laporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip)...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO
Tahun 2015
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan
Rahmat dan HidayahNya semua akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik.
Disusunnya LKj IP ini merupakan implementassi dari TAP MPRNo.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari Pejabat Eselon II ke atas
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategik.
Penyajian Laporan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalamnya memuat unsur-unsur
Perencanaan Strategik dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian Kinerja yang telah
dicapai oleh Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015.
Akhirnya LKj IP ini disertai dengan harapan, semoga akan menjadi landasan
fundamental bagi Inspektorat Kota Probolinggo untuk selalu meningkatkan kualitas
pada tahun-tahun berikutnya.
Probolinggo, Pebruari 2016
INSPEKTUR
KOTA PROBOLINGGO
Drs. Ec. SUNARDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19561008 198503 1 014
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 ii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ....................................................................................................... i
Daftar isi ........................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ................................................................... 1
1. Struktur Organisasi ……………………………………………. 2
2. Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………... 3
3. Sumber Daya Manusia ………………………………………… 3
B. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………………………… 4
. C. DASAR HUKUM . ........................................................................ 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANA STRATEGIS........................................................... 5
B. RENCANA STRATEGIS................................................................ 5
C. PROGRAM DAN KEGIATAN...................................................... 11
D. PERJANJIAN KINERJA .............................................................. 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ........................................ 14
B. REALISASI ANGGARAN ......................................................... 22
BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 23
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 iii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan
dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-
Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara
meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal
tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 2
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.( SAKIP ), Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan di dasarkan suatu perencanaan
strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.. Pertanggungjawaban
dimaksud berupa laporan yang disampaikan
kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai
akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala
pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah
yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).. Dengan demikian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemeintah harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu harus pula menyajikan
penjelasan tentang deviasi antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi
kegiatan yang telah dicapai. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diperlukan pola pengukuran
kinerja mulai dari perencanaan strategik sampai pada pengukuran kinerja atas
kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 3
11.. SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii
SSuussuunnaann SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii IInnssppeekkttoorraatt KKoottaa PPrroobboolliinnggggoo
BBeerrddaassaarrkkaann PPeerraattuurraann WWaalliikkoottaa PPrroobboolliinnggggoo NNoommoorr 3333 TTaahhuunn 22001122
IInnssppeekkttoorraatt KKoottaa PPrroobboolliinnggggoo tteerrddiirrii aattaass ::
aa.. IInnssppeekkttuurr;;
bb.. SSeekkrreettaarriiaatt tteerrddiirrii aattaass ::
-- SSuubb..BBaaggiiaann AAddmmiinniissttrraassii ddaann UUmmuumm
-- SSuubb..BBaaggiiaann PPeerreennccaannaaaann
-- KKaa..SSuubb..BBaagg.. EEvvaalluuaassii ddaann PPeellaappoorraann
cc.. IInnssppeekkttuurr PPeemmbbaannttuu WWiillaayyaahh II,, IIII ddaann IIIIII tteerrddiirrii aattaass ::
-- SSeekkssii PPeennggaawwaass PPeemmeerriinnttaahh BBiiddaanngg PPeemmbbaanngguunnaann
-- SSeekkssii PPeennggaawwaass PPeemmeerriinnttaahh BBiiddaanngg PPeemmeerriinnttaahhaann
-- SSeekkssii PPeennggaawwaass PPeemmeerriinnttaahh BBiiddaanngg KKeemmaassyyaarraakkaattaann
dd.. KKeelloommppookk JJaabbaattaann FFuunnggssiioonnaall
22.. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.
Inspektorat Kota Probolinggo mempunyai tugas melakukan pengawasan dan
pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan. Untuk melakukan
tugas dimaksud Inspektorat Kota Probolinggo mempunyai fungsi :Perencanaan
program Pengawasan;
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 4
- Pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Walikota Probolinggo sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Sumber Daya Manusia
Jumlah Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kota Probolinggo hingga
akhir Desember 2015 sebanyak 45 Orang terdiri atas Pejabat Struktural
sebanyak 11 orang dan tenaga administrasi sebanyak 8 orang serta
fungsional sebanyak 17 orang dan tenaga harian lepas atau Pegawai tidak
tetap sebanyak 9 Orang.
Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan
Pendidikan
NO
Gol
Ruang
Tingkat Pendidikan Jumlah
S-3 S-2 S-1 D-3 D-II D-I SLTA SMP SD
1 IV/c - 1 - - - - - - - 1
2 IV/b - 2 2 - - - - - - 4
3 IV/a - - 1 - - - - - - 1
3 III/d - 2 2 - - - - - - 4
4 III/c - 1 2 - - - - - - 3
5 III/b - 1 4 - - - - - - 5
6 III/a - - 11 - - - - - - 11
7 II/d - - - 1 - - - - - 1
7. II/c - - - - - - 2 - - 2
7 II/b - - - - - - 3 - - 3
8 II/a - - - - - - 1 - - 1
9 THL/PTT - - 1 - - - 8 - - 9
JUMLAH - 7 23 1 - - 14 - - 45
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 5
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemeintah
( LKIP ) adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Inspektorat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan , alat ukur pencapaian kinerja dari seluruh program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan dan memberikan daya guna untuk peningkatan kinerja
organisasi dan aparatur maupun peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah
dalam upaya mewujudkan “Good Governance.”
C. DASAR HUKUM
Dasar Hukum Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah :
a. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ( KKN );
b. Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN );
c. Undang- undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 tahun 2008;
d. Undang- undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 6
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjiann Tata Cara Riviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi
terselenggaraannya manajemen kinerja yang baik. Untuk itu perencanaan
merupakan suatu hal yang harus dijadikan acuan oleh mamajemen dalam
melaksanakan suatu program dan kegiatan.. Selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kota Probolinggo Tahun
2015- 2019., sesuai Misi III dalam RPJMD yaitu Meningkatkan Kinerja
Pemerintahan Kota Probolinggo didukung akuntabilitas, prefesionalitas dan
Perluasan Partisipasi Publik Inspektorat Kota Probolinggo telah menyusun
dokumen Perencanaan dalam lima tahun kedepan yang dituangkan dalam
bentuk Perencanaan Strategis yang didalamnya memuat visi Misi , Tujuan
dan Sasaran Strategis serta Program dan Kegiatan dalam mendukung
tercapainya tujuan organisasi.
B. RENCANA STRATEGIS
Rencana Stretegis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis
yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Stretegis
merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 5 ( lima) tahun dengan
mempertimbangkan potensi peluang dan kendala atau yang mungkin
timbul.Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 6
perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik aspek kenegaraan , politik,
ekonomi maupun budaya, maka perlu secara periodik perlu diupayanan
untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh. Bertitik Tolak
dan terjadinya perubahan lingkungan strategis dan kondisi perpektif
organisasi di masa depan maka Inspektorat Kota Probolinggo perlu
mereposisi dan mengambil peran menjadi auditor internal yang profesional
dalam mendukung upaya Pemerintah mewujudkan Good Governance.
Peran ini memberikan gambaran konkrit bahwa Inspektorat Kota
Probolinggo merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kinerja
pemerintah pada umumnya yang senantiasa berusaha memberikan
pelayanan yang handal dan profesional di Bidang Pengawasan serta
mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel
dan partisipasif.
Keberadaan peran Inspektorat Kota Probolinggo sebagai aparatur
pengawas internal Pemerintah sebagaimana disebutkan diatas diwujudkan
dalam bentuk :
1. Mendorong terwujudnya good governance;
2. Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan;
3. Mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN);
4. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah
5. Berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Untuk melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi dalam
mendukung Inspektorat Kota Probolinggo sebagai aparatur pengawas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 7
internal Pemerintah yang profesional dan mewujudkan pemerintahan yang
clean government dan good governance maka Inspektorat Kota Probolinggo
dituntut untuk menyusun rencana strategik yang diperlukan sebagai
instrumen untuk lebih mengarah pada tujuan organisasi yang akan dicapai.
Rencana strategik merupakan awal dari proses akuntanbilitas suatu
lembaga secara makro kepada pihak-pihak yang berkepentingan; oleh
karena itu proses penyusunan rencana strategik memerlukan keterlibatan
pihak-pihak yang berkepentingan (stake-holder) sehingga dapat mencapai
keberhasilan dalam implementasinya.
1. Visi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali
gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh
organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan,
dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus
diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik
bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang
terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 8
depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi
upaya peningkatan kinerja organisasi.
Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan
membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Inspektorat Kota
Probolinggo Tahun 2015 - 2019 yakni :
“Menjadi lembaga pengawasan internal yang professional dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik”
Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu
diberikan penjelasan visi sebagai berikut :
Pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai
dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Selain sebagai
suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata
kepemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk
mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta, dan
masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya
guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan
Peraturan Presiden Reublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
SAKIP yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 9
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik guna tercapai
pemerintahan yang baik.
Akuntabilitas kinerja diperlukan suatu pengukuran mulai dari perencanaan
sampai dengan pelaporan, maka diperlukan suatu pengawasan oleh
aparatur pengawas profesional untuk akuntabilitas kinerja pemerintah.
Aparatur Pengawas Profesional diperlukan suatu pelatihan atau koordinasi
antar instansi pengawas lain guna menghasilkan objektivitas hasil
pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Misi
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi
instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan
bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus
disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua
tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk
mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan
misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD.
Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban
Inspektorat Kota Probolinggo tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:
“ Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan
keuangan dan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)”.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 10
3. Tujuan dan Sasaran
a). Tujuan Organisasi :
Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi
dari Misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Pernyataan Misi organisasi mengandung makna :
- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra ;
- Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-
perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi
organisasi ;
- Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran
dan strategis organisasi berupa kebijakan, program operasional
dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.
Dengan berlandaskan misi Inspektorat Kota Probolinggo,
maka penjabarannya ke dalam tujuan dapat dirumuskan sebagai
berikut :
a. Untuk mewujudkan Misi “ Meningkatkan efektivitas hasil
pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan
akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).”,
maka ditetapkan tujuan :
1. Good Governance Pemerintah Kota Probolinggo
2. Peningkatan kapasitas Inspektorat Kota Probolinggo
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 11
b). Sasaran Organisasi :
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan
organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai
tujuan. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan
diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program
operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik,
terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya
merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan
fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya
organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi
yang akan dilaksanakan.
Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud
serta mengacu pada arahan tujuan yang telah dicapai atau
dihasilkan oleh Inspektorat Kota Probolinggo dalam mengemban
misi organisasi ke dalam strategis organisasi. Oleh karenanya
penetapan sasaran harus memenuhi kriteria spesific,
measurable, agresive but attainable, result oriented dan time
bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran
harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni
keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 12
dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan
pencapaian sasaran.
Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut sampai
dengan akhir tahun 2019, Inspektorat Kota Probolinggo
menetapkan sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Probolinggo
2. Akuntabilitas keuangan pemerintah kota dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang- undangan
3. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Kota Probolinggo.
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam Rangka pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Kota
Probolinggo Tahun 2015- 2019, pada Tahun 2015 dalam mendukung
kebijakan pengawasan ditempuh melalui program program dan kegiatan
yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2015
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
kebijakan umum yang telah disepakati , maka program dan kegiatan yang
merupakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota
Probolinggo tahun 2015 sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan :
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 13
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
d. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
e. Reviu Laporan Keuangan Daerah;
f. Evaluasi Lakip;
g. Gelar Pengawasan;.
h. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP );
i. Monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP);
j. Ekspos pengawasan.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan kegiatan: Pengawasan, Pembinaan dan Evalasi
Pelaksanaan APBD.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
kegiatan
a. Bimbingan Tekhnis Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
(SIMDA);.
b. Sosialisasi penatausahaan keuangan dan pelaporan.
4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan dengan kegiatan:
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan;.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 14
D. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja sangat membantu setiap pimpinan instansi pemerintah
untuk memantau dan mengendaliakan pencapaian kinerja organisasi,
melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta untuk menilai keberhasilan oganisasi. Perjanjian
Kinerja disajikan sebagaimana tabel :
NNOO SSAASSAARRAANN SSTTRRAATTEEGGIISS IINNDDIIKKAATTOORR
KKIINNEERRJJAA TTAARRGGEETT
((11)) ((22)) ((33)) ((44))
11 Meningkatkan Kinerja Pemerintah
Kota Probolinggo.
Persentase SKPD yang
memperoleh nilai
SAKIP B ke atas
25 %
22 Akuntabilitas keuangan
pemerintah kota dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-
undangan
Prosentase SKPD yang
patuh/baik thd SPI
dalam pemenuhan
peraturan perundang-
undangan.
80 %
Prosentase TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti
94 %
Prosentase TLHP
Inspektorat yang
selesai ditindaklanjuti
94 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 15
PPRROOGGRRAAMM AANNGGGGAARRAANN KKEETTEERRAANNGGAANN
11.. PPrrooggrraamm PPeenniinnggkkaattaann
SSiisstteemm PPeennggaawwaassaann
IInntteerrnnaall DDaann
PPeennggeennddaalliiaann
PPeellaakkssaannaaaann KKeebbiijjaakkaann
KKDDHH
RRpp.. 554422..668822..440000,,0000 AAPPBBDD IIII
22.. PPrrooggrraamm PPeenniinnggkkaattaann
DDaann PPeennggeemmbbaannggaann
PPeennggeelloollaaaann KKeeuuaannggaann
DDaaeerraahh
RRpp.. 331155..330000..000000,,0000 AAPPBBDD IIII
Probolinggo, 30 Januari 2015
WWAALLIIKKOOTTAA PPRROOBBOOLLIINNGGGGOO
TTTTDD
HHjj.. RRUUKKMMIINNII,, SSHH,, MM..SSii
IINNSSPPEEKKTTUURR
KKOOTTAA PPRROOBBOOLLIINNGGGGOO
TTTTDD
DDrrss.. TTAARRTTIIBB GGOOEENNAAWWAANN,, MM..SSii
PPeemmbbiinnaa UUttaammaa MMuuddaa
NNIIPP.. 1199663300551111 119999110033 11 000099
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan
capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan
strategis. Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi
pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian)
dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan
dalam dokumen perjanjian kinerja.
Berdasarkan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis
Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, dituangkan dalam Perjanjian Tahun 2015.
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015 yang dijabarkan dalam 1 ( satu ) program
pokok dan 10 kegiatan. Setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja maka
dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran tingkat capaian
kinerja Inspektorat Kota Probolinggo tahun 2015. Dari hasil Pengukuran Kinerja
telah dilakukan analisis dengan cara :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 15
3.1 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2015 seperti tabel
dibawah ini :
Tabel 01
Pencapaian Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Kinerja
Pemerintah Kota
Probolinggo.
Persentase SKPD yang
memperoleh nilai
SAKIP B ke atas
25 % 17,50 % 50 %
2 Akuntabilitas
keuangan pemerintah
kota dan kepatuhan
terhadap peraturan
perundang-undangan
Prosentase SKPD
yang patuh/baik thd
SPI dalam pemenuhan
peraturan perundang-
undangan
80 % 78,04 % 97,55 %
Prosentase TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti 94 % 82,14 % 87,38 %
Prosentase TLHP
Inspektorat yang
selesai ditindaklanjuti 94 % 22,41 % 23,55 %
3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan
tahun sebelumnya sebagaimana tabel dibawah :
Tabel 02
Perbandingan Realisasi Kinerja
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi
Th 2014(n-1) Th 2015
(n)
Meningkatnya
Kinerja
Pemerintah
Persentase SKPD yang
memperoleh nilai
SAKIP B ke atas
25 % 0 % 17,50 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 16
3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah
sebagai berikut;
Tabel 03
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 s/d akhir periode RPJMD/RENSTRA
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target akhir
RPJMD/RENSTRA Realisasi
Tingkat
Kemajuan Meningkatnya
Kinerja
Pemerintah
Kota
Probolinggo.
Persentase
SKPD yang
memperoleh
nilai SAKIP
B ke atas
98 % 17,50 % 17,85 %
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah
kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik thd
SPI dalam
pemenuhan
peraturan
perundang-
98 % 78,04 % 79,63 %
Kota
Probolinggo.
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah
kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase SKPD yang
patuh/baik thd SPI
dalam pemenuhan
peraturan perundang-
undangan
80 % 76 % 78,04 %
Prosentase TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti
94 % 89 % 82,14 %
Prosentase TLHP
Inspektorat yang
selesai ditindaklanjuti
94 % 89 % 22,41 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 17
perundang-
undangan
undangan
Prosentase
TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti
99 % 82,14 % 82,96 %
Prosentase
TLHP
Inspektorat
yang selesai
ditindaklanjuti
99 % 22,41 % 22,36 %
3.4 Alokasi Persasaran Pembangunan
Tabel 04
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Indikator Anggaran Prosentase Anggaran
Terhadap Anggaran
SKPD Meningkatnya
Kinerja Pemerintah
Kota Probolinggo.
Persentase SKPD yang
memperoleh nilai SAKIP B ke
atas
4.999.900 0,26 %
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah kota dan
kepatuhan terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase SKPD yang
patuh/baik thd SPI dalam
pemenuhan peraturan
perundang-undangan
511.082.500 26,87 %
Prosentase TLHP BPK yang
selesai ditindaklanjuti
34.000.000 1,78 %
Prosentase TLHP Inspektorat
yang selesai ditindaklanjuti
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 18
3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 05
Sasaran/
Program
Indikator Kinerja Anggaran
Targ
et
Realisa
sai
Capai
an
Target Realisasi Capai
an
Meningkatn
ya Kinerja
Pemerintah
Kota
Probolinggo
.
Persentase
SKPD yang
memperoleh
nilai SAKIP
B ke atas
25
%
17,50
%
50 % 4.999.900 3.617.500 72,35
%
Akuntabilit
as
keuangan
pemerintah
kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik
thd SPI
dalam
pemenu han
peraturan
perundang-
undangan
80% 78,04
%
97,55 511.082.500 230.433.000 45,08
%
Prosentase
TLHP BPK
yang selesai
ditindak
lanjuti
94
%
82,14
%
87,38
%
34.000.000 27.674.500
81.39
% Prosentase
TLHP
Inspektorat
yang selesai
ditindak
lanjuti
94
%
22,41
%
23,55
%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 19
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Kinerja adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam
suatu proses. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan
antara outcome yang dihasilkan terhadap input yang digunakan ( cost of outcome).
Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu
dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, untuk mengukur sejauh mana
penggunaan anggaran yang terserap di lembaga pemerintahan berdasarkan
realiksasi anggaran dari program-program kegiatan yang disusun selama setahun
untuk mencapai visi dan misi lembaga apakah rasio input,output dan outcome
sehingga lembaga pemerintahan tersebut dapat dikatakan berkinerja baik.
Nilai Interval Efisiensi
No Tingkat Efisiensi Nilai
1 Sangat Efisien 200% - 100%
2 Efisien 99% - 90%
3 Cukup Efisien 89% - 80%
4 Kurang Efisien 79% - 60%
5 Tidak Efisien 60% - 0%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 20
Tabel 06
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Indikator Prosentase
Capaian
Kinerja
Prosentase
Capaian
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
Meningkatnya Kinerja
Pemerintah Kota
Probolinggo.
Persentase SKPD yang
memperoleh nilai SAKIP
B ke atas
50 %
72,35% 69,10%
kurang
Efisien
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah kota dan
kepatuhan terhadap
peraturan
perundang-undangan
Prosentase SKPD yang
patuh/baik thd SPI dalam
pemenuhan peraturan
perundang-undangan
97,55 %
45,08% 216,39%
Sangat
Efisien
Prosentase TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti
87,38%
45,08 %
216,39 %
Sangat
Efisien
Prosentase TLHP
Inspektorat yang selesai
ditindaklanjuti
97,95%
81,39%
106,89%
Sangat
Efisien
Keterangan :
Penentuan nilai hasil akhir dari tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang dievaluator
dengan kategori sebagai berikut :
No Kategori Nilai angka Interpretasi
1 AA >90 - 100 Sangat Memuaskan
2 A >80 - 90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja
tinggi dan sangat akuntabel
3 BB >70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki
system manajemen kinerja yang handal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 21
4 B >60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,
memiliki system yang dapat digunakan
manajemen kinerja dan perlu sedikit
5 CC >50 - 60 Cukup, (memadai) Akintabilitas kinerjanya cukup,
baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk memproduksi informasi kinerja
untuk pertanggungjawaban, perlu banyak
perbaikan tidak mendasar
6 C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat
diandalkan, memiliki system untuk manajemen
kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan
perbaikan yang mendasar.
7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat
diandalkan, untuk penerapan manajemen kinerja,
perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang
sangat mendasar.
3.7. Annaalliissiiss ppeennyyeebbaabb kkeebbeerrhhaassiillaann //kkeeggaaggaallaann,, ppeenniinnggkkaattaann ddaann ppeennuurruunnaann kkiinneerrjjaa
sseerrttaa aalltteerrllaattiiff ssoolluussiinnyyaa..lliihhaatt ttaabbllee ddiibbaawwaahh ::
SSaassaarraann IInnddiikkaattoorr TTaarrggeett RReeaalliissaassii AAnnaalliissaa PPeennyyeebbaabb
Meningkatnya
Kinerja
Pemerintah
Kota
Probolinggo.
Persentase
SKPD yang
memperoleh
nilai SAKIP B
ke atas
25 % 17,50 % RReeaalliissaassii kkiinneerrjjaa iinnii ttiiddaakk
tteerrccaappaaii kkaarreennaa mmaassiihh aaddaa
bbeebbeerraappaa SSKKPPDD yyaanngg nniillaaii
SSAAKKIIPP nnyyaa kkuurraanngg mmeemmaaddaaii
kkeeddeeppaann eevvaalluuaattoorr ddiissaammppiinngg
sseebbaaggaaii ppeenniillaaii jjuuggaa sseebbaaggaaii
ppeennddaammppiinngg
Akuntabilitas
keuangan
pemerintah
kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
SKPD yang
patuh/baik thd
SPI dalam
pemenuhan
peraturan
perundang-
undangan
80 % 78,04 % RReeaalliissaassii kkiinneerrjjaa iinnii ttiiddaakk
tteerrccaappaaii kkaarreennaa mmaassiihh aaddaa
bbeebbeerraappaa SSKKPPDD yyaanngg kkuurraanngg
mmeemmaattuuhhii ppeerraattuurraann
ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann sseeccaarraa
ooppttiimmaall kkeeddeeppaann AAPPIIPP aakkaann
mmeemmbbuukkaa kkoonnssuullttaassii bbaaggii
SSKKPPDD yyaanngg
mmeemmbbuuttuuhhkkaannnnyyaa
Prosentase 94 % 82,14 % RReeaalliissaassii kkiinneerrjjaa iinnii ttiiddaakk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 22
TLHP BPK
yang selesai
ditindaklanjuti
tteerrccaappaaii kkaarreennaa mmaassiihh aaddaa
bbeebbeerraappaa SSKKPPDD ddaann ppiihhaakk
kkeettiiggaa yyaanngg bbeelluumm
mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii hhaassiill
ppeennggaawwaassaann,, kkeeddeeppaann AAPPIIPP
aakkaann tteettaapp ooppttiimmaall ddaallaamm
ppeennyyeelleessaaiiaannnnyyaa..
Prosentase
TLHP
Inpektorat
yang selesai
ditindaklanjuti
94 % 22,41 % RReeaalliissaassii kkiinneerrjjaa iinnii ttiiddaakk
tteerrccaappaaii kkaarreennaa mmaassiihh aaddaa
bbeebbeerraappaa SSKKPPDD ddaann ppiihhaakk
kkeettiiggaa yyaanngg bbeelluumm
mmeenniinnddaakkllaannjjuuttii hhaassiill
ppeennggaawwaassaann,, kkeeddeeppaann AAPPIIPP
aakkaann tteettaapp ooppttiimmaall ddaallaamm
ppeennyyeelleessaaiiaannnnyyaa..
33..88.. AAnnaalliissaa PPrrooggrraamm//KKeeggiiaattaann yyaanngg mmeennuunnjjaanngg kkeebbeerrhhaassiillaann //kkeeggaaggaallaann ppeennccaappaaiiaann
KKiinneerrjjaa sseeppeerrttii ttaabbeell ddii bbaawwaahh iinnii ::
SSaassaarraann IInnddiikkaattoorr TTaarrggeett RReeaalliissaassii PPrrooggrraamm//kkeeggiiaattaann
Meningkatn
ya Kinerja
Pemerintah
Kota
Probolinggo.
Persentase SKPD
yang memperoleh
nilai SAKIP B ke
atas
25 % 17,50 % 1. Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah dengan
kegiatan :
Evaluasi Lakip
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 23
Akuntabilita
s keuangan
pemerintah
kota dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase SKPD
yang patuh/baik
thd SPI dalam
pemenuhan
peraturan
perundang-
undangan
80 % 78,04 % 1.Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan
keg:
a.Pengawasan, Pembinaan
dan Evalasi Pelaksanaan
APBD
2.Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
dengan kegiatan :
aa.. pengawasan internal
secara bekala
b.Penanganan Kasus
pengaduan di lingkungan
Pemerintah Daerah
c.Evaluasi berkala temuan
hasil pengawasan
d.Reviu Laporan Keuangan
Daerah
e. Gelar Pengawasan
f. Sosialisasi Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah ( SPIP )
g.Monitoring Implementasi
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah ( SPIP
)
h. Ekspos Pengawasan
Prosentase TLHP
BPK yang selesai
ditindaklanjuti
94 % 82,14 % 1.Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
dengan keg :
aa.. Tindak lanjut hasil
temuan pengawasan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 24
Prosentase TLHP
Inspektorat yang
selesai
ditindaklanjuti
94 % 22,41 % 1.Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
dengan keg :
aa.. Tindak lanjut hasil
temuan pengawasan
B. REALISASI ANGGARAN
Pada Tahun Anggaran 2015 sumber dana Inspektorat Kota Probolinggo berasal dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Probolinggo yang bersumber dari Dana
Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah sebesar Rp.
4.709.717.672,01 terdiri dari Belanja Langsung Rp. 1.901.500.000,- dan Belanja
tidak langsung sebesar Rp. 2.808.217.672,01 Dari Anggaran tersebut terealisir
sebesar Rp. 4.147.815.385 atau 88,07 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 23
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Inspektorat Kota
Probolinggo Tahun 2015 merupakan bentuk pelaporan dan
pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atas
pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan capaian kinerja sesuai rencana
kerja dan Arah Kebijakan Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2015 yang dapat digunakan sebagai bahan
pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun yang akan datang.
LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kerja dan
alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu LKj IP ini
diharapkan akan menjadi motivasi kinerja yang lebih baik dan profesional
sehingga dari nilai capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan
menghasilkan manfaat yang sangat berguna untuk mencapai Visi dan Misi
Inspektorat Kota Probolinggo. .
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 24
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suat instansi
pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya,
Inspektorat Kota Probolinggo telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 yang menyajikan informasi
mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan selama
tahun 2014 sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan disusun
berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada Rencana
Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kota Probolinggo tahun 2010 – 2014.
LAKIP tahun 2014 menyajikan semua capaian kinerja program yang
merupakan perbandingan antara rencana kerja dan realisasi pada tingkat
output dan outcome kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.
Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kerja dapat dipergunakan untuk
mengidentifikasi kekurangan-kekurangan sebagai bahan perbaikan kinerja
dimasa mendatang.
Selain Rencana Kerja Tahunan juga ditetapkan Penetapan Kinerja
yang merupakan komitmen Inspektorat dalam merealisasikan tanggungjawab
kepada stakeholder.yang berisikan target dan tolak ukur keberhasilan kinerja
Inspektorat Kota Probolinggo.
Penilaian Kinerja dilakukan terhadap indikator output kegiatan yang
dituangkan dalam penetapan kinerja tahun 2014 dengan membandingkan
antara target indokator dengan realisasi. Untuk Tahun 2014 Inspektorat
melaksanakan 10 Program dan 34 kegiatan dengan dukungan dana sebesar
Rp.4.326.901.257,47 terdiri dari belanja langsung sebesar 2.047.000.000,- dan
Belanja tidak langsung. Sebesar Rp. 2.279.901.257,47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 25