laporan kinerja - diskukmp.bantulkab.go.id · laporan kinerja dinas koperasi, ... serta laporan...
TRANSCRIPT
1
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANTUL
2017
LAPORAN KINERJA
2
3
Ikht isar Eksekut i f
Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk
mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan
kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi
bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintahuntukterus meningkatkan kapasitas
kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul tahun 2017 ini merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
dan Perindustrian Kabupaten Bantul.
Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 telah berpedoman kepada
RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti
hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul telah
menetapkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan
PerindustrianKabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Nomor 050/18/2017 Tanggal 3
Januari 2017.
Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2016tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul.
Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk
menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan
4
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten
Bantul.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator
berkriteria Sangat Tinggidengan rata-rata capaian sebesar 127%.
5
Daftar Is i
Halaman Judul ......................................................................................................................... i
Kata Pengantar ........................................................................................................................ ii
Daftar Isi ................................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan.................................................................................. 2
1.3 Kedudukan dan Tugas Pokok ................................................................... 2
1.4 Sumber Daya Manusia .............................................................................. 9
1.5 Isu-isu Strategis ....................................................................................... 12
1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .................................................. 13
BAB II RENCANA STRATEJIK ...................................................................................... 14
2.1 Rencana Strategis ................................................................................... 14
2.1.1 Visi dan Misi ............................................................................. 15
2.1.2 Tujuan ....................................................................................... 17
2.1.3 Sasaran ...................................................................................... 17
2.1.4 Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikator Kinerja ............... 20
2.2 Rencana Kinerja .................................................................................... 22
2.3 Penetapan Kinerja ................................................................................. 23
2.3.1 Rencana Anggaran Tahun 2018 ................................................ 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................ 32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ................................................................... 33
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................................................. 35
BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………. 47
6
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik, bersih maka
diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas dan terpercaya agar
penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien,
bersih, bertanggungjawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul sebagai perpanjangan dari
Pemerintah Kabupaten Bantul diharuskan dapat membuat suatu Rencana Stategi (Strategic Plan)
serta laporan pertanggungjawaban kinerja (Performance Accountability Report) yang dapat
mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal ini dapat diwujudkan apabila Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai Rencana Strategis lima tahunan
dan Rencana Kinerja Tahunan dan selalu diadakan review terhadap sasaran, indikator kinerja
yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Bantul ke depan.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja), adalah salah
satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan manifestasi dari
semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus
terangkum dalam Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah
dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah
berikutnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja)
merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, PeLaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di
mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Bantul.
Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi
setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan
7
antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan analisa penyebab
keberhasilan/kegagalan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
1.2. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja (Performance Report) tahun 2017, merupakan suatu uraian lebih lanjut
secara periodik dari rencana strategi yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan
yang dikerjakan oleh PERANGKAT KERJA dalam satu tahun anggaran. Rencana Strategi yang
merupakan rencana umum lima tahunan yang diuraikan dalam suatu program pada rencana
tahunan bertujuan agar kegiatan dapat lebih terfokus dan merupakan satu dokumen teknis
operasional dan merupakan jabaran teknis dari Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 yang memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan rencana program 5 (lima) tahun ke depan.
Sedangkan keputusan Kepala Dinas tentang Renstra Dinas Nomor 050/18 tanggal 3 Januari
2017.
Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi
dapat semakin baik dan lebih terfokus. Rencana kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari
rencana stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana
stratejik dan strategi pencapaiannya.
1.3. Kedudukan dan Tugas Pokok
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan
unsur pelaksana Pemerintah Daerah di urusan Koperasi dan UKM , Urusan Industri dan ESDM
yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul dan Tupoksi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian.
A. Tugas Pokok dan Fungsi
8
Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tatakerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten
Bantul mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi
sumber daya mineral
b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi
sumber daya mineral
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil menengah perindustrian
dan energi sumber daya mineral
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupat sesuai bidang tugas dan fungsi
Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul harus
lebih diutamakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara optimal/prima dan
masyarakat akan puas terhadap kinerja instansi pemerintah apabila tidak ada complain/rasa tidak
puas terhadap pelayanan yang telah dilakukan dan masyarakat merasakan pentingnya
keberadaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam
pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan. Dalam melaksanakan fungsi
PERANGKAT KERJA sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan kerja keras, disiplin,
enovasi kreatif, konsisten, pengetahuan luas, berjiwa seni, komitmen terhadap tugas serta
konsisten melayani, sesuai dengan sumpah dan janji PNS.
B. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Tupoksi
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
Struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul,
terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
9
c. Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri terdiri atas :
1. Seksi Sarana Infrastruktur dan Industri; dan
2. Seksi Standarisasi Industri dan ESDM;
d. Bidang Produk Industri, terdiri atas :
1. Seksi Pengembangan Produk Fungsional; dan
2. Seksi Pengembangan Produk Pangan
e. Bidang Koperasi, terdiri atas :
1. Seksi Kelembagaan
2. Seksi Pengawasan
f. Bidang Usaha Mikro terdiri atas :
1. Seksi Pemberdayaan
2. Seksi Pengembangan
10
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDAGKOP KABUPATEN BANTUL
Ka Dinas
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sekretariat
Sub. Bag Keu dan Aset
Sub. Bag
Program
Sub. Bag
Umum
Bidang produk
Industri
Bidang Sarana
&Infrastruktur
Industri
Bidang Usaha Mikro Bidang Koperasi
Sie
kelembagaan
Sie.
Pengawasan
Sie.
Pengembangan
Sie.
Pemberdayaa
n
Sie.
Pengemb.Pr
oduk Pangan
Sie.
Pengemb.Prod
uk Fungsional
Sie.
Pengem.sa
rinfra
Sie. Standarisasi
Industri dan
ESDM
UPT
11
Tugas Pokok Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2016, Dinas KUKMP
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian
dan energi sumber daya mineral.
Dalam melaksanakan tugas dinas KUKMP menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi
sumber daya mineral
b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan
energi sumber daya mineral
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil menengah,
perindustrian dan energi sumber daya mineral
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya
1.2. Sumber Daya Manusia ( SDM )
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, dibutuhkan SDM yang tangguh, profesional,
berwawasan luas, dan andal, komitmen pada tugas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang
maksimal untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian yang didukung oleh 47 personil (Data sampai Desember 2017).
A. Keadaan Pegawai
Per 31 Desember 2017 jumlah PNS di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Bantul adalah sebanyak 47 orang dengan perimbangan sebanyak 15
( 31,9 % ) wanita dan 32 ( 68.1 %) laki-laki. Bila dirunut dari jenjang pendidikan Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, pendidikan SD sebanyak
2 orang ( 4.25 % ) , SLTP sebanyak 2 orang( 4.25 % ) , SLTA merupakan jenjang pendidkan
yang terbesar dengan jumlah karyawan sebanyak 18 orang (38.30 % ), Sarjana Muda sebanyak 2
orang ( 4.25 % ) diikuti jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang ( 21.29 %). Pendidikan S2
sebanyak 13 orang (27.66 %) berada di urutan ke tiga diikuti jenjang sarjanamuda dan SLTP dan
SD. Keragaman jenjang pendidikan, golongan, serta jumlah laki-laki dan perempuan dapat
dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:
12
Tabel 1.1
Keadan Pegawai
Gambar 1.1
Keragaman Gender, Golongan, dan Jenjang Pendidikan
Sumber : Dinas KUKMP Kab. Bantul 2017
Jml peg17%
Jenis
Kelamin Laki-lak…
Jenis
Kelamin Wanita…
JUMLAH ASN SESUAI JENIS
KELAMINPangkat/Golongan I18%Pangkat/Golongan II23%
Pangkat/Golongan
III…
Pangkat/Golongan
IV…
JUMLAH ASN SESUAI GOLONGAN
Tingkat pendidikan S…
Tingkat pendidikan SL…
Tingkat pendidikan SL…
Tingkat pendidikan Sa…
Tingkat pendidikan S1…
Tingkat pendidikan S2…
JUMLAH ASN
SESUAI …
Jml
peg
Jenis Kelamin Pangkat/Golongan Tingkat pendidikan
Ket Laki-
laki
Wanita I II III IV SD SLTP SLTA Sarmud S1 S2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
47 32 15 4 12 22 9 2 2 18 2 10 13
Golongan Jenjang Pendidikan Jenis kelamin
13
B. Keadaan Menurut Usia
Tabel 1.2
Keadaan Menurut Usia
NO INSTANSI
USIA JMH KET
<25-35 36-45 46-50 51-55 56-60
1
Dinas KUKMP
4 16 7 6 14 47
Sumber : Dinas KUKMP Kab. Bantul 2017
Gambar 1.2
Keadaan Menurut Usia
Sumber : Dinas KUKMP Kab. Bantul Tahun 2017
Dengan dukungan SDM sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Analisa Beban
Kerja maka Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten bantul,
masih kekurangan pegawai sebanyak 51orang, sehingga diharapkan total pegawai
sebanyak 98 orang, dikarenakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian mengampu tiga (3) Kementerian yaitu Kementerian Perindustrian,
Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian ESDM. Dilihat dari sarana dan
prasarana penunjang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian cukup
memadai, kedepan secara bertahap akan dilaksanakan perkantoran modern, supaya lebih
36-45, <25-35, 4,
8%
36-45, 36-45…
36-45, 46-50, 7, 15%
36-45, 51-55, 6, 13%
36-45, 56-60, 14,
30%
14
optimal dalam menjalankan tugas pokok fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara prima, profesional, dan menjadi Aparatusr Sipil Negara yang benar –
benar melayani masyarakat secara luas.
Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila dimulai dari atasan sampai dengan
bawahan menganut pola tata kelola pemerintahan yang baik. Pejabat struktural dituntut
untuk memberikan contoh keteladanan pemerintahan yang transparan, akuntabel,
kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, professional dalam pekerjaan, yang
kemudian menjadi pola dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
Isu Strategis
Isu –isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
antara lain :
1. Daya Saing
2. Peningkatan Skala Usaha
1.6. Sistematika Penyajian LAPORAN KINERJA
Sistematika penyajian LAPORAN KINERJA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Bantul Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Menjelaskan secara umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II : Perencanaan Kinerja
Menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi penjelasan singkat tentang Capaian IKU tahun 2017, juga Evaluasi dan Analisis
Capaian IKU 2016 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan
Capaian Kinerja Lainnya dan Kinerja Keuangan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
Kabupaten Bantul.
Bab IV : Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
15
Bab I I Perencanaan Kinerja
2.1. RENCANA STRATEGIS
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta
peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan
dan kekhasan suatu daerah dalam Sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai
satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi yang berwenang dan mengatur
daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan
tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Walaupun diberikan keleluasaan mengatur
daerahnya dan mengatur kehidupan warganya tatapi pemerintah Pusat dalam membentuk
kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal yang berkembang di daerah demikian juga
sebaliknya. Hal tersebut jika dilaksanakan secara konsisten maka akan tercipta keseimbangan
antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi kekhasan, dan
kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Sinergitas antar Pusat
dan Daerah akan terlaksana dengan baik bila kewajiban kementerian/lembaga pemerintah non
departemen untuk membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria (NSPK) dilaksanakan yang
kemudian dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang
diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman kementerian/lembaga pemerintah non departemen
untuk melakukan koordinator pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Untuk mewujudkan hal–hal sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan
jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan
tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman
padaPeraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
16
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih
spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.
Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten
Bantul adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun
kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa
program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih
spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat
dilaksanakan yang mengacu pada Perda Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017–2021 yang memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan rencana program 5 (lima) tahun ke depan.
2.1.1. VISI DAN MISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berkaitan
dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi harus berkaitan erat
kemana instansi ini mau dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis,
antisipatif, inovatif, serta produktif. Berkaitan dengan hal tersebut maka visi Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul adalah:
“PRODUK BANTUL MENJADI PRODUK UNGGULAN INDONESIA’
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,
sebagaimana penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi diharapkan seluruh pegawai Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul mengetahuinya,
memahamimya, menanamkan benar-benar dalam hatinya masing-masing pegawai,
melaksanakan dengan penuh tanggungjawab, komitmen tinggi, loyalitas yg senantiasa dijaga,
profesional terhadap tugasnya sehingga apa yang menjadi peran, tugas, tanggungjawab dinas
dapat ditunaikan secara maksimal. Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian yaitu:
1. Mewujudkan Koperasi Yang Sehat dan Mandiri Untuk Kesejahteraan anggota
17
2. Mewujudkan Industri Yang Berdaya Saing, Berkualitas, Ramah Lingkungan dan
Berkelanjutan
3. Mewujudkan Kreatifitas, Daya saing Produk UKM dan Penguatan Kelembagaan KUKM
4. Mewujudkan Sarana dan Infrastruktur Industri di Dalam dan Di Luar Kawasan Industri
yang Berwawasan Lingkungan
Misi pertama merupakan keinginan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Bantul ini diharapkan adalah adanya koperasi sebagai berikut :
• Berkualitas : Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki kualitas
Manajemen pengelolaan yang baik, kualitas permodalan, kualitas pelayanan bagi anggota dan
masyarakat, serta berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.
• Mandiri : Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat berdiri sendiri tanpa
selalu bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan, pertimbangan, keputusan,
kemampuan dan usaha sendiri.
• Berdaya Saing : Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikelola secara profesional,
menghasilkan produk berkualitas dan mampu menghadapi persaingan di pasar global
Dengan memperhatikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh KUKM di Kabupaten
Bantul, maka pemberdayaan KUKM perlu ditingkatkan kualitas Manajemen pengelolaan ,
kualitas permodalan, kualitas pelayanan bagi anggota dan masyarakat, agarmemiliki kemandirian
dan daya saing dalam menghadapi pasar global sekaligus berkontribusi langsung terhadap
pembangunan daerah maupun nasional.
Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, namun masih terbuka berbagai peluang usaha
baru bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, harus didukung kemauan politik yang
kuat dari Pemerintah serta komitmen membangun sistem ekonomi yang lebih demokratis
berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada mekanisme pasar guna menciptakan
pembangunan yang semakin berkeadilan dan transparan serta menciptakan lebih banyak peluang
baru untuk pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18
Misi kedua merupakan keinginan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Bantul untuk mewujudkan peningkatan daya saing produk yang
berkualitas, ramah lingkungan. Kata kuncinya adalah daya saing, karena pada dasarnya sebuah
wilayah yang memiliki suatu produk akan berhasil bila produk tersebut memiliki sesuatu yang
lebih dari yang lain. Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa
yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara
tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan
eksternal. Dengan daya saing produk yang kuat maka diharapkan membentuk kelembagaan yang
kuat juga. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap daya saing al:
1) Lokasi,
2) Harga,
3) Pelayanan,
4) Mutu atau kualitas,
5) Keunggulan komparatif,
6) Keunggulan Kompetitif.
Dll
Misi Ketiga merupakan keinginan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Bantul untuk mewujudkan Mewujudkan Kreatifitas, Daya saing Produk
UKM dan Penguatan Kelembagaan KUKM. Misi ini dilakukan dengan melakukan pembinaan
untuk meningkatkan Kompetensi UMKM khususnya usaha Mikro dalam meningkatkan
kreatifitas dan kualitas baik produk maupun SDM sehingga menjadi UKM dapat naik kelas,
Fasilitasi Proposi produk UMKM serta penumbuhan wirausaha baru.
Misi Keempat merupakan keinginan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Bantul untuk mewujudkan Mewujudkan Sarana dan Infrastruktur
Industri di Dalam dan Di Luar Kawasan Industri yang Berwawasan Lingkungan.
19
Misi ini dilakukan dengan melakukan pengembangan Kawasan Industri Piyungan untuk
mewadahi kegiatan industri dari industri besar hingga industri kecil yang tersebar dalam lima sub
kawasan yang terintegrasi, pengembangan kawasan peruntukan dan pengembangan sarana
infrastruktur sentra-sentra industri.
2.1.2. TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada
isu-isu analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif, akan tetapi
harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Berkaitan dengan
hal tersebut di atas maka tujuan Dinas KUKMP antara lain:
1. Mewujudkan Daya Saing Koperasi dan UMKM dan Fasilitasi Pembiayaan
2. Menumbuh kembangkan Perlindungan Kewirausahaan UMKM, Mewujudkan Kemitraan
dan Meningkatkan Kelembagaan KUKM
3. Peningkatan Kualitas SDM Produk Komoditas Umggulan daerah
4. Mewujudkan Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Industri Yang Berwawasan
Lingkungan dan meningkatkan Pemanfaatan Energi Untuk Industri
2.1.3. SASARAN
Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam
sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya)
masing–masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetepkan dalam Renstra dari Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul antara lain :
20
1. Meningkatkan Daya Saing Koperasi
2. Meningkatkan Produktifitas Kelembagaan KUKM
3. Meningkatnya Industri Daerah
4. Meningkatnya Penunjang Sarana dan Prasarana Ekonomi Kerakyatan dan Tercukupinya
Kebutuhan Energi Untuk Industri
21
Tabel 2.1.
Rencana Strategis
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Per Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Mewujudkan Daya Saing
Koperasi dan UMKM dan
fasilitasi Pembiayaan
Meningkatkan daya nSaing
Koperasi
Peningkatan Kesehatan
Koperasi koperasi 10 10 10 10 10
2
Menumbuhkembangkan
perlindungan
Kewirausahaan UMKM,
Mewujudkan Kemitraan
dan Meningkatkan
Kelembagaan KUKM
Meningkatkan Produktifitas
Kelembagaan KUKM
Jumlah Usaha Mikro Yang
Naik Kelas Unit Usaha 180 180 180 180 180
Cakupan KUKM yang
Naik kelas persen 25
3
Peningkatan Kualitas SDM
Produk Komoditas
Unggulan daerah
Meningkatnya Industri
daerah Pertumbuhan Industri Persen 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2
4 Peningkatan Kualitas SDM
Produk Komoditas
Unggulan daerah
Meningkatnya Cakupan
Ketersediaan Potensi
Energi
Cakupan Ketersediaan
Energi persen 75 75 75 75 75
22
STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA
Definisi strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam
kebijkan–kebijakan dan program–program. Kebijakan adalah ketentuan–ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, untuk dijadikan
pedoman yang wajib dipatuhi, dilaksanakan dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, serta visi dan misi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, yaitu :
2.1.4.1. Strategi
Penumbuhan,Penguatan dan Pengembangan dalam rangka mendorong UMKM menjadi
Pilar Ekonomi di Kabupaten Bantul sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri
2.1.4.2. Kebijakan
1. Peningkatan Kelembagaan
2. Peningkatan KUKM Naik Kelas
3. Peningkatan Kwalitas SDM dan Produk
4. Standarisasi Produk Industri dan Pemenuhan Kebutuhan Energi;
Untuk mengetahui korelasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dapat dilihat
dalam tabel 2.1 berikut ini :
Tabel 2.2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas KUKMP Kabupaten Bantul
VISI : PRODUK BANTUL MENJADI PRODUK UNGGULAN DI INDONESIA
Misi Tujuan Sasaran
Mewujudkan Koperasi
Yang Sehat dan Mandiri
Untuk Kesejahteraan
Anggota
Mewujudkan Daya Saing Koperasi
dan UMKM dan fasilitasi
Pembiayaan
Meningkatkan daya
Saing Koperasi
Mewujudkan Kreatifitas,
Daya Saing Produk UKM
danPenguatan kelembagaan
KUKM
Menumbuhkembangkan
perlindungan Kewirausahaan
UMKM, Mewujudkan Kemitraan
dan Meningkatkan Kelembagaan
KUKM
Meningkatkan
Produktifitas
Kelembagaan KUKM
Mewujudkan Industri Yang Meningkatnya Industri Daerah Meningkatnya Industri
23
Berdaya Saing Tinggi,
Berkualitas, Ramah
Lingkungan dan
Berkelanjutan
daerah
Mewujudkan sarana dan
Infrastruktur Industri di
Dalam dan di Luar
Kawasan Industri Yang
Berwawasan Lingkungan
Meningkatnya Cakupan
Ketersediaan Potensi Energi
Meningkatnya Cakupan
Ketersediaan Potensi
Energi
Sumber : RPJMD Kab.Bantul 2016-2021
2.1.4.3. Program dan Kegiatan
Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan kemudian
dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.
Program yang disusun oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi
yang telah dibebankan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan untuk masing –
masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing – masing program ini didasarkan
atas strategi dan kebijakan jangka menengah.
Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Indikator Kinerja Keterangan
1
Meningkatkan daya Saing
Koperasi
Peningkatan Kesehatan
Koperasi
Yang Meningkat Kesehatannya
Dalam Skala Sehat, Cukup Sehat
Dalam Pengawasan
2 Meningkatkan
Produktifitas
Kelembagaan KUKM
Jumlah Usaha Mikro
Yang Naik Kelas
Jumlah Usaha Mikro Kecil Yang
Naik kelas
3 Meningkatnya Industri
Daerah Pertumbuhan Industri
Jumlah Industri Tahun ini dikurangi
Jumlah Industri Tahun lalu dibagi
jumlah industri tahun ini kali 100%
4 Meningkatnya Cakupan
Ketersediaan Potensi
Energi
Cakupan Ketersediaan
Energi
Jumlah Ketersediaan Energi
dibandingkan dengan jumlah
kebutuhan energi kali 100 %
Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021
2.2. Rencana Kinerja 2017
24
Rencana Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat dilihat
dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2017
Sumber : RPJMD Kab.Bantul 2016-2021
3.PERJANJIAN KINERJA
No Tujuan Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
Per
Tahun
1
Mewujudkan Daya
Saing Koperasi dan
UMKM dan fasilitasi
Pembiayaan
Meningkatknya
daya Saing
Koperasi
Meningkatkan
Produktifitas
Kelembagaan
KUKM
Peningkatan
Kesehatan Koperasi
Koperasi 10
2
Menumbuh
kembangkan
perlindungan
Kewirausahaan
UMKM, Mewujudkan
Kemitraan dan
Meningkatkan
Kelembagaan KUKM
Meningkatnya
Produktifitas
Kelembagaan
KUKM
Jumlah Usaha Mikro
Yang Naik Kelas
Unit uaha 180
3 Meningkatnya
Industri Daerah Meningkatnya
Industri daerah
Pertumbuhan
Industri
Persen 1.7
4 Meningkatnya Cakupan
Ketersediaan Potensi
Energi
Meningkatnya
Cakupan
Ketersediaan
Potensi Energi Cakupan
Ketersediaan Energi
Persen 75
25
Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan
sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini
bermanfaat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi
kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.
Formulir Penetapan Kinerja PERANGKAT KERJA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :
26
27
28
2.3.1. Rencana Anggaran Tahun 2017
Rencana dan realisasi anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan komponen perencanaan dan pengendalian.
Rencana dan Realisasi sanggaran belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 2.6.
Rencana Belanja langsung dan tidak langsung
Belanja Anggaran
1. Belanja Tidak langsung 3,141.920.000,-
2. Belanja Langsung 12.719.851.440,-
Jumlah 15.861.771,440-
Sumber : DPA Dinas KUKMP Kab. Bantul 2017
Alokasi anggaran persasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.7
Anggaran Per Sasaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran
1 Meningkatnya Daya
saing Koperasi
Peningkatan
Kesehatan Koperasi
Koprerasi 10 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1.655.440.000,-
2 Meningkatkan
Produktifitas
Kelembagaan KUKM
Jumlah Usaha
Mikro Yang naik
kelas
Unit Usaha 180 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
818.984.000,-
Program pengembangan
Kewirausahaandan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
200.000.000,-
Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif
135.000.000,-
3 Meningkatkan
Industri Daerah
Pertumbuhan
Industri
persen 1.7 Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
159.150.000,-
Program Pengembangan
IKM 7.098.585.000,-
Program penataan Struktur
Industri 26.868.000,-
29
Sumber : Bappeda Kab. Bantul
Program Pengembangan
Sentra-sentra Industri
Potensial
650.000.000,-
4 Meningkatnya
Cakupan
Ketersediaan Potenbsi
Energi
Cakupan
Ketersediaan Energi
Persen 75
Program Potensi Energi 60.000.000,-
30
Bab I I I Akuntabi l i tas Kinerja
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan
bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari
manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di
mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan
dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan
menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya
dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai
bagian dari komitmen Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten
Bantul untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian
kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi
pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja
ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja PeLaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini,
antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi
pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014, yang juga dipakai dalam penyusunan LAPORAN
KINERJA ini.
Tabel 3.1
Skala Penilaian Kinerja
Warna Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
Sumber : Permendagri 54/2010
31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditentukan dilakukan dengan
membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Pencapaian IKU Dinas KUKMPKabupaten
Bantul pada tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut :
Tabel 3.2
Capaian IKU Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
Kabupaten Bantul Tahun 2017
No Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prose
ntase
1 Meningkatnya
Daya saing
Koperasi
Peningkatan Kesehatan
Koperasi
koperasi 10 10 100
2 Meningkatkan
Produktifitas
Kelembagaan
KUKM
Jumlah Usaha Mikro
Yang naik kelas
Unit
usaha
180 192 106
3 Meningkatkan
Industri Daerah Pertumbuhan Industri
persen 1.7 3.4 200
4 Meningkatnya
Cakupan
Ketersediaan
Potensi Energi
Cakupan Ketersediaan
Energi
persen 75 75 100
Rata-Rata
126.5
Sumber : Dinas KUKMP Kab. Bantul tahun 2017
Dari empat Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Bantul, dapat dilihat bahwa 4 (empat) indikator semua berwarna
hijau. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Bantul, dengan warna hijau yaitu sangat tinggi untuk semua
indikator, sangat melampaui target yang telah ditetapkan.
Capaian Rata-Rata Indikator sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2017 adalah 126.5 atau sangat tinggi.
Secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021. Pengukuran target
32
kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten
Bantul Tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.3
Capaian IKU Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2017
dibandingkan tahun 2016
Indikator Capaian
2016
2017 Target
Akhir
RPJMD
Capaian s.d
2017 Target Realisasi %
Realisasi
Peningkatan
Kesehatan
Koperasi
- 10 koperasi 10
koperasi 100 10 100%
Jumlah Usaha
Mikro Yang
naik kelas
- 180 unit usaha 192 unit
usaha 106 180 106%
Pertumbuhan
Industri
2.07
persen 1.7 persen 3.4 persen 200 2 170%
Cakupan
Ketersediaan
Energi
75 persen 75 persen 100 75 100 %
Sumber : Dinas KUKMP Kabupatenm Bantul tahun 2017
Catatan :
- RPJMD Bantul mengalami masa transisi dari RPJM 2011 – 2015 ke RPJMD 2016 –
2021, terdapat beberapa IKU mengalami penyesuaian rumusan indikator, sehingga
belum ada data realisasi kinerja pada tahun 2016,
Berdasarkan pengukuran kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dari target yang telah
ditetapkan oleh semua indikator dapat tercapai bahkan melebihi target. Hal ini menunjukan
kinerja yang baik dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten
Bantul , meskipun demikian perlu peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan
capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya.
Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang
terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.
33
1. Sasaran meningkatnya Daya Saing Koperasi
Tabel 3.5
Indikator Capaian
2016
2017 Target
Akhir
RPJMD
Capaian
s.d 2017 Target Realisasi % Realisasi
Peningkatan
Kesehatan
Koperasi
- 10 10 100% 10 100%
Capaian Indikator kinerja Peningkatan Kesehatan Koperasi menunjukkan hasil
yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 10 koperasi, realisasi sebesar 10
koperasi, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 100% atau masuk dalam
kriteria kinerja Sangat Tinggi. Formula pengukuran dan angka dasar 10 yaitu jumlah
koperasi yang meningkat kesehatannya dalam skala koperasi sehat, koperasi cukup
sehat, koperasi dalam pengawasan dan koperasi dalam pengawasan khusus.
Pemberdayaan Koperasi merupakan bagian integral dalam pembangunan untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selain potensi dan peran strategisnya
sebagai penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi, koperasi berkaitan langsung
dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat..
Penguatan kelembagaan Koperasi selain bertujuan untuk peningkatan kualitas
kelembagaan juga diharapkan mengembangkan koperasi secara berjenjang melalui
upaya membangunkan (awakening), pemberdayaan ( empowering), pengembangan (
developing), penguatan ( strengthening) serta revitalisasi.
Pengembangan koperasi berkaitan erat dengan :
- Pengembangan dan menumbuhkan pelaku usaha mikro dan kecil dimasyarakat
- Memperluas kesempatan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan
menumbuhkan wirausaha yang inovatif
- Penyerapan tenaga kerja sebagai pengelola dan karyawan koperasi, serta menekan
angka pengangguran
- Memberdayakan koperasi untuk mengurangi angka kemiskinan
Sasaran pembangunan koperasi di Kabupaten Bantul diarahkan pada pengembangan
koperasi menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing
34
dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi. Adapun sasarannya
adalah peningkatan kinerja dan produktifitas usaha koperasi. Secara umum
perkembangan koperasi di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi
peningkatan aktivitas perekonomian, pengentasan kemiskinan dan mengurangi
pengangguran.
Sampai dengan tahun 2017, koperasi berbadan hukum berjumlah 433 atau mengalami
penurunan dari jumlah tahun sebelumnya 493 koperasi. Hal ini dikarenakan adanya
pembubaran Koperasi yang tidak aktif sebanyak 64 koperasi.
Tabel 3.4
Daftar Koperasi Berbadan Hukum
No. Kecamatan
Tahun
2014 2015 2016 2017
1 Kasihan 37 38 10 35
2 Sewon 60 61 62 51
3 Banguntapan 43 44 42 34
4 Pundong 11 12 12 6
5 Dlingo 16 19 20 19
6 Piyungan 22 23 23 21
7 Pajangan 10 10 10 9
8 Bantul 87 90 92 86
9 Srandakan 18 18 18 16
10 Pandak 15 17 17 15
11 Imogiri 32 30 31 30
12 Sanden 24 24 23 22
13 Kretek 10 10 10 9
14 Sedayu 15 17 18 16
15 Jetis 30 31 31 26
16 Pleret 22 22 23 17
35
2. Sasaran meningkatnya Produktivitas Kelembagaan KUKM
Pembinaan UMKM di Kabupaten Bantul diharapkan adanya kenaikan grade atau
kelas dari Usaha Mikro ke Usaha Kecil dan dari Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah.
Sedangkan untuk mendorong percepatan unit usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bantul
dalam mengakses baik permodalan maupun perizinan pemerintah mengeluarkan Perpres
nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Permendagri
nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dan
17 Bambanglipuro 21 22 21 21
Jumlah 473 488 493 433
36
ditindaklanjuti dengan keluarnya Perbub nomor 81 tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil pada kecamatan. Dengan dikeluarkan
Perbub sebagaimana tersebut diatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 telah
diterbitkan sebanyak 11.954 Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
Data – data terkait sasaran ini sebagai berikut :
Tabel. 3.6
Indikator Capaian
2016
2017 Target
Akhir
RPJMD
Capaian
s.d 2017 Target Realisasi % Realisasi
Jumlah
KUKM Yang
Naik Kelas
- 180 192 106% 180 106%
Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul tahun 2017
Capaian Indikator Jumlah KUKM Yang Naik Kelas menunjukkan hasil yang
baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 180, realisasi sebesar 196, maka
capaian indikator pada tahun ini sebesar 106% atau masuk dalam kriteria kinerja Sangat
Tinggi. Formulasinya adalah jumlah UKM yang naik kelas dari mikro ke kecil dengan
menggunakan indicator UU Usaha Kecil.
Tabel. 3.7
No. Uraian 2014 2015 2016 2017
1. Usaha Mikro 27.498 27.672 27.708 27.828
2. Usaha Kecil 11.458 11.531 11.544 11.594
3. Usaha Menengah 6.874 6.918 6.926 6.956
Jumlah 45.830 46.121 46.178 46.378
Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul tahun 2017
Dari table diatas Jumlah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Gambar.3.1
Grafik Pertumbuhan UKM
37
Sumber :: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul tahun 2017
Tabel. 3.9
Data Penerbitan IUMK
NO TAHUN JUMLAH
1 2015 4,531
2 2016 4,671
3 2017 2,723
Jumlah 11,925
Pencapaian Sasaran tersebut melalui program :
Program Pengembangan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif UKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM
Program Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif
3. Sasaran Pertumbuhan Industri
Sektor industri merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Bantul khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Industri kecil dan
usaha mikro
usaha kecil
usaha menengah
38
Menengah (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena
sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar
wilayah. Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah
krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu
untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian
besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.
Potensi IKM di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 75 sentra lokasi IKM dengan
jumlah pengrajin 22.645 IKM, tenaga kerja 99.920 orang, di Kabupaten Bantul
memberikan kontribusi PDRB sebesar 15.21% . Adapun laju pertumbuhan industri di
Kabupaten Bantul sebesar 3.47 %.
Pada tahun 2017 Kabupaten Bantul telah dinobatkan sebagai Kabupaten Kreatif
setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilaian Mandiri Kabupaten / Kota Kreatif
Indonesia. Penilaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan
mengambil sampling sebagai berikut :
Sektor Fesyen di Kecamatan Pandak
Sektor Kriya di Kecamatan Pajangan
Sektor Seni Pertunjukan di Kecamatan Kasihan
Dari ketiga sektor tersebut, sektor unggulan di Kabupaten Bantul adalah sektor Kriya.
Ada 16 Sub sektor yang termasuk ekonomi kreatif yaitu : aplikasi dan game;
arsitektur ; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fesyen; film,
animasi video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan, periklanan; seni
pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio;
Tabel. 3.10
Indikator Pertumbuhan Industri
Indikator Capaia
n 2016
2017 Target
Akhir
RPJMD
Capaia
n s.d
2016
Target
Nasion
al Target Realisasi % Realisasi
Pertumbuhan
Industri 2.07 1.7 3.4 200 % 2 200 %
5.7 %
Sumber: : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul tahun 2017
Gambar. 3.2
Grafik Pertumbuhan Industri
39
Tabel 3.11
Perkembangan Industri Kecil Menengah
No Sektor Industri 2015 2016 2017
Jumlah
Unit
Usaha
Tenaga
Kerja
Jumlah
Unit Usaha
Tenaga
Kerja
Jumlah Unit
Usaha
Tenaga Kerja
1. Pangan 8.290 27.480 8.754 29.019 8.760 29.183
2. Sandang dan Kulit 854 6.719 902 7.095 997 7.449
3. Kerajinan Umum 7.143 24.772 7.543 26.159 7.956 28.123
4. Kimia dan Bahan
Bangunan
3.101 28.246 3.275 29.828 3.285 29.991
5. Logam dan Jasa 1.035 2.900 1.093 3.062 1.104 3.162
Jumlah 20.423 90.117 21.567 95.164 22.102 97.908
Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul tahun 2017
Pencapaian Sasaran tersebut melalui program :
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Program Pengembangan IKM
Program Penataan Struktur Industri
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Grafik 3.3
Perkembangan Industri Kecil Menengah
Series1
Series2
Series3
40
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul tahun 2017
3. Sasaran Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Potensi Energi
Salah satu urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah urusan
ESDM. Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini sangat terbatas, khususnya terkait
Sumber Daya Energi dan kebutuhan energi secara umum.
Dalam upaya menggali potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bantul belum dapat
untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Bantul. Upaya yang telah dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan energi adalah dengan melakukan kajian. Melalui Program Potensi
Energi telah dilaksanakan kegiatan berupa Pendataan Potensi Energi dengan anggaran Rp.
60.000.000,- .Sedangkan Output dari kegiatan ini adalah telah dilakukan Kajian
Geothermal di Parang Wedang, Kretek. Hasil Kajian ini adalah energi panas bumi di
Parangwedang belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal
energi panas bumi seharusnya 90°C sedangkan panas bumi di Parangwedang adalah 40°C.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan beberapa kajian sebagai langkah awal
ketercukupan kebutuhan energi di Kabupaten Bantul.
Tabel. 3.12
Indikator Capaian
2015 2017
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
s.d 2017
Meningkatnya
Cakupan
Ketersediaan
Potensi Energi
75 75 100 % 75 100 %
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul tahun 2017
5. Sasaran Belanja Langsung Pendukung (Peningkatan Kinerja dan Pelayanan)
1
2
3
4
5
Jumlah
41
Tabel. 3.13
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indikator Capaian 2016
2017 Target
Akhir
RPJMD
Capaian
s.d 2017
thd 2017 Target Realisasi % Realisasi
Indeks Kepuasan
Masyarakat 95.17 82 81,39 99.2% 95 81.39
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul tahun 2017
Capaian indikator ini ditarget sebesar 82 nilai indeks kepuasan masyarakat, diperoleh
realisasi 81.39 ( 99.2%). Kegiatan ini dicapai melalui berbagai program yang berkaitan
dengan supporting organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja diatas
merupakan hasil dari capaian kinerja yang dilakukan melalui beberapa program sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh program dan
kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima
bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya
suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan
peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini
merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang
terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam
menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran adalah
meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka
pelaksanaan tugas yang professional.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam
menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Sasarannya adalah
meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam pelaksanaan tugas.
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
42
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan
keuangan, data serta bahan evaluasi Dinas KUKMP. Sasarannya adalah meningkatnya kualitas
laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi Dinas KUKMP.
Sasaran ini adalah sasaran yang sifatnya hanya sebagai sporting terhadap jalannya tugas
pokok fungsi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul, sehingga Dinas
perindagkop dapat mencapai target kinerja seperti yang diharapkan
43
Tabel. 3.14
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Satuan Target Realisasi Prosentase Target Murni Realisasi % Realisasi
1 Meningkatnya Daya
Saing Koperasi
Peningkatan
Kesehatan Koperasi
koperasi 10 10 100 1.655.440.000,- 1.462.809.190,- 88.3
2 Meningkatnya
Produktifitas
Kelembagaan
KUKM
Jumlah Usaha Yang
Naik Kelas
uu 180 192 284 1.153.984.000,- 1.134.041.000,- 98.27
3 Meningkatnya
Industri Daerah
Pertumbuhan Industri persen 1,7 3.4 200 7.098.585.000,- 6.298.570.523,- 88.72
4 Meningkatnya
Cakupan
Ketersediaan
Potensial Energi
Cakupan Ketersediaan
Energi
persen 75 75 75 60.000.000,- 55.642.000,- 92.7
Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2017
46
AKUNTABILITAS ANGGARAN
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai
program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.8.
Distribusi Anggaran per Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Anggaran Persentase
1 Meningkatnya Daya saing Koperasi 1.655.440.000,- 16,6%
2
Meningkatkan Produktifitas
Kelembagaan KUKM 1.153.984.000,- 11,6%
3 Meningkatkan Industri Daerah 7.098.585.000,- 71,2%
4
Meningkatnya Cakupan
Ketersediaan Potensi Energi 60.000.000,- 0,6%
Jumlah 9.968.009.000-
Sumber : Dinas KUKMP Kab. Bantul 2017
Dilihat dari distribusi anggaran per sasaran dapat dilihat bahwa Anggaran tertinggi
terdapat pada sasaran strategis Meningkatnya Industri Daerah dengan anggaran sebesar Rp.
7.098.585.000,- atau 71,2% dari total belanja langsung sasaran strategis sedangkan sasaran
strategis yang anggarannya terendah terdapat pada sasaran Ketersediaan Potensi Energi dengan
anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- atau 0,6%.
47
EFISIENSI SUMBER DAYA
Tabel 3.22 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
No Indikator Kinerja Anggaran
Target (Rp) Realisasi (Rp) Silpa %
1 Peningkatan Kesehatan
Koperasi
1.655.440.000,- 1.462.809.190,- 192.630.810,- 11.7
2 Jumlah Usaha Yang Naik
Kelas
1.153.984.000,- 1.134.075.600,- 838.892.400,- 1.73
3 Pertumbuhan Industri 7.098.585.000,- 6.298.570.523,- 800.014.477.- 11.28
4 Cakupan Ketersediaan Energi 60.000.000,- 55.642.000,- 4.358.000,- 6.3
Jumlah 9.968.009.000,- 8.951.097.313,- 1.016.911.687,- 10.2
Belanja Langsung Pendukung 2.751.842.440,- 2.561.500.456,- 190.341.984 6.9
Total Belanja langsung 12.719.851.440,
-
11.512.597.769,- 1.207.253.671,- 90.5
No Sasaran Indikator Kinerja
% Capaian
Kinerja
(>=100%)
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 Meningkatnya Daya Saing
Koperasi
Peningkatan
Kesehatan Koperasi
100 88.3 11.7
2 Meningkatnya Produktifitas
Kelembagaan KUKM
Jumlah Usaha Yang
Naik Kelas
106 98.27 1.73
3 Meningkatnya Industri
Daerah
Pertumbuhan
Industri
200 88.72 11.28
4 Meningkatnya Cakupan
Ketersediaan Potensial Energi
Cakupan
Ketersediaan Energi
100 93.7 6.3
Penyerapan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90.5% dari total anggaran belanja langsung
yang dialokasikan Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berada pada kategori efektif.
Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 89,8% (kategori efektif), sedangkan realisasi
untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,1 (kategori efektif).
Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan
di IKU jumlah usaha naik kelas sebesar 98,27%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada
program/kegiatan di IKU peningkatan kesehatan koperasi sebesar 88,3%.
48
Melihat Data di atas dapat dijelaskan bahwa Efisiensi belanja langsung pada tahun 2017
sebesar 7.75 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan
bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target
yang ditentukan dengan penghematan anggaran.
Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di
IKU Jumlah Pertumbuhan Industri sebesar 11,28 %, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada
program/kegiatan di IKU Jumlah Usaha yang Naik Kelas sebesar 1,73%. Namun secara
keseluruhan target IKU dapat terealisasi Sangat Efektif.
49
Bab IV Penutup
Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis
kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan
pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan
terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya
pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, akan
menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja
pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung
yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2016), namun juga melihat trend
pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD.
Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten
Bantul pada tahun 2017 adalah “Baik”, dengan nilai (64.78) dari 4 indikator capaian
indikatornya semua melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dari evaluasi dan analisis atas
pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah
dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai
prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan
kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan
daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2017, yang mencakup juga penentuan
program/kegiatan dan alokasi anggarannya.
Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas
Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul ke depan. Pertama, walaupun beberapa
IKU telah mencapai target yang sangat baik, Persoalan-persoalan mengenai pengembangan IKM
belum dapat dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam peningkatan
nilai produksi yang masih rendah.
Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Disperindagkop Bantul dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten Disperindagkop Kabupaten
Bantul Dengan Pemerintah DIY, dan kementerian Badan di tingkat Nasional. Tanpa koordinasi
dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan
penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator
50
kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja
pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian
kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Bantul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/
kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan
akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada
rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari
sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan
layanan publik yang semakin baik.