laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2015 kinerja 2015 sah... · laporan kinerja instansi...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN 2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kehadirat

Allah SWT atas limpahan rahmat,

taufik dan hidayah-Nya, maka

Laporan Kinerja Pemerintah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2015

ini dapat diselesaikan dengan baik

tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

adalah bagian dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang

merupakan salah satu cara perbaikan

kinerja organisasi yang harus dan

terus dilakukan untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang

akuntabel dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya

serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek selama Tahun

Anggaran 2015. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk

pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam

menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek serta

bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Trenggalek khususnya dalam upaya

mewujudkan good governance di Kabupaten Trenggalek.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna

perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan di masa mendatang.

Trenggalek, 28 Maret 2016

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc.


Daftar Isi

Kata Pengantar ....................................................................................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................................................................. ii

Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................................................ iii

Bab I Pendahuluan .......................................................................................................................... 1

A. Umum ........................................................................................................................... 1

1. Latar Belakang...................................................................................................... 1

2. Maksud dan Tujuan ............................................................................................ 7

3. Dasar Hukum ....................................................................................................... 7

4. Ruang Lingkup .................................................................................................... 8

5. Metode Penyusunan ............................................................................................ 8

B. Kondisi Umum Kabupaten Trenggalek ................................................................... 9

1. Kondisi Geografis ................................................................................................ 9

2. Sejarah Berdirinya Kabupaten Trenggalek ...................................................... 9

3. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Trenggalek ............................... 10

Bab II Perencanaan Kinerja ............................................................................................................ 13

A. Rencana Strategik ...................................................................................................... 13

1. Visi ....................................................................................................................... 13

2. Misi ...................................................................................................................... 14

3. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan ........................................................................ 14

B. Perjanjian Kinerja ...................................................................................................... 16

Bab III Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................................... 17

A. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................................... 17

B. Realisasi Anggaran .................................................................................................. 107

Bab IV Penutup ............................................................................................................................... 110

Lampiran

- Pernyataan Telah direviu

- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015

- Perjanjian Kinerja Tahun 2016

- Pengiriman Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2015

- Tanggapan Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Trenggalek

- Rencana Tindak Lanjut Perbaikan SAKIP Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

- Draft Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

- Bukti Upload Website

- Bukti Pengiriman Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014


Ikhtisar Eksekutif

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan amanat yang harus

dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan.

Melalui Laporan Kinerja, instansi pemerintah berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat

dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi organisasi sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 19

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Trenggalek Tahun 2010-2015 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten

Trenggalek selama Tahun 2010-2015 dengan Visi “Perubahan Menuju Terwujudnya

Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak” , dengan 3 (tiga) Misi yaitu :

- Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan

penanggulangan kemiskinan;

- Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan, serta berbasis

pada ekonomi kerakyatan dan kelestarian lingkungan hidup;

- Memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta

penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang

reformatif dan pelayanan publik yang prima.

Untuk mencapai tiga misi tersebut maka ditetapkan 15 tujuan yang dijabarkan kedalam 50

sasaran. Sasaran tersebut merupakan implementasi dari semua urusan pemerintahan daerah,

baik wajib maupun pilihan sebagaimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Meskipun undang-undang tersebut sudah dicabut dengan telah

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun

tetap menjadi acuan karena Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk operasional masih dalam

tahap finalisasi dari Kementerian dalam Negeri.

Selanjutnya sasaran sebagaimana disinggung sebelumnya dijabarkan dalam beberapa

indikator kinerja yang mewakili definisi operasional dari sasaran yang bersangkutan.

Selanjutnya dioperasionalkan kedalam bentuk program dan kegiatan sebagai strategi

pencapaian terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam sasaran.

Dari 3 (tiga) misi tersebut meliputi 15 (lima belas) tujuan yang dijabarkan dalam 50 (lima

puluh) sasaran. Upaya untuk mewujudkan seluruh sasaran tersebut sesuai target yang telah

dilaksanakan pada Tahun 2015 dengan realisasi anggaran urusan pemerintahan sebesar

Rp 518.496.498.404,20 dari seluruh belanja urusan pemerintahan sebesar

Rp 590.506.532.148,00.


Bab I Pendahuluan

A. Umum

1. Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa

salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas

adalah azas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Azas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lainnya yang mengatur tentang akuntabilitas

dalam penyelenggaraan negara antara lain :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan

pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban

anggaran. Dalam tahap pertanggungjawaban anggaran sangat jelas bahwa Kepala

Daerah wajib bertanggung jawab terhadap outcome dan disampaikan sebagai penjelasan

dalam Nota Perhitungan Anggaran (NPA), dan;

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja

harus menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang telah dicapai

berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkewajiban

mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan program-program pemerintah yang telah

dilaksanakannya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah

Kabupaten Trenggalek.

Selain memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas, hal terpenting dari latar belakang

penyusunan laporan akuntabilitas ini adalah keinginan yang kuat dari Pemerintah

Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dengan terwujudnya tiga pilar tata pemerintahan yang baik tersebut yaitu

akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka akuntabilitas vertikal pemerintah kabupaten

kepada Pemerintah. Namun demikian dalam rangka mewujudkan akuntabilitas horisontal

atau kepada masyarakat maka laporan kinerja juga diupload dalam website resmi Pemkab

Trenggalek. Laporan kinerja ini memuat informasi kinerja dari setiap indikator kinerja utama

sebagai tolok ukur dalam perencanaan pembangunan mulai dari RPJMD sampai pada DPA

SKPD sebagai upaya merespon isu-isu strategis baik dalam skala nasional maupun lokal. Isu

strategis tersebut di antaranya meliputi:


a. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

b. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan

c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

d. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah

e. Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, kelautan, dan perikanan yang berbasis

cluster

f. Peningkatan ekonomi melalui peran serta masyarakat dan persamaan gender

g. Kelestarian lingkungan hidup dan kewaspadaan terhadap bencana alam

a. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Perkembangan masyarakat Trenggalek yang dinamis dan situasi regional maupun global

menuntut pelayanan publik yang prima. Banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan

pelayanan publik disebabkan pelayanan publik di Trenggalek selama ini dipandang

masyarakat masih belum prima. Masyarakat mengeluhkan pengurusan KTP, perizinan usaha

yang rumit, biaya pendidikan yang mahal, pelayanan kesehatan yang tidak ramah dan

berbagai urusan pelayanan publik lainnya. Masyarakat menuntut agar pelayanan publik

tersebut nantinya menjadi lebih baik daripada kondisi saat ini.

Agar Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat memberi pelayanan prima kepada

masyarakat, dibutuhkan profesinalisme para karyawan, manajemen pemerintahan dan

regulasi yang mendukung pelayanan prima. Untuk itu, reformasi birokrasi sangat diperlukan

agar situasi dan kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang selama ini belum

mendukung pelayanan prima nantinya berperan optimal dalam mendukung pelayanan

prima.

Reformasi birokrasi tidak hanya menjadi tuntutan masyarakat dan pelaku di usaha

Trenggalek, tetapi juga menjadi kebutuhan para karyawan di Pemerintah Kabupaten

Trenggalek. Reformasi birokrasi yang diharapkan tidak sekedar reformasi yang mewujudkan

birokrasi yang minim struktur kaya fungsi tetapi juga birokrasi yang mampu mewujudkan

pelayanan prima dan optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.

b. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia

(SDM), karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal,

nasional, dan global. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kesetaraan gender,

pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta meningkatkan modal sosial

(social capital).

Berbagai upaya pembangunan pendidikan, termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun yang dicanangkan pada 1994 dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pendidikan. Namun sampai saat ini masalah rendahnya tingkat pendidikan


penduduk dan juga rendahnya kualitas pelayanan pendidikan masih merupakan isu strategis

pembangunan di bidang pendidikan. Disamping itu pendidikan belum bisa memenuhi

kebutuhan pasar kerja khususnya pengelolaan sumber daya alam dan potensi lokal. Kondisi

tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi

sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).

Kualitas pendidikan yang relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan

kompetensi peserta didik, terutama disebabkan belum memadainya kualitas dan pemerataan

tenaga pendidik; fasilitas belajar mengajar belum tersedia secara mencukupi; dan biaya

operasional pendidikan belum disediakan secara memadai dan masih kurangnya sekolah-

sekolah kejuruan. Isu strategis lainnya dalam pembangunan bidang pendidikan adalah masih

lebarnya kesenjangan pendidikan antar wilayah dan perlunya kesetaraan pendidikan diniyah

dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum.

c. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Perkembangan indikator kesehatan di Trenggalek menunjukkan kecenderungan terus

membaik, antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH).

Perkembangan sarana kesehatan juga mengalami peningkatan, namun di sisi lain,

pembangunan kesehatan saat ini menghadapi masalah masih tingginya angka kesakitan,

yaitu merebaknya beberapa jenis penyakit, misalnya chikungunya, wabah demam berdarah,

diare/muntaber, polio dan HIV/AIDS. Disamping itu juga perlu antisipasi terhadap

meluasnya wabah flu burung dan malaria. Juga belum memadainya tenaga teknis di bidang

kesehatan, tenaga medis khususnya dokter spesialis, belum meratanya penugasan dokter

umum dan belum memadainya kualitas peralatan kesehatan berikut pemeliharaannya.

Faktor perilaku dan lingkungan mempunyai andil besar dalam meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat, diantaranya sarana sanitasi dan perilaku hidup sehat di beberapa

wilayah. Karenanya untuk meningkatkan derajat kesehatan, maka setiap orang memiliki dua

kewajiban, yaitu berperilaku sehat dan aktif memelihara kebersihan dan kesehatan

lingkungan sekitar. Berperilaku sehat merupakan sebuah keniscayaan, sebab mencegah

adalah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan sangat penting demi peningkatan produktivitas sumber daya

manusia, sebab hanya sumber daya manusia yang sehat, yang dapat beraktivitas dan

mengembangkan diri. Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak

dasar rakyat, yaitu hak rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang

murah dan berkualitas.

d. Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Wilayah

Masalah infrastruktur jalan dan irigasi menjadi persoalan serius di Trenggalek. Jalan-jalan

banyak yang rusak, sehingga perbaikan dan pembuatan infrastruktur jalan menjadi prioritas

utama dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Banyak petani yang kesulitan air di musim kemarau, sehingga pembangunan bendungan,

waduk, dam, embung berikut jaringan irigasinya sangat mendesak. Pembangunan Jalur

Lintas Selatan (JLS) dan Bendungan Tugu di Desa Nglinggis Kecamatan Tugu, menjadi isu


strategis yang diharapkan segera dapat terealisasi karena multiple effect yang dihasilkan

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek secara umum.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Trenggalek sampai saat ini masih dirasa kurang

merata, terbukti tingginya indeks disparitas wilayah. Fenomena ini akan berpengaruh cukup

signifikan dalam perencanaan pembangunan ke depan, terutama orientasi perencanaan

wilayah yang perlu bertransformasi mengarah ke perkotaan, atau pengembangan kawasan

pedesaan menjadi kawasan agropolitan / minapolitan yang aktivitas dan prasarana

wilayahnya ditransformasikan mengarah ke sistem perkotaan, sehingga penduduknya tak

perlu ber-urbanisasi ke perkotaan.

Hal yang sering menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur adalah lahan yang

terbatas dan sebagian besar kawasaan tersebut adalah kawasan Perhutani, sehingga

dibutuhkan mediasi untuk pemanfaatan kawasan perhutani tersebut dalam pembangunan

infrastruktur dan sarana prasarana wilayah yang dapat dinikmati masyarakat.

e. Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, kelautan, dan perikanan yang

berbasis cluster

Banyak potensi wisata Trenggalek yang sebenarnya bisa dikembangkan. Terutama daerah

tempat peristirahatan serta wilayah dengan keindahan yang belum terjamah secara maksimal

seperti gua, pegunungan dan pantai. Dalam periode tahun 2006-2009 jumlah obyek wisata

yang layak jual di Kabupaten Trenggalek sebanyak tujuh obyek wisata, terdiri dari obyek

pariwisata pantai, pemandian/kolam renang dan goa, yaitu Pantai Pelang di Kecamatan

Panggul, Kolam Renang Tirta Jwalita di Kecamatan Trenggalek, empat obyek wisata di

Kecamatan Watulimo yaitu Goa Lawa, Pantai Damas, Pantai Prigi, Pantai Pasir Putih

Karanggongso serta Pemandian Tapan. Pengembangan agrowisata menjadi salah satu cara

untuk lebih mengoptimalkan lagi peran sektor pariwisata dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat Trenggalek.

Perekonomian Kabupaten Trenggalek sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian, dimana

72% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Akan tetapi, hal ini tidak didukung oleh luasan

lahan yang tersedia. Luasan kepemilikan lahan petani di Kabupaten Trenggalek sangat

sempit, yaitu berkisar 0,3 hektare. Kondisi tersebut mengakibatkan pendapatan petani sangat

rendah. Konflik yang sering terjadi adalah antara petani dengan Perhutani, dimana peran

Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat dibutuhkan sebagai mediator agar konflik tersebut

dapat diselesaikan karena konflik para petani dengan Perhutani merupakan permasalahan

sosial yang tidak cukup diselesaikan dengan penegakan hukum semata.

Salah satu program terobosan dalam rangka peningkatan pendapatan petani di Kabupaten

Trenggalek adalah dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan di tiga kecamatan, yaitu

Kecamatan Bendungan, Watulimo, dan Pule. Program ini diharapkan dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian dalam arti luas dan sebagi model

untuk dikembangkan di wilayah kecamatan lain di Kabupaten Trenggalek. Program cluster

lainnya yang sedang dikembangkan di Trenggalek adalah Program Pengembangan Kawasan

Minapolitan, dimana kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-

sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa, perumahan yang


terintegrasi. Untuk menciptakan interkoneksi kegiatan ekonomi, selain kawasan minapolitan

yang ditunjuk, maka akan dikembangkan pula lokasi binaan di luar kawasan minapolitan

yang selanjutnya disebut hinterland.

Pada tahun 2010 telah ditetapkan 1 lokasi sebagai kawasan minapolitan yaitu Desa Sumurup

Kecamatan Bendungan sebagai Kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya,

sedangkan tahun 2011 dan 2012 akan dikembangkan Kawasan Minapolitan berbasis

perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Watulimo. Sebagian besar

lahan di Trenggalek merupakan kawasan hutan yang dikelola Perhutani sehingga

pengembangan lahan sektor pertanian sangat terbatas. Meskipun demikian sebagian besar

masyarakat banyak yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Selain hidup dari

pertanian pangan dan perkebunan, banyak warga di wilayah Selatan yang menggantungkan

hidup sebagai nelayan.

Permasalahan yang dihadapi para petani di Trenggalek adalah ketrampilan petani masih

rendah, ketersediaan lahan garapan yang tidak memadai, konflik dengan Perhutani untuk

lahan pertanian yang berbatasan dengan hutan, keterbatasan jaringan irigasi, ketersediaan

pupuk yang tidak menjangkau lahan pertanian di kawasan hutan dan regulasi serta

penyediaan pupuk sesuai waktu tanam. Sementara itu permasalahan yang dihadapi nelayan

adalah rendahnya penguasaan teknologi, rendahnya akses terhadap permodalan dan

rendahnya manajemen kelembagaan.

f. Peningkatan ekonomi melalui peran serta masyarakat dan persamaan

gender

Kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan diarahkan untuk

mewujudkan peran serta masyarakat seoptimal mungkin dalam rangka mendukung

keberhasilan proses dan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu

prasyarat utama untuk keberhasilan pembangunan di suatu daerah khususnya Kabupaten

Trenggalek. Kemauan pemerintah daerah untuk memahami pentingnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan merupakan langkah maju. Walaupun dalam

pelaksanaannya di lapangan masih banyak mengalami hambatan.

Isu-isu strategis di bidang ekonomi, meliputi masalah terbatasnya kesempatan kerja, jumlah

penganggur kaum muda/terdidik terus meningkat; rendahnya kualitas dan produktivitas

sumber daya manusia pencari kerja; perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kurangnya

minat investasi dan peran swasta dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Trenggalek.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka konsep partisipasi masyarakat yang

diharapkan adalah sebagai berikut:

1) Patisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan.

2) Untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan persepsi pemerintah terhadap pembangunan.


3) Untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik, pikiran alternatif yang muncul dalam masyarakat.

4) Untuk membangun saling keterpercayaan antara masyarakat dan pemerintah

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya

untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel,

baik laki-laki maupun perempuan. Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Trenggalek

sangat perlu untuk ditingkatkan untuk mendukung program-program pembangunan

daerah. Tujuan pembangunan berdasarkan kesetaraan gender adalah :

- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;

- Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan;

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

g. Kelestarian lingkungan hidup dan kewaspadaan terhadap bencana alam

Meningkatkan kesejahteraan (pertumbuhan) ekonomi masyarakat dapat menekan laju

kerusakan dan degradasi lingkungan, padahal dilain pihak pertumbuhan ekonomi dan

konsumsi sumber daya alam yang berlebihan merupakan penyebab kerusakan dan degradasi

lingkungan. Yang dituntut dengan paradigma kelestarian lingkungan hidup adalah sebuah

perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan

adalah hal penting yang harus di perhatikan. Keterlibatan masyarakat juga memegang andil

yang besar dalam kelestarian lingkungan, sebagai bagian dari sistem ekologi.

Pengambilan kebijakan pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian

pula pembangunan untuk kelestarian lingkungan hidup, masyarakat adalah aktor utama

dalam pelestarian lingkungan. Dengan sendirinya setiap kebijakan yang akan diambil harus

berbasis kemasyarakatan.

Beberapa isu yang akan dikembangkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan

kelestarian lingkungan di kabupaten Trenggalek diantaranya adalah :

1) Pengelolaan Tuang Terbuka Hijau (RTH); 2) Pengelolaan Kawasan hutan dan mangrove; 3) Pengelolaan laut dan pesisir; 4) Pengelolaan sungai (DAS); 5) Konservasi kawasan lindung; 6) Pembangunan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan.

Pemanasan global dan perubahan iklim tengah terjadi, dan diperkirakan akan terus terjadi

pada masa mendatang. Banyaknya kejadian bencana seperti banjir, longsor, erosi, badai

tropis, dan kekeringan merupakan dampak nyata perubahan iklim dan pemanasan global.

Untuk itu diperlukan sistem pembangunan berwawasan lingkungan (pro environment).


Fokus sistem pembangunan berwawasan lingkungan terutama ditujukan pada area-area

yang rentan terhadap perubahan iklim seperti sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir

dan laut, infrastruktur dan permukiman, kesehatan, dan kehutanan.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek ini dimaksudkan sebagai

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan yang terwujud dalam upaya

pencapaian sasaran berdasarkan penggunaan APBD selama Tahun 2015. Adapun tujuannya

adalah:

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi

kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2015;

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada Tahun

2015, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki

kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa yang akan datang;

c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek

sehingga tercipta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat

terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun

2015 adalah :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

h. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015.


k. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/1133/406.004/2014 Tentang Perubahan

Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/1009/406.013/2011 Tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

4. Ruang Lingkup

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 dibatasi pada penyajian

kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Trenggalek Nomor :

188.45/1133/406.004/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor

188.45/1009/406.013/2011 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang terkait dengan program-program yang

dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan kumpulan kegiatan-

kegiatan yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Demikian

pula untuk penyusunan Rencana Kinerja (Renja) disesuaikan dengan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2015 dengan beberapa perbaikan dan penyesuaian pada indikator kinerja, penetapan target

kinerja dan mengkaitkannya dengan sasaran/capaian program di dalam dokumen

perencanaan stratejik yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)” dan

Penetapan Indikator Kinerja Utama. Terhadap program-program yang dibiayai dari luar

APBD (Non APBD) disajikan sebagai aspek penunjang keberhasilan pencapaian sasaran yang

telah ditargetkan.

5. Metode Penyusunan

Langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Kabupaten Trenggalek, adalah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan laporan kinerja dan data kinerja seluruh SKPD;

b. Identifikasi dan klasifikasi masing-masing bidang kewenangan SKPD berdasarkan

pelaksanaan urusan pemerintahan (wajib dan pilihan) sesuai pengelompokan sasaran

stratejik (pencapaian program) dalam RPJMD;

c. Pemetaan dan konversi program-program SKPD yang sesuai dengan program/sasaran

kabupaten, sehingga tercipta keterkaitan dan keselarasan antara sasaran kabupaten

sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD dengan upaya-upaya pencapaian sasaran

tersebut;

d. Penetapan pencapaian sasaran stratejik dengan indikator kinerja sasaran atau tingkat

capaian program dalam Tahun 2015 berdasarkan pelaksanaan program yang digunakan

untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut;

e. Membandingkan target dengan realisasi capaian kinerja, dan

f. Menyusun analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran serta perumusan

usaha-usaha perbaikan kinerja.


B. Kondisi Umum Kabupaten Trenggalek

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Trenggalek terletak kurang lebih 186 Km sebelah barat daya kota Surabaya

Ibukota Provinsi Jawa Timur, terletak di antara 111º24’ hingga 112º 11’ Bujur Timur dan 7º63’

hingga 8º34’ Lintang Selatan.

Batas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo

Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Ponorogo

Luas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah 1.261,40 km2 (126.140 Ha) atau 2,67 % dari luas

Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 - 1.250 m dengan daerah yang

terluas adalah pada ketinggian 100 - 500 m dari permukaan laut (dpl). Sedangkan tanah datar

(0% - 2%) sebanyak 16%, tanah landai (2% - 15%) sebanyak 4,5%, tanah miring (15% - 40%)

sebanyak 39% dan tanah curam (>40%) sebanyak 40,5% dari luas wilayah Trenggalek.

Berdasarkan rilis resmi Kabupaten Trenggalek Dalam Angka Tahun 2015 yang dikeluarkan

oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek

pada Tahun 2014 adalah 818.797 jiwa yang terdiri dari 50,34% laki-laki dan 49,66%

perempuan. Dengan kepadatan penduduk rata rata adalah 646 orang per-km2.

2. Sejarah Berdirinya Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan catatan sejarah nama Trenggalek telah dikenal pada jaman Kerajaan Empu

Sendok yang merupakan cikal bakal dari pemerintahan di Jawa Timur. Berdasarkan prasasti

Lokasi Kabupaten Trenggalek diakses melalui aplikasi Google Maps


Kampak yang berangka tahun 851 Saka atau 929 Masehi, Trenggalek pada saat itu merupakan

daerah istimewa dengan status khusus sebagai tanah perdikan atau tanah bebas pajak dengan

wewenang mempunyai otonomi sendiri atau Daerah Swatantra.

Berakhirnya masa Empu Sendok yang berganti dengan kerajaan Kahuripan dengan Rajanya

Darmawangsa yang dilanjutkan oleh Airlangga, eksistensi Swatantra Kampak semakin kuat,

dengan meluasnya wilayah Swatantra yang meliputi Daerah Panggul, Munjungan, Prigi dan

Dawuhan. Masa Kerajaan Kediri daerah Trenggalek semakin sering masuk dalam percaturan,

terlebih lagi setelah Raja Kediri Sri Paweswara Triwikramawardana Nindita Singga Lancana

Dikwijayatunggadewa atau biasa disebut dengan Kertajaya memberikan penghargaan

kepada masyarakat setempat atas jasanya membantu mengusir musuh kerajaan Kediri di

daerah Katang-Katang. Penghargaan Raja Kertajaya ini dituangkan dalam Prasasti Kamolan

dengan angka tahun 116 Caka tahun 1194 masehi. Dari sinilah “Tonggak Hari Jadi

Trenggalek” dicanangkan bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 1194. Penetapan ini atas

dasar bahwa rakyat Kamolan telah mempunyai pemerintahan tersendiri meski dalam tataran

yang kecil.

Dalam perkembangannya, masa kerajaan Majapahit keberadaan daerah Trenggalek tetap

mendapat perhatian yang khusus. Hal ini dapat dilihat dari ditemukannya beberapa prasasti

yang tersebar di beberapa tempat, antara lain di Dompyong, Parakan, Kambe Watulimo,

Sukorame, Sumbergayam dan Surodakan. Bersamaan dengan masuknya Islam dan

berdirinya Kerajaan Demak dan dilanjutkan dengan Kerajaan Pajang, semakin terbuka

cakrawala sejarah Trenggalek. Tokoh Menak Sopal yang merupakan tokoh legendaris

Trenggalek karena jasanya membangun Dam Bagong untuk memajukan pertanian yang

hingga saat ini dimitoskan dikalangan masyarakat.

Pada masa penjajahan Belanda Tahun 1926 pihak Belanda mengadakan perubahan

pemerintahan dan mulai dilaksanakan pada tahun 1935, dengan komposisi daerah sebelah

barat dan selatan dimasukan dalam wilayah Kabupaten Pacitan dan disebelah Timur

dimasukan kedalam wilayah kabupaten Tulungagung. Setelah usainya Perang Jawa yang

dipimpin oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830) Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh

Adipati Mangunnagoro. Dalam kurun waktu yang singkat dibawah pemerintahannya,

Adipati Mangunnagoro telah berbuat banyak dan berjasa besar dalam membuka Trenggalek

menjadi sebuah Kabupaten yang lebih maju dan teratur. Salah satu jasa Bupati ini antara lain

membangun dan menata Kota Trenggalek menjadi lebih teratur. Selain itu dalam bidang

pertanian Adipati Mangunnagoro telah membuka persawahan dan membangun sistem

irigasi yang lebih baik meneruskan langkah yang telah dilakukan oleh pendahulunya yaitu

Menak Sopal. Maka tidaklah berlebihan sebagai rasa hormat masyarakat Trenggalek atas jasa-

jasa beliau maka Adipati Mangunnagoro lebih tersohor dengan sebutan Kanjeng Jimat.

3. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah membentuk lembaga perangkat daerah (Satuan

Kerja Perangkat Daerah) berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi :

kewenangan dan urusan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah,


kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola

kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah, maka telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja. Sedangkan penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi diatur dalam

peraturan bupati (perbup). Adapun nama-nama sekretariat, badan, dinas dan kantor di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

No. NAMA SKPD/LEMBAGA PERBUP NOMOR

1. Sekretariat Daerah 104 Tahun 2011

2. Sekretariat DPRD 105 Tahun 2011

3. Inspektorat 106 Tahun 2011

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 107 Tahun 2011

5. Badan Kepegawaian Daerah 62 Tahun 2014

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 109 Tahun 2011

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 110 Tahun 2011

8. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana

111 Tahun 2011

9. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal 112 Tahun 2011

10. Kantor Lingkungan Hidup 113 Tahun 2011

11. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 114 Tahun 2011

12. Kantor Ketahanan Pangan 115 Tahun 2011

13. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan

Masyarakat

64 Tahun 2014

14. RSUD dr. Soedomo 117 Tahun 2011

15. Dinas Pendapatan 118 Tahun 2011

16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 119 Tahun 2011

17. Dinas Kesehatan 120 Tahun 2011

18. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial 121 Tahun 2011

19. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 122 Tahun 2011

20. Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan

Energi

123 Tahun 2011

21. Dinas Kelautan dan Perikanan 124 Tahun 2011

22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 125 Tahun 2011

23. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga 126 Tahun 2011

24. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 127 Tahun 2011

25. Dinas Peternakan 128 Tahun 2011

26. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan 129 Tahun 2011

27. Dinas PU Perumahan, Permukiman dan Kebersihan 130 Tahun 2011

28. Satuan Polisi Pamong Praja 63 Tahun 2014

29. BPBD 133 Tahun 2011

30. Kecamatan 131 Tahun 2011

31. Kelurahan 132 Tahun 2011

32. Staf Ahli Bupati 134 Tahun 2011


Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten juga didukung oleh pemerintah desa

sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa. Adapun jumlah desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek sejumlah 152

Desa.


Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategik

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab

tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015

yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015

merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2010-

2015 yang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi Pemerintah Kabupaten

Trenggalek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun kedepan serta penilaian keberhasilan

pada setiap tingkat administratif pemerintahan. RPJMD tersebut berisikan komponen-

komponen perencanaan stratejik berupa visi, misi, tujuan/sasaran serta cara pencapaian

tujuan dan sasaran serta indikator pencapaian sasaran atau pencapaian program.

RPJMD Kabupaten Trenggalek ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek

selama lima tahun ke depan. Selain itu, setiap tahunnya juga menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya menjadi acuan

dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun

berikutnya.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan

citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Merupakan cara pandang jauh ke

depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar

tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah

penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Pada hakekatnya visi merupakan gambaran

bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan

yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah “Perubahan Menuju Terwujudnya

Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlak”


2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah

untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang

menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi

membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa

yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi

sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan

tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi

yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan

kepemimpinan organisasi pemerintah.

Untuk mewujudkan visi “Perubahan Menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang

Sejahtera dan Berakhlak”, maka ditetapkan misi Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

a. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Rakyat dan

Penanggulangan Kemiskinan

b. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan, serta

Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup

c. Memantapkan Harmoni Sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan

serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung

birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima

3. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik

dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan

organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin

diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus

pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua

program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Berdasarkan Visi dan Misi, maka Kabupaten Trenggalek menetapkan tujuan dan sasaran

sebagai berikut :

Misi Tujuan Sasaran

Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan

1.1 Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan memadai

1.1.1 Makin meningkatnya taraf kesehatan masyarakat

1.1.2 Makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi

1.2 Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan murah dan bermutu

1.2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan baik formal dan non formal, negeri maupun swasta agar dapat memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik

1.2.2 Makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi


Misi Tujuan Sasaran

1.3 Perluasan lapangan kerja

1.3.1 Meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK

1.3.2 Meningkatnya ketrampilan dan perlindungan pekerja

1.3.3 Tersedianya calon transmigran yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan

1.4 Pengoptimalan penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender

1.4.1 Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

1.4.2 Terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai peraturan, program pembangunan dan kebijakan publik

1.4.3 Terselenggaranya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

1.5 Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat

1.5.1 Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

1.5.2 Meningkatnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

1.5.3 Meningkatnya pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, serta meningkatnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin

Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan, serta Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup

2.1 Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis

2.1.1 Meningkatnya ketersediaan pangan daerah

2.1.2 Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikulktura dan perkebunan

2.1.3 Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk peternakan

2.1.4 Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan

2.1.5 Meningkatnya produksi, daya saing dan nilai tambah produk hasil hutan dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian hutan

2.2 Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

2.2.1 Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM yang berdaya saing pasar

2.2.2 Meningkatnya produktifitas industri kecil dan menengah

2.2.3 Meningkatnya perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan

2.3 Penguatan pemerintahan desa

2.3.1 Meningkatnya sumberdaya perangkat desa dalam menggali dan mengelola keuangan desa/kelurahan untuk membiayai pembangunan

2.3.2 Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa

2.4 Peningkatan investasi dan kemudahan perijinan di bidang pertambangan dan pariwisata

2.4.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan investasi di daerah

2.4.2 Berkurangnya jumlah pelanggaran penambangan liar dan ketenagalistrikan

2.4.3 Meningkatnya kunjungan wisata dan pengusahaan obyek wisata yang berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah

2.5 Pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur

2.5.1 Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RUTRW

2.5.2 Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

2.5.3 Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur jalan dan Jembatan

2.5.4 Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dan air bersih bagi masyarakat

2.5.5 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman

2.5.6 Meningkatnya pelayanan transportasi daerah yang aman, tertib dan lancar

2.6 Pemeliharaan lingkungan hidup

2.6.1 Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup

2.6.2 Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2.6.3 Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan


Misi Tujuan Sasaran

Memantapkan Harmoni Sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima

3.1 Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

3.1.1 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan efektif

3.1.2 Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif.

3.1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

3.1.4 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

3.1.5 Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian.

3.1.6 Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

3.1.7 Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan

3.1.8 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah

3.1.9 Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa

3.1.10 Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat

3.2 Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial

3.2.1 Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah

3.2.2 Meningkatnya kualitas kesalehan sosial masyarakat

3.2.3 Meningkatnya minat baca masyarakat

3.3 Peningkatan peran pemuda serta pengembangan olah raga dan sarana prasarananya

3.3.1 Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan

3.3.2 Meningkatnya prestasi pemuda dalam bidang olah raga

3.4 Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM

3.4.1 Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

3.4.2 Meningkatnya penegakan supemasi hukum dan HAM

3.4.3 Meningkatnya kewaspadaan terhadap bencana

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima, dalam

hal ini Bupati Trenggalek dan pemberi amanah (Pemerintah) atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja yang dilaporkan dalam dokumen ini merupakan kinerja yang dijanjikan

setelah didukung dengan pembiayaan dari APBD Perubahan. Perjanjian Kinerja Pemerintah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 selengkapnya kami sajikan dalam lampiran dokumen

Laporan Kinerja ini.


Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum laporan kinerja ditujukan untuk sarana akuntabilitas atau pertanggung

jawaban kinerja kepada publik serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang

berorientasi pada hasil (result-oriented government). Untuk itu segenap entitas pemerintah

diharapkan mewujudkan keadaan sebagaimana dalam indikator kinerja utama (IKU) yang

bersifat indikator hasil (outcome). Indikator tersebut tentunya bukan hanya keluaran (output)

dari penggunaan anggaran APBD, namun juga merupakan fungsi turunan (money follow

function) dari pengganggaran belanja dalam APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015.

Pencapaian kinerja setiap sasaran oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2015

kami sajikan sebagai berikut.

1. Sasaran Makin Meningkatnya Taraf Kesehatan Masyarakat

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.

Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Soedomo. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa

Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan murah dan memadai. Untuk itu ditetapkan

kebijakan strategik sebagai berikut.

- Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pemberdayaan unit

pelayanan kesehatan

- Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat

- Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan kesehatan minimal sesuai standar

- Peningkatan kualitas penggunaan bantuan sehingga lebih tepat sasaran dan tindakan

- Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan yang murah

- Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai

Sasaran tersebut dicapai dengan program serta dioperasionalisasikan dalam kegiatan sebagai

berikut.

Program Pengadaan dan Perbekalan Kesehatan

- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

- Pengadaan Obat (Pajak Rokok)

- Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana Pasca Persalinan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

- Peningkatan Kesehatan Masyarakat

- Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usila

- Dana Operasional Puskesmas (Bendungan, Dongko, Pandean, Durenan, Baruharjo, Gandusari, Karanganyar, Kampak, Karangan, Suruh, Munjungan, Panggul, Bodag,


Pogalan, Ngulankulon, Pule, Trenggalek, Rejowinangun, Tugu, Pucanganak, Watulimo, Slawe)

- Dana Operasional Labkesda

- Dana Operasional Unit Perbekalan Farmasi

- Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Miskin

- Pengembangan Program Prioritas

- Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS

- Pendampingan Taman Posyandu

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas (Bendungan, Dongko, Pandean, Durenan, Baruharjo, Gandusari, Karanganyar, Kampak, Karangan, Suruh, Munjungan, Panggul, Bodag, Pule, Pogalan, Ngulankulon, Trenggalek, Rejowinangun, Tugu, Pucanganak, Watulimo, Slawe)

- Penyusunan Dokumen Studi EHRA (Environmental Health Risk Assesment) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Revitalisasi Posyandu dan Pemberdayaan Masyarakat

- Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat (pajak rokok) Program Pengawasan Obat dan Makanan

- Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

- Pengadaan Saranan dan Prasaranan Puskesmas

- Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Poskesdes, dan IPAL (DAK)

- Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi (Sisa DAK 2014)

- Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Ponkesdes, Polindes, Poskesdes, Rumah Dinas dan Gudang Perbekalan Farmasi

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok)

- Pengadaan Kendaraan Khusus (Pajak Rokok)

- Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Ponkesdes, Polindes, Poskesdes, Rumah Dinas dan Gudang Perbekalan Farmasi (Pajak Rokok)

- Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 (DAK)

- Rehabilitasi Puskesmas Pandean Akibat Bencana Alam

Program Peningkatan mutu manajemen dan sumber daya manusia

- Peningkatan Kualitas Manajemen dan Sumber daya Kesehatan

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana BLUD Akper

Capaian sasaran dan indikator kinerja utama yang dihasilkan dalam Tahun 2015 adalah

sebagai berikut :


Sasaran Indikator Kinerja Utama Realisasi Tahun 2014

Kinerja Tahun 2015

Target Realisasi Kinerja

Makin Meningkatnya Taraf Kesehatan Masyarakat

% Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 84,88 95,00 70,83 74,56

% Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

100,00 100,00 100,00 100,00

% Desa UCI 87,26 100,00 72,61 72,61

% cakupan penemuan Diare semua gol umur 101,91 80,00 100,00 125,00

Angka Cakupan Penderita Diare Balita yg ditangani

100,00 100,00 100,00 100,00

Prevalensi TB Paru 54,03 95,00 63,84 67,20

% desa endemis DBD 14,65 20,00 33,12 34,39

Cakupan Rawat Jalan 159,15 100,00 183,03 183,03

Cakupan Rawat Inap 195,89 100,00 205,01 205,01

% Jumlah keluarga menghuni rumah yg memenuhi syarat kesehatan.

68,86 66,96 64,55 96,40

% Jumlah penduduk yang menggunakan air bersih.

75,19 70,00 68,96 98,51

% Jumlah masyarakat yang menggunakan jamban keluarga

81,70 100,00 74,86 74,86

Cakupan Peserta KB Aktif 69,45 79,00 66,97 84,78

% jumlah balita dengan gizi buruk 0,77 <1 0,69 100,00

% jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan 100,00 100,00 100,00 100,00

Cakupan kunjungan bumil K-4 85,74 95,00 88,46 93,12

Cakupan kunjungan bayi 98,56 90,00 98,08 108,98

% jumlah Ibu Hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani

99,91 90,00 98,33 109,26

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan

91,80 95,00 93,05 97,95

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 7,63 13,45 7,95 140,91

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

111,98 103,00 110,38 92,84

% Rumah Tangga Sehat 26,48 75,00 29,19 38,93

% Posyandu Purnama Mandiri (PURI) 68,62 67,14 75,29 112,14

% Desa Siaga Aktif 100,00 50,32 100,00 198,73

Analisis pencapaian kinerja indikator kinerja utama pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

a. Persentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada Tahun 2015 ditargetkan 95% telah

terealisasi 70,83% sehingga capaian kinerja sebesar 74,56%. Capaian ini turun dibanding

tahun sebelumnya.

b. Persentase Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan pada Tahun 2015

ditargetkan 100% telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian

ini tetap dibanding tahun sebelumnya.

c. Persentase Desa UCI pada Tahun 2015 ditargetkan 100% telah terealisasi 72,61% sehingga

capaian kinerja sebesar 72,61%. Capaian ini turun dibanding tahun sebelumnya.

d. Persentase cakupan penemuan Diare semua gol umur pada Tahun 2015 ditargetkan 80%

telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 125%. Capaian ini turun

dibanding tahun sebelumnya.

e. Angka Cakupan Penderita Diare Balita yang ditangani pada Tahun 2015 ditargetkan

100% telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini tetap


f. Prevalensi TB Paru pada Tahun 2015 ditargetkan 95% telah terealisasi 63,84% sehingga

capaian kinerja sebesar 67,2%. Capaian ini naik dibanding tahun sebelumnya.


g. Persentase desa endemis DBD pada Tahun 2015 ditargetkan 20% telah terealisasi 33,12%

sehingga capaian kinerja sebesar 34,39%. Capaian ini naik dibanding tahun sebelumnya.

h. Cakupan Rawat Jalan pada Tahun 2015 ditargetkan 100% telah terealisasi 183,03%


i. Cakupan Rawat Inap pada Tahun 2015 ditargetkan 100% telah terealisasi 205,01%


j. Persentase Jumlah keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan pada

Tahun 2015 ditargetkan 66,96% telah terealisasi 64,55% sehingga capaian kinerja sebesar

96,4%. Capaian ini turun dibanding tahun sebelumnya.

k. Persentase Jumlah penduduk yang menggunakan air bersih pada Tahun 2015

ditargetkan 70% telah terealisasi 68,96% sehingga capaian kinerja sebesar 98,51%.

Capaian ini turun dibanding tahun sebelumnya.

l. Persentase Jumlah masyarakat yang menggunakan jamban keluarga pada Tahun 2015



m. Cakupan Peserta KB Aktif pada Tahun 2015 ditargetkan 79% telah terealisasi 66,97%

sehingga capaian kinerja sebesar 84,78%. Capaian ini turun dibanding tahun sebelumnya.

n. Persentase jumlah balita dengan gizi buruk pada Tahun 2015 ditargetkan <1% telah

terealisasi 0,69% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini turun dibanding

tahun sebelumnya.

o. Persentase jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan pada Tahun 2015 ditargetkan

100% telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini tetap


p. Cakupan kunjungan bumil K-4 pada Tahun 2015 ditargetkan 95% telah terealisasi 88,46%


q. Cakupan kunjungan bayi pada Tahun 2015 ditargetkan 90% telah terealisasi 98,08%

sehingga capaian kinerja sebesar 108,98%. Capaian ini turun dibanding tahun

sebelumnya.

r. Persentase jumlah Ibu Hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani pada Tahun 2015



s. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga yang memiliki kompetensi

kebidanan pada Tahun 2015 ditargetkan 95% telah terealisasi 93,05% sehingga capaian

kinerja sebesar 97,95%. Capaian ini naik dibanding tahun sebelumnya.

t. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2015 ditargetkan 13,45% telah

terealisasi 7,95% sehingga capaian kinerja sebesar 140,91%. Capaian ini naik dibanding

tahun sebelumnya.

u. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2015



v. Persentase Rumah Tangga Sehat pada Tahun 2015 ditargetkan 75% telah terealisasi

29,19% sehingga capaian kinerja sebesar 38,93%. Capaian ini naik dibanding tahun

sebelumnya.


w. Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI) pada Tahun 2015 ditargetkan 67,14%

telah terealisasi 75,29% sehingga capaian kinerja sebesar 112,14%. Capaian ini naik


x. Persentase Desa Siaga Aktif pada Tahun 2015 ditargetkan 50,32% telah terealisasi 100%

sehingga capaian kinerja sebesar 198,73%. Capaian ini tetap dibanding tahun

sebelumnya.

2. Sasaran Makin Terbukanya dan Makin Mudah Bagi Masyarakat, Terutama

Masyarakat Miskin, Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Murah

dan Berkualitas, Tanpa Diskriminasi

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.

Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Rumah Sakit Umum dr. Soedomo. Sasaran

ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Peningkatan aksesibilitas

pelayanan kesehatan murah dan memadai. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai

berikut.

- Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pemberdayaan unit

pelayanan kesehatan

- Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat

- Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan kesehatan minimal sesuai standar

- Peningkatan kualitas penggunaan bantuan sehingga lebih tepat sasaran dan tindakan

- Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan yang murah

- Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai


berikut.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk Tenaga Medis, Non Medis, Keperawatan dan Administrasi

APBD KAB

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak APBD KAB

- Pelayanan Kesehatan Rujukan Maskin (Pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda)

APBD KAB

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 APBD KAB

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- Pembangunan Gedung Terapi Medis Penderita Jantung dan Paru (DBHCHT)

DBHCHT

- Pengadaan Alat Radiologi (Pajak Rokok) Pajak Rokok

- Pengadaan Alat Terapi Bagi Pasien Jantung dan Paru (DBHCHT) DBHCHT

- Pengadaan Alat Kesehatan Bagi Pasien Jantung dan Paru (DBHCHT) DBHCHT

- Pengadaan Peralatan Kesehatan Ruang Rawat Inap Kelas III (DAK) APBD KAB


- Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan ICU (DAK) DAK

- Pembangunan Gedung Bank Darah Rumah Sakit (Sisa DAK 2014) DAK

- Pengadaan Alat Kedokteran Ruang Operasi Pajak Rokok

- Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf) Bantuan Prop

- Pengadaan Gudang dan Workshop PS Pajak Rokok

- Pemindahan Saluran irgasi Pajak Rokok

- Pembuatan Groundtank Hidrant Pajak Rokok

- Pembuatan Pagar Pengaman Rawat inap Pajak Rokok

- Rehabilitasi Halaman Parkir Pajak Rokok

- Rehabilitas Atap Jemuran Pajak Rokok

- Relokasi Parkir Karyawan Pajak Rokok

- Pengerasan Jalan Linkungan Rumah Sakit Pajak Rokok

- Rehabilitasi Ruang Tunggu Rawat Jalan Pajak Rokok

- Pembuatan Handrel Pengaman Pasien Pajak Rokok

- Pembuatan Handrel Kamar Mandi Pasien Pajak Rokok

- Pembuatan Gordyn Penyekat Rawat Inap Kelas 3 Pajak Rokok

- Rehabilitasi Kamar Jenasah Pajak Rokok

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

- Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek

BLUD


sebagai berikut :

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Kinerja

Makin Terbukanya dan Makin Mudah Bagi Masyarakat, Terutama Masyarakat Miskin, Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Murah dan Berkualitas, Tanpa Diskriminasi

Kematian keseluruhan (Gross Death Rate/GDR)

49‰ 49,55‰ Standar < 45‰

Cakupan Minimal Kunjungan Pasien Rawat Inap (Hospitalization Rate)

5% 6,62% 132.6%

Cakupan Minimal Kunjungan Pasien Rawat Jalan (Out Patient Rate)

6% 8,87% 147.8%

Bed Occupancy Rate (BOR) 65% 57,14% Standar 60 – 85

% Peningkatan PAD RSUD dr. Soedomo 46.544.884.637 53.823.609.962 115,64%


a. Kematian keseluruhan (Gross Death Rate/GDR), pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 49

permil dengan realisasi 49,55 permil. Indikator ini tidak terpenuhi karena memang

standar GDR sebesar kurang dari 45 permil.

b. Cakupan Minimal Kunjungan Pasien Rawat Inap (Hospitalization Rate), pada Tahun 2015

ditargetkan sebesar 5% dengan realisasi 6.62% sehingga kinerjanya sebesar 132,6%.

c. Cakupan Minimal Kunjungan Pasien Rawat Jalan (Out Patient Rate), pada Tahun 2015

ditargetkan sebesar 6% dengan realisasi 8,87% sehingga kinerjanya sebesar 147.8%.

d. Bed Occupancy Rate (BOR), pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 65% dengan realisasi

57,14%. Target ini mempunyai standar 60% - 85% sehingga tidak memenuhi standar.

e. Persentase Peningkatan PAD RSUD dr. Soedomo pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar

Rp 46.544.884.637 dan terealisasi sebesar Rp 53.823.609.962 sehingga kinerjanya sebesar

115,64%.


3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Baik Formal dan Non Formal,

Negeri Maupun Swasta Agar Dapat Memenuhi Kebutuhan Kompetensi

Peserta Didik

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang

pendidikan. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Peningkatan

aksesibilitas pelayanan pendidikan murah dan bermutu. Untuk itu ditetapkan kebijakan

strategik sebagai berikut.

- Penyediaan infrastruktur pendidikan yang berkualitas

- Peningkatan mutu pendidikan

- Pemerataan kualitas pendidikan di wilayah terpencil

- Pemerataan dan peningkatan kesejahteraan guru

- Peningkatan kualitas pendidikan dengan melibatkan Perguruan Tinggi, LSM dan

Masyarakat

- Peningkatan pendidikan dengan pendekatan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis

Sekolah (MPMBS)

- Pengembangan dan sosialisasi budaya baca

- Perluasan dan pemberian kesempatan memperoleh pendidikan yang murah


berikut.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Bina Kreativitas Guru dan Peserta Didik PAUD

- Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD

- Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Negeri Pembina Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

- Fasilitasi BOS, BSM/BKSM Pendidikan Dasar dan Menengah

- Pembangunan Pagar Sekolah

- Pembangunan Saluran Drainase Sekolah

- Pembangunan Tembok Pengaman Gedung Sekolah

- Pembangunan, Rehabilitasi Sarana Sanitasi/ MCK Sekolah

- Pembinaan Gugus dan UKS SD/MI

- Pendataan dan Monitoring Verifikasi Madin dan Guru Swasta / BOP Madin (Bantuan Keuangan Provinsi)

- Pengadaan Aset Tanah Untuk Fasilitas Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Pengadaan Bangunan, Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK-2013)

- Pengadaan Peningkatan Mutu, Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK 2010)

- Pengadaan Peralatan Kesenian Sekolah Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi)

- Pengadaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Mutu SD (DAK 2013)

- Pengadaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Mutu SD dan SMP (DAK 2011)

- Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

- Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

- Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat SD, MI

- Penyelenggaraan UN/UAS Kejar Paket A, B dan C

- Penyelenggaraan UN/US SD/MI


- Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs

- Rehabilitasi gedung dan Pengadaan sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK-2014)

- Rehabilitasi gedung dan Pengadaan sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK-2014)

- Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK-2015)

- Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK-2015)

- Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Jenjang Pendidikan Dasar

- Rehabilitasi Kantor Sekolah dan UDPK

- Sekolah Adi Wiyata SD Program Pendidikan Menengah

- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi)

- Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMK (DAK-2015)

- Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMA (DAK-2015)

- Rehabilitasi gedung dan Pengadaan sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMK (DAK-2014)

- Rehabilitasi gedung dan Pengadaan sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMA (DAK-2014)

- Penyelenggaraan UN/US SMA/SMK/MA

- Penyelenggaraan OOSN dan FLS2N Siswa

- Peningkatan Mutu Pendidikan SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)

- Pengadaan Bangunan, Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu SMK (DAK-2013)

- Pembangunan Pagar Sekolah

- Pelaksanaan Seleksi Siswa Berprestasi SMP dan SMA

- Pelaksanaan Adiwiyata

- Olympiade Sains Nasional (OSN) SMP/SMA

- Lomba Kompetensi Siswa (OLYMPIADE SKILL SMK)

- Community College, Akadeni Komunitas Negeri (AKN), Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB) (Bantuan Keuangan Provinsi)

Program Pendidikan Non Formal

- Fasilitasi Bantuan Hibah Program PNFI

- Jambore PTK-PAUDNI

- Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Propinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)

- Pengadaan Komputer Madin Program Pendidikan Luar Biasa

- Diklat Pembelajaran Inklusi

- Olympiade untuk siswa SLB dan Inklusi

- Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi/PK Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

- Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru

- Pelaksanaan Sertifikasi pendidik


- Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas

- Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

- Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah

- Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

- Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi)


sebagai berikut :

Sasaran Indikator Kinerja Utama Kinerja 2014

Kinerja 2015 % Kinerja Target Realisasi

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Baik Formal dan Non Formal, Negeri Maupun Swasta Agar Dapat Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Peserta Didik

Rasio guru dengan siswa SD/MI 1:11 1:13 1:12 92,31

Rasio guru dengan siswa SMP/MTs 1:13 1:13 1:13 100

Angka kelulusan (AL) SD/MI 100 100 100 100

Angka kelulusan (AL) SMP/MTs 99,98 100 100 100

Rata-rata nilai Ujian Nasional SD/MI 7,64 7,5 7,8 104

Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs 9,45 7,5 7,6 101,33

Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SD/MI 98,25 100 99,52 99,52

Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SMP/MTs 75,45 83 80,03 96,42

APM (SD/MI/Paket A) 93,76 98,28 92,59 94,21

APM (SMP/MTs/Paket B) 81,86 85 80,22 94,37

APK (SD/MI/Paket A) 100,79 109,5 101,66 92,84

APK (SMP/MTs/Paket B) 101,47 106,5 101,02 94,85

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,01 0 0,01 0,01

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,27 0,2 0,28 141,66

Angka partisipasi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs)

99,95 100 99,43 99,43

Angka partisipasi sekolah (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Usia 13-15)

93,6 100 97,86 97,86

Rasio Kesetraan Gender SD/SDLB (Perempuan) 99,28 96 97,05 101,09

Pendidikan Menengah

Rasio guru dengan siswa (SMA/MA) 1:11 1:12 1:13 108,33

Rasio guru dengan siswa (SMK) 1:12 1:12 1:11 91,66

Angka kelulusan (SMA/MA) 99,93 100 100 100

Angka kelulusan (SMK) 100 100 100 100

Rata-rata nilai Ujian Nasional 9,37 80 6,8 85,,00

Ratio ruang kelas dengan siswa (SMA/MA) 1:28 1:32 1:31 97,02

Ratio ruang kelas dengan siswa (SMK) 1:32 1:34 1:28 82,35

APM 58,93 53 54,4 102,64

APK 72,23 78 75,59 96,91

Angka Putus Sekolah (APS) 0,28 0,4 0,24 60,82

Rasio Kesetaraan Gender SMA/SMK/SMLB 97,22 100 75,29 75,29

% Penduduk Buta Aksara > 15 Th 0.76 0 0,18 0

% Jumlah SDLB/SD Inklusi 18 26 18 69,23

% guru sesuai kualifikasi 99,2 100 87,09 87,09

% guru bersertifikat pendidik 62,4 70 81,63 102,03


a. Capaian kinerja untuk Rasio guru dengan siswa SD/MI tidak mengalami penurunan dari

Tahun 2014 sebesar 97,26% dan Tahun 2015 sebesar 92,31%, maka ini berkaitan dengan

jumlah guru dan siswa pada tahun berjalan.

b. Rasio guru dengan siswa SMP/MTs relatif stabil.

c. Angka kelulusan (AL) SD/MI relatif stabil.

d. Rata-rata nilai Ujian Nasional SD/MI mengalami penurunan dari Tahun 2014 sebesar


109,14% dan di Tahun 2015 sebesar 104%.

e. Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs mengalami penurunan dari Tahun 2014 sebesar

135% dan di Tahun 2015 sebesar 101,33%.

f. Capaian kinerja untuk Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SD/MI mengalami kenaikan

dari Tahun 2014 sebesar 98,25% dan di Tahun 2015 sebesar 99,52%.

g. Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SMP/MTs mengalami kenaikan dari Tahun 2014

sebesar 93,15% dan di Tahun 2015 sebesar 96,42%.

h. APM (SD/MI/Paket A) mengalami sedikit penurunan dari Tahun 2014 sebesar 95,50%

dan Tahun 2015 sebesar 94,21%. Penurunan ini berkaitan dengan jumlah siswa usia 7-12

tahun SD/MI/Paket A dan penduduk usia 7-12 tahun pada tahun berjalan.

i. Capaian kinerja untuk APM (SMP/MTs/Paket B) mengalami penurunan dari Tahun

2014 sebesar 97,45% dan di Tahun 2015 sebesar 94,37%.

j. APK (SD/MI/Paket A) mengalami sedikit kenaikan dari Tahun 2014 sebesar 92,21% dan

Tahun 2015 sebesar 92,84%. Penurunan ini berkaitan dengan jumlah semua siswa sekolah

SD/MI/Paket A dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada tahun berjalan.

k. APK (SMP/MTs/Paket B) mengalami sedikit penurunan dari Tahun 2014 sebesar 95,50%

dan Tahun 2015 sebesar 94,85%. Penurunan ini berkaitan dengan jumlah semua siswa

SMP/MTs/Paket B dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun pada tahun berjalan.

l. Capaian kinerja untuk Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI relatif stabil dari Tahun 2014

sebesar 0,01% dan di Tahun 2015 sebesar 0,01%.

m. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs mengalami penurunan dari Tahun 2014 sebesar

90% dan di Tahun 2015 sebesar 141,66%.

n. Capaian kinerja untuk Angka partisipasi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) mengalami

kenaikan dari Tahun 2014 sebesar 99,95% dan di Tahun 2015 sebesar 99,43%.

o. Angka partisipasi sekolah (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Usia 13-15) mengalami

sedikit penurunan dari Tahun 2014 sebesar 93,60% dan Tahun 2015 sebesar 97,86%.

p. Rasio Kesetraan Gender SD/SDLB (Perempuan) mengalami sedikit penurunan dari

Tahun 2014 sebesar 105,62% dan Tahun 2015 sebesar 101,09%; dan Rasio Kesetaraan

Gender SMP/SMPLB mengalami sedikit penurunan dari Tahun 2014 sebesar 116,28%

dan Tahun 2015 sebesar 99,15%

q. Capaian kinerja untuk Rasio guru dengan siswa (SMA/MA) mengalami sedikit kenaikan

dari Tahun 2014 sebesar 98,61% dan Tahun 2015 sebesar 108,33%; Rasio guru dengan

siswa (SMK) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

r. Angka kelulusan (SMA/MA) mengalami kenaikan.

s. Capaian kinerja Angka kelulusan (SMK) mengalami kenaikan.

t. Rata-rata nilai Ujian Nasional mengalami penurunan sebesar 118,61% di Tahun 2014 dan

Tahun 2015 sebesar 85%

u. Ratio ruang kelas dengan siswa (SMA/MA) mengalami penurunan sebesar 97,87% di

Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebesar 82,35%.

v. Capaian kinerja untuk Ratio ruang kelas dengan siswa (SMK) mengalami sedikit

penurunan dari Tahun 2014 sebesar 97,87% dan Tahun 2015 sebesar 82,35%.

w. APM mengalami penurunan.

x. Capaian kinerja APK mengalami sedikit kenaikan dari Tahun 2014 sebesar 96,31% dan

Tahun 2015 sebesar 96,91%.

y. Angka Putus Sekolah (APS) mengalami sedikit penurunan dari Tahun 2014 sebesar 56%


dan Tahun 2015 sebesar 60,82%.

z. Rasio Kesetaraan Gender SMA/SMK/SMLB mengalami penurunan Tahun 2014 sebesar

99,20% dan Tahun 2015 sebesar 75,29%.

aa. Capaian kinerja untuk % Penduduk Buta Aksara > 15Th mengalami sedikit penurunan

dari Tahun 2014 sebesar 76% dan Tahun 2015 sebesar 0,18%.

bb. Capaian kinerja untuk % Jumlah SDLB/SD Inklusi mengalami sedikit penurunan dari

Tahun 2014 sebesar 72% dan Tahun 2015 sebesar 69,23%

cc. Capaian kinerja untuk % guru sesuai kualifikasi mengalami penurunan dari Tahun 2014

sebesar 100,20% dan Tahun 2015 sebesar 87,09%; dan % guru bersertifikat pendidik

mengalami peningkatan sebesar 87,09% di Tahun 2014 dan di Tahun 2015 sebesar

102,03%.

4. Sasaran Makin Terbukanya dan Makin Mudah Bagi Masyarakat, Terutama

Masyarakat Miskin, Untuk Memperoleh Pelayanan Pendidikan yang

Murah dan Berkualitas, Tanpa Diskriminasi


pendidikan. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Peningkatan

aksesibilitas pelayanan pendidikan murah dan bermutu. Untuk itu ditetapkan kebijakan


- Penyediaan infrastruktur pendidikan yang berkualitas

- Peningkatan mutu pendidikan

- Pemerataan kualitas pendidikan di wilayah terpencil

- Pemerataan dan peningkatan kesejahteraan guru

- Peningkatan kualitas pendidikan dengan melibatkan Perguruan Tinggi, LSM dan

Masyarakat

- Peningkatan pendidikan dengan pendekatan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis

Sekolah (MPMBS)

- Pengembangan dan sosialisasi budaya baca

- Perluasan dan pemberian kesempatan memperoleh pendidikan yang murah


berikut.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013

- Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

- Sekolah Percontohan Ramah Anak TK, SD, SMP, SMA dan SMK


sebagai berikut :




Makin Terbukanya dan Makin Mudah Bagi Masyarakat, Terutama Masyarakat Miskin, Untuk Memperoleh Pelayanan Pendidikan yang Murah dan Berkualitas, Tanpa Diskriminasi

% berfungsinya sistem informasi manajemen pendidikan.

90,05 100,00 95,00 95,00

% peraturan yang disosialisasikan

90,05 100,00 95,00 95,00


a. Persentase berfungsinya sistem informasi manajemen pendidikan dengan target 100%

terealisasi 95% sehingga kinerjanya sebesar 95%. Kinerja ini meningkat dibanding tahun

sebelumnya.

b. Persentase peraturan yang disosialisasikan dengan target 100% terealisasi 95% sehingga

kinerjanya sebesar 95%. Kinerja ini meningkat dibanding tahu sebelumnya.

5. Sasaran Meningkatnya Jumlah Angkatan Kerja, Terutama Penduduk

Miskin, Laki-Laki Maupun Perempuan, yang Terserap Ke dalam Lapangan

Kerja, dan Tertampungnya Tenaga Kerja Penganggur Korban PHK


ketenagakerjaan. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Sosial. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa

Perluasan lapangan kerja. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.

- Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan syarat-syarat kerja

- Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan sistem pelatihan tenaga kerja - Mensosialisasikan pentingnya penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja


berikut.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Lingkungan Balai Latihan Kerja (BLK)

- Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja

- Pemberdayaan TKI Purna

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

- Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan


sebagai berikut :




Meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK

% penurunan angka pengangguran

- AKL 1148 orang 1050 orang 1124 orang 107,05% - AKN 1250 orang 1000 orang 1258 orang 125,8%

- AKAD 500 orang 195 orang 214 orang 109,74%


Persentase penurunan pengangguran adalah indikator yang menunjukkan jumlah pencari

kerja yang terserap dalam penempatan tenaga kerja di berbagai pasar kerja. Penempatan

tenaga kerja dilaksanakan melalui sistem Antar Kerja. Tiga jenis program antar kerja yang

dilakukan Kabupaten Tenggalek adalah melalui pasar kerja Antar Kerja Lokal (AKL), pasar

kerja luar daerah Jawa Timur atau Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan pasar kerja luar

negeri atau Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Tahun 2015, pengurangan pengangguran

melalui program AKL, AKAN maupun AKAD menunjukkan kinerja yang melebihi target

yang telah ditetapkan, dimana:

a. Penempatan melalui program AKL ditargetkan sebanyak 1.050 orang, terealisasi 1.124

orang sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 107,05%

b. Penempatan melalui program AKAN ditargetkan sebanyak 1.000 orang, terealisasi

1.258 orang sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 125,80%

c. Penempatan melalui program AKAD ditargetkan sebanyak 195 orang, dan terealisasi

214 orang, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 109,74%

Permasalahan dalam sasaran ini di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Masyarakat yang telah mendapatkan pekerjaan tidak melapor kepada Dinas, sehingga

terdapat kesulitan pada waktu pencatatan data penempatan tenaga kerja. Selain itu,

kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan kartu pencari kerja

(AK1) dimana hanya masyarakat yang diwajibkan oleh pemberi kerja yang akan

dilamar untuk menyertakan kartu AK1 yang mengajukan permohonan. Solusi atas

permasalahan ini adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat,

utamanya siswa SMK dan koordinasi dengan BKK

b. Terkait peraturan yang mewajibkan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia

maka pengadaan dan penyerahan bantuan kepada kelompok wirausaha baru tidak

dapat direalisasi. Dengan demikian, upaya pemberdayaan wirausaha hanya bisa

dilakukan dengan memberikan bimtek maupun pelatihan usaha

6. Sasaran Meningkatnya Ketrampilan dan Perlindungan Pekerja


ketenagakerjaan. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja,


Perluasan lapangan kerja. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.


- Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan syarat-syarat kerja

- Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan sistem pelatihan tenaga kerja - Mensosialisasikan pentingnya penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja


berikut.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

- Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Kesehatan

dan Keselamatan


sebagai berikut :



Meningkatnya ketrampilan dan perlindungan pekerja

% peningkatan jumlah tenaga terampil 302 orang 200 orang 240 orang 120 % % penurunan kecelakaan kerja 0 kasus 0 kasus 0 kasus 100 % % berkurangnya jumlah pelanggaran terhadap per undang-undangan ketenaga kerjaan

0 kasus 0 kasus 0 kasus 100 %

% meningkatnya peserta jamsostek 1352 orang 1400 orang 1788 orang 127,71 %


a. Peningkatan jumlah tenaga terampil adalah indikator yang menunjukkan jumlah pencari

kerja dan masyarakat yang diberikan pelatihan ketrampilan. Pada Tahun 2015 jumlah

tenaga kerja terlatih sebanyak 240 orang, atau sebesar 120% dari target yang ditetapkan

sebesar 200 orang.

b. Indikator penurunan kecelakaan kerja adalah indikator yang menunjukkan pemahaman

dan kesadaran pengusaha dan pekerja dalam menggalakkan norma kerja, etika kerja,

serta keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga tercipta kecelakaan nihil (zero accident).

Pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki komitmen untuk mengembangkan dan

membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam upaya pembudayaan K3

tersebut, peran serta masyarakat didorong mampu melaksanakan K3 secara swakelola

dan swadaya. Dengan membudayakan K3 di kalangan masyarakat industri, diharapkan

kondisi kerja akan terus membaik sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan

produktivitas kerja serta terciptanya nihil kecelakaan. Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten

Trenggalek menargetkan nihil kecelakaan (0%) di perusahaan dan sampai akhir Tahun

2015 terealisasi tidak ada kecelakaan (nol kejadian), sehingga capaiannya adalah 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran perusahaan dalam menerapkan norma

kerja, etika kerja dan K3 di lingkungan perusahaan sudah menunjukkan situasi yang

menggembirakan.

c. Persentase berkurangnya jumlah pelanggaran terhadap perundang-undangan

ketenagakerjaan adalah indikator yang menunjukkan tentang jumlah kasus Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagaimana tahun sebelumnya, pada Tahun 2015 ditargetkan penurunan kasus PHK


yang tidak sesuai aturan sebanyak sebesar nol kasus, dan sampai akhir tahun juga

terealisasi nol kasus, berarti terjadi pencapaian kinerja sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya pemerintah di bidang ketenagakerjaan, utamanya

perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial baik melalui sosialisasi maupun

kegiatan monitoring telah menunjukkan hasil sebagaimana dikehendaki.

d. Peserta Jamsostek adalah indikator yang menunjukkan jumlah perusahaan, yayasan,

koperasi, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 orang, untuk

ikut menjadi peserta Jamsostek, atau yang sekarang dikenal dengan BPJS

Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberi

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang

penyelenggaraannya menggunakan Asuransi Sosial yang meliputi Jaminan Kecelakaan

Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian. Pada Tahun 2015 target peningkatan

jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif sebanyak 1.400 orang dan terealisasi sebanyak

1.788 orang sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 127,71%.

Permasalahan dalam sasaran ini adalah sebagai berikut.

a. Perpanjangan ijin rekruter CTKI sering tidak diperhatikan oleh yang bersangkutan dan

proses klaim asuransi TKI bermasalah yang tidak diketahui oleh TKI atau keluarga TKI.

Solusi atas permasalahan ini adalah Sosialisasi secara berkelanjutan

b. Masih rendahnya kesadaran pemberi kerja / perusahaan untuk mendaftarkan

pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan beberapa perusahaan

kurang memperhatikan syarat-syarat kerja. Solusi atas permasalahan ini adalah

sosialisasi secara berkelanjutan, monitoring, pengawasan ketenagakerjaan dan

peringatan kepada perusahaan

c. Beberapa perusahaan kurang memenuhi syarat norma K3 dan masih rendahnya

pemahaman K3 di perusahaan. Solusi atas permasalahan ini adalah sosialisasi secara

berkelanjutan, monitoring, pengawasan ketenagakerjaan dan peringatan kepada

perusahaan

7. Sasaran Tersedianya Calon Transmigran yang Siap Diberangkatkan Ke

Tempat Tujuan


transmigrasi. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja,


perluasan lapangan kerja. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik berupa peningkatan

kerjasama antar daerah tujuan transmigrasi dan pemberangkatan calon transmigran yang

sudah dilatih.


berikut.

Program Transmigrasi Regional


- Pemberangkatan Transmigrasi

- Pengerahan Transmigrasi


sebagai berikut :



Tersedianya calon transmigran yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan

Calon transmigrasi yang diberangkatkan

50 KK 25 KK 25 KK 100 %


Tersedianya calon transmigran yang siap berangkat pada Tahun 2015 ditargetkan sebanyak

25 KK dan terealisasi berupa 25 KK calon transmigran yang siap berangkat, sehingga capaian

kinerjanya mencapai 100%. Sebenarnya jumlah transmigran yang diberangkatkan selalu

fluktuatif dari tahun ke tahun, bahkan pada Tahun 2015 hanya mampu memberangkatkan

sebanyak 25 KK, hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemberangkatan transmigran selalu

tergantung dari keputusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun kesiapan lokasi

transmigran. Solusi untuk permasalahan itu diambil langkah-langkah sebagai berikut.

a. Terus meningkatkan koordinasi, baik dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun

dengan Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi di Jakarta, untuk mendapatkan

alokasi target pengerahan transmigrasi yang pasti.

b. Mengadakan kunjungan ke daerah transmigrasi untuk memperoleh gambaran lokasi

sebagai bahan penyuluhan kepada calon transmigran.

8. Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan

Anak


Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat

daerah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa pengoptimalan

penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan

di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik

sebagai berikut.

- Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati perempuan secara optimal dalam

pengambilan kebijakan terkait dengan peranan perempuan;

- Peningkatan Kualitas SDM perempuan sehingga menjadi insan yang mandiri;

- Perlindungan perempuan korban tindak kekerasan;

- Peningkatan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- Peningkatan kuantitas dan kualitas keterlibatan organisasi perempuan dalam

perlindungan perempuan;


perlindungan perempuan.



berikut.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Anak


sebagai berikut :



Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Terlayaninya pendampingan bagi korban kekerasan

39 kasus 40 kasus

39 kasus 97,5


Terlayaninya pendampingan bagi korban kekerasan pada Tahun 2015 dengan target 40 kasus

terlayani pendampingan dengan realisasi 39 kasus terlayani, sehingga capaian kinerja 97,5%.

9. Sasaran Terjaminnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Berbagai

Peraturan, Program Pembangunan, dan Kebijakan Publik


Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat


Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Pengoptimalan



sebagai berikut.

- Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati perempuan secara optimal dalam

pengambilan kebijakan terkait dengan peranan perempuan;

- Peningkatan Kualitas SDM perempuan sehingga menjadi insan yang mandiri;

- Perlindungan perempuan korban tindak kekerasan;

- Peningkatan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;


perlindungan perempuan;


perlindungan perempuan.


berikut.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan


Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

- Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera


sebagai berikut :

Sasaran Indikator Kinerja Utama Kinerja 2015 % Kinerja Target Realisasi

Terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai peraturan, program pembangunan, dan kebijakan publik

Peningkatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

1080 orang

880 orang 81,48

Peningkatan pembinaan terhadap organisasi perempuan

10 keg 7 keg 70

Peningkatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan

12 keg 12 keg 100


a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

dengan target 1.080 orang telah terealisasi 880 orang sehingga capaian kinerja 81,48%

b. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi perempuan dengan target 10 kegiatan telah

terealisasi 7 kegiatan sehingga capaian kinerja 70%

c. Peningkatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan dengan target 12 kegiatan telah

terealisasi 12 kegiatan sehingga capaian kinerja 100%

10. Sasaran Terselenggaranya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera


Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat


Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Pengoptimalan



berupa peningkatan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada

masyarakat.


berikut.

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi

- Pembinaan Keluarga Berencana

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)

- KIE dan Advokasi PP dan KB

- Pendataan Keluarga

Program Kesehatan Reproduksi Remaja


- Jambore Remaja Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-

KRR)

- Fasilitasi PIK-KRR

Program Pelayanan Kontrasepsi

- Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

- Operasional PPKBD dan Sub PPKBD

- Operasional Kelompok UPPKS yang dilatih

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

- Penyuluhan Penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

- Temu Kreativitas / Jambore Kader Tribina


sebagai berikut :



Terselenggaranya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Mengatur jarak kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga

855 300 akseptor 855 285

Meningkatnya keterpaduan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mensukseskan program KB

148971 PUS

148971 PUS 148971 PUS 100

Meningkatnya kegiatan instritusi masyarakat pedesaan dalam program KB-KS yang mandiri

157/960 157 desa/ 995 sub PPKBD

157/960 96,48


a. Mengatur jarak kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan target 300

akseptor telah terealisasi 855 akseptor sehingga capaian kinerja 285%

b. Meningkatnya keterpaduan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam

mensukseskan program KB dengan target 148971 PUS telah terealisasi 148971 PUS

sehingga capaian kinerja 100%

c. Meningkatnya kegiatan instritusi masyarakat pedesaan dalam program KB-KS yang

mandiri dengan target 157 desa/ 995 sub PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana

Desa) telah terealisasi 157 desa/ 960 sub PPKBD sehingga capaian kinerja 96,48%

11. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang Sosial.

Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Peningkatan kesejahteraan

sosial rakyat. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.


- Pembinaan partisipasi sosial masyarakat

- Peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi berkualitas dan merata

- Penanggulangan korban bencana alam dan konflik sosial

- Peningkatan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan pelayanan dan bantuan

- dasar kesejahteraan sosial melalui peningkatan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial)

- Peningkatan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


berikut.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- Pembinaan Lanjut KUBE Fakmis, Pelaku Usaha KesejahteraanSosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana

- Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

- Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

- Updating dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan


sebagai berikut :



Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

% lembaga kesejahteraan sosial yang dibantu dan difasilitasi

28 lembaga 13 lembaga 63 lembaga 484,62%


Lembaga kesejahteraan sosial termasuk dalam kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) yang sedianya membantu pemerintah untuk penanganan PMKS. Jumlah

lembaga kesejahteraan sosial yang dibantu dan difasilitasi pada Tahun 2015 sebanyak 63

lembaga, jauh lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 13 lembaga. Adapun jenis

lembaga kesejahteraan sosial yang dibantu dan difasilitasi antara lain: 12 LKSA, 24 KUBE,

TKSK, TAGANA, 15 UPPKH, 1 PSM, 1 Pertuni, 4 Karang Taruna, 3 Karang Werda, dan

Yayasan Gerontologi.

Beberapa hal terkait keberhasilan sebagaimana pencapaian indikator kinerja tersebut

sepanjang Tahun 2015 tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan kendala. Berbagai

kendala dan permasalahan tersebut antara lain:

a. Pada kegiatan Pembinaan Lanjut KUBE Fakmis, Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, salah satu outputnya adalah untuk


mendampingi kegiatan P2DT2 dari Provinsi untuk daerah KAT (Komunitas Adat

Terpencil) di Desa Depok, Bendungan. Namun, karena kegiatan untuk penanganan

daerah KAT dari provinsi belum juga dilaksanakan sampai akhir tahun, maka kegiatan

untuk memberikan penunjang kebutuhan air bersih tetap diberikan kepada warga KAT

di Desa Depok, Kecamatan Bendungan.

b. Terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran jaminan

kesehatan (PBI-JK), terdapat permasalahan dimana keputusan by name by addres peserta

PBI JK dari Menteri Sosial RI tidak sesuai dengan hasil verivali yang dilaksanakan oleh

Dinas Nakertransos. Hal ini mengakibatkan permasalahan pada masyarakat, karena

banyak pemegang KIS tidak dapat mengklaim pada pelayanan kesehatan karena

dinyatakan keluar/meninggal oleh keputusan tersebut;

c. Terdapat kesalahpahaman persepsi, baik masyarakat maupun pemangku kepentingan di

lingkungan Pemerintah Daerah, dimana menganggap bahwa penanganan PMKS hanya

merupakan tugas fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;

Adapun solusi untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut adalah secara aktif

melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat,

provinsi maupun di dalam daerah, mengoptimalkan PSKS dalam penanganan PMKS, up

dating secara kontinyu data PMKS, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam

penanganan PMKS dengan membangkitkan kembali kearifan lokal (local wisdom) dari

masyarakat setempat.

12. Sasaran Meningkatnya Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan Sosial

dan Hukum Bagi Anak Telantar, Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan

Anak Nakal


Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Peningkatan kesejahteraan

sosial rakyat. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.




- Peningkatan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan pelayanan dan bantuan

- dasar kesejahteraan sosial melalui peningkatan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial)




berikut.

Program Pembinaan Anak Terlantar

- Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar


Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

- Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo

- Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo


sebagai berikut :



Meningkatnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

% anak terlantar, anjal, anak cacat & anak nakal yg diberi bantuan

19409 anak 19342 anak 20371 anak 105,32%

% peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /jompo

32 anak 16 anak 16 anak 100%

% anak panti yang mendapat bantuan permakanan

651 anak 651 anak 651 anak 100%

% anak terlantar yg diberi pelatihan ketrampilan

69 anak 20 anak 37 anak 185%


a. Jumlah anak terlantar, anak jalanan (anjal), anak cacat dan anak nakal yang diberi

bantuan pada Tahun 2015 terealisasi sebanyak 20.371 orang, lebih besar daripada target

yang direncanakan sebanyak 19.342 orang, sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,32%.

Bantuan yang dimaksud disini termasuk bantuan peralatan usaha untuk anak panti,

bantuan permakanan bagi penghuni panti, bantuan peralatan untuk peserta pelatihan

yang berasal dari anak terlantar, anak terlantar yang termasuk dalam Program Keluarga

Harapan (PKH), serta peserta tetirah untuk anak yang berkebutuhan khusus.

b. Pada Tahun 2015, untuk indikator peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni

panti asuhan/jompo ditargetkan 16 orang dan terealisasi sebanyak 16 orang atau

kinerjanya mencapai 100%;

c. Anak panti yang mendapatkan bantuan permakanan pada Tahun 2015 terealisasi

sebanyak 651 anak pada panti asuhan / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

yang tersebar di wilayah Kabupaten Trenggalek, sama dengan targetnya sehingga

capaian kinerjanya 100%;

d. Jumlah anak terlantar yang diberi pelatihan ketrampilan pada Tahun 2015 sebanyak 37

orang, terdiri dari 21 orang yang dilatih di UPT PSRT Blitar, 16 orang dilatih sendiri di

Kabupaten Trenggalek. Sehingga, dari realisasi pada Tahun 2015 melebihi target yang

hanya sebesar 20 orang atau 185%;

Pencapaian sasaran ini menemui hambatan sebagai berikut.

Anggota masyarakat, dalam hal ini orang tua atau wali dari penyandang cacat kurang sadar

akan kebutuhan anaknya, dimana seharusnya setiap anak, meskipun penyandang disabilitas

berhak untuk menjalani hidup sebagaimana anak pada umumnya. Hal ini menyebabkan

beberapa kegiatan yang sedianya digunakan untuk melakukan rehabilitasi melalui kegiatan


pengiriman peserta pelatihan bagi penyandang cacat di UPT Resos Provinsi maupun pusat

tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena banyak orang tua /wali melarang anaknya

untuk dikirim pelatihan.

13. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin, Serta

Meningkatnya Kerjasama Kemitraan Antara Pengusaha dan Kelompok

Usaha Fakir Miskin


Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

dan Sekretariat Daerah melalui Bagian Administrasi Perekonomian. Sasaran ini ditujukan

untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat. Untuk

itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.




- Peningkatan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan pelayanan dan bantuan dasar

kesejahteraan sosial melalui peningkatan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)




berikut.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat

- Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan

Bagian Administrasi Perekonomian Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- Fasilitasi Distribusi Raskin


sebagai berikut :



Meningkatnya pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, serta meningkatnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin

% warga miskin yang meningkat pendapatannya

13.021 orang

12.741 orang

13.284 orang

104,26%

Jml tertib administrasi Desa/kel penerima Raskin

157 desa / kelurahan



100%

Jumlah RTS yang mendapatkan Raskin

55.527 RTS 55.527 RTS 55.527 RTS 100%


a. Jumlah warga miskin yang meningkat pendapatannya sesuai wewenang dan tugas fungsi

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sebanyak 13.284 orang, atau mencapai

104,26% dari target yang direncanakan sebesar 12.741 orang;


b. Jml tertib administrasi Desa/kel penerima Raskin dengan target 157 desa / kelurahan dan

telah tercapai seluruhnya.

c. Jumlah RTS yang mendapatkan Raskin dengan target 55.527 RTS dan telah tercapai

seluruhnya.

14. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang Pangan.

Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Kantor Ketahanan Pangan. Sasaran ini

ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Revitalisasi pertanian dan

pengembangan agroindustri/agrobisnis. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik berupa

Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta meningkatkan

produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan

sumber protein.


berikut.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

- Pengembangan Sistem Informasi Pasar

- Penanganan Desa Rawan Pangan

- Penyusunan Database Potensi Produk Pangan

- Trengginas Galang Ekonomi

- Peningkatan Gizi Masyarakat

- Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat

- Pendampingan Desa Mandiri Pangan

- Pengembangan Diversifikasi / Keanekaragaman Pangan

- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

- Pengembangan Ketersediaan Distribusi Pangan

- Pengembangan Ketahanan Pangan Daerah

- Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

- Pendampingan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (P-LDPM)

- Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

- Pengembangan Lumbung Pangan Desa


sebagai berikut :



Meningkatnya ketersediaan pangan daerah

Jumlah peningkatan ketersediaan bahan pangan

- Beras 94.282 106.306 ton/tahun 106.306 100

- Jagung 67.537 90.959 ton/tahun 90.959 100

- Telur 251 215 ton/tahun 215 100

- Daging 3.058 3.345 ton/tahun 3.345 100

- Kedelai 7.952 10.091 ton/tahun 10.091 100

- Kacang tanah 1.873 3.760 ton/tahun 3.760 100

- Ubi kayu 417.050 362.936 ton/tahun 362.936 100

- Ubi jalar 448 962 ton/tahun 962 100



Jumlah peningkatan ketersediaan bahan pangan:

- Beras dengan target 106.306 ton/tahun telah terealisasi 106.306 ton/tahun sehingga

capaian kinerja 100%

- Jagung dengan target 90.959 ton/tahun telah terealisasi 90.959 ton/tahun sehingga


- Telur dengan target 215 ton/tahun telah terealisasi 215 ton/tahun sehingga capaian

kinerja 100%

- Daging dengan target 3.345 ton/tahun telah terealisasi 3.345 ton/tahun sehingga capaian

kinerja 100%

- Kedelai dengan target 10.091 ton/tahun telah terealisasi 10.091 ton/tahun sehingga


- Kacang tanah dengan target 3.760 ton/tahun telah terealisasi 3.760 ton/tahun sehingga


- Ubi kayu dengan target 362.936 ton/tahun telah terealisasi 362.936 ton/tahun sehingga


- Ubi jalar dengan target 962 ton/tahun telah terealisasi 962 ton/tahun sehingga capaian

kinerja 100%

15. Sasaran Meningkatnya Produktifitas, Produksi, Daya Saing dan Nilai

Tambah Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang Pertanian.

Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Pertanian, Kehutanan dan

Perkebunan; dan Bagian Perekonomian Setda. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan

tujuan strategik berupa revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri/agrobisnis.

Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.

- Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan

pendekatan konsep pengembangan agribisnis;

- Peningkatan pengembangan komoditas unggulan daerah melalui bantuan saprodi kepada

petani, penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;

- Tempat pemasaran hasil pertanian secara terpadu berupa sentra pengembangan

agribisnis, kawasan terpadu agropolitan dan agrowisata.


berikut.

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis serta Pemberdayaan

Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)


Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

- Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

- Trengginas Galang Ekonomi Pengembangan Cassava

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

- Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

- Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman Perkebunan dan

Agribis/Agroindustri Tanaman Perkebunan (Tanaman Kakao)

- Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura

- Standarisasi kualitas bahan baku (DBHCHT)

- Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka

pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah melalui bantuan sarana dan bibit cengkeh (DBHCHT)

- Trengginas Galang Ekonomi Pengolahan Pupuk Organik dan Agensia Hayati

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- Pengembangan bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan

- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penangkar Bibit/Benih dan

Penyuluhan Pertanian (DAK)

- Pemeliharaan dan Operasional Kebun Dilem Wilis

- Pengembangan Tanaman Hortikultura Kawasan Agropolitan

- Pendampingan Anty Poverty Program (APP) Sektor Pertanian/ Perkebunan/

Kehutanan

- Pengembangan Tanaman Hortikultura

- Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pertanian

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan

- Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

- Peningkatan Infrastruktur Pertanian Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja

(P3K2) (DAK Tambahan)

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penangkar Bibit/Benih dan

Penyuluhan Pertanian (Sisa DAK 2014)

Bagian Administrasi Perekonomian

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Distribusi Pupuk


sebagai berikut :




Meningkatnya Produktifitas, Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

% Peningkatan SDM penyuluh pertanian 175 PPL 175 PPL 154 PPL 88%

% peningkatan jumlah petani trampil 240 Poktan 158 Poktan 250 Poktan 158,23%

% Peningkatan fasilitasi pemasaran 3 keg 1 keg 4 keg 400%

% petani yang mendapat pelatihan teknologi pertanian

275 orang

240 orang 560 orang 233,33%

% peningkatan produksi hasil pertanian :

- Padi 169.608 ton 148.195 ton 184.604 ton 124,57%

- Jagung 76.294 ton 96.594 ton 90.959 ton 94,17%

- Sayuran 12.618 ton 3.665 ton 5.229 ton 142,67%

- Buah-buahan 52.115 ton 51.559 ton 57.716 ton 111,94%

- Biofarmaka 6.971 ton 9.821 ton 6.220 ton 63,33%

- Infrastruktur Pertanian 15.206,50 m 11.398 m 18.324,21 m 160,77%

% peningkatan produktivitas hasil pertanian:

- Padi 6,20 ton/ha 6,96 ton/ha 6,22 ton/ha 89,37%

- Jagung 5,89 ton/ha 5,00 ton/ha 6,35 ton/ha 127%

- sayuran 6,35 ton/ha 2,92 ton/ha 4,18 ton/ha 143,15%

- Buah-buahan 9,33 ton/ha 4,06 ton/ha 7,59 ton/ha 186,95%

- Biofarmaka 14,80 ton/ha

2,46 ton/ha 13,43 ton/ha 545,93%

% peningkatan produksi perkebunan :

- Kakao 869,75 ton 1.762 ton 820,1 ton 46,54%

- Kelapa 10.475,75 ton

11.726 ton 10.399,75 ton 88,69%

- Cengkeh 551,25 ton 1.985 ton 2462,96 ton 124,08%

- Kopi 179,75 ton 119,41 ton 291,5 ton 244,12%

% peningkatan produktivitas hasil perkebunan

- Kakao 0,41 ton/ha 0,70 ton/ha 0,36 ton/ha 51,43%

- Kelapa 0,97 ton/ha 1,04 ton/ha 0,98 ton/ha 94,23%

- Cengkeh 0,21 ton/ha 0,67 ton/ha 0,88 ton/ha 131,34%

- Kopi 0,47 ton/ha 0,30 ton/ha 0,76 ton/ha 253,33%

Jumlah Distributor yang menyalurkan pupuk sesuai aturan

5 Distrib., 48 Kios

6 Distrib., 108 Kios

6 Distrib., 88 Kios

78%


a. Prosentase Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian

Peningkatan jumlah SDM Pertanian pada Tahun 2015 yang direncanakan sebesar 175

PPL dapat terealisasi 154 PPL (88%). Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah PPL yang

pensiun. Jumlah ini diperoleh dari Penyuluh Pertanian PNS sebanyak 65 orang, THL 72

orang, Penyuluh Perikanan sebanyak 7 orang dan Penyuluh Kehutanan sebanyak 10

orang. Pencapaian sasaran ini sesuai dengan rencana jangka menengah yang tertuang

dalam Renstra Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek

Tahun 2010–2015 yang menargetkan pencapaian sasaran ini sebanyak 175 PPL.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014, maka indikator kinerja di Tahun 2015

menurun sebanyak 21 PPL karena adanya PPL yang pensiun, meninggal maupun pindah

tugas. Capaian target kinerja ini dapat kita lihat dari berbagai kegiatan peningkatan SDM

Penyuluh pertanian seperti Penilaian Angka Kredit, Temu Teknis Penyuluh, Programa

Kabupaten, Programa Kecamatan, RDKK Desa, RDKK Kecamatan, Rekapitulasi RDKK,

Verifikasi/Validasi RDKK, Rembug Tani maupun Pelatihan/Pembinaan P3A Capaian

indikator kinerja ini diperoleh dari kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan


Pelaku Agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

(P3A).

b. Prosentase Jumlah Petani Terampil

Prosentase Jumlah Petani Terampil yang direncanakan dalam Tahun 2015 sebesar 158

poktan terealisasi 250 poktan (158,23%). Jika dibandingkan dengan realisasi indikator

kinerja tahun anggaran 2014 yang pencapaiannya mencapai 240 poktan, maka pada

Tahun 2015 ini mengalami kenaikan sebesar 4,17%. Capaian target kinerja ini dapat kita

lihat dari berbagai kegiatan peningkatan SDM Penyuluh pertanian seperti Penilaian

Angka Kredit, Temu Teknis Penyuluh, Programa Kabupaten, Programa Kecamatan,

RDKK Desa, RDKK Kecamatan, Rekapitulasi RDKK, Verifikasi/Validasi RDKK, Rembug

Tani maupun Pelatihan/Pembinaan P3A.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan

Petani dan Pelaku Agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan Perkumpulan Petani

Pemakai Air (P3A).

c. Indikator Kerja Peningkatan Fasilitasi Pemasaran

Indikator kerja peningkatan fasilitasi pemasaran pada Tahun 2015 ini ditargetkan

terlaksana 1 kali pelaksanaan. Realisasi indikator kerja peningkatan fasilitasi pemasaran

di Tahun 2015 dapat terlaksana 4 kali pameran atau sebesar 400% dari target yang

ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 yang realisasinya terlaksana

sebanyak 3 kali pameran, maka di Tahun 2015 ini pelaksanaan pameran ini bertambah 1

kali pameran.

Realisasi indikator kinerja ini melebihi target yang ditetapkan oleh Renstra Dinas

Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trengalek yang hanya menargetkan

pameran sebanyak 1 kali pameran setiap tahunnya. Dukungan terhadap pelaksanaan

kegiatan pameran ini dikarenakan Kabupaten Tenggalek mempunyai potensi unggulan

pertanian yang layak diperkenalkan untuk meningkatkan daya saing produk. Oleh

karena itu, maka kegiatan pameran dipandang sangat penting untuk dilaksanakan selain

untuk ajang alih teknologi dan informasi, sebagai sarana membangun kelembagaan dan

jejaring agribisnis serta meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang

berbasis pertanian.

Pelaksanaan pameran di Tahun 2015 ini adalah :

- Lomba/Kontes Durian Unggulan Kabupaten Trenggalek,

- Pameran Pasar Rakyat dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI dan Hari

Jadi Kabupaten Trenggalek,

- Pameran Gelar Potensi Hasil Produk Pertanian/ Perkebunan

- Pameran Gelar Produk Olahan Hasil Pertanian/ Perkebunan

Kontes durian yang merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan Dinas

Pertanian Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Tenggalek yang pada Tahun 2014 tidak

dapat dilaksanakan, pada Tahun 2015 ini dapat dilaksanakan dan dari pameran ini

diperoleh varietas unggul lokal yang baru dari Kabupaten Trenggalek diantaranya

Durian “SLAMET”, Durian “BASHUDI”, Durian “BASOKA”, Durian “MUNDO” dan


Durian “NURI”. Sedangkan dari Gelar Produk Unggulan dan Gelar Olahan Makanan

dan Minuman dari Daun yang Berkhasiat, Kabupaten Trenggalek masing–masing

mendapat Juara Harapan III.

d. Indikator Kinerja Prosentase Petani yang Mendapatkan Pelatihan Teknologi Pertanian

Indikator Kinerja Prosentase petani yang mendapatkan pelatihan teknologi pertanian

pada Tahun 2015 ditargetkan untuk 240 orang dapat terealisasi sebanyak 560 orang

dengan tingkat keberhasilan mencapai 233,33%. Dibandingkan dengan tahun anggaran

2014 yang realisasinya mencapai 275 orang, maka diTahun 2015 ini meningkat sebesar

103,64% dari realisasi Tahun 2014.

Jika ditinjau dengan Renstra Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Trenggalek Tahun 2010–2015 maka realisasi di Tahun 2015 ini jauh melebihi rencana yang

ditetapkan. Namun demikian hal ini selaras dengan penambahan anggaran dan kegiatan

yang direncanakan dalam Renstra Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan yang

direncanakan pemenuhannya hanya melalui 3 kegiatan di Tahun 2015 ini berkembang

menjadi 5 kegiatan dengan anggaran total sebesar Rp. 1.175.000.000,00 untuk pencapaian

indikator kinerja Prosentase petani yang mendapatkan pelatihan teknologi pertanian ini.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari petani yang mendapatkan pelatihan

teknologi pertanian berupa sekolah lapang hama penyakit tanaman perkebunan

sebanyak 50 orang, 50 orang untuk kegiatan sosialisasi pasca panen hortikultura, 20

orang untuk sekolah lapang budidaya jamur, 100 orang untuk sosialisasi petani

tembakau baik dalam hal Teknik Budidaya Tanaman yang Sehat serta Teknik

Pengamatan rutin hama dan penyakit Tanaman, 100 orang untuk teknik budidaya

tanaman sehat tembakau, teknik pengamatan rutin hama dan penyakit tanaman

tembakau, teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman tembakau dan teknik

penanganan panen dan pasca panen tanaman tembakau, 135 orang untuk pembinaan

dan pelatihan Regu Pengendali Hama (RPH) dan 105 orang untuk pelatihan penguatan

jejaring pada kegiatan Trengginas Galang ekonomi Pengolahan Pupuk Organik dan

Agensia Hayati.

Keberhasilan indikator sasaran ini diperoleh dari Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/ Perkebunan melalui 5 kegiatan yaitu kegiatan Sekolah Lapang

Pengendalian Hama Tanaman Perkebunan dan Agribisnis/Agroindustri Tanaman

Perkebunan (Tanaman Kakao), Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Hortikultura, Standarisasi Kualitas Bahan Baku (DBHCHT), Penguatan Ekonomi

Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Pengentasan

Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Daerah melalui Bantuan Sarana dan Bibit Cengkeh (DBHCHT) dan Trengginas Galang

Ekonomi Pengolahan Pupuk Organik dan Agensia Hayati .

e. Prosentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian

Prosentase peningkatan produksi hasil pertanian ditinjau dari lima komoditas utama

pertanian yaitu : padi, jagung, sayuran, buah–buahan dan biofarmaka serta infrastruktur

pertanian.

Produksi padi pada tahun anggaran 2015 yang ditargetkan capaiannya sebesar 148.195

ton dapat tercapai 184.604 ton (124,57%). Kenaikan produksi ini terjadi beriringan dengan


kenaikan jumlah luas panen di Tahun 2015 yang mencapai 29.669 ha. Luas panen ini

terdiri dari luas panen padi sawah dan luas panen padi ladang. Jika dibandingkan

dengan tahun–tahun sebelumnya maka produksi padi di Tahun 2015 ini lebih tinggi dari

Tahun 2014 yang produksinya terpenuhi 169.608 ton dengan luas panen 28.411 ha. Jika

dibandingkan dengan produksi padi tahun 2013 yang produksinya mencapai 193.223 ton

dengan luas panen 31.508 ha maka produksi padi di Tahun 2015 ini lebih rendah. Namun

jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang produksinya mencapai 173.003 ton dengan

luas panen 28.508 ha maka produksi padi di Tahun 2015 ini masih lebih tinggi. Secara

umum kenaikan jumlah produksi padi di Kabupaten Trenggalek ini dikarenakan adanya

kenaikan jumlah luas panen padi dan belum terjadi peningkatan produktivitas padi yang

menggembirakan.

Produksi Jagung pada Tahun 2015 yang ditargetkan sebesar 96.594 ton dapat terpenuhi

90.959 ton (94,17%). Luas panen jagung pada Tahun 2015 adalah 14.324 ha. Produksi

jagung Tahun 2015 ini jauh lebih meningkat jika dibandingkan dengan tahun - tahun

sebelumnya yaitu Tahun 2014 sebesar 76.294 ton dengan luas panen 12.953 ha, tahun 2013

sebesar 71.683 ton dengan luas panen 12.964 ha dan tahun 2012 sebesar 76.495 ton dengan

luas panen 15.108 ha. Bila ditinjau dari luas panen, untuk Tahun 2015 luas panen jagung

lebih rendah jika dibandingkan dengan luas panen tahun 2012, namun demikian

produksi jagung Tahun 2015 jauh lebih besar. Hal inilah yang sangat diharapkan karena

peningkatan produksi tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya luas panen saja

namun juga disebabkan oleh peningkatan produktivitasnya.

Produksi sayuran pada tahun anggaran 2015 ini ditargetkan sebesar 3.665 ton terealisasi

5.229 ton (142,67%). Jika dibandingkan dengan produksi sayuran Tahun 2014 yang

produksinya dapat terpenuhi sebesar 12.618 ton maka produksi sayuran pada Tahun

2015 mengalami penurunan. Penurunan produksi sayuran ini jika dibandingkan dengan

Tahun 2014 sebesar 7.389 ton atau menurun 58,56%. Namun produksi sayuran di Tahun

2015 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi sayuran tahun 2013 dimana

produksi sayur tercapai 3.481 ton atau meningkat sebesar 1.748 ton (50,21%).

Produksi buah–buahan yang ditargetkan 51.559 ton dapat terealisasi 57.716 ton

(111,94%). Dibandingkan dengan produksi buah–buahan di Tahun 2014 yang

realisasinya mencapai 52.115 ton terjadi peningkatan sebesar 5.601 ton (10,75%) tetapi jika

dibandingkan tahun 2013 yang produksinya mencapai 164.051 ton di Tahun 2015 ini

menurun sebesar 106.335 ton (64,82%).

Produksi biofarmaka pada Tahun 2015 ini ditargetkan 9.821 ton dapat terealisasi sebesar

6.220 ton (63,33%). Jika dibandingkan dengan produksi tanaman biofarmaka tahun

anggaran 2014 yang realisasinya tercapai 74,44 % dari target 9.365 ton hanya terpenuhi

6.971 ton maka produksi di Tahun 2015 ini menurun sebesar 751 ton (10,77%) dan

meningkat jika dibandingkan tahun 2013 yang produksinya mencapai 5.525 ton (12,58%).

Infrastruktur pertanian yang ditargetkan pencapaian indikator kinerjanya diTahun 2015

sepanjang 11.398 m dapat terealisasi sepanjang 18.324,21 m (160,77%). Jika dibandingkan

dengan Tahun 2014 yang ditargetkan sepanjang 9.770 m terealisasi 15.206,50 m (155,64%)

maka realisasi di Tahun 2015 ini meningkat sepanjang 3.118 m (20,50%). Pencapaian ini


diperoleh dari pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

sepanjang 8.085,21 m dan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 10.239 m.

Tingkat capaian target yang cukup signifikan ini dikarenakan adanya kegiatan

Peningkatan Infrastruktur Pertanian Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2)

(DAK Tambahan) yang di antara keperuntukannya adalah utuk pembangunan

infrastruktur pertanian.

Secara umum indikator kinerja prosentase produksi pertanian ini dapat tercapai 100%

namun untuk produksi jagung hanya dapat terealisasi sebesar 94,17%. Hal ini secara

umum berkaitan dengan luas panen yang ada. Areal tanam untuk komoditas padi,

jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan sayuran secara umum adalah sama dan

besarnya produksi masih sangat dipengaruhi oleh jumlah luas panen. Hal ini berarti

apabila terjadi peningkatan luas panen pada komoditas satu akan berakibat pada

penurunan luas panen untuk komoditas lainnya.

Pada Tahun 2015 ini terjadi peningkatan luas panen yang cukup signifikan untuk

komoditas padi, sayuran, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai. Hal ini berdampak

pada penurunan luas panen tanaman jagung. Terlebih lagi dengan adanya program

penanaman kedelai maupun program tanam cabe yang diturunkan dari dana APBN juga

sangat berdampak pada penurunan luas panen tanaman jagung. Namun demikian hal

tidak berdampak buruk pada pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Trenggalek

mengingat sudah adanya alih teknologi yang cukup baik untuk menuju pertanian

agribisnis di bidang sayuran khususnya tanaman cabe. Peralihan menuju pertanian

agribisnis ini akan berdampak baik bagi petani di Kabupaten Trenggalek dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan petani.

Bila ditinjau berdasarkan renstra yang ada pada Dinas Pertanian Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2010–2015 maka secara umum produksi yang

diharapkan selama lima tahun ini dapat terpenuhi dengan baik. Produksi yang tidak

tercapai hanyalah komoditas jagung, namun demikian tidak tercapainya komoditas

jagung ini dikarenakan adanya peningkatan produksi untuk komoditas lainnya seperi

sayuran dan kedelai, kacang tanah maupun kacang hijau.

Terealisasinya indikator kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Produksi

Pertanian pada kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan,

kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penangkar Bibit/Benih dan

Penyuluhan Pertanian (DAK), kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Kebun Dilem

Wilis, kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Kawasan Agropolitan, kegiatan

Pendampingan Anty Poverty Program (APP) Sektor Pertanian/Perkebunan/Kehutanan,

kegiatan Pengembangan Kawasan Agribisnis, kegiatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana serta Infrastruktur Pertanian, kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura,

kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan, kegiatan

Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kegiatan Peningkatan

Infrastruktur Pertanian Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) (DAK

Tambahan), kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penangkar

Bibit/Benih dan Penyuluhan Pertanian (Sisa DAK 2014), kegiatan dan kegiatan

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan.


f. Prosentase Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian

Prosentase peningkatan produktivitas hasil pertanian pada Tahun 2015 untuk tanaman

padi dengan target 6,96 ton/ha tercapai 6,22 ton/ha atau tercapai 89,37%. Jagung

ditargetkan produktivitasnya di Tahun 2015 sebesar 5,00 ton/ha dapat terealisasi 6,35

ton/ha (127,00%). Sayuran dengan target 2,92 ton/ha tercapai 4,18 ton/ha (143,15%),

buah–buahan ditargetkan 4,06 ton/ha terealisasi 7,59 ton/ha (186,95%) sedangkan untuk

biofarmaka dengan target 2,46 ton/ha terealisasi 13,43 ton/ha (545,93%).

Jika dibandingkan dengan Tahun 2014 yang produktivitasnya mencapi 6,20 ton/ha maka

produktivitas padi pada Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,74%. Produktivitas

padi yang belum sesuai harapan ini secara umum disebabkan karena serangan

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) khususnya wereng dan penyakit potong leher

selain petani yang belum menggunakan bibit unggul maupun padi hibrida.

Produktivitas jagung di Tahun 2015 ini mengalami peningkatan 7,81% jika dibandingkan

dengan Tahun 2014 yang produktivitasnya mencapai 5,89 ton/ha. Faktor utama

penyebab peningkatan produktivitas ini adalah kesadaran petani untuk menggunakan

benih jagung hibrida.

Produktivitas sayuran di Tahun 2015 ini juga mengalami penurunan 34,17% jika

dibandingkan dengan Tahun 2014. Hal ini dikarenakan musim kemarau yang cukup

panjang pada Tahun 2015 menjadi penyebab menurunnya produktivitas sayuran yang

ada di Kabupaten Trenggalek.

Produktivitas buah-buahan di Tahun 2015 ini mengalami penurunan 86,95% jika

dibandingkan dengan Tahun 2014. Penurunan produktivitas ini dikarenakan adanya

penurunan produktivitas buah durian. Penurunan produktivitas durian ini dikarenakan

musim penghujan di awal Tahun 2015 cukup tinggi yang berpengaruh terhadap

banyaknya buah durian yang rusak sehingga produktivitasnya menurun.

Produktivitas biofarmaka di Tahun 2015 ini juga mengalami peningkatan 445,93% jika

dibandingkan dengan Tahun 2014 yang produktivitasnya sebesar 2,46 ton/ha. Hal ini

dikarenakan peningkatan penggunaan benih unggul.

Jika ditinjau dari Renstra Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Trenggalek Tahun 2010–2015, maka produktivitas tanaman padi sedikit mengalami

kesulitan dalam pemenuhan targetnya yang direncanakan dalam renstra mencapai 6,96

ton/ha sampai dengan akhir Tahun 2015. Kesulitan pencapaian indikator ini di Tahun

2015 adalah penanaman padi di areal hutan maupun padi tegal masih cukup tinggi

dengan tingkat produktivitas yang hanya 4,35 ton/ha dengan areal tanam 5.151 ha. Hal

inilah yang menyebabkan rata–rata produktivitas padi masih rendah yaitu 6,22 ton/ha.

Namun demikian apabila dilihat dari produktivitas padi untuk tanaman padi yang

beririgasi teknis dan menggunakan bibit unggul di Tahun 2015 ini mencapai 6,58 ton/ha,

sedangkan produktivitas sawah irigasi teknis yang menggunakan bibit padi hibrida

mencapai 7,48 ton/ha. Untuk itu diharapkan dalam rangka pemenuhan target

produktivitas yang tinggi maka harus disiapkan sarana dan prasarana budidaya maupun

infrastruktur pertanian dari hulu hingga hilir yang memadai dan penggunaan benih padi

hibrida/bibit unggul serta teknologi budidaya pertanian yang modern.


g. Produksi Hasil Perkebunan

Produktivitas hasil perkebunan secara umum pencapaiannya masih belum memenuhi

target yang diharapkan, seperti kakao/coklat pada Tahun 2015 ini ditargetkan sebesar

1.762 ton dapat tercapai 820,10 ton (46,54%). Kelapa yang ditargetkan produksinya pada

Tahun 2015 ini sebesar 11.726 ton dapat terpenuhi 10.399,75ton setara kopra (88,69%).

Produksi cengkeh yang pada Tahun 2015 ini ditargetkan sebesar 1.985 ton dapat

terpenuhi 2.462,96 ton (124,08%) bunga kering. Kopi yang ditargetkan produksinya

selama tahun anggaran 2015 sebesar 119,41 ton dapat terealisasi 291,50 ton (244,12%).

Dibandingkan dengan Tahun 2014, produksi kakao di Tahun 2015 mengalami

penurunan5,71% dari produksi kakao Tahun 2014yang terealisasi sebesar 869,75 Ton.

Produksi kelapa pada Tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar 76 ton atau sebesar

0,73% jika dibandingkan dengan produksi Tahun 2014 yang produksinya mencapai

10.475,75 ton. Produksi cengkeh pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1.912 Ton

atau sebesar 346,80% jika dibandingkan dengan produksi cengkeh Tahun 2014 yang

hanya sebesar 551,25 ton. Produksi kopi pada Tahun 2015 juga mengalami kenaikan

sebesar 111,75 Ton jika dibandingkan dengan produksi kopi Tahun 2014 yang

produksinya mencapai 179,75 ton. Kenaikan produksi kopi ini sebesar 62,17%.

Tidak tercapainya produksi kakao ini dikarenakan serangan Penggerek Buah Kakao

(PBK), hellopeltist dan cendawan/jamur selain juga disebabkan oleh rendahnya teknologi

budidaya tanaman kakao yang dimiliki petani juga menjadi faktor penentu tidak

tercapainya produksi ini. Sekolah Lapang (SL) yang diadakan oleh Dinas Pertanian

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek masih sangat terbatas sehingga alih

tehnologi untuk budidaya tanaman kakao masih belum merata.

Produksi tanaman kelapa juga tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan

dikarenakan banyaknya tanaman yang rusak akibat hama Oryctes rhinoceros/

kwangwung. Penanganan kwangwung seharusnya ditangani secara serentak di

Kabupaten Trenggalek mengingat penanganan hama selama ini masih pada areal-areal

tertentu saja, sehingga serangan hama pada areal yang ditangani dapat berhasil namun

di daerah lain terutama daerah–daerah dataran rendah mengalami serangan belum dapat

tertangani.

Serangan hama kwangwung ini sangat berpengaruh nyata bagi produksi kelapa di

Kabupaten Trenggalek, mengingat serangan terbesar terjadi pada dataran rendah yang

hasil produksi kelapanya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah

pegunungan. Tidak tercapainya indikator kinerja ini juga disebabkan oleh maraknya

penggunaan batang kelapa yang masih produktif untuk bahan bangunan.

Kenaikan produksi cengkeh Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 ini

dikarenakan pada Tahun 2015 ini terjadi panen raya cengkeh di Kabupaten Trenggalek.

Musim kemarau yang cukup bagus di Tahun 2015 menjadi hal yang cukup baik untuk

pembungaan tanaman cengkeh. Selain itu, kenaikan produksi cengkeh ini juga ditunjang

dengan adanya perkembangan tanaman yang belum menghasilkan (TBM) menjadi

tanaman menghasilkan (TM) dan intensifikasi mulai ditingkatkan oleh petani mengingat

harga cengkeh yang cukup baik pada tahun–tahun belakangan ini.

h. Produktivitas Tanaman Perkebunan


Produktivitas tanaman coklat/kakao di Tahun 2015 yang ditargetkan sebesar 0,70 ton/ha

bisa terpenuhi 0,36 ton/ha atau sebesar 51,43%. Jika dibandingkan dengan produktivitas

tahun anggaran 2014 yang produktivitasnya tercapai 0,41 ton/ha maka produktivitas

tanaman kakao di Tahun 2015 ini mengalami penurunan sebesar 0.05 ton/ha atau sebesar

11,33% dibandingkan dengan Tahun 2014.

Produktivitas kelapaTahun 2015 ditargetkan 1,04 ton/ha dapat tercapai 0,98 ton/ha

(94,23%). Jika dibandingkan dengan produktivitas kelapa Tahun 2014 yang terealisasi

sebesar 0,97 ton/ha maka tahun anggaran 2015 produktivitas kelapa ini mengalami

kenaikan sebesar 0,01 ton/ha atau sebesar 0,72%. Meskipun produksi tanaman kelapa

mengalami penurunan, namun disisi lain produktivitasnya meningkat. Hal ini

menunjukkan hasil yang positif terhadap mutu tanaman kelapa yang ada di Kabupaten

Trenggalek mengalami perbaikan dan adanya kemungkinan tehnologi budidaya

tanaman kelapa sudah bisa diserap oleh sebagian petani kelapa yang ada di Kabupaten

Trenggalek.

Produktivitas cengkeh pada Tahun 2015 ini ditargetkan sebesar 0,67 ton/ha berhasil

tercapai 0,88 ton/ha (131,34%). Jika dibandingkan dengan produktivitas tanaman

cengkeh Tahun 2014 yang terealisasi 0,21 ton/ha maka di Tahun 2015 ini jauh terjadi

kenaikan produktivitas sebesar 0,67 ton/ha atau sebesar 315,09%.

Produktivitas tanaman kopi yang pada Tahun 2015 ini ditargetkan 0,30 ton/ha dapat

terealisasi 0,76 ton/ha (251,66%). Jika dibandingkan dengan produktivitas kopi Tahun

2014 sebesar 0,30 ton/ha, pada Tahun 2015 ini mengalami peningkatan sebesar 63,09%.

Produktivitas tanaman perkebunan ada 2 komoditas yang tidak bisa terpenuhi

realisasinya yaitu produktivitas tanaman kakao sebesar 51,43% dan tanaman kelapa

sebesar 94,23%. Belum tercapainya produktivitas tanaman kakao ini dikarenakan

banyaknya tanaman kakao yang baru berproduksi sedangkan hasilnya belum maksimal.

Dengan demikian berarti bertambahnya tanaman muda yang baru menghasilkan ini

dijadikan pembagi dalam menentukan produktivitasnya, sehingga produktivitas tidak

bisa maksimal karena faktor pembaginya yang besar dan tidak diiringi dengan jumlah

produksi yang maksimal karena tanaman masih baru menghasilkan.

Namun demikian kondisi tanaman kakao di Trenggalek yang sudah berproduksi optimal

mempunyai produktivitas rata–rata sebesar 0,9 ton/ha sedangkan tanaman perkebunan

yang baru menghasilkan secara umum hanya mampu berproduksi 20% dibanding

tanaman yang benar-benar sudah produktif optimal. Oleh karena itu dalam penyusunan

data produktivitas tanaman kakao ini perlu di kelompokkan antara jumlah produktivitas

kakao yang baru berproduksi dan kakao yang sudah berproduksi maksimal.

Produktivitas kelapa yang tidak memenuhi target ini dikarenakanmasih adanya

serangan hama kwangwung yang menjadi penyebab utama penurunan produktivitas

tanaman kelapa di Tahun 2015. Namun demikian disisi lain produktivitas ini terus

meningkat mulai tahun 2013, 2014 dan2015. Peningkatan produktivitas ini bisa menjadi

indikator keberhasilan petani dalam menanggulangi serangan hama kwangwung

melalui SL hama tanaman perkebunan yang telah dilaksanakan, terutama untuk

kawasan dataran rendah.


Diharapkan pada tahun 2016 mendatang hama tanaman kwangwung semakin bisa

diatasi dengan meningkatnya jumlah petani terampil dalam mengatasi hama tanaman

perkebunan melalui SL hama tanaman perkebunan sehingga produktivitas tanaman

kelapa semakin meningkat.

Produktivitas tanaman cengkeh dan kopi menunjukkan hasil yang cukup

menggembirakan karena dua komoditas tanaman ini dapat terealisasi melebihi target

yang telah ditetapkan. Komoditas tanaman cengkeh pada Tahun 2015 ini dapat terealisasi

sebesar 131,34% dikarenakan siklus panen tanaman cengkeh adalah 3-4 tahun sekali dan

pada Tahun 2015 ini bertepatan dengan panen raya cengkeh di Kabupaten Trenggalek.

Hal serupa juga terjadi untuk komoditas tanaman kopi di Kabupaten Trenggalek.

Produktivitas tanaman kopi juga meningkat secara signifikan di Tahun 2015 dikarenakan

iklim di Tahun 2015 cukup bagus untuk berproduksi. Jumlah bulan kering di Tahun 2015

sangat optimal untuk tanaman kopi karena musim bulan kering yang dikehendaki

tanaman kopi adalah 3–5 bulan dengan 1,5 bulan bulan kering sebelum masa berbunga

lebat, sedangkan masa kering sesudah berbunga lebat sedapat mungkin tidak melebihi

dua minggu. Hal ini yang terjadi di Tahun 2015 sehingga produktivitas tanaman kopi

meningkat cukup signifikan.

i. Jumlah Distributor yang menyalurkan pupuk sesuai aturan pada tahun sebelumnya 5

distributor dan 48 kios. Sedangkan pada tahun ini ditargetkan 6 distributor dan 108 kios

telah terealisasi sebesar 6 distributor dan 88 kios sehingga kinerja sebesar 78%.


Tambah Produk Peternakan

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang Pertanian.

Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Peternakan. Sasaran ini ditujukan

untuk mewujudkan tujuan strategik berupa revitalisasi pertanian dan pengembangan

agroindustri/agrobisnis. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.

- Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan

pendekatan konsep pengembangan agribisnis;

- Peningkatan pengembangan komoditas unggulan daerah melalui bantuan saprodi kepada

petani, penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;

- Tempat pemasaran hasil pertanian secara terpadu berupa sentra pengembangan

agribisnis, kawasan terpadu agropolitan dan agrowisata.


berikut.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Besar dan Unggas

- Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Hewan

- Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)


- Pengamatan Penyakit (Surveilence)

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan

Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan

- Pengembangan Agribisnis Peternakan

- Penyediaan dan Pengembangan Pakan dan Air

- Optimalisasi Inseminasi Buatan

- Peningkatan Produktivitas Peternakan

- Pengawasan dan Penataan Ternak Pemerintah

- Optimalisasi UPTD Pusat Pengembangan Ternak

- Peningkatan Sarana dan Prasarana, Kelembagaan, Penangkar Benih/Bibit dan

Penyuluh Peternakan (DAK)

- APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin

- Peningkatan Sarana dan Prasarana, Kelembagaan, Penangkar Benih/Bibit dan

Penyuluh Peternakan (Sisa DAK Th 2014)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

- Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat

- Promosi Hasil Produksi Peternakan

- Pembinaan Peningkatan Hasil Usaha Peternakan


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

- Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan

- Fasilitasi Pemasaran Hasil Peternakan (Peralatan dan Sarana)

- Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal


sebagai berikut :



Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk peternakan

% peningkatan jumlah ternak sakit yang diobati

5200 610 ekor 4.230 ekor 693,44%


Persentase peningkatan jumlah ternak sakit yang diobati

Pada Tahun 2015, target 610 ekor dengan realisasi 4.230 ekor atau 693%. Jenis pengobatan

terdiri dari pengobatan gangguan reproduksi pada sapi 3.930 ekor dan pengobatan berbagai

jenis penyakit di UPTD Puskeswan sebanyak 300 ekor. Sedangkan realisasi tahun 2011 adalah

2.392 ekor, tahun 2012 adalah 405 ekor, tahun 2013 adalah 1.750 ekor dan Tahun 2014 adalah

5.200 ekor. Target kinerja jangka menengah atau selama 5 tahun sebesar 2.550 ekor. Sampai

dengan tahun terakhir yaitu Tahun 2015 tercapai 13.977 ekor, atau tercapai 548,12%.


Beberapa indikator mempunyai keberhasilan pencapaian kinerja yang melampaui target

yang ada karena adanya dukungan kegiatan sejenis yang didanai dari APBD I maupun dari

APBN sehingga memperbesar outcome kegiatan secara keseluruhan.


Tambah Produk Perikanan Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian

Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang Kelautan

dan Perikanan. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Kelautan dan

Perikanan. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Revitalisasi

pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis. Untuk itu ditetapkan kebijakan


- Peningkatan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ektensifikasi perairan budidaya

dan perairan umum, serta penyediaan sarana dan prasarana produksi

- Pengembangan Kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya, perikanan tangkap,

dan pengolahan hasil perikanan


berikut.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

- Penguatan Kelembagaan Masyarakat Nelayan

- Fasilitasi Kelembagaan Dan Kelompok Usaha Perikanan

- Penyuluhan Dan Pembinaan Usaha Kelautan Dan Perikanan

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

- Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan

Sumberdaya Laut

- IEC (Sosialisasi Dan Publikasi) Perundang-Undangan Perikanan

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut

- Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove

- Pengembangan Dan Pembinaan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Optimalisasi BBI

- Pengendalian Lingkungan Dan Penyakit Ikan

- Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kelautan Dan Perikanan (DAK)

- Pengembangan UPP (Unit Pelayanan Pengembangan) Budidaya Ikan


- Perbaikan Mutu Induk Dan Benih

- Anti Poverty Programme (APP) Sektor Perikanan

- Pengembangan Sarana Perikanan Budidaya

- Pendampingan Pump Perikanan Budidaya

- Pendampingan Program Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Pembudidaya Ikan

- Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kelautan Dan Perikanan (Sisa DAK 2011, 2013,

Dan 2014)

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Pengelolaan TPI

- Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan

- Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap

- Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap /

Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN)

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

- GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)

- Penerapan Sistem Rantai Dingin

- Pendampingan PUMP P2HP

- Apresiasi Mutu Produk Perikanan


Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar

- Pengelolaan Perairan Umum

- Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar


sebagai berikut :



Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan

% penanganan pelanggaran pendayagunaan sumber daya laut (SDL) yang berhasil ditangani

100% 30% 33.33% 111.1%

% kawasan mangrove yang terlindungi thd. kemungkinan adanya bencana alam laut

29.25% 20% 30.77% 153.85%

% peningkatan produksi perikanan budidaya 70.9% 40.25% 104.15% 258.76%

% peningkatan produksi perikanan laut 136.26% 324.73% 215.51% 66.37%

% peningkatan produksi perikanan perairan umum daratan (PUD)

24.12% 9.37% 25.86% 275.99%

% peningkatan tingkat konsumsi ikan 34.43% 23.40% 38.13% 162.95%

% peningkatan produksi ikan olahan 243.02% 1020.60% 271.49% 26.6%

% peningkatan jumlah ikan yang dipasarkan 205.49% 622.08% 301.55% 48.47%

% peningkatan luas kawasan budidaya perikanan 14.79% 21.77% 19.02% 87.37%

% peningkatan jumlah RTP budidaya 30.24% 27.65% 32.49% 117.5%


a. Indikator persentase penanganan pelanggaran pendayagunaan sumber daya laut (SDL)

yang berhasil ditangani pada Tahun 2015 terealisasi sebesar 33.33% dari target sebesar


30.00%. Kendati masih lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun target tahun ini masih

tercapai.

b. Indikator persentase kawasan mangrove yang terlindungi terhadap kemungkinan adanya

bencana alam laut pada Tahun 2015 terealisasi sebesar 30.77% dari target sebesar 20.00%.

Realisasi pada tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar

29.25%

c. Indikator persentase peningkatan produksi perikanan budidaya pada Tahun 2015

terealisasi sebesar 104.15% dari target sebesar 40.25%. Realisasi pada tahun ini lebih tinggi

dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 70.90%

d. Indikator persentase peningkatan produksi perikanan laut pada Tahun 2015 terealisasi

sebesar 215.51% dari target sebesar 324.73%. Meskipun target tidak terpenuhi, namun

realisasi pada tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar

136.26%

e. Indikator persentase peningkatan produksi perikanan perairan umum daratan (PUD)

pada Tahun 2015 terealisasi sebesar 25.86% dari target sebesar 9.37%. Realisasi pada tahun

ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 24.12%

f. Indikator persentase peningkatan tingkat konsumsi ikan pada Tahun 2015 terealisasi

sebesar 38.13% dari target sebesar 23.40%. Realisasi pada tahun ini lebih tinggi dari tahun

sebelumnya yang terealisasi sebesar 34.43%

g. Indikator persentase peningkatan produksi ikan olahan pada Tahun 2015 terealisasi

sebesar 271.49% dari target sebesar 1020.60%. Meskipun target tidak terpenuhi, namun

realisasi pada tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar

243.02%

h. Indikator persentase peningkatan jumlah ikan yang dipasarkan pada Tahun 2015

terealisasi sebesar 301.55% dari target sebesar 622.08%. Meskipun target tidak terpenuhi,

namun realisasi pada tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar

205.49%

i. Indikator persentase peningkatan luas kawasan budidaya perikanan pada Tahun 2015

terealisasi sebesar 19.02% dari target sebesar 21.77%. Meskipun target tidak terpenuhi,

namun realisasi pada tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar

14.79%

j. Indikator persentase peningkatan jumlah RTP budidaya pada Tahun 2015 terealisasi

sebesar 32.49% dari target sebesar 27.65%. Realisasi pada tahun ini lebih tinggi dari tahun

sebelumnya yang terealisasi sebesar 30.24%

18. Sasaran Meningkatnya Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Produk

Hasil Hutan Dengan Tetap Memperhatikan Fungsi Pelestarian Hutan


Kehutanan. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Pertanian, Kehutanan dan

Perkebunan. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa revitalisasi

pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis. Untuk itu ditetapkan kebijakan


strategik berupa optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan serta pengembangan hutan

tanaman secara berkelanjutan.


berikut.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

- Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

- Pemberdayaan LMDH melalui Pengembangan Tanaman MPTS (Pala)

Program Rahabilitasi Hutan dan Lahan

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Tanam dan

Pelihara Pohon

- Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(DAK dan Pendampingan)

- Reboisasi Lahan Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan di Kabupaten Bondowoso

- Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(Sisa DAK 2013 / 2014)

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

- Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan Sipil Teknis

- Pelestarian Sumber Mata Air

- Pengelolaan Hutan Kota

- Fasilitasi dan Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan

Program Pembinaan dan Penertitan Industri Hasil Hutan

- Pembinaan Industri Hasil Hutan


sebagai berikut :



Meningkatnya produksi, daya saing dan nilai tambah produk hasil hutan dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian hutan

% peningkatan hasil hutan non kayu 230 Ha 299,25 Ha 55 Ha 18,38%

% peningkatan hasil kayu hutan 104.714 m3 159.311 m3 184.544 m3 115,84%

% penurunan lahan kritis 6.553 Ha 17.000 Ha 1.726 Ha 10,15%

% perlindungan dan konservasi hutan 180 Ha 73 Ha 200 Ha 273,97%

Tertib & terkendalinya penebangan & peredaran hasil hutan

53 pgsh 33 pgsh 50 pgsh 151,52%


a. Prosentase peningkatan hasil hutan non kayu

Prosentase peningkatan hasil hutan non kayu pada Tahun 2015 yang ditargetkan sebesar

299,25 ha dapat tercapai sebesar 55,00 ha (18,38%). Jika dibandingkan dengan realisasi

Tahun 2014 yang dapat tercapai 230 ha dan tahun 2013 sebesar 205 ha maka di Tahun

2015 ini menurun sangat signifikan. Penurunan luasan hasil hutan non kayu ini

dikarenakan peningkatan hasil hutan non kayu ini dimaksudkan untuk peningkatan


hasil petani hutan di bawah tegakan seperti hasil produksi porang, nilam, kunir,

temulawak, tanaman MPTS/ buah dan usaha non kayu yang produktif lainnya di

kawasan hutan rakyat.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan Program Peningkatan Produksi

Pertanian pada kegiatan Pengembangan bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, kegiatan

Operasional Kebun Dilem Wilis, kegiatan Pendampingan Anty Proverty Program (APP)

Sektor Pertanian/Perkebunan dan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pembangunan Perkebunan.

b. Prosentase peningkatan hasil kayu hutan rakyat

Prosentase peningkatan hasil kayu hutan pada Tahun 2015 yang ditargetkan sebesar

159.311 m³ dapat terealisasi 184.544 m³ (115,84%). Jika dibandingkan dengan realisasi

2014 yang capaiannya sebesar 104.714 m³ maka di Tahun 2015 ini terjadi peningkatan

sebesar 79.830 m³ (76,24%). Produksi hasil kayu hutan Tahun 2015 ini juga lebih tinggi

dibandingkan dengan produksi tahun 2013 sebesar 119.024,75 m³. Tingginya capaian ini

dikarenakan kayu sengon hasil penanaman GNRHL tahun 2003–2010 dan KBR tahun

2010 banyak yang dipanen pada Tahun 2015 ini.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

P.30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan

Hak yang melimpahkan wewenang penatausaahan kayu rakyat kepada Pengelola

(Industri/Masyarakat), telah mempersulitkegiatanmonitoring produksi kayu rakyat dan

peredarannya, mengingat belum tertibnya pelaporan penatausahaan kayu rakyat, baik

dari Industri maupun Masyarakat.Untuk itu diperlukan adanya upaya penertiban

pelaporan penataausahaan kayu rakyat baik kepada industri maupun masyarakat.

c. Prosentase Penurunan Lahan kritis

Prosentase penurunan lahan kritistahun anggaran 2015 yang ditargetkan seluas 17.000 ha

dapat terealisasi 1.726 ha. Hasil capaian Tahun 2015 ini jauh lebih rendah jika

dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 yang dapat terpenuhi 6.553 ha dan lebih tinggi

dengan capaian tahun 2013 sebesar 5.410 ha. Penurunan lahan kiris di Tahun 2015 ini

diperoleh dari kegiatan Rehabilitasi hutan dan Lahan dalam bentuk Pencanangan Hari

Menanam Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon,

Pelestarian Sumber Mata Air, serta Penanaman Hutan Rakyat dari hasil bantuan bibit

CSR PT Sukses Usaha Bersama Madiun (sejumlah 440.000 batang) serta CV Halmahera

Group Trenggalek (sejumlah 50.000 batang) . Untuk kegiatan KBR yang diharapkan

mampu memberikan konstribusi yang besar terhadap upaya penurunan lahan kritis

pada Tahun 2015 ini tidak ada kegiatan. Terlebih lagi dengan adanya UU No 23 tentang

Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kelompok penerima hibah/bansos

adalah kelompok yang sudah berbadan hukum, maka banyak kegiatan yang tidak bisa

dilaksanakan dalam rangka penurunan luasan lahan kritis ini seperti kegiatan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pembinaan,

Pengembangan dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK dan

Pendampingan), Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan (Sisa DAK 2013/2014) dan Pemberdayaan LMDH melalui


Pengembangan Tanaman MPTS (Pala) yang tidak bisa dilaksanakan khususnya untuk

pengadaan tanaman kehutanan maupun MPTS.

Perlu digaris bawahi bahwa penanaman kembali tanaman kehutanan tidak serta merta

dapat langsung mengurangi luasan lahan kritis, karena lahan kritis juga akan terus

bertambah seiring dengan adanya penebangan tanaman kehutanan, baik untuk produksi

maupun penebangan liar. Untuk itu agar luasan lahan kritis tidak terus bertambah maka

apabila ada pemanenan tanaman kehutanan harus disertai rehabilitasi dan konservasi

(penanaman kembali) dari masing – masing pemilik lahan.

d. Prosentase Perlindungan dan Konservasi Hutan

Prosentase Perlindungan dan Konservasi Hutan Tahun 2015 sebesar 73 ha dapat

terealisasi sebesar 200 ha (273,97%) pencapaian terget di diTahun 2015 ini lebih tinggi jika

dibandingkan dengan Tahun 2014 yang realisasinya dapat tercapai 180 ha dan lebih

rendah dibandingkan tahun 2013 yang terealisasi sebesar 228 ha. Pencapaian target

perlindungan dan konservasi hutan ini dikarenakan pada Tahun 2015 ini dilaksanakan

pembangunan sipil teknis (Dam Penahan) oleh Bidang Kehutanan. Pembangunan sipil

teknis berperan dalam penurunan lahan kritis dalam bentuk menahan sedimentasi hasil

erosi permukaan. Sebanyak 95 unit dam penahan pada Tahun 2015 ini dibangun pada

catchment area Bendungan Tugu.

Melihat kondisi lahan di Kabupaten Trenggalek, untuk tahun mendatang, kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan perlu lebih difokuskan pada pembangunan bangunan sipil

teknis dibandingkan kegiatan penanaman(vegetatif). Selama ini kegiatan penanaman

telah banyak mendapatkan dukungan berupa bantuan hibah bibit CSR dari

perusahaan/industri hasil hutan. Untuk itu, dana DAK Bidang Kehutanan pada tahun

selanjutnya dapat dialokasikan lebih besar prosentasenya untuk pembangunan sipil

teknis.

e. Tertib dan Terkendalinya Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan

Tertib dan terkendalinya penebangan dan peredaran hasil hutan ditargetkan selama 1

tahun anggaran 2015 sejumlah 157 kades dan 33 orang pengusaha kayu. Target sosialisasi

kepada kepala desa tidak dapat tercapai pada Tahun 2015, dikarenakan adanya

perubahan aturan terkait penatausahaan hasil hutan hak dari Permenhut No. P. 30 /

Menhut–II/2012 menjadi PermenLHK No. P.21/MenLHK-II/2015. Isi pokok dari

perubahan Permenhut No. P. 30 / Menhut–II/2012 dokumen angkutan SKAU yang

diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Pada PermenLHK No. P.21/MenLHK-II/2015 di

luar kepulauan Jawa, Bali dan Lombok masih menggunakan SKAU dan di dalam

kepulauan Jawa, Bali dan Lombok menggunakan nota angkutan sehingga sosialisasi

kepada kepala desa ini tidak dapat dilaksanakan dan hanya disosialisaikan kepada

pengusaha kayu dan masyarakat pemilik hutan hak.

Realisasi sosialisasi kepada pengusaha kayu di Tahun 2015 yang ditargetkan sebanyak

33 orang dapat terealisasi sebanyak 50 orang (151,52%). Jika dibandingkan dengan

realisasi Tahun 2014 terjadi penurunan sebanyak 3 orang (5,66%).


19. Sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) yang Berdaya Saing Pasar

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas

Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dan Bagian Administrasi

Perekonomian Setda. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa

pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk itu ditetapkan kebijakan


- Pengembangan UMKM yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan

ekonomi dan perluasan lapangan kerja

- Membangun koperasi dengan membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan

organisasi koperasi


berikut.

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

- Trengginas Galang Ekonomi (TRENGGALEK) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

- Fasilitasi Kemitrausahaan bagi UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

- Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah

- Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

- Fasilitasi Bantuan Keuangan UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

- Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi

- Penilaian Kesehatan KSP/UJKS Koperasi


sebagai berikut :



Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing pasar

% peningkatan wilayah pemasaran bagi produk mikro kecil dan menengah

14 9 event 9 event 100

% Peningkatan kapasitas produksi produk UMKM

27 23 kelompok 23 kelompok 100

% Peningkatan jumlah lembaga koperasi yang berkualitas

596 180 koperasi 180 koperasi 100



a. Persentase peningkatan wilayah pemasaran bagi produk mikro kecil dan menengah

dengan target 9 event telah terealisasi 9 event sehingga capaian kinerja 100%

b. Persentase Peningkatan kapasitas produksi produk UMKM dengan target 23 kelompok

telah terealisasi 23 kelompok sehingga capaian kinerja 100%

c. Persentase Peningkatan jumlah lembaga koperasi yang berkualitas dengan target 180

koperasi telah terealisasi 180 koperasi sehingga capaian kinerja 100%

20. Sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Industri dan Menengah


Perindustrian. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Koperasi,

Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dan Bagian Perekonomian Setda.

Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa pemberdayaan koperasi,

usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik berupa

pengembangan industri kecil dan menengah dengan pembentukan klaster-klaster industri

pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.


berikut.

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Program pengembangan industri kecil dan menengah

- Pengembangan Industri Kerajinan Daerah

- Pendampingan APP Bidang Industri

- Fasilitasi bagi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Sertifikasi Halal

- Fasilitasi Pengembangan Industri Sepatu Program peningkatan kemampuan teknologi industri

- Pembinaan kemampuan teknologi industri

Bagian Administrasi Perekonomian Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Pembinaan BUMD

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- Koordinasi Penggunaan DBHCT

- Evaluasi dan Koordinasi Perekonomian


sebagai berikut :


Meningkatnya Produktifitas Sektor Industri dan Menengah

% peningkatan Jumlah IKM baru 17,24% 17,24% 100

% Monev DBHCHT 11 kegiatan 11 kegiatan 100



a. Persentase peningkatan Jumlah IKM baru dengan target 0,1724 telah terealisasi 0,1724


b. Persentase Monev DBHCHT dengan target 11 kegiatan telah terealisasi 11 kegiatan


21. Sasaran Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pelayanan

Perdagangan


Perdagangan. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Koperasi, Perindustrian,

Perdagangan, Pertambangan dan Energi. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan

strategik berupa pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk itu

ditetapkan kebijakan strategik berupa pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar

serta perluasan pasar lokal dan regional.


berikut.

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

- Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

- Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar (DAK)

- Pengadaan/Rehabilitasi Los Pasar (Sisa DAK Tahun 2010, 2013 dan 2014)

- Pembangunan Pagar Pasar Subuh


sebagai berikut :


Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan

% pelaku usaha yang memahami aturan perlindungan konsumen

100% 100% 100%


Persentase pelaku usaha yang memahami aturan perlindungan konsumen dengan target

100% telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%

22. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan

tujuan strategik berupa penguatan pemerintahan desa. Untuk itu ditetapkan kebijakan



- Peningkatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang didukung dengan teknologi

tepat guna (TTG)

- Pengoptimalan fungsi aparatur pemerintahan desa


berikut.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyusunan Rancangan Peraturan-peraturan Tentang Desa dan Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa

- Penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa

Program Pengembangan dan peningkatan Kapasitas Ortala Perangkat Daerah

- Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Ke Desa

- Peningkatan Kapasitas aparatur Kecamatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

- Dana Pembinaan Administrasi PNPM Mandiri Perdesaan

- Fasilitasi Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM),

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan Penanggulangan Kerentanan

Kemiskinan (PK2)

- Kegiatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu

- Bimbingan Teknis Tenaga Perencana (RAP) dari Desa

- Pelatihan Lembaga Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

- Monev Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemdes (Pendukung +6+)

- Pengiriman Rakor Teknis, Bimtek dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemdes

- Dana Pembinaan Administrasi PNPM Generasi Sehat Cerdas

- Pelatihan LPM

- Fasilitasi Penyaluran Bantuan Dana Desa

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

- Monev dan Pelaporan BUMDES

- Usaha Ekonomi Produktif

- Pembinaan Pengelola Pasar Desa

- Penguatan Ekonomi Masyarakat Dilingkungan Industri Hasil Tembakau dalam

rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Daerah (DBHCHT) Melalui Bantuan Sarana Produksi

- Forum UPK/UPKu

- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri

Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan


- Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

- Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian ADD

- Fasilitasi dan Monev Pilkades

- Fasilitasi Pengelolaan dan Penertiban Aset Desa

- Fasilitasi dan Monitoring Evaluasi Pengisian Perangkat Desa

- Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa

- Kegiatan Peningkatan Keberdayaan dan Pembinaan PKK

Program Pemberdayaan Teknologi

- Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional

- Pengembangan Pemanfaatan Peralatan TTG


sebagai berikut :



Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

Peningkatan kualitas SDM di bidang pemberdayaan masyarakat

314 orang 159 orang 314 orang 197,48%

% peningkatan gotong royong masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat

157 desa / klrhn

157 desa / klrhn

157 desa / klrhn

100%

% hasil laporan perkembangan BUMDes 152 dok 152 dok 152 dok 100%

Terlaksananya pembinaan dan monitoring ADD ke desa

152 desa 152 desa 152 desa 100%


a. Peningkatan kualitas SDM di bidang pemberdayaan masyarakat pada Tahun 2015

sebanyak 159 orang ditargetkan mengikuti, sedangkan pada pelaksanaannya terealisasi

sebanyak 314 orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

b. Persentase peningkatan gotong royong masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat

pada Tahun 2015 target sebanyak 157 desa / kelurahan dan terealisasi seluruhnya

sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

c. Persentase hasil laporan perkembangan BUMDes masyarakat pada Tahun 2015 target

sebanyak 152 dokumen dan terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja sebesar

100%.

d. Terlaksananya pembinaan dan monitoring ADD ke desa pada Tahun 2015 target

sebanyak 152 desa dan terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

23. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan Investasi di

Daerah


Penanaman Modal. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Kantor Perizinan dan

Penanaman Modal. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa


peningkatan investasi dan kemudahan perijinan di bidang pertambangan dan pariwisata.


- Peningkatan investasi di daerah melalui promosi dan kemudahan perijinan serta

perbaikan infrastuktur ekonomi

- Peningkatan layanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat


berikut.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- Penyelenggaraan Pameran Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- Pelayanan Perizinan

- Pelayanan Penanaman Modal

- Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal

- Standarisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

- Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan


sebagai berikut :


Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan investasi di daerah

% peningkatan jumlah investasi Rp 165.000.000.000 Rp 68.009.256.835 41,5 %

Rata-rata waktu perijinan terbit 5,25 hari 2,01 hari 261,19%

% Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal

10 Pengaduan terselesaikan

14 Pengaduan terselesaikan

140%

% Standarisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

5 Draft 29 Draft 580%


a. Persentase peningkatan jumlah investasi dengan target Rp 165.000.000.000 dengan

realiasasi sebesar Rp 68.009.256.835 sehingga kinerja sebesar 41,5%.

b. Rata-rata waktu perijinan terbit dengan target 5,25 hari dengan realiasasi sebesar 2,01 hari

sehingga kinerja sebesar 261,19%.

c. Persentase Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal dengan target 10

pengaduan terselesaikan dengan realiasasi sebesar 14 pengaduan terselesaikan sehingga

kinerja sebesar 140%.

d. Persentase Standarisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan target 5 draft

dengan realiasasi sebesar 29 draft sehingga kinerja sebesar 580%.


24. Sasaran Meningkatnya Ketaatan Penggunaan Air Bawah Tanah (ABT) dan

Pengurangan Jumlah Pelanggaran Penambangan Liar dan

Ketenagalistrikan

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang Energi

dan Sumberdaya Mineral. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Koperasi,

Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi. Sasaran ini ditujukan untuk

mewujudkan tujuan strategik berupa Peningkatan investasi dan kemudahan perijinan di

bidang pertambangan dan pariwisata. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik berupa

peningkatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan ketenagalistrikan.


berikut.

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

- Pengawasan Kegiatan Pertambangan, Reklamasi Pasca Tambang dan Mitigasi Bencana Alam Geologi

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

- Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Migas, Listrik dan Energi Program Pengusahaan Pertambangan Rakyat

- Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Pertambangan


sebagai berikut :


Meningkatnya ketaatan penggunaan air bawah tanah (ABT) dan pengurangan jumlah pelanggaran penambangan liar dan ketenagalistrikan

% Peningkatan Kegiatan Pertambangan yang sesuai dg peraturan perUUan

100% 100% 100%


Persentase Peningkatan Kegiatan Pertambangan yang sesuai dg peraturan perUUan dengan

target 100% telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%

25. Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata dan Pengusahaan Obyek Wisata

yang Berbasis Pada Potensi Sumberdaya Alam Daerah


Pariwisata. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olah Raga. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa peningkatan

investasi dan kemudahan perijinan di bidang pertambangan dan pariwisata. Untuk itu

ditetapkan kebijakan strategik berupa pengembangan jenis dan kualitas produk-produk


wisata khususnya wisata alam dan agrowisata dengan meningkatkan efektivitas

kelembagaan promosi pariwisata.


berikut.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri

- Pemilihan Dan Pengiriman Duta Wisata

- Pagelaran Kesenian Di Obyek Wisata

- Lomba Pemilihan Obyek Wisata Unggulan

- Pengadaan Sarana Promosi Wisata

- Review RIPP Kab. Trenggalek

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Pembuatan Gazebo

- Pembangunan Tembok Penahan Sungai

- Pembangunan Kios Di Obyek Wisata

- Renovasi Dan Pembuatan Gazebo Obyek Wisata

- Pemasangan Paving Di Obyek Wisata

- Pembangunan / Pengadaan Sarana Outbond Di Obyek Wisata

- Pembangunan Jogging Track Di Kawasan Wisata

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Wisata

Program Pengembangan Kemitraan

- Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata


sebagai berikut :

Sasaran Indikator Kinerja Utama Kinerja 2014 Kinerja 2015 % Kinerja Target Realisasi

Meningkatnya kunjungan wisata dan pengusahaan obyek wisata yang berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah

% peningkatan kunjungan wisatawan

535.499 orang

600.000 orang

584.414 orang

97,40%

% obyek wisata yang layak jual 5 obyek 5 obyek 10 obyek 200%

% kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency

5 mitra 6 mitra 20 mitra 333,33%


a. Jumlah peningkatan kunjungan wisatawan dengan target 600.000 orang. Pada Tahun

2015, jumlah kunjungan sebanyak 584.414 orang atau 97% dari target. Dengan kata lain,

target kunjungan belum tercapai, namun meningkat sebesar 9% dibanding tahun

sebelumnya yaitu 535.499 orang.

b. Jumlah obyek wisata yang layak jual dengan target lima obyek. Tolok ukur layak jual

adalah ketersediaan akses menuju obyek wisata dan kualitas obyek wisata itu sendiri.

Pada Tahun 2015, ada 10 obyek wisata yang layak jual, yaitu lima obyek wisata yang


dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan lima obyek wisata yang

dikelola oleh lembaga lain, tapi sudah banyak dikunjungi wisatawan, yaitu Pantai

Cengkrong yang dikelola oleh LMDH, Pantai Damas yang dikelola oleh Perhutani, dan

tiga lainnya (Bukit Banyon, Pantai Konang, dan Jurug Waru) dikelola oleh masyarakat

desa setempat.

c. Jumlah kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar / agency dengan target enam

mitra. Meskipun belum ada perjanjian tertulis, pada kegiatan fam trip telah melibatkan 20

biro perjalanan wisata di Jawa Timur dan luar Jawa Timur. Pada kemitraan ini telah ada

kesepakatan untuk menyusun pola dan paket perjalanan wisata dari kabupaten/

kota/provinsi lain.

26. Sasaran Meningkatnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah


Pertanahan. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah; dan Bagian Pemerintahan Umum. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan

tujuan strategik berupa pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur. Untuk itu ditetapkan

kebijakan strategik berupa peningkatan dan pengefektifan penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah.


berikut.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Program Penataaan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Pensertifikatan Tanah

Bagian Administrasi Pemerintahan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- Pengadaan Tanah Kompensasi atas Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Pengurusan Pinjam Pakai/Tukar

- Pengadaan Tanah untuk Penyelesaian Status Tanah, Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Kepentingan Umum

- Fasilitasi Penyelesaian Tanah Aset Pemkab dan Sengketa Tanah dengan Perhutani

- Pengadaan Tanah untuk Jalan Tembus Pasar Hewan Kecamatan Durenan

- Pengadan Tanah Lingkar Segitiga Emas Kecamatan Durenan

- Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA)


sebagai berikut :



Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

% Penyelesaian Sengketa / kasus Tanah Negara 2 sengketa 2 sengketa 100

Pembebasan Lahan JLS 15 ha 14 ha 93,33

% Tanah Pemkab yang sudah disertifikasi 85% 80,31% 94,48


a. Persentase Penyelesaian Sengketa / kasus Tanah Negara dengan target 2 sengketa dan

realisasi sebesar 2 sengketa sehingga capaian kinerja sebesar 100%

b. Pembebasan Lahan JLS dengan target 15 ha dan terealisasi 14 ha sehingga capaian kinerja

sebesar 93,33%

c. Pada Tahun 2015 ini luas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang

bersertifikat tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat

dari kegiatan pensertifikatan tanah pada Tahun 2015 yang telah mendaftarkan tanah

seluas 34.129 m2 untuk mendapatkan sertifikat namun sampai berakhirnya tahun

anggaran sertifikat belum diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sehingga secara

persentase tanah yang telah bersertifikat pada Tahun 2015 masih sama dengan Tahun

2014 yaitu sebesar 80,31%. Penerbitan sertifikat belum sesuai target karena permasalahan

yang belum teratasi, yaitu proses pengurusan pensertifikatan tanah di BPN memakan

waktu yang cukup lama.

27. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan

Jembatan

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas PU Bina

Marga dan Pengairan dan Dinas PU Pemukiman dan Kebersihan. Sasaran ini ditujukan untuk

mewujudkan tujuan strategik berupa pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur. Untuk


- Peningkatan pembangunan jalan perdesaan, sentra-sentra produksi pertanian dan wilayah tujuan wisata;

- Peningkatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengendalian banjir dan pengembangan konservasi air tanah.


berikut.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ)

- Peningkatan Jalan

- Peningkatan Jembatan

- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa


Program Rehab / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala (Sisa DAK 2010, 2011, 2014)

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan (Sisa BKP Tahun 2014)

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala (DAK)

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Rutin

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rutin

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala (DAU)

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Berkala (DP2D2)

- Rehabilitasi Infrastruktur Kebinamargaan Akibat Bencana Alam

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan (BKP)

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Akibat Bencana Alam

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat


sebagai berikut :


Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur jalan dan Jembatan

% Ketersediaan prasarana jalan yang kondisinya baik (memenuhi standar/beraspal mantap)

41.34% 64.96% 157.14%

% Ketersediaan prasarana jembatan yang kondisinya baik (memenuhi standar)

84.64% 104.58% 123.56%


a. Persentase ketersediaan prasarana jalan yang kondisinya baik (memenuhi

standar/beraspal mantap) dengar target 41.34% atau sepanjang 392.700 meter pada tahun

ini terealisasi sebesar 64.96% atau 617.084 meter sehingga capaian kinerja sebesar 157.14%.

b. Persentase ketersediaan prasarana jembatan yang kondisinya baik (memenuhi standar)

dengan target 84.64% atau 259 buah telah terealisasi sebesar 104.58% atau sebanyak 320

buah jembatan sehingga capaian kinerja sebesar 123.56%.

28. Sasaran Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigasi dan Air

Bersih Bagi Masyarakat


Umum dan Penataan Ruang. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas PU Bina

Marga dan Pengairan dan Dinas PU Pemukiman dan Kebersihan. Sasaran ini ditujukan untuk







berikut.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan


- Pengadaan Alat Laboratorium

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Operasional Tenaga Laboratorium

- Sosialisasi tentang Rehabilitasi dan Pembangunan Sarpras Sumber Daya Air (SDA)

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Program Pembangunan Turap/Talud Bronjong

- Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik

- Pembangunan Talud / Bronjong Sungai / Kali

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud / Bronjong Sungai / kali

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan

Lainnya

- Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Rumah Pintu Dan Pintu Air

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

- Peningkatan Jaringan Irigasi

- Pemeliharaan Rutin Dan Normalisasi Jaringan Irigasi

- Pendataan Dan Pengelolaan Aset Irigasi

- Operasional Dan Koordinasi Komisi Irigasi

- Penyusunan Ranperda Irigasi

Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Kebersihan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK)

- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

- Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air

Minum (JAKSTRADA SPAM)


sebagai berikut :



Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigasi dan Air Bersih Bagi Masyarakat

% Peningkatan kondisi jaringan irigasi 2.35% 2.38% 101.28%

% Peningkatan luas areal sawah yang di airi 21.25% 21.25% 100%

% peningkatan ketersediaan sumber daya air 0.08% 0.01% 12.5%

% Menurunnya luas genangan banjir 25% 25% 100

% peningkatan panjang drainase yang layak 126.8% 129.72% 102.3


a. Indikator persentase peningkatan kondisi jaringan irigasi dengan target pada tahun ini

sebesar 2.35% (12.002 meter) telah terealisasi sebesar 2.38% (12.164 meter) sehingga

capaian kinerja sebesar 101.28%

b. Indikator persentase peningkatan luas areal sawah yang di airi dengan target pada

tahun ini sebesar 21.25% (2.484 ha) telah terealisasi sebesar 21.25% (2.484 ha) sehingga

capaian kinerja sebesar 100%

c. Indikator persentase peningkatan ketersediaan sumber daya air dengan target pada

tahun ini sebesar 0.08% (178.848 m3) telah terealisasi sebesar 0.01% (16.010 m3) sehingga

capaian kinerja sebesar 12.50%

d. Indikator persentase menurunnya luas genangan banjir dengan target pada tahun ini

sebesar 25.00% (6 ha) telah terealisasi sebesar 25.00% (6 ha) sehingga capaian kinerja

sebesar 100%

e. Indikator persentase peningkatan panjang drainase yang layak dengan target pada

tahun ini sebesar 126.80% (1.216 meter) telah terealisasi sebesar 129.72% (1.244 meter)

sehingga capaian kinerja sebesar 102.30%

29. Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman


Umum dan Penataan Ruang. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas PU Pemukiman dan Kebersihan. Sasaran ini

ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa pembangunan dan pemeliharaan

infrastuktur. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.




berikut.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Program Pengembangan Perumahan

- Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )


- Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung

Program Lingkungan Sehat Perumahan

- Peningkatan Jalan Lingkungan

- Pembangunan Tembok Penahan Jalan/Tebing

- Pembangunan / rehabilitasi Drainase Lingkungan

- Pemeliharaan Jalan Lingkungan

- Pembangunan Tembok Penahan Bangunan

- Pembangunan MCK

- Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK)

- Renovasi Trotoar dan Saluran di Kawasan Perkotaan

- Pendampingan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP)

- Fasilitasi Program PAMSIMAS

- Fasilitasi Program Sanitasi Masyarakat (Sanimas)

- Perumahan dan Kawasan Permukiman (DAK)

- Pembangunan Pagar dan Paving

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Ibadah

- Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Ibadah

Program Perencanaan Tata Ruang

- Penyusunan Design Engineering Development (DED) Kantor Dispendukcapil

- Penyusunan Design Engineering Development (DED) Kawasan kumuh kawasan

Perkotaan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Fasilitasi Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD

- Monitoring dan Pemantauan IMB


sebagai berikut :



Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman

% peningkatan sarana prasarana sanitasi

32 unit 14 unit 17 unit 121,43%


Target dari indikator kinerja persentase peningkatan sarana dan prasarana sanitasi Tahun

2015 adalah sejumlah 14 unit, dan terealisasi sebanyak 17 unit dari 2 sumber dana atau sebesar

121,42%.


30. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Tertib,

dan Lancar


Perhubungan. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika dan Bagian Perekonomian Setda. Sasaran ini ditujukan untuk


itu ditetapkan kebijakan strategik berupa peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan

untuk kelancaran pelayanan angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan

lalu lintas jalan.


berikut.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Pemeliharaan Sarana dan Prasana di Terminal MPU Kota Pogram peningkatan pelayanan angkutan

- Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

- Pemilihan Pelajar Pelopor

- Fasilitasi Wahana Tata Nugraha

- Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan (Poskotis)

- Fasilitasi Angkutan Lebaran Arus Balik

- Pembinaan dan Penertiban serta Penerbitan Perijinan Kapal (Pass Kapal) Nelayan

- Penyusunan Dokumen LHR

- Pelatihan/Penyegaran Pengemudi Angkutan Umum Pedesaan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

- Penyusunan DED Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas (DAK)

- Pemeliharaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)

- Pembangunan dan Pengembangan PJU

- Pendataan PJU

- Pemeliharaaan Lampu PJU

- Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lalu Lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

- Pemeliharaan Alat Uji Kir Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan retribusi parkir berlangganan

Bagian Administrasi Perekonomian Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


- Pembinaan Transportasi Wilayah Kabupaten Trenggalek


sebagai berikut :



Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Tertib, dan Lancar

Peningkatan jumlah armada angkutan 337 unit 337 unit 311 unit 92%

Peningkatan disiplin lalu lintas dan angkutan

8 kec. 8 kec. 8 kec. 100%

Peningkatan pelayanan lalu lintas 224 hari 224 hari 224 hari 100%

Penambahan sarana dan prasarana terminal 1 unit 1 unit 1 unit 100%

Peningkatan jumlah rambu lalu lintas 370 buah 1045 buah 1012 buah 97%

Peningkatan jumlah lampu lalu lintas :

- APILL (Trafic Light) 12 buah 12 buah 12 buah 100%

- Flash Light (Lampu Perhatian) 9 buah 9 buah 9 buah 100%

- LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) 798 buah 800 buah 836 buah 105%

Peningkatan jumlah pagar pengaman jalan (guardrail)

721 meter 544 meter 721 meter 133%

Peningkatan jumlah marka jalan 4873 m3 4218 m3 4873 m3 116%


a. Peningkatan jumlah armada angkutan dengan target 337 unit dan realisasi 311 unit

sehingga kinerja sebesar 92%. Realisasi ini mengalami penurunan dibanding tahun

sebelumnya

b. Peningkatan disiplin lalu lintas dan angkutan dengan target 8 kecamatan dan realisasi 8

kecamatan sehingga kinerja sebesar 100%. Realisasi ini tetap jika dibanding tahun

sebelumnya

c. Peningkatan pelayanan lalu lintas dengan target 224 hari dan realisasi 224 hari sehingga

kinerja sebesar 100%. Realisasi ini tetap jika dibanding tahun sebelumnya

d. Penambahan sarana dan prasarana terminal dengan target 1 unit dan realisasi 1 unit

sehingga kinerja sebesar 100%. Realisasi ini tetap jika dibanding tahun sebelumnya

e. Peningkatan jumlah rambu lalu lintas dengan target 1045 buah dan realisasi 1012 buah

sehingga kinerja sebesar 97%. Realisasi ini naik jika dibanding tahun sebelumnya

f. Peningkatan jumlah lampu lalu lintas :

- APILL (Traffict Light) dengan target 12 buah dan realisasi 12 buah sehingga kinerja

sebesar 100%. Realisasi ini tetap jika dibanding tahun sebelumnya

- Flash Light (Lampu Perhatian) dengan target 9 buah dan realisasi 9 buah sehingga


- LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) dengan target 800 buah dan realisasi 836 buah

sehingga kinerja sebesar 105%. Realisasi ini naik jika dibanding tahun sebelumnya

g. Peningkatan jumlah pagar pengaman jalan (guardrail) dengan target 544 meter dan

realisasi 721 meter sehingga kinerja sebesar 133%. Realisasi ini tetap jika dibanding tahun

sebelumnya

h. Peningkatan jumlah marka jalan dengan target 4218 m3 dan realisasi 4873 m3 sehingga



31. Sasaran Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup


lingkungan hidup. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Kantor Lingkungan

Hidup. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa pemeliharaan

lingkungan hidup. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.

- Optimalisasi manfaat lahan sesuai dengan kaidah tata ruang wilayah beserta konservasinya

- Pelaksanaan reboisasi, penghijauan, dan pengelolaan hutan bersama masyarakat

- Pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan

- Peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan lingkungan hidup

- Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

- Penguatan menajemen dan sistem pengelolaan persampahan


berikut.

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

- Penerapan Managemen Lingkungan Indusri Hasil Tembakau yang mengacu pada Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)(DBHCHT)

- Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan/Usaha

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- Penyusunan Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup


sebagai berikut :



Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup

Tingkat pencemaran air, udara, dan limbah cair menurun

Air

DO rata2 4.3 >4 mg/l >4 mg/l 100

BOD rata2 6.2 <3 mg/l <3 mg/l 100

COD rata2 20.8 < 25 mg/l < 25 mg/l 100

% peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL

53 50 Perusahaan

289 Perusahaan

578

Pembangunan Sumur resapan 16 12 unit 32 266,67

Pembangunan Biogas 5 14 unit 4 28,57

Penyusunan data base dan laporan pengelolaan LH (data base dan SLHD)

17 dok 44 258,82


a. Tingkat pencemaran air, udara, dan limbah cair menurun:

Air

- DO rata-rata dengan target lebih dari 4 mg/l telah terealisasi lebih dari 4 mg/l



- BOD rata-rata dengan target kurang dari 3 mg/l telah terealisasi kurang dari 3 mg/l


- COD rata-rata dengan target kurang dari 25 mg/l telah terealisasi kurang dari 25

mg/l sehingga capaian kinerja 100%

b. Persentase peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL dengan target 50

Perusahaan telah terealisasi 289 Perusahaan sehingga capaian kinerja 578%

c. Pembangunan Sumur resapan dengan target 12 unit telah terealisasi 32 unit sehingga

capaian kinerja 266,67%

d. Pembangunan Biogas dengan target 14 unit telah terealisasi 4 unit sehingga capaian

kinerja 28,57%

e. Penyusunan data base dan laporan pengelolaan LH (data base dan SLHD) dengan target

17 dokumen telah terealisasi 44 dokumen sehingga capaian kinerja 258,82%

32. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


lingkungan hidup. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas PU Permukiman

dan Kebersihan dan Kantor Lingkungan Hidup. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan

tujuan strategik berupa pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk itu ditetapkan kebijakan










berikut.

Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Kebersihan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

- Pemeliharaan RTH

Kantor Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Pengembangan, Pemeliharaan/Pembangunan Taman Kota

- Pemeliharaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau

- Pengadaan dan Penanaman Tanaman Pelindung Tepi Jalan


sebagai berikut :



Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

% peningkatan jumlah kawasan sumber air yang dikonservasi

13 Lokasi 13 Lokasi 100


Persentase peningkatan jumlah kawasan sumber air yang dikonservasi dengan target 13

Lokasi (3,64 ha) telah terealisasi 13 Lokasi (3,64 ha) sehingga capaian kinerja 100%

33. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan


lingkungan hidup. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas PU Pemukiman

dan Kebersihan. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa

pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.









berikut.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

- Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

- Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Pelaksanaan Kerjasama Kawasan Hutan

- Pembangunan/ Rehabilitasi TPS

- Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana TPA

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan


sebagai berikut :



Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

% peningkatan jumlah TPS 16 unit 4 unit 5 unit 125%

% Kenaikan sampah yang diangkut 163,78 ton 3879,515 ton 10080 ton 259,83%

% kenaikan sampah yg diolah 10 ton 3 ton 720 ton 24000%



a. Persentase Peningkatan Jumlah TPS, target dari indikator kinerja persentase peningkatan

jumlah TPS pada Tahun 2015 adalah sebesar 4 unit, dan terealisasi sebesar 125% atau

sebanyak 5 unit tersebar di 4 kecamatan.

b. Persentase Kenaikan Sampah yang diangkut, pada Tahun 2015 indikator kinerja

persentase kenaikan sampah yang diangkut ditargetkan sebesar 3.879,515 ton. Realisasi

dari indikator kinerja tersebut sebesar 10.080 ton atau sebesar 260%

c. Persentase Kenaikan Sampah yang diolah, target indikator kinerja persentase kenaikan

sampah yang diolah pada Tahun 2015 adalah sebesar 3 ton. Dari target tersebut terealisasi

sebesar 720 ton.

34. Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif,

Partisipatif dan Efektif


Perencanaan Pembangunan. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Sasaran

ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa percepatan pelaksanaan reformasi

birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik berupa

peningkatan penelitian atas isu-isu strategis, mengembangkan perencanaan pembangunan

yang partisipatif serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan

daerah.


berikut.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang

- Penyusunan RDTR BWP Watulimo

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyusunan RKPD

- Musrenbang RKPD

- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

- Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD

- Penyusunan KUA dan PPAS

- Penyusunan Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir

Masa Jabatan Bupati

- Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

- Pendampingan Program Anti Kemiskinan / Anti Poverty Program (APP)

- Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Agropolitan dan Minapolitan

- Fasilitasi Kegiatan TRENGGINAS GALANG EKONOMI (TRENGGALEK)

- Fasilitasi Pengelolaan CSR/PKBL BUMN/BUMD/Swasta

- Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Agropolitan Kecamatan Bendungan

Kabupaten Trenggalek

- Penyusunan Dokumen Indikator Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Trenggalek

- Perencanaan Kawasan Perdagangan di sekitar Pasar Pon Trenggalek

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

- Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat

- Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Bagian Administrasi Pemerintahan

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- Penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek


sebagai berikut :



Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan efektif

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Perkada

2 dok 2 dok 2 dok 100

Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)


Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati


Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)



a. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Perkada pada

Tahun 2015 ditargetkan 2 dokumen telah terealisasi 2 dokumen sehingga capaian kinerja

sebesar 100%. Capaian ini tetap dibanding tahun sebelumnya.

b. Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) pada Tahun 2015 ditargetkan 4 dokumen telah terealisasi 4

dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini tetap dibanding tahun

sebelumnya.


c. Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati pada



d. Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada



35. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, dan Kepegawaian. Sasaran

ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Sekretariat DPRD. Sasaran ini ditujukan untuk

mewujudkan tujuan strategik berupa percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan

peningkatan pelayanan publik. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.

- Peningkatan fungsi legislatif melalui pemberdayaan dan penampungan aspirasi masyarakat

- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen keuangan

- Peningkatan pengelolaan inventaris daerah melalui pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah

- Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan sumberdaya penerimaan daerah

- Peningkatan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan dan monitoring tindak lanjut

- Peningkatan profesionalisme aparat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak pegawai sesuai ketentuan

- Peningkatan efektifitas kelembagaan melalui pengembangan sistem manajemen yang profesional

- Mendorong percepatan pencapaian good governance melalui pengembangan produk hukum

- Peningkatan Pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan untuk mandiri - Pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat berdasarkan penelitian dan diklat yang

profesional


berikut.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- Rapat-rapat dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

- Kunjungan Kerja DPRD ke Luar Daerah

- Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan-kegiatan DPRD

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD


sebagai berikut :




Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif

% penerbitan perda 36% 100% 96% 96%

% aspirasi yang ditindaklanjuti 67% 100% 100% 100%

Ketepatan agenda sidang 100% 100% 100% 100%


a. Persentase penerbitan perda pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% (24 perda) dan

terealisasi sebesar 96% (23 perda) sehingga capaian kinerja sebesar 96%. Realisasi ini

meningkat dibanding tahun lalu yang sebesar 36%.

b. Persentase aspirasi yang ditindaklanjuti pada Tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% (lima

aspirasi) dan telah terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja 100%. Realisasi ini

juga meningkat dibanding tahun sebelumnya.

c. Ketepatan agenda sidang pada tahun ini target terealisasi seluruhnya sehingga capaian

kinerja 100% ketepatan agenda sidang sebanyak 246 sidang.

36. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Pendapatan dan Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa

percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu

ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.










profesional


berikut.


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Pengelolaan Keuangan, Barang SKPD dan pengelolaan keuangan SKPKD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan Standart Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2016

- Penyusunan APBD Tahun 2016

- Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2015

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014

- Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

- Fasilitasi Pengelolaan Gaji

- Peningkatan Mutu Pelayanan Perbendaharaan

- Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

- Peningkatan Pengelolaan Saldo Kas Daerah

- Asuransi Barang Milik Daerah

- Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan

- Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan DAK

- Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan Neraca Daerah dan Laporan Kinerja Keuangan Daerah

- Penyusunan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015

- Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Pemeliharaan Rutin dan / atau Berkala Barang Milik Daerah

- Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Labelisasi Barang Milik Daerah

- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah

- Pembinaan Pengelola Keuangan

- Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran

- Sensus Barang Milik Daerah

- Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

- Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Perubahan Perbup Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah (SAPD)

- Fasilitasi Majelis TP-TGR

Dinas Pendapatan


- Pendaftaran dan Pendataan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data PBb P2

- Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan


- Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Penyusunan Sistem Informasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar

- Sosialisasi Pajak-pajak Daerah

- Pengembangan SDM

- Pengadaan Barang Cetak Pelayanan PBB

- Pengendalian dan Pemantauan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Validasi Data Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

- Pemeliharaan dan Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah

Bagian Administrasi Pembangunan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

- Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa

- Operasional Unit Layanan Pengadaan


- Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi


sebagai berikut :


Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

% peningkatan pajak daerah 100% 112,21% 112,21

% pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana pasar daerah

22 pasar daerah

22 pasar daerah

100

% Ketersediaan Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah

100% 100% 100

Penyelenggaraan Bimtek pengadaan barang/jasa 2 kali 2 kali 100


a. persentase peningkatan pajak daerah dengan target 100% telah terealisasi 112,21%

sehingga capaian kinerja 112,21%

b. persentase pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana pasar daerah

dengan target 22 pasar daerah telah terealisasi 22 pasar daerah sehingga capaian kinerja

100%

c. persentase ketersediaan Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah dengan

target 100% telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%

d. Penyelenggaraan Bimtek pengadaan barang/jasa dengan target 2 kali dan terealisasi 2

kali sehingga capaian kinerja 100%


37. Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Baik dan Bersih



ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Inspektorat, Bagian Humas dan Protokol dan Bagian

Organisasi. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa percepatan

pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu ditetapkan











profesional


berikut.

Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

- Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

- Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD

- Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Reviu LKPD dan Fasilitasi Pemeriksaan BPK-RI

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

- Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP

- Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit bagi APIP

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP

- Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi


Bagian Organisasi Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ortala Perangkat Daerah

- Pengembangan Sistem Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, Penyusunan Dokumen AKIP dan Reformasi Birokrasi

- Pengembangan Kelompok Budaya Kerja

- Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan

- Penyempurnaan Kelembagaan Perangkat Daerah

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ketatalaksanaan

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagian Administrasi Keuangan Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ortala Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen AKIP Setda Bagian Humas dan Protokol Program Pengumpulan Informasi

- Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah

- Pengadaan Peralatan Radio, Sarana Peliputan dan Dokumentasi


sebagai berikut :



Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

% penurunan kasus pelanggaran disiplin oleh aparat pemerintah kabupaten

50%

80% / 20 kasus

10 kasus 50

% ketaatan obrik terhadap temuan Inspektorat

75%

95% / 2 kali 95% / 2 kali 100

Penyampaian LAKIP tepat waktu 48 SKPD 48 SKPD 48 SKPD 100

Terlaksananya budaya kerja aparatur sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja

2 KBK 1 KBK 1 KBK 100

Terwujudnya kelembagaan Perangkat Daerah yang efisien, efektif, proporsional dan profesional

12 SKPD 31 SKPD 31 SKPD 100

Meningkatnya kualitas pedoman dan pelaksanaan / implementasi ketatalaksanaan

1 pedoman 2 pedoman 2 pedoman 100

Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat pada SKPD

- 2 laporan 2 laporan 100

Unit Pelayanan Publik yang konsisten menerapkan manajemen mutu ISO 9001:2008

1 SKPD 4 SKPD 4 SKPD 100

Intensitas update berita website Humas Setda Trenggalek per minggu

5 berita 6 berita 6 berita 100


a. Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin oleh aparat pemerintah kabupaten

dengan target 0.8 / 20 kasus telah terealisasi 10 kasus sehingga capaian kinerja 50%

b. Persentase ketaatan obrik terhadap temuan Inspektorat dengan target 0.95 / 2 kali telah

terealisasi 0.95 / 2 kali sehingga capaian kinerja 100%

c. Penyampaian LAKIP tepat waktu dengan target 48 SKPD telah terealisasi 48 SKPD



d. Terlaksananya budaya kerja aparatur sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja dengan

target 1 KBK telah terealisasi 1 KBK yaitu Kelompok Budaya Kerja Kejar Janda Basah dari

Puskesmas Karangan sehingga capaian kinerja 100%

e. Terwujudnya kelembagaan Perangkat Daerah yang efisien, efektif, proporsional dan

profesional dengan target 31 SKPD telah terealisasi 31 SKPD sehingga capaian kinerja

100%

f. Meningkatnya kualitas pedoman dan pelaksanaan / implementasi ketatalaksanaan

dengan target 2 pedoman telah terealisasi 2 pedoman sehingga capaian kinerja 100%

g. Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat pada SKPD dengan target 2 laporan telah

terealisasi 2 laporan sehingga capaian kinerja 100%

h. Unit Pelayanan Publik yang konsisten menerapkan manajemen mutu ISO 9001:2008

dengan target 4 SKPD telah terealisasi 4 SKPD sehingga capaian kinerja 100%

i. Intensitas update berita website Humas Setda Trenggalek per minggu dengan target 6

berita telah terealisasi 6 berita sehingga capaian kinerja 100%

38. Sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Pegawai Serta Layanan

Kepegawaian



ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah. Sasaran ini ditujukan

untuk mewujudkan tujuan strategik berupa percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan

peningkatan pelayanan publik. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.










profesional


berikut.


Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

- Pemrosesan SK Pensiun dan Terbitnya KARPEG/KARIS/ KARSU/ KARTU TASPEN bagi PNS dan PNS yang Purna Tugas

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Pemenuhan Kompetensi Dasar CPNS dan Pengembangan Karier Pegawai

- Fasilitasi Seleksi Praja IPDN

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Seleksi Penerimaan Calon PNS

- Penyusunan Formasi

- Orientasi dan Pembekalan CPNS

- Pengangkatan CPNS dan PNS serta Pengambilan Sumpah/Janji PNS

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Masa Kerja

- Pengelolaan KGB dan Mutasi Pegawai

- Penataan PNS Dalam Jabatan Struktural

- Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Tertentu

- Sosialisasi dan Pembinaan PNS

- Pengelolaan Administrasi LHKPN dan LP2P

- Pengembangan SIMPEG dan SAPK

- Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

- Diklat Kepemimpinan

- Diklat Teknis dan Fungsional serta Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai


sebagai berikut :


Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian

% Pemrosesan Status PNS

- Karis / Karsu, Karpeg dan Kartu Taspen 720 Usulan 720 Usulan 100%

- SK Pensiun / Karip 480 SK/Kartu

520 SK/Kartu

108,33%

- % Penghargaan PNS : Satya Lencana Karya Satya

107 piagam 137 piagam

128,04%

% Terlaksananya Pengembangan Karier Pegawai

- SK Tugas Belajar 5 SK 9 SK 180%

- Bantuan Tugas Belajar 36 orang 36 orang 100%

- Surat Ijin Belajar 100 surat ijin

161 surat ijin

161%

- Ujian Dinas Kenaikan Pangkat 135 orang 136 orang 100,74%

- Assesment bagi pejabat struktural 56 orang 56 orang 100%

% Terlaksananya Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

40 pendaftaran

0 0

Terlaksananya pengangkatan CPNS ke PNS (SK) 165 SK 165 SK 100%

Berita Acara Sumpah Janji PNS 157 Berita Acara

157 Berita Acara

100%

% Terbitnya SK Mutasi Kepeg

- SK Kenaikan Pangkat 1350 SK 1352 SK 100,15%

- SK Gaji Berkala 1100 SK 817 SK 74,27%

- SK Mutasi PNS 205 SK 209 SK 101,95%

- Sosialisasi KGB dan Mutasi PNS 120 orang 109 orang 101,95%

- Pelantikan Jabatan Struktural 2 kali 1 kali 50%

- SK Jabatan Fungsional Tertentu 300 SK 363 SK 121%

% Terlaksananya Pendampingan Informasi Kepegawaian



- Laporan Kepegawaian 2 jenis dokumen

2 jenis dokumen

100%

- KPE 200 usulan 15 usulan 7,5%

- Web Site BKD 1 Website 1 website 100%

% Pengelolaan Database SIMPEG

- Data PNS 9848 data PNS

9847 data PNS

99,99%

% Terlaksananya Pengiriman PNS guna mengikuti Diklat Teknis / Fungsional dan Diklat PIM

- Diklat PIM III 3 orang 3 orang 100%

- Diklat PIM IV 30 orang 30 orang 100%


- Indikator : %Pemrosesan Status PNS, pada Tahun 2015 telah terealisasi 195 Karis, 195

Karsu, 165 Karpeg dan 165 Kartu Taspen dari target 720 Kartu sehingga capaian kinerja

sebesar 100%. Hasil capaian tersebut sesuai dengan target yang telah direncanakan,

namun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan

yaitu dengan realisasi kinerja sebesar 141,25% pada Tahun 2014.

- Indikator : %Pemulangan PNS Pensiun, pada Tahun 2015 telah terealisasi 260 SK Pensiun

dan 260 Karip dari target 480 SK/Karip sehingga capaian kinerja sebesar 108,33%.

Capaian indikator ini telah melampaui dari target yang telah direncanakan namun jika

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan yaitu dengan

realisasi kinerja sebesar 118,75% pada Tahun 2014.

- Indikator : %Penghargaan PNS, pada Tahun 2015 telah terealisasi 137 Piagam

Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari target 107 Piagam sehingga capaian kinerja

sebesar 128,04%. Capaian tersebut mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya,

dengan realisasi kinerja sebesar 112,15% pada Tahun 2014.

- Indikator : %Terlaksananya Pengembangan Karier Pegawai, dapat dicapai melalui:

a) SK Tugas Belajar, pada Tahun 2015 telah terealisasi 9 SK dari target 5 SK sehingga

capaian kinerja sebesar 180%. Capaian tersebut mengalami peningkatan daripada

tahun sebelumnya, dengan realisasi kinerja sebesar 120% pada Tahun 2014.

b) Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS Tugas Belajar, pada Tahun 2015 telah terealisasi

36 orang dari target 36 orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian

tersebut mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, dengan realisasi

kinerja sebesar 65,22% pada Tahun 2014.

c) Surat Ijin Belajar, pada Tahun 2015 telah terealisasi 161 Surat Ijin dari target 100 Surat

Ijin sehingga capaian kinerja sebesar 161%. Capaian tersebut telah melampaui dari

target yang telah direncanakan, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun

sebelumnya mengalami penurunan yaitu dengan realisasi kinerja sebesar 277,78%

pada Tahun 2014.

d) Ujian Dinas Kenaikan Pangkat, pada Tahun 2015 telah terealisasi 136 peserta dari

target 135 peserta sehingga capaian kinerja dari jumlah peserta sebesar 100,74%,

capaian ini mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya yaitu dengan

realisasi sebesar 122% pada Tahun 2014. Sedangkan peserta yang lulus ujian dinas

adalah sejumlah 80 orang, sehingga capaian tingkat kelulusan ujian dinas pada


Tahun 2015 adalah sebesar 58,82%, capaian ini mengalami peningkatan daripada

tahun sebelumnya yaitu sebesar 37,70% pada Tahun 2014.

e) Assesment (Fit and Proper Test) bagi Pejabat Struktural, pada Tahun 2015 telah

terealisasi 56 orang dari target 56 orang sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

- Indikator : %Terlaksananya Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas IPDN,

pada Tahun 2015 dari target 40 pendaftar tidak dapat direalisasikan karena kebijakan

pemerintah pusat bahwa proses seleksi penerimaan capra IPDN pada Tahun 2015 tidak

melibatkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota. Hal itu berdasarkan

ketentuan Mendagri tanggal 2 Oktober 2015 Nomor: 892.1/5612/SJ dalam website-nya

yaitu http://www.spcp.ipdn.ac.id bahwa seleksi praja IPDN tidak melibatkan BKD

Kab./Kota. Upaya yang akan dilakukan atas permasalahan diatas adalah melakukan

koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur guna

mempersiapkan perencanaan di tahun selanjutnya.

- Indikator : %Terlaksananya Pengangkatan CPNS ke PNS dan Sumpah Janji, dapat

dicapai melalui:

a) SK PNS, pada Tahun 2015 telah terealisasi 165 SK dari target 165 SK sehingga capaian

kinerja sebesar 100%

b) Berita Acara Sumpah Janji PNS, pada Tahun 2015 telah terealisasi 157 Berita Acara

Sumpah Janji dari target 157 Berita Acara sehingga capaian kinerja sebesar 100%

- Indikator : %Terbitnya SK Mutasi Kepegawaian, dapat dicapai melalui:

a) SK Kenaikan Pangkat, pada Tahun 2015 telah terealisasi 1.352 SK dari target 1.350 SK

sehingga capaian kinerja sebesar 100,15%. Capaian tersebut mengalami peningkatan

daripada tahun sebelumnya, dengan realisasi kinerja sebesar 78,65% pada Tahun

2014.

b) SK Kenaikan Gaji Berkala, pada Tahun 2015 telah terealisasi 817 SK dari target 1.100

SK sehingga capaian kinerja sebesar 74,27%. Capaian tersebut mengalami penurunan

daripada tahun sebelumnya, dengan realisasi kinerja sebesar 99,18% pada Tahun

2014.

c) SK Mutasi PNS, pada Tahun 2015 telah terealisasi 209 SK dari target 205 SK sehingga

capaian kinerja sebesar 101,95%. Capaian tersebut mengalami peningkatan daripada

tahun sebelumnya, dengan realisasi kinerja sebesar 77,5% pada Tahun 2014.

d) Sosialisasi KGB dan Mutasi PNS, pada Tahun 2015 telah terealisasi 2 kali dari target

2 kali dengan jumlah peserta sosialisasi yang hadir 109 peserta dari target 120 peserta

sehingga capaian kinerja sebesar 90,83%.

e) Pelantikan Pejabat Struktural, pada Tahun 2015 terealisasi 1 kali dari 2 kali target


f) SK Jabatan Fungsional Tertentu, pada Tahun 2015 telah terealisasi 363 SK dari target

300 SK sehingga capaian kinerja sebesar 121%.

- Indikator : %Terlaksananya Pendampingan Informasi Kepegawaian, dapat dicapai

melalui:

a) Laporan Kepegawaian, pada Tahun 2015 telah terealisasi 2 jenis dokumen dari target

2 jenis dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%

b) Usulan Penerbitan KPE, pada Tahun 2015 telah terealisasi 15 orang dari target 200

orang sehingga capaian kinerja sebesar 7,5%. Capaian tersebut mengalami

http://www.spcp.ipdn.ac.id/


penurunan daripada tahun sebelumnya, dengan realisasi kinerja sebesar 68,08%

pada Tahun 2014.

c) Update Website BKD, pada Tahun 2015 telah terealisasi 1 website dari target 1

website sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

- Indikator : %Pengelolaan Database SIMPEG, dapat dicapai melalui Update Data PNS,

pada Tahun 2015 telah terealisasi 9.847 data dari target 9.848 data sehingga capaian

kinerja sebesar 99,99%. Capaian tersebut mengalami peningkatan daripada tahun

sebelumnya, dengan realisasi kinerja sebesar 98,10% pada Tahun 2014.

- Indikator : %Terlaksananya kegiatan DiklatPIM dan pengiriman PNS untuk mengikuti

DiklatPIM, dapat dicapai melalui:

a) Terkirimnya Pejabat Eselon untuk mengikuti DiklatPIM Tingkat III, pada Tahun

2015 telah terealisasi 3 orang dari target 3 orang sehingga capaian kinerja sebesar

100%

b) Terlaksananya DiklatPIM Tingkat IV, pada Tahun 2015 telah terealisasi 30 orang

peserta dari target 30 orang peserta sehingga capaian kinerja sebesar 100%

39. Sasaran Meningkatnya Fungsi Kesekretariatan dan Pengembangan

Lembaga Pemerintahan yang Profesional, Efektif dan Efisien



ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Bagian

Hukum. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa percepatan











- Peningkatan Pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan untuk mandiri

- Pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat berdasarkan penelitian dan diklat yang profesional



berikut.



- Pemetaan Tata Batas / Validasi Harga Dasar Sewa Tanah Sawah Eks Bengkok

Kelurahan dan Fasilitasi Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok Kelurahan

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- Koordinasi dan Fasilitasi Perumusan Kerjasama/Pelaksanaan Rapat Koordinasi

dengan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya serta

Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- Pembakuan Rupa Bumi dan Penegasan Tata Batas

- Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Fasilitasi Penyelenggaraan

- Penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek

- Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari

Jadi Provinsi Jawa Timur

- Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa

- Fasilitasi Penegasan Tata Batas dan Penetapan Tata Batas / Kelurahan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- Dialog/Audiensi Forpimda dan Kunker Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

dengan Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Bagian Hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-

undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Perundang-undangan

Daerah

- Legislasi Rancangan Peraturan Perundangan-undangan

- Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

- Pembinaan dan Penyuluhan Hukum

- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum

Bagian Administrasi Kesra

Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ortala Perangkat Daerah

- Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Sosial untuk Masyarakat / Anggota Masyarakat

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- Pelaksanaan Rukyatul Hilal

- Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Fasilitasi Penyelenggaraan Haji


- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat

- Fasilitasi Belanja Hibah untuk Kegiatan Keagamaan

- Fasilitasi Belanja Hibah dan Kegiatan Kesenian, Kepemudaan dan Keolahragaan

- Pembinaan Abang Becak dan Duafa

- Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kabupaten

Bagian Umum dan Perlengkapan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pembinaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Setda

Program Pengembangan Data/Informasi

- Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Bupati


- Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional KD/WKDH

Bagian Humas dan Protokol

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Pembinaan Korps Musik Kabupaten Trenggalek


- Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Pemerintah /

Departemen / Non Departemen / Luar Negeri

- Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Pemerintah /

Departemen / Non Departemen / Luar Negeri


sebagai berikut :


Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

Penetapan Batas Daerah 2 segmen batas daerah

2 segmen batas daerah

100

Pembakuan Rupa Bumi 2 dokumen rupa bumi

2 dokumen rupa bumi

100

% pengajuan raperda 12 raperda 23 raperda 191,67

Terlaksananya pelayanan keprotokolan 250 acara 310 acara 124

Terlaksananya pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH

365 kali pelayanan

365 kali pelayanan

100

Peningkatan jumlah SDM yang paham aturan keprotokolan

2 orang 0 0

% Hasil kajian/penelitian peraturan perundang-undangan daerah yang ditindaklanjuti

20 kajian 20 kajian 100

Jumlah fasilitasi kerjasama antar daerah 2 Nota kerjasama antar daerah, 6 perjanjian kerjasama

2 Nota kerjasama antar daerah, 6 perjanjian kerjasama

100

Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)

47 SKPD 47 SKPD 100



a. Penetapan Batas Daerah dengan target 2 segmen batas daerah dan terealisasi sebesar 2 segmen batas daerah sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%

b. Pembakuan Rupa Bumi dengan target 2 dokumen rupa bumi dan terealisasi sebesar 2 dokumen rupa bumi sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%

c. Persentase pengajuan raperda dengan target 12 raperda dan terealisasi sebesar 23 raperda sehingga capaian kinerjanya sebesar 191,67%

d. Terlaksananya pelayanan keprotokolan dengan target 250 acara dan terealisasi sebesar 310 acara sehingga capaian kinerjanya sebesar 124%

e. Terlaksananya pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH dengan target 365 kali pelayanan dan terealisasi sebesar 365 kali pelayanan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%

f. Peningkatan jumlah SDM yang paham aturan keprotokolan dengan target 2 orang dan terealisasi sebesar 0 sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%

g. Persentase Hasil kajian/penelitian peraturan perundang-undangan daerah yang ditindaklanjuti dengan target 20 kajian dan terealisasi sebesar 20 kajian sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%

h. Jumlah fasilitasi kerjasama antar daerah dengan target 2 Nota kerjasama antar daerah, 6 perjanjian kerjasama dan terealisasi sebesar 2 Nota kerjasama antar daerah, 6 perjanjian kerjasama sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%

i. Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) dengan target 47 SKPD dan terealisasi sebesar 47 SKPD sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%

40. Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Data Statistik Untuk Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang Statistik.

Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Percepatan pelaksanaan

reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu ditetapkan kebijakan

strategik berupa peningkatan pemberdayaan instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan

data statistik.


berikut.

Badan Perencanaan Pembangunan

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

- Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

(SIMONEV)

- Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

(SIMONEV)

- Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

- Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Pemeliharaan Website Bappeda Trenggalek

- Pengelolaan Website Bappeda Trenggalek


- Pengembangan Database Perencanaan Kabupaten Trenggalek

- Fasilitasi Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

- Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Program kerjasama pembangunan daerah

- Fasilitasi Kerjasama Perencanaan Pembangunan Daerah

- Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Koordinasi Bidang Statistik, Penelitian, Pengembangan Data dan Pelaporan


sebagai berikut :


Terpenuhinya Kebutuhan Data Statistik Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan

Σproduk data / informasi statistik yang dihasilkan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

6 dok 4 dok 67%

% pemanfaatan sistem informasi / database yang mendukung perencanaan pembangunan daerah

100% 100% 100%

∑ kerjasama antar daerah/institusi/lembaga lain 2 krjsm 1 krjsm 50%

Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK, TP, Dekon dan dana sharing lainnya

2 keg 1 keg 50%


- Jumlah produk data / informasi statistik yang dihasilkan untuk penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2015 dari target 6 jenis dokumen

(meliputi dokumen Trenggalek Dalam Angka / TDA, Kecamatan Dalam Angka, PDRB,

Indeks Disparitas Wilayah, Buku Profil Trenggalek dan Buku Saku) terealisasi 4

dokumen (meliputi dokumen TDA, PDRB, Buku Profil Trenggalek dan Buku Saku)

sehingga capaian kinerja 66.67%. Dokumen ini rutin digunakan dalam penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- Presentase pemanfaatan sistem informasi / database yang mendukung perencanaan

pembangunan daerah pada Tahun 2015 ditargetkan 100% (meliputi SIMONEV, SIPPD,

Website, Database) dan terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja 100%.

- Jumlah kerjasama antar daerah/institusi/lembaga lain adalah indikator yang

menunjukkan kegiatan fasilitasi kerjasama perencanaan pembangunan daerah. Pada

tahun ini ditargetkan 2 kerjasama namun hanya terealisasi 1 kerjasama yaitu dengan

AIPD (Australia Indonesia Partnership for Decentralization) selama tahun 2011-2015. Dengan

demikian capaian kinerja 50%.

- Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK, TP, Dekon dan dana sharing lainnya, pada tahun

ini terealisasi 1 kegiatan (Koordinasi Bidang Statistik, Pengembangan Data dan

Pelaporan) dari target 2 kegiatan sehingga kinerja 50%.


41. Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Arsip

Pemerintah Daerah

Sasaran tersebut merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan dalam bidang Kearsipan

Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Percepatan pelaksanaan

reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu ditetapkan kebijakan

strategik berupa pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan arsip

daerah.


berikut.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

- Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

- Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

- Pelaksanaan Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah


sebagai berikut :


Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah

% data/informasi/arsip yg dimasukan dalam data kearsipan

1590 box 895 box 56,28

% Jumlah arsip yang diselamatkan/ diamankan 2.200 box 2.200 box 100

% peningkatan kualitas SDM kearsipan 157 desa 157 desa 100


a. Persentase data/informasi/arsip yg dimasukan dalam data kearsipan dengan target 1590

box telah terealisasi 895 box sehingga capaian kinerja 56,28%

b. Persentase Jumlah arsip yang diselamatkan/ diamankan dengan target 2.200 box telah

terealisasi 2.200 box sehingga capaian kinerja 100%

c. Persentase peningkatan kualitas SDM kearsipan dengan target 157 desa telah terealisasi

157 desa sehingga capaian kinerja 100%

42. Sasaran Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi dan Media Massa


Komunikasi dan Informatika. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Bagian Humas

dan Protokol Setda dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sasaran ini

ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Percepatan pelaksanaan reformasi

birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik

sebagai berikut.


- Peningkatan pemberdayaan insan kominfo dan masyarakat melalui kecukupan sarana dan

prasarana komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif

- Peningkatan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI)

- Peningkatan pelayanan dokumen kependudukan secara masal meliputi KTP, KK dan akte

catatan sipil

- Mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat


berikut.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

- Pengembangan Website Kabupaten Trenggalek

- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

- Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Kominfo

- Pengembangan Jaringan Komunikasi, Informasi dan Data Center

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

- Pelatihan SDM dan Penguatan Lembaga Bidang Komunikasi dan Informasi

Bagian Humas dan Protokol

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

- Penyampaian Informasi melalui Media Luar Ruangan

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

- Pengadaan Peralatan Radio, Sarana Peliputan dan Dokumentasi

- Pemeliharaan Peralatan Radio, Sarana Peliputan dan Dokumentasi


sebagai berikut :



Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa

Jumlah SKPD yang terkoneksi di lingkup Pemkab Trenggalek

46 SKPD 48 SKPD 44 SKPD 91,67

Jumlah kerja sama informasi dan media massa

4 jenis media

4 jenis media 4 jenis media 100


a. Jumlah SKPD yang terkoneksi di lingkup Pemkab Trenggalek dengan target 48 SKPD

telah terealisasi 44 SKPD sehingga capaian kinerja 91,67%

b. Jumlah kerja sama informasi dan media massa dengan target 4 jenis media telah

terealisasi 4 jenis media sehingga capaian kinerja 100%


43. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

Dengan Mendekatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat


Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat

daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan

tujuan strategik berupa percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan

pelayanan publik. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.

- Peningkatan pelayanan dokumen kependudukan secara masal meliputi KTP, KK dan akte

catatan sipil; dan

- Mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat.

Sasaran tersebut dicapai dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan serta

dioperasionalisasikan dalam kegiatan sebagai berikut.

- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

- Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Kependudukan

- Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatatan Sipil Keliling


sebagai berikut :



Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat

% KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari

98% 100% 100% 100%

% Akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari

100% 90% 100% 111%

% Kartu Keluarga yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari

95% 85% 100% 118%

% penduduk ber KTP 79% 90% 83% 92%

% bayi ber Akte Kelahiran 79% 95% 96,7% 102%


a. KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari sejumlah 29.603 KTP, dari total seluruh

KTP yang diselesaikan di Tahun 2015 sejumlah 29.603 KTP. Maka realisasi kinerja

pelayanan KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari sebesar 100% dari target

kinerja sebesar 100%. Di Tahun 2015 ini sudah bisa memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk kedepannya perlu dipertahankan supaya kinerja kedepannya lebih optimal.

b. Akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari sejumlah 11.414 akta

kelahiran, dari total seluruh akta kelahiran yang diselesaikan di Tahun 2015 sejumlah

11.414 akta kelahiran. Maka realisasi kinerja pelayanan akte kelahiran yang diselesaikan

dalam jangka waktu 5 hari sebesar 100% dari target kinerja sebesar 90%. Pelayanan akte

kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari telah memenuhi atau bahkan

melebihi target di Tahun 2015 maka dari itu harus dipertahankan di tahun berikutnya.

c. Kartu Keluarga yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari sejumlah 37.875 kartu

keluarga, dari total seluruh kartu keluarga yang diselesaikan di Tahun 2015 sejumlah


37.875 kartu keluarga. Maka realisasi kartu Keluarga yang diselesaikan dalam jangka

waktu 5 hari sebesar 100% dari target kinerja sebesar 85%. Pelayanan kartu Keluarga

yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari telah memenuhi atau bahkan melebihi

target di Tahun 2015 maka dari itu harus dipertahankan di tahun berikutnya.

d. Penduduk ber KTP sejumlah 517.277 orang, dari total seluruh penduduk wajib KTP

sejumlah 626.865 orang. Maka realisasi kinerja Penduduk ber KTP sebesar 83% dari target

kinerja sebesar 90%. Tidak bisa memenuhi target dikarenakan masih banyaknya

masyarakat yang belum sadar atau mengerti arti pentingnya dokumen kependudukan.

Untuk tidak lanjut dari permasalahan ini maka perlu ditingkatkan sosialisasi atau

penyuluhan tentang administrasi kependudukan.

e. Bayi ber akta kelahiran sejumlah 6.495 orang, dari total seluruh bayi di Tahun 2015

sejumlah 6.716 orang. Maka realisasi kinerja Bayi ber akte kelahiran sebesar 96,7% dari

target kinerja sebesar 95%. Di Tahun 2015 telah memenuhi atau bahkan melebihi target

yang ditetapkan di Tahun 2015 maka dari itu harus harus ditingkatkan lagi kinerjanya

agar bisa mencapai 100% di tahun berikutnya.

44. Sasaran Lestari dan Berkembangnya Seni dan Kebudayaan Daerah


Kebudayaan. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olah Raga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan

tujuan strategik berupa Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.

Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik berupa pelestarian dan pengembangan keragaman

kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal.


berikut.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Program Pengembangan Nilai Budaya

- Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya (Festival

Seni/Budaya Trenggalek)

- Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum

Dan Peninggalan Bawah Air

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

- Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

- Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pengembangan Nilai Budaya

- Pengiriman Pelajar dan Guru sebagai Duta Seni tingkat Provinsi Jawa Timur

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Pekan Seni Pelajar SD/SMP/SMA/SMK (Sederajat)


sebagai berikut :



Lestari dan berkembangnya seni dan kebudayaan daerah

Jumlah adat budaya yang dilestarikan 6 adat budaya

6 adat budaya

6 adat budaya

100%

Jumlah naskah kekayaan budaya & kesejarahan serta benda cagar budaya yang dikelola

13 bcb 13 bcb 13 bcb 100%

% Kelompok kesenian dan kebudayaan yang dibina

65 klmpk 50 klmpk 102 klmpk 204%

% peningkatan even seni dan budaya 13 event 9 event 20 event 222,22%


a. Jumlah adat budaya yang dilestarikan pada tahun ini terealisasi enam adat budaya dari

target enam adat budaya sehingga tercapai 100%. Adat budaya tersebut meliputi adat

sembonyo Kecamatan Watulimo, adat longkangan Kecamatan Munjungan, adat

longkangan Kecamatan Panggul, adat ngetung batih Kecamatan Dongko, dan adat bersih

belik dan dam Bagong Kecamatan Trenggalek.

b. Jumlah naskah kekayaan budaya & kesejarahan serta benda cagar budaya yang dikelola

pada tahun ini tercapai 100% dari target 13 benda cagar budaya yang meliputi Makam

Setono Trenggalek, Makam Astono Gedong di Ngantru, Makam Menak Sopal di

Ngantru, Makam Santren di Rejo Winangun, Makam Jopuro di Ngantru, Situs Belik di

Sumbergedong, Museum Koleksi Arca Trenggalek, Monumen Trip Rejowinangun,

Makam Margo Ayu di Ngulan Kulon, Makam Joglo Semarum, Makam Kamulan, Situs

Semarum, dan Makam Astono Giri Mulyo.

c. Indikator kelompok kesenian dan kebudayaan yang dibina dilaksanakan dalam bentuk

memberi kesempatan untuk menampilkan hasil karyanya di ajang pergelaran seni dan

atau festival seni. Indikator ini terealisasi 102 kelompok dari target 50 kelompok sehingga

capaian melebihi 100% yang diakomodasi dalam bentuk pagelaran kesenian, pentas seni,

Festival Turonggo Yakso, lomba tabuh bedug/rebana, lomba tembang kenangan, seni

pedalangan, Festival Kesenian Kawasan Selatan.

d. Peningkatan even seni dan budaya terealisasi 20 even dari target 9 even, meliputi Festival

Turonggo Yakso, gelar adat Hari Jadi Trenggalek, pentas seni umum dan pelajar, pawai

budaya / karnaval adat budaya, lomba tabuh bedug/rebana, dam lomba tembang

kenangan. Jumlah even yang terealisasi jauh melebihi target karena kebutuhan even yang

harus diselenggarakan atau diikuti terus bertambah.


45. Sasaran Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Pengetahuan Tentang

Perpustakaan


Perpustakaan. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategik berupa Percepatan


kebijakan strategik berupa menjadikan perpustakaan sebagai sarana penambah pengetahuan.


berikut.


- Pengelolaan Rintisan Rumah Pintar Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

- Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Umum Daerah


sebagai berikut :


Meningkatnya minat baca masyarakat & pengetahuan tentang perpustakaan

Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan 196 kali 196 kali 100

% peningkatan SDM pengelola perpustakaan

4 orang 4 orang 100


a. Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan dengan target 196 kali telah terealisasi 196

kali sehingga capaian kinerja 100%

b. Persentase peningkatan SDM pengelola perpustakaan dengan target 4 orang telah

terealisasi 4 orang sehingga capaian kinerja 100%

46. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Partisipasi Pemuda di Berbagai

Bidang Pembangunan


Kepemudaan Dan Olah Raga. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan

strategik berupa Peningkatan peran pemuda serta pengembangan olah raga dan sarana

prasarananya. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.

- Menumbuhkan jiwa-jiwa pemuda yang bermoral, produktif, prestatif, inovatif, dan

mandiri; dan


- Peningkatan prestasi olah raga melalui pembinaan melalui induk organisasi dan komite

olah raga.


berikut.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan

- Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra

- Jambore Pemuda

- Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda


sebagai berikut :



Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan

% Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina

20 org 20 org 20 org 100%


Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina terealisasi 20 organisasi dari target 20 organisasi

sehingga capaian sebesar 100%. Organisasi kepemudaan tersebut meliputi Pemuda

Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Anshor, Kwarcab Gerakan Pramuka, Karang Taruna,

PMII, HMI, Pondok Pesantren, PPI, Perkumpulan Kakang Mbakyu, Bamag, Pokdarwis, dan

IPNU.

47. Sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda dalam Bidang Olah Raga


Kepemudaan Dan Olah Raga. Sasaran ini dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan tujuan

strategik berupa Peningkatan peran pemuda serta pengembangan olah raga dan sarana

prasarananya. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.

- Menumbuhkan jiwa-jiwa pemuda yang bermoral, produktif, prestatif, inovatif, dan

mandiri; dan

- Peningkatan prestasi olah raga melalui pembinaan melalui induk organisasi dan komite

olah raga.


berikut.

Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga

- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Piala Kemerdekaan)

- Pekan Olah Raga SD/MI (POR SD/MI)


- Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Tingkat Kabupaten dan

Pengiriman ke Tingkat Propinsi (POPDA)

- Gerak Jalan Wisata

- Festival Olahraga Tradisional/Rekreasi

- Penyelenggaraan Mountain Bike

- Lomba dan Parade Drumband

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

- Pembangunan laparangan volley


sebagai berikut :



Meningkatnya prestasi pemuda dalam bidang olah raga

% peningkatan cabang olah raga yang berprestasi

8 cabor 7 cabor 4 cabor 57,14%

% cabang olahraga yang dibina 18 cabor 18 cabor 18 cabor 100%

% peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun

8 sarana 10 sarana 8 sarana 80%


a. Indikator peningkatan cabang olah raga yang berprestasi minimal di tingkat regional

Jawa Timur terealisasi sebesar empat cabang olah raga dari target tujuh cabang sehingga

capaian sebesar 57%. Target tidak tercapai karena semakin ketatnya persaingan kualitas

atlit.

b. Indikator cabang olahraga yang dibina dengan target 18 cabang olah raga telah terealisasi

18 cabang olah raga sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Pembinaan atlet dan cabang

olah raga dilakukan dengan menyelenggarakan kejuaraan olahraga yang berkembang di

Kabupaten Trenggalek.

c. Indikator peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dengan target 10

sarana telah terealisasi 8 sarana sehingga capaian kinerja sebesar 80%. Tidak tercapainya

target karena dua sarana belum selesai pengerjaan karena berada pada APBD perubahan.

48. Sasaran Meningkatnya Suasana yang Aman dan Tertib dalam Kehidupan

Bermasyarakat, Bernegara dan Kerukunan Kehidupan Beragama


Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat. Sasaran ini dilaksanakan

oleh perangkat daerah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik. Sasaran ini ditujukan untuk

mewujudkan tujuan strategik berupa Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi

hukum dan HAM. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.

- Pengembangan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan


- Peningkatan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat dan dari ancaman

bencana alam

- Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama melalui fasilitasi kegiatan keagamaan

- Peningkatan kerjasama penegakan supremasi hukum dengan instansi vertikal yang

membidangi penegakan hukum dan HAM

- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kewaspadaan terhadap bencana

- Peningkatan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan


berikut.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten

- Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan

- Pembinaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

- Fasilitasi penanganan gangguan keamanan

- Forum Komunikasi Konsultasi dan Konsultasi ORMAS

- Pemberdayaaan dan Penguatan Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA) Program Kemitraan Pengawasan Wawasan Kebangsaan

- Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

- Pemantauan dan administrasi manajemen ijin survey

- Verifikasi dan evaluasi pemberian dana proposional partai politik

- Fasilitasi Pemantapan situasi dan kondisi sosial politik di Trenggalek

- Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi

- Fasilitasi pemilu Kada Bupati dan wakil Bupati Tahun 2015

- Fasilitasi Pemberhentin Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015 dan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati 2015-2020 Kab. Trenggalek

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) - Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap

Narkotika ( P4GN ).


sebagai berikut :



Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama

% terselenggaranya koordinasi dini antar lembaga dan instansi

1 forum 5 forum 2 forum 40%

% terselenggaranya Forum Kerukunan Antar Umat beragama (FKUB) dan KOMINDA

9 forum 4 forum 6 forum 150%

% Terlayaninya administrasi ijin survey 147 ijin 200 ijin 270 ijin 135%


a. Indikator persentase terselenggaranya koordinasi dini antar lembaga dan instansi

dengan target pada Tahun 2015 sebesar 5 forum telah terealisasi 2 forum sehingga

capaian kinerja sebesar 40%.


b. Indikator persentase terselenggaranya Forum Kerukunan Antar Umat beragama (FKUB)

dan KOMINDA dengan target pada Tahun 2015 sebesar 4 forum telah terealisasi 6 forum


c. Indikator persentase terlayaninya administrasi ijin survey dengan target pada Tahun

2015 sebesar 200 ijin telah terealisasi 270 ijin sehingga capaian kinerja sebesar 135%.

49. Sasaran Meningkatnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM


Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Sasaran ini dilaksanakan

oleh perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja. Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan

tujuan strategik berupa Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.




bencana alam







berikut.

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Pelatihan Kesamaptaan Dan Jambore

- Penegakan Perda

- Pelaksanaan Deteksi Dini/Penyidikan Terhadap Gangguan Trantibum Dan Dampak Pelanggaran Perda/Peraturan Lainnya

Program Pemeliharaan Kantrantibamas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

- Operasional Pengamanan Hari Besar Agama Dan Hari Besar Nasional

- Fasilitasi Pengamanan Pemilikada Bupati Dan Wakil Bupati

- Pengamanan Aset Daerah


sebagai berikut :


Meningkatnya penegakan supremasi hukum dan HAM

% ketaatan masyarakat terhadap perda 100% 100% 100%

% Kegiatan deteksi dini yang dilakukan Satpol PP

250 keg 74 keg 25%



a. Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, dengan target

100% dengan target penertiban 350 kali dan tercapai 336 kali penertiban perda jumlah

pelanggaran 1894 kasus diselesaikan 1894 kasus dengan cara non yustisia dengan capaian

100%. Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran :

1) Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja masih setingkat kantor, sehingga untuk koordinasi dengan SKPD yang lain tidak optimal.

2) Sumberdaya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja masih rendah, pemahaman masyarakat terhadap Perda sangat terbatas.

3) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional. 4) Belum adanya regulasi daerah yang mendasari pelaksanaan kegiatan operasional.

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut : 1) Mengusulkan perubahan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja setingkat

Badan/Dinas; 2) Meningkatkan wasasan pengetahuan SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja

melalui pengiriman diklat, bimtek dan kerjasama aparatur; 3) Segera menyusun regulasi daerah yang mendasari pelaksanaan kegiatan operasional.

b. Persentase kegiatan deteksi dini dengan target 300 kegiatan terealisasi 74 kegiatan atau

25%. Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran :

1) Tidak seimbangnya skala permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan personil yang ada.

2) Lemahnya koordinas dengan instansi/perangkat daerah terkait untuk deteksi dini. 3) Banyak kegiatan yang bersamaan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut : 1) Usulan penambahan personil. 2) Mengoptimalkan personil yang ada secara berkesinambungan. 3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi/perangkat daerah terkait untuk

mengeliminir timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

50. Sasaran Meningkatnya Kewaspadaan Terhadap Bencana


Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat. Sasaran ini dilaksanakan

oleh perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sasaran ini ditujukan untuk

mewujudkan tujuan strategik berupa Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi

hukum dan HAM. Untuk itu ditetapkan kebijakan strategik sebagai berikut.



bencana alam








berikut.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Pemeliharaan dan operasional pemadam kebakaran

- Simulasi dan Peningkatan kemampuan dan Ketrampilan Tim PMK

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan

sementara

- Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

- Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

- Persediaan Dana Air Bersih

- Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana


sebagai berikut :


Meningkatnya kewaspadaan terhadap bencana

Peningkatan jumlah anggota TRC yang terlatih dalam penanganan tanggap darurat bencana

133.33% 0 0

% daerah rawan bencana yang terpantau dengan monev 100% 52,87% 52,87%

% jumlah sarana, prasarana dan alat berat tanggap darurat yang tersedia

100% 100% 100%

% daerah rawan bencana yang mendapatkan sosialisasi tentang mitigasi bencana

100% 0,00% 0

% penyaluran bantuan Air Bersih untuk Daerah Rawan Bencana

50% 57,29% 114,57%


a. Peningkatan jumlah anggota TRC yang terlatih dalam penanganan tanggap darurat

bencana Tahun 2015 dilaksanakan dengan Kegiatan Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)

Penanggulangan Bencana (berupa Bimbingan jasmani 60 TRC PB yang terdiri dari unsur

BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, PMI, Bulan Sabit, BP 86, relawan bencana kecamatan, ORARI).

b. Persentase Daerah rawan bencana yang terpantau dengan monev dengan tingkat capaian

52,87%, dari target 100% terealisasi 52,87 % dilaksanakan dengan kegiatan monitoring dan

evaluasi pada 83 desa 14 kecamatan terdampak bencana di Kab. Trenggalek yang rawan

bencana baik bencana banjir, tanah longsor, putting beliung, kekeringan, kebakaran.

c. Persentase Jumlah sarana, prasarana dan alat berat tanggap darurat yang tersedia, dengan

tingkat capaian 100%, dari target kinerja 100% terealisasi 100% dilaksanakan dengan

kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

d. Persentase daerah rawan bencana yang mendapatkan sosialisasi tentang mitigasi bencana,

dengan tingkat capaian 0%, karena untuk Tahun 2015 tidak ada sosialisasi untuk desa-desa

rawan bencana, tetapi sosialisasi untuk relawan bencana.

e. Persentase penyaluran bantuan air bersih untuk daerah rawan bencana, dengan tingkat

capaian 114,57% dari target 50,00% terealisasi 57,29% yang dilaksanakan dengan


pendistribusian air bersih ke daerah rawan kekeringan sebanyak 802 tangki air (4000 liter,

5000 liter dan 6000 liter).

B. Realisasi Anggaran

Sasaran-sasaran sebagaimana telah dijabarkan dalam indikator kinerja utama diatas

didukung dengan program dan kegiatan sebagai alat atau strategi untuk mencapainya.

Program dan kegiatan tersebut didukung dengan alokasi anggaran outcomes disamping

anggaran pendukung termasuk anggaran operasional atau rutin dalam tiap perangkat

daerah. Total realisasi anggaran pembangunan sebesar Rp 518.496.498.404,20 dari seluruh

belanja sebesar Rp 590.506.532.148,00. Sedangkan anggaran outcomes tiap sasaran dimaksud

sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

No Sasaran Anggaran Realisasi % Perangkat Daerah

1. Makin meningkatnya taraf kesehatan masyarakat

67.237.744.793 52.336.347.433 77,84 Dinas Kesehatan

2. Makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi

86.080.325.977 22.870.605.898 26,57 RSUD dr. Soedomo

3. Meningkatnya kualitas pendidikan baik formal dan non formal, negeri maupun swasta agar dapat memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik

52.481.767.964 48.489.085.635 92,39 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi

180.100.000 139.885.875 77,67 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5. Meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK

1776.411.900 1.706.462.169 96,06 Dinas Nakertransos

6. Meningkatnya ketrampilan dan perlindungan pekerja

382.000.000 375.126.409 98,20 Dinas Nakertransos

7. Tersedianya calon transmigran yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan

385.150.000 273.097.150 70,91 Dinas Nakertransos

8. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

180.000.000 175.003.010 97.22 BPPPAKB

9. Terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai peraturan, program pembangunan, dan kebijakan publik

595.562.000 572.567.394 96,14 BPPPAKB

10. Terselenggaranya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

2.825.816.000 1.986.101.050 70,28 BPPPAKB

11. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

945.999.000 703.875.916 74,41 Dinas Nakertrans

12. Meningkatnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak




telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

13. Meningkatnya pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, serta meningkatnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin


425.000.000 409.766.322 96,42 Bagian Administrasi Perekonomian

14. Meningkatnya ketersediaan pangan daerah 2.067.250.000 1.765.983.770 85,43 KKP

15. Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

26.245.430.350 23.607.989.377 90 Dinas Perhutbun


16. Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk peternakan

4.256.226.050 3.672.783.725 86,29 Dinas Peternakan

17. Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan

8.238.967.900 7.678.311.550 93.20 DKP

18. Meningkatnya produksi, daya saing dan nilai tambah produk hasil hutan dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian hutan

3.983.655.900 1.825.388.855 46 Dinas Perhutbun

19. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing pasar

2.055.074.000 1.934.907.972 94,15 Dinas Koperindag Tamben

20. Meningkatnya Produktifitas Sektor Industri dan Menengah

675.000.000 638.769.583 94,63 Dinas Koperindag Tamben


21. Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan

2.512.390.400 2.003.970.760 79,76 Dinas Koperindag Tamben

22. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

4.206.240.000 3.318.762.410 78,90 Bappemas Pemdes

23. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan investasi di daerah

1.240.000.000 1.061.963.597 85,64 KPPM

24. Meningkatnya ketaatan penggunaan air bawah tanah (ABT) dan pengurangan jumlah pelanggaran penambangan liar dan ketenagalistrikan

215.000.000 93.432.276 43,46 Dinas Koperindag Tamben

25. Meningkatnya kunjungan wisata dan pengusahaan obyek wisata yang berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah

2.470.000.000 2.237.909.890 90.60 Dinas Paripora

26. Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

175.000.000 51.534.080 29,45 BPKAD

5.492.000.000 5.288.422.490 96,29 Bagian Administrasi Pemerintahan

27. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur jalan dan Jembatan

139.813.291.950 128.313.623.900 91,77 Dinas PU BMP

28. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dan air bersih bagi masyarakat

31.163.958.000 28.287.698.800 90,77 Dinas PU BMP

3.840.818.100 3.829.016.030 99,69 Dinas PU Perkimsih

29. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman


30. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Tertib, dan Lancar

3.133.121.660 2.364.993.386 75,48 Dinas HUBKOMINFO


31. Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup

1.041.141.500 975.810.250 93,73 KLH

32. 200.000.000 187.191.150 93,6 Dinas PU Perkimsih



Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

927.000.000,00 884.509.000,00 95,42 KLH

33. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan


34. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan efektif

2.748.446.825 2.568.993.850 93,47 Bappeda

35. Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif

11.083.431.750 7.377.718.459 66,57 Sekretariat DPRD

36. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

5.158.825.000 4.236.825.963 82,13 BPKAD

4.740.028.750 4.075.023.980 85,97 Dinas Pendapatan

1.300.000.000 1.167.202.815 89,78 Bagian Administrasi Pembanguan

37. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

879.401.800 629.502.500 71,58 Inspektorat

955.439.400 654.346.473 68,49 Bagian Organisasi

168.000.000 164.513.200 97,92 Bagian Humas dan Protokol

38. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian

2.614.746.000 2.200.768.801 84,17 BKD

39. Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

1.785.000.000 1.364.167.911 76,42397


1.942.000.000 1.337.743.868 68,88 Bagian Hukum

4.025.000.000 3.203.567.292 79,59 Bagian Umum, Humas dan Protokol, Bagian Adm. Kesra

40. Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan

593.327.500 489.185.954 82,45 Bappeda

41. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah

171.201.284 163.248.500 95,35 KPAD

42. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa

1.273.913.000 978.392.723 76,80 Dinas HUBKOMINFO

909.000.000 892.215.020 98,15 Bagian Humas

43. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat

2.008.443.000 1.630.425.499 81% Dinas Pendukcapil

44. Lestari dan berkembangnya seni dan kebudayaan daerah

1.556.575.000 1.419.582.298 91,20 Dinas Paripora

400.000.000 359.863.875 89,97 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

45. Meningkatnya minat baca masyarakat & pengetahuan tentang perpustakaan

284.247.500 277.457.375 97,61 KPAD

46. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan

550.000.000 534.518.800 97.19 Dinas Paripora

47. Meningkatnya prestasi pemuda dalam bidang olah raga

2.893.425.000 2.578.767.650 89,13 Dinas Paripora

48. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama

1.024.175.000 813.785.772 79,46 Kantor Kesbangpol

49. Meningkatnya penegakan supremasi hukum dan HAM

2.306.705.000 2.101.235.782 91,09 Satpol PP

50. Meningkatnya kewaspadaan terhadap bencana

967.600.000,00 842.826.851,00 87,10 BPBD


Bab IV Penutup

A. Simpulan

Secara umum Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah dapat melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan selaku penyelenggara administrasi umum pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek.

Tugas-tugas tersebut secara operasional telah dilaksanakan oleh Dinas, Badan, Kantor dan

Bagian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Trenggalek melalui kegiatan masing-masing

satuan kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara umum masih dijumpai beberapa kendala yang perlu diatasi dalam

pencapaian sasaran, yaitu :

1. Pemahaman dan komitmen berbagai lapisan dan komponen masyarakat serta

aparatur yang relatif belum merata mengenai berbagai kebijakan dan program

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang

ingin dicapai.

2. Kordinasi diantara aparatur pemerintahan dan pihak legislatif masih perlu

ditingkatkan sehingga didapat irama kerja yang seimbang dalam pelaksanaan

program-program prioritas.

3. Kondisi perekonomian nasional yang tidak stabil dan kondisi alam (seperti banjir dan

tanah longsor) yang mempengaruhi sendi-sendi perekonomian dan pembangunan

daerah. Kondisi ini juga sering mengakibatkan perubahan asumsi-asumsi dasar arah

kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah.

B. Upaya Lebih Lanjut

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, maka

Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan terus meningkatkan saling pengertian dan

kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yang diemban

dalam bentuk :

1. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan

sumbangan pemikiran, kritik, saran dan informasi agar dalam pengambilan kebijakan

administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah

2. Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan masing-

masing unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, sejak

pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai

bahan acuan dalam perumusan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten yang


berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan,

pembangunan daerah dan pelayanan publik.

3. Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga masyarakat dan swasta dalam berbagai

kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuh-

kembangkan masyarakat Kabupaten Trenggalek yang mandiri, maju dan semakin

sejahtera, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai motivator dan

fasilitator.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015

KABUPATEN TRENGGALEK

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1. Makin Meningkatnya Taraf Kesehatan Masyarakat

% Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 95%

% Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan 100%

% Desa UCI 100%

% cakupan penemuan Diare semua gol umur 80%

Angka Cakupan Penderita Diare Balita yg ditangani 100%

Prevalensi TB Paru 95%

% desa endemis DBD 20%

Cakupan Rawat Jalan 100%

Cakupan Rawat Inap 100%

% Jumlah keluarga menghuni rumah yg memenuhi syarat kesehatan.

66,96%

% Jumlah penduduk yang menggunakan air bersih. 70%

% Jumlah masyarakat yang menggunakan jamban keluarga 100%

Cakupan Peserta KB Aktif 79%

% jumlah balita dengan gizi buruk <1%

% jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan 100%

Cakupan kunjungan bumil K-4 95%

Cakupan kunjungan bayi 90%

% jumlah Ibu Hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani 90%

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan

95%

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 13,45

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 103

% Rumah Tangga Sehat 75%

% Posyandu Purnama Mandiri (PURI) 67,14%

% Desa Siaga Aktif 50,32%

2. Makin Terbukanya dan Makin Mudah Bagi Masyarakat, Terutama Masyarakat Miskin, Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Murah dan Berkualitas, Tanpa Diskriminasi

Kematian keseluruhan (Gross Death Rate/GDR) 49‰

Cakupan Minimal Kunjungan Pasien Rawat Inap (Hospitalization Rate)

5%

Cakupan Minimal Kunjungan Pasien Rawat Jalan (Out Patient Rate)

6%

Bed Occupancy Rate (BOR) 65%

% Peningkatan PAD RSUD dr. Soedomo Rp 46.544.884.637

3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Baik Formal dan Non Formal, Negeri Maupun Swasta Agar Dapat Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Peserta Didik

Rasio guru dengan siswa SD/MI 1:13

Rasio guru dengan siswa SMP/MTs 1:13

Angka kelulusan (AL) SD/MI 100%

Angka kelulusan (AL) SMP/MTs 100%

Rata-rata nilai Ujian Nasional SD/MI 7,5

Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs 7,5

Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SD/MI 100%

Angka Transisi (Melanjutkan) siswa SMP/MTs 83%

APM (SD/MI/Paket A) 98,28%

APM (SMP/MTs/Paket B) 85%

APK (SD/MI/Paket A) 109,5%

APK (SMP/MTs/Paket B) 106,5%

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0%

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,2%

Angka partisipasi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) 100%

Angka partisipasi sekolah (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Usia 13-15)

100%

Rasio Kesetraan Gender SD/SDLB (Perempuan) 96%

Pendidikan Menengah

Rasio guru dengan siswa (SMA/MA) 1:12

Rasio guru dengan siswa (SMK) 1:12

Angka kelulusan (SMA/MA) 100%

Angka kelulusan (SMK) 100%

Rata-rata nilai Ujian Nasional 80%

Ratio ruang kelas dengan siswa (SMA/MA) 1:32

Ratio ruang kelas dengan siswa (SMK) 1:34

APM 53%

APK 78%

Angka Putus Sekolah (APS) 0,4%

Rasio Kesetaraan Gender SMA/SMK/SMLB 100%

% Penduduk Buta Aksara > 15 Th 0%

% Jumlah SDLB/SD Inklusi 26%

% guru sesuai kualifikasi 100%

% guru bersertifikat pendidik

70%

4. Makin Terbukanya dan Makin Mudah Bagi Masyarakat,

% berfungsinya sistem informasi manajemen pendidikan. 100%

% peraturan yang disosialisasikan 100%

No Sasaran Indikator Kinerja Target Terutama Masyarakat Miskin, Untuk Memperoleh Pelayanan Pendidikan yang Murah dan Berkualitas, Tanpa Diskriminasi

5. Meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK

% penurunan angka pengangguran

- AKL 1050 orang

- AKN 1000 orang

- AKAD 195 orang

6. Meningkatnya ketrampilan dan perlindungan pekerja

% peningkatan jumlah tenaga terampil 200 orang

% penurunan kecelakaan kerja 0 kasus

% berkurangnya jumlah pelanggaran terhadap per undang-undangan ketenaga kerjaan

0 kasus

% meningkatnya peserta jamsostek 1400 orang

7. Tersedianya calon transmigran yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan

Calon transmigrasi yang diberangkatkan 25 KK

8. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Terlayaninya pendampingan bagi korban kekerasan 40 kasus

9. Terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai peraturan, program pembangunan, dan kebijakan publik

Peningkatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

1080 orang

Peningkatan pembinaan terhadap organisasi perempuan 10 kegiatan

Peningkatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 12 kegiatan

10. Terselenggaranya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Mengatur jarak kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga

300 akseptor

Meningkatnya keterpaduan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mensukseskan program KB

148971 PUS

Meningkatnya kegiatan instritusi masyarakat pedesaan dalam program KB-KS yang mandiri

157 desa/ 995 sub PPKBD

11. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

% lembaga kesejahteraan sosial yang dibantu dan difasilitasi 13 lembaga

12. Meningkatnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

% anak terlantar, anjal, anak cacat & anak nakal yg diberi bantuan

19342 anak

% peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /jompo

16 anak

% anak panti yang mendapat bantuan permakanan 651 anak

% anak terlantar yg diberi pelatihan ketrampilan 20 anak

13. Meningkatnya pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, serta meningkatnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin

% warga miskin yang meningkat pendapatannya 12.741 orang

Jml tertib administrasi Desa/kel penerima Raskin 157 desa / kelurahan

Jumlah RTS yang mendapatkan Raskin 55.527 RTS

14. Meningkatnya ketersediaan pangan daerah

Jumlah peningkatan ketersediaan bahan pangan

- Beras 106.306 ton/tahun

- Jagung 90.959 ton/tahun

- Telur 215 ton/tahun

- Daging 3.345 ton/tahun

- Kedelai 10.091 ton/tahun

- Kacang tanah 3.760 ton/tahun

- Ubi kayu 362.936 ton/tahun

- Ubi jalar 962 ton/tahun

15. Meningkatnya Produktifitas, Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

% Peningkatan SDM penyuluh pertanian 175 PPL

% peningkatan jumlah petani trampil 158 Poktan

% Peningkatan fasilitasi pemasaran 1 keg

% petani yang mendapat pelatihan teknologi pertanian 240 orang

% peningkatan produksi hasil pertanian :

- Padi 148.195 ton

- Jagung 96.594 ton

- Sayuran 3.665 ton

- Buah-buahan 51.559 ton

- Biofarmaka 9.821 ton

- Infrastruktur Pertanian 11.398 m

% peningkatan produktivitas hasil pertanian:

- Padi 6,96 ton/ha

- Jagung 5,00 ton/ha

- sayuran 2,92 ton/ha

- Buah-buahan 4,06 ton/ha

- Biofarmaka 2,46 ton/ha

% peningkatan produksi perkebunan :

- Kakao 1.762 ton

- Kelapa 11.726 ton


- Cengkeh 1.985 ton

- Kopi 119,41 ton

% peningkatan produktivitas hasil perkebunan

- Kakao 0,70 ton/ha

- Kelapa 1,04 ton/ha

- Cengkeh 0,67 ton/ha

- Kopi 0,30 ton/ha

Jumlah Distributor yang menyalurkan pupuk sesuai aturan 6 Distrib., 108 Kios

16. Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk peternakan

% peningkatan jumlah ternak sakit yang diobati 610 ekor

17. Meningkatnya produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan

% penanganan pelanggaran pendayagunaan sumber daya laut (SDL) yang berhasil ditangani

30%

% kawasan mangrove yang terlindungi thd. kemungkinan adanya bencana alam laut

20%

% peningkatan produksi perikanan budidaya 40.25%

% peningkatan produksi perikanan laut 324.73%

% peningkatan produksi perikanan perairan umum daratan (PUD)

9.37%

% peningkatan tingkat konsumsi ikan 23.40%

% peningkatan produksi ikan olahan 1020.60%

% peningkatan jumlah ikan yang dipasarkan 622.08%

% peningkatan luas kawasan budidaya perikanan 21.77%

% peningkatan jumlah RTP budidaya 27.65%

18. Meningkatnya produksi, daya saing dan nilai tambah produk hasil hutan dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian hutan

% peningkatan hasil hutan non kayu 299,25 Ha

% peningkatan hasil kayu hutan 159.311 m3

% penurunan lahan kritis 17.000 Ha

% perlindungan dan konservasi hutan 73 Ha

Tertib & terkendalinya penebangan & peredaran hasil hutan 33 pgsh

19. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing pasar

% peningkatan wilayah pemasaran bagi produk mikro kecil dan menengah

9 event

% Peningkatan kapasitas produksi produk UMKM 23 kelompok

% Peningkatan jumlah lembaga koperasi yang berkualitas 180 koperasi

20. Meningkatnya Produktifitas Sektor Industri dan Menengah

% peningkatan Jumlah IKM baru 17,24%

% Monev DBHCHT 11 kegiatan

21. Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan

% pelaku usaha yang memahami aturan perlindungan konsumen

100%

22. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

Peningkatan kualitas SDM di bidang pemberdayaan masyarakat

159 orang

% peningkatan gotong royong masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat


% hasil laporan perkembangan BUMDes 152 dok

Terlaksananya pembinaan dan monitoring ADD ke desa 152 desa

23. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan investasi di daerah

% peningkatan jumlah investasi Rp 165.000.000.000

Rata-rata waktu perijinan terbit 5,25 hari

% Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal 10 Pengaduan terselesaikan

% Standarisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 5 Draft

24. Meningkatnya ketaatan penggunaan air bawah tanah (ABT) dan pengurangan jumlah pelanggaran penambangan liar dan ketenagalistrikan

% Peningkatan Kegiatan Pertambangan yang sesuai dg peraturan perUUan

100%

25. Meningkatnya kunjungan wisata dan pengusahaan obyek wisata yang berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah

% peningkatan kunjungan wisatawan 600.000 orang

% obyek wisata yang layak jual 5 obyek

% kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency 6 mitra

26. Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

% Penyelesaian Sengketa / kasus Tanah Negara 2 sengketa

Pembebasan Lahan JLS 15 ha

% Tanah Pemkab yang sudah disertifikasi 85%

27. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur jalan dan Jembatan

% Ketersediaan prasarana jalan yang kondisinya baik (memenuhi standar/beraspal mantap)

41.34%

% Ketersediaan prasarana jembatan yang kondisinya baik (memenuhi standar)

84.64%

28. Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigasi dan Air Bersih Bagi Masyarakat

% Peningkatan kondisi jaringan irigasi 2.35%

% Peningkatan luas areal sawah yang di airi 21.25%

% peningkatan ketersediaan sumber daya air 0.08%

% Menurunnya luas genangan banjir 25%

% peningkatan panjang drainase yang layak 126.8%

29. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman

% peningkatan sarana prasarana sanitasi 14 unit

30. Peningkatan jumlah armada angkutan 337 unit

Peningkatan disiplin lalu lintas dan angkutan 8 kecamatan


Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Tertib, dan Lancar

Peningkatan pelayanan lalu lintas 224 hari

Penambahan sarana dan prasarana terminal 1 unit

Peningkatan jumlah rambu lalu lintas 1045 buah

Peningkatan jumlah lampu lalu lintas :

- APILL (Trafic Light) 12 buah

- Flash Light (Lampu Perhatian) 9 buah

- LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) 800 buah

Peningkatan jumlah pagar pengaman jalan (guardrail) 544 meter

Peningkatan jumlah marka jalan 4218 m3

31. Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup

Tingkat pencemaran air, udara, dan limbah cair menurun

Air

DO rata2 >4 mg/l

BOD rata2 <3 mg/l

COD rata2 < 25 mg/l

% peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL 50 Perusahaan

Pembangunan Sumur resapan 12 unit

Pembangunan Biogas 14 unit

Penyusunan data base dan laporan pengelolaan LH (data base dan SLHD)

17 dok

32. Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

% peningkatan jumlah kawasan sumber air yang dikonservasi

13 Lokasi

33. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

% peningkatan jumlah TPS 4 unit

% Kenaikan sampah yang diangkut 3879,515 ton

% kenaikan sampah yg diolah 3 ton

34. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan efektif

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Perkada

2 dok

Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

4 dok

Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

1 dok

Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

1 dok

35. Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif

% penerbitan perda 100%

% aspirasi yang ditindaklanjuti 100%

Ketepatan agenda sidang 100%

36. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

% peningkatan pajak daerah 100%

% pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana pasar daerah

22 pasar daerah

% Ketersediaan Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah

100%

Penyelenggaraan Bimtek pengadaan barang/jasa 2 kali

37. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

% penurunan kasus pelanggaran disiplin oleh aparat pemerintah kabupaten

80% / 20 kasus

% ketaatan obrik terhadap temuan Inspektorat 95% / 2 kali

Penyampaian LAKIP tepat waktu 48 SKPD

Terlaksananya budaya kerja aparatur sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja

1 KBK

Terwujudnya kelembagaan Perangkat Daerah yang efisien, efektif, proporsional dan profesional

31 SKPD

Meningkatnya kualitas pedoman dan pelaksanaan / implementasi ketatalaksanaan

2 pedoman

Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat pada SKPD 2 laporan

Unit Pelayanan Publik yang konsisten menerapkan manajemen mutu ISO 9001:2008

4 SKPD

Intensitas update berita website Humas Setda Trenggalek per minggu

6 berita

38. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian

% Pemrosesan Status PNS

- Karis / Karsu, Karpeg dan Kartu Taspen 720 Usulan

- SK Pensiun / Karip 480 SK/Kartu

- % Penghargaan PNS : Satya Lencana Karya Satya 107 piagam

% Terlaksananya Pengembangan Karier Pegawai

- SK Tugas Belajar 5 SK

- Bantuan Tugas Belajar 36 orang

- Surat Ijin Belajar 100 surat ijin

- Ujian Dinas Kenaikan Pangkat 135 orang

- Assesment bagi pejabat struktural 56 orang

% Terlaksananya Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

40 pendaftaran

Terlaksananya pengangkatan CPNS ke PNS (SK) 165 SK

Berita Acara Sumpah Janji PNS 157 Berita Acara

% Terbitnya SK Mutasi Kepeg

- SK Kenaikan Pangkat 1350 SK

- SK Gaji Berkala 1100 SK

- SK Mutasi PNS 205 SK

- Sosialisasi KGB dan Mutasi PNS 120 orang

- Pelantikan Jabatan Struktural 2 kali


- SK Jabatan Fungsional Tertentu 300 SK

% Terlaksananya Pendampingan Informasi Kepegawaian

- Laporan Kepegawaian 2 jenis dokumen

- KPE 200 usulan

- Web Site BKD 1 Website

% Pengelolaan Database SIMPEG

- Data PNS 9848 data PNS

% Terlaksananya Pengiriman PNS guna mengikuti Diklat Teknis / Fungsional dan Diklat PIM

- Diklat PIM III 3 orang

- Diklat PIM IV 30 orang

39. Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

Penetapan Batas Daerah 2 segmen batas daerah

Pembakuan Rupa Bumi 2 dokumen rupa bumi

% pengajuan raperda 12 raperda

Terlaksananya pelayanan keprotokolan 250 acara

Terlaksananya pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH 365 kali pelayanan

Peningkatan jumlah SDM yang paham aturan keprotokolan 2 orang

% Hasil kajian/penelitian peraturan perundang-undangan daerah yang ditindaklanjuti

20 kajian

Jumlah fasilitasi kerjasama antar daerah 2 Nota kerjasama antar daerah, 6 perjanjian

kerjasama

Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)

47 SKPD

40. Terpenuhinya Kebutuhan Data Statistik Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan

∑ produk data / informasi statistik yang dihasilkan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

6 dokumen

% pemanfaatan sistem informasi / database yang mendukung perencanaan pembangunan daerah

100%

Σkerjasama antar daerah/institusi/lembaga lain 2 kerjasama

Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK, TP, Dekon dan dana sharing lainnya

2 kegiatan

41. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah

% data/informasi/arsip yg dimasukan dalam data kearsipan 1590 box

% Jumlah arsip yang diselamatkan/ diamankan 2.200 box

% peningkatan kualitas SDM kearsipan 157 desa

42. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa

Jumlah SKPD yang terkoneksi di lingkup Pemkab Trenggalek 48 SKPD

Jumlah kerja sama informasi dan media massa 4 jenis media

43. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat

% KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari 100%

% Akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari

90%

% Kartu Keluarga yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari

85%

% penduduk ber KTP 90%

% bayi ber Akte Kelahiran 95%

44. Lestari dan berkembangnya seni dan kebudayaan daerah

Jumlah adat budaya yang dilestarikan 6 adat budaya

Jumlah naskah kekayaan budaya & kesejarahan serta benda cagar budaya yang dikelola

13 benda cagar budaya

% Kelompok kesenian dan kebudayaan yang dibina 50 kelompok

% peningkatan even seni dan budaya 9 event

45. Meningkatnya minat baca masyarakat & pengetahuan tentang perpustakaan

Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan 196 kali

% peningkatan SDM pengelola perpustakaan 4 orang

46. Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan

% Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina 20 organisasi

47. Meningkatnya prestasi pemuda dalam bidang olah raga

% peningkatan cabang olah raga yang berprestasi 7 cabang olahraga

% cabang olahraga yang dibina 18 cabang olahraga

% peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun

10 sarana

48. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama

% terselenggaranya koordinasi dini antar lembaga dan instansi

5 forum

% terselenggaranya Forum Kerukunan Antar Umat beragama (FKUB) dan KOMINDA

4 forum

% Terlayaninya administrasi ijin survey 200 ijin

49. Meningkatnya penegakan supremasi hukum dan HAM

% ketaatan masyarakat terhadap perda 100%

% Kegiatan deteksi dini yang dilakukan Satpol PP 250 keg

50. Meningkatnya kewaspadaan terhadap bencana

Peningkatan jumlah anggota TRC yang terlatih dalam penanganan tanggap darurat bencana

133.33%

% daerah rawan bencana yang terpantau dengan monev 100%

% jumlah sarana, prasarana dan alat berat tanggap darurat yang tersedia

100%

% daerah rawan bencana yang mendapatkan sosialisasi tentang mitigasi bencana

100%

% penyaluran bantuan Air Bersih untuk Daerah Rawan Bencana

50%

laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2015 kinerja 2015 sah... · laporan kinerja instansi...

Documents