laporan kinerja · obat rasional di puskesmas peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan...

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN ACEH

2019

SEKSI OBAT DAN

PELAYANAN

KEFARMASIAN

Laporan Kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh

Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan karunia-Nya

Laporan Kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2018

yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Dekonsentrasi Dinas

Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (07) dengan kode Satuan Kerja 069004 dapat

diselesaikan.

Laporan Kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh Tahun

2018 merupakan salah satu kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Seksi

Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh dalam mencapai sasaran

meningkatnya kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan di masa yang akan

datang.

Menyadari bahwa Laporan Kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas

Kesehatan Aceh Tahun 2018 belum seperti yang diharapkan, maka sangat diharapkan adanya

kritik dan saran positif. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

terlibat secara langsung maupun tidak langsung sehingga Laporan Kinerja Seksi Obat dan

Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Banda Aceh, Februari 2019

Kasi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Elfina, S.Si., Apt

NIP. 19710912 200604 2 004


Tahun 2018

ii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL .....................................................................................................................iii

DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................. v


Tahun 2018

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun ......................... 5

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

tahun 2015 – 2019 .......................................................................................

5

Tabel 3. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan .....................................................................................................

5

Tabel 4. Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan ............. 5

Tabel 5.

Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2018…………………………….………………………………....

8

Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penggunaan Obat

Rasional di Puskesmas Tahun 2018 …………………………………….

10

Tabel 7. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan

Vaksin Sesuai Standar Tahun 2018……………………………………….

11


Provinsi/Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan

Obat dan Vaksin Sesuai Standar Tahun 2018…………………………….

13

Tabel 9. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Dekonsentrasi Seksi Obat dan

Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun

2018..............................................................................................................

14

Tabel 10. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DPA APBA Seksi Obat dan

Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2018 .....................

15

Tabel 11. Jumlah Pegawai di Lingkungan Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun 2018 Menurut Golongan…

15


Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun 2018 Menurut Pendidikan

......................................................................................................................

16


Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun 2018 Menurut Jenis

Kelamin ........................................................................................................

16


Tahun 2018

iv

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan Tahun 2018 .................................................................................

8

Grafik 2. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 23 Kab/Kota

Tahun 2018…………………………………………………………..........

9

Grafik 3. Skor Rata-Rata Persentase IFK yang Melaksanakan Manajemen

Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar berdasarkan Provinsi Tahun

2018 ..............................................................................................................

12

Grafik 4. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Seksi Obat dan


2018 Menurut Pendidikan ............................................................................

16

Grafik 5. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Seksi Obat dan


2018 Menurut Jenis Kelamin........................................................................

17


Tahun 2018

v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018 .. 2

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas

Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun 2018 ............................................

6

Gambar 3. Lampiran Perjanjian Kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun 2018 ..................................

7

Laporan Kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan mempunyai

tugas untuk melakukan tugas umum pemerintahan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan, pembinaan pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya kesehatan dan

kefarmasian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh, Seksi Obat dan Pelayanan

Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) mempunyai tugas dan fungsi dalam penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang obat dan pelayanan kefarmasian. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh dituntut

untuk melaksanakan pemerintahan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih

dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh menyusun laporan kinerja sebagai

bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan

atau sasaran strategis dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta

sebagai salah satu alat untuk mendapat masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Seksi Obat

dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh merupakan

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Seksi Obat dan

Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) atas penggunaan anggaran.

Pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

C. SASARAN PROGRAM DAN ASPEK STRATEGIS SEKSI OBAT DAN PELAYANAN

KEFARMASIAN DINAS KESEHATAN ACEH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kesehatan Aceh

mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh mempunyai tugas penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang obat dan pelayanan kefarmasian.


Pelayanan Kefarmasian

Kepala Seksi Obat &

Pelayanan Kefarmasian

SekretariatTata Kelola Obat Publik

& Perbekalan KesehatanProdis Kefarmasian

- Penyusunan Program

Kefarmasian

- Perencanaan Ketersediaan

Obat & Perbekkes- Perizinan PBF - FORNAS

- Pengadaan Obat & Perbekkes - POR

- Penilaian Ketersediaan Obat &

Perbekkes

- Anggaran Kefarmasian

- Evaluasi & Pelaporan

Kefarmasian

- Perizinan Obat Tradisional

- Perizinan Kosmetik - YANFAR

Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses,

kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Salah satu indikator tercapainya

sasaran tersebut adalah persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Pelayanan Kefarmasian

2. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

3. Produksi dan Distribusi Kefarmasian

4. Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

5. Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan

Aceh (Satker 069004) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi di bantu oleh Penanggungjawab kegiatan.

Selengkapnya Struktur Organisasi Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh

(Satker 069004) sebagai berikut :

Struktur Organisasi Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Gambar 1. Struktur Organisasi Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018

E. SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian (Satker 069004) Tahun

2018 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.


Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

c. Sumber Daya Manusia

Pada sub bab ini disajikan gambaran sumber daya manusia yang mendukung

pelaksanaan tujuan organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) merupakan

salah satu seksi yang ada di Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh dengan Visi

“Meningkatkan pelayanan kefarmasian untuk mencapai taraf hidup kesehatan masyarakat Aceh”,

sedangkan Misi Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian (Satker 069004) adalah:

1. Menyediakan buffer stock (persediaan) obat untuk pelayanan kesehatan masyarakat Aceh

2. Peningkatan pelayanan administrasi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang usaha

kefarmasian dan alat kesehatan.

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya kesehatan di bidang kefarmasian

Motto Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) adalah

Melayani dengan IMAN

I : Inovatif, berupaya untuk terus maju

M : Memberikan Pelayanan yang Memuaskan

A : Amanah Dalam Memberikan Pelayanan

N : Normatif, sesuai dengan kaidah yang berlaku

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Aceh 2012 - 2019 indikator sasaran yang ingin

dicapai Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) adalah

meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin

keamanan/ khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Untuk

mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan kegiatan yang meliputi peningkatan ketersediaan obat

esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar, peningkatan mutu dan keamanan alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), peningkatan penggunaan obat

rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas, peningkatan produksi mutu sarana

produksi dan distribusi kefarmasian. Dalam upaya peningkatan program tersebut diperlukan

dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program kefarmasian dan alat

kesehatan.

Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses, kemandirian, dan

mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Tabel 1. Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sasaran Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat

kesehatan


Tercapaianya sasaran tersebut direpresentasikan dengan indikator kinerja beserta target Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Target

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase ketersediaan obat dan

vaksin di Puskesmas - - 85% 90% 95%

Cara perhitungan indikator kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebagaimana

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Indikator Kinerja Cara Perhitungan Persentase ketersediaan

obat dan vaksin di

Puskesmas

Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) puskesmas x 100%

Jumlah (n) Puskesmas yang Melapor x jumlah total item obat indikator

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Sasaran Kegiatan pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kegiatan Sasaran

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian a. Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan

pelayanan kefarmasian sesuai standar, b. Penggunaan

obat rasional di puskesmas

Peningkatan Tata Kelola Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan

a. Puskemas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial

b. Instalasi Farmasi provinsi dan Kab/Kota menerapkan

system informasi logistic obat dan BMHP, c. Instalasi

Farmasi Kab/Kota melakukan manajemen pengelolaan

obat dan vaksin sesuai standar

Peningkatan Produksi dan Distribusi

Kefarmasian

a. Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi di dalam

negeri, b. Transformasi industri sediaan farmasi dari

industri formulasi menjadi industri bahan baku berbasis

riset, c. Layanan izin industry sediaan farmasi efektif

Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan

dan PKRT

a. Alat Kesehatan yang diproduksi di dalama negeri,

b. Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif

Peningkatan Pengawasan Alat

Kesehatan dan PKRT

Pengawasan post-market alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKTR) efektif.

Dukungan Manajemen dan Tugas

Teknis Lainnya pada Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Layanan dukungan manajemen pada program

kefarmasian dan alat kesehatan tepat waktu


B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/

kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh (Satker

069004) Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018


Gambar 3. Lampiran Perjanjian Kinerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas

Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja dengan

realisasinya. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing – masing

indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Hasil pengukuran kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh

(Satker 069004) Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2018

Realisasi

2018

Capaian

2018

Meningkatkan akses dan

mutu sediaan farmasi, alat

kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT)

Persentase

ketersediaan obat dan

vaksin di Puskesmas

90% 91.53% 101.7%

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2018

Grafik 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2018

83%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

90%

91.5%

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

Target

Realisasi


91.5

99.4 99.2

93.4

50.9

100.095.2

100.095.0

87.2

99.6

92.4 92.997.2

92.3

80.4

100.0

80.8

95.5100.0

96.3

76.773.6

100.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

a. Analisis capaian kinerja dari Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial

adalah sebagai berikut :

Kondisi yang dicapai:

Realisasi indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tahun 2018 sebesar

91,53%, lebih dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90% dengan capaian sebesar

101, 7%.

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 23 Kab/Kota Tahun 2018

Grafik 2. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di 23 Kab/Kota Tahun 2018

Permasalahan:

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data indikator persentase ketersediaan obat dan vaksin

di Puskesmas tahun 2018 menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Laporan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya tidak lengkap dan tidak

tepat waktu seperti yang telah dituangkan di dalam buku Petunjuk Teknis Pemantauan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan Tahun 2015-2019 yang sudah disosialisasikan kepada seluruh Kab/Kota.

b. Jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas dan kompetensi yang belum sesuai di

Puskesmas.

c. Seringnya mutasi tenaga kefarmasian yang bertugas di Instalasi Farmasi dan Puskesmas.

d. Kurangnya koordinasi antara Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi.


Upaya Pemecahan Masalah:

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain sebagai

berikut :

a. Pemberian reward bagi petugas/pengelola data di daerah.

b. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan obat di Instalasi Farmasi

Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas.

c. Melakukan pembinaan terhadap SDM pengelola obat secara berkesinambungan.

d. Membangun koordinasi yang baik untuk pelaporan data ketersediaan obat dan vaksin

dari unit pelayanan ke instansi penanggung jawab kesehatan di daerah (Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan Provinsi)

INDIKATOR KINERJA LAINNYA SEBAGAI INDIKATOR PENDUKUNG PROGRAM

KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1) Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

Kondisi yang dicapai :

Indikator Penggunaan Obat Rasional berada dibawah tanggung jawab Direktorat Bina

Pelayanan Kefarmasian. Pada tahun 2018 target capaian Persentase Penggunaan Obat

Rasional di Sarana Kesehatan sebesar 35% dan realisasi yang tercapai sebesar 82,6% dengan

persentase capaian sebesar 236,0%.

Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penggunaan Obat

Rasional di Puskesmas Tahun 2018

Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018

Persentase penggunaan obat

rasional di puskesmas 35% 82,6% 236,0%

Indikator Penggunaan Obat Rasional merupakan indikator majemuk/komposit yang

terdiri dari komponen indikator % Penggunaan Antibiotik pada ISPA Non Pneumonia,

indikator % Penggunaan Antibiotik pada Diare Non Spesifik, % Penggunaan Injeksi pada

Myalgia dan Rerata Jumlah Resep per Lembar Resep kemudian dihitung dengan

menggunakan rumus.

Perhitungan capaian indikator Penggunaan Obat Rasional berdasarkan rekapitulasi data

capaian Penggunaan Obat Rasional secara berjenjang mulai dari Puskesmas, Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi yang kemudian dilaporkan ke

Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian setiap tiga bulan.


Permasalahan:

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja

kegiatan persentase penggunaan obat rasional di puskesmas, yaitu:

a. Terbatasnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam penganggaran program yang terkait

dengan peningkatan POR, sehingga Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum

dapat menindaklanjuti program peningkatan POR dan pemberdayaan masyarakat di

tingkat daerah secara optimal.

b. Tenaga kesehatan di Puskesmas belum semua memiliki keterampilan/ keahlian dalam

pengumpulan, pelaporan dan perhitungan data indikator.

c. Petugas di Puskesmas sering di mutasi.

Usul Pemecahan Masalah:

Upaya pemecahan masalah terhadap kendala yang dialami dalam pencapaian indikator

kinerja kegiatan persentase penggunaan obat rasional di puskesmas sebagai berikut:

a. Perlu dorongan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi secara intensif

kepada Pemerintah Daerah agar adapat mendukung penganggaran program yang terkait

dengan peningkatan POR dan pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.

b. Perlu dilaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan di puskesmas

dalam pengumpulan data indikator peresepan sehingga memperlancar terlaksananya

pemantauan dan evaluasi POR.

2) Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen

Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar


Realisasi indikator persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang melakukan

manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar tahun 2018 diperoleh sebesar 82.7%,

melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 70%, dengan capaiannya adalah 118,1%.


Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin

Sesuai Standar Tahun 2018


Persentase instalasi farmasi

kabupaten/kota yang melakukan

manajemen pengelolaan obat dan

vaksin sesuai standar

70% 82,7% 118,1%


93.6

82.4

77.174.0

83.5 83.1

87.683.6

78.1

89.7

81.5

65.769.1

90.6

80.1

92.5

83.5

94.0

85.581.3

85.8

74.0

84.9

Skor Rata-Rata Persentase IFK yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat

dan Vaksin Sesuai Standar berdasarkan Provinsi Tahun 2018

Grafik 3. Skor Rata-Rata Persentase IFK yang Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar

berdasarkan Provinsi Tahun 2018

Tahun 2018 terdapat 2 Kab/kota dengan persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

(IFK) yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar, yang tidak

mencapai target, yaitu Kab. Aceh Barat Daya dan Kab. Gayo Lues dengan skor rata-rata

65.7% dan 69.1%. Skor rata-rata tertinggi di tahun 2018 dimiliki oleh Kab. Pidie Jaya

dengan skor 94.0%.

Permasalahan:

a. Terbatasnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam penganggaran program yang terkait

dengan peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan manajemen pengelolaan obat dan

vaksin.

b. SDM sering di mutasi.


a. Perlu dorongan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi secara intensif

kepada Pemerintah Daerah agar dapat mendukung penganggaran program yang terkait

dengan peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan manajemen pengelolaan obat dan

vaksin di tingkat daerah.


3. Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi

Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)


Realisasi indikator persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tahun 2018

diperoleh sebesar 69.6%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 30%, dengan

capaiannya adalah 231,9%.


Kabupaten/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai

Standar Tahun 2018


Persentase Instalasi Farmasi Provinsi

dan Kabupaten/Kota yang

Menerapkan Aplikasi Logistik Obat

dan Bahan Medis Habis Pakai

(BMHP)

30% 69,6% 231,9%

Permasalahan:

a. SDM sering di mutasi.


a. Melakukan pendampingan penerapan dan pemantapan aplikasi e-Logistik.

B. REALISASI ANGGARAN

1. DANA DEKONSENTRASI (APBN)

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Seksi Obat dan

Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) pada tahun anggaran 2018

sebesar Rp. 2.136.330.000 (Dua miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu

rupiah) dengan realisasinya sebesar Rp. 1.967.458.444 (Satu miliar sembilan ratus enam puluh

tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan

persentase sebesar 92,1 %.


Tabel 9. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DIPA Dekonsentrasi Seksi Obat dan

Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun 2018

NO KEGIATAN Vol Satuan Pagu

Realisasi (Rp)

Jumlah 2,136,330,000 1,967,458,444 92.1

1

Melaksanakan Pembekalan Tenaga

Kesehatan di Kab/Kota tentang

perizinan Apotek dan Toko Obat serta pelayanan kefarmasian di Apotek

51 Tenaga

Kesehatan 127,228,000 121,447,800 95.5

2 Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat

(Gema Cermat) di Kab/Kota

510 Tenaga

Kesehatan 535,400,000 506,063,100 94.5

3 Mengimplementasikan E-Logistik di

Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota 1 Provinsi 177,578,000 170,103,000 95.8

4

Melaksanakan Pendampingan

Implementasi E-Monev Katalog dalam

Menukung Perecanaan Kebutuhan Obat

(RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan

1 Provinsi 285,068,000 279,761,500 98.1

5

Melaksanakan Monitoring Ketersediaan

Obat, Vaksin dan Hasil Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1 Provinsi 155,737,000 140,451,800 90.2

6

Membiayai Pendistribusian dan

Pengemasan Kembali Obat dan

Perbekalan Kesehatan di Instalasi

Farmasi

1 Provinsi 218,533,000 164,963,000 75.5

7

Peningkatan Kapasitas SDM Dinas

Kesehatan Kab/Kota dalam pembinaan dan pengawasan PIRT, UKOT dan

UMOT

53 Sarana 168,638,000 166,276,500 98.6

8

Melaksanakan Rapat Koordinasi

Nasional Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

24 Prov/Kab/Kota 26,840,000 23,306,200 86.8

9

Melaksanakan Reviu Dana Alokasi

Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran

Data Kefarmasian dan Alkes

24 Prov/Kab/Kota 173,038,000 171,746,600 99.3

10

Memberikan Dukungan Administrasi

Kegiatan Dekonsentrasi Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

12 Layanan 190,120,000 176,016,244 92.6

11 Melaksanakan Sampling Produk Alkes

dan PKRT 30 Sampel 78,150,000 47,322,700 60.6

2. DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA ACEH (APBA)

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Seksi Obat dan

Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh pada tahun anggaran 2018 sebesar

Rp.3.057.647.325 (Tiga miliar lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus

dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasinya sebesar Rp. 2.929.211.482 (Dua miliar sembilan

ratus dua puluh sembilan ribu) dengan persentase sebesar 95,8%.


Tabel 10. Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran DPA APBA Seksi Obat dan Pelayanan

Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2018

NO NAMA KEGIATAN DAN PAKET

PENGADAAN Vol Satuan

Jumlah

(Rp) REALISASI

Jumlah 3,476,248,379 2,695,001,195 77.5

1 Pengadaan Obat- Obatan Provinsi 1 Pkt 2,149,212,000 1,862,528,511 86.7

2

Pemusnahan Obat, Makanan,

Perbekkes lainnya yang sudah

kadaluarsa dan tidak layak pakai

1 Pkt 91,750,000 91,335,000 99.5

3 Extra puding di IFP 1 Pkt 8,250,000 7,370,000 89.3

4

Supir Pendistribusian obat dan

BMHP dan Supervisi dan Evaluasi

Ketersediaan Obatdan Perbekkes

1 Pkt 115,610,000 114,686,684 99.2

5 Honor non PNS dan PPTK 12 OB 138,000,000 104,400,000 75.7

6 Pertemuan Manajemen Pengelolaan

Obat 1 Pkt 63,150,000 44,160,000 69.9

7 Pertemuan MJAS + Supervisi Pangan 1 Pkt 768,226,379 417,516,000 54.3

8 Pertemuan dan Registrasi Obat

Tradisional 1 Pkt 95,220,000 53,005,000 55.7

9 Sosialisasi Kerjasama Antar Lembaga

Penelitian Obat Tradisional 1 Pkt 46,830,000 - 0.0

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung

tercapainya indikator kinerja. Secara teknis SDM dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai

tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah dan kualitas serta profesional di bidangnya.

Keadaan pegawai di lingkungan Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh

(Satker 069004) berjumlah 20 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Pegawai di Lingkungan Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas

Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun 2018 Menurut Golongan

Keterangan Jumlah

Menurut Golongan

Non PNS 5

Golongan II 3

Golongan III 12

Jumlah 20



Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun 2018 Menurut Pendidikan

Keterangan Jumlah

Menurut Pendidikan

S2 2

S1 4

D3 Farmasi 5

SAA 4

SMA 5

Jumlah 20

Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun 2018 Menurut Pendidikan

Grafik 4. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh (Satker

069004) Tahun 2018 Menurut Pendidikan


Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun 2018 Menurut Jenis Kelamin

Keterangan Jumlah

Menurut Jenis Kelamin

Pria 7

Wanita 13

Jumlah 20

S2

10%

S1

20%

D3/Akademi

25%

SAA

20%

SMA

25%


Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) Tahun 2018 Menurut Jenis Kelamin

Grafik 5. Komposisi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh (Satker

069004) Tahun 2018 Menurut Jenis Kelamin

Pria, 35%

Wanita,

65%


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004)

Tahun 2018 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis

yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja menggambarkan pencapaian kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) dalam mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan

didalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) telah berhasil melaksanakan Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan serta telah merealisasikan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah

dicanangkan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan kegiatan di masa mendatang dapat

dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Laporan Kinerja Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Dinas Kesehatan Aceh (Satker 069004) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja bagi

yang membutuhkan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

laporan kinerja · obat rasional di puskesmas peningkatan tata kelola obat publik dan perbekalan...

Documents