laporan kinerja direktorat jenderal perlindungan konsumen...
TRANSCRIPT
2019
Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas bimbingan dan
izin-Nya, Laporan Kinerja (Lapkin) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga (PKTN) Tahun 2019 dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai
wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka
pemantauan atas kinerja dan program yang dilaksanakan selama satu tahun. Setiap unit
kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun
dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Lapkin juga
dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja kementerian dan unit organisasi
dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan, sasaran dan
target organisasi.
Lapkin disusun dengan format mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan RI
Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian
Perdagangan. Lapkin ini berisi uraian capaian target-target indikator kinerja Ditjen PKTN
dalam mewujudkan 5 sasaran yang telah ditetapkan yaitu: (1) meningkatnya keberdayaan
konsumen; (2) meningkatnya ketertelusuran barang; (3) meningkatnya kesesuaian barang
beredar dan jasa terhadap ketentuan berlaku; (4) meningkatnya tertib ukur; dan (5)
meningkatnya tertib niaga di bidang perdagangan.
Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para Direktur
di lingkungan Ditjen PKTN atas kerja samanya dalam pengumpulan bahan. Kami juga
mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai pada Ditjen PKTN serta pihak-pihak
yang telah membantu dalam penyusunan laporan tahunan ini yang tidak bisa kami sebutkan
satu per satu. Kami menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan pada laporan ini.
Oleh karena itu, kami menunggu kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan
kinerja dan kemajuan organisasi. Akhirnya, laporan data kinerja tahunan ini diharapkan bisa
memberi gambaran yang jelas atas pelaksanaan kegiatan, memantapkan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja, serta sebagai salah satu alat evaluasi kinerja Ditjen PKTN.
Jakarta, 13 Maret 2020
Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Veri Anggrijono
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PKTN kepada Menteri Perdagangan Tahun
2019 Nomor: 01/PKTN/PK/01/2019 terdapat 5 (lima) sasaran yaitu, (1) meningkatnya
keberdayaan konsumen; (2) meningkatnya ketertelusuran barang; (3) meningkatnya
kesesuaian barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan perundang-
undangan; (4) meningkatnya tertib ukur; dan (5) meningkatnya tertib niaga di bidang
perdagangan. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja
program (IKP) Ditjen PKTN, antara lain: IKP1: Indeks Keberdayaan Konsumen; IKP2:
Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku; IKP3:
Persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan; IKP4:
Persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan di daerah
perbatasan darat; IKP5: Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku; IKP6: Persentase ketaatan pelaku usaha dalam
tertib niaga. Secara ringkas hasil pengukuran indikator kinerja program Ditjen PKTN pada
tahun 2019, sebagai berikut:
1. IKP1: Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). Pada tahun 2019 target IKK sebesar 45,
penelitian survei IKK dilakukan di 11 provinsi yaitu Banda Aceh, Sumatera Selatan, DKI
Jakarta, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku,
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dengan jumlah total responden
sebanyak 1.889 orang dengan realisasi sebesar 41,70. Dilihat dari variabel pengukuran
IKK, tidak tercapainya target realisasi tersebut dikarenakan oleh 3 variabel dari total 7
variabel pengukuran IKK, yaitu: (i) pencarian informasi sebelum membeli dengan skor
43,50,(ii) Pengetahuan UU dan Lembaga PK dengan skor sebesar 23,09 dan (iii) Perilaku
Komplain dengan skor 15,76. Namun demikian realisasi IKK tahun ini merupakan
realisasi tertinggi dari 5 tahun terakhir. Terdapat peningkatan realisasi IKK sebesar 1,29
point dibandingkan realisasi tahun 2018. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan
kinerja dalam upaya meningkatkan keberdayaan konsumen di Indonesia. Berdasarkan
data tersebut maka capaian kinerja IKK tahun 2019 sebesar 92,67%.
2. IKP2: Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengendalian barang-barang impor sebelum diedarkan di pasar dilakukan melalui uji
petik terhadap barang-barang impor tersebut dengan cara membeli barang yang sudah
diberlakukan SNI secara wajib di gudang importir kemudian dilakukan pengujian di
laboratorium yang sudah diakreditasi oleh KAN. Tahun ini, telah dilakukan Uji Petik
terhadap 85 merek barang dari target 85 merek yang terdiri dari 19 jenis produk dari 82
importir, yaitu: ban dalam kendaraan bermotor, ban mobil penumpang, ban sepeda
motor, baterai, helm pengendara bermotor roda dua, pompa air, kipas angin, tusuk
kontak, kombinasi tusuk kotak kontak, kompor gas LPG 2 tungku, kotak kontak, keramik
tableware, korek api gas, mainan anak, melamin – produk makanan dan minuman,
regulator LPG, saklar, sepatu pengaman, serta setrika listrik. Terdapat 60 merek produk
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 25 merek produk yang gagal memenuhi
ketentuan. Sehingga capaian indikator persentase barang impor yang diberlakukan SNI
secara wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku tahun 2019 sebesar 88,24%.
3. IKP3: Persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Secara akumulasi triwulan di tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan pengawasan
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 iii
terhadap 612 produk antara lain: Oven, Dispenser, Juicer, Mikrophone, Penghisap Debu,
Kalkulator, Luminer, Kipas Angin, Telephone Seluler, Mixer, Ubin Keramik, Perangkar
Makan, Karburator, AKI Kendaraan Bermotor, Keperluan Berkemah, Barang Jadi Tekstil
lainnya(Selimut,Sprei,Taplak Meja), Pakaian Bayi, Biskuit, Pupuk NPK Padat. Dari target
600 produk, sebanyak 403 produk memenuhi ketentuan SNI, Manual Kartu Garansi dan
Label. Berdasarkan hasil pengujian sebanyak 72 produk masih dalam proses pengujian
parameter SNI dan 540 produk telah selesai dilakukan pengamatan dan pengujian
dengan hasil 169 produk sesuai dengan parameter SNI, 223 produk sesuai dengan
parameter label, 220 produk sesuai dengan parameter MKG dengan total 540 produk
sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, terdapat 137 produk tidak sesuai ketentuan,
dengan rincian 34 produk tidak sesuai parameter SNI, 66 produk tidak memenuhi
parameter label, dan 37 produk tidak memenuhi parameter MKG. Dengan demikian,
maka realisasi persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan terhadap
target jumlah barang yang diawasi (target 600 produk, realisasi 612 produk pada tahun
2019) sebesar 65,85% dengan capaian 102,89%.
4. IKP4: Persentase barang beredar diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan di
daerah perbatasan darat. Kegiatan pengawasan barang diawasi yang sesuai ketentuan
perundang-undangan di daerah perbatasan darat jumlah barang yang diawasi sebanyak
77 produk antara lain: Pelumat/Blender, Rice cooker, Telpon seluler Nokia 216, Mixer,
DVD MP4 Player, Pesawat Televisi, Hand Mixer,Pengeras Suara, Penanak Nasi
Serbaguna, Speaker MP3 Boom Box, Kipas Angin, Pemanggang Roti, Produk Deterjen,
Produk Perangkat Makan, Produk Busi, Perangkat Pemberi Tanda Suara Pada
Kendaraan Bermotor, Produk Plastik Untuk Keperluan Rumah Tangga, Garam
Beryodium, Selang Karer untuk Kompor Gas LPG. dan didapatkan barang yang sesuai
ketentuan sebanyak 45 produk, sehingga persentase tersebut mencapai 58,44%, hal ini
meningkat dari target yang sudah ditetapkan tahun 2019 sebesar 30% dengan capaian
hampir dua kali lipat yaitu sebesar 194,80%.
5. IKP5: Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda
tera sah yang berlaku. Sampai dengan tahun 2019, meter air yang bertanda tera sah
yang berlaku yang dapat teridentifikasi berjumlah 5.195.928 unit (dihitung berdasarkan
data tera dan tera ulang mulai dari tahun 2014 - Untuk UTTP jenis meter air masa
berlaku dari tanda tera adalah lima tahun). Untuk meter listrik yang masih bertanda tera
sah yang dapat teridentifikasi berjumlah 44.725.511 unit (dihitung berdasarkan data tera
dan tera ulang mulai dari tahun 2010 - masa berlaku tanda tera untuk meter listrik adalah
sepuluh tahun), dan UTTP diluar meter air dan meter listrik yang berlaku adalah
4.733.271 unit (dihitung berdasarkan data tera dan tera ulang tahun 2019 - masa berlaku
UTTP selain meter air dan meter listrik adalah satu tahun). Dengan demikian, total UTTP
(UTTP meter air, UTTP meter listrik dan UTTP diluar meter listrik dan meter air) yang
bertanda tera sah yang berlaku sampai dengan tahun 2019 berjumlah 54.654.710 unit
atau 79,73 persen dari potensi UTTP di Indonesia. Dengan demikian, realisasi capaian
UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2019 adalah sebesar 144,96%.
6. IKP6: Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga. Tahun ini, pengawasan
kegiatan perdagangan dilakukan terhadap 282 pelaku usaha dengan hasil 129 pelaku
usaha telah taat terhadap ketentuan tertib niaga dan 153 pelaku usaha belum menaati
ketentuan. Hal ini menjadikan persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga baru
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 iv
Sumber: Ditjen PKTN (diolah, Januari 2020)
mencapai 45,74% dari pelaksanaan pengawasan. Akan tetapi capaian realisasi ini masih
lebih besar dari target yang sudah ditetapkan oleh unit yaitu sebesar 40%, sehingga
persentase capaian kinerja sebesar 114,35%. Pengawasan tersebut dilakukan di
berbagai daerah meliputi Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten,
Yogyakarta, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau,
Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat,
dan Kalimantan Timur.
Secara ringkas realisasi dan capaian kinerja Ditjen PKTN tahun 2019 disajikan pada Tabel 1
dibawah ini:
Tabel 1 Capaian Kinerja Program Ditjen PKTN Tahun 2019
NO SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (IKP)
TARGET REALISASI CAPAIAN (%) UNIT PELAKSANA
2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2018 2019
1 Meningkatnya Keberdayaan Konsumen
Indeks Keberdayaan Konsumen
34,17 37 40 42 45 33,70 40,41 41,70 96,21 92,67 Dit. PK
2 Meningkatnya Ketertelusuran Mutu Barang
Persentase Barang Impor Ber-SNI Wajib yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku
61,80 66% 70% 75% 80% 82,35 80,00 70,59 106,67 88,24 Dit. Standalitu
3 Meningkatnya Kesesuaian Barang Beredar dan Jasa Terhadap Ketentuan Berlaku
Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai Ketentuan
60% 61% 62% 63% 64% 70,10 64,25 65,85 101,98 102,89 Dit. PBBJ
Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai Ketentuan di Daerah Perbatasan Darat
N/A 15% 20% 25% 30% 46,25 38,98 58,44 155,92 194,80 Dit. PBBJ
4 Meningkatnya Tertib Ukur
Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku
49,70 55% 55% 55% 55% 56,58 57 79,73 103,64 144,96 Dit. Metrologi
5 Meningkatnya Tertib Niaga di Bidang Perdagangan
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga
N/A 25% 30% 35% 40% 50 35,44 45,74 101,26 114,35 Dit. TN
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 v
Pagu awal anggaran Tahun 2019 dalam rangka mencapai sasaran Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebesar Rp. 267.196.396.000,- sementara pagu
revisi sebesar Rp. 272.078.335.000,-. Realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.
261.512.863.323,- dengan realisasi anggaran sebesar 96,12%. Realisasi anggaran tahun
2019 lebih rendah 2,01% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 98,09%.
Satuan kerja dengan realisasi anggaran tertinggi adalah Balai Kalibrasi dengan realisasi
kinerja anggaran sebesar 99,09%, sementara realisasi terendah pada satuan kerja Balai
Pengujian Mutu Barang dengan realisasi kinerja anggaran sebesar 90,61%.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....................................................................................................ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................. vii
DAFTAR TABEL ................................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1
B. Struktur Organisasi ...................................................................................................... 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................................ 5
A. Perencanaan Strategis ................................................................................................ 5
i. Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab ...... 6
ii. Terwujudnya Tertib Usaha di Bidang Perdagangan ................................................ 7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ..................................................................................... 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................... 9
A. CAPAIAN KINERJA ..................................................................................................... 9
i. Meningkatnya Keberdayaan Konsumen ................................................................ 10
ii. Meningkatnya Ketertelusuran Mutu Barang .......................................................... 18
iii. Meningkatnya Kesesuaian Barang Beredar Dan Jasa Yang Diawasi Terhadap
Ketentuan Perundang-Undangan ............................................................................... 26
iv. Meningkatnya Tertib Ukur ..................................................................................... 33
v. Meningkatnya Tertib Niaga Di Bidang Perdagangan ............................................. 47
B. KINERJA ANGGARAN .............................................................................................. 54
Aspek Implementasi ................................................................................................... 55
Aspek Manfaat ........................................................................................................... 63
BAB IV PENUTUP .............................................................................................................. 65
LAMPIRAN ......................................................................................................................... 67
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Unit Eselon II Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ...... 3
Gambar 2 Lima Pilar Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga .......................... 4
Gambar 3 Bagan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2015-2019 ..................................... 5
Gambar 4 Pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku
Usaha yang Bertanggung Jawab .......................................................................... 7
Gambar 5 Realisasi dan Capaian Indeks Perlindungan Konsumen Niaga Pada Tahun
2015 - 2019 .......................................................................................................... 9
Gambar 6 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Tahun
2015 - 2019 ........................................................................................................ 11
Gambar 7 Rata-Rata Skor Dimensi Pengukuran IKK dari 11 Propinsi Tahun 2019 ............. 14
Gambar 8 Kegiatan-kegiatan Edukasi Konsumen 2019 ...................................................... 15
Gambar 9 Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional ..................................................... 16
Gambar 10 Pembinaan SDM BPSK .................................................................................... 16
Gambar 11 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Barang Impor Ber-SNI Wajib
Tahun 2015 - 2019 ........................................................................................... 19
Gambar 12 Bisnis Proses Pengawasan Post Border untuk Barang yang diberlakukan SNI
secara wajib ..................................................................................................... 22
Gambar 13 Homepage Website INATRIMS (http://inatrims.kemendag.go.id) ..................... 24
Gambar 14 Bimbingan Teknis Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor ...................................... 25
Gambar 15 Kegiatan Rakor Pengendalian Mutu Barang ..................................................... 26
Gambar 16 Target, Realisasi dan Capaian Persentase barang beredar yang diawasi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Tahun 2015 - 2019 ................ 27
Gambar 17 Penerimaan Penghargaan Pelaksanaan Penegakan hukum, koordinasi dan
sinergi dengan Penyidik Polri ........................................................................... 29
Gambar 18 Target, Realisasi dan Capaian Persentase barang beredar yang diawasi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di Daerah Perbatasan Darat Tahun
2015 - 2019 ...................................................................................................... 32
Gambar 19 Pengawasan di Perbatasan Aruk Propinsi Kalimantan Barat ............................ 33
Gambar 20 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang
dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku Tahun
2015 - 2019 ...................................................................................................... 35
Gambar 21 Jumlah UML 2014 - 2019 ................................................................................. 36
Gambar 22 Jumlah DTU 2011 - 2019 ................................................................................. 41
Gambar 23 Peresmian DTU 2019 ....................................................................................... 42
Gambar 24 Laboratorium Pengujian di Direktorat Metrologi ................................................ 43
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 viii
Gambar 25 Pengamanan SPBU yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PKTN ..... 44
Gambar 26 Suasana Persidangan Hasil pengawasan Kemetrologian ................................. 46
Gambar 27 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam
Tertib Niaga Tahun 2015 - 2019 ....................................................................... 47
Gambar 28 Peta Sebaran BA Hasil Pengawasan Post Border Tahun 2019 ........................ 50
Gambar 29 Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengawasan Post Border ..................................... 51
Gambar 30 Arahan Dirjen PKTN pada Pemantapan Program Tahun 2019 ......................... 52
Gambar 31 Arahan Menteri Perdagangan pada Sinkronisasi Kebijakan Bidang PKTN
Tahun 2019 ...................................................................................................... 52
Gambar 32 Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Ditjen PKTN Tahun 2020-2024 ............ 53
Gambar 32 Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Implementasi Ditjen PKTN
TA 2019............................................................................................................ 57
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Capaian Kinerja Program Ditjen PKTN Tahun 2019 ....................................................... iv
Tabel 2 Lokasi dan Waktu Survei IKK Tahun 2019 ...................................................................... 12
Tabel 3 Rekapitulasi Pengaduan/Pertanyaan dan Informasi
1 Januari – 31 Desember 2019 ......................................................................................... 17
Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Uji Petik 2019 ....................................................................................... 20
Tabel 5 Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa s/d Tahun 2019 .................................... 28
Tabel 6 Rincian UTTP yang Bertanda Tera Sah Tahun 2019 .................................................... 34
Tabel 7 Daftar Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Tahun 2019 per Jenis UTTP .................... 37
Tabel 8 Daftar DTU 2011-2019 ........................................................................................................ 39
Tabel 9 Daftar PTU 2010-2019 ........................................................................................................ 42
Tabel 10 Progress Penegakan Hukum Kemetrologian Tahun 2018 - 2019 ............................. 45
Tabel 11 Rekapitulasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan Menurut Jenis Pengawasan
Tahun 2019 ......................................................................................................................... 47
Tabel 12 Pagu dan Target Anggaran Kementerian Perdagangan T.A. 2019 Menurut
Program............................................................................................................................... 54
Tabel 13 Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga Menurut Kegiatan Tahun 2019 ................................................................. 56
Tabel 14 Kinerja Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Jenis Belanja
Tahun 2019 ......................................................................................................................... 56
Tabel 15 Capaian Keluaran Direktorat Pemberdayaan Konsumen ........................................... 57
Tabel 16 Capaian Keluaran Direktorat Metrologi .......................................................................... 58
Tabel 17 Capaian Keluaran Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa ..................... 59
Tabel 18 Capaian Keluaran Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu ....................... 60
Tabel 19 Capaian Keluaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga ........................................................................................................................ 61
Tabel 20 Capaian Keluaran Direktorat Tertib Niaga ..................................................................... 61
Tabel 21 Penyerapan, Konsistensi, Output dan Efisiensi Anggaran per Satker TA 2019 ...... 62
Tabel 22 Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat Ditjen PKTN TA 2019 ............................... 63
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga (Ditjen PKTN) sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara wajib
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan
strategis yang ditetapkan. Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri
Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Perdagangan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Ditjen
PKTN yang merupakan salah satu unit kerja pemerintah yang berada di lingkungan
Kementerian Perdagangan pada tahun 2019 telah melakukan penyusunan Laporan
Kinerja.
Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PKTN tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan
pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja yang diperjanjikan.
Laporan kinerja tahun 2019 berisi penjelasan pelaksanaan dan hambatan pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2019. Selain itu laporan
kinerja diharapkan dapat menjadi tolak ukur atau umpan balik untuk perbaikan terus
menerus kinerja Ditjen PKTN.
B. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/Per/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan
pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di
pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.
Dengan fungsi sebagai berikut:
Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi
perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar
dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.
Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi
perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang
beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 2
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan
konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur,
pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan
perdagangan.
Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan
konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur,
dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan
perdagangan.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen,
standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan
pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan
perdagangan;
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga terdiri atas:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen;
3. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
4. Direktorat Metrologi;
5. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
6. Direktorat Tertib Niaga.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 3
Gambar 1 Unit Eselon II Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai
tugas melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
Direktorat Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan konsumen. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi
dan pelaporan di bidang standardisasi dan pengendalian mutu. Direktorat Metrologi
mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan,
penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal.
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang pengawasan barang beredar dan jasa. Direktorat Tertib Niaga mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan
pelaporan di bidang tertib niaga.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 4
Kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai dengan struktur organisasi di
atas dapat dijelaskan dengan Gambar 3.
Gambar 2 Lima Pilar Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis Renstra Kemendag 2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019
khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang perdagangan. Sesuai
dengan Visi-Misi Pemerintah dan Agenda Prioritas Nasional (Nawacita), maka
Kementerian Perdagangan telah menetapkan 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai dalam
membangun sektor perdagangan periode 2015−2019 yaitu (1) Perdagangan dalam negeri yang adil dan efisien dan (2) Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai
tambah dan jasa.
Gambar 3 Bagan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2015-2019
Sasaran strategis merupakan indikator pencapaian tujuan Kementerian Perdagangan
yang spesifik dan terukur sebagai acuan bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan
di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Ditjen PKTN sebagai unit eselon I yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi
perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang
beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan mendukung
tujuan strategis Kementerian Perdagangan yakni perdagangan dalam negeri yang adil
dan efisien. Sementara pada level sasaran strategis Ditjen PKTN mendukung 2 (dua)
sasaran strategis Kementerian Perdagangan, yaitu:
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 6
i. Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab
Penetapan sasaran ini mempertimbangkan bahwa dalam melindungi konsumen
efektif diperlukan pemberdayaan konsumen agar konsumen Indonesia menjadi
konsumen yang cerdas dan disaat yang sama membina pelaku usaha agar lebih
bertanggung jawab. Dalam mengukur pencapaian sasaran ini, indikator yang
digunakan adalah indeks perlindungan konsumen niaga (IPKN). IPKN adalah indeks
komposit untuk menggambarkan kondisi perlindungan konsumen di Indonesia yang
terdiri dari Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) dan Indeks Ketaatan Pelaku Usaha
(IKPU) dengan komposisi perhitungan sebagai berikut:
Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) merupakan indeks untuk mengukur kesadaran
dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuannya
dalam berinteraksi dengan pasar. IKK dihitung melalui survei secara langsung
kepada konsumen dengan metode explanatory and descriptive research dengan
teknik pengambilan data melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur dan
showcard.
Sementara itu, Indeks Ketaatan Pelaku Usaha (IKPU) digunakan sebagai alat ukur
terhadap pencapaian terwujudnya pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam
pengukuran terhadap IKPU meliputi 3 (tiga) variabel utama, yaitu:
a. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda
tera sah yang berlaku;
b. Persentase Barang Beredar yang Diawasi sesuai ketentuan Perundang-
undangan; dan
c. Persentase Konsistensi Mutu Hasil Penelusuran Barang Impor yang telah
diberlakukan SNI secara Wajib.
Komposisi dari tiga variabel tersebut dinilai secara setara sehingga IKPU dihitung
sebagai berikut:
Dengan demikian pengukuran sasaran strategis terwujudnya konsumen cerdas dan
pelaku usaha yang bertanggung jawab dapat digambarkan dengan pola sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 7
Gambar 4 Pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha
yang Bertanggung Jawab
Adapun target dari Indeks Perlindungan Konsumen Niaga sepanjang tahun 2015 -
2019 adalah sebesar 44 pada tahun 2015 dan terus meningkat hingga mencapai 55
pada tahun 2019.
ii. Terwujudnya Tertib Usaha di Bidang Perdagangan
Sasaran Strategis kedua adalah terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan.
Penetapan sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha
terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perdagangan
sesuai amanat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan, Kementerian Perdagangan melaksanakan pengawasan kegiatan
perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengawasan
terkait perizinan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta
perdagangan lainnya dan pengawasan terkait distribusi barang pokok dan penting
dan barang yang diatur.
Dalam mengukur pencapaian sasaran terwujudnya tertib usaha di bidang
perdagangan, indikator yang digunakan adalah persentase ketaatan pelaku usaha
dalam tertib niaga. Indikator kinerja ini menggambarkan besarnya proporsi pelaku
usaha di Indonesia yang memenuhi kewajiban yang diatur untuk dapat menjalankan
usaha di sektor perdagangan. Dimana semakin besar proporsi pelaku usaha yang
memenuhi legalitas mencerminkan semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha
terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan. Adapun target dari
persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga sepanjang tahun 2015 - 2019
mengalami peningkatan, mulai dari 20 persen pada tahun 2015 menjadi 40 persen
pada tahun 2019.
Pengawasan Post Border
Adapun pengawasan lainnya yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar
Kawasan Pabean (Post Border) yang telah diubah ke dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 74 Tahun 2018, diselenggarakan oleh Direktorat Tertib Niaga
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 8
dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan dan menunjang
perkembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan
daya saing kegiatan usaha di dalam negeri, serta mendorong terciptanya iklim usaha
yang sehat.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisi penugasan antara atasan dan
bawahan, atau kesepakatan antara pemberi tanggung jawab dengan penerima tanggung
jawab, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang
harus dicapai dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelola sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) serta
anggaran yang tercantum pada Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan
kesepakatan antara atasan sebagai pemberi amanah dan bawahan sebagai penerima
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia
Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor
29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian
Kinerja tersebut kemudian digunakan sebagai ukuran keberhasilan pada saat proses
pengukuran kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja (Lapkin).
Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah mengamanatkan Perjanjian Kinerja wajib disusun oleh Menteri, Pejabat
Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Kepala Satuan Kerja paling lambat 1 bulan sejak
disahkannya dokumen anggaran atau pada 31 Januari pada tahun berjalan. Namun
sesuai dengan Surat Ederan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor
004/SJ-DAG/SE/1/2016, penerapan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian
Perdagangan diperluas hingga pejabat Eselon IV. Untuk itu, penyusunan Perjanjian
Kinerja di lingkungan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dilakukan oleh
seluruh pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV.
Dokumen Perjanjian Kinerja untuk tingkat Eselon I terdapat 2, yaitu Lampiran I berisikan
informasi terkait Sasaran, Indikator Kinerja dan prediksi pencapaian indikator yang
diperjanjikan serta Lampiran II yang berisikan Kegiatan yang mendukung pencapaian
sasaran tersebut, anggaran dan prediksi capaian realisasi dari anggaran. Seluruh
informasi tersebut diperoleh dari dokumen Renja Tahun 2019 kecuali informasi mengenai
anggaran yang disesuaiakan dengan DIPA tahun 2019 yang diterbitkan.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya efektivitas kebijakan yang menunjang
pengembangan perlindungan konsumen dan tertib niaga, pembahasan capaian kerja
mencakup 5 (lima) sasaran program yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Dirjen PKTN
kepada Menteri Perdagangan Tahun 2019 Nomor 01/PKTN/PK/01/2019, antara lain: (i)
Meningkatnya keberdayaan konsumen; (ii) Meningkatnya ketertelusuran mutu barang;
(iii) Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan
perundang-undangan; (iv) Meningkatnya tertib ukur; dan (v) Meningkatnya tertib niaga di
bidang perdagangan. Dari sasaran program tersebut kemudian diturunkan ke dalam
Indikator Kinerja Program (IKP) yang ada pada eselon II di lingkungan Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program Ditjen PKTN seperti yang
tertuang dalam formulir perjanjian kinerja (Lampiran 2), secara umum kinerja Ditjen PKTN
menunjukkan hasil yang baik dimana rata-rata capaian indikator kinerja Ditjen PKTN
tahun 2019 mencapai 123,33% (Tabel 1). Pada tahun 2019 ini juga didapatkan nilai IPKN
yang sangat baik mencapai 106,55% atau meningkat 3,95% dari tahun sebelumnya dan
telah melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen PKTN
selama tahun 2019 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam
tiga tahun terakhir (2017 - 2019) nilai IPKN selalu di atas target, yang artinya saat ini
Ditjen PKTN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan kebijakan-
kebijakan dalam perlindungan konsumen dan tertib niaga. Pencapaian ini juga
menunjukkan bahwa Ditjen PKTN berkomitmen mewujudkan konsumen cerdas dan
pelaku usaha yang bertanggung jawab.
Gambar 5 Realisasi dan Capaian Indeks Perlindungan Konsumen Niaga Pada Tahun 2015 - 2019
44 48 50 52 55 43,67 43,98 51,19 53,30 58,60
99,25
91,63
102,38 102,50
106,55
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
0
10
20
30
40
50
60
70
2015 2016 2017 2018 2019
Target Realisasi Capaian
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 10
Selain melihat capaian kinerja Ditjen PKTN secara umum, perlu juga mengetahui
bagaimana capaian kinerja Ditjen PKTN dari tiap-tiap indikator kinerja program. Oleh
karena itu di bawah ini, akan disampaikan penjelasan lengkap capaian Ditjen PKTN
selama tahun 2019 untuk setiap indikator kinerja program.
i. Meningkatnya
Keberdayaan
Konsumen
IKP 1 Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)
Dua upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah
perlindungan konsumen secara preventif dan represif. Upaya preventif
perlindungan konsumen dilakukan sebelum konsumen mengalami
kerugian atau menderita sakit akibat mengkonsumsi/menggunakan
barang dan/atau jasa, sedangkan upaya represif dilakukan setelah
konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat
mengkonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa.
Upaya represif dilakukan melalui jaminan kepastian hukum akan
implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta
ketersediaan lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang mudah
diakses untuk mengadukan kerugian yang dialami. Sementara upaya
perlindungan konsumen secara preventif dilakukan melalui berbagai
bentuk edukasi konsumen. Edukasi dilakukan baik melalui pendekatan
formal di sekolah, dari SD sampai universitas, pembinaan motivator
perlindungan konsumen melalui kerjasama dengan berbagai organisasi
keagamaan maupun melalui kegiatan penyuluhan di pusat
perbelanjaan, pasar, sekolah dan tempat-tempat strategis lainnya. Hal
ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran konsumen sehingga
mampu menggunakan hak dan kewajibannya sebagai konsumen untuk
menentukan pilihan terbaik bagi diri dan lingkungannya.
Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang bersifat preventif,
maka pemerintah perlu menumbuhkan keberdayaan konsumen.
Indikator yang mengambarkan terwujudnya kondisi keberdayaan
konsumen tersebut diukur melalui Indeks Keberdayaan Konsumen
(IKK). Indeks Keberdayaan Konsumen merupakan indeks yang
mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak
dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Nilai
Indeks Keberdayaan Konsumen ini dinilai dapat dijadikan dasar untuk
menentukan kebijakan perlindungan konsumen guna meningkatkan
pemberdayaan konsumen melalui berbagai upaya edukasi kepada
konsumen sebagai langkah preventif terhadap ekses negatif.
Secara operasional Indeks Keberdayaan Konsumen didefinisikan
sebagai suatu perspektif kesadaran, pemahaman dan kemampuan
konsumen yang diukur melalui tiga tahap keputusan pembelian yaitu
sebelum pembelian, saat pembelian dan pasca pembelian.
Tahapan sebelum pembelian diukur dengan dua dimensi, yaitu
pencarian informasi serta pengetahuan tentang undang-undang dan
lembaga perlindungan konsumen. Sedangkan tahapan saat pembelian
diukur dengan tiga dimensi, yaitu pemilihan produk, preferensi produk
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 11
serta perilaku pembelian. Sementara tahapan pasca pembelian juga
diukur dengan dua dimensi, yaitu kecenderungan untuk bicara dan
perilaku komplain.
Dengan demikian terdapat 7 variabel yang digunakan untuk mengukur
Indeks Keberdayaan Konsumen, yaitu: Pencarian Informasi,
Pengetahuan UU dan Lembaga PK, Pemilihan Produk, Preferensi
Produk, Perilaku Pembelian, Kecenderungan Bicara, Perilaku
Komplain.
Pertimbangan utama pemilihan responden adalah telah memiliki
penghasilan atau telah menikah serta dapat mengambil keputusan
secara mandiri. Pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data
di lapangan adalah pendekatan rumah tangga. Penentuan sampel
rumah tangga dilakukan secara acak dan sistematik agar setiap rumah
tangga memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Adapun
responden juga tidak hanya konsumen di perkotaan, tetapi juga
konsumen di pedesaan sehingga hasil dari survei bisa benar-benar
mencerminkan keragaman penduduk Indonesia.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung
dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Skor komposit setiap
dimensi diperoleh dengan menghitung rata-rata skor indeks setiap item
pertanyaan yang telah valid. Selanjutnya untuk menghitung indeks
keberdayaan konsumen dilakukan pembobotan terhadap setiap
indikator dalam dimensi penyusunan. Pembobotan tersebut adalah
20% pencarian informasi, 5% pengetahuan tentang undang-undang
dan lembaga perlindungan konsumen, 10% pemilihan barang atau
jasa, 5% preferensi barang atau jasa, 15% perilaku pembelian, 20%
kecenderungan untuk bicara dan 25% perilaku komplain. Hasil
perhitungan indeks keberdayaan konsumen tersebut kemudian
dikelompokan ke dalam 5 kategori, yaitu sadar (skor IKK 0,0-20,0),
paham (skor IKK 20,1-40,0), mampu (skor IKK 40,1-60,0), kritis (skor
IKK 60,1-80,0) dan berdaya (skor IKK 80,1-100,0).
Gambar 6 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Keberdayaan Konsumen
(IKK) Tahun 2015 - 2019
Realisasi dan capaian kinerja IKK selama periode 2015 - 2019
disajikan pada gambar diatas. Berdasarkan data tersebut terlihat
bahwa realisasi
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 12
IKK mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Realisasi IKK
tertinggi pada tahun 2019 sebesar 41,70, sedangkan realisasi IKK
terendah pada tahun 2016 sebesar 30,86. Realisasi IKK pada tahun
2019 tersebut mencerminkan bahwa konsumen nasional masuk dalam
kategori mampu. Artinya mampu menggunakan hak dan kewajiban
konsumen untuk menentukan pilihan terbaik termasuk menggunakan
produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya.
Desain penelitian dalam survei IKK tahun 2019 mengkombinasikan
desain explanatory research dan desain descriptive research.
Penelitian dilakukan mulai bulan Mei hingga Oktober 2019 terhadap
1.889 orang responden pada 11 provinsi. Adapun responden tidak
hanya konsumen di perkotaan, tetapi juga konsumen di pedesaan
sehingga hasil dari survei bisa benar-benar mencerminkan keragaman
penduduk Indonesia.
Survei IKK telah dilaksanakan di 11 provinsi yaitu Banda Aceh,
Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Timur, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Utara. Secara rinci lokasi dan waktu pelaksanaan
survei IKK tahun 2019 disajikan pada Tabel 2. Jika dilihat berdasarkan
karakteristik sosial ekonomi dan demografinya, mayoritas responden
dalam penelitian adalah perempuan dengan rata-rata usia berkisar
pada 25-54 tahun (usia produktif). Adapun dalam hal pendidikan
terakhir, responden paling banyak berpendidikan rendah dan yang
kedua terbanyak adalah berpendidikan menengah. Sedangkan dalam
hal pekerjaan, responden kebanyakan tidak bekerja (seperti Ibu rumah
tangga), berprofesi sebagai pedagang/wirausaha atau karyawan
swasta dengan penghasilan berkisar antara Rp. 2.500.000,- hingga Rp.
5.000.000,- lalu diikuti oleh konsumen dengan pendapatan Rp.
5.000.000,- hingga Rp. 10.000.000,- perbulan.
Tabel 2 Lokasi dan Waktu Survei IKK Tahun 2019
No Propinsi Lokasi penelitian Jumlah
Responden Nilai IKK Perkotaan Perdesaan
1 Aceh - Kel. Lanteumeun Timur dan Lanteumeun Barat
- Kec. Jayabaru - Kota Banda Aceh
- Kel. Lampeuneun dan Kel. Deunong
- Kec. Darul Imarah - Kab. Aceh Besar
150 orang 40,13
2 Sumatera Selatan
- Kel. Kemang Manis dan Kel. 30 Illir
- Kec. Illir Barat 2 - Kota Palembang
- Desa Lembak dan Karangendah
- Kec. Gelumbang - Kabupaten Muara
Enim
150 orang 43,54
3 DKI Jakarta - Kel. Cikoko dan Kel. Kalibata
- Kec. Pancoran - Kota Jakarta
Selatan
- Kel. Serdang dan Kel Sumur Batu
- Kec. Kemayoran - Kota Jakarta
Pusat
150 orang 51,64
4 Banten - Kel. Banjarsari dan Kel. Panancangan
- Kec. Cipocok Jaya - Kota Serang
- Desa Kadubeureum dan Desa Tanjungsari
- Kec. Pabuaran - Kab. Serang
150 orang 41,10
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 13
Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen (diolah, Januari 2020)
No Propinsi Lokasi penelitian Jumlah
Responden Nilai IKK Perkotaan Perdesaan
5 Jawa Timur - Kel. Ketabang dan Kel. Kapasari
- Kec. Gentang - Kota Surabaya
- Desa Gempolsari dan Desa Kali Tengah
- Kec. Tanggulangin - Kab. Sidoarjo
150 orang 44,38
6 Kalimantan Timur
- Kota Balik Papan - Kota Samarinda - Kota Bontang
- Kab. Paser - Kab. Kutai
Kartanegara - Kab. Berau - Kab. Kutai Barat - Kab. Kutai Timur - Kab. Penajam
Pase Utara - Kab. Mahakam
Ulu
389 orang 38,93
7 Sulawesi Selatan
- Kel. Baraya dan Kel. Bontoala
- Kec. Bontoala - Kota Makassar
- Desa Jenetaesa dan Desa Tanete
- Kec. Simbang - Kab. Maros
150 orang 45,01
8 Sulawesi Utara
- Kel. Karame dan Kel. Ketang Baru
- Kec. Singkil - Kota Manado
- Desa Agotey dan Desa Warembungan
- Kec. Pineleng - Kab. Minahasa
150 orang 40,58
9 Maluku - Kel. Latta dan Kel. Nania
- Kec. Baguala - Kota Ambon
- Desa Tial dan Desa Suli
- Kec. Salahutu - Kab. Maluku
Tengah
150 orang 39,26
10 NTB - Kel. Pagesangan dan Kel. Mataram Timur
- Kec. Mataram - Kota Mataram
- Desa Bagu dan Desa Bilebante
- Kec. Pringgarata - Kab. Lombok
Tengah
150 orang 39,38
11 NTT - Kel. Airnona dan Kel. Bakunase
- Kec. Kota Raja - Kota Kupang
- Desa Bolok dan Desa Kuanheum
- Kec. Kupang Barat - Kab. Kupang
150 orang 39,17
Jumlah 1.889 orang 41,70
Target IKK tahun 2019 sebesar 45, nilai tersebut tidak berhasil dicapai
walaupun pada tahun tersebut capaian kinerja IKK merupakan yang
tertinggi sepanjang 5 tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan rendahnya
realisasi pada salah satu variabel dalam pengukuran IKK. Variabel
tersebut adalah perilaku komplain yang dimana bobot variabel tersebut
mencapai 25% sehingga dapat mempengaruhi terhadap total nilai IKK.
Bentuk perilaku komplain ini seperti konsumen yang tidak mengadukan
komplain karena menganggap hanya akan menghabiskan uang dan
waktu. Dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian
Perdagangan menyediakan layanan pengaduan online selama 24 jam
dan bebas biaya untuk mempermudah akses masyarakat.
Walaupun target terhadap realisasi IKK tahun 2019 belum tercapai
namun jika dibandingkan realisasi pada tahun 2018 yang sebesar
40,41 nilai tersebut meningkat 3,19%. Hal ini mengindikasikan adanya
peningkatan kinerja dalam upaya meningkatkan keberdayaan
konsumen di Indonesia.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 14
Secara detail skor masing-masing dimensi pengukuran IKK Tahun
2019 disajikan pada Gambar 8. Skor dimensi pengukuran IKK dari
yang tertinggi sampai terendah, sebagai berikut: preferensi produk
dalam negeri sebesar 81,46, perilaku pembelian sebesar 55,74,
kecenderungan berbicara sebesar 53,89, pemilihan produk sebesar
46,98, pencarian informasi sebesar 43,50, pengetahuan Undang-
Undang dan Lembaga Perlindungan Konsumen sebesar 23,09 dan
perilaku komplain sebesar 15,76.
Gambar 7 Rata-Rata Skor Dimensi Pengukuran IKK dari 11 Propinsi
Tahun 2019
Dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen, telah
dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja antara lain:
1. Penyusunan Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan
Konsumen.
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia
dengan menjamin hak-hak konsumen dan memberikan kepastian
hukum kepada konsumen, pelaku usaha termasuk lembaga
penyelenggara perlindungan konsumen sehingga pada akhirnya
diharapkan berdampak pada meningkatnya indeks keberdayaan
konsumen, pada tahun 2019 telah dihasilkan 3 rancangan kebijakan
dan NSPK bidang perlindungan konsumen, yaitu Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Rancangan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat, Rancangan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 15
2. Edukasi Konsumen.
Pada tahun 2019 telah ditetapkan bahwa jumlah konsumen yang
memahami hak dan kewajibannya adalah dengan target 6000 orang
dan capaian 6085, sesuai dengan target yang ditetapkan melalui
berbagai kegiatan yaitu:
Gambar 8 Kegiatan-kegiatan Edukasi Konsumen 2019
3. Hari Konsumen Nasional.
Indonesia memperingati Hari Konsumen Nasional setiap tanggal 20
April yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Kementerian
Perdagangan.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 16
Momentum Hari Konsumen Nasional diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman terhadap hak konsumen akan informasi
yang benar, jelas dan jujur serta mampu menjadi agen perubahan
dan penentu ekonomi nasional melalui gerakan konsumen cerdas,
mandiri dan cinta produk dalam negeri serta dengan nasionalisme
tinggi menggunakan produk dalam negeri sehingga pada akhirnya
dapat meningkatan keberdayaan masyarakat yang tercermin dalam
Indeks Keberdayaan Konsumen.
Gambar 9 Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional
4. Pembinaan SDM Kelembagaan Perlindungan Konsumen.
Peningkatan keberdayaan masyarakat harus berbanding lurus
dengan peningkatan kemampuan dan kompetensi pengelola
lembaga perlindungan konsumen yaitu BPSK dan LPKSM dalam
menangani sengketa konsumen. Kementerian Perdagangan
melaksanakan pembinaan kepada 70 orang SDM Perlindungan
Konsumen melalui Bimbingan Teknis Mediator dan Bimbingan
Teknis bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota LPKSM.
5. Pembinaan SDM Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK).
Keberadaan BPSK di Kabupaten/ Kota diharapkan dapat
mengakomodasi masyarakat sebagai konsumen yang telah berdaya
dalam mengadukan kerugian atau keluhan dalam mengonsumsi
barang dan/atau pemanfaatan jasa. Dengan adanya wadah untuk
penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, hak-
hak konsumen menjadi semakin terlindungi. Oleh sebab itu kualitas
SDM anggota BPSK perlu senantiasa ditingkatkan melalui
Bimbingan Teknis Kepaniteraan bagi Sekretariat BPSK dan
Bimbingan Teknis bagi Anggota SDM BPSK.
Gambar 10 Pembinaan SDM BPSK
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 17
Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen (diolah, Januari 2020)
6. Layanan Pengaduan Konsumen
Peningkatan perlindungan konsumen dapat dilihat dari persentase
penanganan pengaduan konsumen Indonesia yang berhasil
ditindaklanjuti/ditangani. Tujuan dari layanan pengaduan konsumen
adalah untuk mendorong masyarakat agar lebih proaktif dalam
menyampaikan informasi atau pengaduan atas kerugian yang
dideritanya akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Layanan
pengaduan konsumen terdiri dari pengaduan, pertanyaan, dan
informasi yang dapat disampaikan melalui datang langsung, surat,
email, whatsapp, SISWAS PK.
Realisasi sampai akhir bulan Desember 2019 adalah sebagai
berikut:
Dari total 1.110 inquiry (232 Pengaduan, 51 Pertanyaan, dan 827
Informasi) yang diterima melalui berbagai sumber.
Tabel 3 Rekapitulasi Pengaduan/Pertanyaan dan Informasi
1 Januari – 31 Desember 2019
Selain itu, tidak tercapainya target dalam capaian kinerja IKK tahun
2019 dapat dikarenakan beberapa hal lain, diantaranya:
a. Karakteristik konsumen di Indonesia yang dipengaruhi pada tingkat
pendidikan, penghasilan dan usia. Berdasarkan hasil survey,
dimana Tingkat keberdayaan semakin tinggi dengan semakin
tingginya tingkat pendidikan. Penghasilan memiliki hubungan
terbalik dengan keterlibatan yakni konsumen dengan penghasilan
tinggi kurang terlibat dibanding konsumen yang pendapatannya
lebih rendah. Usia berhubungan terbalik dengan pemberdayaan
konsumen, yakni generasi muda lebih terampil, sadar dan terlibat
disbanding generasi yang lebih tua. Misalnya konsumen diperkotaan
lebih aktif dalam mencari informasi produk sebelum melakukan
pembelian ataupun penggunaan.
b. Pelaksanaan edukasi konsumen masih banyak terkonsentrasi
dikota-kota besar.
No. Sumber Pengaduan Pertanyaan Informasi Dalam Proses
Selesai Tolak Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Datang Langsung
6 0 0 0 6 0 6
2. Surat 2 0 0 0 2 0 2
3. Email 58 5 5 2 66 0 68
4. WA 65 15 19 2 97 0 99
5. SISWAS-PK
101 31 803 0 935 0 935
JUMLAH 232 51 827 4 1.106 0 1.110
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 18
ii. Meningkatnya
Ketertelusuran
Mutu Barang
c. Terbatasnya SDM dalam melakukan edukasi kepada konsumen.
Untuk itu, kedepannya yang perlu dilakukan evaluasi sebagai
tindaklanjut antara lain:
1. Penentuan baseline target.
2. Pembobotan pada dimensi indeks keberdayaan konsumen agar
lebih berimbang.
3. Strategi edukasi dan publikasi perlindungan konsumen agar tidak
hanya dilaksanakan diperkotaan, tetapi juga perdesaan dan lebih
banyak pada informasi mengenai layanan pengaduan yang dapat
dimanfaatkan oleh konsumen serta Undang-undang dan lembaga
perlindungan konsumen.
IKP 2 Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai
ketentuan yang berlaku
Peningkatan ketertelusuran mutu barang diukur melalui penerapan SNI
wajib bagi barang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi
Bidang Perdagangan, terhadap barang yang telah diberlakukan SNI
secara wajib, sebelum produk diedarkan, pelaku usaha wajib memiliki
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) sebagai bukti
bahwa produknya telah memenuhi persyaratan Standar Nasional
Indonesia (SNI).
Selanjutnya, SPPT-SNI menjadi salah syarat untuk memperoleh
Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk produk asal impor atau
Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk produksi dalam negeri. NPB dan
NRP digunakan sebagai alat ketertelusuran barang yang sudah
diberlakukan SNI secara wajib dalam melakukan market surveillance
dan merupakan instrumen penting untuk melindungi konsumen atas
konsumsi barang impor yang tidak sesuai SNI.
Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang
berlaku dihitung melalui perbandingan antara jumlah barang impor ber-
SNI wajib yang sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah contoh uji petik
kemudian dikalikan angka 100%. Salah satu indikator keberhasilan
meningkatkan perlindungan konsumen terlihat pada hasil uji petik yang
terbukti sesuai dengan parameter SNI atau konsisten mutunya. Oleh
karena itu, pada tahun 2019 akan dilakukan uji petik terhadap 85
merek barang impor ber SNI Wajib di gudang importir. Dari kegiatan
tersebut ditargetkan 80% dari merk Barang Impor Ber-SNI Wajib yang
diuji petik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 19
Gambar 11 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Barang Impor Ber-SNI
Wajib Tahun 2015 - 2019
Realisasi dan capaian kinerja pada persentase barang impor ber-SNI
wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku selama periode 2015 - 2019
disajikan pada gambar diatas. Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan uji
petik yang telah dilakukan pada tahun 2015-2019 terjadi penurunan
trend capaian kinerja yang disebabkan adanya penurunan jumlah
kesesuaian produk terhadap ketentuan. Realisasi tertinggi terjadi pada
tahun 2016 sebesar 83,10, sedangkan realisasi terendahnya ada pada
tahun 2015 sebesar 61,80.
Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian sehingga pengawasan
terhadap produk yang sudah diberlakukan SNI secara wajib perlu lebih
ditingkatkan lagi sehingga perlindungan terhadap konsumen menjadi
lebih terjamin.
Pada tahun 2019 terdapat 60 merek produk yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan 25 merek produk yang gagal memenuhi
ketentuan. Sehingga realisasi persentase barang impor yang
diberlakukan SNI secara wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku
tahun 2019 sebesar 70,59 atau mencapai 88,24% dari target yang
telah ditetapkan. Capaian ini juga menurun 17,28% dari tahun
sebelumnya.
Kriteria pemilihan sample yang dibeli pada kegiatan uji petik tahun
2019 merupakan data importasi pada tahun 2019 di pelabuhan muat,
dana pengujian di laboratorium selain BPMB, serta prioritas produk
tahun-tahun sebelumnya masih ditemukan ketidaksesuaian
SNI/Pencantuman NPB dan dapat digolongkan produk yang memiliki
resiko tinggi. Mengingat hal tersebut, hasil capaian tahun 2019 memiliki
kecenderungan menurun dibandingkan tahun 2018.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 20
Sumber: Direktorat Standalitu (diolah, Januari 2020)
Sedangkan komoditi yang sudah konsisten mutunya tidak akan
dilakukan uji petik kembali (contoh: lampu swaballast). Hal ini salah
satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target capaian uji
petik di tahun 2019.
Adapun produk-produk yang dilakukan uji petik pada tahun 2019, yaitu:
ban dalam kendaraan bermotor, ban mobil penumpang, ban sepeda
motor, baterai, helm pengendara bermotor roda dua, pompa air, kipas
angin, tusuk kontak, kombinasi tusuk kotak kontak, kompor gas LPG 2
tungku, kotak kontak, keramik tableware, korek api gas, mainan anak,
melamin - produk makanan dan minuman, regulator LPG, saklar,
sepatu pengaman, serta setrika listrik.
Berikut ini adalah hasil pengujian terhadap produk yang memenuhi
ketentuan dan tidak memenuhi ketentuan tahun 2019:
Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Uji Petik 2019
No Komoditi
Jumlah Yang Telah Diambil Keseluruhan
A. Sesuai SNI & Mencantumk
an NPB
B. Sesuai SNI & Tidak
Mencantumkan NPB
C. Tidak Sesuai SNI
(Parameter Penandaan)
D. Tidak Sesuai SNI
(Parameter Mutu)
Merk Importir Merk Importir Merk Importir Merk Importir Merk Importir
1 Sepatu Pengaman
4 4 0 0 1 1 0 0 3 3
2 Ban Dalam Kendaraan Bermotor
9 9 7 7 0 0 0 0 2 2
3 Ban Sepeda Motor
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4 Ban Mobil Penumpang
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
5 Baterai 4 4 2 2 1 1 0 0 1 1
6 Pompa Air 8 8 5 5 0 0 2 2 1 1
7 Kipas Angin 8 8 6 6 0 0 2 2 0 0
8 Mainan Anak 23 20 18 17 0 0 3 3 2 2
9 Regulator LPG 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
10
Melamin – Produk makanan dan minuman
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Setrika Listrik 4 4 3 3 0 0 1 1 0 0
12 Kombinasi tusuk Kotak Kontak
2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
13 Kotak kontak 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0
14 Korek Api 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1
15 Tusuk Kontak 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0
16 Saklar 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1
17 Kompor gas LPG 2 tungku 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
18
Helm Pengendara Bormotor Roda Dua
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
19 Keramik Tableware 4 4 3 3 0 0 0 0 1 1
Jumlah 85 82 60 58 4 4 9 9 12 12
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 21
Realisasi yang turun pada tahun 2019 ini tidak serta merta
menurunkan pelaku usaha (importir) tidak melakukan pemenuhan SNI
wajib, akan tetapi importir menjadikan kegiatan uji petik ini sebagai
salah satu media evaluasi produk yang diimpornya. Sebagai contoh
jika ditemukan produk yang tidak sesuai ketentuan dapat melakukan
evaluasi hubungan kerjasama dengan pabrik di luar negeri dan
semakin meningkatkan awareness importir terhadap tanggung jawab
konsitensi mutu produk yang diimpornya.
Keberhasilan upaya perlindungan konsumen dapat dicapai dengan
melihat hasil uji petik yang telah dilakukan pada tahun 2015 - 2019
yang terbukti dengan adanya konsistensi mutu suatu produk yang
sesuai dengan SNI/Ketentuan yang Berlaku. Oleh karena itu,
penerbitan NPB menjadi instrumen penting dalam melindungi
konsumen atas konsumsi barang yang tidak sesuai SNI. Semakin
tinggi persentase menggambarkan semakin tingginya jumlah produk
yang mutunya sesuai ketentuan sehingga aman untuk dikonsumsi
masyarakat.
Keterangan:
Persentase konsistensi mutu adalah gambaran persentase barang
yang sudah mempunyai NPB dan SPPT SNI serta memenuhi
ketentuan terkait perlindungan konsumen.
Jumlah barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan
didasarkan hasil uji laboratorium.
Total contoh uji petik dalam satu tahun adalah jumlah produk
dihitung berdasarkan jenis-merek-tipe.
Lokasi dan kuantitas sampel tidak diperhitungkan.
Beberapa kendala/permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan
kegiatan, antara lain:
Waktu pengujian laboratorium yang cukup lama.
Kesulitan dalam berkomunikasi dengan beberapa pelaku usaha.
Beberapa pelaku usaha yang kurang kooperatif.
Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya untuk
meningkatkan ketertelusuran mutu barang, antara lain:
1. Post Audit Barang yang telah diberlakukan SNI;
Pada tahun 2019 telah ditetapkan bahwa jumlah barang yang
dilakukan post audit dengan target 85 merek yang dilakukan
pengambilan contoh di gudang importir yang tersebar di 5 (lima)
kota yakni Jakarta, Tangerang, Bekasi, Medan, dan Semarang.
Barang tersebut kemudian diuji di Laboratorium Balai Pengujian
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 22
Mutu Barang Ditstandalitu dan Laboratorium lainnya berdasarkan
parameter mutu SNI. Dari hasil pengujian laboratorium tercapai 60
merek yang sesuai dengan ketentuan sehingga dalam pecapaian
target tersebut dirasa masih belum optimal.
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa ternyata masih banyak
barang impor yang tidak memenuhi parameter SNI yang
diberlakukan secara wajib. Untuk itu diperlukan kajian terhadap
parameter yang diberlakukan secara wajib, sehingga benar-benar
hanya parameter yang mempengaruhi mutu yang diwajibkan. Hal ini
mengingat ada beberapa parameter yang tidak terkait mutu maupun
keamanan yang juga harus dipenuhi suatu barang.
2. Analyzing Point dengan database Nomor Pendaftaran Barang;
Analizing point dilakukan dalam rangka pengawasan post border
terhadap barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib. Data
importasi dari Ditjen Bea dan Cukai dikirimkan ke Kementerian
Perdagangan untuk selanjutnya dilakukan sortasi berdasarkan HS
code oleh Pusat Data dan Sistem Informasi. Selanjutnya data
importasi barang yang diberlakukan SNI secara wajib tersebut
dilakukan pemeriksaan kesesuaian (analyzing point) dengan
database Nomor Pendaftaran Barang.
Gambar 12 Bisnis Proses Pengawasan Post Border untuk Barang yang
diberlakukan SNI secara wajib
Guna meningkatkan efektifitas dalam melakukan analising point,
diterapkan management resiko dan dilakukan profiling terhadap
pelaku usaha yang mengimpor barang dimaksud.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 23
Data hasil pemeriksaan kesesuaian (analyzing point) berupa data
barang yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan beserta
importirnya. Data ini kemudian disampaikan kepada Direktorat
Tertib Niaga dan/atau Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan
Jasa untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, pengawasan dan/atau
penegakan hukum.
3. Pemantauan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor;
Kegiatan Pemantauan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (Bokor)
Pala, Kakao, Kopi, Lada dan Karet yang dilakukan melalui
pengambilan contoh di sentra produksi ditingkat petani, pedagang
pengumpul dan eksportir. Contoh yang diambil kemudian diuji di
Laboratorium Pengujian Mutu Barang Ditstandalitu berdasarkan
parameter mutu SNI dan EU standard. Penentuan komoditi tersebut
didasarkan atas keikutsertaan dalam organisasi International
Pepper Community (IPC) untuk lada, serta adanya penolakan dari
negara Eropa karena kandungan aflatoxin pada pala, serta
ochratoxin pada kopi dan kakao. Sesuai target yang telah ditetapkan
5 komoditi terealisasi dengan baik.
Keberhasilan kinerja Pemantauan Mutu Bokor dikarenakan adanya
dukungan dari Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi/BPSMB Provinsi sebagai pendamping
daerah yang lebih mengenal kondisi dan lokasi
pengambilan/pembelian contoh ditingkat petani, pedagang
pengumpul dan eksportir di daerah, serta telah tersedianya Petugas
Verifikasi dan petugas pengambil contoh (PPC).
Kendala yang sering ditemui dalam pencapaian kinerja antara lain:
Komoditi Bahan Olah Komoditi Ekspor di tingkat petani dan
pedagang pengumpul belum di proses secara maksimal yang
menyebabkan banyak kegagalan di berbagai parameter uji.
Perubahaan cuaca yang mengakibatkan banyak petani yang
gagal panen.
Ditemukan produk yang disimpan tidak sesuai dengan ketentuan
penyimpanan produk pertanian, dimana produk disimpan tidak
menggunakan karung dan tidak dialasi terpal sehingga mudah
terkontaminasi dengan serangga hidup atau organisme lainnya.
Kurangnya pemahaman petani dan pedagang pengumpul
tentang penggunaan pestisida yang berlebih yang menyebabkan
terdapat kandungan residu pestisida.
4. Peningkatan Informasi dibidang Standardisasi dan Pengendalian
Mutu;
Kementerian Perdagangan mengembangkan portal Indonesian
Tecnical Regulation Information System (INATRIMS) yang
merupakan layanan online berbahasa Indonesia dalam rangka
memberikan informasi kepada pelaku usaha/ eksportir Indonesia
tentang regulasi teknis negara tujuan ekspor.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 24
INATRIMS mulai dikembangkan saat adanya program kerjasama
antara Indonesia dengan Uni Eropa melalui program Trade Support
Programme (TSP).
Website INATRIMS (http://inatrims.kemendag.go.id) dibangun
sebagai dukungan pada peningkatan ekspor melalui penyediaan
informasi yang terkait dengan mutu, dimana hal ini merupakan
persyaratan teknis terkait kualitas produk dalam rangka peningkatan
kredibilitas pelaku usaha sebagi produsen serta mendorong
peningkatan perlindungan konsumen.
Sampai dengan tahun 2018 telah terdapat informasi persyaratan
teknis dari 8 mitra dagang Indonesia yakni Uni Eropa, Tiongkok,
Korea Selatan, Arab Saudi, Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, dan
Philipina. Pada tahun 2019 telah dilakukan penambahan satu
informasi di negara tujuan ekspor, yaitu Kazakhstan dengan 20 (dua
puluh) informasi produk.
Meskipun capaian kinerjanya relatif tinggi, namun masih ada
beberapa kendala/permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan
kegiatan, antara lain:
Terbatasnya informasi terkait standar, regulasi dan persyaratan
mutu di negara tujuan ekspor dikarenakan sebagian besar
merupakan informasi berbayar.
Kesulitan dalam mencari tenaga ahli yang berasal dari
instansi/unit teknis yang dapat melakukan verifikasi terhadap
hasil pencarian informasi regulasi teknis dan persyaratan mutu
negara tujuan eskpor
Gambar 13 Homepage Website INATRIMS (http://inatrims.kemendag.go.id)
5. Peningkatan Kualitas SDM Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas SDM dengan
mengikuti bimbingan teknis, uji kompetensi, FGD dibidang mutu
bagi SDM Standardisasi dan Pengendalian Mutu yang diikuti oleh
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 25
238 orang melebihi dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini
ditunjang oleh respon positif dari pemerintah daerah tentang
pentingnya peranan akan perlunya peningkatan kompetensi SDM
dalam rangka pengawasan mutu barang demi terciptanya
perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen, terlaksananya
perdagangan mutu Bokor SIR yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, adanya koordinasi yang baik antara Direktorat
Standardisasi dan Pengendalian Mutu sebagai unit Pembina pejabat
fungsional PMB di seluruh Indonesia dengan unit pengguna PMB,
serta adanya kesadaran seluruh pihak akan pentingnya peranan
penguji mutu barang sebagai tenaga teknis laboratorium yang
mendukung pengawasan mutu barang.
Gambar 14 Bimbingan Teknis Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan rapat
koordinasi pengendalian mutu barang yang kemudian menghasilkan
surat ucapan terima kasih kepada pelaku usaha yang mampu menjaga
konsistensi mutu barang sesuai dengan standar yang telah ditentukan
dan telah mencatumkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dengan
benar dari Direktur Jenderal PKTN atas nama Menteri Perdagangan,
sedangkan terhadap merek produk yang memenuhi SNI tetapi tidak
mencatumkan NPB atau parameter penandaan, pelaku usaha diminta
untuk melakukan penarikan barang dari peredaran. Produk tersebut
dapat diperdagangkan kembali apabila telah dilakukan perbaikan
pencantuman NPB dan penandaan terkait SNI yang disaksikan oleh
LSPro penerbit dan Petugas dari Dirjen PKTN. Untuk merek produk
yang tidak memenuhi SNI parameter mutu, NPB akan dicabut dan
pelaku usaha diminta melakukan penarikan barang dari peredaran dan
melakukan pemusnahan barang. Sementara itu, untuk LSPro penerbit
sertifikat wajib membekukan SPPT-SNI dan melakukan audit khusus
ke pabrik yang memproduksi barang dimaksud.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 26
iii. Meningkatnya
Kesesuaian
Barang
Beredar Dan
Jasa Yang
Diawasi
Terhadap
Ketentuan
Perundang-
Undangan
Gambar 15 Kegiatan Rakor Pengendalian Mutu Barang
IKP 3 Persentase Barang Beredar yang diawasi sesuai ketentuan
Perundang-undangan
Upaya perlindungan konsumen tidak hanya dilakukan melalui kegiatan
yang bersifat preventif seperti sosialisasi ketentuan perundang-
undangan, namun juga perlu didukung dengan kegiatan pengawasan
barang beredar dan jasa. Tujuannya utamanya adalah untuk
melindungi konsumen, memastikan bahwa barang beredar dan jasa
yang ada di pasar sesuai ketentuan serta sebagai upaya pengamanan
pasar dalam negeri.
Dasar hukum pengawasan, antara lain:
(i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen; (ii) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Perlindungan
Konsumen; (iv) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018
tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa; (v) Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewajiban
Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang; (vi)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013
tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang
Diperdagangkan; (vii) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38
Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan
Layanan Purna Jual Bagi Produk Telematika dan Elektronika; (viii)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean
(Post Border) (ix) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun
2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.
Pengawasan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi perdagangan
pada daerah provinsi dan kabupaten/kota serta dibantu oleh Direktorat
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 27
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Dit. PBBJ). Sesuai Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Barang Beredar dan/atau Jasa, pengawasan dilaksanakan baik secara
berkala maupun khusus sampai dengan wilayah kabupaten/kota. Hal
ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang dan atau jasa yang
diperdagangkan memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain:
1. SNI Wajib;
2. Penyertaan petunjuk penggunaan dan kartu garansi (MKG) dalam
Bahasa Indonesia;
3. Penggunaan label dalam bahasa Indonesia; dan
4. Perdagangan bidang jasa.
Pengawasan berkala di bidang jasa bertujuan untuk memastikan
bahwa pelaku usaha melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud
perlindungan konsumen melalui pengawasan barang dapat diukur
dengan indikator Persentase Barang Beredar Diawasi yang sesuai
Ketentuan.
Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan diukur dengan membandingkan jumlah produk
yang diawasi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku terhadap
jumlah total produk yang diawasi dalam satu tahun dengan formulasi
sebagai berikut:
Keterangan:
Jumlah barang diawasi sesuai ketentuan adalah jumlah barang
beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan SNI, Label, dan Manual
Kartu Garansi (MKG).
Gambar 16 Target, Realisasi dan Capaian Persentase barang beredar yang
diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Tahun 2015 - 2019
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 28
Sumber: Dit. PBBJ (diolah, Januari 2020)
Realisasi dan capaian kinerja pada persentase barang beredar yang
diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selama
periode 2015 - 2019 disajikan pada gambar diatas. Pada indikator ini
selama lima tahun mengalami fluktuasi nilai yang pada tahun 2017
mencapai nilai realisasi tertinggi sebesar 70,10 atau mencapai 113%
dari target dan terendah terjadi di tahun 2016 sebesar 38,05 atau
mencapai 62% dari target.
Secara akumulasi tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan
pengawasan terhadap 612 produk, antara lain: Oven, Dispenser,
Juicer, Mikrophone, Penghisap Debu, Kalkulator, Luminer, Kipas
Angin, Telephone Seluler, Mixer, Ubin Keramik, Perangkar Makan,
Karburator, AKI Kendaraan Bermotor, Keperluan Berkemah, Barang
Jadi Tekstil lainnya(Selimut,Sprei,Taplak Meja), Pakaian Bayi, Biskuit,
Pupuk NPK Padat.
Dari target 600 produk, sebanyak 403 produk memenuhi ketentuan,
yaitu: 63 produk memenuhi ketentuan SNI, 183 produk memenuhi
ketentuan Manual Kartu Garansi dan 157 produk memenuhi ketentuan
Label. Hasil pengawasan tahun 2019 menemukan pula sebanyak 137
produk tidak memenuhi ketentuan, yaitu: 34 produk tidak memenuhi
ketentuan SNI, 37 produk tidak memenuhi ketentuan Manual Kartu
Garansi dan 66 produk tidak memenuhi ketentuan Label. Selain itu,
masih terdapat 72 produk masih dalam proses pengujian di
laboratorium untuk parameter SNI. Dengan demikian, maka realisasi
persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan
terhadap target jumlah barang yang diawasi (target 600 produk,
realisasi 612 produk pada tahun 2019) sebesar 65,85 atau mencapai
102,89%. Nilai capaian ini jika dibandingkan dari tahun sebelumnya
mengalami penurunan 3,35%. Hal ini dikarenakan target kesesuaian
produk meningkat 1% sedangkan jumlah produk yang sesuai
ketentuan menurun sebanyak 22 produk dari tahun sebelumnya.
Tabel 5 Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa s/d Tahun 2019
Selama tahun 2019 telah dilakukan penarikan dari peredaran dan
pemusnahan barang terhadap 12 (dua belas) pelaku usaha dengan
total produk sebanyak 612.358 buah terdiri produk baja tulangan beton
(Bj.TB), kaca cermin, kipas anging listrik, luminer, cairan rem, mainan
anak serta pakaian jadi karena membahayakan aspek keamanan,
kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3L).
Parameter Jumlah Sesuai Tidak Sesuai
Sedang Proses Uji
% Sesuai Ketentuan
SNI 169 63 34 72 54,69
LABEL 223 157 66 - 28,91
MKG 220 183 37 - 16,41
TOTAL 612 403 137 72 100,00
Presentase Barang Beredar diawasi yang sesuai ketentuan 65,85%
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 29
Selain penarikan dari peredaran dan pemusnahan barang, terhadap
produk tidak sesuai ketentuan yang membahayakan aspek K3L juga
dilakukan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Perlondungan Konsumen (PPNS-PK) yang bersinergi dengan Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kejaksaan Agung. Tahun
2019 atas upaya sinergi yang dilakukan Ditjen PKTN memperoleh
penghargaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atas
pelaksanaan penegakan hukum, koordinasi dan sinergi dengan
Penyidik Polri.
Gambar 17 Penerimaan Penghargaan Pelaksanaan Penegakan hukum,
koordinasi dan sinergi dengan Penyidik Polri
Pengawasan Jasa
Pengawasan berkala Jasa T.A 2019 dilaksanakan terhadap 74 pelaku
usaha 44 jasa bisnis dan 30 jasa distribusi di beberapa daerah di
Indonesia. Jasa yang diawasi pada tahun 2019 meliputi jasa layanan
perparkiran, jasa ritel, jasa perhotelan, jasa service center, jasa
pengiriman dan jasa apartemen / perumahan. Dari 74 pelaku usaha
jasa yang diawasi diantaranya PT. Securindo Pachatama (Secure
Parking), PT. SKY Parking (Sky Parking), PT. Transretail Indonesia
(Transmart Carrefour), PT. ACE Hardware Indonesia (Ace Hardware),
PT. Hero Supermarket, Tbk (Hypermart), PT. Tiki Jalur Nugraha
Ekakurir (JNE Express), PT. Indah Logistik Cargo. Dalam hal hasil
pengawasan berkala, masih ditemukan beberapa pelanggaran
terutama pada parameter klausula baku dan cara menjual, dimana
terdapat 44 jasa bisnis yang terdiri dari 18 memenuhi ketentuan dan 26
tidak sesuai ketentuan dan 30 jasa distribusi yang terdiri dari 18
memenuhi ketentuan dan 12 tidak memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pada pelaku usaha yang tidak sesuai dengan
ketentuan sudah ditindaklajuti dengan klarifikasi dan pembinaan pelaku
usaha untuk melakukan perbaikan pada pelanggaran yang dilakukan.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 30
Adapun kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam upaya untuk
meningkatkan persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, antara lain:
1. Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Pengawasan Barang
Beredar yang disusun;
Terdapat 7 kebijakan dan NSPK Bidang Pengawasan Barang
Beredar yang disusun, diantaranya:
a. Petunjuk Teknis Pengawasan Jasa Perparkiran;
b. Petunjuk Teknis Pengawasan Pengamanan Barang;
c. Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk Urea Non Subsidi;
d. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk Lumiener
yang Beredar di Pasar;
e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk Batre Primer
yang Beredar di Pasar;
f. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional;
g. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Produk Baja Lapis
Almunium Seng (BjLAS).
2. Pembinaan PPNS-PK dan PBBJ yang pada tahun 2019 berjumlah
270 peserta sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Persentase Kasus yang ditangani tahun 2019.
Telah dilakukan penanganan terhadap 6 kasus, dengan rincian
sebagai berikut:
Pakaian Bayi di Bandung
Telah dilakukan Pemusnahan Produk Pakaian bayi sebanyak: 6
Karung (+ 1543 Pieces); 28 Karung (+ 4983 Pieces); 20 Karung
(+ 3669 ); dan 54 Karung ( + 10105) karena tidak memiliki
Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional
Indonesia (SNI).
Pompa air Merk DAB ROCCO di Jakarta
Sedang dalam proses penyidikan dan dalam tahap P19.
Kaca Lembaran Di Banjarmasin
Telah dilakukan pemusnahan Kaca Lembaran Merk Dainka yang
tidak sesuai persyaratan SNI sebanyak: 3680 Lembar dengan
ketebalan 2.8 mm; 3105 Lembar dengan ketebalan 4 mm; 2799
Lembar dengan ketebalan T4 Pada tanggal 22 Oktober 2019.
Baja Tulangan Beton (BJTB) Di Banjarmasi
Akan dilakukan Pemusnahan BjTB yang tidak sesuai persyaratan
SNI Merk SIS, BHS, HKHK, PAS, PRI dan tanpa merk
sebanyak + 50.917 Batang.
Mainan anak Di Batam
Proses penyidikan telah dinyatakan selesai dengan telah
diterbitkan (P21) oleh Kejaksaan Agung dan sedang dalam
proses sidang di Pengadilan Negeri Batam.
Baja Lembaran Lapis Seng (BjLS) Di Tanjung Pinang
Akan dilakukan Pemusnahan BjLS Sebanyak 747 Lembar Merk
Classic Swan yang tidak memiliki SPPT SNI dan perijinan
perdagangan.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 31
IKP 4 Persentase Barang Beredar yang diawasi sesuai ketentuan
Perundang-undangan di Daerah Perbatasan Darat
Konsumen memiliki hak untuk mengkonsumsi barang dan atau jasa
yang memehuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan
lingkungan hidup (K3L), tidak terkecuali bagi konsumen yang berada di
wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Kondisi
wilayah perbatasan terutama wilayah perbatasan darat yang sebagian
besar berada di pulau Kalimantan, yang jauh dari pusat perdagangan
maupun jalur distribusi utama barang domestik. Di sisi lain,
perdagangan barang di daerah perbatasan dengan negara tetangga
dapat dilakukan dengan cara yang efisien dan tidak memakan waktu
yang banyak. Hal ini membuka peluang bagi masuknya barang-barang
dari negara tetangga yang belum tentu memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sehingga daerah perbatasan
berpotensi menjadi daerah yang rawan terhadap peredaran produk-
produk yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Mengingat hal tersebut dan dalam rangka menjamin perlindungan
konsumen di seluruh wilayah NKRI maka dilakukan pengawasan
barang beredar di daerah perbatasan darat. Pengawasan di daerah
perbatasan darat sudah dilakukan di sebagian wilayah di Indonesia.
Pengawasan dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter pengawasan, yaitu
SNI, MKG dan Label dalam bahasa Indonesia.
Upaya perlindungan konsumen di daerah perbatasan darat diukur
dengan indikator persentase barang beredar diawasi sesuai ketentuan
perundang-undangan di daerah perbatasan darat. Semakin tinggi
persentase kesesuaian barang beredar yang diawasi, menunjukkan
kinerja pengawasan yang semakin baik dalam memberikan kepastian
kepada konsumen di wilayah perbatasan darat dalam mengkonsumsi
barang yang aman bagi dirinya maupun lingkungan. Perhitungan
presentase barang beredar diawasi sesuai ketentuan di daerah
perbatasan darat adalah sebagi berikut berikut:
Keterangan:
Jumlah barang beredar yang diawasi di daerah perbatasan darat yang
sesuai ketentuan adalah jumlah barang beredar yang diawasi di
daerah perbatasan darat yang sesuai ketentuan SNI, Label, dan
Manual Kartu Garansi.
Pengawasan diharapkan mampu mendukung terwujudnya
perlindungan terhadap konsumen dari barang dan jasa yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau dengan kata lain semakin
kecil kemungkinan konsumen mendapat produk atau jasa yang tidak
sesuai standar atau merugikan. Oleh karena itu tindak lanjut untuk
barang yang tidak sesuai dilakukan proses klarifikasi dan surat
teguran.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 32
Gambar 18 Target, Realisasi dan Capaian Persentase barang beredar yang
diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Daerah Perbatasan
Darat Tahun 2015 - 2019
Realisasi dan capaian kinerja pada persentase barang beredar yang
diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di daerah
perbatasan selama periode 2015 - 2019 disajikan pada gambar diatas.
Pada indikator ini baru dimulai dilakukan pengawasan pada tahun
2016, dan mengalami kendala dalam pelaksanaannya, namun tahun-
tahun setelahnya pengawasan di daerah perbatasan dapat berjalan
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tiga tahun terakhir (2017 - 2019)
nilai realisasi yang selalu melebihi target. Selama empat tahun (2016 –
2019) pada tahun 2019 mencapai nilai realisasi tertinggi sebesar 58,44
atau mencapai 194,80% dari target dan terendah terjadi di tahun 2016
yang tidak tercapai target yang diinginkan. Capaian tahun 2019 ini
meningkat 24,94% jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2019 jumlah produk yang diawasi sesuai ketentuan
perundang-undangan di daerah perbatasan darat sebanyak 77 produk,
antara lain: Pelumat/Blender, Rice cooker, Telpon seluler Nokia 216,
Mixer, DVD MP4 Player, Pesawat Televisi, Hand Mixer,Pengeras
Suara, Penanak Nasi Serbaguna, Speaker MP3 Boom Box, Kipas
Angin, Pemanggang Roti, Produk Deterjen, Produk Perangkat Makan,
Produk Busi, Perangkat Pemberi Tanda Suara Pada Kendaraan
Bermotor, Produk Plastik Untuk Keperluan Rumah Tangga, Garam
Beryodium, Selang Karer untuk Kompor Gas LPG.
Dari 77 produk tersebut terdapat 45 produk sesuai ketentuan, yaitu: 2
produk memenuhi ketentuan SNI, 19 produk memenuhi ketentuan
Manual Kartu Garansi dan 24 produk memenuhi ketentuan Label. Hasil
pengawasan menemukan pula produk yang tidak memenuhi ketentuan
sebanyak 26 produk, yaitu: 7 produk tidak memenuhi ketentuan SNI,
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 33
iv. Meningkatnya
Tertib Ukur
12 produk tidak memenuhi ketentuan Manual Kartu Garansi dan 7
produk tidak memenuhi ketentuan Label. Selain itu masih ada 6 produk
yang masih dalam proses pengujian di laboratorium untuk parameter
SNI.
Pengawasan dilakukan di 6 (enam) daerah perbatasan darat yang
akan diawasi, antara lain: Kab. Sambas Pos lintas Batas Negara
(PLBN) Aruk, Kab. Entikong (PLBN Entikong), Kab. Belu (PLBN
Mota’ain), Kab. Timur Tengah Utara (PLBN Wini), Kab. Malaka (PLBN Motamasin), dan Kota Jayapura (PLBN Skouw).
Gambar 19 Pengawasan di Perbatasan Aruk Propinsi Kalimantan Barat
IKP 5 Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku
Salah satu pilar untuk mewujudkan perlindungan konsumen adalah
terciptanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dari UTTP yang
digunakan dalam berbagai kegiatan transaksi perdagangan.
Perdagangan yang adil tercermin pada kondisi dimana konsumen mem
peroleh haknya secara penuh sesuai dengan harga yang dibayarkan
dan sebaliknya penjual tidak mengalami kerugian atas nilai harga
barang yang dijualnya. Pemberian jaminan kebenaran hasil
pengukuran tersebut dilakukan melalui pemberian cap tanda tera sah
yang berlaku terhadap UTTP untuk jangka waktu tertentu melalui
proses tera dan tera ulang.
Dengan demikian, perlindungan konsumen akan terwujud apabila
seluruh UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan di
Indonesia dapat dijamin kebenaran hasil pengukurannya. Indikator
yang dapat mengambarkan kondisi tersebut adalah Persentase UTTP
bertanda tera sah yang berlaku. Indikator tersebut dihitung melalui
perbandingan antara jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku
dibandingkan dengan jumlah potensi UTTP yang wajib di tera dan tera
ulang di Indonesia. Dimana semakin tinggi persentase maka semakin
baik kondisi tertib ukur yang artinya upaya perlindungan konsumen
semakin baik pula.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 34
Sumber: Direktorat Metrologi (diolah, Januari 2020) *Termasuk UTTP penanganan khusus.
Pada Tahun 2019 telah dilakukan kegiatan pelayanan tera dan tera
ulang terhadap 12.947.796 UTTP meliputi 1.468.186 unit meter air,
8.438.912 unit meter listrik, dan 3.040.698 diluar meter listrik dan meter
air.
Tabel 6 Rincian UTTP yang Bertanda Tera Sah Tahun 2019
Sampai dengan tahun 2019, meter air yang bertanda tera sah yang
berlaku yang dapat teridentifikasi berjumlah 5.195.928 unit (dihitung
berdasarkan meter air yang masih bertanda tera sah yang berlaku
sampai dengan tahun 2019 yaitu data tera dan tera ulang mulai dari
tahun 2014 - Untuk UTTP jenis meter air masa berlaku dari tanda tera
adalah lima tahun).
Untuk meter listrik yang masih bertanda tera sah yang dapat
teridentifikasi berjumlah 44.725.511 unit (dihitung berdasarkan meter
listrik yang masih bertanda tera sah yang berlaku data tera dan tera
ulang mulai dari tahun 2010 - masa berlaku tanda tera untuk meter
listrik adalah sepuluh tahun), dan UTTP diluar meter air dan meter
listrik yang berlaku adalah 4.733.271 unit (dihitung berdasarkan UTTP
diluar meter air dan meter listrik yang masih bertanda tera sah yang
berlaku sampai dengan tahun 2019 - masa berlaku UTTP selain meter
air dan meter listrik adalah satu tahun).
Keterangan:
∑UTTP bertanda tera sah yang berlaku adalah ∑UTTP tahun ini ditambah dengan∑UTTP tahun sebelumnya yang masih bertanda tera sah yang berlaku
NO. RINCIAN
UTTP yang Ditera dan Tera Ulang Jumlah UTTP yang
Bertanda Tera Sah s.d. 2019
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Meter air - - - - 823,139 1,229,255 852,962 264,433 557,953
1.468.186
5.195.928
2 Meter listrik
2,363,108 4,717,429 4,495,730 4,602,221 3,809,887 4,329,941 2,367,372 5,184,940 4,415,971
8.438.912
44.725.511
3
UTTP selain
Meter Air dan Meter
Listrik *
- - - - - - - - 1,692,573 3.040.698 4.733.271
T O T A L 2.363.108 4.717.429 4.495.730 4.602.221 4.633.026 5.559.196 3.220.334 5.449.373 6,666,497 12.947.796 54.654.710
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 35
∑UTTP tahun ini adalah jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang pada tahun bersangkutan (masa berlaku 1 tahun 11 bulan).
∑UTTP tahun sebelumnya adalah jumlah UTTP yang ditera-tera
ulang pada tahun-tahun sebelumnya yang memiliki tanda tera sah
masih berlaku (5tahun untuk meter air dan 10 tahun untuk meter
listrik).
∑potensi UTTP nasional adalah jumlah potensi UTTP yang wajib
ditera dan tera ulang di Indonesia (berdasarkan survei Sucofindo
Tahun 2011: 68.552.441 unit).
Dengan demikian, total UTTP (UTTP meter air, UTTP meter listrik dan
UTTP diluar meter listrik dan meter air) yang bertanda tera sah yang
berlaku sampai dengan tahun 2019 berjumlah 54.654.710 unit atau
79,73% dari potensi UTTP (data survey Sucofindo). Dari data diatas,
pencapaian persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) yang masih bertanda tera sah yang berlaku
pada tahun 2019, dari target 55% potensi UTTP berdasarkan data
survey Sucofindo yang masih bertanda tera sah yang berlaku, telah
direalisasikan sebesar 79,73%. Dengan demikian capaian persentase
UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2019 adalah sebesar
144,96%.
Pada tahun 2019 target persentase UTTP yang bertanda tera sah yang
berlaku adalah sebesar 55%, Artinya adalah 55% UTTP dari data
potensi UTTP yang beredar di Indonesia (berdasarkan data survei
Sucofindo) adalah bertanda tera sah yang berlaku. Outcome dari
indikator ini adalah meningkatnya perlindungan terhadap konsumen
dari segi penggunaan UTTP yang sesuai ketentuan dan bertanda tera
sah yang berlaku.
Gambar 20 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Alat-Alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku
Tahun 2015 - 2019
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 36
Realisasi indikator ini, tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar
79,73% atau mencapai 144,96% dari target, sedangkan realisasi
terendahnya terjadi di tahun 2016 sebesar 49,70 atau mencapai 99%
dari target.
Pencapaian pelayanan tera dan tera ulang tahun 2019 bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan 39,88%.
Kenaikan tersebut berbanding lurus dengan jumlah Unit Metrologi
Legal (UML) yang telah berdiri hingga tahun 2019.
Realisasi dan capaian kinerja pada persentase alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya (uttp) bertanda tera sah yang berlaku
selama periode 2015 - 2019 mengalami peningkatan capaian dari
tahun ke tahun yang disajikan pada gambar diatas yang disebabkan
adanya beberapa faktor antara lain:
a. Jumlah Unit Metrologi Legal (UML) yang memiliki kewenangan
untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang secara nasional
meningkat dengan signifikan di tahun 2019. Jumlah UML di akhir
tahun 2018 sebanyak 194 UML bertambah signifikan di akhir tahun
2019 menjadi 300 UML yang telah beroperasi sehingga jangkauan
layanan kemetrologian menjadi lebih luas.
Gambar 21 Jumlah UML 2014 - 2019
b. Kemudahan penyampaian laporan tera dan tera ulang.
Pada periode tahun sebelumnya dijumpai permasalahan
keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan tera tera ulang
yang dilakukan oleh UML kabupaten/kota, walaupun kewajiban
untuk pelaporan pelayanan tera/tera ulang UTTP ini telah
diamanatkan dalam Permendag 115 tahun 2018 dilakukan paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal tersebut terjadi karena
banyak dijumpai banyak kendala dan hambatan dalam
penyampaian pelaporan tera/tera ulang yang dilakukan UML ke
Direktorat Metrologi yang disebabkan beberapa faktor. Pada tahun
2019 ini telah diluncurkan aplikasi Sistem Pelaporan Tera dan Tera
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 37
Sumber: Direktorat Metrologi (diolah, Januari 2020)
Ulang, sehingga lebih memudahkan UML untuk menginput dan
menyampaikan pelaporan tera-tera ulang UTTP melalui sistem
tersebut.
c. Pelaporan pelayanan tera/tera ulang UTTP secara langsung melalui
penginputan di Direktorat Metrologi.
Lonjakan jumlah tera/tera ulang di triwulan IV dikarenakan banyak
UML yang melengkapi pelaporan bulanannya di bulan Desember
2019 pada saat pengambilan Cap Tanda Tera (CTT).
Tabel 7 Daftar Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Tahun 2019 per Jenis UTTP
NO Jenis UTTP Jumlah
1 Meter Air 1.468.186
2 Meter Listrik 8.438.912
3 UTTP Lainnya
Alat Ukur Panjang 15.467
Non Automatic Level Gauge 1.064
Automatic Level Gauge 276
Meter Taksi 11.448
Meter Parkir 2.877
Takaran 17.958
Tangki Ukur Mobil BBM 11.214
Tangki Ukur Silinder Tegak BBM 720
Tangki Ukur Tongkang 21
Tangki Ukur Kapal 7
Timbangan Otomatis 1.350
Timbangan Bukan Otomatis 1.620.927
Meter Kadar Air 781
Pompa Ukur BBM 54.356
Pompa Ukur LPG 39
Pompa Ukur BBG 222
Meter Arus BBM dan Produk
Terkait 92.765
Meter Gas 99.370
Anak Timbangan 1.109.836
TOTAL 12.947.796
Adapun kegiatan dalam keberhasilan capaian Kinerja Direktorat
Metrologi antara lain:
1. Penyusunan Rumusan Kebijakan dan NSPK Bidang Metrologi
Legal;
Dalam rangka mengikuti perkembangan, Direktorat Metrologi terus
berupaya menyediakan kebijakan yang dapat diimplementasikan
oleh para stakeholder. Disamping itu, perlu kiranya mengakomodir
rekomendasi internasional pada organisasi-organisasi internasional
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 38
dimana Indonesia sebagai salah satu anggota seperti ASEAN
Consultative Committee for Standards and Quality Working Group
on Legal Metrology (ACCSQ WG3), ASIA Pasific Legal Metrology
Forum (APLMF) dan Organisation Internationale de Metrologie
Legale (OIML). Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Metrologi
pada tahun 2019 telah menyusun 10 (sepuluh) rancangan/regulasi
kebijakan dan NSPK bidang metrologi legal antara lain:
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Juru Ukur, Takar dan Timbang.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 Standar
Ukuran Metrologi Legal.
3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 968 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Cap Tanda Tera.
4. Keputusan Dirjen PKTN Nomor 161 Tahun 2019 tentang Syarat
Teknis Meter kWh.
5. Keputusan Dirjen PKTN Nomor 162 Tahun 2019 tentang Syarat
Teknis Meter Parkir.
6. Keputusan Dirjen PKTN Nomor 163 Tahun 2019 tentang Syarat
Teknis Meter Gas Diafragma.
7. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Fasilitasi
Kegiatan Metrologi Legal bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
8. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penera.
9. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah
Tahun 2020.
10. Rancangan Keputusan Dirjen PKTN tentang Petunjuk Teknis
Penilaian Unit Metrologi Legal.
2. Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur;
Pembentukan Daerah Tertib Ukur (DTU) merupakan upaya dalam
terciptanya tertib ukur pada skala daerah. Untuk dapat ditetapkan
sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU), terdapat komitmen yang harus
dipenuhi oleh kepala daerah sebagai calon DTU antara lain:
1. UTTP yang digunakan untuk menentukan kuanta dalam transaksi
perdagangan telah bertanda tera sah yang berlaku;
2. Pemilik/pengguna UTTP telah memperoleh pemahaman
mengenai penggunaan UTTP secara benar;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki data tahunan tentang
jumlah, jenis dan pemilik/pengguna UTTP;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota telah menetapkan pembinaan,
pengawasan dan pelayanan kemetrologian menjadi program
tahunan daerah.
Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU) yang terbentuk Tahun 2019
adalah 13 (tiga belas) daerah. Capaian ini dari tahun ke tahun selalu
meningkat, hal ni menunjukkan semakin banyaknya kabupaten/kota
yang memandang bahwa tertib ukur merupakan salah satu
perwujudan perlindungan terhadap masyarakat.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 39
Sampai dengan tahun 2019 yang merupakan tahun akhir periode
RPJM 2015-2019, jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU) yang berhasil
direalisasikan sejak tahun 2015 adalah 35 (dua puluh lima) daerah.
Tabel 8 Daftar DTU 2011-2019
NO TAHUN JUMLAH
DTU KAB/KOTA
BSML REGIONAL
I II III IV
1 2011 1 Kota Singkawang √
2 2012 3
1. Kota Batam, √
2. Kota Surakarta √
3. Kota Balikpapan √
3 2013 7
1. Kab Karimun, √
2. Kota Padang, √
3. Kota Tebing Tinggi, √
4. Kab Mojokerto, √
5. Kota Tarakan, √
6. Kota Bontang, √
7. Kota Gorontalo √
4 2014 5
1. Kota Banda Aceh, √
2. Kota Solok, √
3. Kota Tangerang Selatan, √
4. Kota Semarang, √
5. Kab Gianyar √
5 2015 5
1. Kota Salatiga, √
2. Kota Palangka Raya, √
3. Kab Barru, √
4. Kab Fak-Fak, √
5. kab Kaimana √
6 2016 5
1. Kab. Badung, √
2. Kab. Serang, √
3. Kab. Bantul, √
4. Kota Yogyakarta, √
5. Kota Banjarmasin √
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 40
Sumber: Direktorat Metrologi (diolah, Januari 2020)
NO TAHUN JUMLAH
DTU KAB/KOTA
BSML REGIONAL
I II III IV
7 2017 6
1. Kab. Deli Serdang, √
2. Kota Padang Panjang, √
3. Kota Tangerang, √
4. Kota Denpasar, √
5. Kota Pare-Pare √
6. Kab. Kolaka √
8 2018 9
1. Kab Cirebon; √
2. Kota Tanjung Pinang; √
3. Kota Pekan Baru; √
4. Kota Tasikmalaya; √
5. Kab Buleleng; √
6. Kab Sidoarjo; √
7. Kota Ambon; √
8. Kota Kupang; √
9. Kota Mataram. √
9
2019
13
1. Kota Pariaman √
2. Kabupaten Serdang
Bedagai
√
3. Kabupaten Tangerang √
4. Kota Bandung √
5. Kabupaten Bandung √
6. Kabupaten Bandung Barat √
7. Kota Bogor √
8. Kabupaten Rembang √
9. Kota Pasuruan √
10. Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
√
11. Kota Samarinda √
12. Kota Kendari √
13. Kabupaten Buru Selatan √
Jumlah DTU 54 12 25 8 9
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 41
Dengan demikian, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan
tahun 2019, Kementerian Perdagangan telah menetapkan 54 (lima
puluh empat) Daerah Tertib Ukur. DTU yang berhasil dibentuk
selama tahun 2011 - 2019 adalah sebagai berikut:
Gambar 22 Jumlah DTU 2011 - 2019
Sementara Pasar Tertib Ukur (PTU) merupakan salah satu langkah
dari Direktorat Metrologi dalam meningkatkan tertib ukur di
masyarakat serta juga meningkatkan kepedulian masyarakat
terhadap metrologi legal. Predikat PTU akan diberikan kepada pasar
tradisional yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
Semua UTTP yang digunakan bertanda tera sah yang berlaku;
Pasar dikelola dengan suatu manajemen;
Pengelola pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis
dan pemilik UTTP;
Semua pedangang pengguna UTTP telah mendapatkan
penjelasan langsung tentang penggunaan UTTP dengan benar
dan sanksi yang akan diterima apabila memperdaya penggunaan
UTTP;
Manajemen pengelola pasar memahami pemakaian UTTP yang
benar dan melakukan pembinaan kepaa pemakai UTTP secara
rutin;
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
mempunyai program kerja pembinaan penggunaan UTTP di
pasar.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 42
Sumber: Direktorat Metrologi (diolah, Januari 2020)
Pembentukan Pasar Tertib Ukur (PTU) dilakukan dalam rangka
meningkatkan perlindungan konsumen dalam bertransaksi dan citra
pasar tradisional.
Pada tanggal 20 Desember 2019 di Bandung telah dilaksanakan
kegiatan Peresmian Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur
Tahun 2019. Dalam kegiatan tersebut Menteri Perdagangan
menyerahkan piagam penghargaan kepada 13 (tiga belas)
Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU)
tahun 2019, Menteri Perdagangan juga meresmikan penetapan 390
pasar tertib ukur (PTU). Kegiatan peresmian DTU dan PTU tahun
2019 mengangkat tema “Satu Nusa Satu Ukuran” yang menggambarkan semangat pemerataan keseragaman ukuran.
Gambar 23 Peresmian DTU 2019
Tabel 9 Daftar PTU 2010-2019
No Tahun PTU
Reguler
PTU Dari DTU
1 2010 56 Pasar -
2 2011 - -
3 2012 35 Pasar -
4 2013 35 Pasar -
5 2014 74 Pasar 67 Pasar
6 2015 102 Pasar 51 Pasar
7 2016 128 Pasar 128 Pasar
8 2017 141 Pasar 126 Pasar
9 2018 197 Pasar 91 Pasar
10 2019 234 Pasar 156 Pasar
Total 1.002
Pasar
619 Pasar
Total 1.621 Pasar
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 43
3. Instalasi Laboratorium Kemetrologian;
Pada tahun 2019, telah dilakukan pengadaan atau Instalasi
laboratorium kemetrologian sebanyak 5 (lima) Instalasi. Instalasi
laboratorium yang dilakukan meliputi 3 (tiga) Instalasi Pengujian di
Direktorat Metrologi dan 2 (dua) pengadaan peralatan SUML di 2
(dua) Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) yaitu BSML II dan
BSML III. Tujuan dilakukan Instalasi laboratorium kemetrologian
adalah dalam rangka memenuhi persyaratan OIML Certification
System (OIML CS), Direktorat Metrologi dalam beberapa tahun
akan melengkapi laboratorium di Direktorat Metrologi. Kelengkapan
laboratorium dimaksud adalah melengkapi item-item komponen
pengujian yang dilakukan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan
dalam OIML CS. Laboratorium Direktorat Metrologi yang sesuai
dengan OIML CS dapat memberikan beberapa benefit diantaranya:
1. Sebagai laboratorium pengujian UTTP asal Indonesia yang akan
diimpor ke luar negeri. Dengan diakuinya laboratorium di OIML.
Indonesia dapat melakukan pengujian terhadap UTTP sebelum
masuk ke negara lain.
2. Sebagai peredam UTTP asal impor yang masuk ke Indonesia.
Indonesia saat ini didominasi oleh peredaran UTTP asal impor,
namun UTTP asal impor yang masuk saat ini belum seluruhnya
memenuhi persyaratan sebagaimana rekomendasi OIML.
3. Dapat menjadi laboratorium rujukan bagi negara-negara
pengimpor UTTP. Saat ini di wilayah ASEAN belum ada negara
yang memiliki laboratorium pengujian yang sesuai rekomendasi
OIML yang dapat menjadi peluang bagi Indonesia.
Adapun Laboratorium pengujian yang direncanakan akan
disesuaikan dengan rekomendasi OIML adalah Kapabilitas Uji
Timbangan Mekanik, kapabilitas uji meter gas dan kapabilitas uji
meter BBM. Disamping itu, pengadaan peralatan standar pada 2
(dua) BSML dilakukan mengingat sejak diberlakukannya Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
jumlah Unit Metrologi Legal telah bertambah dengan pesat. Hal
tersebut akan berdampak pada kegiatan verifikasi peralatans tanda
rmilik UML yang dilakukan oleh BSM sehingga diras perlu untuk
menambah jumlah peralatan standar di BSML.
Gambar 24 Laboratorium Pengujian di Direktorat Metrologi
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 44
4. Pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
Selain itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, pada Tahun 2019
melakukan sidak di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) di wilayah pantura bagian barat meliputi kabupaten
Bekasi, kabupaten Subang dan kabupaten Indramayu. Selain itu
dilakukan pula sidak beberapa SPBUdi Provinsi Bali yang meliputi
wilayah Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten
Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten
Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten
Tabanan. Berdasarkan hasil pengawasan, telah ditemukan adanya
alat tambahan pada pompa ukur BBM berupa rangkaian elektronik
di salah satu SPBU di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bangli.
Sedangkan, pada dua SPBU lainnya yang berada di Kabupaten
Subang dan Kabupaten Bekasi memang tidak ditemukan adanya
alat tambahan. Namun, setelah dilakukan pengujian terhadap
pompa ukur BBM di SPBU tersebut, hasilnya berada di luar BKD.
Sedangkan pada salah satu SPBU lainnya yang berada di
Kabupaten Badung ditemukan kawat segel jaminan putus. Setelah
dilakukan pengujian hasilnya melebihi BKD (-0.8%). Untuk SPBU
yang takaran pompa ukur BBM-nya di luar BKD sekitar 0,5% patut
diduga telah melanggar Pasal 32 ayat (1) jo., Pasal 25 huruf e jo.,
serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pengawasan
metrologi legal merupakan salah satu ujung tombak dalam
penegakan hukum di bidang metrologi legal. Pasal 36 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengamanatkan kepada pegawai
instansi pemerintah yang ditugaskan dalam pembinaan untuk
melaksanakan pengawasan dan pengamatan, serta diwajibkan
menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam UU tersebut. Tindak
lanjut dari hasil pengawasan ini adalah petugas akan menyegel
pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) di SPBU yang bermasalah
dan apabila kasus tersebut terbukti melanggar tindak pidana, kasus
ini akan ditindaklanjuti ke proses penyidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gambar 25 Pengamanan SPBU yang dipimpin langsung oleh
Direktur Jenderal PKTN
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 45
5. Penegakan Hukum dari Hasil Pengawasan Kemetrologian.
Berdasarkan hasil pengawasan telah dilakukan proses penegakan
hukum selama tahun 2019 baik penyelesaian kasus tahun 2018
maupun progress dari kasus 2019. Berikut progress penegakan
hukum dari hasil pengawasan kemetrologian di tahun 2019.
Tabel 10 Progress Penegakan Hukum Kemetrologian Tahun 2018 - 2019
No SPBU Alamat Penegakan
Hukum Keterangan
1.
34.403.32
(kasus
2018)
Jl. Raya Nagreg km.42,
Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat
inkracht
Pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,-
subsider pidana kurungan selama 2 (dua)
bulan sesuai dengan Petikan Putusan
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA
Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Blb
2.
34.403.31
(kasus
2018)
Jl. Raya Cicalengka
km.35, Kabupaten
Bandung, Provinsi Jawa
Barat
inkracht
Pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,-
subsider pidana kurungan selama 2 (dua)
bulan sesuai dengan Petikan Putusan
Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA
Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Blb
3.
34.401.33
(kasus
2018)
Jl. R.E. Martadinata
No.79, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat
inkracht
Pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,-
subsider pidana kurungan selama 1
(satu) bulan sesuai dengan Petikan
Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas IA Nomor 09/Pid.S/2019/PN Bdg
4.
34.402.16
(kasus
2018)
Jl. Ibrahim Adjie No.92,
Kota Bandung, Provinsi
Jawa Barat
P-19 Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor
B-2862/O.2.4/Eku.1/7/2019
2019
5. 14.201.138
Jl. Ringroad Gagak Hitam,
Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara
Gelar Perkara
Tahap II Penetapan Tersangka
6. 34.45232
Jl. Soekarno Hatta,
Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat
Gelar Perkara
Tahap I
Dengan hasil direkomendasikan
dilanjutkan ke tahap penyidikan.
7. 33.412.02
Rest Area km 101A,
Ds.Batu Sari, Kabupaten
Subang, Provinsi Jawa
Barat
Gelar Perkara
Tahap II Penetapan Tersangka
8. 34.17536
Jl. Raya Fatahillah No. 89,
Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat
Persiapan
Gelar Perkara
Tahap II
Persiapan Penetapan Tersangka
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 46
Sumber: Direktorat Metrologi (diolah, Januari 2020)
Gambar 26 Suasana Persidangan Hasil pengawasan Kemetrologian
9. 34.158.04
Jl. LPPU km 4 Curug,
Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten
Persiapan
Gelar Perkara
Tahap II
Persiapan Penetapan Tersangka
10. 54.806.06
Jl. Raya Kintamani , Kayu
Ambo, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali
Gelar Perkara
Tahap I
Dengan hasil direkomendasikan
dilanjutkan ke tahap penyidikan.
11. 54.806.01
Jl. Merdeka no. 74,
Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali
Gelar Perkara
Tahap I
Dengan hasil direkomendasikan
dilanjutkan ke tahap penyidikan.
12. 54.803.29
Jl. By Pass Ngurah Rai,
Benoa, Kabupaten
Badung, Provinsi Bali
Gelar Perkara
Tahap I
Dengan hasil direkomendasikan
dilanjutkan ke tahap penyidikan.
13. 54.803.23
Jl. Sunset Road, Kuta,
Kabupaten Badung,
Provinsi Bali
Gelar Perkara
Tahap I
Dengan hasil direkomendasikan
dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 47
Sumber: Direktorat Tertib Niaga (diolah, Januari 2020)
v. Meningkatnya
Tertib Niaga Di
Bidang
Perdagangan
IKP 6 Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga
Dalam rangka melihat ketaatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan
kegiatan perdagangan, dan untuk meningkatkan kepatuhan hukum
terkait tertib niaga bidang perdagangan, maka sesuai amanat Pasal
100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
Kementerian Perdagangan melaksanakan pengawasan kegiatan
perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan
pengawasan terkait perizinan perdagangan dalam negeri,
perdagangan luar negeri, serta perdagangan lainnya dan pengawasan
terkait distribusi barang pokok dan penting dan barang yang diatur.
Tabel 11 Rekapitulasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan Menurut Jenis
Pengawasan Tahun 2019
Gambar 27 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Ketaatan Pelaku
Usaha Dalam Tertib Niaga Tahun 2015 - 2019
NO JENIS PENGAWASAN PELAKU USAHA YANG DIAWASI
REKOMENDASI SESUAI TIDAK SESUAI
1 Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting
62 41 Pembinaan (36), Tidak terdaftar/tidak ditemukan alamatnya (5)
2 Pengawasan Distribusi Barang yang Diatur
17 22 Pembinaan (22)
3 Pengawasan Perizinan Perdagangan Luar Negeri
16 20
Pembinaan (14), Rekomendasi Pengamanan (3), Rekomendasi Pemusnahan (2), Tidak terdaftar/tidak ditemukan alamatnya (1)
4 Pengawasan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Lainnya
34 70
Pembinaan (46), Rekomendasi Penghentian Usaha Sementara (7), Tidak terdaftar/tidak ditemukan alamatnya (17)
TOTAL 129 153
Pembinaan (118), Rekomendasi Pengamanan (3), Rekomendasi Pemusnahan (2), Rekomendasi Penghentian Usaha Sementara (7), Tidak Terdaftar/Tidak Ditemukan Alamatnya (23)
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 48
Realisasi dan capaian kinerja pada persentase ketaatan pelaku usaha
dalam tertib niaga selama periode 2015 - 2019 disajikan pada gambar
diatas. Pada indikator ini baru dimulai dilakukan pengawasan pada
tahun 2016, dan mengalami kendala dalam pelaksanaannya, namun
tahun-tahun setelahnya dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat
dilihat dari tiga tahun terakhir (2017 - 2019) nilai realisasi yang selalu
melebihi target. Selama empat tahun (2016 - 2019) pada tahun 2016
mencapai nilai realisasi tertinggi sebesar 57,80 atau mencapai
231,20% dari target dan terendah terjadi di tahun 2018 atau mencapai
101,26% dari target yang diinginkan. Sedangkan pada tahun 2019
realisasi berhasil melebihi target sebesar 45,74 atau mencapai
114,35%, dan nilai capaian ini meningkat 12,93% jika dibandingkan
tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran pelaku
usaha dalam mematuhi kebijakan tertib niaga di bidang perdagangan
yang semakin meningkat.
Salah satu upaya untuk melindungi konsumen Indonesia dari berbagai
permasalahan yang terkait kegiatan perdagangan serta untuk
meningkatkan kepatuhan hukum terkait tertib niaga bidang
perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga menetapkan indikator kinerja Persentase Ketaatan Pelaku
Usaha Dalam Tertib Niaga. Semakin tinggi persentase maka semakin
meningkat kesadaran pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan
perdagangan sesuai ketentuan/peraturan sehingga semakin berkurang
berbagai permasalahan terkait kegiatan perdagangan. Persentase
diukur melalui perbandingan jumlah pelaku usaha yang diawasi yang
sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh pelaku usaha yang diawasi
atau dapat digambarkan dengan rumus:
% Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib
Niaga =
∑ pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan
x 100% ∑ total pelaku usaha yang diawasi
Keterangan:
∑ pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan adalah jumlah pelaku usaha yang diawasi terkait pendaftaran,
perizinan, maupun pelanggaran yang telah ditangani yang telah
sesuai dengan ketentuan.
∑ total pelaku usaha yang diawasi pada tahun berjalan
Pada Tahun 2019, telah dilakukan pengawasan kegiatan perdagangan
terhadap 282 pelaku usaha dengan hasil 129 pelaku usaha telah taat
terhadap ketentuan tertib niaga dan 153 pelaku usaha belum taat
terhadap ketentuan tertib niaga. Pengawasan tersebut dilakukan di
berbagai daerah meliputi Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan
Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera
Selatan,
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 49
Aceh, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan
Timur dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:
a. Sebanyak 129 pelaku usaha memenuhi ketentuan tertib niaga yang
terdiri dari 34 pelaku usaha bidang perizinan perdagangan dalam
negeri dan perdagangan lainnya, 16 pelaku usaha bidang perizinan
perdagangan luar negeri, 62 pelaku usaha bidang distribusi barang
pokok dan penting, dan 17 pelaku usaha bidang distribusi barang
yang diatur.
b. Sebanyak 153 pelaku usaha belum memenuhi ketentuan tertib
niaga yang terdiri dari 70 pelaku usaha bidang perizinan
perdagangan dalam negeri dan perdagangan lainnya, 20 pelaku
usaha bidang perizinan perdagangan luar negeri, 41 pelaku usaha
bidang distribusi barang pokok dan penting, dan 22 pelaku usaha
bidang distribusi barang yang diatur.
Sehingga realisasi tingkat ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga
pada tahun 2019 terdapat peningkatan sebesar 29,06% dari tahun
sebelumnya yang dimana realisasi tahun 2018 sebesar 35,44.
Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran pelaku usaha dalam
mematuhi kebijakan tertib niaga di bidang perdagangan yang semakin
meningkat.
Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini dapat
disebabkan beberapa hal yang diantaranya ialah:
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap
peraturan di bidang tertib niaga sehingga pelaksanaan kegiatan
perdagangan dapat terlaksana dengan cukup baik.
Meningkatnya konsentrasi Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap
penyelesaian permasalahan kegiatan perdagangan dalam rangka
perlindungan konsumen dan tertib niaga.
Adapun kegiatan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
IKP Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga yaitu:
Pengawasan Post Border
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar
Kawasan Pabean (Post Border) yang telah diubah ke dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2018, Direktorat Tertib Niaga
menyelenggarakan kegiatan pengawasan post border dalam rangka
menjamin kepastian hukum dalam menjalankan dan menunjang
perkembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri,
meningkatkan daya saing kegiatan usaha di dalam negeri, serta
mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga
= 129 282
x 100% = 45,74%
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 50
Berikut merupakan tahapan pelaksanaan pengawasan post border
sesuai Keputusan Dirjen PKTN Nomor 292 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemeriksaan dan Pengawasan
Barang Asal Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border):
1. Terhadap importir yang tidak membuat Pernyataan Mandiri, Tim
Satgas melakukan pemeriksaan kepemilikan dan kesesuaian data
dan informasi dalam Persetujuan Impor Barang (PIB) dengan
Persetujuan Impor (PI) dan/atau Laporan Surveyor (LS).
2. Importir yang membuat Pernyataan Mandiri, Tim Satgas melakukan
pemeriksaan kesesuaian Pernyataan Mandiri dengan Persetujuan
Impor Barang (PIB), Persetujuan Impor (PI), dan/atau Laporan
Surveyor (LS).
3. Apabila dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Importir menyatakan
memiliki dokumen impor namun tidak dapat menunjukannya kepada
Tim Satgas, maka dilanjutkan dengan proses pengawasan.
Pada Tahun 2019, Direktorat Tertib Niaga telah menyelenggarakan
pengawasan post border terhadap 672 pelaku usaha dengan hasil
4.568 Berita Acara atau sebesar 144,47% dari total target 3.162 Berita
Acara yang terdiri dari 3.913 BA dikategorikan selesai, 72 BA
dikategorikan selesai dengan syarat, 49 BA dikategorikan berlanjut,
dan 34 BA dikategorikan alamat tidak sesuai/tidak ditemukan.
Pengawasan post border dilakukan melalui penugasan 22 Tim Satgas
di Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan dengan
komoditi yang diawasi meliputi ban, besi dan baja, mesin multifungsi,
hortikultura, kehutanan, produk turunan, barang modal tidak baru,
elektronik, keramik, produk hewan, kaca lembaran, dan hasil
perikanan.
Gambar 28 Peta Sebaran BA Hasil Pengawasan Post Border Tahun 2019
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 51
Berdasarkan hasil pengawasan post border dimaksud, telah dilakukan
tindak lanjut antara lain: 29 pelaku usaha mendapat sanksi
pemusnahan, 9 pelaku usaha mendapat sanksi pemblokiran, 7 pelaku
usaha mendapat surat peringatan, dan 9 pelaku usaha mendapat surat
pengecualian.
Gambar 29 Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengawasan Post Border
Tercapainya kinerja Ditjen PKTN tidak terlepas juga dari dukungan manajemen, sarana
dan prasarana yang dilakukan Sekertariat Ditjen PKTN. Rata-rata dalam dukungan
tersebut memberikan capaian sebesar 98%, hal ini menjadikan kinerja layanan internal
telah berjalan dengan baik.
Adapun dukungan kegiatan yang diberikan diantaranya sebagai berikut:
1. Pemantapan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2019
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi program dan kegiatan serta anggaran
yang telah dilaksanakan oleh unit-unit kerja di lingkungan Ditjen PKTN di tahun
sebelumnya, baik permasalahan maupun solusinya, serta mempersiapkan dan
memantapkan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan serta tahun
berikutnya.
Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja Ditjen PKTN
yang efektif dan efisien, dimana pelaksanaan kegiatan seluruh unit pada Ditjen PKTN
memiliki:
Keselarasan dan keterkaitan antara program, kegiatan, dan output;
Kesesuaian rencana, program, dan kegiatan dengan tusi atau kewenangan.
Serta mengikuti prinsip money follow program yang berbasis outcomes dan
berdasarkan prioritas.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 52
Gambar 30 Arahan Dirjen PKTN pada Pemantapan Program Tahun 2019
2. Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan perlindungan
konsumen yang lebih terintegrasi, harmonis, dan sinergis antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dengan menghimpun aspirasi dari Pemerintah Daerah dan
menyelaraskan dengan rencana kerja dan rencana strategis pada Ditjen PKTN.
Acara Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tahun
2019 di buka dengan resmi Menteri Perdagangan, Bpk. Enggartiasto Lukita. Pada
kegiatan ini juga dihadiri oleh para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian
Perdagangan.
Gambar 31 Arahan Menteri Perdagangan pada Sinkronisasi Kebijakan Bidang PKTN Tahun 2019
Pertemuan Sinkronisasi Kebijakan Bidang PKTN adalah sangat penting karena
segala sesuatu tidak mungkin diselesaikan pemerintah pusat tanpa adanya dukungan
dan kerja sama dari pemerintah daerah.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 53
Guna mempercepat penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan tertib niaga serta
mendorong penciptaan iklim usaha dan hubungan yang lebih berkeadilan antara
pelaku usaha dan konsumen di seluruh Indonesia, diperlukan peran aktif Pemerintah
Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan perlindungan konsumen dan tertib niaga
serta melakukan pemantauan pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan
kewenangannya. Peranan daerah yang diharapkan dengan penjaminan kepastian
dan keamanan berusaha, berperan aktif dalam pengawasan barang beredar dan jasa
serta kegiatan perdagangan dan pengawasan kualitas dan standar produk.
3. Kick off Meeting Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2020-2024
Sehubungan dengan telah ditetapkannya PermenPPN No 5 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
pada Bulan Juni 2019, dan untuk menyamakan presepsi terkait pola penyusunan
sasaran kinerja pemerintah, Ditjen PKTN menyelenggarakan rapat koordinasi sebagai
Kick off Meeting untuk pembukaan rangkaia penyusunan Rencana Strategis Ditjen
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2020-2024. Rapat koordinasi ini
dibuka oleh Bapak Dirjen PKTN dengan narasumber dari Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Perdagangan, Bappenas, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Reformasi Birokrasi,Akuntabilitas dan
Pengawasan Kemenpan RB serta dihadiri oleh seluruh Direktur dan PEjabat
dilingkungan Ditjen PKTN.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RENSTRA, adalah
ruang lingkup tugas Ditjen PKTN yang besar diantaranya standardisasi perdagangan
dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar
dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, dengan Indeks
Keberdayaan Konsumen dan Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga
sebagai indikator utama yang mendukung kinerja Menteri Perdagangan. Dan ke
depan tugas Ditjen PKTN tetap sama bahkan semakin berat dengan adanya
Pengawasan Post Border. Terkait pengawasan post border, saat ini telah dilakukan
pengembangan kelembagaan melalui pembentukan kantor regional (kanreg) di 4
(lima) Provinsi.
Gambar 32 Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Ditjen PKTN Tahun 2020-2024
4. Kebutuhan lainnya dalam penunjang di unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 54
B. KINERJA ANGGARAN Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga didukung dengan alokasi anggaran yang diperlukan dalam
rangka pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang terukur selama periode 1
(satu) tahun anggaran, sebagaimana disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA). Pada tahun 2019 Kementerian Perdagangan mendapat alokasi anggaran awal
sebesar Rp. 267.196.396.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan
Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang dituangkan ke
dalam 9 kegiatan. Namun dalam perjalanannya, pagu anggaran Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mengalami revisi anggaran, saat ini menjadi
Rp. 272.078.335.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga
Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
Tabel 12 Pagu dan Target Anggaran Kementerian Perdagangan T.A. 2019 Menurut Program
NO
PROGRAM PAGU
ANGGARAN
PAGU ANGGARAN
REVISI
PREDIKSI CAPAIAN (%)
TW I TW II TW III
TW IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen
15.164.000.000 13.904.056.000 20,00 35,00 70,00 100
2 Peningkatan Tertib Ukur 88.595.940.000 95.805.560.000 12,00 40,00 64,00 100
3 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
13.802.400.000 13.302.400.000 10,00 25,00 55,00 100
4 Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang
9.603.991.000 9.403.991.000 9,50 25,00 42,50 100
5 Standardisasi dan Pengendalian Mutu
49.135.052.000 52.670.736.000 12,27 39,25 63,81 100
6 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi 4.611.000.000 4.411.000.000 8,00 25,00 53,00 100
7 Peningkatan Pelayanan Sertifikasi 4.135.000.000 4.586.586.000 14,83 43,49 75,86 100
8
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
39.230.829.000 44.675.822.000 29,04 52,45 79,05 100
9 Peningkatan Tertib Niaga 42.918.184.000 33.318.184.000 20,00 45,00 75,00 100
JUMLAH 267.196.396.000 272.078.335.000 16,07 40,69 67,04 100
Sumber: Diolah Setditjen PKTN (Bag. Keuangan)
Evaluasi RKA-K/L
Peraturan Meteri Keuangan Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga
merupakan bentuk evaluasi kinerja dalam rangka pelaksanaan fungsi akutabilitas dan
fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan
mempertanggungjawabkan secara profesional kepada masyarakat atas penggunaan
anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga bersangkutan bagi kepentingan
masyarakat, sedangkan fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-
faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya
sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA-K/L serta upaya peningkatan kinerja
di tahun-tahun berikutnya.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 55
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 tahun 2017 mengatur evaluasi kinerja anggaran
terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
K/L melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L paling sedikit
terdiri Keluaran, capaian Hasil, tingkat efisiensi, konsistensi antara peratas tingkat
perencanaan dan implementasi, dan realisasi penyerapan anggaran.
Evaluasi Kinerja atas Aspek Implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan
informasi Kinerja mengenai pelaksanaan Kegiatan dan pencapaian keluaran. Dalam
mengevaluasi aspek Implementasi ada 4 (empat) indikator yang diukur, yaitu:
penyerapan anggaran; konsistensi antara perencanaan dan implementasi; pencapaian
keluaran; dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Evaluasi Kinerja atas Aspek Manfaat dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi
seberapa jauh penggunaan anggaran di gunakan dan manfaatnya terhadap perubahan
yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima
manfaat atas Keluaran yang telah di capai, Indikator yang di ukur dalam aspek manfaat
adalah capaian terhadap indikator kinerja utama.
Sedangkan evaluasi kinerja aspek konteks dilakukan dalam rangka menghasilkan
informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran dan hasil dengan dinamika
perkembangan keadaan termasuk kebijakan pemerintah.
Evaluasi Kinerja ini diharapakan dapat menghasilkan analisis mengenai hubungan sebab
akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator yang di evaluasi, analisi
mengenai keterbatasan yang di hadapi dalam menjalankan setiap proses evaluasi
kinerja, analisis perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil
evaluasi kinerja pada dan tahun sebelumnya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan
kendala dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian keluaran dan hasil.
Aspek implementasi dilakukan dalam rangka memberikan informasi mengenai
pelaksanaan kegiatan dan capaian keluaran indikator, adapun yang diukur dalam Aspek
implementasi adalah:
1. Aspek Penyerapan anggaran;
2. Aspek Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
3. Aspek Pencapaian keluaran;
4. Aspek Efisiensi.
Nilai kinerja aspek implementasi diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian
antara nilai hasil pengukuran capaian kinerja setiap indikator aspek implementasi dengan
masing-masing bobot dari indikator kinerja yang diukur tersebut. Bobot Kinerja Aspek
Implementasi (WI) sebesar 33,3%, terdiri atas:
1. Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%
2. Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%
3. Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%
4. Bobot Efisiensi (WE) =28,6%
Aspek Implementasi
1. Penyerapan Anggaran
Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga sampai dengan akhir 31 Desember tahun 2019 mencapai Rp.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 56
261.512.863.323,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Delapan
Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sekitar 96,12%,
dengan rincian realisasi anggaran per program sebagai berikut:
Tabel 13 Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Menurut Kegiatan Tahun 2019
NO PROGRAM PAGU
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
% CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen
13.904.056.000 13.553.209.906 97,48
2 Peningkatan Tertib Ukur 95.805.560.000 92.453.396.017 96,50
3 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
13.302.400.000 12.967.272.493 97,48
4 Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang
9.403.991.000 8.520.801.610 90,61
5 Standardisasi dan Pengendalian Mutu 52.670.736.000 50.932.601.712 96,70
6 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi 4.411.000.000 4.370.963.469 99,09
7 Peningkatan Pelayanan Sertifikasi 4.586.586.000 4.496.232.640 98,03
8 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
44.675.822.000 43.867.088.505 98,19
9 Peningkatan Tertib Niaga 33.318.184.000 30.351.296.971 91,10
JUMLAH 272.078.335.000
261.512.863.323
96,12
Sumber: Diolah Setditjen PKTN (Bag. Keuangan)
Sedangkan, kinerja realisasi anggaran menurut jenis belanja dapat dirinci sebagai
berikut:
Tabel 14 Kinerja Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Jenis Belanja
Tahun 2019
JENIS BELANJA PAGU REALISASI %
51.BELANJA PEGAWAI 95.113.207.000 93.710.753.274 98,53
52.BELANJA BARANG 147.255.992.000 138.838.196.157 94,28
53.BELANJA MODAL 29.709.136.000 28.963.913.892 97,49
JUMLAH 272.078.335.000 261.512.863.323 96,12
Sumber: Diolah Setditjen PKTN (Bag. Keuangan)
2. Konsistensi Perencanaan dan Implementasi
Pengukuran Konsistensi di maksudkan untuk mengukur konsistensi ketepatan waktu
penyerapan anggaran dengan rencana yang telah di buat setiap bulan. Hasil
pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi tingkat Direktorat
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 57
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun Anggaran 2019 sebesar
96,12% dengan rincian konsistensi menurut program kegiatan adalah sebegai berikut:
Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen sebesar 97,48%;
Peningkatan Tertib Ukur sebesar 96,50%;
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa sebesar 97,48%;
Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang sebesar 90,61%;
Standardisasi dan Pengendalian Mutu sebesar 96,70%;
Peningkatan Pelayanan Kalibrasi sebesar 99,09%;
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi sebesar 98,03%;
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga sebesar 98,19%;
Peningkatan Tertib Niaga sebesar 91,10%.
Gambar 33 Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Implementasi Ditjen PKTN TA 2019
3. Capaian Keluaran (Output)
Pengukuran kinerja capaian keluaran (output) mengukur produk (barang/jasa) yang
dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun 2019 Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memiliki 6 (enam) indikator kinerja
program dan 1 (satu) sasaran pendukung yang dimana masing-masing memiliki
indikator kinerja kegiatan pada masing-masing unit eselon II dengan capaian keluaran
yang dihasilkan dengan rincian sebagai berikut:
Direktorat Pemberdayaan Konsumen
Tabel 15 Capaian Keluaran Direktorat Pemberdayaan Konsumen
Output Target Realisasi
Target Anggaran (Rp.)
Realisasi Anggaran (Rp.)
Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan Konsumen
3 Rancangan 100 % (3 Rancangan)
1.088.150.000 1.045.511.727 (96,08%)
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 58
Edukasi Konsumen
6000 Orang 100 % (6000 Orang)
7.153.144.000 7.048.386.345 (98,53%)
Edukasi Pelaku Usaha terkait Perlindungan Konsumen
300 Orang 103,33 % (310 Orang)
393.965.000 381.104.200 (96,73%)
Pembinaan SDM Perlindungan Konsumen
120 Orang 58,33 % (70 Orang)
693.774.000 681.009.062 (08,16%)
Layanan Pengaduan Konsumen
550 Inquiri 201,45 % (1.108 inquiri)
460.534.000 452.539.100 (98,26%)
Pembinaan SDM BPSK
200 Orang 100 % (200 Orang)
2.544.248.000 2.445.587.345 (96,12%)
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan 1 Layanan 125.000.000 123.950.000 (99,16%)
Layanan Dukungan Manajemen Satker
1 Layanan 1 Layanan 637.201.000 594.773.062 (93,34%)
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 808.040.000 780.349.065 (96,57%)
Direktorat Metrologi
Tabel 16 Capaian Keluaran Direktorat Metrologi
Output Target Realisasi
Target Anggaran (Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
Rancangan Kebijakan dan NSPK
8 kebijakan/ NSPK
112,5 % (9 kebijakan/ NSPK)
3.531.056.000 3.398.181.194 (96,24%)
Daerah Tertib Ukur
10 daerah 130 % (13 daerah)
1.645.940.000 894.966.743 (54.37%)
Pasar Tertib Ukur
150 pasar 260 % (390 Pasar)
1.488.392.000 1.412.756.630 (94.92%)
Verifikasi Alat Standar secara nasional dan internasional
110 Alat standar 107,27% (118 Alat Standar)
883.937.000 600.310.188 (67.91%)
Penilaian Mutu Pelayanan Kemetrologian
12 Penilaian 91,66 % (11 Penilaian)
5.978.836.000 5.605.988.227 (93.76%)
Instalasi Laboratorium Kemetrologian
5 instalasi 100% (5 instalasi)
8.688.165.000 7.744.611.837 (89.14%)
Bantuan Pemerintah untuk DTU dan PTU
7400 timbangan 43,24% (3.200 timbangan)
4.613.015.000 2.393.600.000 (51.89%)
Pengawasan kemetrologian
8500 UTTP & BDKT
152,25% (12.942 UTTP & BDKT)
3.585.007.000 3.461.277.356 (96.55%)
Penilaian Unit Kemetrologian
93 UML 100 % (93 UML)
4.039.964.000 3.973.902.771 (98,36%)
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 59
Peningkatan kualitas SDM kemetrologian
400 orang 124,25 % (495 orang)
315.280.000 282.597.980 (89.63%)
Layanan dukungan manajemen satker
1 Layanan 1 Layanan 2.165.995.000 1.929.256.547 (89.07%)
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 56.313.331.000 55.467.397.374 (98.50%)
Sarana dan Prasarana internal
1 Layanan 1 Layanan 2.227.606.000 2.103.864.760 (94,45%)
Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Tabel 17 Capaian Keluaran Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Output Target Realisasi
Target Anggaran (Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
Rancangan dan Kebijakan NSPK Bidang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
8 Rancangan 100 % (8 Rancangan)
550.000.000 475.951.000 (86,53%)
Pengawasan Barang Beredar terhadap Ketetntuan SNI, Manual Kartu Garansi, dan Label
600 Produk 102 % (612 Produk)
4.337.110.000 3.690.657.126 (85,09%)
Pengawasan Barang Beredar terhadap Ketetntuan SNI, Manual Kartu Garansi, dan Label di Perbatasan Darat
70 Produk 110 % (77 Produk)
600.000.000 464.0049.038 (77,34%)
Pengawasan Jasa Distribusi dan Jasa Bisnis
30 Pelaku Usaha
243,33 % (73 Pelaku Usaha)
712.250.000 657.114.932 (92,25%)
Pembinaan PPNS-PK dan PPBJ
270 Orang 100 % (270 Orang)
4.087.534.000 3.741.741.670 (91,54%)
Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen
3 Kasus 100 % (4 Kasus)
1.451.756.000 1.324.702.800 (91,24%)
Layanan Sarana dan Prasarana
1 Layanan 100 % 200.000.000 199.688.900 (99,84%)
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 60
Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
1 Layanan 100 % 403.000.000 333.191.522 (82,67%)
Layanan Perkantoran
1 Layanan 100 % 960.750.000 952.039.074 (99,09%)
Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Tabel 18 Capaian Keluaran Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Output Target Realisasi
Target Anggaran (Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
Rancangan Kebijakan dan NSPK dibidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu
4 Rancangan 100% (4 rancangan)
1.664.178.000 1.366.393.550 (82,10%)
Post Audit Barang yang telah diberlakukan SNI
64 Merek 92,18% (59 Merk)
843.655.000 780.706.850 (93%)
Peningkatan Kualitas SDM Standardisasi dan Pengendalian Mutu
210 Orang 113,33% (238 Orang)
1.764.491.000 1.187.260.550 (67,28%)
Pemantauan Mutu BOKOR
5 Komoditi 100% (5 Komoditi)
1.952.801.000 1.658.122.000 (85%)
Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor
9 Mitra 100% proses updating data dan informasi sudah terupdate 20 produk dari 20 produk
421.565.000 408.953.750 (97%)
Keberterimaan Sertifikasi Mutu
1 MoU 200% - Skema
ASEAN JSC
EEE: 4
LSPro dan 6
Laboratorium
Pengujian
- Sri Langka
Standards
Institution
(SLSI): Lab
BPMB untuk
produk
Margarin
1.132.369.000 1.094.895.002 (96,69%)
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 61
(SLS 277)
Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu
81% - 1.220.296.000 1.041.531.200 (85,35%)
Sarana Laboratorium Pengujian
1 Unit 100% 3.100.000.000 99,45%
Layanan Prasarana dan Sarana Internal
1 Layanan 1 Layanan 671.530.000 667.161.000 (99,34%)
Layanan Dukungan Manajemen Satker
1 Layanan 1 Layanan 956.335.000 949.899.715 (110,23%)
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 34.543.572.000 38.078.247.685 (110%)
Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Tabel 19 Capaian Keluaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga
Output Target Realisasi
Target Anggaran (Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1 Layanan 1 Layanan 9.871.424.000 9.694.643.204 (98,20%)
Layanan Sarana Prasarana Internal
1 Layanan 1 Layanan 1.556.000.000 1.529.964.075 (98,32%)
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 33.248.398.000 32.642.981.226 (98,19%)
Direktorat Tertib Niaga
Tabel 20 Capaian Keluaran Direktorat Tertib Niaga
Output Target Realisasi
Target Anggaran (Rp.)
Realisasi Anggaran (Rp.)
Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga
8 Rancangan 8 Rancangan 386.542.000 301.843.500
Jumlah PPNS-DAG yang dibina dan PPTN yang dilatih
150 Orang 150 Orang 4.188.758.000 4.046.073.150
Jangka Waktu Pendaftaran K3L
3 Hari 3 Hari 105.000.000 62.567.500
Jumlah Pelaku Usaha yang
150 Pelaku Usaha
242 Pelaku Usaha
3.110.722.000 2.907.360.650
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 62
Diawasi
Jumlah Pengawasan Post Border
3.162 Berita Acara
4.568 Berita Acara
14.583.933.000 12.323.059.320
Jumlah Kasus yang Ditangani
2 Kasus 2 Kasus 1.500.000.000 1.315.401.604
Sarana dan prasarana internal
1 Layanan 1 Layanan 4.298.729.000 4.052.394.915
Layanan Dukungan Manajemen Satker
1 Layanan 1 Layanan 830.441.000 707.133.000
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 4.314.059.000 3.652.435.232
4. Efisiensi Penggunaan Anggaran
Efisiensi anggaran yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga mengenai penggunaan anggaran untuk pemenuhan kekurangan
kebutuhan tunjangan kinerja pegawai Tahun 2019 di lingkungan Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebesar Rp. 19,32 Milyar , dengan tetap
memperhatikan dan memenuhi target yang telah ditetapkan.
Adapun nilai aspek implementasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga sebesar 87,85 dengan penilaian mencapai 28,99 yang masih dibawah dari target
capaian yang ditetapkan sebesar 33,3 dengan pengukuran dan penilaian penyerapan,
konsistensi, output dan efisiensi per satuan kerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 21 Penyerapan, Konsistensi, Output dan Efisiensi Anggaran per Satker TA 2019
NO NAMA SATKER
PENGUKURAN PENILAIAN
PENYERAPAN KONSISTENSI OUTPUT EFESIENSI NILAI
EFiSIENSI
PENYERAPAN KONSISTENSI OUTPUT EFiSIENSI
9,7 18,2 43,5 28,6
1 DIREKTORAT TERTIB
NIAGA
84,24 88,69 109,30 22,93 100,00 8,17 16,14 47,55 28,60
2 DIREKTORAT METROLOGI 95,20 82,45 100,04 4,84 62,10 9,23 15,01 43,52 17,76
3
SEKRETARIAT DITJEN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB
NIAGA
98,19 87,33 93,06 0,00 50,00 9,52 15,89 40,48 14,30
4
DIREKTORAT
PENGAWASAN BARANG
BEREDAR DAN JASA
97,17 99,44 104,82 7,30 68,25 9,43 18,10 45,60 19,52
5
DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN
KONSUMEN
97,48 84,64 101,39 3,86 59,64 9,46 15,40 44,10 17,06
6
BALAI STANDARDISASI
METROLOGI LEGAL
REGIONAL I
96,90 78,33 90,36 0,00 50,00 9,40 14,26 39,31 14,30
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 63
Sumber: http://emon.kemendag.go.id (diolah, Januari 2020)
7 BALAI STANDARDISASI
METROLOGI LEGAL IV 99,17 99,62 101,73 2,51 56,28 9,62 18,13 44,25 16,09
8 BALAI STANDARDISASI
METROLOGI LEGAL II
99,38 79,40 107,11 7,22 68,05 9,64 14,45 46,59 19,46
9
BALAI STANDARDISASI
METROLOGI LEGAL
REGIONAL III
97,76 82,03 100,60 2,83 57,06 9,48 14,93 43,76 16,32
10
DIREKTORAT
STANDARDISASI DAN
PENGENDALIAN MUTU
96,66 94,82 100,00 3,34 58,34 9,38 17,26 43,50 16,69
11 BALAI PENGUJIAN MUTU
BARANG
90,61 65,21 100,99 10,28 75,70 8,79 11,87 43,93 21,65
12 BALAI KALIBRASI 99,09 67,96 116,24 14,75 86,87 9,61 12,37 50,56 24,85
13 BALAI SERTIFIKASI 98,03 79,81 147,40 33,49 100,00 9,51 14,53 64,12 28,60
TOTAL 95,20 86,14 101,54 6,25 65,61 9,23 15,68 44,17 18,77
Aspek Manfaat
Pada tahun 2019 nilai aspek manfaat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga sebesar 108,35 dengan penilaian mencapai 72,59 yang melebihi dari target
capaian yang ditetapkan sebesar 67,7.
Berdasarkan realisasi tersebut kinerja Ditjen PKTN berdasarkan aspek implementasi dan
aspek manfaat mencapai 101,58 yang berpredikat sangat baik.
Tabel 22 Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat Ditjen PKTN TA 2019
NO NAMA SATKER NILAI ASPEK
IMPLEMENTASI
NILAI ASPEK
MANFAAT
PENILAIAN
TOTAL ASPEK
IMPLEMENTASI ASPEK
MANFAAT
33,3 67,7
1 DIREKTORAT TERTIB
NIAGA
100,46 100,00 33,15 67,00 100,15
2 DIREKTORAT METROLOGI 85,52 117,13 28,22 78,48 106,70
3
SEKRETARIAT DITJEN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB
NIAGA
80,20 110,33 26,47 73,92 100,39
4
DIREKTORAT
PENGAWASAN BARANG
BEREDAR DAN JASA
92,64 110,59 30,57 74,09 104,66
5
DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN
KONSUMEN
86,02 110,52 28,39 74,05 102,44
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 64
Sumber: http://emon.kemendag.go.id (diolah, Januari 2020)
6 BALAI STANDARDISASI
METROLOGI LEGAL REGIONAL I
77,26 97,37 25,50 65,24 90,74
7 BALAI STANDARDISASI
METROLOGI LEGAL IV
88,10 103,59 29,07 69,41 98,48
8 BALAI STANDARDISASI
METROLOGI LEGAL II
90,15 118,42 29,75 79,34 109,09
9
BALAI STANDARDISASI
METROLOGI LEGAL REGIONAL
III
84,49 100,78 27,88 67,52 95,40
10 DIREKTORAT STANDARDISASI
DAN PENGENDALIAN MUTU
86,82 97,46 28,65 65,30 93,95
11 BALAI PENGUJIAN MUTU
BARANG
86,24 101,67 28,46 68,12 96,58
12 BALAI KALIBRASI 97,39 104,62 32,14 70,09 102,23
13 BALAI SERTIFIKASI 116,75 172,16 38,53 115,35 153,87
TOTAL 87,85 108,35 28,99 72,59 101,58
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 65
BAB IV PENUTUP
Secara umum, pencapaian target perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga tahun 2019 sebagian besar telah memenuhi target yang
ditetapkan. Pencapaian kinerja dimaksud merupakan hasil kerja kolektif unit-unit di
lingkungan Ditjen PKTN dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Keberhasilan dan
permasalahan yang dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan dijadikan
pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang.
Belajar dari pengalaman pencapaian kinerja tersebut, penerapan manajemen kinerja di
lingkungan Ditjen PKTN yang berbasis pada perencanaan, koordinasi dan kerjasama serta
pengendalian pelaksanaan kegiatan harus ditekankan dan dilaksanakan secara kuat dan
konsisten sesuai yang ditetapkan.
Sebagaimana uraian di atas, kegiatan pendukung untuk mencapai target kinerja Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tahun 2019 telah menghasilkan realisasi
dan capaian kinerja indikator kinerja program. Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Program
Ditjen PKTN, 4 (empat) diantaranya memiliki realisasi di atas target, yaitu: Persentase
Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai Ketentuan, Persentase Barang Beredar yang
Diawasi yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan di Daerah Perbatasan Darat,
Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera
Sah yang Berlaku, Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga. Sementara 2
(dua) Indikator Kinerja Program Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) dan Persentase
Barang Impor Ber-SNI Wajib yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku memiliki realisasi
kurang dari target 2019.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan terlihat
korelasinya dengan tujuan, misi, perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga serta tujuan Kementerian Perdagangan, meskipun terdapat
sejumlah kecil catatan.
Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
1. Sebagai dampak atas dilakukannya revisi pagu anggaran Kementerian Perdagangan
tahun 2019, terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana pada tahun ini dan
akan dilaksanakan pada periode selanjutnya ataupun direvisi sesuai dengan
perkembangan prioritas kinerja unit organisasi.
2. Karakteristik konsumen di Indonesia yang dipengaruhi pada tingkat pendidikan,
penghasilan dan usia. Berdasarkan hasil survey, dimana Tingkat keberdayaan semakin
tinggi dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. Penghasilan memiliki hubungan
terbalik dengan keterlibatan yakni konsumen dengan penghasilan tinggi kurang terlibat
dibanding konsumen yang pendapatannya lebih rendah. Usia berhubungan terbalik
dengan pemberdayaan konsumen, yakni generasi muda lebih terampil, sadar dan terlibat
disbanding generasi yang lebih tua. Misalnya konsumen diperkotaan lebih aktif dalam
mencari informasi produk sebelum melakukan pembelian ataupun penggunaan.
3. Pelaksanaan kegiatan masih berada pada kota-kota besar.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 66
Kedepannya, konsistensi dalam implementasi dan penyerapan anggaran serta capaian
kinerja dan evaluasi seluruh capaian kinerja Ditjen PKTN tahun 2019, perlu diperbaikan-
perbaikan kinerja dimasa yang akan datang seperti:
a. Menyusun penetapan target indikator kinerja secara cermat dengan mempertimbangkan
capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya;
b. Memperhatikan pencapaian target sasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan;
c. Kerja sama antar instansi pemerintah dan unit kerja di lingkungan Kementerian
Perdagangan adalah kunci keberhasilan dalam rangka mencapai kinerja yang optimal.
Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi nilai-nilai organisasi yang bertumbuh dan
berkembang;
d. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses efisiensi anggaran sehingga tidak
mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja program;
e. Mendorong unit Eselon II di lingkungan Ditjen PKTN agar lebih cermat dalam menyusun
program-program kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam dokumen RKA-KL.
f. Pencapaian target indikator kinerja dapat diimplementasikan sebagai dasar dalam
pemberian reward dan punishment bagi pegawai sebagai kelanjutan dari program
cascading penyusunan beban kerja dan penilaian kinerja di lingkungan Kementerian
Perdagangan.
Demikian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Tahun 2019 ini disusun sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja dengan
harapan dapat dipergunakan sebagai umpan balik (feedback) dalam perencanaan di tahun-
tahun selanjutnya.
Laporan Kinerja Ditjen PKTN T.A 2019 67
LAMPIRAN
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit : Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Triwulan : IV Tahun 2019
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi s.d.
TW IV
(%) capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya Transparansi,
Akuntabilitas dan Integritas ASN
Ditjen PKTN
Nilai WTA 72 81,07 112,60
Persentase Realisasi Anggaran 90% 98,18%
98,18
Persentase Pemenuhan Kerangka Regulasi 91% 82,6%
90,76
No. Sasaran Kegiatan
Output Indikator Output
Target
Prediksi Capaian
(%)
Realisasi Fisik
Capaian (%) Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran
Capaian (%)
TW IV TW IV TW IV TW IV TW IV
(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25 = 24 : 22) (26) (27) (28 = 27 : 26)
1. Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas ASN Ditjen PKTN
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi yang disusun tepat waktu
12 Dokumen
100 12 Dokumen
100 2.799.029.000 2.782.946.398 99.42
Jumlah Evaluasi dan Fasilitasi Perjanjian Kerjasama di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
5 Dokumen
100 4 dokumen 80 208.0229.000 146.854.602 70.59
Jumlah Media Pelayanan Informasi, Publikasi, Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi
7 Media 100 6 media 85,71 2.583.028.000 2.562.236.642 99.23
Jumlah Evaluasi dan Fasilitasi terhadap
9 Peraturan/
Draft Peraturan
100 14 Peraturan/
Draft Peraturan
155,55%
725.182.000 655.769.984 90.43
No. Sasaran Kegiatan
Output Indikator Output
Target
Prediksi Capaian
(%)
Realisasi Fisik
Capaian (%) Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran
Capaian (%)
TW IV TW IV TW IV TW IV TW IV
(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25 = 24 : 22) (26) (27) (28 = 27 : 26)
Peraturan di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Jumlah Laporan Keuangan dan BMN yang disusun tepat waktu
6 Laporan 100 6 Laporan 100 420.122.000 419.235.011 99.78
Jumlah Laporan Pengelolaan Perbendaharaan
1 Laporan 100 1 Laporan 100 508.885.757 507.885.757 99.82
Jumlah Pelayanan Umum dan Perlengkapan
1 Layanan 100 1 Layanan 100 551.999.000 547.030.510 99.09
Jumlah pelaksanaan pembinaan kepegawaian
9 Pembinaan
100 9 Pembinaan
100 2.098.908.000 2.072.684.600 99.82
Layanan Sarana Prasarana Internal
Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor
1 Unit 100 1 Unit 100 700.000.000
700.000.000 100
No. Sasaran Kegiatan
Output Indikator Output
Target
Prediksi Capaian
(%)
Realisasi Fisik
Capaian (%) Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran
Capaian (%)
TW IV TW IV TW IV TW IV TW IV
(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25 = 24 : 22) (26) (27) (28 = 27 : 26)
Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
19 Unit 100 19 Unit 100 534.300.000 512.251.395 95.87
Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
46 Unit 100 48 Unit 104,34 261.700.000 258.520.580 98.78
Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan
216 M2 100 216 M2 100 60.000.000 59.192.000 98.65
Layanan Perkantoran
Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan
12 bulan layanan
100 12 bulan layanan
100 26.322.378.000 26.157.149.767 99.35
Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor
12 bulan layanan
100 12 bulan layanan
100 6.926.020.000 6.485.331.459 93.63
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II: DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN
Triwulan: IV TA 2019
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA Unit Kerja Eselon II: DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU Triwulan: IV TA 2019 Kegiatan: Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian
(%)
Realisasi s.d Tw IV
(%) Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Kesuaian Mutu Barang Terhadap Ketentuan yang Berlaku
Persentase Barang Impor yang Telah Diberlakukan SNI Secara Wajib yang Sesuai Ketentuan
80% 100% 69,41% 86,76 %
Persentase Bokor yang memenuhi ketentuan
60% 100% 45% 67%
Persentase SDM bidang standardisasi dan pengendalian mutu yang kompeten
80% 88,52% 94% 106%
Meningkatnya Kerjasama dan Informasi dibidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Persentase Informasi produk terkait standar/regulasi teknis yang diupload dalam INATRIMS
100% 100% 100% 100%
Persentase Hasil perundingan (Workplan/MoU/posisi) yang ditindaklanjuti
90% 100% 127% 140%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dibidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Persentase Penyelesaian pelayanan publik sesuai dengan Service Level Arrangement (SLA)
81% 81% 97,86% 120,81%
Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian
(%)
Realisasi s.d Tw IV
(%) Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Pelayanan Pengujian Mutu Barang
Persentase Penyelesaian Pelayanan Pengujian sesuai dengan Service Level Arrangement (SLA)
81% 81% 83.08% 103%
Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Kalibrasi
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian
(%)
Realisasi s.d Tw IV
(%) Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Pelayanan Kalibrasi Persentase Penyelesaian Pelayanan Kalibrasi sesuai dengan Service Level Arrangement (SLA)
81% 81% 81,30% 100,37%
Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Sertifikasi
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Prediksi Capaian
(%)
Realisasi s.d Tw IV
(%) Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi Persentase Penyelesaian Pelayanan Sertifikasi sesuai dengan Service Level Arrangement (SLA)
81% 81% 100% 123%
Indikator Kinerja Kegiatan
Output Target Kinerja Fisik (%)
Anggaran (Rp) Kinerja Keuangan
Rencana s.d TW IV
Realisasi s.d TW IV
Rencana s.d TW IV
Realisasi s.d TW IV
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (1 4)
Meningkatnya Kesuaian Mutu Barang Terhadap Ketentuan yang Berlaku
Rancangan Kebijakan dan NSPK dibidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu
4 Rancangan 100%
(4 rancangan)
100% (4 rancangan)
Rp. 1.664.178.000,-
100% 1.664.178.000,-
82,10% Rp.
1.366.393.550,-
Post Audit Barang yang telah diberlakukan SNI
64 Merek 100%
(64 merk) 92,18%
(59 Merk) Rp. 843.655.000,-
100% Rp. 843.655.000,-
93% Rp.
780.706.850,- Peningkatan Kualitas SDM Standardisasi dan Pengendalian Mutu
210 Orang 100%
(210 orang) 113,33%
(238 Orang) Rp.
1.764.491.000,-
100% Rp.
1.764.491.000,-
67,28% Rp.
1.187.260.550,-
Pemantauan Mutu BOKOR
5 Komoditi 100%
(5 Komoditi) 100%
(5 Komoditi) Rp.
1.952.801.000,- 100%
Rp. 1.952.801.000,-
85% Rp.
1.658.122.000,-
Meningkatnya Kerjasama dan Informasi dibidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor
9 Mitra 100%
(20 produk)
100% proses updating
data dan informasi sudah
terupdate 20 produk dari 20
produk
Rp. 421.565.000,- 100%
Rp. 421.565.000,-
97% Rp.
408.953.750,-
Keberterimaan Sertifikasi Mutu
1 MoU
100% (1
Keberterimaan Sertifikat
Mutu)
200% - Skema
ASEAN JSC EEE: 4 LSPro dan 6 Laboratorium Pengujian
- Sri Langka Standards
Rp. 1.132.369.000,-
97% Rp.
1.098.397.000,-
96,69% Rp.
1.094.895.002,-
Institution (SLSI): Lab BPMB untuk produk Margarin (SLS 277)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dibidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu
81% - - Rp.
1.220.296.000,-
100% Rp.
1.220.296.000,-
85,35% Rp.
1.041.531.200,- Sarana Laboratorium Pengujian
1 Unit 100% 100% Rp.
3.100.000.000,- Rp.
3.082.950.000,- 99,45%
Sarana Pendukung Tambahan
Layanan Prasarana dan Sarana Internal
1 Layanan 1 1 Rp. 671.530.000,- 100%
Rp. 671.530.000,- 99,34%
667.161.000,- Layanan Dukungan Manajemen Satker
1 Layanan 1 1 Rp. 956.335.000,-
100% Rp. 956.335.000,-
110,23% 949.899.715,-
Layanan Perkantoran 1 Layanan
1 1 Rp.
34.543.572.000,-
100% Rp.
34.543.572.000,-
110% 38.078.247.685
TOTAL Rp.
52.670.736.000 100% Rp.
52.670.736.000,-
95,33% Rp.
50.215.844.502
Jakarta, Desember 2019
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Frida Adiati
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II: DIREKTORAT METROLOGI
Triwulan: IV TA 2019 (per 26 Desember 2019
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Unit Kerja Eselon II: DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
Triwulan: IV TA 2019
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA Unit Kerja Eselon II: DIREKTORAT TERTIB NIAGA Triwulan: IV TA 2019
Lampiran 4
FORMULIR INDIKATOR KINERJA PROGRAM Unit : Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Tahun: 2019
FORMULIR INDIKATOR KINERJA PROGRAM Unit : Direktorat Pemberdayaan Konsumen
Tahun: 2019
FORMULIR INDIKATOR KINERJA PROGRAM Unit : Direktorat Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Tahun: 2019
FORMULIR INDIKATOR KINERJA PROGRAM Unit : Direktorat Metrologi
Tahun: 2019
FORMULIR INDIKATOR KINERJA PROGRAM Unit : Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Tahun: 2019
FORMULIR INDIKATOR KINERJA PROGRAM Unit : Direktorat Tertib Niaga
Tahun: 2019