laporan kinerja - bpkp.go.id 2016_gabung_opt.pdf · laporan kinerja ini memuat analisis capaian...

Laporan Kinerja

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2016

Nomor: LKj-7/D2/01/2017

Tanggal: 19 Januari 2017

i

Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016

engan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang

Maha Esa, Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 Deputi

Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum,

Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

(Deputi PIP Bidang Polhukam PMK), Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai

disusun. LKj Tahun 2016 merupakan media pelaporan akuntabilitas kinerja

realisasi Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2015–2019 dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2016. Laporan ini dimaksudkan untuk menginformasikan

pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2016,

sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kedeputian PIP Bidang Polhukam PMK.

LKj Tahun 2016 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah. Dengan demikian, LKj Tahun 2016 yang kami susun telah

mencantumkan indikator program sebagaimana telah dimuat dalam Rencana

Kinerja Tahun 2016 Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.

Laporan Kinerja ini memuat analisis capaian kinerja berdasarkan

pengukuran kinerja yang dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang

terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan, berupa

indikator input, output, maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi,

efektivitas, dan kualitas pencapaian sasaran strategis dan sasaran program.

Dengan demikian, dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK dalam mengemban amanahnya, sebagai auditor intern

Kata Pengantar

,*

pemerintah yang proaKif dan terpercaya untuk turut serta mendorong

tenrtujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sangat disadari bahwa untuk dapat melaksanakan pembaharuan di dalam

manajemen keuangan negara tidaklah mudah, tetapi perlu kerja keras dan

komitmen untuk secara konsisten melaksanakan amanah UU sebagaimana

disebutkan di atas. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, dalam pelaksanaan kegiatan

Tahun 2016 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, telah berupaya untuk dapat

memberikan konstribusi yang optimal untuk mengawal pembaharuan di dalam

manajemen keuangan negara. Semoga upaya dan kerja keras kita semua baik yang

telah dilaksanakan dalam Tahun 2016 maupun yang akan terus dilakukan di masa

mendatang mendapat ridho dan petunjuk dariTuhan Yang Maha Kuasa.

Jakarta, lanuari 2017

Deputi Kepala BPKP

I

I

i

ll

I

l.I

I

I

I

I

I

I

I

I

iiiIIiIIitI

Bidang PIP Bidans nou7fl<a1 PMK f.

iii


KATA PENGANTAR.......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................... 1

B. Data Umum Organisasi ........................................................................ 2

1. Tugas dan Fungsi ........................................................................... 2

2. Struktur Organisasi ......................................................................... 4

3. Sumber Daya Manusia .................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................. 10

A. Rencana Strategis 2015 - 2019 ............................................................ 10

1. Pernyataan Visi ............................................................................ 11

2. Pernyataan Misi ............................................................................ 11

3. Tujuan Strategis ............................................................................ 19

4. Sasaran Strategis .......................................................................... 20

5. Indikator Kinerja Utama ................................................................ 20

6. Program dan Kegiatan .................................................................. 22

B. Perjanjian Kinerja 2015 ....................................................................... 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 29

A. Capaian Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK ................................. 29

B. Analisis Capaian Kinerja ....................................................................... 31

C. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2014 ........................................ 50

BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 51

A. Ringkasan Capaian Sasaran Strategis dari IKU Dominan ......................... 51

B. Kelemahan/Hambatan Pencapaian Sasaran Strategis .............................. 54

C. Langkah-Langkah Perbaikan Kinerja ...................................................... 54

Daftar Isi

iv


LAMPIRAN :

Lampiran 1. Capaian Indikator Kinerja Utama;

Lampiran 2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun

2015;

Lampiran 3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 Dengan

Realisasi dan Target Tahun 2015-2019;

Lampiran 4. Capaian Kinerja Output;

Lampiran 5. Perbandingan Realisasi Output Tahun 2016 dengan Tahun 2015.

v


ebagai bagian dari BPKP, Deputi Pengawasan Instansi

Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan,

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK) turut berperan dalam mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan

dalam RPJMN 2015-2019. Untuk melaksanakan peran tersebut, Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019 sebagai turunan dari

Renstra BPKP 2015-2019 berisi visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dilengkapi

dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam

tahun 2015-2019. Renstra tersebut menjadi acuan penyusunan Kebijakan Pengawasan

dan Perjanjian Kinerja setiap Tahun.

Laporan Kinerja (LKj) Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2016 merupakan

wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan target-target kinerja yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang mengacu pada Renstra BPKP dan Renstra

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2015-2019. Sesuai dengan Renstra dan

Perjanjian Kinerja tersebut, BPKP melaksanakan program pengawasan intern akuntabilitas

keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah serta Program dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya. Keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil

(outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran

(output).

Pengukuran dan penilaian kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK didukung

dengan sistem pengelolaan data kinerja yang dapat diandalkan yang berisi database

rencana dan realisasi kinerja. Sistem tersebut diterapkan pada seluruh unit kerja BPKP,

baik pada kantor pusat maupun perwakilan.

SS Ringkasan Eksekutif

vi


Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2016 ditunjukkan dalam

capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diikhtisarkan

sebagai berikut:

URAIAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR

KINERJA SASARAN

CAPAIAN

KINERJA

OUTCOME (%)

URAIAN SATUAN TARGET REALISASI

Tujuan Strategis 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional

1.1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Program Prioritas dalam

Nawa Cita

Skala

1-5

1 1 100%

Sasaran Program

• Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern pengelolaan program

prioritas nasional

% 50 75,31 150,62

Tujuan Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

2. 1. Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 2 1,85 92,59

Sasaran Program

• Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam

dan PMK

% 2 1,85 92,59

Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Kementerian/Lembaga/Pemda

3. 1. Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 8 5,56 69,44

Sasaran Program

• Kapabilitas APP K/L Bidang Polhukam dan PMK

(Level 3)

% 8 5,56 69,44

• Kapabilitas APP K/L Bidang Polhukam dan PMK % 51 51,85 101,67

vii



KINERJA SASARAN

CAPAIAN

KINERJA

OUTCOME (%)


(Level 2)

• Kapabilitas APP K/L Bidang Polhukam dan PMK

(Level 1)

% 41 38,89 105,15

Pencapaian IKU Deputi PIP Bidang Polhukam PMK tahun anggaran 2016 yang

menonjol adalah Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Program Prioritas dalam Nawa Cita sebesar 100,00%. Sedangkan Capaian Kinerja

yang paling rendah adalah Kapabilitas APIP K/L (Level 3) sebesar 69,44%,

sedangkan Maturitas SPIP K/L (Level 3) sebesar 92,59%. Kondisi maturitas SPIP dan

kapabilitas APIP tahun 2016 sebagian besar berada pada level 1 dan 2. Rendahnya

capaian tersebut dikarenakan:

1. Proses meningkatkan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP menjadi level 3 tidak

dapat dicapai dalam waktu singkat;

2. Sebagian besar K/L belum menerapkan manajemen risiko;

3. Beberapa K/L belum familiar dengan proses penilaian dan peningkatan Maturitas

SPIP;

4. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada strukturnya pada K/L yang bersangkutan

akibat kebijakan pimpinan atau instansi lain yang terkait (Kemenpan, dan

Kemenkeu).

Keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut menggunakan

sumber daya manusia sebanyak 24.455 Orang Hari (OH) atau 113,05% dari rencana

sebesar 21.632 OH dan menyerap dana sebesar Rp8.057.211.928,00 atau sebesar

97,49% dari anggaran sebesar Rp8.264.559.000,00.

Pendahuluan

Laporan Kinerja Deputi PIPBidang Polhukam PMK 2016Tahun 2016

1

A. Latar Belakang

alam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good

governance) diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan

legitimate. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab,

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan

Kinerja (LKj) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban

Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang telah

ditetapkan.

Secara umum, penyusunan LKj ditujukan untuk :

1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan good governance, karena LKj

merupakan dasar untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah secara transparan,

sistemik, dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Memberikan informasi capain hasil pengawasan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholders); dan

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.

Format LKj Tahun 2016 berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

I.Pendahuluan

DD

Pendahuluan


2

B. Data Umum Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi

Pemerintah Bidang Politik,Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan

adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional

pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan

manusia, dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala.

Lebih lanjut, pasal 15 Perpres tersebut menyatakan bahwa Deputi Bidang Pengawasan

Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan

intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral

pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum,

keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi

Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan

nasional pada instansi pemerintah pusat bidang poltik, hukum, keamanan,

pembangunan manusia, dan kebudayaan;

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap


instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan

manusia, dan kebudayaan;

Pendahuluan


3

c. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas

pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional

dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh

anggaran negara dan/atau subsidi bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan

manusia, dan kebudayaan;

d. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset

negara pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan,

pembangunan manusia, dan kebudayaan;

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi

pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan

kebudayaan;

f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang politik,

hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

g. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pusat bidang

politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

h. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah di bidang

politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;

i. Pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi

pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan

kebudayaan;

j. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah

pusat dan wajib bayar bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia,

dan kebudayaan;

k. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan



Pendahuluan


4

manusia dan kebudayaan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal

20 Pebruari 2001, struktur organisasi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK terdiri dari

empat Direktorat yang masing-masing membawahi dua Subdirektorat. Keempat

direktorat tersebut adalah :

1) Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan;

2) Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;

3) Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat;

4) Direktorat Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan Lainnya.

Dalam menunjang tugas dan fungsinya, Deputi PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan,

Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK) dibantu oleh Kepala Sub

Bagian Tata Usaha Perbantuan yang merupakan perbantuan dari Biro Umum dengan

tugas mengkoordinasikan kegiatan Tata Usaha Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Polhukam PMK.

Untuk penyesuaian struktur organisasi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2014, telah diusulkan perubahan struktur organisasi sebagai berikut:

Pendahuluan


5

Gambar 1.1

Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan II

Kelompok Jabatan Fungsional

Subditwas PLP BidangHankam I

Subditwas PLP BidangGakum &

Setlemtertina I

Subditwas PLP BidangKesra I

Subditwas PLP BidangPolsoskam Lainnya I

Subditwas PLP BidangHankam II

Subditwas PLP BidangGakum &

Setlemtertina II

Subditwas PLP BidangKesra II

Subditwas PLP BidangPolsoskam Lainnya II

Deputi PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan,Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ditwas PLP Bidang Pertahanandan Keamanan

Ditwas PLP Bidang Gakumdan Setlemtertina

Ditwas PLP Bidang KesejahteraanRakyat

Ditwas PLP Bidang Politik ,Sosial dan Keamanan Lainnya

Namun demikian, usulan perubahan struktur orgnisasi tersebut sampai dengan saat ini

belum disetujui/ditetapkan secara formal sehingga struktur organisasi yang berlaku

saat ini masih merupakan struktur organisasi yang lama sebagai berikut:

Pendahuluan


6

Gambar 1.2

Struktur Organisasi

Pendahuluan


7

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Deputi PIP Bidang Polhukam PMK per 31 Desember 2016 sebanyak

132 orang termasuk pegawai yang diperbantukan di K/L sebanyak 14 orang. Jika

dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2015 sebanyak 131 orang, maka secara

total terjadi kenaikan jumlah pegawai sebanyak 1 orang (0,76%).

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, tugas dan fungsi BPKP menjadi lebih luas

cakupannya. Jumlah dan jenis kegiatan pengawasan juga bertambah dan semakin

beragam, sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga fungsional auditor yang tidak

hanya kompeten di bidang Auditing dan Akuntansi, tetapi bidang lainnya seperti

Ekonomi Makro, Manajemen atau Hukum.

Data pegawai Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam lima tahun terakhir dapat

diuraikan sebagai berikut:

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

Struktural 14 14 13 13 13

Fungsional Auditor 85 82 81 101 102

Staf/Fungsional lainnya 19 17 16 17 17

Jumlah 118 113 110 131 132

Gambar 1.3Data Pegawai 2012 s/d 2016

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016

· Struktural

· Fungsional Auditor

· Staf/Fungsionallainnya

Posisi pegawai tahun 2016 (termasuk yang dipekerjakan di K/L) dapat diklasifikasikan

Pendahuluan


8

sebagai berikut:

1) Berdasarkan golongan

Jumlah pegawai sebanyak 132 orang terdiri dari :

Golongan I : - orang,

Golongan II : 13 orang,

Golongan III : 83 orang,

Golongan IV : 36 orang.

Dengan rincian sebagai berikut:

A B C D EIV 10 13 12 - 1 36 27III 5 16 7 55 83 63II - - 5 8 13 10I - - - - - -

Total 15 29 24 63 1 132 100

GolRuang

Jumlah %

2) Berdasarkan jabatan

Posisi awal Posisi akhir31/12/2015 Tambah Kurang 31/12/2016

Struktural:- Eselon I 1 0 0 1- Eselon II 4 2 2 4- Eselon III 8 3 3 8

- Eselon IV 0 0 0 0Fungsional Auditor:- Ahli Utama 0 0 0 0- Ahli Madya 22 3 1 24- Ahli Muda 33 5 1 37

- Ahli Pertama 6 3 0 9- Penyelia 16 1 0 17- Pelaksana Lanjutan 1 0 0 1

- Pelaksana 23 0 9 14Fungsional Lainnya: 9 0 0 9Staf 8 1 1 8

Jumlah 131 18 17 132

UraianMutasi

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya jumlah mutasi masuk yang lebih banyak

dibandingkan dengan jumlah mutasi keluar pegawai, sehingga secara total

Pendahuluan


9

terdapat peningkatan jumlah pegawai pada Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun 2015. Namun masih dijumpai kendala

dalam penyediaan sarana meja dan kursi kerja yang belum mendukung

penambahan jumlah pegawai tersebut.

3) Berdasarkan pendidikan

Menurut jenjang pendidikan, pegawai Deputi PIP Bidang Polhukam PMK terbanyak

berpendidikan S1 Jurusan Ekonomi atau DIV Akuntansi, yaitu sebanyak 67 orang

atau 50,76%. Rincian komposisi pegawai sebagai berikut:

Posisi awal Posisi akhir31/12/2015 31/12/2016

Orang Orang %

S3 2 1 (50,00)S2 23 24 4,35

S1/D IV 66 67 1,52D III 26 27 3,85SLTA 14 13 (7,14)SLTP - - -SD - - -

Jumlah 131 132 0,76

UraianNaik/(turun)

Gambar 1.4

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Per 31 Desember 2016

1

24

67

27

13

S3

S2

S1/D IV

D III

SLTA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja


10

A. Rencana Strategis 2015-2019

encana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat taktis stratejik yang

menjabarkan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi yang

akan dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK. Rencana Strategis Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK tidak terlepas dari Rencana Strategis BPKP yang

mencakup visi, misi, tujuan, serta cara pencapaian

tujuan tersebut melalui program-program tahunan dengan menciptakan, dan/atau

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui

produk yang dihasilkannya.

Upaya pemenuhan kebutuhan stakeholders telah dirangkumkan dalam Renstra Revisi

BPKP 2015-2019, yang dituangkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan

yang telah, dan akan dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Untuk

tahun anggaran 2016, telah dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan

Penetapan Kinerja 2016 sebanyak satu program teknis dan satu program dukungan

dengan indikator keberhasilan, yang mendukung pelaksanaan tugas Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK, dan dijabarkan dalam kegiatan.

Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, BPKP dan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK melakukan

penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama,

sehingga sejak tahun 2016 ini, dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran

strategis.

RR

II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



11

1. Pernyataan Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga

pimpinan tertingginya, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK menetapkan suatu

komitmen untuk mewujudkan visi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK ke depan yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang

Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK ini telah konsisten dengan visi Presiden dan BPKP yang telah berwujud menjadi

visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, Visi Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya ke satu arah

yang sama yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Hal tersebut dapat dibuktikan dari

adanya persinggungan antara peran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dengan

beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda

kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup

yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan

fungsi yang dilaksanakannya, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK mengambil peran

penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir

dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

2. Pernyataan Misi

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang

akan dilakukan untuk mencapai visi.

Misi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi



12

yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana

fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2014, Wilayah tugas dan kewenangan Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rumusan misi Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK adalah:

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan

yang Bersih dan Efektif;

2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;

dan

3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten.

1. Misi Pertama dan Penjelasannya

Misi pertama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu “Menyelenggarakan

Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang

Bersih dan Efektif”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK serta manfaat Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Tugas

dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan

yang bersih dan efektif.

a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

1) Akuntabilitas

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan

rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan



13

Negara dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah

kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan

stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber

daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun

2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi

pengawasan, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK menjadi mitra kerja Menteri

dan Kepala Lembaga melalui jasa assurance, dan jasa consultancy. Jasa

assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian

pelaksanaan tugas dari para mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang

mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja K/L sebagai mitra kerja

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Perwujudan peran pengawasan intern

tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai

melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini

terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan,

inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata

kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran

Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 − 2019.

Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan

assurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008

memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan



14

tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

2) Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode

sebelumnya fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek

pengelolaan keuangan antara lain meliputi : pelaporan keuangan dan

kebijakan fiskal, maka pada periode 2015 − 2019, sesuai misi ini, sasaran

program pengawasan intern Deputi PIP Bidang Polhukam PMK termasuk

mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat

mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

3) Pengelolaan Keuangan Negara

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka

APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang

keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan

minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini

WTP dari audit BPK atas LK K/L mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK. Kegiatan pengawasan intern ini diprioritaskan bagi K/L yang LK-nya

belum mendapatkan opini WTP dari BPK.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada

penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan

untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam

kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi

perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi



15

formulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara.

Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara ini akan mencakup

antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan

Negara untuk meningkatkan ruang fiskal dan (b) Perencanaan dan

Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara.

4) Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara

menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun

terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi

pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1)

dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi

pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi

pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu

menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus

terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut

dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 − 2019.

Dalam APBN 2016, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program

lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut

dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih K/L. Dalam hal ini, Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK akan memastikan sejauh mana program lintas bidang

tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari

program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

pengawasan sinergis bersama APIP K/L untuk mengawal pencapaian Sasaran

Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk

melakukan pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional secara

komprehensif, sinergis dan integratif. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas

sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan



16

terkait K/L-nya masing-masing, sedangkan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan

pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan

pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan

bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan

utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan

dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai

tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui

pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan

telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam

mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 − 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan

sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas

sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada pembangunan

nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan

pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita)

dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk

mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih

K/L yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan

nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan

tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan

birokrasi K/L sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan

kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada akhirnya

menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran pengawasan intern



17

yang berkualitas dari Deputi PIP Bidang Polhukam PMK diharapkan dapat

menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program

pembangunan pusat.

b. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang

bersih dan efektif. Pengawasan intern Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara

partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur

organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam

menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah. Masyarakat juga

diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan

dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan

mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan

tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara

menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika

terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan

atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud.

Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut

diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

2. Misi Kedua dan Penjelasannya

Misi kedua Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu “Membina Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif”. Misi dua ini terkait

erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan

adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi

pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern

yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan

efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang

aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan



18

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai

dengan PP tersebut, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK diberikan mandat untuk

melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk

meningkatkan maturitas SPIP di tingkat K/L bahkan hingga tingkat program

(prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP K/L Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK memang bukan tanggung jawab Deputi PIP Bidang Polhukam PMK,

tetapi tanggung jawab masing-masing K/L. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari

sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi

pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan

tindakan manajemen K/L. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan

pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam

pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur

pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap

konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan

menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan

pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi

SPIP secara keseluruhan di K/L.

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung

dengan misi pertama yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya.

Misi pertama menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk

penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan

fungsional), sedangkan misi kedua menyangkut penggunaan sumber daya

pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem

Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk

lanjutan dari pengawasan melekat.



19

3. Misi Ketiga dan Penjelasannya

Misi ketiga Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu “Mengembangkan

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten”. Misi ini juga terkait dengan Misi pertama dan Misi kedua. Salah satu

unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan

instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian

yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya

pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini

antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern

pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat

pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas

dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan

PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP

diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan

kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan

enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola

pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d)

eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur

dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata

kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.

3. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan

berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi.

Dalam menyelenggarakan misinya, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK menetapkan

tiga tujuan strategis, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK pada tahun 2019 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan



20

Nasional yang Bersih dan Efektif;

2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

dan

3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan

secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari

tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan

dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari

tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional;

2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga

dan Program Prioritas Pembangunan Nasional;

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada

Kementerian/Lembaga.

Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

untuk tahun 2015-2019 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan indikator

kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan

peran utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam pengawasan akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Indikator kinerja utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan ukuran



21

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran

strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini

digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan

kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator-indikator kinerja utama

pada Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Tahun 2015-2019

No Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

IKU 1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional (APKPN)

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga dan Program Prioritas Pembangunan Nasional

IKU 2 Maturitas SPIP K/L (Level 3)

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga

IKU 3 Kapabilitas APIP K/L (Level 3)

Sedangkan terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama di atas Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK memiliki target Tahun 2015-2019 dan cara pengukuran dapat

dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:



22

Tabel 2.2

Target dan Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Tahun 2015-2019

6. Program dan Kegiatan

BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam lima

tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Wilayah tugas dan kewenangan Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

tahun 2015-2019 mengacu pada program dan kegiatan yang diterapkan dalam

penyusunan RPJMN tahun 2015-2019 dan Renstra BPKP tahun 2015-2019. Program

didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L.

Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas

dan Renstra BPKP tahun 2015-2019, Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK berisi

program, yaitu:

Satuan Jumlah

3 4

1.

Meningkatnya Kualitas

Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan

Nasional

1.1 Skala 1-5 1

2. Meningkatnya Maturitas SPIP 2.1 % 2

3.

Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah

K/L/Pemda

3.1 % 8

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Program Prioritas dalam

Nawa Cita

Indeks berdasar 4 komponen:

Opini BPK, nilai SAKIP, level

maturitas SPIP, level IACM

(Khusus untuk K/L yg terkait dg

Program Kesehatan, Pendidikan

dan Perlindungan Sosial)

Maturitas SPIP K/L(Level 3) Persentase Maturitas SPIP Level 3

Kapabilitas APIP K/L (Level 3)persentase level 3 K/L IACM atas

populasi K/L di Deputi

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Cara Pengukuran

1 2 5



23

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan

nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah (Program 06);

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program

01).

Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Program ini

ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan

tugas teknis pengawasan oleh kedeputian. Baik program teknis pengawasan

(Program 06) maupun program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam

bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan.

Program Teknis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adalah tunggal yaitu Program

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta

Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Program tunggal ini konsisten

dengan eselonisasi tunggal di BPKP. Dalam rangka lebih menyelaraskan seluruh

aktivitas sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing unit kedeputian, program

indikatif dibagikan ke subprogram Pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.

Dari Program Pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK hasil restrukturisasi

program dan kegiatan, yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dirumuskan 6 subprogram dengan uraian sebagai berikut:

1. Subprogram Pengawasan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik

assurance maupun consulting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam mewujudkan opini atas

Laporan Keuangan.

2. Subprogram Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara


assurance dan consulting yang berkaitan dengan peran Kementerian Keuangan

selaku Bendahara Umum Negara dan peran K/L dalam pengelolaan keuangan yang



24

bersifat strategis, antara lain: penerimaan negara, alokasi anggaran, pengelolaan

aset dan kekayaan negara.

3. Subprogram Pengawasan Pendidikan dan Kesehatan, serta Fokus Pembangunan

Nasional Lainnya.


assurance dan consulting yang berkaitan dengan pembangunan yang strategis yang

memberikan aksesibilitas bagi masyarakat atas beberapa kebutuhan pelayanan

dasar dan pengawasan strategis lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan

masyarakat dan perekonomian rakyat.

4. Subprogram Pembinaan SPIP Program Prioritas Nasional (Pendidikan dan Kesehatan

serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya).


assurance maupun consulting dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada

program lintas.

5. Subprogram Pembinaan SPIP K/L


assurance maupun consulting dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada

K/L.

6. Subprogram Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L


assurance dan consulting yang berkaitan dengan pembinaan kapabilitas APIP K/L

baik pembinaan Jabatan Fungsional Auditor maupun tata kelola APIP.

Dari program dan sub program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja

setingkat eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk menjaga konsistensi nomenklatur perencanaan dan penganggaran, kegiatan



25

pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK disesuaikan dengan nomenklatur yang

rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/satker yang berisi komponen

kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan

dari masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan rekomendasi sebagai

indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan

komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan menggunakan

berbagai alat (tools) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun

komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi

pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain. Selain itu,

terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur organisasi,

penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan

sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan

teknis pengawasan. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan juga termasuk di

dalamnya.

Konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, terdapat 4 kegiatan

pengawasan (program 06) dan 1 kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya (program 01) di lingkungan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK,

yaitu:

1. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan;



Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi

Negara;



Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat;





26

Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya;

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dalam tahun anggaran 2016, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merencanakan akan

melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Formulir RKT.

Program dan kegiatan tersebut merupakan penetapan kinerja program Tahun 2016.

Pada tahun 2016, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra, perjanjian kinerja

atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat 3 indikator kinerja utama yang

digunakan untuk mengukur tercapainya delapan sasaran strategis dapat dilihat pada

Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2016

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA Reff. IKU Sasaran Strategis

TARGET 2016 (SESUAI

TAPKIN REVISI) Cara Pengukuran

Satuan Jumlah

1 2 3 4 5 6

1. Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional

1.1 % 50 Tindak Lanjut atas rekomendasi

(Gabungan Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional)

2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2.1 Maturitas SPIP K/L(Level 3) Bidang Polhukam dan PMK

2.1 % 2 Persentase Maturitas SPIP Level 3

dibandingkan dengan Populasi

K/L Deputi

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3.1 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 3)

3.1 % 8 Persentase Level 3 K/L IACM atas Populasi K/L di

Deputi



Deputi



Deputi



27

Mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2008, Penetapan Kinerja Tahun 2016 Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK, mencakup satu program utama yang harus diemban dalam

pencapaian tujuan BPKP, yaitu Program Peningkatan Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Penyelenggaraan Pemeriksaan dan

Pengawasan Bidang Polhukam PMK serta Pembinaan Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu

indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah

keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat dilakukan. Keberhasilan

program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan

diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator

program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-

kegiatan yang mendukung program tersebut.

Indikator kinerja utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan indikator

kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan

peran utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam pengawasan akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK dengan target tahun 2016 Seperti tabel 2.3 di atas.

Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan

dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang. Logika pengembangan

indikator-indikator penunjang ini diletakkan pada suatu peta strategi yang

menggambarkan kaitan sebab-akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek

manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal dengan aspek

’pemasaran’ yang akan meningkatkan penerimaan (akseptasi) pihak eksternal atas

peran dan fungsi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Seluruh indikator kinerja

kegiatan-kegiatan penunjang ini diletakkan pada perspektif pendekatan terhadap

pelanggan (pemasaran), peningkatan kualitas proses internal dan peningkatan

kapasitas kelembagaan. Perimbangan ini digambarkan dalam Peta Strategi.



28

Pada dasarnya, seluruh kaitan sebab-akibat antar indikator kinerja ini sama dengan

hubungan sebab akibat yang sudah diasumsikan terjadi pada tujuan dan program

sebagaimana digambarkan pada bagian terdahulu. Jadi, seluruh indikator kinerja

kegiatan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan dianggap faktor yang

berperan dalam mencapai kinerja pada tiga perspektif di atasnya. Indikator kegiatan

pada perspektif peningkatan proses internal pun diasumsikan akan menyumbang bagi

pencapaian hasil kegiatan-kegiatan pada dua perspektif di atasnya.

Peta strategi dan indikator kinerja kunci tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi

seluruh unit dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang dianggap perlu

dilakukan berdasarkan pertimbangan keunikan permasalahan di masing-masing

tempat. Jadi, otonomi dan desentralisasi pelaksanaan strategi tetap dimungkinkan

tanpa harus mengorbankan koherensi antara kegiatan-kegiatan yang dipandang

mewakili kepentingan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK secara menyeluruh dengan

kegiatan-kegiatan yang mewakili kepentingan masing-masing unit kerja.

Akuntabilitas Kinerja


29

A. Capaian Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

engukuran capaian kinerja tahun 2016 merupakan bagian dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Deputi PIP

Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan (Deputi PIP Bidang Polhukam PMK). Pengukuran

dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2016 dan

membandingkan dengan target yang diperjanjikan dalam

dokumen penetapan kinerja 2016, realisasi kinerja tahun 2015 dan target yang

diperjanjikan pada Renstra di tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja

yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Tahun 2016 (revisi). Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian

target kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja

lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari

nilai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas APIP K/L level 1 dilakukan

dengan menggunakan rumus:

Capaian atas tiga IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara

ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada

Tabel 3.1 berikut ini:

PP

III. Akuntabilitas Kinerja



30

Tabel 3.1

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama


KINERJA SASARAN

CAPAIAN

KINERJA

OUTCOME (%)


Tujuan Strategis 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan


Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional

1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita

Skala

1-5

1 1 100

Sasaran Program

• Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern pengelolaan program prioritas

nasional

% 50 75,31 150,62

Tujuan Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2. 1. Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 2 1,85 92,59

Sasaran Program

• Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan

PMK

% 2 1,85 92,59

Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Kementerian/Lembaga/Pemda

3. 1. Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 8 5,56 69,44

Sasaran Program

• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK

(Level 3)

% 8 5,56 69,44


(Level 2)

% 51 51,85 101,67


(Level 1)

% 41 38,89 105,15

(untuk lebih lengkap, lihat lampiran 1)



31

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,

khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran

strategis. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tujuan

strategis dilakukan dengan mengukur sasaran strategis yang menjadi indikator dan

terkait langsung dengan pencapaian tujuan strategis.

Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian

kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Analisis tentang capaian tiga tujuan strategis yang dijabarkan dalam tiga sasaran

strategis yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK disajikan sebagai

berikut:

TUJUAN STRATEGIS 1:

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan


Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas

penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional yang bersih dan efektif. Prinsip dari akuntabilitas adalah

kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan masyarakat dan stakeholder lainnya

tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada

penyelenggara pemerintahan.

Tujuan tersebut menggambarkan peran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam

menjaga akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola kepemerintahan yang baik,

mengalami perbaikan melalui kegiatan quality assurance ataupun consulting and

assistance.

Tujuan strategis adalah kondisi yang ingin dicapai dalam periode lebih dari satu tahun

atau pada akhir masa renstra. Indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan



32

“Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

yang Bersih dan Efektif” adalah sasaran strategis “meningkatnya kualitas akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional”.

Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada awal masa Renstra,

disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan


Sasaran strategis “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Indeks Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita”. Sasaran

strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan kondisi yang akan dicapai

secara nyata oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK pada tahun 2019 yang

mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program

teknis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu pengawasan intern akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional.

Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan level assurance Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK tentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon

yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan

dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan

kepadanya. Indeks APKPN ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan

kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program

pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Metode pengukuran indeks

menggunakan alat ukur berdasarkan 4 komponen, yaitu Opini BPK, nilai SAKIP, level

maturitas SPIP, level IACM/kapabilitas APIP (Khusus untuk K/L yg terkait dengan

Program Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial), dengan kriteria sebagai

berikut:

a. Penentuan skor masing-masing Kementerian berdasarkan nilai SAKIP, opini BPK,

skor maturitas SPIP dan kapabilitas APIP, dengan skor sebagai berikut:



33

b. Pembobotan di masing-masing skor:

- Kategori SAKIP: 20%;

- Opini BPK: 15%;

- Maturitas SPIP: 35%;

- Kapabilitas APIP: 30%.

c. Level indeks APKPN:

No Level Indeks APKPN Skor Rentang

1 Menuju Akuntabilitas s.d. 2,00 2

2 Level 1 >2,00 – 3,00 1

3 Level 2 >3,00 – 4,00 1

4 Level 3 >4,00 – 4,75 0,75

5 Level 4 >4,75 – 5,25 0,5

6 Level 5 >5,25 – 5,50 0,25

Dengan demikian hasil penilaian untuk Kementerian yg terkait dg Program Kesehatan,

Pendidikan dan Perlindungan Sosial adalah sebagai berikut:

No K/L

Opini BPK Tahun 2015

Nilai SAKIP Tahun 2015

SPIP Tahun 2016

APIP Tahun 2016

Opini Skor Nilai Skor Level Skor Level Skor

1 Kementerian Kesehatan WTP 5 BB 5 2,04 2 2 2

2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

WTP 5 BB 5 2 2 3 3

3 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

WDP 3 B 4 2 2 1 1

4 Kementerian Sosial TMP 2 B 4 2 1 2 1

Nilai/Angka Rata-rata 3,75 4,5 1,75 1,75

Perhitungan Indeks:



34

No Parameter Angka Skor Rata-Rata

Bobot Skor Total

1 Opini LK 3,75 15% 0,563

2 Nilai SAKIP 4,50 20% 0,900

3 Maturitas SPIP 1,75 35% 0,613

4 Kapabilitas APIP 1,75 30% 0,525

Skor Total 2,601

Level Level 1

Apabila disandingkan dengan target kinerja, dapat disajikan sebagai berikut:

No URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Capaian Kinerja

% Uraian Satuan Target Realisasi

1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional 1) Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita Skala

1-5

1 1 100%

Sasaran strategis “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional” dihasilkan melalui pencapaian sasaran program“ Perbaikan

pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang

Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”.

Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”

merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan,

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai

pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian

intern. BPKP bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap

kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen

risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan dan risiko tidak tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam

RPJMN 2015-2019.



35

Sasaran Program: Perbaikan pengelolaan program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam,

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran strategis tersebut didukung oleh satu sasaran program, yaitu “Perbaikan


Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” yang dilengkapi satu indikator

kinerja yaitu “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

pengelolaan program prioritas nasional” yang diukur dengan menghitung persentase

tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil

Pengawasan.

Realisasi indikator kinerja sasaran program “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko

dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional” tahun 2016 sebesar

75,31% atau mencapai 150,62% dari target periode yang sama sebesar 50%.

Realisasi sebesar 75,31% merupakan 61 tindak lanjut perbaikan yang terjadi atas 81

rekomendasi yang disampaikan. Perbaikan yang telah dilakukan sebagai dampak dari

pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan antara lain:

1. Perbaikan tata kelola berupa penyusunan SOP Monitoring Pelaksanaan PBJ untuk

APIP mitra kerja BPKP dan penyusunan TOR dan RAB sesuai standar biaya yang

berlaku sesuai Peraturan Menteri Keuangan pada K/L yang menerima dana APBN-P

Tahun 2016 dan 2017;

2. Pencetakan Kartu Indonesia Sehat peserta PBI baru tahun 2016 dan

mendistribusikannya kepada peserta pada BPJS Kesehatan;

3. Mempercepat proses pengadaan ulang paket barat pada Proyek Strategis Nasional

Palapa Ring pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

4. Penghematan Keuangan Negara dari hasil koreksi BPKP atas tagihan pihak ketiga

pada Ombudsman RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan

Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terpencil,

Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian

Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek dan Dikti dan



36

Kementerian Hukum dan HAM.

5. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai dampak adanya

penyetoran ke kas Negara dan perbaikan tata kelolanya pada Kementerian

Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Panitia Pengawas Pemilu

Kabupaten/Kota;

6. Perbaikan pemanfaatan aset tetap pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;

7. Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran

2016 pada Kementerian/Lembaga mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Presiden.

Pencapaian realisasi melebihi target menunjukkan bahwa Deputi PIP Bidang Polhukam

telah berperan aktif agar rekomendasi yang diberikan kepada K/L mitra kerja segera

ditindaklanjuti.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 59,60%, maka realisasi tahun

2016 sebesar 75,31% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Bahkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka

realisasi tahun 2016 telah melampaui target yang ditetapkan.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp6.329.815.446,00

atau 97,49% dari anggaran sebesar Rp6.493.019.000,00 dan dengan SDM sebanyak

18.864 OH atau 105,40% dari rencana tahun 2016 sebanyak 17.726 OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional”

telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun

2016 sebesar 150,62% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar

97,49%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja indikator kinerja

program “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan

program prioritas nasional” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian

indikator kinerja tahun 2016 sebesar 150,62% lebih tinggi dibandingkan dengan



37

capaian OH sebesar 105,40%.

Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”

dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil

pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian

intern pengelolaan keuangan negara, dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan dua

indikator kinerja yaitu “Rekomendasi hasil pengawasan” dan “Rekomendasi Hasil

Pengawasan Pembangunan Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial”.

Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan” sebanyak 81 rekomendasi

atau mencapai 100% dari target tahun 2016 sebanyak 81 rekomendasi sedangkan

realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Hasil Pengawasan Pembangunan Kesehatan,

Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial” sebanyak 13 rekomendasi atau mencapai

100% dari target tahun 2016 sebanyak 13 rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan

melalui kegiatan audit, evaluasi, bimtek, asistensi pada Kementerian/Lembaga mitra

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK antara lain sebagai berikut:

1. Reviu Atas Proses Perencanaan Penganggaran Terhadap Rincian Program dan

Kegiatan Pemanfaatan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2016 Pada

Kementerian/Lembaga di lingkungan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yang

mendapat alokasi APBN-P TA 2016;

2. Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Evaluasi Terhadap

Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015;

3. Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan Program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2014 dan 2015 pada Kementerian

Kesehatan;

4. Audit Pengelolaan Kepesertaan JKN Pada BPJS Kesehatan Tahun 2015 dan 2016;

5. Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB) di Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);

6. Audit Aset dan Hutang Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan sekolah Olahraga



38

Nasional, Hambalang, Bogor;

7. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Prioritas Nasional

Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan dan Pembangunan Sepuluh Rumah Sakit

Pratama;


Tahun 2016 pada Kementerian Sosial;


Tahun 2016 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Verifikasi Tunggakan Pembayaran Pemerintah Tahun 2015 pada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Verifikasi Tunggakan Kekurangan Bayar Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS/Non

PNS TA 2013 sd. 2015 Kementerian Agama;

12. Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan (DAK, TPG

PNSD & Tamsil Guru PNSD) Kemendikbud

13. Reviu Kontrak/Tagihan pada Kemenristek Dikti Tahun 2015 Yang Belum Terbayar;

14. Audit Operasional pengentasan 5000 Desa tertinggal dan Meningkatnya Desa

Mandiri paling sedikit 2000 Desa pada Kemendes PDTT;

15. Audit atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 6 Perwakilan RI di Luar

Negeri;

16. Focus group discussion (FGD) tentang perlindungan WNI Jamaah umroh pada

Kementerian Luar Negeri.

TUJUAN STRATEGIS 2:

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Tujuan strategis kedua Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adalah peningkatan

efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini berkaitan

dengan masih rendahnya kualitas pelayanan publik karena belum semua kementerian



39

lembaga di lingkungan mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK membuat dan

menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), padahal di satu sisi pemerintah telah

mencanangkan terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good

public governance).

Tujuan tersebut menggambarkan peran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam

menjaga akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola kepemerintahan yang baik,

mengalami perbaikan melalui kegiatan quality assurance ataupun consulting and

assistance.



“Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”

adalah sasaran strategis “meningkatnya maturitas SPIP”.





Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP

Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab

melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP diarahkan agar instansi

pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L pada

tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil

(outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap K/L bahkan program

prioritas nasional.



40

Sasaran strategis “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”

diindikasikan oleh satu indikator kinerja yaitu” Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga

(Level 3)”. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan

karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan

berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik

peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP

pada K/L, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi

pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi.

No URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Capaian Kinerja

% Uraian Satuan Target Realisasi

1 Meningkatnya Maturitas SPIP

1) Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 2 1,85 92,59

Sasaran strategis “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”

dihasilkan melalui pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”.

Gambaran tentang kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

ditunjukkan oleh tingkat kematangan/maturitas implementasi penyelenggaraan SPIP

pada K/L dalam rentang lima tingkat mulai dari tingkat rintisan, berkembang, tersistem,

terintegrasi hingga optimum. Tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP

ini menunjukkan upaya komprehensif suatu instansi (K/L) yang melibatkan pimpinan

dan seluruh pegawai untuk secara terus-menerus mengendalikan pencapaian tujuan

instansi melalui pemastian bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan

efisien, pelaporan keuangan telah handal, harta telah dipelihara keamanannya dan

ketaatan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian maturitas

dilakukan untuk mencari upaya strategis dalam mendorong K/L dalam meningkatkan

kualitas SPIP-nya.

Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L

Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran strategis tersebut didukung oleh sasaran program “Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”



41

dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam

PMK” yang diukur dengan menghitung persentase K/L yang tingkat Maturitas SPIP

sudah mencapai Level 3 dibandingkan dengan seluruh K/L yang menjadi mitra Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK.

Realisasi indikator kinerja sasaran program “Maturitas SPIP K/L (Level 3)” sampai

dengan tahun 2016 sebesar 1,85% atau mencapai 92,59% dari target periode yang

sama sebesar 2%.

Realisasi 92,59% menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1 (satu)

Kementerian/Lembaga mitra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yang tingkat maturitas

SPIP-nya telah mencapai level 3, yaitu BPKP.

Belum tercapainya target disebabkan antara lain:

1. Luasnya lingkup penilaian Maturitas SPIP mengakibatkan proses meningkatkan level

maturitas SPIP menjadi level 3 tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;

2. Tim penilaian maturitas SPIP belum memiliki pemahaman yang seragam;

3. Satgas SPIP K/L yang belum siap dalam membantu proses penilaian dan

peningkatan level SPIP;

4. Beberapa K/L belum familiar dengan proses penilaian dan peningkatan Maturitas

SPIP;

5. Keterbatasan waktu sehingga sinkronisasi jadwal dan waktu antara tim evaluasi dan

K/L sulit dilaksanakan.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka realisasi tahun 2016

lebih rendah, sehingga diproyeksikan realisasi tahun 2017 dan 2018 harus lebih

dioptimalkan dibandingkan tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar

Rp379.828.919,00 atau 97,81% dari anggaran sebesar Rp388.336.000,00 dan dengan

SDM sebanyak 2.971 OH atau 132,39% dari rencana tahun 2016 sebanyak 2.244 OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Maturitas SPIP K/L

(Level 3) Bidang Polhukam PMK” tidak tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari



42

capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 92,59% lebih rendah dibandingkan

dengan capaian dana sebesar 97,81%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja program “Maturitas

SPIP K/L(Level 3) Bidang Polhukam PMK” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini

terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 92,59% lebih rendah

dibandingkan dengan capaian OH sebesar 132,39%.

Penyebab penggunaan dana dan pendayagunaan SDM belum efisien adalah belum

optimalnya proses pembinaan SPIP yang mengakibatkan tingkat maturitas SPIP pada

Kementerian/lembaga mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK tidak mencapai

level 3.

Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam,

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dihasilkan melalui pencapaian sasaran

kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan

tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah,

dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi Perbaikan

Penyelenggaraan SPIP”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Perbaikan

Penyelenggaraan SPIP” sebanyak 17 rekomendasi atau mencapai 100,00% dari target

tahun 2016 sebanyak 17 rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan

Evaluasi Maturitas SPIP pada Kementerian/Lembaga mitra kerja Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK antara lain sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan;

2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

3. Perpustakaan Nasional;

4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5. Lembaga Sandi Negara;

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8. Kepolisian Negara RI;

9. Mahkamah Agung;

10. Kementerian Koordinator Bidang PMK;



43

11. Kementerian Agama;

12. Kementerian Sosial;

13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Kementerian Pemuda dan Olahraga;

15. Kementerian Luar Negeri;

16. Kementerian Sekretariat Negara;

17. Sekretariat Kabinet.

TUJUAN STRATEGIS 3:

PENINGKATAN KAPABILITAS PENGAWASAN INTERN

PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN

Tujuan strategis ketiga Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adalah peningkatan

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten

inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019.

Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan intern

pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan

pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:

a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah;

b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah.



“Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten” adalah sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah K/L”.



44





Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Kementerian/Lembaga

Permasalahan kapabilitas pengawasan intern ditunjukkan oleh nilai kapabilitas APIP

menurut framework Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Hasil assessment BPKP

terhadap 396 APIP menunjukkan bahwa kapabilitas APIP (sampai dengan pertengahan

tahun 2014) masih belum menggembirakan. Sejumlah 362 APIP atau 91,42% APIP

masih berada pada level 1 (initial), 33 APIP atau 8,33% berada pada level 2

(infrastructure), dan hanya 1 APIP atau (0,25%) berada pada level 3 dari lima level 5

yang mungkin dicapai.

Sasaran strategis “meningkatnya kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L”

merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP K/L pada tahun 2019

yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari

berbagai kegiatan pembinaan APIP.


diindikasikan oleh satu indikator kinerja yaitu ”Kapabilitas APIP K/L (Level 3)”. Tingkat

Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau

meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat

pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan

organisasi yang lebih matang dan kompleks.

No URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Capaian

Kinerja % Uraian Satuan Target Realisasi

1 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

1) Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 8 5,56 69,44




45

dihasilkan melalui pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan

Intern K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”. Sasaran

program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam,

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dilengkapi tiga indikator kinerja yaitu

“Kapabilitas APIP K/L yang telah mencapai level 3”,” Kapabilitas APIP K/L yang telah

mencapai level 2” dan “Kapabilitas APIP K/L yang telah mencapai level 1” yang diukur

dengan menghitung persentase APIP yang tingkat IACM sudah mencapai Level 3 atau

level 2 atau level 1 dibandingkan dengan seluruh K/L yang menjadi mitra Deputi

Polhukam PMK.

Sasaran Program: Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan

PMK Level 1, Level 2 dan Level 3

Sasaran strategis Kapabilitas APIP K/L yang telah mencapai level 3 didukung dengan 3

sasaran program dengan realisasi dan capaian indikator kinerja sebagai berikut:


KINERJA SASARAN

CAPAIAN

KINERJA

OUTCOME (%)


Sasaran Program


(Level 3)

% 8 5,56 69,44


(Level 2)

% 51 51,85 101,67


(Level 1)

% 41 38,89 105,15

Adapun realisasi per indikator sasaran program dapat dirinci sebagai berikut:

1. Indikator “Kapabilitas APIP K/L yang telah mencapai level 3” sampai dengan tahun

2016 sebesar 5,56% atau mencapai 69,44% dari target periode yang sama sebesar

8%. Tiga APIP K/L yang tingkat IACM telah mencapai level 3 yaitu sebagai berikut:

1) Kementerian Hukum dan HAM;

2) BPKP;

3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



46

2. Realisasi indikator kinerja sasaran program “Kapabilitas APIP K/L yang telah

mencapai level 2” sampai dengan tahun 2016 sebesar 51,85% atau 101,67% dari

target periode yang sama sebesar 51,00%. Realisasi indikator kinerja sebesar

51,85% terdiri dari 28 APIP K/L yang tingkat IACM telah mencapai level 2 yaitu

sebagai berikut:

1) Kementerian Kesehatan;

2) Kementerian Kominfo;

3) Lembaga Ketahanan Nasional;

4) BKKBN;

5) Dewan Perwakilan Rakyat;

6) Kepolisian Negara RI;

7) Badan Narkotika Nasional;

8) Mahkamah Konstitusi;

9) Komisi Pemberantasan Korupsi;

10) Komisi Yudisial;

11) Ombudsman RI;

12) Kementerian Agama;

13) Kementerian Sosial;

14) Badan Pengawas Obat dan Makanan;

15) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

16) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

17) Badan Tenaga Nuklir Nasional;

18) Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

19) Badan Standarisasi Nasional;

20) Arsip Nasional Republik Indonesia;

21) Lembaga Administrasi Negara;

22) Badan Kepegawaian Negara;

23) Komisi Pemilihan Umum;

24) Badan Pengawas Pemilu;

25) Kementerian Luar Negeri;

26) Kementerian Sekretariat Negara;



47

27) Sekretariat Kabinet;

28) Kementerian PAN-RB;

3. Realisasi indikator kinerja sasaran program “Kapabilitas APIP K/L yang telah

mencapai level 1” sampai dengan tahun 2016 sebesar 38,89% atau 105,15% dari

target periode yang sama sebesar 41,00%. Realisasi indikator kinerja sebesar

38,89% terdiri dari 21 APIP K/L yang tingkat IACM telah mencapai level 1 yaitu

sebagai berikut:

1) Kementerian Pertahanan;

2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

3) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4) Badan Intelijen Negara;

5) Lembaga Sandi Negara;

6) Perpustakaan Nasional;

7) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

8) Badan Keamanan Laut;

9) Majelis Permusyawaratan Rakyat;

10) Mahkamah Agung;

11) Kejaksaan Agung;

12) Komisi Nasional HAM;

13) Dewan Perwakilan Daerah;

14) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

15) Badan SAR Nasional;

16) Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional;

17) Badan Informasi Geospasial;

18) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

19) Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

20) Kementerian Pemuda dan Olahraga;

21) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Selain itu terdapat 2 (dua) K/L yang sedang atau belum dinilai tingkat kapabilitas

APIP-nya disebabkan :



48

1) K/L tidak memiliki unit kerja Inspektorat yaitu Dewan Ketahanan Nasional;

2) K/L yang bersangkutan meminta penundaan penilaian yaitu BPK;

Jika dibandingkan dengan target untuk kapabilitas APIP Level 3 tahun 2019 sebesar

85%, maka realisasi tahun 2016 relatif lebih rendah, sehingga realisasi pada tahun

2017 dan 2018 harus lebih dioptimalkan dibandingkan tahun 2016.

Hambatan pencapaian target terkait dengan sasaran strategis dan sasaran program

kapabilitas APIP, antara lain:

1. Proses peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3 sangat mendasar sehingga

tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;

2. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada strukturnya pada K/L yang bersangkutan


Kemenkeu).

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar

Rp301.083.593,00 atau 97,35% dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp309.285.000,00

dan dengan SDM sebanyak 2.800 OH atau 168,49% dari rencana tahun 2016 sebanyak

1.662 OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Kapabilitas APIP K/L

yang telah mencapai level 3” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari

capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 69,44% untuk level 3 lebih rendah

dibandingkan dengan capaian dana sebesar 90,08%. Sedangkan capaian level 2

sebesar 101,67% dan level 1 sebesar 105,15% dibandingkan dengan capaian dana

(95,12%) relatif efisien.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja program

“Kapabilitas APIP K/L yang telah mencapai level 1,2 dan 3” belum tercapai secara

efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 92,09%

lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH sebesar 168,49%.

Penyebab penggunaan dana dan pendayagunaan SDM belum efisien adalah proses

peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3 sangat mendasar sehingga tidak dapat



49

dicapai dalam waktu singkat sedangkan dana dan HP telah dialokasikan secara optimal.

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam,

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dihasilkan melalui pencapaian sasaran

kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan

tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah,

dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan

Kapabilitas APIP K/L”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas

APIP K/L” sebanyak 17 rekomendasi atau mencapai 100,00% dari target tahun 2016

sebanyak 17 rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Evaluasi

IACM atau peningkatan kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga mitra Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK antara lain sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

3. Kementerian Kesehatan;

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika;

5. Lembaga Sandi Negara;

6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Badan Narkotika Nasional;

8. Komisi Pemberantasan Korupsi;

9. Mahkamah Agung;

10. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Kementerian Sosial;

13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

14. Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan RB;

15. Kementerian Luar Negeri;

16. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

17. Kementerian Pemuda dan Olahraga.



50

C. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2016

Dalam rangka mendukung capaian program, sasaran dan kegiatan tahun 2016 tersebut

di atas, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK mendapat alokasi anggaran dalam DIPA

tahun 2016 sebesar Rp8.264.559.000,00, terdiri dari anggaran Program Pengawasan

Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp7.197.890.000,00 dan anggaran Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP sebesar

Rp1.066.670.000,00. Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar

Rp8.057.211.928 atau mencapai 97,49% dari anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp7.010.727.958,00

atau mencapai 97,40% dari anggaran dan realisasi Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP sebesar Rp1.046.483.970,00 atau mencapai

98,11%.

Penutup


51

A. Ringkasan Capaian Sasaran Strategis

erdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP

melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan

negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan

kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan

kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan penyelenggaraan

SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini,

pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari

sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap



manusia, dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala.

Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP

disampaikan dalam LKj Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Dalam pelaporan kinerja ini

disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang

memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, di samping merupakan

pertanggungjawaban kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis tahun 2016, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP

telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap

seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran

BB

IV. Penutup

Penutup


52

kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra,

rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap

Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2015-2019 telah dilengkapi dengan target

kinerja sasaran strategis, target kinerja sasaran program, dan target kinerja sasaran

kegiatan. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam

target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja,

serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis ini merupakan

cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome

program yang diselenggarakan, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan Indikator

Kinerja Sasaran Strategis.

Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data

kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja

melalui pembandingan dengan target tahun berjalan.

Dalam rangka perbaikan pengukuran kinerja, pada tahun 2016, terdapat perubahan

atas indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dalam pengukuran kinerja,

yaitu dengan penggunaan Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional, selain itu Level

Maturitas SPIP dan Level APIP K/L juga digunakan sebagai Indikator dalam mengukur

ketercapaian sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK juga memiliki tiga Sasaran Program untuk

mendukung ketercapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu: 1.) Perbaikan


Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2.) Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan

3.) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam,

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ketiga Sasaran Program tersebut didukung

menggunakan serangkaian Indikator Kinerja Program (Outcome) yang terdiri dari: 1.)

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan

Penutup


53

program prioritas nasional, 2.) Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan

PMK, dan 3.) Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 1,2, dan 3).

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan

pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan

melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Dari tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan Sasaran strategis “meningkatnya

kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional” telah

mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan dua sasaran strategis

lainnya yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” dan

“meningkatnya kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L” masih perlu

ditingkatkan kembali capaiannya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1 “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan

dan pembangunan nasional” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Indeks

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam

Nawa Cita” diukur dengan indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita tercapai 100%. Terhadap

pencapaian target tersebut, Deputi PIP Bidang Polhukam telah melaksanakan

serangkaian audit operasional, audit kinerja, evaluasi, monitoring dan evaluasi

probity audit, pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan

reviu laporan keuangan pada K/L mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK;

b. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah” diukur dengan persentase K/L di lingkungan Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK tercapai 92,59%. Terhadap pencapaian target tersebut, Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK telah melaksanakan serangkaian penugasan berupa

Evaluasi Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga, pendampingan penilaian risiko

dan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

c. Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Kementerian/Lembaga” diukur dengan persentase K/L di lingkungan Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK yang nilai kapabilitas APIP pada level 3. Terhadap profil

indikator tersebut capaiannya sebesar 69,44%. Terhadap kondisi tersebut, Deputi

Penutup


54

PIP Bidang Polhukam telah melaksanakan serangkaian tugas antara lain evaluasi

kapabiltas APIP, sosialiasi IACM dan Focus Group Disscussion terkait kapabilitas

APIP.

B. Kelemahan/Hambatan Pencapaian Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK masih perlu

ditingkatkan karena masih terdapat kendala dalam pencapaian sasaran strategis yang

dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Luasnya lingkup penilaian Maturitas SPIP mengakibatkan proses meningkatkan

level maturitas SPIP menjadi level 3 tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;

b. Tim penilaian maturitas SPIP belum memiliki pemahaman yang seragam;

c. Satgas SPIP K/L yang belum siap dalam membantu proses penilaian dan

peningkatan level SPIP;

d. Beberapa K/L belum familiar dengan proses penilaian dan peningkatan Maturitas

SPIP;

e. Keterbatasan waktu sehingga sinkronisasi jadwal dan waktu antara tim evaluasi

dan K/L sulit dilaksanakan;

f. Proses peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3 sangat mendasar sehingga

tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;

g. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada strukturnya pada K/L yang bersangkutan


Kemenkeu).

C. Langkah-Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah yang direncanakan akan dilakukan oleh Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK pada tahun 2016 dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara

lain adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra kerja

melalui rapat-rapat koordinasi untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP;

Penutup


55

2. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM dengan Program Pelatihan

Mandiri (PPM) yang berkualitas;

3. Memantau dan mendorong instansi yang dievaluasi untuk menetapkan kebijakan

sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.

Akhirnya dengan disusun LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara

transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan

kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKj ini telah menjadi motivator

untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan

stakeholders, sehingga kontribusi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK khususnya dan

BPKP pada umumnya dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

---o0o---

Lampiran 1

A. Pengukuran Outcome

Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %

1 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12

1. Meningkatnya Kualitas


Keuangan dan


1.1 Skala 1-5 1 1 100% 17.726 18.684 105,40% 6.493.018.000 6.329.815.446 97,49%

2. Meningkatnya Maturitas

SPIP

2.1 % 2 1,85 92,59% 2.244 2.971 132,39% 388.336.000 379.828.919 97,81%

3. Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern

Pemerintah K/L/Pemda

3.1 % 8 5,56 69,44% 1.662 2.800 168,49% 316.535.000 301.083.593 95,12%

Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Perbaikan pengelolaan

program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan

Negara Bidang Polhukam,

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

1,1 % 50 75,31 150,62% 17.726 18.684 105,40% 6.493.018.000 6.329.815.446 97,49%

2 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP K/L Bidang

Polhukam, Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

2,1 % 2 1,85 92,59% 2.244 2.971 132,39% 388.336.000 379.828.919 97,81%

3,1 % 8 5,56 69,44% 521 119 22,84% 25.156.753 22.660.333 90,08%

3,2 % 51 51,85 101,67% 828 1.707 206,14% 196.367.757 195.581.463 99,60%

3,3 % 41 38,89 105,15% 313 975 311,36% 95.010.490 82.841.797 87,19%

SDM (OH) Keuangan (Rp.)

SDM (OH) Keuangan (Rp.)

%

Capaian

%

CapaianSatuan Target

1 2

Perbaikan tata kelola, manajemen

risiko dan pengendalian intern

Pengelolaan program prioritas

nasional

Program Pengawasan

Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan


serta Pembinaan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

PROGRAM

Program Pengawasan


Keuangan Negara dan


serta Pembinaan Sistem

Pengendalian Intern

PemerintahMaturitas SPIP K/L(Level 3)

Bidang Polhukam dan PMK

3 Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern K/L

Bidang Polhukam,

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

Kapabilitas APIP K/L Bidang

Polhukam dan PMK (Level 3)





Target Realisasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan

2 3

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan


Program Prioritas dalam Nawa

Cita

Maturitas SPIP K/L(Level 3)

Kapabilitas APIP K/L (Level 3)

Realisasi

PROGRAM

Lampiran 2


3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional

1.1 Skala 1-5 1 1 Sama 1 100,00%

2. Meningkatnya Maturitas SPIP 2.1 % 0 1,85 1,85 2 92,59%

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern


3.1 % 0 5,56 5,56 8 69,44%

3 4 5 6 7 8

1 Perbaikan pengelolaan program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan

1,1 % 59,60 75,31 15,71 50 150,62%

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L

Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan

2,1 % 0 1,85 1,85 2 92,59%

3,1 % 0 5,56 5,56 8 69,44%

3,2 % 18,87 51,85 32,98 51 101,67%

3,3 % 54,72 38,89 -15,83 41 105,15%

Satuan

1 2

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern Pengelolaan program prioritas

nasional

Maturitas SPIP K/L(Level 3) Bidang Polhukam dan

PMK


INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA SatuanRealisasi

2015

Realisasi

2016

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan


Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK

(Level 3)


(Level 2)


(Level 1)

PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015


% Realisasi 2016

terhadap target

2016

Target

2016

% Realisasi 2016

terhadap target

2016

SASARAN PROGRAM

1

SASARAN STRATEGISRealisasi

2015

Realisasi

2016

Kenaikan/

Penurunan

2

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita


Target

2016

Kenaikan/

Penurunan

Lampiran 3


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Meningkatnya Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan

Nasional

1.1

Skala 1-5 1 1 2 2 3 1 1 - - - 100% 100% - - -

2. Meningkatnya Maturitas

SPIP

2.1

% 4 2 45 65 85 0 1,85 - - - 0% 92,59% - - -

3. Meningkatnya

Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah

3.1

% 5 8 38 60 85 0 5,56 - - - 0% 69,44% - - -

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Perbaikan pengelolaan

program Prioritas

Nasional dan

Pengelolaan Keuangan

Negara Bidang Polhukam

dan Pembangunan


1,1

% 45 50 55 60 70 59,60 75,31 - - - 132% 150,62% - - -


Penerapan SPIP K/L

Bidang Polhukam dan

Pembangunan Manusia

2,1

% 5 2 45 65 85 0 1,85 - - - 0% 92,59% - - -

3,1 % 5 8 38 65 85 0 5,56 - - - 0% 69,44% - - -

3,2 % 25 51 30 20 10 18,87 51,85 - - - 75% 101,67% - - -

3,3 % 70 41 32 20 5 54,72 38,89 - - - 78% 105,15% - - -


SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA

TargetSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan

Satuan

2 3

Indeks Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program

Prioritas dalam Nawa Cita




1 2

Perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan

pengendalian intern

Pengelolaan program prioritas

nasional

PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 DENGAN REALISASI DAN TARGET TAHUN 2015-2019


Program Pengawasan


Keuangan Negara dan

Pembangunan

Nasional serta

Pembinaan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

Realisasi CapaianProgram

Target Realisasi Capaian

Program

Program Pengawasan


Keuangan Negara dan

Pembangunan

Nasional serta

Pembinaan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah


Bidang Polhukam dan PMK

3 Meningkatnya

Kapabilitas Pengawasan

Intern K/L Bidang


Lampiran 4

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP

Rekomendasi Hasil

Pengawasan Rekomendasi 67 67 100%


Pengawasan Intern




Rekomendasi Hasil

Pengawasan Pembangunan

Kesehatan, Bidang Pendidikan,

Perlindungan Sosial,

Perlindungan sosial PDT

Rekomendasi 14 14 100%

2 Meningkatnya Maturitas SPIP Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern




Rekomendasi Perbaikan

Penyelenggaraan SPIPRekomendasi 17 17 100%


Pengawasan Intern



Pengawasan Intern




Rekomendasi Pembinaan

Kapabilitas APIP K/LRekomendasi 17 17 100%

Rekomendasi 115 115 100%TOTAL

Meningkatnya Kualitas



Nasional

1

%

CAPAIAN KINERJA OUTPUT

DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN,

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2016

No. Sasaran Strategis Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi

Lampiran 5


Pengawasan Intern




Rekomendasi Hasil

Pengawasan Rekomendasi 95 67 -28


Pengawasan Intern




Rekomendasi Hasil

Pengawasan Pembangunan

Kesehatan, Bidang Pendidikan,

Perlindungan Sosial,

Perlindungan sosial PDT

Rekomendasi 4 14 10

2 Meningkatnya Maturitas SPIP Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern




Rekomendasi Perbaikan

Penyelenggaraan SPIPRekomendasi 32 17 -15


Pengawasan Intern



Pengawasan Intern




Rekomendasi Pembinaan

Kapabilitas APIP K/LRekomendasi 15 17 2

Rekomendasi 146 115 -31TOTAL

Kenaikan/

Penurunan




Nasional

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015

DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN,

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2016

No. Sasaran Strategis Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Realisasi

2015

Realisasi

2016

laporan kinerja - bpkp.go.id 2016_gabung_opt.pdf · laporan kinerja ini memuat analisis capaian...

Documents