laporan kinerja instansi pemerintah ( l k j i p ) badan...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L K j I P )

BADAN PERENCANAAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2020

KABUPATEN BOYOLALI

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi yang dipercayakan kepada BP3D dalam mengelola pemerintahan berdasarkan

Rencana Strategis (RENSTRA) BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta

evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga dokumen LKjIP ini dapat

memberikan informasi keberhasilan maupun kegagalan BP3D serta dapat diketahui

apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target kinerja serta

mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi di BP3D.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja

lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana

Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, serta Pengukuran

Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi

konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang maupun sekretariat sekaligus dapat

memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan LKjIP BP3D ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun tidak

terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang

dihadapi. Namun demikian BP3D telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-

kendala melalui koordinasi dengan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Semoga LKjIP ini

dapat mencerminkan kinerja BP3D selama tahun 2019.

Boyolali, Februari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI

M. ARIEF WARDIANTA, AP, MM. Pembina Tingkat I

NIP. 19740827 199311 1 001

iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul.................................................................................................. i

Kata Pengantar................................................................................................. ii

Daftar Isi............................................................................................................ iii

Daftar tabel....................................................................................................... iv

Ikhtisar Eksekutif............................................................................................... v

Bab. I PENDAHULUAN.................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan..................................................... 1

1.2 Gambaran Umum...................................................................... 4

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi........................................ 4

1.2.2 Susunan Organisasi ....................................................... 4

1.2.3 Sumber Daya BP3D ........................................................ 5

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi ............ 10

Bab. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................. 12

2.1 Rencana Strategis...................................................................... 12

2.2 Perjanjian Kinerja ..................................................................... 13

Bab. III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 16

3.1 Capaian Kinerja Organisasi......................................................... 17

3.2 Realisasi Anggaran .................................................................... 43

Bab. IV PENUTUP............................................................................................ 47

4.1 Simpulan...................................................................................... 47

4.2 Saran............................................................................................ 47

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Bagan Susunan Organisasi BP3D.

2. Rencana Strategis BP3D 2016-2021.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016-2021.

4. Cascade IKU 2016-2021.

5. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2019.

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019.

8. Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2019.

9. Pengukuran Kinerja (PK ) Tahun 2019.

10. Piagam.

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2

Tabel 1.3

:

:

Sarana dan Prasarana BP3D .................................................

Identifikasi Isu Strategis dan Permasalahan Terkait Tupoksi

BP3D ......................................................................................

7

10

Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019................................................ 14

Tabel 3.1.1 : Sasaran 1: Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bebas

KKN dan akuntabel .................................................................

17

Tabel 3.1.2 : Sasaran 2: Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan

akuntabel ...............................................................................

40

Tabel 3.2. : Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019......................... 44

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan yang

memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali selama Tahun 2019. Capaian

kinerja Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2019

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah

kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah BP3D Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menpan dan RB

Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana

kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau

minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran sendiri, tingkat pencapaian kinerja sasaran

BP3D tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2 (dua) sasaran seluruhnya

ber-kategori baik. Alokasi anggaran BP3D pada tahun 2019 sebesar

Rp4.328.137.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.085.821.918,00 (94,40%) atau masih

ada efisiensi anggaran sebesar sebesar Rp 242.315.082,00 (5,06%). Besarnya

anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibanding tahun

2018 sebesar Rp4.051.418.000,00 mengalami kenaikan.

Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang

akan datang, diperlukan langkah-langkah antara lain memperkuat fungsi koordinasi,

mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, meningkatkan

kualitas, dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja.

LKjIP BP3D Tahun 2019 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II (dua) ke atas untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang

dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan

sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing,

kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang

berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta

dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus

dilaksanakan secara periodik dan melembaga

Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, setiap organisasi publik saat ini

lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat menyusun suatu

rencana strategis (renstra), Rencana Kinerja (renja) serta Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja organisasi yang mencerminkan transparansi dan

akuntabilitas organisasi.

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila

diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan

aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah,

maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap

dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan

daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Renstra-OPD

merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

BAB 1


Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk

efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut, (Pasal 7 ayat (1) PP

No.21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/

Lembaga). Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar

biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan (Pasal 7 ayat (2)

PP No.21/2004).

Sistem kinerja yang berjalan baik akan merubah secara perlahan paradigma

“Kinerja Berbasis Anggaran” atau sistem pagu yang selama ini kita laksanakan

menjadi “Anggaran Berbasis Kinerja”. Dalam hal ini target kinerja yang telah disusun

berdasarkan RPJMD, Renstra OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Rencana

Kinerja Tahunan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan besarnya anggaran.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mewajibkan

instansi pemerintah menerapkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam pelaksanaan visi-

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui

sistem pertanggungjawaban secara periodik (Inpres No. 77 Th. 1999 tentang AKIP).

Tujuan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya

kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah

yang baik dan terpercaya. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja suatu

intansi, perlu adanya evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

yang disusun oleh instansi yang bersangkutan (Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP).

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan

dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, Indikator Kinerja

Utama (IKU), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan

satu-kesatuan sistem.

Tujuan disusunnya LKjIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(BP3D) Kabupaten Boyolali tahun 2019 adalah :

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BP3D dalam mencermati kembali

capaian tujuan dan sasaran dengan cara membandingkan antara target dan

realisasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara terpadu dan

terukur;


2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BP3D dalam memahami dan menilai

arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam rentang waktu 1

(satu) tahun;

3. Sebagai sarana untuk mengukur capaian kinerja dalam kurun waktu tahunan dari

visi, misi, kebijakan dan program daerah yang dilaksanakan sehingga diharapkan

dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan

profesional;

4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat

Daerah (Renja-OPD) pada tahun berikutnya sehingga perencanaan lebih terarah

dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

5. Memperoleh data tingkat pencapaian kinerja BP3D Kabupaten Boyolali tahun 2019

yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja dalam

merumuskan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

6. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai

tugas pokok BP3D Kabupaten Boyolali.

Dalam menyusun LKjIP BP3D berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran

2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 19);

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran

2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 55);

7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019.


1.2 Gambaran Umum

Gambaran umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Boyolali tahun 2019 dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok

dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan

bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan

Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dipimpin

oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan,

penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai

dengan lingkup tugasnya;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian,

dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan

Perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Boyolali tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor


25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali terdiri dari :

1. Kepala;

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

3. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi terdiri

dari :

a. Subbidang Penyusunan Program;

b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi; dan

c. Subbidang Pendataan dan Pelaporan.

4. Bidang Perkonomian dan Infrastruktur Wilayah terdiri dari :

a. Subbidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

b. Subbidang Ekonomi dan Usaha Mikro; dan

c. Subbidang Infrastruktur Wilayah.

5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari :

a. Subbidang Pemerintahan;

b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat; dan

c. Subbidang Sosial Budaya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan;

b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi; dan

c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

8. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali seperti tersebut dalam Lampiran

1.

1.2.3 Sumber Daya BP3D.

Untuk melaksanakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali

didukung dengan ketersediaan sumber daya aparatur, sarana prasarana, serta

pengelolaan anggaran. Jumlaah pegawai sampai dengan bulan Desember 2019

sejumlah 35 orang, yang terbagi dalam 1 sekretariat dan 4 bidang. Kondisi

kepegawaian dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :


a. Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan sebagai berikut :

a) Kepala (eselon II b) : 1 orang

b) Sekretaris (eselon III.a) : 1 orang

c) Kepala Bidang (eselon III.b) : 4 orang

d) Kasubbid dan Kasubbag : 15 orang

(eselon IV.a)

e) Staf /JFU : 14 orang

Jumlah : 35 orang

2. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Golongan : a) Golongan IV/c : 1 orang

b) Golongan IV/b : 1 orang

c) Golongan IV/a : 4 orang

d) Golongan III/d : 13 orang

e) Golongan III/c : 9 orang

f) Golongan III/b : 2 orang

g) Golongan III/a : 3 orang

h) Golongan II/c : 1 orang

i) Golongan II/a : 1 orang

Jumlah : 35 orang

3. Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan :

a) S-2 : 7 orang

b) S-1 : 26 orang

c) D-3 : - orang

d) SLTA : 1 orang

e) SLTP : 1 orang

Jumlah : 35 orang


b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan kedinasan sampai bulan

Desember 2019 meliputi :

Tabel : 1.2

Sarana dan Prasarana BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2019

No Uraian Sarpras Jumlah Satuan

Alat-alat Angkutan

1 Stasion Wagon 6 unit

2 Sepeda Motor 19 unit

Alat Bengkel dan Alat Ukur

1 Global Positioning System 1 unit

2 ALat Ukur Universal Lain-lain 2 unit

3 ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 1 unit

Alat Kantor dan Rumah Tangga

1 Rak Besi/Metal 1 unit

2 Rak Kayu 7 unit

3 Filling Besi/Metal 12 unit

4 Filling Kayu 5 unit

5 Band Kas 2 unit

6 Lemari Kaca 4 unit

7 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya 10 unit

8 Alat Penghancur Kertas 1 unit

9 Papan Nama Instansi 2 unit

10 Mesin Absensi 1 unit

11 Display 2 unit

12 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 10 unit

13 LCD Projector 9 unit

14 Lemari Kayu 14 unit

15 Rak Kayu 2 unit

16 Meja Rapat 24 unit

17 Meja Reseption 2 unit

18 Kursi Tamu 2 unit

19 Kursi Putar 4 unit

20 Sofa 3 unit

21 Mesin Potong Rumput 1 unit

22 AC Unit 6 unit

23 AC Split 13 unit

24 Alat Dapur Lainnya 2 unit

25 Televisi 4 unit

26 Cassette Recorder 1 unit

27 Sound System 1 unit

28 Wireless 1 unit

29 Camera Video 2 unit

30 Camera Film 3 unit

31 Tustel 4 unit

32 Lambang Garuda Pancasila 2 unit



33 Gambar Presiden/Wakil Presiden 2 unit

34 Mimbar/Podium 1 unit

35 Handy Cam 3 unit

36 Alat Rumah Tangga Lain-lain 1 unit

37 Alat Pemadam Portable 5 unit

38 Mainframe 1 unit

39 P.C Unit 18 unit

40 Lap Top 23 unit

41 Note Book 12 unit

42 Personal Komputer Lain-lain 2 unit

43 Hard Disk 1 unit

44 Printer 16 unit

45 Monitor 4 unit

46 Printer 21 unit

47 Scanner 1 unit

48 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 2 unit

49 Server 1 unit

50 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 unit

51 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 unit

52 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 unit

53 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 8 unit

54 Meja Rapat Pejabat Eselon III 1 unit

55 Meja Maket/Peta 2 unit

56 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 unit

57 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 6 unit

58 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 15 unit

59 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 8 unit

60 Kursi Rapat Pejabat Eselon III 16 unit

61 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 1 unit

62 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III 2 unit

63 Lemari Buku untuk Perpustakaan 2 unit

64 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 4 unit

Alat Studio dan Alat Komunikasi unit

1 Camera + Attachment 4 unit

2 Microphone Floor Stand 6 unit

3 Digital Audio Tape Recorder 1 unit

4 Peralatan studio Visual Lain-lain 1 unit

5 Camera Electronic 2 unit

6 Sound System 1 unit

7 Telephone (PABX) 1 unit

8 Pesawat Telephone 1 unit

9 Facsimile 1 unit

10 Alat Komunikasi Lain-lain 2 unit



Alat Laboratorium 4 unit

1 Personal Komputer 3 unit

2 Alat Ukur 1 unit

Jumlah 395

Bangunan Gedung

1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1.490,40 m²

2 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 98,00 m²

3 Gedung Garasi/Pool Permanen 88,00 m²

4 Gedung Garasi/Pool Permanen 30,00 m²

5 Bangunan Tempat Kerja Lain-lain 300,00 m²

6 Bangunan Tempat Kerja Lain-lain 500,00 m²

Monumen

1 Tugu Peringatan Lainnya

*Sumber data BMD 2019


1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Masalah dan Isu Strategis yang dihadapi BP3D Kabupaten Boyolali adalah sebagai

berikut:

Tabel : 1.3

Identifikasi Isu Strategis dan permasalahan terkait Tupoksi BP3D

No. Tupoksi (Bidang);Program Isu Strategis/Permasalahan

1 Bidang Penyusunan

Perencanaan Program,

Monitoring dan Evaluasi

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

- Isu peningkatan profesionalitas dan

akuntabilitas aparatur penyelenggara

negara.

- Kurangnya sinergitas dan integrasi

sistem perencanaan dan

penganggaran

2 Bidang Penyusunan



Program pengembangan

data/informasi

- Isu peningkatan transparansi

akuntabilitas data dan informasi.

- Kurang lengkapnya ketersediaan data

dasar yang akurat dan tepat waktu

3 Bidang Perkonomian dan

Infrastruktur Wilayah

Program perencanaan

pembangunan ekonomi

- Isu peningkatan implementasi regulasi,

standar pelayanan dan pemanfaatan

hasil kajian.

- Masih rendahnya pemanfaatan

dokumen kajian sebagai pedoman

penyusunan regulasi dan pelaksanaan

kegiatan teknis.

4 Bidang Pemerintahan dan

Sosial Budaya

Program perencanaan

pembangunan sosial

budaya

- Isu peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

- Masih tingginya angka kemiskinan dan

pengangguran.

- Isu penurunan angka kemiskinan yang

terukur.

- Belum adanya data tunggal (single

data) dalam pengentasan kemiskinan.



Program perencanaan

pembangunan prasaranaa

wilayah dan sumber daya

alam

- Isu pelestarian lingkungan hidup

dengan adanya perencanaan

pembangunan berkelanjutan.

- Kurang maksimalnya kuantitas dan

kualitas insfrastruktur dasar,

penunjang, sosial dan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)



Program perencanaan

pembangunan daerah

rawan bencana

- Isu peningkatan tanggap bencana.

- Permasalahan daya dukung lingkungan

hidup yang berkelanjutan, yaitu belum

optimalnya penanganan persampahan,

pencemaran dan bencana alam.




Program perencanaan

wilayah strategis dan cepat

tumbuh

- Isu strategi peningkatan insfrastruktur

penunjang dan sosial

- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas

infrastruktur dasar, penunjang, sosial

dan ruang terbuka hujau.

- Kurang optimalnya daya dukung

insfrastruktur terhadap pengembangan

potensi lokal.


Sosial Budaya

Program perencanaan

pembangunan bidang

pemerintahan

- Isu peningkatan kepastian penegaan

hukum dan penghormatan HAM.

- Belum optimalnya penanganan

gangguan ketertiban umum, HAM, dan

penyakit masyarakat.


Sosial budaya

Program pengembangan

kota-kota menengah dan

besar

- Isu strategis Peningkatan insfrastruktur

penunjang dan sosial.

- Belum optimalnya penanganan

kerawanan sosial



Program kerja sama

pembangunan daerah

- Isu kerjasama antar daerah (KAD) dan

dunia prifat bersifat strategis.

- Belum optimalnya pengembangan

koperasi dan UMKM.

11 Sekretariat

Program peningkatan

kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan

daerah

- Isu peningkatan profesionalitas dan

akuntabilitas aparatur penyelengara

negara.

- Belum terpenuhinya rasio kecakupan

kualitas dan kuantitas SDM aparatur

dengan kompetensi khusus sesuai

fungsi yang dibutuhkan.

12 Bidang Penelitian dan

Pengembangan

Program penelitian dan

pengembangan inovasi

daerah

- Isu pengembangan dunia usaha.

- Belum tercukupinya ketersediaan

sarpras perdagangan dan

perindustriaan pengembangan nilai

tambah produk unggulan dan akses

permodalan.

13 Bidang Penyusunan



Program Pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

- Isu peningkatan transparansi,

akuntabilitas data dan informasi.

- Kurang lengkapnya ketersediaan data

dasar yang akurat dan tepat waktu


2.1 Rencana Strategis

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Boyolali

(BP3D) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang

diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam kedudukannya BP3D

Kabupaten Boyolali harus dapat memainkan peran sebagai badan daerah yang

mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali, sebagaimana yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BP3D Kabupaten Boyolali

harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis

perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan mendasarkan diri pada

hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif.

Merujuk pada visi dan misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, BP3D harus mampu menjabarkan dan

melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya secara keseluruhan. Visi yang

merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan.

1. Visi:

“Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera".

2. Misi :

a. Boyolali, Melanjutkan semangat Pro Investasi

b. Boyolali membangun untuk perubahan

c. Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera

d. Boyolali sehat, produktif, berdaya saing

e. Boyolali lumbung padi dan pangan nasional

f. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan

g. Boyolali lebih maju dan berteknologi

BAB 2

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA


Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada

dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah

dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BP3D

Kabupaten Boyolali tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan berorientasi kepada

hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Rencana

Strategis BP3D yang mempunyai sasaran sebagai berikut;

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel;

2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Sasaran strategis tersebut memiliki 19 indikator kinerja dengan target kinerja

setiap tahun, selama 5 tahun perencanaan. Semua sasaran strategis dengan indikator

capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap

program terkumpul indikator kegiatan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk (1) meningkatkan

akuntabilitas , transparansi dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pembari amanah; (3) sebagai dasar penilaian

keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar

pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang

akan dicapai antara Pimpinan Instansi Pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/

tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung

jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja

yang akan diwujudkan oleh seorang Pejabat penerima amanah (Kepala BP3D) kepada

atasan langsungnya (Bupati).

Dengan perjanjian kinerja ini, diharapkan para pimpinan OPD harus mampu

menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya

(Bupati) dan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun


manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif,akuntabel dan berorientasi

hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, maka disusun Perjanjian Kinerja

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali

Tahun 2019. Rencana Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan

menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun

anggaran 2019, secara terinci untuk Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 terdiri dari 2 sasaran

strategis dengan melaksanakan 18 indikator dari target 19 indikator di Renstra, dimana

1 indikator dokumen kajian rencana pengembangan sarana wilayah dan sumber daya

alam dengan output penyusunan dokumen KLHS untuk revisi RPJMD tidak jadi

dilaksanakan. Secara terinci Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 2 3 4

`1

Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel

Jumlah dokumen RKPD 2 dokumen

Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah 2 dokumen

Jumlah DSP usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan

25 dokumen

Jumlah dokumen Evaluasi 2 dokumen

Jumlah dokumen KUA PPAS 2 dokumen

Terverifikasinya RKA SKPD 100 dokumen

Jumlah dokumen Perencanaan Tata Ruang

2 dokumen

Jumlah dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan

5 dokumen

Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi

3 dokumen

Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya

4 dokumen

Dokumen studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana

1 dokumen


NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis prasarana dan sumber daya alam (proposal)

5 proposal

Dokumen rumusan kebijakan teknis pemukiman pedesaan

5 dokumen

Dokumen rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi

2 dokumen

Kerjasama pembangunan daerah yang diimplementasikan

3 kegiatan

Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana

75 %

Jumlah dokumen statistik daerah yang dipublikasikan

1 dokumen

2 Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

6 inovasi

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut

Badan Perencanaan Penelitan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun

2019 melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran Rp4.328.137.000,00

(Empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Badan

Perencanaan Penelitan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019

(terlampir).


Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila

semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Capaiaan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu

penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja

kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Hasil Pengukuran Kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan

pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi

masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang

ditetapkan secara mandiri.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing

kelompok indikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing

indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu

indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi

merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian,

keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau

oleh suatu pihak saja.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan

yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input), keluaran (output), dan hasil

(outcome) masing-masing sebagai berikut :

a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan

dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output),

misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA


b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/atau non fisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan

masukan (input) yang digunakan.

c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

(output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/

jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali

melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD

tahun 2016-2021.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan, digunakan skala pengukuran kinerja dan

predikatnya sebagai berikut :

a) Nilai kinerja sasaran lebih dari 100 % dikategorikan Sangat Baik.

b) Nilai kinerja sasaran antara 76 – 100 % dikategorikan Baik.

c) Nilai kinerja sasaran antara 56 – 75 % dikategorikan Cukup.

d) Nilai kinerja sasaran kurang dari 55 % dikategorikan Kurang.

Secara umum Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Boyolali telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab

organisasi yaitu dari 2 sasaran dengan 18 indikator kinerja yang ditetapkan dalam

Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 sudah dapat dilaksanakan seluruhnya,

keberhasilan pencapaian sasaran ini, jika dihitung indikator keberhasilannya mencapai

100%.

3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang

Bebas KKN dan Akuntabel

Tabel 3.1.1

REALISASI SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019

No Indikator Sasaran Satuan Target Akhir

RPJMD

Realisasi Tahun Target

Tahun

2019

Realisasi Tahun 2019

Tingkat Capaian

(%)

Predikat

2016 2017 2018

1

Jumlah dokumen RKPD

dokumen

14

3

2

2

2

2

100

Baik

2

Jumlah dokumen Renja Perangkat

Daerah

dokumen

14

2

2

2

2

2

100

Baik

3

Jumlah DSP usulan

kegiatan kecamatan/ kelurahan

dokumen

150

25

25

25

28

28

100

Baik


4

Jumlah dokumen Evaluasi

dokumen

12

2

2

2

2

2

100

Baik

5

Jumlah dokumen KUA PPAS

dokumen

12

2

2

2

2

2

100

Baik

6

Terverifikasi-nya RKA SKPD

dokumen

588

98

100

100

106

106

100

Baik

7

Jumlah dokumen

perencanaan tata ruang

dokumen

12

5

3

3

2

2

100

Baik

8

Jumlah dokumen data/informasi

pembangunan daerah yang dipublikasikan

dokumen

27

4

4

3

5

5

100

Baik

9

Dokumen rumusan

kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan

ekonomi

dokumen

16

5

3

3

3

3

100

Baik

10

Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan

pembangunan sosial budaya

dokumen

27

5

7

4

4

4

100

Baik

11

Dokumen studi data

infrastruktur dan potensi rawan bencana

dokumen

5

1

1

1

1

1

100

Baik

12

Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis

prasarana dan sumber daya alam (proposal)

dokumen /proposal

90

15

15

10

5

5

100

Baik

13

Dokumen rumusan kebijakan teknis

perencanaan pengembangan air minum dan sanitasi

dokumen

8

1

1

1

2

2

100

Baik

14 Dokumen rumusan kebijakan teknis perencanaan

pengembangan permukiman perdesaani

dokumen

26

1

5

5

5

5

100

Baik

15

Kerjasama

pembangunan daerah yang diimplementasikan

kegiatan

17

3

3

3

3

3

100

Baik

16

Cakupan peningkatan

kemampuan teknis aparatur perencana

%

100

100

50

50

75

75

100

Baik

17

Jumlah dokumen statistik daerah yang

dipublikasikan

dokumen

42

7

1

1

1

1

100

Baik

Rata-rata 100 Baik


1. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen RKPD

a. Keberhasilan capaian indikator

Capaian indikator ini adalah tersusunnya 2 dokumen yaitu Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali tahun 2020 dan RKPD

Perubahan tahun 2019. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Boyolali

yang mengacu pada panduan di Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rancangan RKPD ini

kemudian akan menjadi dasar bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum

APBD (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyusunan APBD Kabupaten

Boyolali baik Murni 2020 maupun Perubahan 2019. Faktor pendukung

keberhasilan :

Adanya aplikasi perencanaan (e-planning) siBangun yang mempercepat

dan mempermudah penyusunan dokumen RKPD.

Setelah diadakan kajian hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Monev

BP3D Kabupaten Boyolali terhadap kegiatan pembangunan tahun

berjalan (n) yang dapat menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan

tahun berikutnya (n+1).

Review dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang menajamkan analisis

awal yang sudah dibuat oleh BP3D Kabupaten Boyolali.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja

adalah Jadwal Review RKPD Kabupaten Boyolali di Bappeda Provinsi Jawa

Tengah harus menunggu pengaturan waktu dari Provinsi. Review terhadap

RKPD Kabupaten Boyolali (baik Murni 2020 maupun Perubahan 2019)

dilaksanakan pada bulan Juli 2019, sedangkan Rancangan Akhir kedua

RKPD tersebut sudah selesai pada bulan Juni 2019.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam

pencapaian target kinerja adalah Waktu penyusunan RPKD dimajukan dan

dipercepat. Mulai tahun 2020, jadwal Review RKPD dengan Bappeda

Provinsi Jateng dapat diajukan atau diatur oleh masing-masing

Kabupaten/Kota.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh

terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran

dengan efisiensi sebesar 8,3% untuk dari anggaran sebesar

Rp210.000.000,00 digunakan sebesar Rp192.575.343,00.


c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD.

Kegiatan yang dilaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dengan

semua Perangkat Daerah (PD), monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat

Kecamatan, menyelenggarakan musrenbang tingkat Kabupaten, mengikuti

musrenbang tingkat wilayah dan Provinsi serta tingkat Nasional.

2. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen Renja perangkat daerah


Capaian indikator ini adalah tersusunnya 2 dokumen yaitu Rencana

Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

(BP3D) Kabupaten Boyolali tahun 2020 dan Renja Perubahan tahun 2019.

Faktor keberhasilan kerja sama yang baik dari semua bidang dan sekretariat

di BP3D Boyolali, sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya

komunikasi, sehingga memperlambat dalam mengumpulkan informasi yang

up to date.


Penggunaan peralatan kantor dan pemanfaatan SDM yang ada.


Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui melalui Program Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Renja dan Renstra PD

dengan target sebanyak 2 dokumen yaitu Rencana Kerja Tahun 2020 dan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan rapat-

rapat koordinasi dengan semua bidang dan sekretariat, pembahasan dan

pengolahan data untuk bahan penyusunan renja berdasarkan renstra

perangkat daerah.

3. Indikator kinerja sasaran : Jumlah DSP usulan kegiatan kecamatan/

kelurahan


Capaian indikator ini adalah tersusunnya 28 dokumen usulan kegiatan

dari 22 Kecamatan dan 6 Kelurahan untuk pembahasan di Musrenbang

Kabupaten yang hasilnya ditetapkan menjadi RKPD Kabupaten Boyolali.









Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi

dengan semua PD, monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan,

menyelenggarakan musrenbang tingkat kabupaten, mengikuti musrenbang

tingkat wilayah dan provinsi serta tingkat nasional. Hasil dari kegiatan adalah

dokumen RKPD murni tahun 2020 dan Perubahan RKPD tahun 2019.

4. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen Evaluasi


Capaian indikator ini adalah tersusunnya 2 dokumen yaitu evaluasi

RKPD dan dokumen evaluasi RPJMD. Penyusunan dokumen laporan data

hasil kegiatan evaluasi monitoring kegiatan pembangunan Kabupaten

Boyolali berupa Buku Laporan Bulanan, Triwulanan, Akhir Tahunan Belanja

Langsung, Buku Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

(Evaluasi RKPD), Buku Evaluasi RPJMD, Buku Sebaran Lokasi Kegiatan dan

Buku Hasil Monitoring dan Evaluasi, Aplikasi E-Monev dan E-Laporan.

Fungsinya adalah sebagai dokumen evaluasi terhadap kegiatan yang telah

dilaksanakan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk perencanaan

maupun perbaikan/ peningkatan kualitas hasil maupun perencanaan.

Manfaat bagi Pemerintah maupun Publik adalah perencanaan maupun

pengambil kebijakan pembangunan akan selaras dengan kondisi yang ada,

dan merupakan tindak lanjut dan pemecahan masalah yang ada dalam

laporan/ evaluasi yang ada sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat

sehingga target tujuan Pemerintah maupun kebutuhan masyarakat/ publik

dapat tercapai. Kerjasama yang baik seluruh PD untuk menyampaikan

laporan melalui online ke dalam aplikasi. Komitmen dan dukungan personil

perencanaan dan pelaporan (Kasubbag Renlap) PD dan Kecamatan untuk

melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan kerja sama Tim

internal BP3D sebagai pengampu pada kegiatan ini.

Faktor keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung dengan

penggunaan beberapa aplikasi :

E-Monev RKPD untuk pengumpulan data evaluasi RKPD

E-Monev RPJMD untuk pengumpulan data evaluasi RPJMD

E-Laporan untuk penyusunan laporan kegiatan setiap bulan.


adalah Integrasi aplikasi Perencanaan (Sibangun), Penganggaran (Simda)

dan aplikasi Monev masih dalam rintisan awal. Proses integrasi


membutuhkan waktu, proses, SDM dan komitmen untuk integrasi aplikasi

Perencanaan (Sibangun), Penganggaran (Simda) dan aplikasi Pelaporan.


Penggunaan beberapa aplikasi untuk pengolahan data, penyajian data

secara online, percepatan dari sisi waktu dan mempermudah dalam

pengolahannya.



dengan efisiensi sebesar 25,73% dari anggaran sebesar Rp205.013.000,00

digunakan sebesar Rp172.772.378,00.



Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan menyelenggarakan rapat-rapat

koordinasi dengan semua PD, sosialisasi penggunaan aplikasi, asistensi

dalam pengumpulan data dengan semua PD.

5. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen KUA PPAS


Capaian indikator ini adalah tersusunnya 2 dokumen yaitu KUA PPAS

Perubahan tahun 2019 dan KUA PPAS murni 2020. Penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Boyolali baik untuk tahun

anggaran 2020 maupun Perubahan 2019. KUA dan PPAS merupakan tindak

lanjut dari dokumen RKPD dan selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan

Rancangan APBD Kabupaten Boyolali. KUA PPAS tersusun sebagai acuan

bagi penyusunan Renja Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah pada

APBD 2020 dan Perubahan APBD 2019.

Faktor pendukung keberhasilan :

Penerapan aplikasi e-planning siBANGUN yang sudah terintegrasi dengan

aplikasi penganggaran e-budgetting SIMDA.

Penerapan pengendalian perencanaan anggaran di PD melalui desk

evaluasi RKA oleh tim yang terdiri dari unsur BP3D, BKD dan Inspektorat

Daerah.

Kerjasama antara eksekutif (Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD)

dan legislatif (DPRD) dalam penyusunan KUA dan PPAS berjalan dengan

baik dan harmonis.



masih ada beberapa PD yang belum sepenuhnya memiliki perencanaan

program dan kegiatan yang efektif dan efisiensi dari sisi penganggaran.


pencapaian target kinerja adalah Penerapan konsistensi perencanaan

program dan kegiatan sejak tahap perencanaan menengah (Renstra

Perangkat Daerah) hingga perencanaan tahunan (Renja Perangkat Daerah),

Desk evaluasi Pra RKA yang terjadwal dengan baik dan penekanan kepada

perencanaan yang lebih efektif dengan mengacu pada prinsip money follows

program.








Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi Penyusunan KUA dan

PPAS. Kegiatan yang dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan PD, Tim

TAPD dan DPRD dalam rangka menyusun KUA PPAS Perubahan tahun

2019 dan Murni tahun 2020.

6. Indikator kinerja sasaran : Terverifikasinya RKA SKPD


Capaian indikator ini adalah terverifikasinya 106 dokumen RKA

Perangkat Daerah (PD) diperoleh dari terlaksananya verifikasi RKA

perubahan 2019 dan RKA tahun 2020 PD se-Kabupaten Boyolali.


Penggunaan peralatan kantor dan pemanfaatan SDM yang ada.



Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD dengan target 106 dokumen terdiri dari 53 PD untuk

RKA perubahan 2019 dan 53 PD untuk RKA tahun 2020. Cara pencapaian

dilaksanakan dengan pembentukan tim yang terdiri dari unsur BP3D, dan PD

lain yang terkait (Bagian Pembangunan, Inspektorat, BKD) dengan tugas

memverifikasi lampiran Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2019 dan

Murni 2020 (RKA-PD) dengan melaksanakan koordinasi maupun

menyelenggarakan rapat koordinasi dan assistensi dokumen RKA PD


melalui Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan PD atau personil yang

membidangi perencanaan di PD masing-masing dengan se-Kabupaten

Boyolali.

7. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen perencanaan tata ruang


Capaian indikator ini adalah tersusunnya 2 dokumen perencanaan tata

ruang yaitu 1 dokumen Penyusunan Masterplan dan FS Pembangunan Fly

Over dan 1 dokumen Penyusunan Masterplan Taman Kraton Nusantara.




dengan efisiensi sebesar 1,52% dari anggaran sebesar Rp. 266.000.000,-

digunakan sebesar Rp.261.959.500,-



Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Kegiatan Koordinasi Penyusunan

Kebijakan Rencana Tata Ruang. Faktor pendukung keberhasilan :

Ketersediaan data pendukung seperti sarana prasarana di tiap

kecamatan, data kependudukan dan kewilayahan.

Adanya tim teknis yang menjadi rekan kerja dari pihak ketiga dalam

penyusunan studi ini.

Adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Boyolali

dengan Universitas Gajah Mada Nomor: 451.4/39/02/2017 dan Nomor

2269/P/Dir-KA/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang tentang

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Pendidikan,

Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Daerah

dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Boyolali ditindaklanjuti

dengan Penyusunan Masterplan Fly Over Jalan Baru Kecamatan

Mojosongo Kabupaten Boyolali dan Penyusunan Taman Kraton

Nusantara.

8. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen data/informasi

pembangunan daerah yang dipublikasikan


Capaian indikator ini adalah tersusunnya 5 dokumen data/informasi

pembangunan daerah, yang terdiri dari dokumen Profil Daerah Kabupaten

Boyolali tahun 2018 semester 1 dan 2, dokumen data peta spasial Kabupaten

Boyolali, dokumen laporan pelaksanaan Belanja langsung dari berbagai


sumber anggaran secara rutin tiap bulan, triwulan dan akhir tahun, dan

dokumen Penyusunan Kawasan Wisata Religi.







Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan

Data/Informasi dengan Kegiatan :

1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Hasil dari kegiatan ini berupa 1 Dokumen Penyusunan Kawasan

Wisata Religi dan aplikasi geospasial One Map One Data infrastruktur di

Kabupaten Boyolali dengan fungsi sebagai database infrastruktur yang

berisi Shapfile (SHP) peta jalan, jembatan, dan irigasi. Shapefile adalah

format data untuk menyimpan data spasial nontopologis berbasis vektor

yang digunakan untuk menyimpan data peta digital pada sistem informasi

geografis.

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar

berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi

penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,2% dari anggaran

sebesar Rp212.000.000,00 digunakan sebesar Rp200.978.600,00.

2) Penyusunan Profil Daerah

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menampilkan Profil

Kabupaten Boyolali dari 32 urusan yang menjadi kewenangan Perangkat

Daerah (PD) di seluruh Kabupaten Boyolali. Cara pencapaian dari

kegiatan ini adalah dengan membentuk Tim dengan Surat Keputusan

(SK) Bupati Boyolali Nomor 050/370 Tahun 2019 tentang Pembentukan

Tim Koordinasi Kelompok Kerja dan Tim Teknis Analisis Data Profil

Daerah SIPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019, yaitu Tim Pengelola SIPD

pada masing masing PD dengan Kepala PD sebagai anggota dan satu

personil sebagai pengelola yang bertugas sebagai admin untuk

memproses input data dari PD ke dalam aplikasi SIPD dari Kementrian

Dalam Negeri. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya

Buku Profil Kabupaten Boyolali, dari Semester I dan Semster II , untuk


Semester II di dalamnya terdapat peta spasial yang menggambarkan

kondisi wilayah geografis Kabupaten Boyolali.

Faktor pendukung kegiatan ini :

Tersedianya dana yang bersumber dari dua sumber anggaran yaitu

Bantuan Keuangan Provinsi Rp50.000.000,00 dan APBD Kabupaten

sebesar Rp6.170.000,00

Fasilitas dan peralatan pendukung kegiatan berupa aplikasi SIPD dari

Kemendagri

Koordinasi yang baik antara BP3D Kabupaten Boyolali dengan

Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Hambatan/permasalahan yang dihadapi kegiatan ini :

Aplikasi SIPD dari Kemedagri yang belum bisa secara maksimal

dimanfaatkan, satu tahun berjalan di tahun 2019, aplikasi dalam tahap

maintenance, dan baru bisa dipakai di Triwulan IV tahun 2019.

Perolehan data yang sangat sulit dari PD terkait dengan urusan yang

menjadi kewenangan, sehingga data yang relevan, akuntabel dan up

to date sangat minim diperoleh.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2019

tentang Pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan

Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa

Penggunaan alokasi dana bankeu kegiatan SIPDhanya untuk Honor,

Cetak,Penggandaan dan Perjalaan Dinas Luar daerah, menjadikan

penyerapan alokasi dana Bankeu tidak bisa maksimal karena

kabupaten Boyolali tidak bisa merealisasaikan anggaran untuk alokasi

Honor bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.


pencapaian target kinerja adalah lebih mengintensifkan lagi koordinasi

dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, PD terkait selaku sumber data

dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pemilik Aplikasi SIPD. Terkait

dengan honor akan dikoordinasikan agar Tim mendapatkan kompensasi

honor yang hilang dalam TPP (tambahan TPP).






3) Penyusunan dan Pengelolaan SIPD Online

Tujuan kegiatan ini adalah pengembangan Aplikasi SIPD Online

sebagai Aplikasi pendamping dari Aplikasi SIPD Kemendagri, agar data

data yang sudah masuk tidak hilang dan tersimpan manakala aplikasi

SIPD kemendari mengalami trouble atau proses maintenance, bekerja

sama dengan pihak ketiga telah diperoleh pengembangan aplikasi SIPD

Online. Aplikasi SIPD Online perlu dilakukan penyesuaian dengan

aplikasi yang dikeluarkan oleh pihak penyedia dengan melakukan share

aplikasi agar kedepannya aplikasi perencanaan dapat dilanjutkan dengan

pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam bentuk akhir berupa

Laporan sebagai bahan dasar untuk menyusun data dan laporan

pelaksanaan kegiatan.




sebesar Rp39.000.000,00 digunakan sebesar Rp30.900.000,00

4) Pengelolaan dan pengembangan web

Bentuk kegiatan ini adalah koordinasi dan fasilitasi dengan Semua

bidang pada BP3D Kabupaten Boyolali, dan koordinasi dengan Biro

Bangda dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah terkait dengan laporan

pelaksanaan anggaran yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi

Khusus (DAK), Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi, Dana Bagi Hasil

Cukai Tembakau (DBHCHT) dan Tugas Pembantuan (TP). Hasil yang

diharapkan adalah tersusun, terkelola dan ter-updatenya data website

Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Boyolali, serta tersusunnya laporan pelaksanaan Belanja langsung dari

berbagai sumber anggaran secara rutin tiap bulan, triwulan dan akhir

tahun.

Faktor penghambat kegiatan ini :

Kurang optimalnya pengaturan waktu dari pengampu bidang

perencanaan pembangunan dimana laporan pelaksanaan kegiatan

yang dapat segera disampaikan kepada masyarakat tidak segera

disampaikan untuk di upload menjadi informasi melalui web BP3D

Kabupaten Boyolali.


Kurang optimalnya pengampu laporan pada masing-masing OPD

dalam menginput realisasi anggaran per bulan yang dibatasi maksimal

sampai tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga terjadi keterlambatan

dalam penyajian Laporan penyerapan anggaran dari beberapa sumber

dana dalam tiap bulannya.

Alternatif Pemecahan Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan web

didorong terus untuk melakukan koordinasi secara langsung melalui

online baik dengan PD maupun dengan Kecamatan, Provinsi dan

penyedia jasa sehingga informasi yang ditampilkan dalam web dapat

segera terupdate dan diakses oleh masyarakat sebagai bahan informasi

publik baik dari realisasi kegiatan maupun pelaksaan teknis kegiatan

yang melibatkan unsur masyarakat.




sebesar Rp30.200.000,00 digunakan sebesar Rp26.778.661,00

9. Indikator kinerja sasaran : Dokumen rumusan kebijakan/kajian teknis

perencanaan pembangunan ekonomi


Capaian indikator ini adalah tersusunnya 3 dokumen yaitu dokumen

Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK), dokumen

Pengembangan Kawasan Wisata Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo

dan Kajian / dokumen Program Pelaksanaan Water City di Kabupaten

Boyolali.






c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan


Pembangunan Ekonomi dengan Kegiatan :

1) Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Studi Pengembangan

Kawasan Wisata Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo dan untuk

menyusun Kajian / dokumen program pelaksanaan Water City di


Kabupaten Boyolali. Kedua dokumen ini disusun guna mendukung

perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan di

bidang perekonomian. Faktor pendukung keberhasilan adanya tim teknis

dengan dinas terkait serta adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam

penyusunan dokumen ini.





2) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen Profil Sosial

Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK), dimana di dalamnya terdapat

dokumen laporan pelatihan penyusunan PSETK dan dokumen Laporan

Kinerja Komisi Irigasi (Komir) Kabupaten Boyolali. Manfaat kegiatan ini

adalah mendapatkan data yang akurat tentang kerusakan fisik irigasi yang

ada di Kabupaten Boyolali dan meningkatkan kelembagaan petani

pemakai air, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian baik

berupa padi, palawija dan perikanan.





3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dan sinergitas

pembangunan ekonomi daerah se-Subosukowonosraten (Surakarta,

Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten), Provinsi

maupun Pusat.






perencanaan pembangunan sosial budaya



pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable

Development Goals (SDGs) dan Draft Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs,

Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di


Daerah (LP2KD) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD), dokumen RAD Pengarusutamaan Gender (PUG), dan dokumen

pelaporan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).








Pembangunan Sosial dan Budaya dengan Kegiatan :

1) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen draft RAD SDGs

dengan dukungan sumber dana berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi

Rp50.000.000,00 dan APBD Kabupaten sebesar Rp10.000.000,00.

Tujuan SDGs merupakan target indikator RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu

sebanyak 17 Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan penyusunan masterplan pendidikan/SDGs

tersebut, petunjuk teknis yang digunakan mendasarkan pada Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 dimana pada lampiran

mengatur tentang pemanfaatan anggaran untuk kegiatan koordinasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development

Goals (SDGs) Kabupaten/Kota ini. Sebesar 50 % dipergunakan untuk

Pelaksanaan Workshop, 50 % lainnya dipergunakan untuk ATK,

perjalanan dinas, biaya rapat, narasumber, cetak dan penggandaan.

Penyusunan Draft RAD TPB/SDGs di Kabupaten Boyolali diharapkan

memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Capaian indikator SDGs

pada program kegiatan di masing-masing PD, melalui 17 Goals/17 Tujuan

sesuai dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jateng dan RPJMD Kabupaten

Boyolali serta Rencana Target indikator tahun 2019 – 2021.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah :

Masih kurangnya sosialisasi TPB/SDGs di masing-masing Perangkat

Daerah (PD).

Masih kurangnya pemahaman capaian kinerja berdasarkan Tujuan

TPB/SDGs masing-masing PD.

Masih kurangnya dukungan data dari BPS yang lengkap dan mutakhir.

Belum adanya indentifikasi permasalahan dan hambatan yang terjadi

dalam pelaksanaan oleh masing-masing PD.


Belum adanya upaya penanganan dan inovasi di lapangan yang telah

dilaksanakan PD.

Belum adanya masukan (umpan balik/feedback) dan rekomendasi bagi

arahan kebijakan selanjutnya.

Alternatif solusi :

Mengoptimalkan pemahaman TPB/SDGs di masing-masing PD.

Meningkatkan koordinasi antar sektor yang lebih baik.

Adanya Pedoman tentang Pelaksanaan TPB/SDGs yang bisa diakses

oleh Pemerintah Daerah.

Adanya dukungan dan komitmen dalam bidang penganggaran guna

mendukung keberhasilan implementasi TPB/SDGs di Kabupaten

Boyolali.





2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Dokumen Laporan Program

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (LP2KD) dan Dokumen Laporan

Kinerja TKPK, dokumen Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender/RAD

PUG dan Dokumen Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan

Yodium (GAKY).

Kegiatan koordinasi GAKY dilaksanakan dengan dukungan

anggaran yang bersumber dari Bankeu Provinsi sebesar Rp35.000.000,00

dengan pendampingan sebesar Rp.13.072.500,00 dari APBD Kabupaten

Boyolali. Kegiatan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD) dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang

bersumber dari Bankeu Provinsi sebesar Rp50.000.000,00 dengan

pendampingan sebesar Rp102.526.750,00 dari APBD Kabupaten

Boyolali. Kegiatan Koordinasi Sosial Budaya dilaksanakan dengan

anggaran dari APBD Kabupaten Boyolali sebesar Rp90.359.750,00.

Dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang

sosial budaya tersebut, petunjuk teknis yang digunakan berdasarkan pada

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 dimana pada

lampiran mengatur tentang pemanfaatan anggaran untuk kegiatan

Penanggulangan Masalah Gizi dan TKPKD ini. Sebesar 65%

dipergunakan rapat koordinasi untuk PMG/GAKY dan TKPKD. Sebesar

35% dipergunakan untuk membayar perjalanan dinas, ATK, seminar kit,


transportasi dan akomodasi, MMT, narasumber, cetak dan penggandaan.

Kegiatan ini diharapkan memberi manfaat :

Meningkatnya konsumsi garam beryodium bagi masyarakat.

Menurunkan Prevelensi GAKY, sehingga penanggulangan GAKY dapat

melakukan deteksi dini kekurangan yodium di masyarakat dan

pemantauan garam konsumsi di tingkat rumah tangga.

Pencegahan Stunting/Penanggulangan Masalah Gizi (PMG).

Kinerja TKPKD semakin meningkat khususnya dalam upaya percepatan

penanggulangan kemiskinan, diharapkan mampu terwujud persepsi

yang sama dalam upaya penurunan angka kemiskinan.

Tersusunnya RAD PUG di Kabupaten Boyolali.

Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan GAKY perencanaan

kegiatan belum komprehensif, belum adanya pemetaan kasus dari Tim

GAKY, kegiatan yang dilakukan belum sepenuhnya dapat memberi

informasi peredaran garam yang tidak beryodium di masyarakat, belum

adanya rencana kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk intervensi

upaya pencegahan stunting dan penanggulangan masalah gizi.

Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan masih ditemukan

berbagai permasalahan rendahnya komitmen Stakeholder dalam upaya

penanggulangan kemiskinan, kurangnya keterlibatan dan peran serta CSR

dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang dikoordinasikan

dengan PD Terkait, belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Kabupaten Boyolali. Faktor pendukung keberhasilan :

Koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKP2D) Kabupaten Boyolali

Koordinasi dengan tim koordinasi dan tim pemantau penanggulangan

GAKY Kabupaten Boyolali

Koordinasi dengan Kelompok Kerja, Tim Teknis dan Sekretariat

Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Boyolali.






11. Indikator kinerja sasaran : Dokumen studi data infrastruktur dan

potensi rawan bencana



Penyusunan Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Kecamatan Ngemplak dan

Nogosari. Manfaat dari kegiatan ini adalah mengetahui daerah/wilayah yang

mempunyai kerawanan bencana gerakan tanah, sehingga masyarakat dapat

mengetahui titik titik mana yang rawan bencana gerakan tanah dan

pencegahaannya.







Indikator kinerja ini dilaksanakan melalui program Perencanaan

Pembangunan Daerah Rawan Bencana dengan kegiatan Koordinasi

Pembangunan Daerah Rawan Bencana dengan target kinerja pada tahun

2019 sebanyak 1 (satu) dokumen kajian Zona Kerentanan Gerakan Tanah di

Kecamatan Ngemplak dan Nogosari. Hasil dari kajian ini selanjutnya

diberikan kepada dinas terkait untuk dijadikan bahan dalam merumuskan

kebijakan teknis dalam pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah

kecamatan Ngemplak dan Nogosari Kabupaten Boyolali.


prasarana dan sumber daya alam (proposal)


Capaian indikator ini adalah berupa 5 proposal permohonan bantuan

kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pengembangan infrastruktur di

Kabupaten Boyolali, yaitu proposal pembangunan pasar Ampel, proposal

pembangunan pasar Simo, proposal revitalisasi waduk Cengklik, Proposal

kawasan industry Klego, dan proposal bantuan keuangan FEDEP. Bentuk

dari kegiatan ini adalah koordinasi maupun fasilitasi Perangkat Daerah di

wilayah Kabupaten Boyolali dalam usulan Dana Alokasi Khusus (DAK),

Tugas Pembantuan (TP), Bantuan Keuangan (Bankeu) maupun dana yang

lainnya berkaitan bidang infrastruktur.








Indikator ini dilaksanakan melalui program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinkronisasi dan

koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka

pelaksanaan koordinasi infrastrukur terpadu yang mendukung pengentasan

kemiskinan ekonomi, sosial dan lingkungan.

13. Indikator kinerja sasaran: Dokumen rumusan kebijakan teknis

perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi


Capaian indikator ini adalah 2 dokumen yaitu dokumen Perumusan

Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Air Minum/Air Bersih dan

Sanitasi dan dokumen Rencana Aksi Daerah – Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan (RAD-AMPL). Faktor pendukung keberhasilan adanya

koordinasi yang baik antara semua komponen Perangkat Daerah (PD)

pengampu program khususnya bidang Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan (AMPL), LSM, Asosiasi BP-SPAM, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Pusat serta di tingkat desa.







Indikator ini dilaksanakan melalui program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dengan kegiatan Koordinasi

Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan. Bentuk kegiatan

ini adalah koordinasi dan fasilitasi dengan PD terkait dan desa lokasi dalam

pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat (Pamsimas) Tahun 2019. Tujuan dari program Pamsimas adalah

untuk meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi layak dan

berkelanjutan serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan

ini dilakukan dengan cara membentuk Tim Koordinasi Program Pamsimas

atau Panitia Kemitraan (PAKEM) dan bentuk Kelompok Kerja Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) mendasarkan pada Surat Keputusan


Bupati Nomor : 050/ 34 Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2019 yang melibatkan

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D), Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (Dinkes),

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Perusahaan Air Minum Daerah

(PDAM) , Lembaga Swadaya Masyarakat (YPAM), Ketua Asosiasi Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) Boyolali.

Kegiatan ini juga menghasilkan RAD AMPL, dimana di dalamnya

memuat rencana daerah dalam penyediaan air minum dan penyehatan

lingkungan untuk periode 5 tahun. RAD AMPL berperan sebagai

pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL

serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD AMPL

akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi

acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL. RAD

AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan

dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah.

14. Indikator kinerja sasaran : Dokumen rumusan kebijakan teknis

perencanaan pengembangan permukiman perdesaan


Capaian indikator ini adalah 5 dokumen yaitu dokumen perencanaan

bidang pemerintahan yang meliputi Program KOTAKU, Kawasan Pedesaan

dan Pemerintahan Desa dan form B3, B6, B9 dan B12 pelaporan Rencana

Aksi Pencegahan dan Pelaporan Korupsi dan Hak Asasi Manusia (Renaksi

PPK dan HAM).







Indikator ini dilaksanakan melalui program Perencanaan Pembangunan

Bidang Pemerintahan dengan kegiatan :

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan

bidang pemerintahan yang meliputi Program KOTAKU, Kawasan

Pedesaan dan Pemerintahan Desa. Bentuk dari kegiatan ini adalah

menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi yang rutin untuk menyamakan


persepsi perencanaan bidang pemerintahan. Hasil yang diharapkan

adalah :

Perencanaan di bidang pemerintahan menjadi lebih terarah dan

terkoordinir dengan adanya koordinasi yang baik antar PD terkait.

Adanya peningkatan program pencegahan dan peningkatan kualitas

permukiman kumuh, dengan berkurangnya kawasan kumuh.

Terkoordinasinya pembangunan p/pengembangan kawasan pedesaan.





2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Renaksi PPK dan Aksi HAM

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen dokumen pelaporan

renaksi Program Pemberantasan Korupsi (PPK) / Koordinasi, Supervisi

dan Pencegahan (Korsupgah) dan Aksi HAM sesuai Form B3, B6, B9,

B12. Bentuk pelaksanaan kegiatan berupa koordinasi, monitoring, evaluasi

dan pelaporan Renaksi PPK/Korsupgah dan Aksi HAM pelaporan secara

online Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di

Kabupaten Boyolali sebagai bahan penyusunan dokumen pelaporan

renaksi PPK/Korsupgah Aksi HAM sesuai dengan Form B3, B6, B9, B12

dan pelaporan Aksi PPK/Korsupgah sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Pelaporan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

difokuskan pada terintegrasinya kebijakan proses perencanaan,

penganggaran dan realisasi belanja negara. Berdasarkan Surat Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 356/6739/Sj tanggal

5 September 2018 perihal Pelaksanaan Aksi pencegahan korupsi tahun

2018 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah yang telah menganggarakan

kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD PPK dalam APBD 2018

untuk menyesuaikan anggaran dalam mendukung pencapaian Rencana

Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dikoordinasikan

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kegiatan Korsupgah

(Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan).






15. Indikator kinerja sasaran : Kerjasama pembangunan daerah yang

diimplementasikan


Capaian indikator ini meliputi 3 kegiatan, yaitu sinkronisasi perencanaan

pembangunan daerah, pengembangan klaster Forum for Economic

Development and Employment Promotion (FEDEP) Kabupaten Boyolali, dan

terlaksanya Forum Pengembangan Ekonomi Wilayah.







Indikator ini dilaksanakan melalui program Kerjasama Pembangunan

dengan kegiatan :

1) Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan sinkronisasi perencanaan

pembangunan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Pelaksanaan

kegiatan dalam rangka mengakomodir perencanaan pembangunan daerah

yang harus dikoordinasikan baik secara bottom-up maupun top-down

dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi yang harus ditindaklanjuti

oleh Pemerintah Kabupaten dengan mensinkronkan dan mensinergikan

kebijakan dan prioritas pembangunan baik dari Pusat maupun Tingkat

Provinsi.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah

ketiadaan personel Jabatan Fungsional Perencana (JFT) dan waktu yang

banyak tersita untuk kegiatan prioritas tahunan (Musrenbang, penyusunan

RKPD dan KUA serta PPAS).





2) Penguatan Kelembagaan FEDEP.

Kegiatan yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi

sebesar Rp100.000.000,00 dan APBD Kabupaten sebesar

Rp30.000.000,00 ini merupakan forum dialog untuk pengembangan

ekonomi dan perluasan lapangan kerja di daerah. Forum yang

beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, perbankan yang


berperan untuk memberikan saran terkait kebijakan pembangunan

ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Forum ini bertujuan

meningkatkan pengembangan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM)

berbasis klaster di Kabupaten Boyolali, sehingga mampu menambah

pengalaman klaster dalam hal pemasaran, pengemasan dan pengelolaan

produk atau jasanya. Untuk tahun 2019 sasaran klaster FEDEP berada di

Kecamatan Selo, Cepogo, Sawit dan Sambi. Selain forum dialog

pengembangan klaster, kegiatan ini juga menghasilkan dokumen Profil

Investasi sebagai bahan pendataan dan acuan pengembangan klaster ke

depannya.

Kegiatan ini juga terdapat forum kerja sama antar daerah

berdasarkan Keputusan Bersama (MoU) Walikota Surakarta, Bupati

Boyolali, Bupati Sukoharjo, Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati

Sragen dan Bupati Klaten tentang Kerjasama Antar Daerah tahun 2001

dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kepala Bappeda se-

Subosukawonosraten yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali,

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri,

Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten tentang Kerjasama Antar

Daerah Subosukawonosraten Bidang Pembangunan Ekonomi Wilayah

tahun 2016. Bentuk kegiatan ini berupa rapat-rapat koordinasi dalam

merumuskan arah dan tujuan pembangunan ekonomi wilayah se-

Subosukowonosraten.





16. Indikator kinerja sasaran : Cakupan peningkatan kemampuan teknis

aparatur perencana


Capaian indikator ini sebesar 75% dari prosentase peningkatan

kemampuan SDM aparat perencana melalui kegiatan workshop, bimbingan

teknis, pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi maupun kegiatan studi

orientasi.








Indikator ini dilaksanakan melalui program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana dengan hasil :

Pengiriman personil dalam studi orientasi ke Bappeda Kabupaten Sleman

(Kabupaten Sleman kategori A penilaian SAKIP dari Kementrian

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Borokrasi) terkait

penyusunan dokumen LKJiP sebanyak 4 personil pada tanggal 7

November 2019.

Pengiriman personil dalam studi orientasi ke Bappeda Kabupaten Cilacap

(Kabupaten Cilacap kategori BB penilaian SAKIP dari Kementrian

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Borokrasi) terkait kesesuaian

penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Rencana

Aksi, dan Pengukuran Kinerja sebanyak 11 personil pada tanggal 12

November 2019.

17. Indikator kinerja sasaran : Jumlah dokumen satatistik daerah yang

dipublikasikan


Capaian indikator ini adalah tersusunnya dokumen Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boyolali tahun 2018. Tujuan dari

kegiatan ini adalah untuk menganalisis faktor faktor yang mendukung

terhadap peningkatan ataupun kenaikan angka IPM Kabupaten Boyolali,

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu angka harapan hidup, angka

harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita.







Indikator ini dilaksanakan melalui program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan Penyusunan dan

Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah. Bentuk kegiatan ini adalah

koordinasi dan fasilitasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali

dalam rangka penyusunan buku analisis Indeks Pembangunan manusia

pada tahun n-1. Cara pencapaian dari kegiatan ini adalah dengan

membentuk Tim dengan SK Bupati Nomor 050/368 Tahun 2019, tanggal 20


Mei 2019 dan SK Bupati Nomor 050/390 Tahun 2019 tanggal 24 Mei Tahun

2019, yaitu Panitia Pelaksana dan Tim Analisis yang keanggotaaanya dari

BPS Kabupaten Boyolali, serta mengadakan workshop dengan narasumber

dari akademisi, BPS Kabupaten dan BPS Provinsi.


adalah Data Analisis dari BPS tidak bisa menyajikan untuk analisis Indeks

Pembangunan Manusia pada tahun berkenaan, sedangkan angka IPM sudah

keluar pada akhir triwulan pertama tahun berkenaan, data Analisis IPM yang

tersaji adalah data analisi tahun n-1, hal tersebut disebabkan karena BPS

belum bisa memakai angka IPM tahun berkenan yang belum resmi publish

meskipun sudah keluar. Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi

kendala dalam pencapaian target kinerja adalah Lebih mengintensifkan lagi

koordinasi dengan BPS baik BPS Kabupaten maupun BPS Provinsi Jawa

Tengah.

3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang

Rensponsif dan Akuntabel

Tabel 3.1.2

REALISASI SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019

NO Indikator

Sasaran Satuan

Target Akhir

RPJMD

Realisasi Tahun

Target Tahun

2019

Realisasi

Tahun 2019

Tingkat Capaian

(%)

Predikat

2016 2017 2018

1

Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

Inovasi

8

4

2

8

6

8

133

Sangat

Baik

Rata-rata 133 Sangat

baik

1. Indikator kinerja sasaran : Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat..


Capaian indikator ini sebanyak 8 inovasi daerah yang

diimplementasikan dari 9 inovasi di tahun 2019, yaitu :

1) Robek Beta (Roti Bekatul).

2) Saule (Sistem Ujian Online).

3) Pelitur dari Limbah Tembakau.

4) Home Power Saving.

5) Korset.

6) Coklat Tempe.

7) Batu Cantik (Batu Candi dari Plastik).

8) Helm Pintar.








Indikator ini dilaksanakan melalui program Penelitian dan

Pengembangan Inovasi Daerah dengan kegiatan :

1) Penjaringan Krenova

Kegiatan Penjaringan KRENOVA Kabupaten Boyolali adalah

kegiatan di bidang Kelitbangan untuk melakukan penjaringan sekaligus

menampung temuan kreatif dan inovatif dari masyarakat di semua bidang

yang bermanfaat bagi kehidupan dan mempermudah pekerjaan. Manfaat

dari kegiatan ini memotivasi masyarakat / pelajar untuk berkreasi dan

berinovasi serta hasilnya dapat diketahui dan digunakan oleh masyarakat.

Penjaringan tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret 2019

dan diikuti oleh 43 peserta (baik perorangan maupun kelompok) yang

terdiri dari 8 peserta kategori umum, dan 35 kategori pelajar. 9 Inventor

diikutkan dalam lomba dan yang berhasil menjadi pemenang I, II, III,

harapan I dan II dikirim ke tingkat Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei

dan 1 inventor berhasil masuk 30 besar Jawa Tengah serta memperoleh

fasilitasi HAKI dari Kemenristekdikti. 5 inventor lainnya dikirim ke Lomba

Tingkat Subosukawonosraten kategori Umum pada bulan Oktober 2019

dan 1 inventor berhasil mendapatkan Juara Harapan II.





2) Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan Koordinasi Bidang Penelitian Dan Pengembangan adalah

kegiatan fasilitasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi di bidang kelitbangan. Fasilitasi yang dilakukan meliputi :

Kerjasama Forum Litbang Subasukawonosaraten (Lomba Krenova se-

Subosukawonosraten, PPI, Audiensi).

Kerjasama Pengkajian hasil Penelitian dengan Lembaga Ilmu

Penelitian dan Pengetahuan (LIPI ) dan Perguruan Tinggi.

Kerjasama Pelaksanaan KKN dengan Perguruan Tinggi.






3) Kajian Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan Kajian Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan di

Bidang Kelitbangan untuk melakukan Dokumen Kajian Indeks Daya Saing

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dan penyusunan Studi Identifikasi

Potensi Wilayah di Kabupaten Boyolali.

Tujuan penyusunan Dokumen Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

adalah untuk mengetahui tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan

kemandirian daerah, serta dalam rangka mendukung dan memenuhi

amanat dari adanya kegiatan pengukuran dan penghargaan anugerah

IDSD Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh kerjasama antara

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah) dengan Kemenristektekdikti

(Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi). Kabupaten Boyolali tahun 2019

mendapatkan pemenang III Tingkat Provinsi Jawa Tengah Daya Saing

Daerah Kategori SDM Sedangkan tujuan penyusunan Studi Identifikasi

Potensi Wilayah di Kabupaten Boyolali adalah untuk memetakan potensi di

masing-masing wilayah di Kabupaten Boyolali.





4) Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah kegiatan

di bidang kelitbangan untuk melakukan penyusunan Rencana Induk

Kelitbangan Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2024. Rencana Induk

Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang

memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang

kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu

5 tahun terhitung sejak tahun 2019-2024. Manfaat Rencana Induk

Kelitbangan adalah mendukung jalannya fungsi kelitbangan dalam

menghasilkan terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja

pemerintah daerah, sehingga tersusun kerangka kebijakan kelitbangan

yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan

dalam suatu konsep rencana kelittbangan secara komprehensif dan


sinergis. untuk melakukan pembentukan Tim Koordinasi SIDa, menyusun

Perbup Penguatan SIDa dan menyusun Dokumen Roadmap SIDa.

Manfaatnya untuk membangkitkan Kreatifitas dan inovasi sumber daya

lokal sehingga produk -produk daerah dapat bersaing dengan daerah lain

karena mengingat persaingan global yang semakin ketat dan siklus yang

semakin pendek akibat kemajuan teknologi dan informasi.





5) Fasilitasi Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kegiatan Fasilitasi Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan

adalah kegiatan Perkemahan Ilmiah Remaja yang merupakan kegiatan

pembinaan ilmiah kepada siswa untuk memberikan pemahaman mendasar

mengenai metodologi penelitian ilmiah serta etika penelitian. Bentuk

kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Perkemahan Ilmiah Remaja

Tahun 2019 disertai terlaksananya pembekalan tentang dasar-dasar

metode penelitian disertai dengan praktik penelitian lapangan yang

dibimbing langsung oleh para peneliti. Diharapkan dari kegiatan ini dapat

memberikan motivasi dan apresiasi kepada pelajar peserta lomba Krenova

Kabupaten Boyolali tahun 2019 serta membimbing remaja melaksanakan

penelitian ilmiah yang terkait dengan lingkungan sekitarnya, sehingga

mampu meningkatkan minat dan kemampuan remaja di bidang ilmu

pengetahuan dan penelitian.





3.2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 keseluruhan sebesar Rp.4.328.137.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp.4.085.821.918,00 (94,40%) atau masih ada efisiensi anggaran

sebesar sebesar Rp 242.315.082,00 (5,60%).

Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian

target kinerja dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Boyolali pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :


Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No. Sasaran Strategis

Program / Kegiatan Anggaran

(Rp.) Realisasi

(Rp.) % Koordinator

1 2 3 4 5 6 7

1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel

Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan

30.000.000 27.456.768 91.52 Bid. Pemerintahan dan Sosial Budaya

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Renaksi PPK dan Aksi HAM


Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

212.000.000 200.978.600 94.8 Bid. Penyusunan Perencanaan Program Monitoring Evaluasi

Penyusunan Profil Daerah


Penyusunan dan Pengelolaan SIPD Online

39.000.000 30.900,000 79.23 Bid. Penyusunan Perencanaan Program Monitoring Evaluasi

Pengelolaan dan Pengembangan WEB

30.200.000 26.778.661 88,67 Bid. Penyusunan Perencanaan Program Monitoring Evaluasi

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Kab. Boyolali

80.000.000 74.465.807 93,08 Bid. Pemerintahan dan Sosial Budaya

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga (FEDEP) Kab. Boyolali

130.000.000 121.827.500 93,71

Bid. Pemerintahan dan Sosial Budaya

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

90.000.000 89.825.986 99.81 Bid. Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah

Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

175.000.000 167.498.555 95,71 Bid. Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah




(Rp.) Realisasi

(Rp.) % Koordinator

1 2 3 4 5 6 7

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana BP3D

15.000.000 14.927.599 99,52

Sekretariat

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan RKPD


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS


Koordinasi Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah


Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat


Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

84.299.000 83.680.520 99,27 Bid. Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan


Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya


Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Koordinasi Pembangunan Daerah rawan Bencana





(Rp.) Realisasi

(Rp.) % Koordinator

1 2 3 4 5 6 7

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kab. Boyolali


2.

Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

Program Penelitian dan pengembangan inovasi daerah

Penjaringan KRENOVA Kabupaten Boyolali Masyarakat Umum dan Pelajar

153.940.000 153.850.500 99,94 Bid. Penelitian dan Pengembangan

Kajian Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Boyolali


Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan BP3D


Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kab. Boyolali


Fasilitasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan BP3D


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.380.125.000 1.336.009.694 96,80 Sekretariat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

50.000.000 49.962.000

99,92 Sekretariat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.500.000 6.500.000 100 Sekretariat

Jumlah 4.328.137.000 4.085.821.918 94,40


4.1 Simpulan

Dari 2 sasaran dan 18 indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun

2019 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019, dapat disimpulkan

tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 1 (satu) indikator

2) Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 17 (tujuh belas) indikator

3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup) : - (-) indikator

4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang) : - (-) indikator

Secara keseluruhan capaian kinerja 101,83% (kategori sangat baik). Alokasi

anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun

2019 sebesar Rp4.328.137.000,00 terealisasi Rp4.085.821.918,00 atau prosentase

penyerapan anggaran sebesar 94,40% (efisiensi sebesar 5,6%). Besarnya anggaran

yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibanding tahun 2018

sebesar Rp4.051.418.000,00 mengalami penurunan.

4.2 Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai

fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan ada beberapa hal yang perlu

dilakukan antara lain :

a. Meningkatkan koordinasi dalam semua urusan antar bidang secara berkala.

b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian

kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Boyolali secara berkala.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang

perencanan daerah, penelitian dan pengembangan yang diemban, perlu kiranya

BAB

4 PENUTUP


memperkuat peran kelembagaan Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali sehingga dapat lebih efektif dalam

merumuskan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten

Boyolali sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan, penelitian

dan pengembangan daerah di masa mendatang, melalui:

- Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya

aparatur perencana;

- Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan

profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;

- Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;

- Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk

mendukung kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

b. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai

dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi

mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali akan ditingkatkan

untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai

kegiatan yang dilaksanakan.

c. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait

baik di tingkat pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif,

mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat

dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah,

masyarakat, dunia usaha .

Boyolali, Februari 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI

M. ARIEF WARDIANTA, AP, MM Pembina Tingkat I

NIP. 19740827 199311 1 001


LAMPIRAN


Lampiran 2


Lampiran 3


Lampiran 4


Lampiran 5


Lampiran 6


Lampiran 7


Lampiran 8


Lampiran 9


Lampiran 10

laporan kinerja instansi pemerintah ( l k j i p ) badan...

Documents