanSARNasional,danKomisi Pengawas Persaingan Usaha. Sedangkan penambahan pemeriksaan bagian anggarannonKLdisebabkanbelanjaanggaransubsididanbelanjalainnya (BA 999.06) pada Tahun 2010 dipecah menjadi belanja anggaran subsidi (BA 999.07) dan belanja lainnya (BA 999.08). BPK juga memeriksa LK BUN Tahun 2010 yang sebelumnya belum diberikan opini secara utuh, melainkan parsial pada BA tertentu.2.10 DariTabel2.1terlihatbahwaopiniLKKLTahun2010,secarapersentase menunjukkan adanya kenaikan proporsi opini WTP dan WDP serta penurunan opini TMP dibandingkan opini tahun-tahun sebelumnya.2.11 Kenaikan proporsi opini WTP dan WDP, serta penurunan TMP menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah KL yang menyajikan laporan keuangannya LKKLOpiniJumlahWTP % WDP % TW % 1M %Tahun 2005*Tahun 2006 7 9% 36 46% 0 0% 36 46% 79Tahun 2007 14 18% 32 40% 1 1% 33 41% 80Tahun 2008 34 41% 31 37% 0 0% 18 22% 83Tahun 2009 44 56% 26 33% 0 0% 8 10% 78Tahun 2010 52 63% 29 35% 0 0% 2 2% 83* BPK telah memeriksa LKKLTahun 2005 tetapi belum memberikan opini13 yangmaterialdaninformasikeuangandalamlaporankeuangantersebut dapatdiandalkanolehpenggunalaporankeuangan.Kondisiinijuga menggambarkan usaha KL menuju arah perbaikan dalam menyusun laporan keuangannya. Sistem Pengendalian Intern 2.12 Pemerintahwajibmelakukanpengendalianataspenyelenggaraankegiatan 2.13 PengendalianinternpadapemerintahpusattermasukKLdanpemerintah daerahdirancangdenganberpedomanpadaPeraturanPemerintah(PP) Nomor60Tahun2008tentangSistemPengendalianInternPemerintah (SPIP).2.14 Sl dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikankeyakinanyangmemadaiatastercapainyatujuanorganisasi pengamananasetnegara/daerah,danketaatanterhadapperaturan perundang-undangan.2.15 Standarpemeriksaankeuangannegara(SPKN)mengharuskanpemeriksa 8 n 1 Sl Sl pengendalian,yaitulingkunganpengendalian,penilaianrisiko,kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.2.16 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk kL2.17 L Sl 8k uu Nomor15tahun2004,penjelasanPasal16ayat(1)opinimerupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, salah Sl Sl2.18 Untukitu,selainmenerbitkanlaporanhasilpemeriksaankeuanganyang berupaopini,BPKjugamenerbitkanlaporanhasilpemeriksaanatasSPI P Sl kL sebagai berikut.Hasil Evaluasi SPI2.19 PLkkLW1 WDPpadaumumnyapengendalianinterntelahmemadai.AdapunLKKL 14yangmemperolehopiniTMPmemerlukanperbaikanpengendalianintern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.2.20 SebagianbesarKLatau98%memperolehopiniWTPdanWDP.Terdapat peningkatansebesar8%daritahunsebelumnya.Halinitercermindari seluruh pegawai KL untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuanorganisasi.AdapunLKKLyangopininyamenurundariWDPmenjadi TMPatauWTPmenjadiWDP,menunjukkanadanyapeningkatanjumlah kasus-kasus SPI.2.21 Kelemahanlingkunganpengendaliantercermindarilemahnyapenegakan kompetensi,penyusunandanpenerapankebijakanyangsehattentang pembinaansumberdayamanusia(SDM),sertaperwujudanperanaparat k tepat waktu atas transaksi dan kejadian. 2.22 Secaraumumunsurpemantauanpada52KLyangmendapatopiniWTP telah memadai, yaitu telah dilakukannya upaya pemantauan berkelanjutan 8k lanjutnya belum selesai.2.23 PSlSl dikelompokkan sebagai berikut:x kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;x kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; danx kelemahan struktur pengendalian intern.2.24 P Sl LkkL SPI, yang terdiri dari 226 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 134 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatandanbelanja,159kasuskelemahanstrukturpengendalian intern. Rincian jenis temuan pada Lampiran 2, rincian temuan berdasarkan KL disajikan dalam Lampiran 4.2.25 Sebanyak226kasuskelemahansistempengendalianakuntansidan pelaporan, terdiri atasx x ketentuan; 15x x memadai;x sebanyak7kasussisteminformasiakuntansidanpelaporanbelum didukung SDM yang memadai; danx seluruhnya dinilai.2.26 Kasus-kasuskelemahansistempengendalianakuntansidanpelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.x uk u belumdapatdijadikandasaruntukmelakukankoreksipenyesuaian 8 kewajarannya.x u k k akurat,pendapatanjasapelayananbadanlayananumum(BLU)RSCM 8 diyakini kewajarannya.x ukk 8 diyakini kewajarannya.x ukk 8 pencatatandanpelaporanyangmemadaisehinggasaldopiutangyang x ukk 8 kewajarannya.2.27 Sebanyak 134 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atasx x sebanyak 22 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan ketentuan; 16x sebanyak10kasuspenyimpanganterhadapperaturanperundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; x sebanyak 6 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN; x tepatataubelumdilakukanberakibathilangnyapotensipenerimaan/ pendapatan; x belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; danx berita acara peminjaman.2.28 Kasus-kasuskelemahansistempengendalianpelaksanaananggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.x u k u dengan kegiatan yang dilaksanakan senilai Rp3,76 triliun.x u k u alokasibelanjalain-lainBA999.08senilaiRp335,78miliardigunakan peruntukannya.x DiKementerianKesehatan,penyimpanganterhadapperaturan perundang-undanganbidangteknistertentuatauketentuanintern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, penerimaan dana hibah senilai Rp98,17 miliarbelum dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN.x ukn memadai, terdapat tunjangan profesi dan tagihan beasiswa Tahun 2010 kurangdibayarsenilaiRp79,83miliarsehinggamembebanianggaran untuk tunjangan profesi Tahun 2011 dan mempengaruhi proses belajar mengajar penerima beasiswa.x DiKementerianPertanian,mekanismepemungutan,penyetoran,dan ulA APBN 2010 minimal senilai Rp20,80 miliar, EUR1.32 juta, USD64.09 juta, AUD4.87juta,CNY12.27juta,danJPY1.03miliar.Sebagianbesarhibah berupa kas diterima langsung oleh masing-masing satker yang ditransfer Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2010.172.29 Sebanyak 159 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atasx procedure(SOP)yangformaluntuksuatuprosedurataukeseluruhan prosedur; x SC x x x memadai.2.30 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.x u k k SC suatuprosedurataukeseluruhanprosedur,belumadaaturanyang jelasbatasakhirpembayarangajidokter/bidanPTTyangdilaksanakan oleh PT Pos Indonesia sehingga terjadi keterlambatan penyaluran dana 1 8 x u k k SC suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, monitoring penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) di lingkungan Ditjen Binkesmas belum maksimal sehinggalaporanpertanggungjawabandanatersebutbelumditerima senilai Rp141,91 miliar.x ukSC untuksuatuprosedurataukeseluruhanprosedur,pengendalianatas 8 danPengembanganPertanianbelummemadaisehinggapelaksanaan kegiatantersebutterhambatdanlisensiyangtelahdiberikankepada berpotensi disalahgunakan.x uknSC k k saldo per 31 Desember 2010 senilai Rp26,43 miliar.Penyebab2.31 Kasus-kasus kelemahan SPI di KL pada umumnya terjadi karena pencatatan SuM kL 18 jelas,belumditetapkannyaprosedurkegiatan,belumadanyakoordinasi dengan pihak terkait, serta lemahnya pengawasan maupun pengendalian.Rekomendasi2.32 Atas kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, segera menetapkanprosedurdankebijakanyangtepat,meningkatkankoordinasi danmeningkatkanpembinaanterhadapSDMdiKLsertadenganpihak terkait,melakukanperencanaandenganlebihcermat,danmeningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan2.33 Selain opini dan temuan-temuan SPI, hasil pemeriksaan atas 83 LKKL Tahun undanganyangberlakusebanyak731kasussenilaiRp1,50triliun,dengan 8 uSu 8 1 8 kelompok dapat dilihat pada Lampiran 3 dan rincian temuan berdasarkan KL disajikan dalam Lampiran 4.Tabel 2.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan LKKL Tahun 20102.34 8 terhadap ketentuan perundang-undangan dikelompokkan dalam kelompok temuan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, 1 kelompok temuan beserta contohnya diuraikan sebagai berikut.No. KelompokTemuanJumlahKasusNilai(juta Rp)