laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun … · 2016 tentang pembentukan dan susunan...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur senantiasa di panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan rahmat, karunia dan hidayah-NYA sehingga penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2017 pada Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini disusun
sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
yang sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan atau
pencapaian target kegiatan yang telah ditentukan.
Disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Bupati
Lamongan atas kepercayaan yang diberikan kepada Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Lamongan untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi satuan Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Perundangan
yang berlaku.
Lam ongan,
Pebruari 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................ I
DAFTAR ISI...................................................................... Ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................ 1
1.1 Latar Belakang ....................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan .................................................. 1
1.3 Gambaran Umum Organisasi ....................................... 2
1.4 Sistematika Penyajian LKjIP ....................................... 8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................... 9
2.1 Rencana Strategis ................................................... 9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 ........................... 13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .................................... 13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................... 15
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 ........................ 15
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ....... 16
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2017 .................. 22
BAB IV. PENUTUP ............................................................. 25
A. Kesimpulan ........................................................ 25
B. Saran ............................................................... 26
LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Rencana Strategik (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
iii
IKTISAR EKSEKUTIF
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan.
Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan
dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan
Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan
konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara
mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri,
tidak dapat didikte oleh pihak manapun, dan para Pelaku Usaha Pangan
mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai
dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut
harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber
daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga
hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis
pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan
pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii)
pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif,
dan produktif.
Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan
sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan
dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan
Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi
pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan
pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan
Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah
satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui
pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan
persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
iv
Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi
Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan
terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk
rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan,
pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk
halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi
Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses
Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan
kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan
yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan
kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang
mengonsumsi Pangan tersebut.
Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan
Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan
produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan
Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi,
penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan
kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan,
Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan
Kemandirian Pangan rumah tangga.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan yang merupakan salah
satu dari Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Daerah dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang ketahanan pangan (Perda
Kabupaten Lamongan No. 05 tahun 2016) dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya selalu berpegang pada prinsip tata pemerintah yang baik (Good
Governance).
Prinsip tata pemerintahan yang baik mengandung tiga pilar utama antara lain:
1. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan harus
dapat dipertanggung jawabkan.
2. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan
memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintahan
diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan
masyarakat dan pihak swasta (Stake Holder) sebagai bagian dari pilar utama
kekuatan Negara.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Berdasarkan pada latar belakang di atas, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah memiliki
maksud dan tujuan berupa sebuah instrumen / alat, dalam pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian sasaran dan target
yang telah ditentukan oleh setiap OPD guna mengetahui capaian kinerja dari
masing-masing OPD serta pengelolaan dalam hal anggaran yang dipakai oleh
setiap OPD guna mendukung akuntabilitas serta reformasi birokrasi. Disamping
itu, LKjIP juga memiliki maksud dan tujuan yang apabila dilihat dari segi
aspeknya memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
2
a) Aspek Akuntabitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi
merupakan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang telah
dilakukan selama 1 (satu) tahun, esensi capaian kinerja yang dilaporkan
merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dilaksanakan.
b) Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi
merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai sarana
pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan
datang sehingga dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan
c) Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi
pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana
tugas desentralisasi di bidang ketahanan pangan.
1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas
Katahanan Pangan Kabupaten Lamongan antara lain:
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan
pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;
b. Pelakssanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan
pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan
keamanan pangan;
c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan
dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan
dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan dan
kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan;
f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
3
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Adapun Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang
organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekertariat, membawahi:
1. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum
c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
2. Seksi Akses Pangan;
3. Seksi Kerawanan pangan
d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
1. Seksi Distribusi pangan;
2. Seksi Harga Pangan;
3. Seksi Cadangan Pangan
e. Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan, membawahi:
1. Seksi Penganekaragaman Pangan;
2. Seksi Konsumsi Pangan;
3. Seksi Keamanan Pangan
f. UPT Dinas;
g. Kelompok Jabatan fungsional
a. Personil
Jumlah personil di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamongan sebanyak 28 orang dengan rincian sebagai berikut :
a. Komposisi Status Kepegawaian :
No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase1 PNS 22 orang (79%)2 CPNS 0 orang (0%)3 Honorer 6 orang (21%)
Jumlah 28 orang (100%)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
4
b. Komposisi Jabatan PNS
No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase1 Jabatan Struktural 14 orang (63,5%)2 Jabatan Fungsional Tertentu 1 orang (4,5%)
Penyuluh Pertanian 1 orang3 Jabatan Fungsional Umum 7 orang (32%)
Jumlah 22 orang (100%)
c. Komposisi Eselon PNS :
No. Eselon PNS Jumlah Prosentase1 Eselon II.b 1 orang (4,5%)2 Eselon III.a 1 orang (4,5%)3 Eselon III.b 3 orang (13,5%)4 Eselon IV.a 9 orang (41%)5 Staf 8 orang (36,5%)
Jumlah 22 orang (100%)
d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang
No. Eselon PNS Jumlah Prosentase1 Golongan IV 5 orang (18%)2 Golongan III 15 orang (53,5%)3 Golongan II 1 orang (3,5%)4 Golongan I 1 orang (3,5%)5 Honorer 6 orang (21,5%)
Jumlah 28 orang (100%)
e. Komposisi Pendidikan PNS :
No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase1 SLTP 1 orang (4,5%)2 SLTA 4 orang (18%)3 S1 10 orang (45,5%)4 S2 7 orang (32%)
Jumlah 22 orang (100%)
f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer :
No. Pendidikan Honorer Jumlah Prosentase
1 SLTA 5 orang (83%)
2 S1 1 orang (17%)
Jumlah 6 orang (100%)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
5
g. Data pegawai menurut Gender :
No. Pegawai menurut gender Jumlah Prosentase1 Laki-laki 20 orang (71%)2 Perempuan 8 orang (29%)
Jumlah 28 orang (100%)
b. Sarana dan Prasarana
a. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamongan
Rincian
Barang (Unit) Nilai (Rp)
Baik
RusakatauTidak
Digunakan
Jumlah Baik
RusakatauTidak
Digunakan
Jumlah
- Roda 4 5 - 5 686.004.657,14 - 686.004.657,14- Roda 2 8 - 8 92.612.852,39 - 92.612.852,39- MesinTik 1 - 1 - - -- Lemari Besi/Metal 13 - 13 20.827.875,00 - 20.827.875,00- Lemari Arsip 10 - 10 34.026.666,70 - 34.026.666,70- Brankas 1 - 1 8.946.600,00 - 8.946.600,00- Meja rapat 5 - 5 3.215.040,00 - 3.215.040,00- Meja tulis 24 - 24 15.745.000 - 15.745.000- Kursi tamu 1 - 1 - - -- Kursi putar 26 - 26 20.088.000,00 - 20.088.000,00- Kursi rapat 4 - 4 2.412.300,00 - 2.412.300,00- Kursi biasa 4 - 4 - - -- Kursi lipat 28 - 28 - - -- Sofa 2 - 2 10.226.750,00 - 10.226.750,00- AC 7 - 7 11.611.920,00 - 11.611.920,00- Komputer 10 - 10 82.112.333,32 - 82.112.333,32- Notebook/Laptop 13 - 13 111.300.998,33 - 111.300.998,33- Printer 15 - 15 43.102.319,15 - 43.102.319,15- Meja Eselon II 1 - 1 6.056.000,00 - 6.056.000,00- Meja eselon III 3 1 4 16.351.000,00 - 16.351.000,00- Meja Eselon IV 11 - 11 23.315.000,00 - 23.315.000,00- Kursi Eselon 15 - 15 27.555.000,00 - 27.555.000,00- Proyektor 1 - 1 7.189.041,67 - 7.189.041,67- Sound system 1 - 1 2.661.600,00 - 2.661.600,00- Kamera 1 - 1 - - -- Pesawat telephone 1 - 1 - - -- Korden 12 - 12 9.599.040,00 - 9.599.040,00- Almari kayu 2 - 2 4.329.600,00 - 4.329.600,00- Rak kayu 2 - 2 2.223.000,00 - 2.223.000,00- Instalasi listrik 2 - 2 22.698.970,00 - 22.698.970,00- Bangunan gedungKantor
3 - 3 628.431.840,60 - 628.431.840,60
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
6
- Lumbung pangandan lantai jemur
4 - 4 875.106.278,56 - 875.106.278,56
- Jembatan 1 - 1 25.849.980,00 - 25.849.980,00- Baliho 9 - 9 142.740.000,00 - 142.740.000,00
Jumlah Total 247 - 247 2.742.835.862,86 - 2.742.835.862,86
c. Pembiayaan
Alokasi dana yang dianggarkan tahun 2017 sebesar
Rp. 5.282.632.800,-. Alokasi untuk kegiatan Belanja Langsung
Rp. 3.233.662.800,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.107.879.001,- atau
96,11%, sedangkan pengadaan fisik terealisasi 100%. Adapun rincian
anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Program/Kegiatan Pagu Indikatif Realisasi ProsentaseProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 285.662.800,00 251.765.392,00 88,13%Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
47.000.000,00 34.463.692,00 73,33%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
5.000.000,00 4.023.000,00 80,46
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.450.000,00 8.450.000,00 100,00%
Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00 59.885.000,00 99,81%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00 29.555.000,00 98,52%
Penyediaan komponen instalasi listrik peneranganbangunan kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9.500.000,00 8.120.000,00 85,47%
Penyediaan makanan dan minuman 17.000.000,00 14.280.000,00 84,00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 44.000.000,00 30.318.700,00 68,91%
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 42.712.800,00 40.670.000,00 95,22%
Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
473.000.000,00 465.545.108,00 98,42%
Pengadaan peralatan gedung kantor 75.000.000,00 74.375.000,00 99,17%
Pengadaan mebelair 95.000.000,00 94.775.000,00 99,76%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 65.000.000,00 64.559.000,00 98,32%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 15.000.000,00 13.375.000,00 89,17%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
15.000.000,00 12.886.892,00 85,91%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.000.000,00 6.240.000,00 78,00%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.000.000,00 199.335.000,00 99,67%
Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.000.000,00 37.478.350,00 83,29%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
5.000.000,00 4.555.950,00 91,12%
Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000,00 4.435.500,00 88,71%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
7
Program/Kegiatan Pagu Indikatif Realisasi ProsentasePenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 3.677.900,00 73,56%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 30.000.000,00 24.809.000,00 82,70%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 810.000.000,00 805.202.000,00 99,42%
Penanganan Daerah Rawan Pangan 75.000.000,00 74.400.000,00 99,20%
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah 130.000.000,00 129.600.000,00 99,69%
Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat 60.000.000,00 57.600.000,00 99,00%
Pengembangan Desa Mandiri Pangan 84.000.000,00 84.000.000,00 100,00%
Pengembangan Lumbung Pangan Desa 75.000.000,00 73.950.000,00 98,60%
Penguatan Modal Lumbung Pangan 86.000.000,00 86.000.000,00 100,00%
Pembangunan Gudang Lumbung Pangan Desa 300.000.000,00 299.732.000,00 99,91%
Program Pengembangan Keanekaragaman PanganKonsumsi
1.010.000.000,00 950.351.667,00 94,09%
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan SuplaiPangan
75.000.000,00 74.800.000,00 99,73%
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembanganpangan
63.950.000,00 63.500.000,00 99,30%
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 68.850.000,00 68.850.000,00 100,00%
Cipta Olahan Pangan Lokal 104.350.000,00 104.204.867,00 99,86%
Promosi atau Hasil Produksi Pertanian/PerkebunanUnggulan Daerah
110.000.000,00 108.092.800,00 98,27%
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 87.850.000,00 87.850.000,00 100,00%
Gerakan Pengembangan Tanaman produktif Keluarga(Warung Sehat)
500.000.000,00 443.054.000,00 88,61%
Program Peningkatan Distribusi dan CadanganPangan Daerah
610.000.000,00 597.455.700,00 97,94%
Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00%
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan HasilPertanian
140.000.000,00 137.825.000,00 98,45%
Pengembangan Cadangan Pangan daerah 270.000.000,00 268.104.000,00 99,30%
Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertahanan danInfrastruktur Pertanian dan Pedesaan
60.000.000,00 55.326.700,00 92,21%
Pendampingan Penguatan Lembaga Distribusi PanganMasyarakat
50.000.000,00 46.200.000,00 92,40%
Pendampingan Pembelian Gabah Oleh LembagaPembeli Gabah (LPG)
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
J U M L A H 3.223.662.800,00 3.107.879.001,00 96,11%
Dana APBN sebesar Rp. 417.700.000,- dan dana revolving yang
bersumber dari dana APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang dialokasikan pada 37 kelompok lumbung.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
8
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
Sistematika penyajian LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum
organisasi dan sistematika penyajian LKjIP.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Memuat rencana strategis, rencana kinerja tahunan tahun 2017,
perjanjian kinerja tahun 2017.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Memuat pengukuran capaian kinerja tahun 2017, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja tahun 2017 dan akuntabilitas keuangan tahun
anggaran 2017.
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
9
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIANKINERJA
2.1 RENCANA STRATEGIS
a. Visi dan Misi
Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat merupakan amanat
Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang harus diupayakan
secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional,
Provinsi termasuk pembangunan Kabupaten Lamongan, karena
pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional.
Berpijak pada arah pembangunan ketahanan pangan Kabupaten
Lamongan, dan berbagai capaian pembangunan ketahanan pangan periode
2016-2021 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan
pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Lamongan lima tahun ke depan,
dan visi misi program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan
terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Adapun Visi Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Lamongan yaitu “Terwujudnya Lamongan Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing”.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun
2016-2021 tersebut, maka misi yang pembangunan Kabupaten Lamongan
terdiri dari 5 misi sebagai berikut yaitu :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan
maksud bahwa misi ini dimsaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif
dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah dengan maksud bahwa misi ini
dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
10
berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih, serta
sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat
menunjang akses perekonomian
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan
untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan,
jembatan, perhubungan, pemukiman, air bersih serta sarana
penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat
menunjang akses perekonomian
4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang professional.
Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi
masyarakat
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai
dengan menjunjung tinggi budaya lokal dengan maksud bahwa misi
ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui
pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan
didukung stabilitasi politik dan pemerintahan yang aman, tenteram
serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.
Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih tertuang dalam misi 5 yaitu: “Memantapkan
kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung
tinggi budaya lokal dengan tujuan meningkatkan ketersediaan dan
keragaman pangan masyarakat”.
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2016–2021 melalui
pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan
tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran
merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat
prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
11
jangka menengah Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya akan menjadi
dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan ketahanan pangan
Kabupaten Lamongan secara keseluruhan. Tujuan yang ditetapkan
Pemerintah Kabupaten Lamongan yang mengacu pada misi kelima yaitu
“Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai
berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan
masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran”, dengan sasaran
meningkatnya ketahanan pangan daerah.
Adapun tujuan jangka menengah Dinas Ketahanan Kabupaten
Lamongan yaitu meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan sasaran
yaitu meningkatnya keragaman pangan, meningkatnya ketersediaan
pangan, terwujudnya cadangan pangan daerah dan terlaksananya tugas
pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan indikator sasaran terdiri
dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) ketersediaan, persentase cadangan pangan daerah dan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM).
c. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Lamongan yaitu :
1.Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari beberapa
kegiatan meliputi :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan
kantor;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
12
2.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari
beberapa kegiatan meliputi :
- Pengadaan peralatan gedung kantor;
- Pengadaan mebelair;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan yang terdiri dari beberapa kegiatan meliputi :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD;
- Penyusunan laporan keuangan semesteran;
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi.
4.Program peningkatan ketahanan pangan yang terdiri dari beberapa
kegiatan meliputi :
- Penanganan Daerah Rawan Pangan;
- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah;
- Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat;
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
- Pengembangan Lumbung Pangan Desa;
- Penguatan Modal Lumbung Pangan;
- Pembangunan Gudang Lumbung Pangan Desa.
5.Program pengembangan keanekaragaman pangan konsumsi yang terdiri
dari beberapa kegiatan meliputi :
- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan;
- Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
- Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif;
- Cipta Olahan Pangan Lokal;
- Promosi atau Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah;
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
- Gerakan Pengembangan Tanaman Produktif Keluarga (Warung Sehat).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
13
6.Program peningkatan distribusi dan cadangan pangan daerah yang terdiri
dari beberapa kegiatan meliputi :
- Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok;
- Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
- Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
- Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertahanan dan Infrastruktur
Pertanian dan Pedesaan;
- Pendampingan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat;
- Pendampingan Pembelian Gabah oleh Lembaga Pembeli Gabah (LPG).
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan tahun
2017 terdiri dari 3 sasaran yaitu meningkatnya keragaman pangan dengan
indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, meningkatnya
ketersediaan pangan dengan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
ketersediaan dan terwujudnya cadangan pangan daerah dengan indikator
kinerja prosentase cadangan pangan daerah, sebagaimana dijelaskan pada
tabel berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2017
Meningkatnyakeragaman pangan
Skor Pola Pangan Harapan(PPH) konsumsi
84,03
Meningkatnyaketersediaan pangan
Skor Pola Pangan Harapan(PPH) ketersediaan
90,46
Terwujudnyacadangan pangandaerah
Prosentase cadanganpangan daerah
17,5%
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain
adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah; sebagai dasa penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
14
dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
sanksi.
Dinas Ketahanan Pangan telah membuat penetapan kinerja tahun 2017
secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.
Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja
pada akhir tahun 2017. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja (Penetapan
Kinerja) secara ringkas dan terinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2017
Meningkatnyakeragaman pangan
Skor Pola Pangan Harapan(PPH) konsumsi
84,03
Meningkatnyaketersediaan pangan
Skor Pola Pangan Harapan(PPH) ketersediaan
90,46
Terwujudnyacadangan pangandaerah
Prosentase cadanganpangan daerah
17,5%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
15
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2017
RealisasiTahun2017
%CapaianTahun2017
Meningkatnyakeragaman pangan
Skor Pola PanganHarapan (PPH)konsumsi
84,03 85,2 101,19%
Meningkatnyaketersediaanpangan
Skor Pola PanganHarapan (PPH)ketersediaan
90,46 89,1 98,50%
Terwujudnyacadangan pangandaerah
Persentasecadangan pangandaerah
17,5% 20,168% 115,25%
Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran 1 yaitu
meningkatnya keragaman pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) konsumsi terealisasi sebesar 85,20 dari target 84,03 dengan capaian
101,19%. Upaya pencapaian dari sasaran tersebut yaitu tingkat aneka ragam
konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan sudah beragam, terus dilakukan
penyuluhan pangan dan promosi pangan olahan yang B2SA (beragam, bergizi
seimbang dan aman), kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan B2SA
semakin meningkat.
Sasaran 2 yaitu meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan tidak terealisasi sesuai target
yaitu sebesar 89,1 dari target 90,46 dengan capaian 98,50%. Alasan tidak
tercapai yaitu Ada beberapa kelompok pangan yang mempunyai ketersediaan
masih kurang yaitu umbi-umbian, pangan hewani (daging, telur), serta buah
biji berminyak, kabupaten Lamongan tidak menunjukkan ketersediaan susu,
ketersediaan sayuran lebih rendah dari tingkat konsumsi sayuran.
Sasaran 3 yaitu terwujudnya cadangan pangan daerah dengan indikator
persentase cadangan pangan daerah terealisasi sebesar 20,168% dari target
17,5% dengan capaian 115,25%. Upaya pencapaian dari sasaran tersebut yaitu
stok cadangan pangan daerah dalam kondisi aman dan dikeluarkan 26% untuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
16
bencana alam dan rawan pangan, masih ada sisa stok cadangan pangan daerah
tahun lalu sehingga terjadi akumulasi stok dengan tahun ini.
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengalami perubahan dan
penyempurnaan dari tahun 2016 dari tujuan, sasaran dan indikator sasaran
yang ditetapkan menjadi yang lebih baik. Sehingga pada tahun 2017 sasaran
dan indikator sasaran yang dipakai lebih SMART.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2017 pada sasaran meningkatnya
keragaman pangan dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi
terealisasi sebesar 85,2 dari target 84,03 yang dapat dilihat pada tabel
berikut.
No Kelompok pangan
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kalori % %AKE Bobot Skor
AKtualSkorAKE
SkorMaks
Gap SkorAKE danMaksimal
SkorPPH
1 Padi-padian 905,8 48,3 45,3 0,5 24,1 22,6 25,0 -2,4 22,62 Umbi-umbian 22,2 1,2 1,1 0,5 0,6 0,6 2,5 -1,9 0,63 Pangan Hewani 188,8 10,1 9,4 2,0 20,1 18,9 24,0 -5,1 18,94 Minyak dan Lemak 400,5 21,3 20,5 0,5 10,7 10,0 5,0 5,0 5,05 Buah/Biji Berminyak 17,7 0,9 0,9 0,5 0,5 0,4 1,0 -0,6 0,46 Kacang-kacangan 141,0 7,5 7,1 2,0 15,0 14,1 10,0 4,1 10,07 Gula 89,9 4,8 4,5 0,5 2,4 2,2 2,5 -0,3 2,28 Sayur dan Buah 98,9 5,3 4,9 5,0 26,4 24,7 30,0 -5,3 25,59 Lain-lain 11,9 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 1876,9 100,0 93,8 99,8 93,6 100,0 85,2
Salah satu yang menunjang ketahanan pangan adalah diversifikasi
konsumsi pangan dengan mempertimbangkan kecukupan nutrisi dan energi
serta perimbangan antar kelompok komoditas pangan. Untuk mengukur
capaian tersebut digunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan
Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam
pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama
(baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau
konsumsi pangan. Semakin tinggi skor PPH konsumsi pangan semakin beragam,
seimbang dan ideal sesuai dengan acuan dalam pengukuran skor PPH. Skor
PPH mencerminkan kondisi pola konsumsi masyarakat.
Dari hasil survey dapat dilihat bahwa pola konsumsi masyarakat belum
ideal yang ditunjukkan oleh konsumsi yang masih kurang untuk kelompok
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
17
pangan hewani, padi-padian, sayur dan buah, buah/biji berminyak, umbi-
umbian serta kelompok lain-lain. Kelebihan konsumsi terdapat pada kelompok
pangan kacang-kacangan dan lemak/minyak.
Jumlah energi yang dikonsumsi pada tahun 2017 di Kabupaten
Lamongan adalah 1877 kkal/kap/hari yang menunjukkan nilai yang kurang dari
asupan energi ideal menurut WNPG 2004 yaitu 2000 kkal/kap/hari, tetapi
menunjukkan penurunan konsumsi energi dibandingkan tahun 2016. Jika
dibandingkan dengan konsumsi energi ideal, maka kesenjangan konsumsi
energi penduduk lamongan masih lebih rendah dari konsumsi energi ideal.
Walaupun demikian, Kabupaten Lamongan terkategori tahan pangan karena
konsumsi energi berkisar 90-119% dari konsumsi energi ideal 2000
kkal/kap/hari.
Skor PPH untuk Kabupaten Lamongan tahun 2017 adalah 85,20 yang
menunjukkan peningkatan dibandingkan skor PPH pada tahun 2016. Konsumsi
padi-padian di Kabupaten Lamongan masih kurang dari sasaran konsumsi
ideal. Konsumsi padi-padian di Kabupaten Lamongan masih kurang dari
sasaran konsumsi ideal. Kelompok pangan ini didominasi beras dengan tingkat
konsumsi lebih rendah dari sasaran konsumsi ideal. Jumlah konsumsi umbi-
umbian masyarakat lamongan belum mencapai ideal karena masih sangat
kurang dibandingkan target konsumsi pangan ideal. Kondisi ini harus
distimulasi dengan menyediakan beragam produk olahan umbi-umbian.
Konsumsi pangan hewani masyarakat lamongan masih menunjukkan skor PPH
yang lebih rendah dari skor PPH maksimum sehingga harus ditingkatkan.
Kacang-kacangan merupakan kelompok pangan yang dikonsumsi dalam
jumlah yang melebihi sasaran konsumsi pangan ideal. Kacang kedelai
menunjukkan kelebihan konsumsi yang paling tinggi, sehingga perlu upaya
pengalihan konsumsi kedelai ke kacang-kacangan lain atau kelompok pangan
lain. Sayur dan buah merupakan kelompok pangan yang menunjukkan skor AKE
yang lebih rendah dari skor PPH maksimum. Kelompok pangan ini paling
berpengaruh sehingga perlu program untuk meningkatkan konsumsi sayur dan
buah.
Secara umum, konsumsi kelompok pangan yang berlebih adalah minyak
dan lemak serta kacang-kacangan. Kelompok gula mempunyai tingkat
konsumsi yang masih kurang. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
18
adalah padi-padian, sayur dan buah, pangan hewani, buah/biji berminyak,
umbi-umbian dan kelompok pangan lain-lain.
Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 1
yaitu pengembangan keanekaragaman pangan konsumsi dengan kegiatan
analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, pemanfaatan
pekarangan untuk pengembangan pangan, penyuluhan sumber pangan
alternatif, cipta olahan pangan lokal dan promosi atau hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah, peningkatan mutu dan keamanan
pangan dan gerakan pengembangan tanaman produktif keluarga (warung
sehat).
Sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator skor Pola
Pangan Harapan (PPH) ketersediaan terealisasi sebesar 89,1 yang dapat dilihat
pada tabel berikut.
No Kelompok pangan
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kalori % % AKE Bobot SkorAKtual
SkorAKE
SkorMaks
Gap SkorAKE danMaksimal
SkorPPH
1 Padi-padian 6643,4 78,8 302,0 0,5 39,4 151,0 25,0 126,0 25,02 Umbi-umbian 81,1 1,0 3,7 0,5 0,5 1,8 2,5 -0,7 1,83 Pangan Hewani 175,0 2,1 8,0 2,0 4,2 15,9 24,0 -8,1 15,94 Minyak dan Lemak 242,3 2,9 11,0 0,5 1,4 5,5 5,0 0,5 3,8
5Buah/BijiBerminyak
0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 -1,0 0,0
6 Kacang-kacangan 361,5 4,3 16,4 2,0 8,6 32,9 10,0 22,9 10,07 Gula 258,7 3,1 11,8 0,5 1,5 5,9 2,5 3,4 2,58 Sayur dan Buah 669,4 7,9 30,4 5,0 39,7 152,1 30,0 122,1 30,09 Lain-lain 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 8431,5 100,0 383,3 95,3 365,1 100,0 89,1
Pengukuran skor PPH ketersediaan merupakan instrumen yang
menunjukkan ketersediaan pangan yang ideal di suatu wilayah termasuk
Kabupaten Lamongan. Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan merupakan
pola tentang ketersediaan pangan di suatu wilayah berbasis pola ketersediaan
ideal yang mengacu pada pola pangan harapan. Pangan yang tersedia secara
beragam dalam jumlah seimbang akan mampu menyediakan kebutuhan zat
gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok padi-padian,
umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak,
kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah-buahan serta lain-lain.
Kelompok padi-padian merupakan kelompok pangan dengan
ketersediaan tertinggi yaitu 1.425.958 ton. Jumlah ketersediaan padi yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
19
tinggi ini cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan makanan
berpati di Kabupaten Lamongan sebesar 40.327 ton. Kelompok makanan ini
merupakan kelompok makanan pendamping dan bukan utama sehingga
permintaan masyarakat pun tidak tinggi. Ketersediaan gula di Kabupaten
Lamongan sebesar 35.844 ton. Ketersediaan kelompok buah/biji berminyak di
Kabupaten Lamongan sebesar 49.347 ton. Ketersediaan buah-buahan di
Kabupaten Lamongan cukup tinggi yaitu mencapai 1.213.961 ton untuk 1
tahun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari jumlah sayuran yang diproduksi di
Kabupaten Lamongan. Ketersediaan kelompok buah/biji berminyak di
Kabupaten Lamongan sebesar 49.347 ton. Ketersediaan sayur-sayuran di
Kabupaten Lamongan sebesar 53.396 ton. Ketersediaan ini cukup rendah jika
dibandingkan dengan buah-buahan. Akan tetapi tingkat konsumsi sayuran di
Kabupaten Lamongan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan buah-buahan.
Kemungkinan kebutuhan akan konsumsi sayuran ini dipenuhi dari luar wilayah.
Ketersediaan daging yang terdiri dari daging ruminansia yaitu sapi,
kerbau,kambing, domba, kuda serta daging unggas meliputi daging ayam ras,
ayam buras, itik serta jeroan untuk semua jenis mencapai 13.569 ton.
Ketersediaan daging lebih rendah dari jumlah daging yang dikonsumsi.
Ketersediaan telur di Kabupaten Lamongan mencapai 3.118 ton. Ketersediaan
ini masih rendah dibandingkan tingkat konsumsi telur. Ketersediaan ikan di
Kabupaten Lamongan adalah 107.310 ton. Jumlah produksi ikan tersebut telah
memenuhi kebutuhan konsumsi tingkat konsumsi. Ketersediaan minyak masak
tersebut adalah sebesar 4.037 ton yang hanya terdiri dari minyak sawit.
PPH ketersediaan Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 adalah 89,1.
Skor PPH yang dicapai pada tahun 2017 masih dibawah target yang telah
ditetapkan yaitu 90,46. Hal ini disebabkan terjadi Gap pada beberapa
kelompok pangan. Kelompok pangan yang mempunyai kelebihan ketersediaan
sehingga menghasilkan skor AKE yang melebihi skor PPH maksimum adalah
kelompok padi-padian, kacang-kacangan, minyak dan lemak, gula serta sayur
dan buah. Kelompok pangan yang mempunyai ketersediaan masih kurang
sehingga menghasilkan skor AKE yang lebih rendah dari skor PPH maksimum
adalah umbi-umbian, pangan hewani serta buah/biji berminyak, kabupaten
Lamongan tidak menunjukkan ketersediaan susu, ketersediaan sayuran lebih
rendah dari tingkat konsumsi sayuran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
20
Ketersediaan energi di Kabupaten Lamongan sebesar 8.432
kkal/kapita/hari. Kelompok bahan pangan dengan ketersediaan tinggi
menyumbangkan energi yang juga tinggi. Urutan sumbangan energi adalah
padi-padian > sayur dan buah > kacang-kacangan > gula > minyak dan lemak >
pangan hewani > umbi-umbian > buah/biji berminyak.
Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 2
yaitu program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan penanganan
daerah rawan pangan, laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah,
pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat, pengembangan desa
mandiri pangan, pengembangan lumbung pangan desa, penguatan modal
lumbung pangan dan pembangunan gudang lumbung pangan desa.
Sasaran terwujudnya cadangan pangan daerah dengan indikator
persentase cadangan pangan daerah pada tahun 2017 terealisasi sebesar
20,168% dari target 17,5%.
Cadangan Pangan Pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang
dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi
masyarakat, bahan baku/industri dan untuk menghadapi keadaan darurat,
rawan pangan dan gejolak harga pangan. Sasaran pengelolaan cadangan
pangan pemerintah adalah masyarakat yang mengalami perubahan gejolak
harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian
Pemerintah) selama dua bulan berturut-turut, kerawanan pangan pasca
bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat sertarawan
pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat
karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat, pengendalian
harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat
miskin dan rawan pangan.
Total stok cadangan pangan daerah tahun 2017 yaitu 27,368 ton beras.
Selama tahun 2017 dikeluarkan untuk gagal panen (puso, hama wereng),
kemiskinan serta bencana banjir sebesar 7,2 ton yaitu sekitar 26% sehingga
sisa stok tahun 2017 sebesar 20,168 ton. Pencapaian indikator ini dipengaruhi
Stok cadangan pangan daerah dalam kondisi aman dan baru dikeluarkan 26%,
Masih ada sisa stok cadangan pangan daerah tahun lalu sehingga terjadi
akumulasi stok dengan tahun ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
21
Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 3
yaitu program peningkatan distribusi dan cadangan pangan daerah dengan
kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok, penanganan pasca
panen dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan cadangan pangan
daerah, koordinasi perumusan kebijakan pertahanan dan infrastruktur
pertanian dan pedesaan, pendampingan penguatan lembaga distribusi pangan
masyarakat dan pendampingan pembelian gabah oleh Lembaga Pembeli Gabah
(LPG).
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran IndikatorSasaran
% CapaianKinerja
% PenyerapanAnggaran
TingkatEfisiensi
Meningkatnyakeragaman pangan
Skor PolaPangan Harapan(PPH) konsumsi
101,19 94,09 7,1
Meningkatnyaketersediaanpangan
Skor PolaPangan Harapan(PPH)ketersediaan
98,50 99,42 -0,92
Terwujudnyacadangan pangandaerah
Persentasecadanganpangan daerah
115,25 97,94 17,31
Dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada sasaran
1 yaitu meningkatnya keragaman pangan dengan indikator sasaran Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) konsumsi tingkat efisiensi sebesar 7,1 karena
prosentase capaian kinerja diatas 100% sedangkan prosentase capaian
anggaran dibawah 100%.
Sasaran 2 yaitu meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator
sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan tingkat efisiensi sebesar
-0,92 karena prosentase capaian kinerja tidak mencapai 100% dan prosentase
anggarannya lebih besar dibandingkan prosentase kinerja. Hal ini disebabkan
terjadi Gap pada beberapa kelompok pangan. Kelompok pangan yang
mempunyai ketersediaan masih kurang sehingga menghasilkan skor AKE yang
lebih rendah dari skor PPH maksimum adalah umbi-umbian, pangan hewani
serta buah/biji berminyak, kabupaten Lamongan tidak menunjukkan
ketersediaan susu, ketersediaan sayuran lebih rendah dari tingkat konsumsi
sayuran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
22
Sasaran 3 yaitu terwujudnya cadangan pangan daerah dengan indikator
persentase cadangan pangan daerah tingkat efisiensi 17,31 karena prosentase
capaian kinerja diatas 100% sedangkan prosentase capaian anggaran dibawah
100%.
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan
dalam rangka peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2017 dengan alokasi
anggaran pembangunan sebesar Rp. 2.430.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 2.353.089.367,- atau 96,83%. Adapun rincian penggunaan anggaran
pembangunan sebagai berikut :
Program/Kegiatan Sebelum PAK Setelah PAK Realisasi % SisaProgram PeningkatanKetahanan Pangan 660.000.000,00 810.000.000,00 805.202.000,00 99,42% 4.718.000,00
Penanganan Daerah RawanPangan 75.000.000,00 75.000.000,00 74.400.000,00 99,20% 600.000,00
Laporan Berkala KondisiKetahanan Pangan Daerah 30.000.000,00 130.000.000,00 129.600.000,00 99,69% 400.000,00
Pemantauan dan AnalisisAkses Pangan Masyarakat 60.000.000,00 60.000.000,00 57.600.000,00 99,00% 2.400.000,00
Pengembangan Desa MandiriPangan 50.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 100,00% 0,00
Pengembangan LumbungPangan Desa 75.000.000,00 75.000.000,00 73.950.000,00 98,60% 1.050.000,00
Penguatan Modal LumbungPangan 70.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 100,00% 0,00
Pembangunan GudangLumbung Pangan Desa 300.000.000,00 300.000.000,00 299.732.000,00 99,91% 268.000,00
Program PengembanganKeanekaragaman PanganKonsumsi
735.000.000,00 1.010.000.000,00 950.351.667,00 94,09% 59.648.333,00
Analisis dan PenyusunanPola Konsumsi dan SuplaiPangan
75.000.000,00 75.000.000,00 74.800.000,00 99,73% 200.000,00
Pemanfaatan Pekaranganuntuk Pengembanganpangan
50.000.000,00 63.950.000,00 63.500.000,00 99,30% 450.000,00
Penyuluhan Sumber PanganAlternatif 50.000.000,00 68.850.000,00 68.850.000,00 100,00% 0,00
Cipta Olahan Pangan Lokal 100.000.000,00 104.350.000,00 104.204.867,00 99,86% 145.133,00Promosi atau Hasil ProduksiPertanian/PerkebunanUnggulan Daerah
110.000.000,00 110.000.000,00 108.092.800,00 98,27% 1.907.200,00
Peningkatan Mutu danKeamanan Pangan 50.000.000,00 87.850.000,00 87.850.000,00 100,00% 0,00
Gerakan PengembanganTanaman produktif Keluarga(Warung Sehat)
300.000.000,00 500.000.000,00 443.054.000,00 88,61% 56.946.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
23
Program/Kegiatan Sebelum PAK Setelah PAK Realisasi % SisaProgram PeningkatanDistribusi dan CadanganPangan Daerah
560.000.000,00 610.000.000,00 597.455.700,00 97,94% 12.544.300,00
Pemantauan dan AnalisisAkses Harga Pangan Pokok 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00% 0,00
Penanganan Pasca Panendan Pengolahan HasilPertanian
90.000.000,00 140.000.000,00 137.825.000,00 98,45% 2.175.000,00
Pengembangan CadanganPangan daerah 270.000.000,00 270.000.000,00 268.104.000,00 99,30% 1.896.000,00
Koordinasi PerumusanKebijakan Pertahanan danInfrastruktur Pertanian danPedesaan
60.000.000,00 60.000.000,00 55.326.700,00 92,21% 4.673.300,00
Pendampingan PenguatanLembaga Distribusi PanganMasyarakat
50.000.000,00 50.000.000,00 46.200.000,00 92,40% 3.800.000,00
Pendampingan PembelianGabah Oleh LembagaPembeli Gabah (LPG)
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00% 0,00
J U M L A H 1.955.000.000,00 2.430.000.000 2.353.089.367 96,83% 76.910.633,00
Tabel dibawah ini merupakan Alokasi per sasaran pembangunan bidang
ketahanan pangan dari total anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamongan (rutin dan pembangunan) untuk mengetahui persentase anggaran
pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan
(total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada PD.
Sasaran Indikator Sasaran Anggaran %Anggaran
Meningkatnyakeragaman pangan
Skor Pola PanganHarapan (PPH)konsumsi
1.010.000.000,00 31,23%
Meningkatnyaketersediaan pangan
Skor Pola PanganHarapan (PPH)ketersediaan
810.000.000,00 25,05%
Terwujudnyacadangan pangandaerah
Persentase cadanganpangan daerah
610.000.000,00 18,86%
Adapun pencapaian kinerja dan anggaran pembangunan bidang
ketahanan pangan per sasaran dan indikator sasaran dijabarkan dalam tabel
berikut.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
24
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIANMeningkatnyakeragamanpangan
Skor PolaPanganHarapan(PPH)konsumsi
84,03 85,2 101,19% 1.010.000.000,00 950.351.667,00 94,09%
Meningkatnyaketersediaanpangan
Skor PolaPanganHarapan(PPH)ketersediaan
90,46 89,1 98,50% 810.000.000,00 805.282.000,00 99,42%
Terwujudnyacadanganpangan daerah
Persentasecadanganpangandaerah
17,5% 20,168% 115,25% 610.000.000,00 597.455.700,00 97,94%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
25
BAB Ivpenutup
4.1 KESIMPULAN
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
maupun target yang ditentukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan
memperhatikan Visi dan Misi kepala daerah yang telah dijabarkan dalam
kegiatan-kegiatan, maka Dinas Ketahanan Pangan telah dapat melaksanakan
tugas pokok dan fungsi.
Dari hasil pengukuran di atas dapat disimpulkan bahwa pada sasaran 1
yaitu meningkatnya keragaman pangan dengan indikator Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) konsumsi terealisasi sebesar 85,20 dari target 84,03 dengan
capaian 101,19%. Upaya pencapaian dari sasaran tersebut yaitu tingkat aneka
ragam konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan sudah beragam, terus
dilakukan penyuluhan pangan dan promosi pangan olahan yang B2SA
(beragam, bergizi seimbang dan aman), kesadaran masyarakat akan konsumsi
pangan B2SA semakin meningkat.
Sasaran 2 yaitu meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan tidak terealisasi sesuai target
yaitu sebesar 89,1 dari target 90,46 dengan capaian 98,50%. Alasan tidak
tercapai yaitu Ada beberapa kelompok pangan yang mempunyai ketersediaan
masih kurang yaitu umbi-umbian, pangan hewani (daging, telur), serta buah
biji berminyak, kabupaten Lamongan tidak menunjukkan ketersediaan susu,
ketersediaan sayuran lebih rendah dari tingkat konsumsi sayuran.
Sasaran 3 yaitu terwujudnya cadangan pangan daerah dengan indikator
persentase cadangan pangan daerah terealisasi sebesar 20,168% dari target
17,5% dengan capaian 115,25%. Upaya pencapaian dari sasaran tersebut yaitu
stok cadangan pangan daerah dalam kondisi aman dan dikeluarkan 26% untuk
bencana alam dan rawan pangan, masih ada sisa stok cadangan pangan daerah
tahun lalu sehingga terjadi akumulasi stok dengan tahun ini.
Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan perlu
adanya dukungan dari semua pihak. Hal ini perlu adanya koordinasi dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
26
singkronisasi dalam perencanaan dan dan pengembangan penganekaragaman,
ketersediaan dan cadangan pangan di tingkat daerah dan masyarakat. Untuk
mewujudkan hal yang dimaksud perlu adanya dukungan anggaran yang cukup,
untuk itu perlu adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah,
provinsi maupun dari pusat.
4.2 SARAN
Untuk dapat mencapai tugas-tugas yang dilaksanakan seperti sekarang
ini maka perlu :
1. Dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran dapat
diselenggarakan dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang
diharapkan.
2. Meningkatkan pemanfaatan pekarangan, melakukan penyuluhan sumber
pangan alternatif (non beras dan non terigu) dan memberikan edukasi
kepada kelompok wanita, memberikan penyuluhan tentang keamanan
pangan berikut pengujian pangan dan pembinaan yang disertai
pendampingan pada kelompok.
3. Menyediakan beragam produk olahan umbi-umbian untuk menarik konsumsi
masyarakat.
4. Budidaya ternak dari unggas petelur harus dipacu untuk ditingkatkan
karena kelompok pangan ini yang menunjukkan ketidakseimbangan antara
ketersediaan dan kebutuhan konsumsi. Budidaya ternak yang harus
ditingkatkan adalah sapi dan ayam.
5. Perlu upaya untuk menginisiasi ternak sapi perah untuk memenuhi
kebutuhan akan susu.
6. Produksi sayuran harus diupayakan untuk ditingkatkan melalui
pemanfaatan lahan dan budidaya secara intensif.
VISI : Terwujudnya lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing
MISI : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal
TUJUAN : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran
TUGAS : Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang ketahanan pangan
FUNGSI : a. Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijaksanaan teknis dalam bidang ketahanan pangan;
b. Pengidentifikasian ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan;
c. Pemantauan evaluasi dan pengolahan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis;
d. Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis;
e. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
f. Pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan;
g. Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta norma dan standar bahan pangan;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsnya.
Tujuan : Meningkatkan ketahanan pangan daerah
Indeks Ketahanan Pangan Indeks ketahanan pangan adalah indeks yang digunakan untuk mengetahui
tingkat ketahanan pangan suatu daerah dengan memperhatikan dimensi
ketersediaan, keterjangkaun/ akses dan pemanfaatan pangan
TAHUN
DASAR
2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM/
Target Target Target Target Target KEGIATAN
1 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
1 PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan
energi kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari
suatu pola konsumsi pangan.
Skor PPH diperoleh dari perbandingan antara Skor AKE dan Skor Maksimal
83,2 84,03 84,87 85,72 86,58 87,44 Meningkatkan peran kelembagaan lokal
dalam penyuluhan penganekaragaman
pangan dan gizi, meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya diversifikasi
pangan dengan melakukan
kampanye/promosi pangan beragam, bergizi,
seimbang dan aman, melakukan sosialisasi
penganekaragaman pangan pada keluarga,
meningkatkan pengetahuan pada anak sejak
dini tentang penganekaragaman pangan,
mengembangkan dan menyediakan paket-
paket teknologi agroindustri pangan skala
pedesaan, meningkatkan ketrampilan
masyarakat dengan melakukan penyuluhan,
pembinaan dan pengembangan agroindustri
pedesaan, mengembangkan agroindustri
pangan untuk produksi pangan pokok
karbohidrat non-beras, non-terigu dan
sumber protein hewani, serta sayur dan
buah.
Program
Pengembang
an
keanekaraga
man pangan
konsumsi
Bidang
Konsumsi dan
Keamanan
Pangan
Survey
PPH
0,190,32
3
Target tahun
INDIKATOR KINERJA UTAMAPENANGGUNG
JAWAB
STRATEGI PENCAPAIAN
2017
KEBIJAKAN
Kondisi AwalNo Indikator Kinerja Tujuan
1
Rumus
TARGET TAHUNAN
2
SASARAN STRATEGIS
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) konsumsi
Meningkatnya keragaman
pangan
MATRIK RENSTRA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
2021
SUMBER
DATA2016
NO DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN
K =Skor Kabupaten
60
TAHUN
DASAR
2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM/
Target Target Target Target Target KEGIATAN
1 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
2 PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan
energi kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari
suatu pola ketersediaan pangan.
Skor PPH diperoleh dari perbandingan antara Skor AKE dan Skor Maksimal
- 90,46 90,91 91,37 91,82 92,28 Menguatkan kelembagaan lumbung
pangan masyarakat, meningkatkan
ketersediaan pangan, penanganan
daerah rawan pangan transien dan
kronis, pengembangan Desa Mandiri
Pangan, pengembangan Sistem
Kewaspaadan Pangan dan Gizi,
peningkatan Akes Pangan Masyarakat
Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
Bidang
Ketersediaan
dan Kerawanan
Pangan
NBM
3 Cadangan Pangan Pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang
dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten. 100 ton merupakan
ketetapan berdasarkan permentan NOMOR :
65/PERMENTAN/OT.140/12/2010
17% 17,5% 18% 18,5% 19% 19,5% Pengembangan cadangan pangan
pemerintah kabupaten untuk
mengantisipasi kondisi darurat bencana
alam minimal 3 bulan, pengembangan
cadangan pangan hidup, pengembangan
sistem cadangan pangan melalui LPDPM
ataupun lembaga lainnya
Program
Peningkatan
distribusi dan
cadangan
pangan
daerah
Bidang
Distribusi dan
Cadangan
Pangan
Laporan
CAD
SUMBER
DATAKEBIJAKAN
STRATEGI PENCAPAIANTARGET TAHUNANPENANGGUNG
JAWAB
Persentase cadangan pangan
daerah
2016
2 3
Terwujudnya cadangan
pangan daerah
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) ketersediaan
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN
Meningkatnya
ketersediaan pangan
𝐶𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛
𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 (100 𝑡𝑜𝑛)x 100%
PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget2017
RealisasiTahun2017
% CapaianTahun2017
Meningkatnyakeragaman pangan
Skor Pola PanganHarapan (PPH)konsumsi
84,03 85,2 101,19%
Meningkatnyaketersediaanpangan
Skor Pola PanganHarapan (PPH)ketersediaan
90,46 89,1 98,50%
Terwujudnyacadangan pangan
Prosentasecadangan pangandaerah
17,5% 20,168% 115,25%