laporan keuangan perwakilan bpkp provinsi riau tahun 2015
TRANSCRIPT
BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2015(UNAUDITED)
NOMOR : LAP-14 /PW04/1/2016TANGGAL : 18 JANUARI 2016
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Pekanbaru, 28282
Telepon (0761) 857400 – 39414-39415, Faks 35001
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Kata Pengantar - i -
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara
lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya.
Perwakilan BPKP Provinsi Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi
dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini
telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan
yang transparan, akurat dan akuntabel.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para
pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/
pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP
Provinsi Riau. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan
informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pekanbaru, Januari 2016
Kepala Perwakilan,
Sueb CahyadiNIP 19640508 198603 1 001
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Daftar Isi - ii -
DAFTAR ISIHalaman
Kata Pengantar iDaftar Isi iiDaftar Tabel iiiDaftar Lampiran ivPernyataan Tanggung Jawab VRingkasan Laporan Keuangan 1I. Laporan Realisasi Anggaran 3II. Neraca 4III. Laporan Operasional 5IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6V. Catatan atas Laporan Keuangan 7
A. Penjelasan Umum 7A.1. Profil dan Kebijakan Teknis 7A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015 8A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 9A.4. Basis Akuntansi 9A.5. Dasar Pengukuran 10A.6. Kebijakan Akuntansi 10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 18B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 18B.2. Belanja Negara 19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 24C.1. Aset Lancar 24C.2. Aset Tetap 25C.3. Kewajiban Jangka Pendek 29C.4. Ekuitas 29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 31D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 31D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 38E.1. Ekuitas Awal 38E.2. Surplus/(Defisit) LO 38E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan 38E.4. Transaksi Antar Entitas 39E.5. Ekuitas Akhir 39
F. Pengungkapan Penting Lainnya 40F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja 40
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Daftar Tabel - iii -
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 : Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015 18Tabel 2 : Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 19Tabel 3 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA
201519
Tabel 4 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015 20Tabel 5 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014 21Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 21Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 22Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 22Tabel 9 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 24Tabel 10 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 24Tabel 11 : Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 25Tabel 12 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 28Tabel 13 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31
Desember 201429
Tabel 14 : Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2015 dan 2014 31Tabel 15 : Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014 32Tabel 16 : Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 33Tabel 17 : Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 33Tabel 18 : Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 34Tabel 19 : Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 34Tabel 20 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 35Tabel 21 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014 35
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Daftar Lampiran - iv -
DAFTAR LAMPIRAN
1. Laporan Keuangan Pokok
A. Neraca Percobaan
B. Laporan Realisasi Anggaran
C. Neraca
D. Laporan Operasional
E. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN
7. Daftar Persediaan – SIMAK BMN
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Pernyataan Tanggung Jawab - v -
PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang terdiri atas Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan
tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pekanbaru, Januari 2016
Kepala Perwakilan,
Sueb CahyadiNIP 19640508 198603 1 001
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Ringkasan - 1 -
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam
pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode
1 Januari sampai dengan s.d. 31 Desember 2015.
Realisasi Pendapatan Negara s.d. 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara
Bukan Pajak sebesar Rp46.987.240,00.
Realisasi Belanja Negara s.d. 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp27.725.437.112,00 atau
mencapai 95,29 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp29.096.961.000,00.
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.
Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp37.326.469.562,00 yang
terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp178.053.529,00 dan Aset Tetap (netto setelah akumulasi
penyusutan) sebesar Rp37.148.416.033,00.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp39.024.663,00 dan Rp37.287.444.899,00.
3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit
dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan
surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk
periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp45.677.200,00, sedangkan
jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp27.786.647.149,00 sehingga terdapat defisit
dari Kegiatan Operasional senilai ( Rp27.740.969.949,00). Kegiatan Non Operasional terjadi
defisit sebesar (Rp16.460.708,00), sehingga sampai dengan 31 Desember 2015 Perwakilan
BPKP Provinsi RiaumengalamiDefisit-LO sebesar (Rp27.757.430.657,00).
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Ringkasan - 2 -
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015
adalah sebesar Rp37.360.783.204,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp27.757.430.657,00,
kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp5.642.480,00 dan ditambah
Transaksi Antar Entitas sebesar Rp27.678.449.872,00 sehingga Ekuitas Perwakilan BPKP
Provinsi Riau pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp37.287.444.899,00.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan
untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca,
Laporan Operasional, dan L aporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan
disajikandengan basis akrual.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Laporan Realisasi Anggaran- 3 -
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAULAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015DAN 31 DESEMBER 2014
(dalam Rupiah)
U R A I A NCATA-
TAN
TAHUN ANGGARAN 2015
TA 2014
REALISASIANGGARAN REALISASI
%REALISASI
THDANGGARAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH B.1
■ Penerimaan Negara Bukan Pajak - 46.987.240 - 84.801.900
Jumlah Pendapatan - 46.987.240 - 84.801.900
BELANJA B.2
Rupiah Murni 29.096.961.000 27.725.437.112 95,29 23.527.073.662
■ Belanja Pegawai 20.448.903.000 19.420.514.482 94,97 16.817.082.999
■ Belanja Barang 7.748.583.000 7.428.158.636 95,86 6.504.180.663
■ Belanja Modal 899.475.000 876.763.994 97,48 205.810.000
Pinjaman Luar Negeri
■ Belanja Pegawai - - - -
■ Belanja Barang - - - -
■ Belanja Modal - - - -
Jumlah Belanja 29.096.961.000 27.725.437.112 95,29 23.527.073.662
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Neraca - 4 -
II. N E R A C A
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANNERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014(dalam Rupiah)
NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DES 2015 31 DES 2014
ASET
ASET LANCAR C.1
■ Persediaan C.1.1 178.053.529 109.335.819
JUMLAH ASET LANCAR 178.053.529 109.335.819
ASET TETAP C.2
■ Tanah C.2.1 21.815.384.500 21.815.384.500
■ Peralatan dan Mesin C.2.2 7.907.711.058 7.398.764.064
■ Gedung dan Bangunan C.2.3 15.903.674.543 15.534.758.543
■ Jalan, Irigasi dan Jaringan C.2.4 497.177.514 497.177.514
■ Aset Tetap Lainnya C.2.5 30.367.200 30.367.200
■ Akumulasi Penyusutan C.2.6 (9.005.898.782) (7.997.626.259)
JUMLAH ASET TETAP 37.148.416.033 37.278.825.562
JUMLAH ASET 37.326.469.562 37.407.031.129
NAMA PERKIRAAN CATATAN
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.3
■ Utang Kepada Pihak Ketiga C.3.1 39.024.663 46.247.925
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 39.024.663 46.247.925
JUMLAH KEWAJIBAN 39.024.663 46.247.925
EKUITAS C.4
■ Ekuitas Dana Lancar C.4.1 - 63.087.894
■ Ekuitas Dana Investasi C.4.2 - 37.297.695.310
■ Ekuitas C.4.3 37.287.444.899 -
JUMLAH EKUITAS 37.287.444.899 37.360.783.204
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 37.326.469.562 37.407.031.129
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Laporan Operasional - 5 -
III. LAPORAN OPERASIONAL
PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAULAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam Rupiah)
NAMA PERKIRAAN CATATAN JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL D.1
PENDAPATAN OPERASIONAL D.1.1
■ Pendapatan Negara Bukan Pajak D.1.1.1 45.677.200
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1) D.1.1 45.677.200
BEBAN OPERASIONAL D.1.2
■ Beban Pegawai D.1.2.1 19.408.804.230
■ Beban Persediaan D.1.2.2 341.447.085
■ Beban Barang dan Jasa D.1.2.3 1.807.539.073
■ Beban Pemeliharaan D.1.2.4 909.322.492
■ Beban Perjalanan Dinas D.1.2.5 4.311.261.746
■ Beban Penyusutan dan Amortisasi D.1.2.6 1.008.272.523
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.7) D.1.2 27.786.647.149
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1–D.1.2) D.1 (27.740.969.949)
KEGIATAN NON OPERASIONAL D.2
SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR D.2.1
■ Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar D.2.1.1 1.250.000
■ Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.2.1.2 17.770.748
Jumlah Surplus / (Defisit) dari Pelapsan Aset Non Lancar (D.2.1.1–D.2.1.2) D.2.1 (16.520.748)
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONALLAINNYA
D.2.2.
■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.2.2.1 60.040
■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.2.2.2 -
Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya(D.2.2.1)
D.2.2 60.040
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2) D.2 (16.460.708)
SURPLUS / (DEFISIT) – LO (D.1+D.2) (27.757.430.657)
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Laporan Perubahan Ekuitas - 6 -
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAULAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(dalam Rupiah)
NAMA PERKIRAAN CATATAN JUMLAH
EKUITAS AWAL E.1 37.360.783.204
SURPLUS/(DEFISIT) – LO E.2 (27.757.430.657)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN E.3 5.642.480
■ Penyesuaian Nilai Aset E.3.1 5.642.480
Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANAKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
E.4 -
■ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.4.1 -
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.5 27.678.449.872
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4) (73.338.305)
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4) E.6 37.287.444.899
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM
Profil danKebijakan Teknis
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah
lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui
dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 192 Tahun 2014.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan
aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung
jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional.
Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk
membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik
dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan
memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas
internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan
peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada
stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk
meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan
sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung
akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan
Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 8 -
Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan
Perwakilan BPKP Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
Kepala Perwakilan : Sueb Cahyadi
Kepala Bagian Tata Usaha : Yulissa AnandaKepala Bidang Pengawasan IPP : Beligan Sembiring
Kepala Bidang APD : Rustam
Kepala Bidang Akuntan Negara : Maladi
Kepala Bidang Investigasi : Muhammad RisbiyantoroKepala Sub Bagian Prolap : Zulhanafi
Kepala Sub Bagian Keuangan : Iskandar ZulkarnaenKepala Sub Bagian Kepegawaian : Patardo H Nainggolan
Kepala Sub Bagian Umum : Dodo WidodoImplementasiAkuntansiPemerintahanBerbasis AkrualTahun 2015
A.2. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL TAHUN 2015
BPKP mulai tahun anggaran 2015 untuk pertama kali
mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan
laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam
implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut:
Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Koreksi Kesalahan Tanpa
Penyajian Kembali Laporan Keuangan, BPKP tidak melakukan
penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.
BPKP menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan
Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis
kas menuju akrual.
Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015
dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuaangan komparatif.
Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami penyandingan
tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan
sebagai dasar analisis laporan keuangan lintas tahun.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 9 -
PendekatanPenyusunanLaporan Keuangan
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 ini merupakan laporan yang
mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPKP. Laporan
Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan
Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan
SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,
persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan
barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
Jumlah satuan kerja yang menyusun laporan keuangan dan
dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan BPKP sebanyak satu
Eselon I yang terdiri dari 39 satuan kerja yaitu 33 satuan kerja Kantor
Daerah dan 6 satuan kerja Kantor Pusat.
Basis Akuntansi A.4. BASIS AKUNTANSI
BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta
basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi
Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi
yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 10 -
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Dasar Pengukuran A.5. DASAR PENGUKURAN
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar
pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan
historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk
memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar
sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi
kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi
terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
KebijakanAkuntansi A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2015
telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang
dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan
dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan
oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut:
Pendapatan-LRA (1) Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 11 -
ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah pusat.
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas
Umum Negara (KUN).
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.
Pendapatan-LO (2) Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus
pengakuan pendapatan-LO pada BPKP adalah sebagai
berikut:
Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai
dilaksanakan.
Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional
antara nilai dan periode waktu sewa.
Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 12 -
Belanja (3) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban (4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya
konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .
Aset (5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang
Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.Aset Lancar a. Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/
Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 13 -
dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila
peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung
dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara
handal.
Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan
dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang
ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan
yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya
adalah sebagai berikut:
KualitasPiutang
UraianTarif
Penyisihan
LancarBelum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuhtempo
0,5%
KurangLancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat TagihanPertama tidak dilakukan pelunasan
10%
DiragukanSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat TagihanKedua tidak dilakukan pelunasan
50%
Macet
1. Satu bulan terhitung sejak tanggal SuratTagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
2. Piutang telah diserahkan kepada PanitiaUrusan Piutang Negara/DJKN
100%
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo
dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan
sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada
tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir,
apabila diperoleh dengan pembelian.
Aset Tetap b. Aset Tetap
Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 14 -
harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih
dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah);
Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan
sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa
koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang clisebabkan antara lain karena
aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai
clengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa
kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain
pada pos Aset Lainnya.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada
penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang BMN/BMD.
Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu
dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang
bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah
disetorkan ke Kas Negara.Penyusutan AsetTetap c. Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari
suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 15 -
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara
Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah,
Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang
dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau
dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan.
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap
pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa
manfaat adalah sebagai berikut:
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
Piutang JangkaPanjang
d. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh
tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12)
bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang
Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 16 -
satu tahun.
TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau
perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian
negara/daerah.
TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai
negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum
yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam
pelaksanaan tugasnya.
Aset Lainnya e. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset
tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset
Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual.
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar
nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi
penyusutan.
Kewajiban (6) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 17 -
dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak
Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal
pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung.
Ekuitas (7) Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam
satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan
dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 18 -
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Selama periode berjalan, Perwakilan BPKP Provinsi Riau telah mengadakan
revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini
disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya
perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada
saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai
berikut:
Jenis BelanjaAnggaran Awal Anggaran Revisi
Kode Uraian
51 Belanja Pegawai 17.079.117.000 20.448.903.000
52 Belanja Barang 7.806.620.000 7.748.583.000
53 Belanja Modal 160.000.000 899.475.000
Jumlah 25.045.737.000 29.096.961.000
RealisasiPendapatan Negaradan HibahRp46.987.240
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2015 s.d 31 Desember
2015 adalah sebesar Rp46.987.240,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di
Perwakilan BPKP Provinsi Riau merupakan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Lainnya. Perwakilan BPKP Provinsi Riau tidak membuat
Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah TA 2015. Rincian
Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya
sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 1 berikut
ini:
Tabel 1Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015
Uraian Jenis Pendapatan Estimasi (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi
Pendapatan Pengelolaan BMN - 46.927.200 -
Pendapatan Jasa - - -
Pendapatan Lain-Lain - 60.040 -
Jumlah - 46.987.240 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 19 -
Dibandingkan dengan TA 2014, terdapat penurunan realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah sebesar Rp41.011.560,00 atau -44,59 persen yang
disebabkan adanya penurunan Pendapatan Pengelolaan BMN yang berasal
dari Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
Perbandingan realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 2
berikut ini:
Tabel 2Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014
Uraian Jenis PNBPRealisasi PNBP Naik / (Turun)
TA 2015 (Rp) TA 2014 (Rp) Rp %
Pendapatan Pengelolaan BMN 46.927.200 83.043.000 (36.115.800) -43,49
Pendapatan Lain-Lain 60.040 1.758.900 (1.698.860) -96,59
Jumlah Netto 46.987.240 84.801.900 (37.814.660) -44,59
Realisasi BelanjaNegaraRp27.725.437.112
B.2. Belanja Negara
Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada TA 2015 setelah
dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp27.725.437.112,00 atau
95,29 persen dari anggaran sebesar Rp29.096.961.000,00. Anggaran dan
realisasi Belanja menurut program TA 2015 disajikan pada Tabel 3 berikut
ini:
Tabel 3Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015
ProgramAnggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Kode Uraian
01Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya BPKP
25.243.268.000 24.037.305.042 95,22
06
Program Pengawasan InternAkuntabilitas Keuangan Negaradan Pembinaan PenyelenggaraanSPIP
3.853.693.000 3.688.132.070 95,70
Jumlah 29.096.961.000 27.725.437.112 95,29
Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada
Tabel 4 berikut ini:
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 20 -
Tabel 4Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015
Jenis BelanjaAnggaran Realisasi %
RealisasiKode Uraian
51 Belanja Pegawai 20.448.903.000 19.420.514.482 94,97
52 Belanja Barang 7.748.583.000 7.428.158.636 95,86
53 Belanja Modal 899.475.000 876.763.994 97,48
Jumlah 29.096.961.000 27.725.437.112 95,29
Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2015 disajikan pada Grafik 1
berikut ini:20.448.903.000
19.420.514.482
7.748.583.000
7.428.158.636
899.475.000
876.763.994
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
AnggaranRealisasi
Grafik 1Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015
Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp4.198.363.450,00
dibandingkan TA 2014 disebabkan kenaikan belanja pegawai dan adanya
penambahan anggaran Belanja Modal yang berasal dari Refocusing dan
Optimalisasi Pembangunan Gedung Kantor di Perwakilan BPKP Provinsi
NTB & Kepri. Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 disajikan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 21 -
pada Tabel 5 berikut ini:
Tabel 5Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014
Jenis Belanja Realisasi Belanja Naik / (Turun)
Kode Uraian TA 2015 (Rp) TA 2014 (Rp) Rp %
51 Belanja Pegawai 19.420.514.482 16.817.082.999 2.603.431.483 15,48
52 Belanja Barang 7.428.158.636 6.504.180.663 923.977.973 14,21
53 Belanja Modal 876.763.994 205.810.000 670.953.994 326,01
Jumlah 27.725.437.112 23.527.073.662 4.198.363.450 17,84
Belanja PegawaiRp19.420.514.482
B.2.1. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp19.420.514.482,00 dan Rp16.817.082.999,00. Kenaikan realisasi
Belanja Pegawai sebesar Rp2.603.431.483,00 atau 15,48 persen antara
lain disebabkan adanya penambahan pegawai baru dan kenaikan
belanja pegawai. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014
disajikan pada Tabel 6 berikut ini:
Tabel 6Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014
UraianRealisasi Belanja Naik / (Turun)
TA 2015 (Rp) TA 2014 (Rp) Rp %Belanja Gaji dan Tunj.PNS 9.188.826.212 8.620.682.115 568.144.097 6,59
Belanja Lembur 284.661.000 329.883.000 (45.222.000) -13,71Belanja TunjanganKhusus dan BelanjaPegawai Transito
9.962.103.761 7.879.168.865 2.082.934.896 26,44
Realisasi BelanjaBruto 19.435.590.973 16.829.733.980 2.605.856.993 15,48
Pengembalian Belanja (15.076.491) (12.650.981) (2.425.510) 19,17Realisasi BelanjaNetto 19.420.514.482 16.817.082.999 2.603.431.483 15,48
Belanja BarangRp7.428.158.636
B.2.2. Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp7.428.158.636,00 dan Rp6.504.180.663,00. Kenaikan realisasi Belanja
Barang sebesar Rp923.977.973,00 atau 14,21 persen antara lain
disebabkan meningkatnya kegiatan yang terkait dengan belanja
barang. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 disajikan
pada Tabel 7 berikut ini:
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 22 -
Tabel 7Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014
UraianRealisasi Belanja Naik / (Turun)
TA 2015 (Rp) TA 2014 (Rp) Rp %
Belanja Barang Operasional 1.390.032.909 926.371.692 463.661.217 50,05
Belanja Barang NonOperasional 29.304.075 278.352.740 (249.048.665) -89,47
Belanja Barang Persediaan 417.075.615 - 417.075.615 -
Belanja Jasa 383.715.099 384.910.128 (1.195.029) -0,31
Belanja Pemeliharaan 896.769.192 740.010.857 156.758.335 21,18
Belanja Perj. Dalam Negeri 4.315.971.746 4.187.452.451 128.519.295 3,07
Realisasi Belanja Bruto 7.432.868.636 6.517.097.868 915.770.768 14,05
Pengembalian Belanja (4.710.000) (12.917.205) 8.207.205 -63,54
Realisasi Belanja Netto 7.428.158.636 6.504.180.663 923.977.973 14,21
Belanja ModalRp876.763.994 B.2.3. Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp876.763.994,00 dan Rp205.810.000,00. Realisasi Belanja Modal
mengalami kenaikan sebesar Rp670.953.994,00 atau 326,01 persen
antara lain disebabkan adanya penambahan anggaran Belanja Modal
yang berasal dari Refocusing dan Optimalisasi Pembangunan
Gedung Kantor di Perwakilan BPKP Provinsi NTB & Kepri . Rincian
realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 8
berikut ini:
Tabel 8Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014
UraianRealisasi Belanja Naik / (Turun)
TA 2015 (Rp) TA 2014 (Rp) Rp %
Belanja Modal Peralatandan Mesin 507.847.994 205.810.000 302.037.994 146,76
Belanja Modal Gedungdan Bangunan 368.916.000 - 368.916.000 -
Realiasi Belanja Bruto 876.763.994 205.810.000 670.953.994 326,01
Pengembalian Belanja - - - -
Realisasi Belanja Netto 876.763.994 205.810.000 670.953.994 326,01
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 23 -
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar
Rp507.847.994,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Peralatan
dan Mesin sebesar Rp507.847.994,00 dengan rincian sebagai berikut:
No Kelompok Barang Kuantitas Nilai (Rp)
1 Alat Pengolahan 4 buah 25.850.000
2 Alat Kantor 8 buah 37.840.000
3 Alat Rumah Tangga 31 buah 150.682.994
4 Alat Studio 1 buah 12.980.000
5 Komputer Unit 18 buah 217.249.400
6 Peralatan Komputer 14 buah 63.245.600
Jumlah 507.847.994
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar
Rp368.916.000,00 telah dicatat di Neraca sebagai penambah nilai
perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp368.916.000,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 24 -
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
Aset LancarRp178.053.529
C.1. Aset Lancar
Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah
masing-masing sebesar Rp178.053.529,00 dan Rp109.335.819,00. Aset
Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua
belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
disajikan pada Tabel 9 berikut ini:
Tabel 9Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
No. Aset Lancar 31 Desember 2015(Rp)
31 Desember 2014(Rp)
1 Persediaan 178.053.529 109.335.819
Jumlah 178.053.529 109.335.819
PersediaanRp178.053.529 C.1.1. Persediaan
Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
masing-masing sebesar Rp178.053.529,00 dan Rp109.335.819,00.
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau
perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh
dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:
Tabel 10Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Kode Jenis Persediaan 31 Desember 2015(Rp)
31 Desember 2014(Rp)
117111 Barang Konsumsi 113.935.550 97.352.420
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 6.111.900 1.401.400
117199 Persediaan Lainnya 58.006.079 10.581.969
Jumlah 178.053.529 109.335.819
Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp178.053.529,00 berada
dalam kondisi baik.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 25 -
Aset TetapRp37.148.416.033 C.2. Aset Tetap
Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
masing-masing sebesar Rp37.148.416.033,00 dan Rp37.278.825.562,00,
yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional
entitas.
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
disajikan pada Tabel 12 berikut ini:
Tabel 11Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
No. Uraian 31 Desember 2015(Rp)
31 Desember 2014(Rp)
1 Tanah 21.815.384.500 21.815.384.500
2 Peralatan dan Mesin 7.907.711.058 7.398.764.064
3 Gedung dan Bangunan 15.903.674.543 15.534.758.543
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 497.177.514 497.177.514
5 Aset Tetap Lainnya 30.367.200 30.367.200
Nilai Perolehan 46.154.314.815 45.276.451.821
Akumulasi Penyusutan (9.005.898.782) (7.997.626.259)
Nilai Buku 37.148.416.033 37.278.825.562
TanahRp21.815.384.500 C.2.1. Tanah
Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPKP per
31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar
Rp21.815.384.500,00 dan Rp21.815.384.500,00.
Selama tahun 2015 tidak terdapat kenaikan/penurunan nilai
perolehan Tanah. Tanah tersebut terdiri dari 9 sertifikat hak milik
seluas 16.856 M2.
Peralatan dan MesinRp7.907.711.058,00 C.2.2. Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 masing-masing sebesar Rp7.907.711.058,00 dan
Rp7.398.764.064,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin
pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan
akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.104.867.303,00.
Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 26 -
berikut:
Uraian Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 7.398.764.064
Mutasi Tambah:
- Pembelian 507.847.994
- Transfer Masuk -
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain 1.099.000
Jumlah Mutasi Tambah 508.946.994
Mutasi Kurang:
- Transfer Keluar -
- Penghentian Aset dari Penggunaan -
- Penghapusan -
- Koreksi Nilai Aset Tetap -
Jumlah Mutasi Kurang -
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 7.907.711.058
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 (6.802.843.755)
Nilai Buku per 31 Desember 2015 1.104.867.303
Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan
Mesin tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Mutasi Tambah melalui Pembelian Rp507.847.994,00 yang
seluruhnya berasal dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin dengan rincian sebagai berikut:
No Kelompok Barang Kuantitas Nilai (Rp)
1 Alat Pengolahan 4 buah 25.850.000
2 Alat Kantor 8 buah 37.840.000
3 Alat Rumah Tangga 31 buah 150.682.994
4 Alat Studio 1 buah 12.980.000
5 Komputer Unit 18 buah 217.249.400
6 Peralatan Komputer 14 buah 63.245.600
Jumlah 507.847.994
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain sebesar Rp1.099.000,00.
Gedung danBangunanRp15.903.674.543
C.2.3. Gedung dan Bangunan
Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014, masing-masing sebesar Rp15.903.674.543,00
dan Rp15.534.758.543,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 27 -
Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi
dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar
Rp13.850.380.929,00.
Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Uraian Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 15.534.758.543
Mutasi Tambah:
Pembelian -
Pengembangan Nilai Aset 368.916.000
Jumlah Mutasi Tambah 368.916.000
Mutasi Kurang
Transfer Keluar -
Koreksi Nilai Aset Tetap -
Jumlah Mutasi Kurang -
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 15.903.674.543
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 (2.053.293.614)
Nilai Buku per 31 Desember 2015 13.850.380.929
Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan
Bangunan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Penambahan nilai perolehan Gedung dan Bangunan melalui
Pembelian sebesar Rp368.916.000,00 merupakan realisasi
Belanja Modal Penambah Nilai Gedung dan Bangunan.
Jalan, Irigasi danJaringanRp497.177.514
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015
dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp497.177.514,00
dan Rp497.177.514,00. Sedangkan nilai buku Jalan, Irigasi dan
Jaringan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi
dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar
Rp347.416.101,00.
Selama tahun 2015 tidak ada mutasi nilai perolehan pada Jalan,
Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Riau.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 28 -
Aset Tetap LainnyaRp30.367.200
C.2.5. Aset Tetap Lainnya
Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 masing-masing sebesar Rp30.367.200,00 dan Rp
Rp30.367.200,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat
dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan
Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Sedangkan nilai buku
Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan
dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar
Rp30.367.200,00.
Selama tahun 2015 tidak ada mutasi nilai perolehan pada Aset
Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
AkumulasiPenyusutan AsetTetap(Rp9.005.898.782)
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015
dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar minus
Rp9.005.898.782,00 dan minus Rp7.997.626.259,00.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset
Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam
Pengerjaan (KDP).
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015
disajikan pada Tabel 12 berikut ini:
Tabel 12Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015
No Uraian Nilai Perolehan(Rp)
AkumulasiPenyusutan (Rp)
Nilai Buku(Rp)
1 Tanah 21.815.384.500 - 21.815.384.500
2 Peralatan dan Mesin 7.907.711.058 6.802.843.755 1.104.867.303
3 Gedung danBangunan 15.903.674.543 2.053.293.614 13.850.380.929
4 Jalan, Irigasi danJaringan 497.177.514 149.761.413 347.416.101
5 Aset Tetap Lainnya 30.367.200 - 30.367.200
Jumlah 46.154.314.815 9.005.898.782 37.148.416.033
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 29 -
Kewajiban JangkaPendek Rp39.024.663
C.3. Kewajiban Jangka Pendek
Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember
2014 masing-masing sebesar Rp39.024.663,00 dan Rp46.247.925,00.
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang
diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12)
bulan setelah tanggal pelaporan.
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 disajikan pada Tabel 19 berikut ini:
Tabel 13Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember
2014
No. Uraian 31 Desember 2015(Rp)
31 Desember 2014(Rp)
1 Utang Kepada Pihak Ketiga 39.024.663 46.247.925
Jumlah 39.024.663 46.247.928
Utang Kepada PihakKetiga Rp39.024.663 C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga
Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 masing-masing sebesar Rp39.024.663,00 dan
Rp46.247.925,00. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar
Rp39.024.663,00 terdiri atas:
Uraian Nilai (Rp)
Tagihan Listrik Bulan Desember 2015 30.887.915
Gaji & Tunjangan Pegawai yg Belum di Bayar 8.136.748
Jumlah 39.024.663
EkuitasRp37.287.444.899
C.4. Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara
Aset dan Kewajiban.
Ekuitas DanaLancar Rp0,00
C.4.1. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing
sebesar Rp0,00 dan. Rp63.087.894,00. Jumlah per 31 Desember 2014
tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan untuk memperoleh
aset lancar, dengan rincian sebagai berikut:
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 30 -
Jenis Akun Nilai (Rp) Cadangan Persediaan 109.335.819
Dana yang Harus Disediakan UntukPembayaran Utang Jangka Pendek (46.247.925)
Jumlah 63.087.894
Ekuitas DanaInvestasi Rp0,00
C.4.2. Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-
masing sebesar Rp0,00 dan Rp37.297.695.310,00. Jumlah per
31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan
untuk memperoleh aset tetap dan aset lain, dengan rincian sebagai
berikut:
Jenis Akun Nilai (Rp) Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 37.278.825.562 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 18.869.748
Jumlah 37.297.695.310
EkuitasRp37.287.444.899
C.4.3. Ekuitas
Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing
sebesar Rp37.287.444.899,00 dan Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan
bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.
Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 31 -
Surplus/(Defisit)dari KegiatanOperasional(Rp27.740.969.949)
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2015 dan 2014
masing-masing sebesar minus Rp27.740.969.949,00 dan Rp0,00. Jumlah
tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar
Rp45.677.200,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar
Rp27.786.647.149,00.
PendapatanOperasionalRp45.677.200
D.1.1. Pendapatan Operasional
Pendapatan Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masing-
masing sebesar Rp45.677.200,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut
seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Pendapatan NegaraBukan Pajak-LORp45.677.200
D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada
Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp45.677.200,00 dan Rp0,00. Rincian Pendapatan
Negara Bukan Pajak-LO disajikan pada Tabel 15
berikut ini:
Tabel 14Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
Tahun 2015 dan 2014
UraianRealisasi Naik / (Turun)
Tahun 2015 Tahun 2014 Jumlah %
Pendapatan PengelolaanBMN
45.677.200 - 45.677.200 -
Pendapatan Jasa - - - -
Pendapatan Lain-Lain - - - -
Jumlah 45.677.200 - 45.677.200 -
Pendapatan Pengelolaan BMN merupakan pendapatan
yang diperoleh atas pemanfaatan atau sewa BMN oleh
pihak ketiga. Pendapatan Jasa merupakan pendapatan
yang diperoleh melalui penyelenggaraan diklat oleh
Pusdiklatwas BPKP. Pendapatan Lain-Lain merupakan
pendapatan atas pengembalian belanja persekot/uang
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 32 -
muka gaji pegawai, dan pendapatan atas piutang yang
telah disisihkan pada periode sebelumnya namun telah
dilunasi pada tanggal pelaporan.
Beban OperasionalRp27.786.647.149 D.1.2. Beban Operasional
Jumlah Beban Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masing-
masing sebesar Rp27.786.647.149,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut
merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka
pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2015. Rincian
Beban Operasional disajikan pada Tabel 16 berikut ini:
Tabel 15Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014
UraianRealisasi Naik / (Turun)
Tahun 2015 Tahun 2014 Jumlah %
Beban Pegawai 19.408.804.230 - 19.408.804.230 -
Beban Persediaan 341.447.085 - 341.447.085 -
Beban Barang dan Jasa 1.807.539.073 - 1.807.539.073 -
Beban Pemeliharaan 909.322.492 - 909.322.492 -
Beban Perjalanan Dinas 4.311.261.746 - 4.311.261.746 -
Beban Penyusutan danAmortisasi
1.008.272.523 - 1.008.272.523 -
Jumlah 27.786.647.149 - 27.786.647.149 -
Beban PegawaiRp19.408.804.230
D.1.2.1 Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014
masing-masing sebesar Rp19.408.804.230,00 dan
Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi,
baik dalam bentuk uang maupun barang yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada pejabat negara,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus
PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal.
Rincian Beban Pegawai disajikan pada Tabel 17 berikut
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 33 -
ini:
Tabel 16Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014
UraianRealisasi Naik / (Turun)
Tahun 2015 Tahun2014
Jumlah %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 9.167.657.152 - 9.167.657.152 -
Belanja Lembur 284.661.000 - 284.661.000 -
Belanja Tunjangan Khusus danBelanja Pegawai Transito 9.956.486.078 - 9.956.486.078 -
Jumlah 19.408.804.230 - 19.408.804.230 -
Beban PersediaanRp341.447.085 D.1.2.2. Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014
masing-masing Rp341.447.085,00 dan Rp0,00. Beban
Persediaan merupakan beban untuk mencatat
konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,
termasuk barang-barang hasil produksi baik yang
dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 17
berikut ini:Tabel 17
Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014
UraianRealisasi Naik / (Turun)
Tahun 2015 Tahun 2014 Jumlah %
Beban Persediaan Konsumsi 224.214.485 - 224.214.485 -
Beban Persediaan Lainnya 117.232.600 - 117.232.600 -
Jumlah 341.447.085 - 341.447.085 -
Beban Barang danJasa Rp1.807.539.073
D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa
Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2015 dan
2014 masing-masing Rp1.807.539.073,00 dan Rp0,00.
Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.
Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 19
berikut ini:
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 34 -
Tabel 18Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014
UraianRealisasi Naik / (Turun)
Tahun 2015 Tahun 2014 Jumlah %
Beban Barang Operasional 1.390.032.909 - 1.390.032.909 -
Beban Barang NonOperasional 29.304.075 - 29.304.075 -
Beban Jasa 388.202.089 - 388.202.089 -
Jumlah 1.807.539.073 - 1.807.539.073 -
BebanPemeliharaaanRp909.322.492
D.1.2.4. Beban Pemeliharaan
Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2015 dan 2014
masing-masing Rp909.322.492,00 dan Rp0,00. Beban
Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan
untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya
yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada Tabel 20
berikut ini:
Tabel 19Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014
UraianRealisasi Naik / (Turun)
Tahun 2015 Tahun 2014 Jumlah %
Beban PemeliharaanGedung dan Bangunan 494.332.830 - 494.332.830 -
Beban PemeliharaanPeralatan dan Mesin 361.633.566 - 361.633.566 -
Beban Persediaan Bahanuntuk Pemeliharaan
53.356.096 - 53.356.096 -
Jumlah 909.322.492 - 909.322.492 -
Beban PerjalananDinasRp4.311.261.746
D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas
Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2015 dan
2014 masing-masing Rp4.311.261.746,00 dan Rp0,00.
Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk
perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas,
fungsi dan jabatan.
Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan pada
Tabel 21 berikut ini:
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 35 -
Tabel 20Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014
UraianRealisasi Naik / (Turun)
Tahun 2015 Tahun 2014 Jumlah %
Beban Perjalanan Biasa 3.999.278.886 - 3.999.278.886 -
Beban Perjalanan DinasDalam Kota 302.551.000 - 302.551.000 -
Beban Perjalanan DinasPaket Meeting Luar Kota 9.431.860 - 9.431.860 -
Jumlah 4.311.261.746 - 4.311.261.746 -
Beban Penyusutandan AmortisasiRp1.008.272.523
D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun
2015 dan 2014 masing-masing Rp1.008.272.523,00 dan
Rp0,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk
mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan
pada Tabel 22 berikut ini:
Tabel 21Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2015 dan 2014
UraianRealisasi Naik / (Turun)
Tahun 2015 Tahun 2014 Jumlah %
Beban Penyusutan Peralatandan Mesin
618.886.909 - 618.886.909 -
Beban Penyusutan Gedungdan Bangunan
379.777.322 - 379.777.322 -
Beban Penyusutan Jalan danJembatan
2.553.828 - 2.553.828 -
Beban Penyusutan Jaringan 7.054.464 - 7.054.464 -
Jumlah 1.008.272.523 - 1.008.272.523 -
Surplus/(Defisit)dari Kegiatan NonOperasionalRp(16.460.708)
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2015 dan
2014 masing-masing sebesar (Rp16.460.708,00) dan Rp0,00. Jumlah
tersebut merupakan Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar
(Rp16.520.748,00) dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 36 -
sebesar Rp60.040,00.
Surplus/(Defisit)Pelepasan Aset NonLancar(Rp16.520.748)
D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar pada
Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar (Rp16.520.748,00),
dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.250.000,00
dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar
Rp17.770.748,00.
PendapatanPelepasan Aset NonLancar Rp1.250.000
D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun
2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.250.000,00
dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan penerimaan
atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi dalam
kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut:
UraianRealisasi Naik / (Turun)
Tahun 2015 Tahun 2014 Jumlah %
Pendapatan dari PemindahtanganBMN Lainnya
1.250.000 - - -
Jumlah 1.250.000 - - -
Beban PelepasanAset Non LancarRp17.770.748
D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2015
dan 2014 masing-masing sebesar Rp17.770.748,00. dan
Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara nilai
perolehan dengan akumulasi penyusutan atas aset
yang telah dihapus dan dikeluarkan dari Neraca pada
tanggal pelaporan.
Surplus/(Defisit)dari Kegiatan NonOperasionalLainnya Rp60.040
D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada
Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp60.040,00 dan
Rp0,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan
dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 37 -
Pendapatan dariKegiatan NonOperasionalLainnya Rp60.040
D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar
Rp60.040,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
UraianRealisasi Naik / (Turun)
Tahun 2015 Tahun 2014 Jumlah %
Penerimaan Kembali BelanjaPegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 60.040 - - -
Jumlah 60.040 - - -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 38 -
Ekuitas AwalRp37.360.783.204
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E.1. Ekuitas Awal
Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-
masing sebesar Rp37.360.783.204,00 dan Rp0,00. Dalam implementasi
akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai
ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut merupakan reklasifikasi dari akun-
akun Neraca per 31 Desember 2014, sebagai berikut:
Jenis Akun Nilai (Rp)EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Persediaan 109.335.819
Dana Yang Harus Disediakan UntukPembayaran Utang Jangka Pendek (46.247.925)
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 37.278.825.562 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 18.869.748
Jumlah 37.360.783.204
Surplus/(Defisit) LO(Rp27.757.430.657)
E.2. Surplus/(Defisit) LO
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015
dan 31 Desember 2014 adalah sebesar minus Rp27.757.430.657,00 dan
Rp0,00. Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan
dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari
kegiatan operasional sebesar Rp27.740.969.949,00, dan defisit dari
kegiatan non operasional sebesar Rp16.460.708,00 sebagaimana telah
dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.
E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan
Penyesuaian NilaiAset Rp5.642.480
E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset
Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai perolehan
persediaan karena nilai persediaan yang dilaporkan pada
tanggal neraca menggunakan harga pembelian terakhir,
sementara persediaan tersebut dibeli dengan harga satuan yang
berbeda. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014 adalah sebesar Rp5.642.480,00 dan Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut:
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 39 -
Nilai Penyesuaian(Rp)
Barang Konsumsi (556,265)Barang untuk Pemeliharaan (226,200)Persediaan Lainnya 6,424,945
Jumlah 5,642,480
Jenis Persediaan
Transaksi AntarEntitasRp27.678.449.872
E.4. Transaksi Antar Entitas
Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp27.678.449.872,00 dan
Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri atas:
Uraian Jumlah (Rp)Ditagihkan ke Entitas Lain 27.725.437.112Diterima dari Entitas Lain (46.987.240)
Jumlah 27.678.449.872
Ditagihkan keEntitas LainRp27.725.437.112
E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain
Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp27.725.437.112,00
dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang
telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal
neraca.
Diterima dariEntitas LainRp46.987.240
E.4.2. Diterima dari Entitas Lain
Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp46.987.240,00 dan
Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara
yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.
Ekuitas AkhirRp37.287.444.899
E.5. Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2104
adalah masing-masing sebesar Rp37.287.444.899,00 dan Rp0,00. Nilai
tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih
antara nilai Aset sebesar Rp37.326.469.562,00 dikurangi nilai
Kewajiban sebesar Rp39.024.663,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 40 -
Pengungkapan PentingLainnya
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja
Selama tahun 2015 kegiatan pengawasan di lingkungan
kedeputian selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi
Riau, juga didanai dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa
pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan
permintaan dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/
BLU yang menjadi mitra kerja masing-masing bidang di
lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015 jumlah penugasan yang dibiayai dari
dana mitra kerja sebanyak 124 PP dan telah menghasilkan 124
LHP, dan realisasi dana penugasan beban mitra kerja sebesar
Rp1.311.496.930,00, dengan rincian sebagai berikut:
PP LHP Jml Dana PP LHP Jml Dana PP LHP Jumlah DanaIPP-Perekonomian 4 4 28.670.000 8 8 34.342.000 12 12 63.012.000IPP-Polsoskam 4 4 71.710.000 18 18 312.812.830 22 22 384.522.830APD 13 13 119.646.700 77 77 744.315.400 90 90 863.962.100Akuntan Negara - - - - - - - - -Investigasi - - - - - - - - -
Jumlah 21 21 220.026.700 103 103 1.091.470.230 124 124 1.311.496.930
BidangJUMLAHPKPT NON PKPT
Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan
dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan
mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.
Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-
masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan
beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan
pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi
penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal, dan
selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme
yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.