laporan kinerja ta - e-renggar.kemkes.go.id
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT P2PTM
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan
rahmat-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat disusun dengan
baik. LAKIP Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular disusun untuk
memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN/RB no 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan
program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi
kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam
Tahun Anggaran 2020
Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan
meningkatkan kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Jakarta, Januari 2021 dr. Cut Putri Arianie, MH.Kes NIP 196206221988122001
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular (P2PTM) Tahun 2020 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
Sasaran Strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular tahun
2020, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, yang tertuang dalam dokumen perjanjian
kinerja tahun 2020 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja tahun anggaran 2020,
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020
– 2024, dan Rencana Aksi Kegiatan Dit. P2PTM tahun 2020-2024.
Tugas pokok dan fungsi Dit. P2PTM tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, yaitu
mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan krteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian PTM
menyusun visi, misi, dan strategi, yang mencerminkan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan P2PTM
Tahun 2020-2024.
Dalam pelaksanaan kegiatan Dit.P2PTM juga didukung oleh dana dekonsentrasi yang
diberikan kepada daerah sebagai akselerasi capaian program melalui pelatihan, serta dana dari
PHLN, sehingga kinerja penggunaan dana tersebut akan mempengaruhi kinerja Dit.P2PTM.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan pencegahan pengendalian penyakit tidak
menular, yaitu terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit secara berhasil-guna
dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan kegiatan
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, yaitu; 1) Jumlah Kabupaten/kota yang
melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 Tahun, 2) Jumlah
Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), 3) Jumlah Kabupaten/Kota
yang Menyelanggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM), 4) Jumlah Kabupaten//Kota
yang melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM ≥80% Puskesmas, 5) Jumlah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indera pada ≥ 40% Populasi, 6)
Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker di 80% populasi usia
30-50 tahun.
Pada tahun 2020, Direktorat P2PTM telah menetapkan indikator keberhasilan yang
tertuang dalam perjanjian kinerja yaitu 1) Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan Deteksi Dini
Faktor Risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 Tahun sebesar 52 kab/kota, 2) Jumlah
Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebesar 324 kab/kota, 3)
Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelanggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
sebesar 50 kab/kota, 4) Jumlah Kabupaten//Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu
(PANDU) PTM ≥80% Puskesmas sebesar 103 kab/kota, 5) Jumlah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indera pada ≥ 40% Populasi sebesar 155 kab/kota, 6)
Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker di 80% populasi usia
30-50 tahun sebesar 283 kab/kota.
iii
Hasil dari pengukuran kinerja pada tahun 2020, yaitu Jumlah Kabupaten/kota yang
melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 Tahun sebesar 2 kab/kota,
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebesar 285 kab/kota
, Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelanggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
sebesar 13 kab/kota, Jumlah KabupatenKota yang melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU)
PTM ≥80% Puskesmas sebesar 24 kab/kota, Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan
Deteksi Dini Gangguan Indera pada ≥ 40% Populasi sebesar 7 kab/kota, Jumlah
Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker di 80% populasi usia 30-50
tahun sebesar 0 kab/kota, Nilai kinerja anggaran sebesar 87,73, Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,82, Kinerja implementasi WBK satker sebesar 51,43.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut, antara lain
advokasi dan sosialisasi yang belum maksimal di tingkat kab/kota, Koordinasi Lintas Program
dan Lintas Sektor yang belum optimal di tingkat Kab/Kota, dan minimnya anggaran di daerah
yang tersedia.
Alokasi anggaran Satker Dit.P2PTM dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM
tahun 2020 sebesar Rp.18.315.121.000,- dengan realisasi Rp.17.108.543.784,- atau sebesar
93%, anggaran ini merupakan anggaran APBN dan PHLN yang dikelola oleh satker Dit.P2PTM.
Jika dibandingkan dengan tahun 2019 pencapaiannya sebesar 88,5%, terjadi kenaikan dalam
realisasi anggaran. Sedangkan rata-rata kinerja pada tahun 2020 sebesar 50,79% jika
dibandingkan dengan tahun 2019 capaiannya sebesar 124,6%, terjadi penurunan rata-rata
kinerja P2PTM. Hal ini terjadi karena adanya efisiensi anggaran untuk pengendalian COVID-19
dan adanya pandemi covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal.
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................................................................
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................ iv
BAB I ........................................................................................................................................................................ 1
PENDAHULUAN .................................................................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG .................................................................................................................................. 1
B. ISU STRATEGIS ........................................................................................................................................ 1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................................................................... 4
D. STUKTUR ORGANISASI ......................................................................................................................... 4
E. SUMBER DAYA MANUSIA ...................................................................................................................... 5
F. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................................................................... 7
G. SISTEMATIKA PENULISAN .................................................................................................................... 8
BAB II ....................................................................................................................................................................... 9
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................................................................ 9
A. PERENCANAAN KINERJA ...................................................................................................................... 9
B. TUJUAN DAN SASARAN ......................................................................................................................... 9
C. STRATEGI ................................................................................................................................................ 10
D. PERJANJIAN KINERJA .......................................................................................................................... 10
BAB III .................................................................................................................................................................... 11
AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................................................................. 11
A. CAPAIAN KINERJA ................................................................................................................................ 11
B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN ......................................................................................................... 51
C. EFISIENSI SUMBER DAYA ................................................................................................................... 54
BAB IV ................................................................................................................................................................... 56
PENUTUP .............................................................................................................................................................. 56
A. KESIMPULAN .......................................................................................................................................... 56
B. TINDAK LANJUT ..................................................................................................................................... 56
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia saat ini mengalami transisi demografi dan transisi epidemiologi yang mengubah
struktur penduduk dengan adanya bonus demografi di tahun 2015-2030 serta terjadinya
pergeseran beban penyakit dari penyakit menular (PM) ke penyakit tidak menular (PTM).
Transisi demografi memberikan keuntungan dalam persaingan global bagi Indonesia
akibat peningkatan jumlah populasi muda yang produktif. Namun seiring dengan
pertumbuhan ekonomi yang cepat, meningkatnya urbanisasi, terjadinya perubahan iklim
dan transisi pekerjaaan serta kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya pola hidup
sedentary di masyarakat dan berdampak pada timbulnya beban ganda akibat PTM dan
penyakit infeksi emerging (PIE). Gambaran beban ganda semakin terlihat nyata saat masa
pandemi Covid-19 ini.
Dalam pengukur keberhasilan kinerja setiap tahunnya Direktorat Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) sebagai salah satu satuan kerja di
lingkungan Kementerian Kesehatan RI, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan
nomor 64 tahun 2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,
memiliki kewajiban dalam menyusun laporan kinerja, sebagai upaya dalam meningkatkan
transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap entitas sebagai unsur
kementerian lembaga penyelenggara negara mulai entitas satker sampai dengan entitas
kementerian negara/ lembaga harus menyampaikan laporan kinerja. Penyusunan laporan
kinerja disusun sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat P2PTM Tahun 2020 disusun sebagai salah satu
bentuk pertanggungjawaban Direktorat P2PTM sebagaimana yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja tahun 2020. Target kinerja tahun 2020, merupakan penjabaran dari
tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2020-2024, dan sesuai dengan Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Diharapkan dengan
tersusunnya laporan kinerja ini dapat memberikan masukan dan umpan balik bagi pihak-
pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat P2PTM
B. ISU STRATEGIS
Kementerian Kesehatan memiliki 5 (lima) isu strategis yakni Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Neonatal (AKN) yang masih tinggi, penurunan stunting, percepatan
eliminasi Tuberkulosis (TB), pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
dan peningkatan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Penyakit Tidak Menular utama
2
seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, penyakit paru-paru kronis dan kanker,
berdasarkan data Global Burden of Disease dari IHME pada tahun 2017 telah penyebab
73 % kematian di dunia. Kematian akibat PTM diperkirakan akan terus meningkat di
seluruh dunia, dimana peningkatan terbesar (80%) akan terjadi di negara-negara
berpenghasilan menengah dan miskin. Dalam jumlah total, pada tahun 2030 diprediksi
akan ada 52 juta jiwa kematian per tahun karena PTM, naik 9 juta jiwa dari 38 juta jiwa
pada saat ini. Pada negara-negara berpenghasilan menengah dan miskin, PTM
menyebabkan peningkatan sebanyak tiga kali dari tahun hidup yang hilang akibat
disabilitas (Disability adjusted life years=DALYs) dan meningkatkan risiko kematian
sebesar lima kali dibandingkan kematian akibat penyakit menular, maternal, perinatal dan
masalah nutrisi. Meningkatnya PTM terutama didorong oleh empat faktor risiko utama: pola
makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, penggunaan tembakau, dan penggunaan
alkohol yang berbahaya. PTM menimbulkan konsekuensi kesehatan yang berdampak bagi
individu, keluarga dan komunitas, dan mengancam sistem kesehatan. Besarnya biaya
sosial ekonomi yang disebabkan oleh PTM membuat pencegahan dan pengendalian
penyakit ini menjadi hal yang penting pada saat ini (WHO,2018).
Litbangkes Kemenkes merilis data terbaru dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS)
tahun 2019 menunjukkan bahwa 40,6% pelajar di Indonesia (usia 13-15 tahun), 2 dari 3
anak laki-laki, dan hampir 1 dari 5 anak perempuan sudah pernah menggunakan produk
tembakau: 19,2% pelajar saat ini merokok dan di antara jumlah tersebut, 60,6% bahkan
tidak dicegah ketika membeli rokok karena usia mereka, dan dua pertiga dari mereka dapat
membeli rokok secara eceran. Data GYTS juga menunjukkan hampir 7 dari 10 pelajar
melihat iklan atau promosi rokok di televisi atau tempat penjualan dalam 30 hari terakhir,
dan sepertiga pelajar merasa pernah melihat iklan di internet atau media sosial.
Berdasarkan Globocan 2018 yang bersumber dari Registrasi Kanker Nasional, Kanker
payudara merupakan kanker terbanyak di Indonesia saat ini dengan insidens rate sebesar
42.1 per 100.000 penduduk dengan angka kematian sebesar 17 per 100.000 penduduk
dan diikuti oleh kanker leher rahim dengan insidence rate sebesar 23.4 per 100.000. Data
RS Kanker Dharmais dari tahun 2010-2013 menunjukan bahwa penyakit kanker terbanyak
di RS Kanker Dharmais adalah kanker payudara, serviks, paru, 4 ovarium, rektum, tiroid,
usus besar, hepatoma, dan nasofaring, dan jumlah kasus baru serta jumlah kematian
akibat kanker tersebut terus meningkat. Berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan
oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018 menyebutkan angka prevalensi penyakit
kanker di Indonesia sebesar 1,79 per 1000 penduduk. Prevalensi tertinggi untuk penyakit
kanker yang tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu sebesar 4,86‰.
Berdasarkan data dari World Report of vision tahun 2019, saat ini di seluruh dunia terdapat
sektara 2,2 miliar orang yang mengalami gangguan penglihatan. Dari seluruh orang
dengan gangguan penglihatan, hampir setengahnya, atau sekitar 1 miliar orang,
merupakan gangguan penglihatan yang dapat dihindari, baik dicegah maupun diobati.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi
kebutaan pada penduduk dengan usia ≥6 tahun di Indonesia mencapai 0,4%. Sekitar 80%
dari para penyandang gangguan penglihatan dan kebutaan dapat dicegah atau diobati.
3
Oleh karena itu, upaya promotif-preventif sangat penting untuk dilakukan.
Berdasarkan data WHO tahun 2018, 466 juta penduduk dunia mengalami gangguan
pendengaran dan 34 juta diantaranya adalah anak-anak. Di sisi lain diperkirakan 1,1 miliar
anak muda (berusia 12-35 tahun) berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat
paparan kebisingan. Hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukan bahwa penduduk Indonesia
usia 5 tahun keatas mengalami gangguan pendengaran 2,6%, ketulian 0,09%, sumbatan
serumen 18,8%, dan sekret di liang telinga 2,4%.
Hasil Survei Konsumsi Makanan Individu tahun 2016, secara nasional penduduk Indonesia
mengonsumsi gula kategori berisiko (>50 gram per orang per hari) sebesar 4,8 persen,
mengasup natrium (> 2.000 mg per orang per hari) dan lemak (>67 gram per orang per
hari) kategori berisiko masing-masing sebesar 18,3 persen dan 26,5 persen.
Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-3 mengenai PTM mencetuskan
komitmen-komitmen terbaru untuk mengatasi PTM seperti kanker, penyakit jantung dan
paru, stroke, dan diabetes, serta mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan mental.
Seluruh pemimpin dunia setuju untuk mengambil peran dan tanggung jawab dalam usaha
mencegah dan menanggulangi PTM. Usaha-usaha ini termasuk membuat kebijakan,
peraturan, dan perundang-undangan dalam hal fiskal (pajak) untuk melindungi masyarakat
dari bahaya rokok, pola makan yang tidak sehat, serta penyalahgunaan alkohol, sebagai
contoh memperketat promosi iklan dan melarang penggunaaan faktor-faktor risiko tersebut
di tempat umum.
PTM juga menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030
khususnya pada Goal 3: Ensure healthy lives and well-being. Strategi global yang terbaru
adalah menetapkan sasaran-sasaran pengendalian PTM yang dapat dicapai oleh negara-
negara seluruh dunia, yang tercantum dalam Global voluntary targets for the Prevention
and Control of NCDs 2025. Pada tingkat regional ASEAN, Indonesia juga berkontribusi dan
memimpin upaya-upaya penanggulangan PTM, seperti upaya pemberian fiskal (sin tax)
pada gula, promosi makanan yang sehat melalui pelabelan makanan yang lebih baik, serta
upaya promosi kesehatan yang bekerja-sama dengan negara-negara tetangga.
Kondisi PTM dan faktor risikonya terus meningkat pada masa pandemi covid-19 sehingga
berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap infeksi COVID-19. Penyandang PTM
atau individu yang mempunyai faktor risiko bila terinfeksi COVID-!9 maka akan mengalami
progresifitas manifestasi klinis lebih berat dan risiko kematian yang lebih tinggi.
Berdasarkan data surveilans COVID-19 di Indonesia didapatkan data bahwa pasien
COVID-19 memiliki komorbid terbanyak yaitu penyakit hipertensi, diabetes mellitus,
penyakit jantung , penyakit paru obstruktif kronik, penyakit ginjal, asma, kanker dan
gangguan imunologi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi-strategi pelayanan kesehatan
essensial dalam memastikan ketersediaan dan keberlangsungan pengobatan bagi para
penyandang PTM yang rentan terinfeksi COVID-19.
4
Pada rencana strategi kementerian kesehatan tahun 2020-2024, program pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular terdapat enam indikator pencapaian sasaran untuk
Pengendalian PTM. Indikator-indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: 1. Jumlah
Kab/Kota dengan minimal 40% FKTP yang menyelanggarakan pelayanan Upaya Berhenti
Merokok (UBM), 2 Jumlah Kab/kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR), 3.
Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM pada ≥80% populasi usia
≥15 tahun, 4. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu PTM sesuai
standar paling kurang di 80% puskesmas, 5. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan deteksi
dini gangguan indera pada ≥40% populasi, dan 6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan
deteksi dini penyakit kanker di ≥ 80% populasi usia 30-50 tahun.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, bahwa Dit. P2PTM mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Dit.PPTM menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan pencegahan dan pengendalian
penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan
kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan
fungsional;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan
darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh
darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan
gangguan indera dan fungsional;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh
darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan
gangguan indera dan fungsional;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan
darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
D. STUKTUR ORGANISASI
Susunan organisasi Direktorat P2PTM berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan terdiri atas:
5
Subdirektorat Penyakit Paru Kronik Dan Gangguan Imunologi,
1. Subdirektorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah,
2. Subdirektorat Penyakit Kanker dan Kelainan Darah,
3. Subdirektorat Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik,
4. Subdirektorat Gangguan Indera dan Fungsional;
5. Subbagian Tata Usaha; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
E. SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah pegawai Direktorat P2PTM pada tahun 2020 adalah sebanyak 87 orang. Jumlah
ini mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya karena ada karyawan yang
memasuki masa pensiun sebanyak 2 orang, ada 1 orang karyawan yang mengundurkan
diri sebagai PNS dan adanya karyawan baru yang masuk dari unit kerja lain. Berikut ini
6
merupakan gambaran pegawai Direktorat P2PTM tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin,
kelompok umur, golongan, dan pendidikan.
Grafik 1.1
Persentase Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020
Sebagian besar pegawai direktorat P2PTM merupakan perempuan dengan persentase sebesar 74.36% atau sebanyak 58 orang.
Grafik 1.2
Persentase Pegawai berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020
Berdasarkan kelompok umur, sebagian besar pegawai Direktorat P2PTM berumur antara 41-50 tahun yaitu sebesar 43,31% atau sebanyak 33 orang.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Perempuan Laki-laki
74.36%
25.64%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
<=30 31-40 41-50 51-55 >=56
1.28%
28.21%
42.31%
23.08%
5.12%
7
Grafik 1.3 Persentase Pegawai berdasarkan Golongan, Tahun 2020
Berdasarkan golongan, sebagian besar pegawai Direktorat P2PTM berada pada kelompok
golongan III yaitu sebesar 64,10% yaitu sebanyak 50 orang.
Grafik 1.4 Persentase Pegawai berdasarkan Pendidikan, Tahun 2020
Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Direktorat P2PTM terbanyak memiliki tingkat
pendidikan S2 sebesar 47.44% atau 37 orang.
F. MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan penyusuan Laporan Kinerja Dit. P2PTM ini adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja Direktur P2PTM secara tertulis kepada Dirjen P2P atas
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Gol II Gol III Gol IV
2.57%
64.10%
33.33%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
SMA D3 S1 S2
5.13%2.56%
44.87% 47.44%
8
pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan juga kinerja Dit. P2PTM Tahun 2020 dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan kesehatan khususnya kegiatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana telah dirumuskan dalam perjanjian
kinerja tahun 2020 yang selaras dengan Rencana Aksi Kegiatan pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular tahun 2020-2024.
G. SISTEMATIKA PENULISAN
Berlandaskan pada PermenPAN dan RB No 53 tahun 2014, maka sistimatika penyajian
laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan disusun sebagai berikut:
1. Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif).
2. Bab I (Pendahuluan), menjelaskan gambaran umum Kementerian Kesehatan dan isu
strategi yang diemban.
3. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal
penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
4. Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pencapaian sasaran kementerian
kesehatan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta
dukungan anggaran dalam pencapaian program/kegiatan.
5. Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian
Kesehatan
9
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/ Lembaga yang disebut Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima tahun dan menyusun
Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk periode satu tahun.
Dit. P2PTM sebagai bagian dari Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi
Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang selaras dengan Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Rencana Aksi Kegiatan Dit.P2PTM
berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, dan rencana Kegiatan P2PTM yang menjadi
pedoman untuk menyusun rencana kinerja tahunan.
B. TUJUAN DAN SASARAN
a. Tujuan
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular secara berhasil-
guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya 100%.
b. Sasaran
Sasaran kegiatan pengendalian penyakit tidak menular adalah menurunnya angka
kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular.
Tabel 2.1
Sasaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian PTM tahun 2020-2024
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 Tahun
52 129 232 360 514
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
324 374 424 474 514
Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelanggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
50 100 175 275 350
Jumlah Kabupaten//Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM ≥80% Puskesmas
103 205 308 411 514
10
Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indera pada ≥ 40% Populasi
155 206 308 360 514
Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker di 80% populasi usia 30-50 tahun
283 309 360 411 514
C. STRATEGI
Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak menular adalah sebagai berikut :
a. Advokasi dan Kemitraan;
b. Promosi Kesehatan dan Penurunan Faktor Risiko;
c. Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan; dan
d. Penguatan Surveilans, Monev dan Riset.
D. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian
kinerja ditetapkan pada awal tahun antara Direktur Pencegahan dan Pengendalian PTM
dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam menetapkan
target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Target-target kinerja sasaran kegiatan
yang ingin dicapai Dit. P2PTM terdapat di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dit. P2PTM
Tahun 2020, adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
2020
menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 Tahun
52
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
324
Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelanggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
50
Jumlah Kabupaten//Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM ≥80% Puskesmas
103
Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indera pada ≥ 40% Populasi
155
Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker di 80% populasi usia 30-50 tahun 283
Dengan alokasi anggaran Tahun 2020 Rp. 18.315.121.000,-
11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja.
Pengukuran kinerja pada tahun 2020, ada 6 (enam) indikator kinerja yang diukur yaitu:
Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tahun 2020
Berikut ini akan dijelaskan capaian, upaya yang telah dilaksanakan, permasalahan, dan rencana tindak lanjut dari masing-masing indikator kinerja.
a. Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 Tahun a. Definisi Operasional
Kab/Kota yg menyelenggarakan deteksi dini faktor risiko meliputi pengukuran BB,
TB, TD, GDs, IMT dan lingkar perut paling kurang pada 80% populasi usia ≥ 15 tahun
ke atas di UKBM dan FKTP.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 Tahun
52 2 3,8
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
324 285 87,96
Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelanggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
50 13 26
Jumlah Kabupaten//Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM ≥80% Puskesmas
103 70 67,96
Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indera pada ≥ 40% Populasi
155 7 4,51
Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker di 80% populasi usia 30-50 tahun
283 0 0
12
b. Pengertian
1) Kab/Kota yang menyelenggarakan deteksi dini faktor risiko adalah kab/kota yang
menyelenggarakan deteksi dini faktor risiko pada populasi usia ≥ 15 tahun.
2) Deteksi dini faktor risiko adalah kegiatan yang dilakukan diposbindu berupa
pengukuran berat badan, tinggi badan, tekanan darah, lingkar perut, IMT dan
Kadar Gula dalam darah.
c. Cara perhitungan/rumus
Jumlah kab/kota yang memiliki cakupan deteksi dini TD, GDs, IMT dan lingkar perut
populasi usia ≥ 15 tahun dibagi jumlah penduduk ≥ 15 tahun dikali 100%.
d. Capaian Indikator
Indikator jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80%
Populasi Usia ≥ 15 Tahun merupakan indikator baru yang ada di direktorat P2PTM
menggantikan indikator persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan
Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Target dari indikator jumlah Kab/Kota
yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 tahun pada
tahun 2020 adalah 52 kab/kota (Grafik 3.1)
Grafik 3.1 Target Indikator Jumlah Kab/ Kota yang melakukan deteksi FR PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥
15 tahun
Kabupaten/kota
yang melakukan
Deteksi Dini Faktor
Risiko PTM ≥ 80%
Populasi Usia ≥ 15
Tahun
Jumlah populasi yang melakukan
Deteksi dini TD, GDs, IMT dan
Lingkar perut pada populasi usia ≥
15 tahun di kab/kota
Jumlah populasi usia ≥ 15 tahun di
kab/kota
100% =
52
129
232
360
514
Target tahun 2020 Target tahun 2021 Target tahun 2022 Target tahun 2023 Target tahun 2024
X
13
Pada tahun 2020, target dari indikator jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini
faktor risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 tahun hanya dapat dicapai oleh 2 kab/kota
atau jika dipersentasikan maka hanya terdapat 3,8% kab/kota yang dapat melakukan
deteksi dini di ≥ 80% populasi usia ≥ 15 tahun (grafik 3.2)
Grafik 3.2
Capaian Jumlah Kab/ Kota yang melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80% Populasi usia ≥ 15 tahun, Tahun 2020
Grafik 3.3 Persentasi Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia ≥ 15 tahun berdasarkan Kab/Kota,
Tahun 2020
Capaian Indikator Jumlah Kab/Kota yang melakukan
deteksi dini FR PTM Tahun 2020
52
23.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0
10
20
30
40
50
60
Kabupaten/kota yang melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 Tahun
Target Capaian Persentase capaian
Kab
. Lo
mb
ok
Bar
at
Kab
. Lo
mb
ok
Uta
ra
Kab
. Bim
a
Kab
. Su
mb
awa
Bar
at
Kab
. Lo
mb
ok
Tim
ur
Ko
ta B
ima
Kab
. Lo
mb
ok
Ten
gah
Kab
. Do
mp
u
Ko
ta P
on
tian
ak
Kab
. So
lok
Kab
. Kep
ula
uan
Ser
ibu
Kab
. Sit
ub
on
do
Kab
. Ko
naw
e Se
lata
n
Kab
. Su
mb
awa
Kab
. Hu
lu S
un
gai S
elat
an
Ko
ta J
akar
ta P
usa
t
Kab
. Hal
mah
era
Tim
ur
Kab
. Ban
yuw
angi
Ko
ta C
ireb
on
Kab
. Kay
on
g U
tara
Ko
ta S
ura
bay
a
Ko
ta J
akar
ta U
tara
Ko
ta M
adiu
n
Kab
. En
de
Kab
. Wak
ato
bi
Ko
ta G
un
un
gsit
oli
Kab
. Sam
osi
r
Kab
. Bo
ne
Bo
lan
go
Ko
ta M
ojo
kert
o
Ko
ta M
atar
am
Kab
. Ban
ggai
Lau
t
Kab
. Mo
row
ali
Kab
. Do
ngg
ala
Kab
. Mu
run
g R
aya
Kab
. Ro
te N
dao
Ko
ta J
akar
ta S
elat
an
Ko
ta T
ido
re K
epu
lau
an
Kab
. Pas
angk
ayu
Kab
. Ben
er M
eria
h
Kab
. Mar
os
Ko
ta P
adan
g P
anja
ng
Kab
. Tab
alo
ng
Kab
. Bu
ol
Kab
. Blo
ra
Kab
. Lan
dak
Kab
. Mam
uju
Ten
gah
Kab
. Gu
nu
ng
Mas
Kab
. Pan
deg
lan
g
Kab
. Pri
ngs
ewu
Kab
. Hu
lu S
un
gai U
tara
Kab
. Sam
bas
Kab
. Man
ggar
ai T
imu
r
Ko
ta J
akar
ta T
imu
r
Kab
. Pe
sisi
r Se
lata
n
Kab
. Bar
ito
Ku
ala
Kab
. So
pp
eng
Kab
. Ben
gkay
ang
Kab
. Go
ron
talo
Kab
. Lam
pu
ng
Tim
ur
Kab
. To
li-to
li
Kab
. Maj
en
e
Kab
. Ban
jar
93
85
76
69
5753
46 46
29 2823
20 19 19 18 18 18 18 18 17 16 16 15 14 13 12 12 11 11 11 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Catatan: Capaian dibawah 50% Capaian lebih dari 50% Capaian
lebih dari 80%
14
Kab/Kota yang telah mencapai target deteksi dini ≥ 80% pada populasi usia ≥ 15
tahun adalah kab Lombok Barat (93%) dan Kab. Lombok Utara (85%). Selain yang
telah mencapai target 80% juga terdapat kab/kota yang telah mencapai lebih dari
50% deteksi dini pada populasi usia ≥ 15 tahun yaitu Kab. Bima (76%), Kab.
Sumbawa Barat (69%), Kab. Lombok Timur (57%), dan Kota Bima (53%).
Selebihnya dapat dilihat pada grafik 3.3.
Grafik 3.4 Capaian Indikator Jumlah Kab/ Kota yang melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80% Populasi usia ≥ 15 tahun, Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah RAK
Dit.P2PTM 2020-2024 Capaian Jumlah Kab/ Kota yang melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80%
Populasi usia ≥ 15 tahun, Tahun 2020 sebesar 2 kab/kota, jika dibandingkan dengan
target jangka menengah RAK Dit.P2PTM 2020-2024 yaitu 232 kab/kota
pencepaiannya masih sangat jauh yaitu 0,86%.
Salah satu Indikator RAK Dit.P2PTM 2015-2019, yaitu Persentase Desa/Kelurahan
yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM. Walaupun indikator ini tidak bisa
dibandingkan dengan indikator jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini faktor
risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 Tahun, namun hal ini bisa menjadi salah satu
faktor penunjang dalam kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM. Pada akhir tahun
2019 sudah terdapat 50,7% desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu
PTM (grafik 3.5), namun hal ini perlu dilihat cakupan deteksi dini FR PTM setiap desa/
kelurahan.
0
100
200
300
400
500
600
2020 2021 2022 2023 2024
52
129
232
360
514
2
Target
Realisasi
15
Grafik 3.5 Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM
Tahun 2015-2019
e. Analisa Penyebab Kegagalan Pencapaian.
Indikator jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80%
Populasi Usia ≥ 15 Tahun merupakan indikator baru setelah indikator RPJMN 2015-
2019 berakhir dan dimulai dengan RPJMN 2020-2024. Pada awal RPJMN tahun
2020, Indonesia menghadapi pandemic Covid-19 pada awal tahun hingga akhir
tahun 2020 sehingga segala kegiatan kementerian Kesehatan berfokus pada
pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Demikian pula dengan kegiatan
deteksi dini faktor risiko PTM.
f. Upaya yang dilakukan untuk Mencapai Indikator
1) Penguatan surveilans faktor risiko PTM melalui Sistem Informasi berbasis web
yang merupakan system pelaporan penyakit tidak menular
2) Pemanfaatan dana dekonsentrasi dalam penyelenggaraan Posbindu PTM
yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini faktor risiko PTM.
3) Penyediaan alat Posbindu KIT dan Bahan Habis Pakai (BHP) melalui
pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
4) Advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam penggunaan APBD, Anggaran
Dana Desa, dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
dalam rangka pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak
menular dengan menggiatkan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular
melalui Posbindu PTM dan Gerakan Tekan Angka Obesitas
5) Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk pencapaian target indikator SPM.
6) Integrasi kegiatan Posbindu PTM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
Posyandu Lansia, Kampus Sehat, dll
0
10
20
30
40
50
60
2015 2016 2017 2018 2019
10
20
30
40
50
8.8
15.5
24.3
43.9
50.7
Persentase
Tahun
Target
Capaian
16
7) Penguatan NSPK Posbindu dan faktor risiko PTM untuk meningkatkan
optimalisasi pelaksanaan Posbindu sehingga akan meningkatkan cakupan
deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular.
8) Pembuatan Media Informasi baik maupun elektronik tentang Posbindu dan
faktor risiko PTM.
g. Kendala/masalah yang Dihadapi 1) Situasi pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi saat ini juga akan sangat
mempengaruhi capaian cakupan Kab/kota.
2) Kab/Kota saat pandemic lebih berfokus pada penangan Covid-19
3) Adanya refocusing dana kegiatan deteksi dini ke penanganan Covid-19
4) Cakupan Deteksi Dini (DD) FR PTM harus dilakukan pada setiap populasi
berusia ≥ 15 tahun di setiap wilayah minimal 1x dalam 1 tahun berjalan,
sehingga cakupan deteksi dini Kab/Kota setiap tahun sangat bergantung pada
performance/kinerja dari Kab/Kota tersebut pada tahun berjalan.
5) Masih perlunya advokasi dan sosialisai yang bersifat masif dan terintegrasi
dalam mendukung kegiatan Posbindu PTM ditengah pandemic Covid-19
6) Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi program pengendalian PTM kepada
Pemerintah Daerah
h. Pemecahan Masalah
1) Peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam pelaksanaan Posbindu
PTM melalui pelatihan berjenjang dan pembekalan baik melalui dana
dekonsentrasi, APBD, dana DAK Non Fisik maupun dana lain sesuai
dengan peraturan yang berlaku
2) Melakukan sosialisasi dan advokasi pengendalian faktor risiko PTM,
melalui penguatan Posbindu di daerah.
3) Penguatan sistem informasi faktor risiko berbasis web.
4) Mengintegrasikan kegiatan Posbindu PTM dengan kegiatan Program
Indonesia Sehat melalui pendekatan Keluarga Sehat (PIS – PK),
Posyandu Lansia, SPM, Germas, Rmah Sehat, Kampus Sehat dan
institusi lainnya (OPD, swasta, sekolah, dll)
5) Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran sarana
dan prasarana (Posbindu Kit dan Bahan Habis Pakai) sesuai dengan
kebutuhan dan jumlah sasaran diwilayah nya.
6) Melakukan bimbingan teknis dan monev secara berkala.
7) Meningkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor terkait
dalam rangka perluasan cakupan Posbindu dan skrining faktor risiko PTM.
c. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
a. Definisi Operasional
kabupaten/kota yang telah memiliki regulasi atau peraturan daerah kawasan tanpa
rokok (KTR) dan menerapkan secara optimal.
17
b. Pengertian
setiap kabupaten/kota yang telah memiliki Perda KTR, memiliki satuan tugas dalam
pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Perda dianggap telah
menerapkan kawasan tanpa rokok.
c. Cara perhitungan/rumus
Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki peraturan daerah terkait KTR
d. Capaian Indikator
Target kab/kota yang ditetapkan memiliki perda KTR tahun 2020 adalah 324
kab/kota, realisasinya baru tercapai 285 kab/kota (87,96%) yang sudah memiliki
peraturan daerah KTR.
Grafik 3.6
Capaian Jumlah Kab/Kota yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Tahun 2020
Sumber: Laporan Program
Berikut adalah persentase pencapaian indikator secara nasional terkait kab/kota
yang memiliki regulasi atau peraturan terkait kawasan tanpa rokok (KTR).
Berdasarkan target dalam perjanjian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja pada
indikator ini belum tercapai. Kita tetap mendorong pencapaian indikator kinerja
secara kuantitas dan kualitas dalam implementasi kawasan tanpa rokok dengan
260
270
280
290
300
310
320
330
Target Realisasi
324
285
18
melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan dibentuknya satuan tugas
dalam implementasi kawasan tanpa rokok di daerah.
Sebanyak 16 provinsi yang telah memiliki 60% kabupaten/kotanya menerapkan KTR
(grafik 3.7). Sebagaimana pada visi presiden 2020-2024 yaitu terwujudnya Indonesia
maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,
dengan misi peningkatan kualitas manusia Indonesia. Pencapaian indikator jumlah
kab/kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok merupakan upaya-upaya
melindungi setiap warga negara dari bahaya paparan asap rokok. Sehingga
mendorong terciptanya manusia Indonesia yang sehat, berkualitas dan produktif.
Grafik 3.7
Persentase kab/kota yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berdasarkan Provinsi, Tahun 2020
Sumber: SIPTM dan laporan program
3.4
15.4
16.7
26.7
30.3
33.3
33.3
40.0
40.9
47.1
47.4
51.4
52.2
54.3
54.5
57.1
60.0
63.6
64.3
66.7
66.7
66.7
68.4
70.0
70.0
70.0
70.6
71.4
75.0
84.6
85.7
87.5
90.0
92.3
100.0
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Papua
PapBar
DKI Jakarta
Sulut
Sumut
Riau
Gorontalo
Kaltara
NTT
Sultra
Jatim
Jateng
Aceh
INDONESIA
Maluku
Kalbar
DIY
Jambi
Kalteng
Sulbar
Lampung
Jabar
Sumbar
NTB
Malut
Kaltim
Sumsel
Kep. Riau
Banten
Sulteng
Kep. Babel
Sulsel
Bengkulu
Kalsel
Bali
19
Grafik 3.8 Capaian Indikator kab/kota yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tahun 2020
dibandingkan dengan Target Jangka Menengah RAK Dit.P2PTM 2020-2024
Capaian kab/kota yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Tahun 2020
sebesar 285 (87,96%) kab/kota, jika dibandingkan dengan target jangka menengah
RAK Dit.P2PTM 2020-2024 yaitu 424 kab/kota pencepaiannya masih sangat jauh
yaitu 67,22%.
e. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian
Kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan bahwa belum semua
pemerintah daerah kabupaten/kota memprioritaskan penerapan Kawasan Tanpa
Rokok dan masih rendahnya dukungan dari pemerintah daerah dalam membuat
regulasi KTR. Hal ini terjadi karena beberapa pimpinan daerah juga perokok.
f. Upaya yang dilakukan untuk Mencapai Indikator
Upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah
Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) antara lain:
1) Penyusunan petunjuk teknis implementasi KTR menjadi arah dan strategi dalam
pencapaian penerapan kawasan tanpa rokok di daerah.
2) advokasi kepada 18 pimpinan daerah kab/kota (Kab Oku selatan, Kab Pagar
alam, Kab Pandeglang, Kota Cilegon, Kab Pekalongan Kab Tegal, Kota
Tasikmalaya, Kab Garut, Kab Lahat, Kab Empat lawing, Kab Pali, Kab Jepara,
Kab Brebes, kab Cirebon, Kab. Bojonegoro, Kab. Pacitan, Kab. Tulungagung,
dan Kab. Lamongan) yang sama sekali belum memiliki peraturan daerah KTR
agar menerbitkan kebijakan terkait dan yang telah mempunyai PERDA.
3) Beberapa kegiatan juga dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian
konsumsi tembakau/rokok selama pandemic Covid-19 diantaranya:
0
100
200
300
400
500
600
2020 2021 2022 2023 2024
324
374
424
474514
285 Target
Realisasi
20
a. kegiatan webinar pada momentum bulan puasa Ramadhan dengan tema
“#Dirumahaja & Ramadhan Momentum Stop Merokok”.
b. Webinar pada peringatan HUT RI dengan tema “Merdekakan Rumah dari
Cengkeraman Asap Rokok Menuju Indonesia Emas”
c. Webinar seri kesehatan dengan tema “Penyakit Tidak Menular dan Rokok
g. Kendala/masalah yang Dihadapi
1) Belum semua Kementerian dan Lembaga yang memiliki komitmen untuk
mengendalikan konsumsi produk tembakau;
2) Kegiatan advokasi dan sosialisasi di daerah dalam pengendalian konsumsi
tembakau pada Kab/Kota belum optimal;
3) Belum optimalnya koordinasi antara Lintas Program dan Lintas Sektor di tingkat
Kab/Kota dalam upaya pengendalian konsumsi rokok;
4) Daerah yang memiliki kebijakan KTR di daerah masih terbatas jumlahnya, dan
penerapan kebijakan di daerah yang telah memiliki kebijakan KTR belum optimal;
5) Masih banyak pimpinan daerah yang mengandalkan CSR Perusahaan Rokok
untuk menopang keuangan daerah yang menyebabkan adanya benturan
kepentingan.
h. Pemecahan Masalah
1) Optimalisasi dukungan komitmen lintas sektor dan lintas program melalui upaya
advokasi dan sosialisasi pengendalian tembakau serta mendorong
pengembangan regulasi Kawasan Tanpa Rokok di berbagai tingkat
pemerintahan yang didukung oleh semua pihak terkait dan masyarakat.
2) Untuk memaksimalkan Penerapan Kebijakan KTR di daerah dengan upaya
sebagai berikut:
a) Optimalisasi dukungan stakeholder dan mitra kesehatan dalam rangka
mencapai Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
termasuk melaksanakan kebijakan KTR.
b) Mendorong penegakan hukum (law enforcement) secara konsisten sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c) Mengoptimalkan upaya advokasi dan sosialisasi melalui dukungan Audiensi
dari Tim Aliansi Bupati/Walikota peduli Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan
PTM kepada Bupati dan Walikota di Indonesia.
d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penegakan Kebijakan
KTR yang telah ditetapkan.
e) Membangun komitmen masyarakat untuk menerapkan KTR di rumah
tangga, RT/RW, Kelurahan/desa, dan Kecamatan melalui pemicuan/ FGD
partisipatori.
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya konsumsi
rokok, melalui berbagai media Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) dan
berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dan mitra kesehatan.
21
d. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelanggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok
(UBM)
a. Definisi Operasional
kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok paling
kurang 40% di dokter praktik mandiri, klinik pratama dan puskesmas dengan tenaga
terlatih.
b. Pengertian
Setiap kabupaten/kota yang puskesmasnya telah menyelenggarakan layanan upaya
berhenti merokok dan melakukan input data ke dalam SIPTM berbasis web dianggap
telah menyelenggarakan layanan UBM
c. Cara perhitungan/rumus
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki paling kurang 40% dokter praktik mandiri, klinik
pratama dan puskesmas telah menyelenggarakan layanan UBM.
Kab/kota yang menyelenggarakan layanan UBM
=
Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan layanan UBM di
wilayah kab/kota ≥ 40% x 100%
Jumlah puskesmas di wilyayah kab/kota
d. Capaian Indikator
Indikator jumlah kab/kota yang menyelenggarakan layanan UBM merupakan
indikator baru tahun 2020-2024 dengan target tahun 2020 sebesar 50 kab/kota. Pada
tahun 2020. Target pada tahun 2020 sebesar 50 kab/kota, realisasi sebesar 13
kab/kota (26%).
22
Grafik 3.9
Capaian Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Layanan Upaya Berhenti Merokok, Tahun 2020
Sumber: SIPTM 2020
Kab/ kota tersebut adalah yaitu Provinsi NTB (Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok
Utara dan Kota Bima); Provinsi Kalimantan Utara (Kota Tarakan); Provinsi DKI
Jakarta (Kab. Kep. Seribu); Provinsi Gorontalo (Kab. Boalemo); Provinsi Sumatera
Barat (Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang); Provinsi Jambi (Kab. Bungo);
Provinsi Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan); Provinsi NTT (Kab. Malaka);
Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung); Provinsi Sumatera Utara (Kab. Labuhan Batu
Selatan).
0
10
20
30
40
50
Target Realisasi
50
13
23
Grafik 3.10 Persentase Kab/ kota yang menyelenggarakan Layanan Upaya Berhenti Merokok
berdasarkan Provinsi, Tahun 2020
Sumber: SIPTM 2020
Sistem Informasi surveilans berbasis web Direktorat P2PTM menunjukkan bahwa
tahun 2020 seluruh kab/kota yang ada di Provinsi NTB sudah menyelenggarakan
Layanan UBM, dimana 3 kabupaten/kota telah mencapai 40% puskesmasnya yang
menyelenggarakan UBM. Provinsi Bengkulu, Maluku dan Papua Barat belum ada
kab/kota yang puskesmasnya menyelenggaran layanan UBM (grafik 3.10)
0.0%0.0%0.0%
3.4%6.7%8.3%
11.1%11.8%
14.3%17.4%
20.0%20.0%21.4%
23.5%25.0%
27.3%27.3%
30.0%31.4%31.5%
33.3%35.7%36.8%
50.0%50.0%50.0%51.5%52.6%53.8%55.6%57.1%
60.0%66.7%
76.9%100.0%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%
Bengkulu
Maluku
Papua Barat
Papua
Sulut
Sulsel
Bali
Sultra
Kep. Riau
Aceh
Kaltara
Kaltim
Kalbar
Sumsel
Riau
Jambi
NTT
Malut
Jateng
INDONESIA
Lampung
Kalteng
Jatim
Banten
Gorontalo
Sulbar
Sumut
Sumbar
Sulteng
Jabar
Kep. Babel
DIY
DKI Jakarta
Kalsel
NTB
24
Grafik 3.11 memperlihatkan capaian tahun 2020 masih sangat rendah yaitu 13 (26%)
kab/kota, jika dibandingkan dengan target jangka menegah dalam RAK 2020-2024
dengan target 424 kab/kota yaitu 3,07%, diperlukan upaya akselerasi untuk
mencapai sesuai dengan target.
Grafik 3.11 Capaian Indikator jumlah kab/kota yang menyelenggarakan layanan UBM
Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah RAK Dit.P2PTM 2020-2024
Walaupun tidak bisa dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya yaitu
persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan KTR minimal 50% sekolah,
namun bisa dijadikan bahan evaluasi. Pada tahun 2019 Kab/Kota yang
Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah adalah
50,2% atau 158 kab/kota. Hal ini kemungkinan distribusi sekolah dalam binaan
Puskesmas yang sama, sehingga perlu dilakukan identifikasi atau pemetaan dalam
penetapan lokus target tahun berikutnya.
Grafik 3.12
Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah Tahun 2015-2018
0
100
200
300
400
500
600
2020 2021 2022 2023 2024
324374
424474
514
13
Persentase
Target
Realisasi
0
10
20
30
40
50
60
2015 2016 2017 2018 2019
10
20
30
40
50
8.4
21.2
30
42.4
50.2
Persentase
Target
Realisasi
25
e. Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja
Kegagalan pencapaian indikator selain belum semua puskesmas yang telah dilatih
UBM memberikan layanan UBM kepada masyarakat, sebagian diantara puskesmas
yang telah melaksanakan UBM tersebut belum menginput data dalam SIPTM
berbasis web. Sehingga pencapaian indikatornya masih sangat rendah.
Oleh karena itu kita perlu terus mendorong kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
untuk melakukan input data bila telah menyelenggarakan layanan UBM. Mungkin
pencapaian yang masih rendah ini karena masih banyak daerah yang belum
melakukan input data kedalam SIPTM dimaksud sehingga tidak ada data yang
terpantau. Dengan sistem ini dapat membantu pusat dalam memantau
perkembangan layanan UBM di daerah, sehingga berdasarkan data yang tersedia
dapat bermanfaat dalam memberikan pembinaan teknis yang diperlukan.
f. Upaya yang dilakukan untuk Mencapai Indikator
Upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah
Kabupaten/Kota yang Menyelanggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok
(UBM)antara lain:
1) Penyusunan petunjuk teknis layanan UBM di FKTP sangat bermanfaat bagi
petugas untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam
penerapan layanan UBM di daerah masing-masing.
2) Penyusunan buku saku UBM dilakukan di internal Direktorat P2PTM dengan
masukan dari organisasi profesi terkait seperti Perhimpunan Dokter Paru
Indonesia, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Iindonesia.
3) Penyusunan modul e-learning UBM. Pembuatan berbagai media komunikasi,
informasi, edukasi (KIE) yang sangat membantu masyarakat mendapatkan
informasi yang benar dan akurat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan
dipahami.
4) Advokasi dan monev UBM dan implementasi KTR di 14 lokus yakni Kab. Ogan
Komering Ulu Selatan, Kota Pagar Alam, Kab. Lahat, Kab. Empat Lawang, Kab.
Penukal Abab Lematang Ilir, Kab. Pandeglang, Kota Cilegon, Kab. Pekalongan,
Kab. Tegal, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Jepara, Kab. Brebes, Kab.
Cirebon. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan unsur di lintas
kementerian/lembaga yakni Kementerian Dalam Negeri dan Komnas
Pengendalian Tembakau.
5) Layanan Quitline (Layanan Konsultasi Upaya Berhenti Merokok melalui telpon
tidak berbayar) telah ada sejak tahun 2016. Animo masyarakat terhadap
pelayanan Quitline.INA meningkat pada tahun 2020 yang dibuktikan dengan
jumlah telepon terlayani sejumlah sebesar 77.065 kali dan yang tidak terlayani 6
kali lebih banyak dengan jumlah kurang lebih 461.222 kali. Nomor telpon
Quitline.INA 0-800 177 6565 tercantum dalam setiap bungkus rokok yang
beredar di pasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun
2017. Layanan telah diakses oleh masyarakat yang ingin mencari informasi
26
tentang berhenti merokok atau ingin berkonsultasi dari 34 propinsi setiap
bulannya. Usia klien yang menelpon ke Layanan Quitline.INA selama tahun 2020
ini terbanyak pada rentang usia 20-24 tahun. Hal ini merupakan indikasi bahwa
kesadaran untuk berhenti merokok di kelompok usia produktif semakin
meningkat. Hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan Quitline.INA
Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 yang dilaksanakan sesuai dengan
peraturan Menteri PAN RB nomor 14 tahun 2017 mendapatkan nilai indeks 3,38
atau nilai SKM setelah dikonversi adalah 84,58 yang berada pada klasifikasi A
atau sangat memuaskan. Survei sudah diselenggarakan sejak tahun 2018
dengan hasil setiap tahunnya sangat memuaskan. Pada Tanggal 13 Agustus
2019 layanan Quitline.INA mendapat apresiasi sebagai Juara I dalam Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Kategori Pelayanan Publik
Inklusif Untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat.
6) Penyebaran informasi upaya berhenti merokok juga dilaksanakan melalui media
sosial baik melalui facebook, Instagram, Path dan juga Tweeter. Jumlah
followers’ platform media sosial Direktorat P2PTM seperti Facebook
@p2ptmkemenkesRI adalah 110.924 orang, Instagram @p2ptmkemenkesri
189.000 orang dan Twitter @p2ptmkemenkesRI 14.200 orang.
7) Pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi program secara
berkesinambungan.
8) Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia kesehatan sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dapat dilakukan pelatihan
lebih lanjut.
g. Kendala/Masalah yang dihadapi
1) Pandemi COVID-19 mempengaruhi capaian program dengan adanya
pembatasan sosial dan tetap dirumah sehingga kunjungan masyarakat ke FKTP
juga menurun. Sebagian FKTP yang sudah terlatih layanan UBM belum
menyelenggarakan layanan karena kendala pandemi COVID-19 sehigga tidak
ada klien yang datang untuk konseling berhenti merokok;
2) Sistem pencatatan pelaporan melalui SIPTM belum optimal karena masih
banyak Kab/Kota yang tidak menginput SIPTM meskipun FKTP diwilayahnya
sudah menyelenggarakan UBM;
h. Pemecahan Masalah
1) Mendorong FKTP untuk melakakukan input data offline layanan UBM yang
sudah dilakukan dan mendorong Kab/Kota untuk melakukan upload data
tersebut ke dalam SIPTM berbasis web.
2) Penyegaran dalam penggunaan SIPTM berbasis web dan pemanfaatan datanya
agar dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam penggunaan
SIPTM.
27
e. Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM ≥80%
Puskesmas
a. Definisi Operasional
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu PTM dan
pasien rujuk balik (PRB) PTM sesuai standar paling kurang di 80% puskesmas.
b. Pengertian
Kabupaten/Kota dinilai telah menyelenggarakan PANDU PTM bila 80% Puskesmas
telah melakukan PANDU PTM. Puskesmas yang memiliki standar Pandu PTM
adalah puskesmas yang membina Posbindu PTM dan menerapkan PPK 1 serta carta
prediksi faktor risiko PTM.
c. Cara perhitungan/rumus
Jumlah kab/kota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melaksanakan
PANDU PTM sesuai standar
Kab/Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM ≥ 80% Puskesmas
=
Jumlah puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM di wilayah Kab/Kota
X 100%
Jumlah puskesmas di wilayah Kab/Kota
28
d. Capaian Indikator Grafik 3.13
Jumlah kab/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas, Tahun 2020
Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80%
Puskesmas belum mencapai target yang diharapkan. Dari target tahun 2020 yaitu
103 Kabupaten/Kota, sebanyak 70 kab/ kota (67,96%) telah melaksanakan PANDU
PTM.
Sedangkan capaian kabupaten/kota yang melaksanakan Pandu di ≥ 80%
Puskesmas, berdasarkan Provinsi, Tahun 2020, bisa dilihat pada grafik 3.13. Ada 7
provinsi yang capaian kab/kota nya belum melaksanakan Pandu PTM di ≥ 80%
Puskesmas, yaitu Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan
Timur, Kalimantan Tengah, Bali dan Bengkulu.
0
20
40
60
80
100
120
Target Realisasi
103
70
29
Grafik 3.14 Provinsi yang kabupaten/kota yang melaksanakan PANDU di ≥ 80% Puskesmas,
berdasarkan Provinsi, Tahun 2020
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.03
3.70
4.55
5.26
5.88
6.90
8.33
9.09
10.00
11.43
11.76
13.33
13.62
14.29
14.29
15.38
15.38
15.79
16.67
20.00
21.74
33.33
40.00
45.45
45.83
50.00
57.14
100.00
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
Bengkulu
Bali
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Maluku Utara
Papua Barat
Sumatera Utara
Jawa Barat
Nusa Tenggara Timur
Jawa Timur
Sumatera Selatan
Papua
Riau
Maluku
Nusa Tenggara Barat
Jawa Tengah
Sulawesi Tenggara
Lampung
Indonesia
Kepulauan Bangka Belitung
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Sulawesi Tengah
Sumatera Barat
Gorontalo
Kalimantan Utara
Aceh
Sulawesi Barat
Di Yogyakarta
Jambi
Sulawesi Selatan
Banten
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Persentase
30
Grafik 3.15 Capaian Indikator kabupaten/kota yang melaksanakan PANDU di ≥ 80% Puskesmas
Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah RAK Dit.P2PTM 2020-2024
Grafik 3.15 memperlihatkan capaian tahun 2020 sebesar 70 (67,9%) kab/kota, jika
dibandingkan dengan target jangka menengah RAK Dit.P2PTM 2020-2024 sebesar
308 maka pencapaiannya masih 22,7%.
. Grafik 3.16
persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM (PANDU PTM)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2015 2016 2017 2018 2019
10
20
30
40
50
34.4
49.3 49.7
74.080.5
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
0
100
200
300
400
500
600
2020 2021 2022 2023 2024
103
205
308
411
514
70
Target
Realisasi
31
Walaupun tidak bisa dibandingkan dengan indikator sebelumnya yaitu persentase
puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM (PANDU PTM), namun dapat
dijadikan bahan evaluasi dalam melakukan upaya pencapaian target untuk tahun
berikutnya. Grafik 3.16 adalah jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM yang
tersebar di 34 Provinsi, jika dibandingkan dengan indikator tahun 2020 yaitu Jumlah
Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% Puskesmas.
Hal ini kemungkinan dikarenakan distribusi pencapaian Pandu di kab/kota belum merata,
sehingga banyak kab/kota belum mencapai ≥ 80% Puskesmas yang melaksanakan Pandu
PTM
e. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian.
Tidak tercapainya target Pandu PTM tahun 2020 karena pembinaan Posbindu PTM
oleh Puskesmas di daerah mengalami kendala selama pandemi Covid-19. Selain itu
sebagian besar anggaran dan SDM dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19.
Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah mendorong diselenggarakannya
Posbindu PTM dengan menerapkan protokol kesehatan dan Adaptasi Kebiasaan
Baru. Pada awal Pandemi didapatkan pembatasan pelayanan kesehatan essensial
di Puskesmas sehingga pelaksanaan Pandu PTM tidak bisa dilaksanakan secara
optimal. Percepatan orientasi dan sosialisasi PANDU PTM juga terkendala selama
Pandemi, sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
Implementasi Pandu PTM telah terlaksana di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, akan
tetapi masih banyak provinsi yang masih jauh atau belum mencapai target yang telah
ditentukan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga sebagian besar kegiatan
dan dana dialokasikan ke anggaran Covid-19.
f. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator
Upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian
target PANDU PTM :
1) Meningkatkan kapasitas petugas pelaksana Pandu PTM di daerah dengan
mendorong Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah
untuk dapat menganggarkan kegiatan orientasi atau sosialisasi PANDU PTM di
FKTP, sebagai bagian dari upaya percepatan dalam meningkatkan kualitas
pelayanan terpadu PTM di FKTP.
2) Penguatan NSPK pelaksanaan Pandu PTM melalui penyelarasan kurikulum
modul PANDU PTM dengan seluruh kurikulum modul dilingkup PTM dan
menyusun pedoman penyelenggaraan orientasi/workshop PANDU PTM di
FKTP.
3) Melaksanakan beberapa kegiatan yang berdampak pada masyarakat luas
sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
tentang faktor risiko PTM dan Penyakit Tidak Menular, diantaranya melalui:
a) Webinar “Pengendalian Hipertensi dan DM” pada tanggal 11 September
2020 dengan melibatkan seluruh pengelola program PTM di 34 provinsi,
organisasi profesi (IDI, PPNI, IAKMI dan PAEI), dengan narasumber
32
sebanyak 4 orang yang berasal dari PERKENI, INA-SH, Direktur Pelayanan
kesehatan Primer Kemenkes dan Direktur P2PTM.
b) Webinar “Fast action pada serangan awal Stroke” tanggal 26 september
2020 dengan melibatkan seluruh pengelola program PTM di 34 provinsi,
organisasi profesi (IDI, PPNI, IAKMI dan PAEI). Narasumber berasal dari
Organsasi profesi (PERDOSSI, PERDOSRI, PPNI) dan Kasubdit Pelayanan
Kesehatan Primer Kemenkes.
c) Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Hipertensi Sedunia (HHS) 2020 :
- Bincang Kesehatan di RRI pada tanggal 2 Oktober 2020 dengan
narasumber Direktur P2PTM dan Ketua INA-SH
- Media Briefing pada tanggal 12 Oktober 2020 yang melibatkan Biro
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, dengan
narasumber Ketua INA-SH dan Direktur P2PTM
- Dialog interaktif Menteri Kesehatan dengan Kepala Puskesmas
Sendana 1 Kabupaten Majene provinsi Sulawesi Barat dan Kader
Posbindu di wilayah PKM 7 Ulu Kota Palembang Provinsi Sumatera
Selatan pada Puncak Peringatan Hari Hipertensi Sedunia tanggal 15
Oktober 2020
- Webinar Kesehatan tentang Hipertensi pada tanggal 15 Oktober 2020
yang melibatkan seluruh pengelola program PTM di 34 provinsi,
organisasi Profesi (IDI, PPNI, PAEI dan IAKMI). Narasumber berasal
dari organisasi profesi (INA-SH, PAPDI dan PERDOSSI)
d) Webinar “CERDIK saat Pandemi cegah PTM” yang dilaksanakan tanggal 24
Oktober 2020. Peserta seminar adalah seluruh pengelola program PTM di
34 provinsi, organisasi profesi (IDI, PPNI, IAKMI, PAEI) dan organisasi
peduli PTM. Narasumber sebanyak 5 orang terdiri dari organisasi profesi
(ISNA, PDSKO), PT Litbang DPR RI, Direktur P2PMKJN Kemenkes dan
sharing best practice dari PT. Nutrifood.
4) Melakukan kegiatan pendampingan implementasi Pandu PTM di 5 Provinsi/
kab/kota
Pelaksanaan Kegiatan pendampingan implementasi PANDU PTM juga
mengalami kendala saat pelaksanaan karena masih dalam status Pandemi
COVID-19 sehingga hanya beberapa wilayah di 5 Provinsi yang dapat dikunjungi
yaitu Jawa Tengah (Kab. Rembang, Kab. Pati, dan Kab. Jepara), Jawa Barat
(Bogor, Depok, dan Purwakarta), Bali (Kota Denpasar), Jawa Timur (Kab. Blitar).
g. Kendala /Masalah yang Dihadapi
1) Keadaan pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi di seluruh dunia juga
berdampak terhadap pelaksanaan program kesehatan di kab./kota sehingga
mempengaruhi capaian cakupan Kab/kota.
2) Kab/Kota saat pandemi lebih berfokus pada penangan Covid-19, sehingga
banyak SDM yang diberdayakan dalam penanganan pandemi Covid-19
3) Adanya refocusing dana kegiatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit
tidak menular di Kab./ Kota pada kegiatan penanganan Covid-19
33
4) Cakupan Puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM tergantung pada
ketersediaan SDM dan penunjang lainnya. Selain itu, adanya pandemi Covid 19
menyebabkan pelaksanaan PANDU PTM di sejumlah Puskesmas terhambat
karena pembatasan kunjungan pelayanan yang hanya darurat dan perlu
penanganan segera di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
5) Masih ada provinsi yang belum menyerahkan laporan progres PANDU PTM
karena SDM masih terlibat proses penanggulangan COVID 19
6) Belum Optimalnya Pencatatan dan pelaporan menggunakan SI PTM dan banyak
kab./Kota yang belum mengisi data terkait PANDU di SI PTM
7) SDM yang sudah tersosialisasi dan terlatih PANDU belum mengaplikasikan
pelayanan PANDU dengan menggunakan Charta
8) Masih sulitnya akses internet di beberapa daerah
h. Pemecahan Masalah
1) Peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam pelaksanaan PANDU PTM
melalui sosialisasi atau pelatihan baik melalui dana dekonsentrasi, APBD,
dana DAK Non Fisik maupun dana lain sesuai dengan peraturan yang
berlaku
2) Melakukan advokasi dan sosialisai yang bersifat masif dan terintegrasi
dalam mendukung kegiatan Pandu PTM dengan penyesuaian protokol
kesehatan ditengah pandemi Covid-19
3) Penguatan sistem informasi faktor risiko berbasis web melalui Refreshing
kembali tentang aplikasi SI PTM Terbaru ke Provinsi yang mengundang
Kab./Kota melalui virtual
4) Bimtek Virtual dengan Kab. / kota terkait PANDU PTM secara berkala
5) Meningkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor terkait
cdalam rangka perluasan cakupan Posbindu dan skrining faktor risiko PTM.
f. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40%
populasi.
a. Definisi operasional
Kegiatan deteksi dini gangguan indera adalah kegiatan deteksi dini gangguan
penglihatan dan gangguan pendengaran pada paling kurang 40% populasi di
wilayahnya (Kab/Kota).
b. Pengertian
Untuk gangguan penglihatan meliputi deteksi dini katarak dan atau kelainan
refraksi, sedangkan gangguan pendengaran meliputi deteksi dini tuli kongenital,
Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) dan serumen prop.
Kegiatan ini meliputi :
- Pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran di FKTP/Puskesmas
- integrasi dengan program Stimulasi Deteksi Intervensi Tumbuh Kembang
(SDIDTK), penjaringan kesehatan pada anak sekolah/Madrasah, Posbindu,
Posyandu Balita, Pos UKK, dll.
34
c. Cara perhitungan/rumus
Jumlah kab/kota yang memiliki cakupan deteksi dini gangguan penglihatan dan
pendengaran pada minimal 40% populasi
kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% populasi
=
Jumlah populasi yang melakukan deteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran di wilayah kab/kota
X 100%
Jumlah Populasi di wilayah Kab/Kota
d. Pencapaian
Pencapaian jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan
indera pada ≥ 40% pada tahun 2020, belum mencapai target yang diharapkan.
Target pada tahun 2020 adalah sebanyak 155 kab/kota dari total 514 kab/kota
dengan capaian sebesar 7 kab/kota (4,52%) (grafik 3.17).
Grafik 3.17 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indera
pada ≥ 40% populasi Tahun 2020
Capaian kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera di tahun
2020 belum mencapai target, baru 7 beberapa kab/kota yang mencapai ≥ 40%
deteksi selama tahun 2020, hal ini memang dikarenakan Pandemi Covid yang
melanda Indonesia sejak Maret 2020. Sehingga kegiatan Posbindu, Posyandu
Lansia, dan skrining anak sekolah tidak bisa dilaksanakan. Tujuh kab/Kota yang
telah capai target tersebut diantaranya adalah Kabupaten lombok Utara, Sumbawa
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Target Realisasi
155
7
35
Barat, Hulu sungai Selatan, Morowali Utara, Buton Tengah, Kota Bima dan Kota
Surabaya.
Berdasarkan Grafik 3.18 sebaran deteksi dini gangguan penglihatan yang
dilaksanakan pada 34 Provinsi di Indonesia dengan persentase tertinggi di Nusa
Tenggara Barat yaitu sebesar 17,9%, dan terendah di Provinsi Bengkulu sebesar
0,04%. Dimana capaian secara nasional sebesar 3%.
36
Grafik 3.18 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Penglihatan
Berdasarkan Provinsi Tahun 2020
37
Grafik 3.19 Capaian Indikator Kab/Kota yang melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indera
pada ≥ 40% populasi Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah RAK Dit.P2PTM 2020-2024
Grafik 3.19 memperlihatkan capaian indikator jumlah kab/kota yang melaksanakan
deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% populasi Tahun 2020 sebesar 7 (4,52%)
kab/kota, jika dibandingkan dengan target jangka menengah RAK Dit.P2PTM 2020-2024
sebesar 308 kab/kota maka pencapainnya baru 2,27%. Perlu akselerasi upaya dalam
pencapain indikator tersebut.
Grafik 3.20 Persentase Puskesmas yang Melakukan Deteksi Dini dan Rujukan Katarak,
Tahun 2016-2019
0
100
200
300
400
500
600
2020 2021 2022 2023 2024
155
206
308
360
514
7
Target
Realisasi
0
10
20
30
40
50
60
70
2016 2017 2018 2019
510
20
30
4.910
25.1
60.8
Persentase
Target
Realisasi
38
Grafik 3.20 merupakan pancapaian dari Indikator tahun sebelumnya, walaupun
indikator tersebut tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020, namun dapat
digunakan sebagai upaya evaluasi untuk upaya tahun berikutnya. Tahun 2019
sasaran terhadap kemampuan Puskesmas dalam melaksanakan deteksi dini dan
rujukan katarak, sedangkan tahun 2020 sasaran adalah populasi yang melakukan
deteksi dini gangguan indera.
e. Analisis Penyebab Kegagalan.
Pandemi covid 19 sangat berpengaruh sekali dalam pelaksanaan kegiatan
deteksidini di daerah, tidak hanya program penanggulangan indera tapi hampir
untuk semua program yang berkaitan dengan mengumpulkan massa atau
masyarakat seperti di Posbindu, Posyandu Lansia serta kegiatan skrining yang
dilakukan di sekolah. Namun jika dibandingkan dengan Indikator sebelumnya yaitu
persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksidini dan rujukan katarak
capaian program sangat baik di angka 60,8% dari target 30%. Karena di Tahun
2020 ada perubahan indicator menjadi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
deteksidini gangguan Indera minimal ≥ 40% populasi, maka indicator ini menjadi
tantangan tersendiri bagi kabupaten/Kota untuk mencapainya. Pandemi Covid-19
yang melanda Indonesia menyebabkan keberlanjutan program terganggu,
sehingga di daerah tidak bisa melakukan deteksidini gangguan indera.
Berkurangnya kunjungan pasien ke FKTP termasuk Posyandu lansia, skrining anak
sekolah dan remaja
f. Upaya yang dilakukan untuk Mencapai Indikator
Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan tahun 2020, dalam mendukung
pencapaian indikator tersebut:
1) Orientasi Program Penanggulangan Gangguan Indera 2020 – 2024 yang
dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Februari di Hotel Grand Savero Bogor, dimana
peserta kegiatan orientasi adalah Pengelola PTM Dinas Kesehatan Provinsi
seluruh Indonesia, PDUI, Fakultas Kedokteran, dokter layanan primer,
Persatuan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI), dan Perdami. Kegiatan ini
bertujuan mensosialisasikan peta jalan penanggulangan gangguan
penglihatan dan pendengaran Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan untuk
mencapai Sound Hearing 2030 dan Vision For All 2030 dan meningkatkan
komitmen untuk mewujudkan SDM unggul dengan menguatkan deteksidini
gangguan indera di masyarakat dan menangani secara cepat dan tepat. Materi
yang disampaikan adalah, 1) Strategi Penangulangan Indera di Indonesia ; 2)
Konsep dokter layanan primer dalam mendukung pemerintah untuk program
layanan indonesia ; 3) Sistem Informasi Gangguan Indera terintegrasi dengan
SIPTM ; 4) Sosialisasi Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan
2020-2024 dan Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Pendengaran 2020-
2024 ; 5) Gangguan Penglihatan dan dampaknya terhadap Kesehatan
masyarakat ; 6) Gangguan Pendengaran dan dampaknya terhadap Kesehatan
39
masyarakat ; 7) Praktek Deteksidini Gangguan Penglihatan dan Pendengaran
; 8) Pencatatan dan Pelaporan
2) Hari Pendengaran Sedunia (HPS) Tahun 2020 dengan tema “ Don’t Let
Hearing Loss Limit You” atau “ Tetap Berprestasi Walau Tanpa . Kegiatan ini
merupakan suatu upaya promosi kesehatan diarahkan agar masyarakat peduli
untuk mencegah gangguan indera dengan menyebarluaskan informasi baik
melalui media Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Adapun rangkaian Hari
Pendengaran ini diawali dengan :
a) Siaran Radio Kemenkes (SRK) yang telah dilaksanakan pada tanggal 2
Maret 2020
b) Press Briefing dalam rangka HPS 2020 yang dilaksanakan tanggal 3 Maret
2020
c) Acara Puncak yang dilaksanakan pada Tanggal 13 dalam bentuk kegiatan
“Gerakan Sehat Pendengaran dan Flashmop Sadar Bising” bertempat di
Lapangan Olahraga Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini Bertujuan
mengkampanyekan pentingnya menjaga kesehatan pendengaran dalam
mewujudkan SDM sehat dan unggul serta membangun komitmen bersama
dengan stake holder terkait dalam penanggulangan gangguan
pendengaran dan ketulian. Peserta sebanyak 200 orang yang meliputi
Pejabat dan pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI,
Kementerian Lembaga se- Kemenko PMK, Organisasi Profesi, Akademisi
dan Asosiasi. Adapun narasumber dari kegiatan ini adalah dari
Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Dirjen P2P Bapak dr. Achmad
Yurianto dan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial. Pada Kegiatan ini juga
dilakukan Deteksidini Gangguan Pendengaran dan kegiatan bersih-bersih
telinga dari mitra dan sponsor.
3) Bimtek Virtual Gangguan Indera
Kegiatan ini di pandang perlu pada situasi Pandemi Covid 19, karena PTM
sebagai co-morbid untuk melakukan Bimtek Virtual dalam rangka penguatan
upaya P2PTM dalam mencegah orang dengan Faktor risiko PTM menjadi
penyandang PTM serta mencegah kerentanan orang dengan PTM terpapar
covid. Kegiatan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom dan Youtube. Ada 3
(tiga) kegiatan Bimtek yang dilaksanakan yaitu :
a) Bimtek Virtual Provinsi Aceh dan Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 2020
b) Bimtek Virtual Provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Timur pada
tanggal 12 Juni 2020
c) Bimtek Virtual Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Barat pada tanggal 23
Juni 2020
Peserta kegiatan Bimtek adalah Kepala Bidang P2P, Kasie PTM dan keswa di
Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi. Narasumber dan materi kegiatan
adalah Direktur P2PTM menyampaikan terkait Adaptasi Kebiasaan baru
P2PTM dan Kasubdit GIF menyampaikan capaian program P2PTM masing-
40
masing provinsi. Agenda Kegiatan adalah Paparan Direktur P2PTM, paparan
Kasubdit Gif serta diskusi online
4) PenyusunanNorma/Standar/Peraturan/Ketentuan (NSPK) Pencegahan dan
Pengendalian Gangguan Indera.
NSPK pencegahan dan pengendalian gangguan indera merupakan acuan atau
pedoman dalam pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian
gangguan indera di daerah dan nasional. Pada tahun 2020, NSPK yang
disusun adalah :
a) Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Peta Jalan
Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran
tahun 2020-2024. Rancangan Kepmenkes ini ditujukan untuk : 1)
Memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah
desa, dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan gangguan
penglihatan dan gangguan pendengaran ; 2) Menurunkan prevalensi
gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran ; 3) Menurunkan angka
kebutaan dan ketulian.
b) Peta Jalan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran Tahun
2020 - 2024. Peta Jalan sebagai panduan dalam perencanaan dan
pengembangan program gangguan penglihatan dan Gangguan
Pendengaran di Indonesia dalam rangka mencapai Vision For All 2030
mencapai Sound Hearing 2030 dan meningkatkan komitmen untuk
mewujudkan SDM unggul dengan menguatkan deteksidini gangguan indera
di masyarakat dan menangani secara cepat dan tepat. Peta Jalan memuat
strategi memuat 5 poin strategis antara lain : 1) Penguatan advokasi dan
koordinasi lintas program dan lintas sektor, 2) Penguatan peran serta
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, 3) Peningkatan akses
terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui penguatan sumber
daya dan standardisasi pelayanan, 4) Penguatan surveilans serta
pemantauan dan evaluasi kegiatan penanggulangan gangguan
pendengaran, dan 5) Penyediaan sumber daya yang mencukupi dalam
penanggulangan gangguan pendengaran.
c) Buku Pintar Indera
d) Pedoman Deteksidini Gangguan Indera
5) KIE tentang pencegahan dan pengendalian Gangguan Indera dilaksanakan
untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan
pengendalian gangguan penglihatan dan pendengaran, salah satu upaya yang
dapat dilakukan adalah melalui penyebarluasan media Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE), seperti Leaflet, Brosur, Banner, Poster, Buku saku dan lain-
lain. Media KIE efektif digunakan pada saat kegiatan sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian
gangguan indera.
6) Seminar virtual Penanggulangan Ganguan Indera Penglihatan dan
Pendengaran mewujudkan sdm unggul, seminar dilaksanakan tanggal 22
September 2020 yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Penglihatan
41
Sedunia. Tujuan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan
edukasi tentang penanggulangan dan bagaimana indera penglihatan dan
pendengaran untuk mewujudkan SDM Unggul. Seminar Virtual dengan tema“
Penanggulangan gangguan indera penglihatan dan pendengaran mewujudkan
SDM Unggul” diikuti oleh 4304 peserta yang ikut join melalui aplikasi Zoom
Meeting dan youtube. Narasumber berasal dari Diretur Jenderal P2P
Kemenkes RI, Direktorat P2PTM, Ka Komda PGPKT, Perdami Pusat Mata
Nasional Rumah Sakit Cicendo Bandung, Kadinkes Jabar, Perhati KL,Ketua
Iropin, Dit Yankes Primer. Materi yang di sampaikan diantaranya : a)
Pembelajaran (Lesson Learn) Peran komite Daerah (Komda) PGPKT dalam
program Penanggulangan Ganguan Pendengaran Di Provinsi Aceh; b) Strategi
Operasional Penguatan Deteksidini Gangguan Indera Penglihatan dan
Pendengaran Mendukung Tercapainya SDM Unggul; c) Lesson Learn
Penanggulangan Gangguan Penglihatan terintegrasi di Provinsi Jawa barat; d)
Dukungan LSM dalam Penanggulangan Gangguan Penglihatan Di Indonesia;
e) Strategi Operasional dalam Pelanyanan Kesehatan Indera Penglihatan dan
Pendengaran Di FKTP; f) Gangguan Pendengaran dan Penanganannya di
Indonesia menuju “Sound Hearing 2030” ; f) Gambaran Gangguan Penglihatan
dan Penanganannya di Indonesia Menuju World Report on Vision.
7) Telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Edukasi ke masyarakat dalam rangka
Hari Penglihatan Sedunia (HPS) Tahun 2020.
World Sight Day (WSD)/ Hari Penglihatan Sedunia dicanangkan oleh WHO
tahun 1999 dan diperingati setiap tahun pada hari Kamis minggu kedua bulan
Oktober. Peringatan Hari Penglihatan Sedunia pada tahun 2019 jatuh pada
tanggal 7 Oktober 2020 dengan tema internasional “Hope in Sight” dan tema
nasional “Mata Sehat, Indonesia Maju”. Kegiatan dilaksanakan secara virtual
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penglihatan
karena gangguan penglihatan merupakan masalah kesehatan masyarakat
yang penting untuk dicegah dan dikendalikan.
Kegiatan Hari Penglihatan Sedunia bertujuan untuk memperkuat jejaring lintas
program/lintas sektor, mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang
pentingnya mencegah dan mengendalikan gangguan penglihatan pada
masyarakat terutama bagi anak, karena gangguan penglihatan berpotensi
untuk menurunkan kualitas dan produktifitas seseorang. Hal lainnya adalah
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini
gangguan penglihatan, serta kegiatan ini dapat diintegrasikan melalui upaya
promotif dan preventif gangguan penglihatan dengan program lainnya. Pada
kegiatan tahun ini diadakan dialog interaktif melalui video converence dengan
Balai Kesehatan Indera Masyarakat Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kab.
Lombok Tengah Provinsi NTB, dan Dinas Kesehatan Kab. Gowa Provinsi
Sulawesi Selatan
Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :
a) Pers briefing/ media briefing
42
b) Puncak Peringatan Hari Penglihatan Sedunia secara virtual
c) Webinar dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia
d) Siaran Radio Republik Indonesia
e) Senam Sehat
8) Pertemuan Koordinasi Program Penanggulangan Gangguan Indera dan
Fungsional. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 November 2020
bertempat di Hotel Manhattan Jakarta. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai
wadah untuk memperkuat jejaring kerja, evaluasi pelaksanaan program, serta
pemantapan program pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan
fungsional dalam rangka menurunkan angka gangguan penglihatan, gangguan
pendengaran dan gangguan fungsional. Materi yang disampaikan adalah ; 1)
Strategi operasional penanggulangan gangguan indera dn fungsional ( Direktur
P2PTM) ; 2) Peran Perdami dalam penanggulangan gangguan penglihatan
(Ketua PP Perdami) ; 3) Peran Perhati-KL dalam penanggulangan gangguan
pendengaran (Ketua PP Perhati-KL) ; 4) Peran Perdosi dalam penanggulangan
gangguan fungsional (Ketua Perdosri) ; 5) Program Penanggulangan
gangguan indera dan fungsional di Provinsi DKI (Kabid P2P Dinkes Prov. DKI)
; 6) Evaluasi program pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan
fungsional. Kegiatan dilaksanakan secara Daring dan tatap muka. Peserta
pertemuan dari lintas sektor, lintas program, NGO terkait. Seperti : Kemenko
PMK, Kemensos, Dit. Kesjaor, Dit.Promkes, Dit.Yankes Primer, Dit.Yankes
Rujukan, Dit. P2MKJN, Pusat Data dan Informasi, PADK, P2JK, BPJS
Kesehatan, Dinkes Prov. DKI, Sudinkes Jakarta Pusat, Sudinkes Jakarta Barat,
Sudinkes Jakarta Timur, Sudinkes Jakarta Selatan, Sudinkes Jakarta Utara,
dan 34 Dinkes Provinsi secara virtual.
g. Kendala /Masalah yang Dihadapi
1) Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan keberlanjutan
program terganggu, sehingga di daerah tidak bisa melakukan deteksidini
gangguan indera. Berkurangnya kunjungan pasien ke FKTP termasuk
Posyandu lansia, skrining anak sekolah dan remaja
2) Advokasi dan sosialisasi upaya pengendalian gangguan indera pada
pemangku kebijakan di daerah belum maksimal, sehingga kegiatan indera
belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran di daerah.
3) Integrasi program gangguan indera dengan lintas program terkait belum
maksimal seperti skrining anak sekolah, remaja dan usia lanjut.
4) Koordinasi antara lintas sektor dan lintas program serta sistem rujukan yang
belum maksimal dalam penanggulangan gangguan indera di daerah
5) Belum semua provinsi mendapatkan pelatihan/peningkatan kapasitas petugas
dalam penanggulangan gangguan indera
6) Masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan rutin penanggulangan
gangguan indera.
43
7) Belum terpenuhinya alat kesehatan untuk deteksi gangguan indera sesuai
dengan permenkes 75 tahun 2014.
8) Rendahnya pengetahuan dan tingkat kepedulian masyarakat tentang
kesehatan indera.
h. Pemecahan Masalah
1) Dengan kebijakan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan
deteksidini gangguan Indera di masyarakat untuk meningkatkan cakupan
deteksi. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebijakan
pemerintah daerah masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
2) Sosialisasi dan advokasi Regulasi dan kebijakan penanggulangan gangguan
indera khususnya untuk percepatan penanggulangan gangguan penglihatan
dan kebutaan akibat katarak.
3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam
penanggulangan gangguan indera
4) Memaksimalkan deteksi dini, layanan rujukan dan pembiayaan kesehatan pada
kelompok berisiko dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
5) Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan.
6) Meningkatkan jejaring kemitraan dalam penanggulangan gangguan indera.
7) Mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi kebutuhan alat kesehatan
deteksi dini dan diagnosis gangguan indera di Puskesmas sesuai dengan
Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
g. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker di 80%
populasi usia 30-50 tahun
a. Definisi Operasional
Kab/kota yg menyelenggarakan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks
paling kurang pada 80% populasi wanita usia 30-50 tahun atau wanita yang memiliki
riwayat sexual aktif.
b. Pengertian :
1) Perempuan usia 30 sampai 50 tahun adalah perempuan usia subur yang memiliki
usia 30 sampai 50 tahun dan sudah melakukan kontak seksual aktif (sudah
menikah).
2) Program IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) adalah kegiatan deteksi dini
kanker leher rahim dengan cara mengamati dan melihat leher rahim yang telah
dipulas dengan asam asetat 3-5 % yang ditandai dengan adanya bercak putih
(aceto white epithelium) sebagai lesi prakanker.
3) Program SADANIS adalah kegiatan deteksi dini kanker payudara dengan cara
pemeriksaan klinis payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih.
c. Cara perhitungan
44
Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki cakupan deteksi dini kanker payudara dan
kanker leher Rahim paling kurang 80% populasi wanita usia 30-50 tahun atau wanita
yang memiliki riwayat sexual aktif.
Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker di 80% populasi usia 30-50 tahun
=
Jumlah wanita yang melakukan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara usia 30-50 tahun di wilayah kab/kota
X 100%
Jumlah wanita usia 30-50 tahun di wilayah Kab/Kota
d. Capaian Indikator Tahun 2020 merupakan awal pelaksanaan Renstra tahun 2020- 2024, dengan
indikator baru untuk program deteksi dini kanker payudara dan leher rahim.
Grafik 3.21
Capaian Kab/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Penyakit Kanker ≥ 80%
Populasi Wanita Usia 30-50 Tahun Tahun 2020
0
50
100
150
200
250
300
Target Realisasi
283
0
45
Pada tahun 2020 realisasi capaian untuk indikator Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini penyakit kanker ≥ 80% populasi wanita usia 30-50 tahun belum tercapai. Dalam target perjanjian kinerja tahun 2020 indikator kab/kota yang melaksanakan deteksi dini penyakit kanker ≥ 80% Populasi Wanita Usia 30-50 tahun adalah 283 kab/kota, sedangkan realisasi tahun 2020 adalah 0, capaiannya belum tercapai 0%. Jumlah sasaran wanita usia 30 – 50 tahun di tahun 2020 adalah 39.284.853 orang, sedangkan yang sudah dilakukan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim baru mencapai 1.691.054 orang (4,31%).
Grafik 3.22 kab/kota yang memiliki cakupan deteksi dini kanker leher Rahim dan kanker
payudara >20% tahun 2020
Ada 24 Kab/Kota yang memiliki capaian lebih dari 20% dan hanya ada satu kab/kota yang hampir mencapai target 80% yaitu kab Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sebesar 73,4%.
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%
Kota Cirebon
Kota Mojokerto
Pesisir Selatan
Klungkung
Manggarai Timur
Kota Bandar Lampung
Kota Tegal
Kota Madiun
Bangka
Magetan
Samosir
Pangkajene Kepulauan
Halmahera Timur
Barru
Dharmasraya
Solok
Luwu Utara
Bengkalis
Belitung Timur
Kota Prabumulih
Penukal Abab Lematang Ilir
Lombok Utara
Kepulauan Seribu
Padang Lawas Utara
20.01%
21.23%
23.61%
23.68%
24.37%
24.41%
24.55%
24.70%
26.35%
26.64%
26.91%
27.80%
28.06%
28.57%
29.72%
31.18%
31.76%
32.47%
33.27%
40.85%
44.54%
48.04%
50.62%
73.40%
46
Dari target 283 kab/kota rentang capaiannya masing-masing kab/kota sangat bervariasi dan masih jauh dari target yang di harapkan. Hal ini bukan hanya disebabkan pada tahun ini terjadi wabah pandemic covid 19, sebelum terjadi pandemi pun capaian untuk deteksi dini kanker sangat rendah.
Grafik 3.23 Capaian Indikator Kab/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Penyakit Kanker ≥ 80% Populasi Wanita Usia 30-50 Tahun Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Jangka
Menengah RAK Dit.P2PTM 2020-2024 Grafik 3.23 merupakan capaian indikator tahun 2020 yang belum ada kab/ kota yang melaksankaan capaian Deteksi Dini Penyakit Kanker ≥ 80% Populasi Wanita Usia 30-50 Tahun, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dengan target 360 kab/kota perlu akselerasi dalam pencapaian target. Indikator tahun 2020-2024 yaitu kab/kota yang melakukan deteksi dini kanker ≥ 80% wanita usia 30-50 tahun, tidak dapat dibandingkan dengan indikator sebelumnya tahun 2014-2019 yaitu persentase perempuan usia 30 – 50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks. Bila melihat indikator sebelumnya yaitu persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini pada perempuan usia 30 sampai dengan 50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim, capaiannya sebagai berikut:
0
100
200
300
400
500
600
2020 2021 2022 2023 2024
283309
360
411
514
0
Target
Realisasi
47
Grafik 3.24 Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher rahim pada Perempuan Usia 30-50, Tahun 2016-2019
Tahun 2019 target puskesmas yang sudah melaksanakan deteksi dini kanker
payudara dan kanker leher rahim 50% dan target tercapai 100%. Hal ini juga menjadi
gambaran bahwa Puskesmas yang mampu melaksanakan deteksi dini kanker
payudara dan leher rahim hanya 50%, sehingga menjadi salah satu faktor yang
menghambat dalam capaian cakupan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher
rahim.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan
RI pada tahun 2018 menyebutkan angka prevalensi penyakit kanker di Indonesia
sebesar 1,79 per 1000 penduduk. Prevalensi tertinggi untuk penyakit kanker yang
tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu sebesar 4,86‰, terdapat kenaikan angka
prevalensi bila dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013 dimana prevalensi
kanker nya sebesar 1,4 per 1000 penduduk. Pada indikator kabupaten/kota yang
melakukan deteksi dini penyakit kanker di ≥ 80% populasi usia 30-50 tahun pada
tahun ini, tidak dapat dibandingkan dengan data nasional ataupun hasil Riskesdas.
e. Analisis penyebab kegagalan Pencapaian
Indikator kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini kanker ≥ 80% wanita usia 30-
50 tahun tidak tercapai karena faktor budaya: untuk sebagian wanita masih menjadi
hal tabu untuk memperlihatkan organ intim kepada orang lain, kesadaran masyarakat
masih kurang, merasa belum perlu untuk deteksi dini karena tidak ada keluhan. Pada
tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid 19 yang menambah capaian deteksi dini
kanker payudara dan leher rahim semakin rendah.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2016 2017 2018 2019
15
25
35
50
16.1
26.8
49.8 50
Target
Capaian
48
f. Upaya yang dilakukan
1) Lokakarya pencegahan dan pengendalian kanker: Dalam rangka memperingati
hari Kanker sedunia 2020 yang bertujuan untuk mengingat dan mengajak
masyarakat turut berperan aktif dalam mendukung upaya penanggulangan
Kanker. Rapat persiapan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020 di Hotel
Wyndham Casa Blanka mengundang berbagai lintas program dan lintas sektor
yang terdiri dari Direktur Yankestrad, Dit Kesehatan Kerja dan Olah Raga, Dit
Prodisfar, Rokomyanmas, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, RS Kanker Dharmais,
Perwakilan dari KPKN, CISC, YKAKI, Pita Kuning, Pita Toska, PP POI, YKPI,
DWP, Gelang Harapan, Perhompedin, PP IBI, HOGI, Love Pink, PP Kestraki,
HOPE, YKI, PDPI.
2) Focus Group Discusion FGD) Penanggulangan Penyakit kanker Berfokus pada
Pencegahan Faktor Risiko: Keberhasilan penanggulangan sangat bergantung
pada komitmen, kerja sama, dan kolaborasi yang optimal dari berbagai
pemangku kepentingan. Hari kanker sedunia 2020 merupakan momentum yang
sangat penting bagi kita semua untuk saling mengingatkan dan menguatkan
komitmen bersama terkait penanggulangan kanker. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka dilaksanakan FGD penganggulangan penyakit kanker berfokus
pada pencegahan factor risiko yang bertujuan untuk mensosialisasikan situasi
penyakit kanker saat ini dan membangun serta menguatkan komitmen multi
sector dalam penanggulangan penyakit kanker di Indonesia. Kegiatan focus
group discussion dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020 di hotel Manhattan,
Jakarta Selatan.
3) Media Briefing Pencegahan dan Pengendalian Kanker
Peringatan hari kanker sedunia merupakan momentum yang baik dalam
menyebarluaskan informasi tentang kanker untuk meningkatkan awarness
masyarakat tentang kanker. kegiatan media briefing dilakukan sebagai
pendekatan kepada wartawan, blogger untuk menyebarkan informasi tentang
faktor risiko kanker dan cara pengendaliannya. Kegiatan media briefing sedunia
dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 di ruang Germas, Kemenkes RI.
4) Pertemuan Sosial Media Influenzer
Pertemuan Sosial Media Influenzer bertujuan untuk menyebarluaskan informasi
yang tepat tentang kanker, dapat meneruskan informasi yang benar tentang
kanker kepada masyarakat melalui media sosial dan meningkatkan kepedulian
masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian penyakit kanker melalui
media sosial. Pertemuan sosial media influenzer dilaksanakan pada tanggal 4
Februari 2020 di Jakarta, yaitu hotel Manhattan mengundang mitra kerja
Kementerian Kesehatan RI yaitu para Blogger, Vlogger dan influenzer di media
sosial, Rokomyanmas, Biro Hukormas Sesditjen P2P dan Dit P2PTM sedangkan
narasumber meliputi Kementerian Kesehatan dan ahli di bidang kanker.
5) Jejaring Kemitraan Pencegahan dan Pengendalian Kanker
Peningkatan jejaring kerja melalui kegiatan “Kemitraan Pengendalian Kanker”,
dilaksanakan dengan cara swakelola. Kegiatan tersebut di atas untuk
mendapatkan dukungan dan kemajuan serta konsistensi program pencegahan
49
dan pengendalian kanker maupun teknis dari berbagai stakeholder dan profesi
diperlukan persamaan persepsi dan masukan dari berbagai stakeholder. Jejaring
kerja dengan kemitraan ini dapat membantu memberikan masukan penyelesaian
permasalahan yang akan dihadapi dari waktu ke waktu.
6) Sosialisasi Deteksi Dini Kanker dilaksanakan di 4 Kab/kota yaitu :
a) Kabupaten Jember, provinsi Jawa Timur, kegiatan dilaksanakan pada
tanggal 13 Maret 2020 dihadiri oleh 200 orang peserta terdiri dari
masyarakat dan petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi,
Kab/Kota selain kegiatan GERMAS juga dilaksanakan koordinasi dengan
Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait cakupan dan identifikasi permasalahan
dalam pelaksanaan deteksi dini kanker di Kabupaten Jember.
b) Kota Jambi, provinsi Jambi, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret
2020 dihadiri oleh 200 orang peserta terdiri dari masyarakat dan petugas
kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota selain kegiatan
GERMAS juga dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota
terkait cakupan dan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan deteksi
dini kanker di Kota Jambi.
c) Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, kegiatan dilaksanakan pada pada tanggal
5 September 2020 dihadiri oleh 200 orang peserta dari masyarakat dan
petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota. Pelaksanaan
kegiatan sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam gerakan
masyarakat hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan yakni
memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta melakukan
pemeriksaan suhu tubuh dan rapid test terhadap semua peserta GERMAS.
d) Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, kegiatan dilaksanakan pada pada
tanggal 24 Oktober 2020 dihadiri oleh 200 orang peserta dari masyarakat
dan petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota.
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam
gerakan masyarakat hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan
yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta melakukan
pemeriksaan suhu tubuh dan rapid test terhadap semua peserta GERMAS.
7) Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Kanker
Masih rendahnya cakupan di beberapa daerah menjadikan masih meningkatnya
angka kejadian kanker payudara dan kanker leher rahim. Oleh karena itu melalui
supervisi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi dalam upaya penurunan
angka kejadian kanker dengan demikian diharapkan program pencegahan dan
pengendalian kanker dapat berjalan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dan
dapat dilaksanakan secara komprehensif. Kegiatan Supervisi yang
dilaksananakan sebagai berikut :
Kegiatan deteksi dini kanker leher rahim dengan menggunakan metode IVA
dilaksanakan terhadap 50 orang masyarakat berumur 30-50 tahun atau sudah
berhubungan seksual dan seminar pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada
perempuan Indonesia Kegiatan ini dilaksanakan di RSUD Universitas Muhammadiyah
oleh tenaga kesehatan terlatih dari Dinas Kesehatan kota Malang.
50
g. Kendala/Masalah yang Dihadapi
1) Kesadaran masyarakat masih kurang, merasa belum perlu untuk deteksi dini
karena tidak ada keluhan.
2) Faktor budaya: untuk sebagian wanita masih menjadi hal tabu untuk
memperlihatkan organ intim kepada orang lain
3) Dukungan keluarga masih rendah, sehingga tidak mengizinkan untuk diperiksa
organ intim jika tidak dalam kondisi sakit
4) Tenaga kesehatan yang terlatih melakukan deteksi dini kanker payudara dan
kanker leher rahim masih kurang dibandingkan dengan banyaknya sasaran,
dokter terlatih 2.883, bidan terlatih 8.314 dan dokter obsgyn supervisor 82 orang.
5) Belum semua puskesmas memiliki tenaga Kesehatan terlatih serta terbatasnya
jumlah krioterapi untuk tindak lanjut hasil IVA positif, pusksemas yang memiliki
kryoterapi 373 (3,8%), IVA kit yang telah di distribusikan dari tahun 2014-2016
berjumlah 183unit dan jumlah puskesmas terlatih IVA 4.576 (45%).
6) Belum semua daerah siap untuk menganggarkan deteksi dini dalam standar
pelayanan minimal di daerahnya, program pengendalian kanker belum menjadi
prioritas di daerah.
7) Sistem pencatatan dan pelaporan rutin yang belum optimal dan belum
terintegrasinya sistem informasi antar FKTP dan FKTRL sehingga terjadi loss to
follow up
8) Pada tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid 19 yang menambah capaian
deteksi dini kanker payudara dan leher rahim semakin rendah.
h. Pemecahan Masalah
1) Pencegahan dan pengendalian kanker yang efektif harus dimulai dari intervensi
perubahan gaya hidup yang didukung dengan penguatan regulasi agar
perubahan perilaku terjadi melalui kepatuhan yang paripurna dengan dukungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2) Penguatan promotif preventif kepada kelompok risiko (wanita usia 30-50 tahun
atau sudah berhubungan seksual) agar mau mekakukan deteksi dini kanker
dengan pendekatan sesuai masalah daerah masing-masing yang melibatkan
tokoh keluarga, tokoh agama dan organisasi masyarakat lainnya, serta
dukungan keluarga.
3) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan sarana prasarana dalam ragka
peningkatan cakupan deteksi dini kanker yang didukung dengan database yang
kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4) Peningkatan jejaring kemitraan dengan Kementerian/Lembaga serta
stakeholder lainnya dalam rangka pencegahan dan pengendalian kanker di
Indonesia.
5) Optimalisasi sistem penganggaran dalam rangka pencegahan dan pengendalian
kanker yang didukung oleh kebiijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan.
51
6) Penguatan dan peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan dengan
ketersedian SDM yang memadai, bila perlu oleh SDM yang khusus mentata
kelola pencatatan dan pelaporan.
B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
Selain indikator kinerja diatas terdapat indikator kinerja anggaran. Anggaran Dit.P2PTM
tahun 2020 sebesar Rp. 18.315.121.000,-. Angaran tersebut bersumber dar Rupiah Murni
sebesar Rp. 17.463.923.000,- dan hibah langsung sebesar Rp 851.198.000,- Berikut ini
penjelasan mengenai hasil kerja Direktorat P2PTM melalui kegiatan yang telah
dilaksanakan, sebagai berikut:
Tabel 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pengendalian PTM berdasarkan Sumber
Anggaran, Tahun 2020
Tabel 3.3
Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pengendalian PTM berdasarkan Output Tahun 2020
PENGENDALIAN PTM
ANGGARAN SEMULA (Rp.)
ANGGARAN SETELAH REVISI
(Rp.)
REALISASI (Rp.)
%
RM 40.035.681.000 17.463.923.000 16.350.296.255 93,62
Hibah Langsung 0 851.198.000 758.247.529 89,08
Total 40.035.681.000 18.315.121.000 17.108.543.784 93
NO OUTPUT KEGIATAN PAGU (Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp) %
1 2 3
1 Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular
3.586.064.000 3.310.247.011 92%
2 Layanan Upaya Berhenti Merokok (layanan)
5.402.565.000 5.267.039.706 97%
3 Deteksi dini kanker (layanan) 1.621.967.000 1.597.292.471 98%
4 Deteksi dini gangguan indera (layanan)
2.085.325.000 1.860.605.224 89%
5 Layanan Terpadu PTM (layanan)
2.703.188.000 2.443.200.270 90%
6 Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk Penerapan KTR (Layanan)
489.846.000 367.884.550 75%
52
Alokasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM sebesar Rp. 18.315.121.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.108.543.784,- (93%). Jika dibandingkan dengan tahun 2019 alokasi anggaran Rp. Rp. 61.635.459.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 54.541.639.424,- (88,5%). Realisasi tertinggi pada output layanan sarana dan prasarana (99%) dan realisasi terendah ada output advokasi kepada pemerintah daerah untuk penerapan KTR (75%). Realisasi advokasi kepada pemerintah daerah untuk penerapan KTR belum optimal karena ada pandemi covid sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana.
Tabel 3.5
Target dan Capaian Output Pencegahan Pengendalian PTM Tahun 2020
Tabel 3.5 mengenai target dan capaian output kegiatan tahun 2020, semua output tercapai
pada tahun 2020, penjelasan mengenai target dan capaian sebagai berikut:
1. Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (layanan)
Target 32 layanan dengan capaian 32 layanan (100%) dicapai melalui kegiatan
Jejaring dan kemitraan, Bimbingan teknis implementasi deteksi dini FR PTM, NSPK
pencegahan dan pengendalian FR PTM, Media briefing FR PTM, Uji coba pengelolaan
faktor risiko PTM, Program kampus sehat, Assesment risiko pre diabetes. Alokasi
7 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)
370.367.000 366.349.600 99%
8 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)
2.055.799.000 1.895.924.952 92%
Jumlah 18.315.121.000
17.108.543.784 93%
NO OUTPUT KEGIATAN TARGET CAPAIAN %
1 2 3 4 5
1 Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (layanan) 32 32 100%
2 Layanan Upaya Berhenti Merokok (layanan) 9 9 100%
3 Deteksi dini kanker (layanan) 23 23 100%
4 Deteksi dini gangguan indera (layanan)
27 27 100%
5 Layanan Terpadu PTM (layanan) 22 22 100%
6 Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk Penerapan KTR (Layanan)
15 15 100%
7 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)
1 1 100%
8 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)
1 1 100%
53
anggaran sebesar Rp. 3.586.064.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.310.247.011,-
atau 92%.
2. Layanan Upaya Berhenti Merokok (layanan)
Target 9 layanan dengan capaian 9 layanan (100%) dicapai melalui kegiatan
Pengembangan layanan Quitline dengan mHealth, Advokasi Lintas K/L tentang KTR,
NSPK upaya layanan berhenti merokok, Jejaring dan kemitraan, Pencetakan dan
pembuatan media KIE. Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.402.565.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 5.267.039.706,- (97%).
3. Deteksi dini kanker (layanan)
Target 23 layanan dengan capaian 23 layanan (100%) dicapai melalui kegiatan
Sosialisasi pencegahan dan pengendalian kanker, Lokakarya P2 kanker, Media
Briefing pencegahan dan pengendalian Kanker, Pertemuan social media influencer,
jejaring dan kemitraan pencegahan dan pengendalian kanker, Supervisi Pencegahan
dan Pengendalian Kanker, Uji coba deteksi dini thalasemia. Alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.621.967.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.598.818.471,- (98%).
4. Deteksi Dini Gangguan Indera (layanan)
Target 27 layanan dengan capaian 27 layanan (100%) dicapai melalui kegiatan
Orientasi Program Penanggulangan Gangguan Indera, Pengembangan Surveilans
Gangguan Pendengaran, Bintek dan Monev Terpadu Pencegahan dan Pengendalian
Gangguan Indera, Jejaring dan Kemitraan, NSPK Pencegahan dan Pengendalian
Gangguan Indera, Media Briefing Gangguan Indera, Pencetakan dan pembuatan
media KIE pencegahan dan pengendalian gangguan indera. Alokasi anggaran
sebesar Rp. 2.085.325.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.860.605.224,- (89%).
5. Layanan Terpadu PTM (layanan)
Target 22 layanan dengan capaian 22 layanan (100%) dicapai melalui kegiatan
Pencetakan dan pembuatan Media KIE Pandu PTM, Pertemuan Koordinasi Surveilans
dan SI PTM, Orientasi Manajemen Program P2PTM, Jejaring dan Kemitraan,
Pendampingan Implementasi Pandu PTM, NSPK Layanan Pandu PTM, Lokakarya
Upaya Pengendalian PTM. Alokasi anggaran sebesar Rp 3.200.868.000,- dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 2.945.769.905,- (92%).
6. Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk Penerapan KTR (Layanan)
Target 15 layanan dengan capaian 15 layanan (100%) dicapai melalui kegiatan
Melaksanakan Advokasi dan Monev UBM dan Implementasi KTR, . Alokasi anggaran
sebesar Rp. 489.846.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 367.884.550,-
(75%).
7. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)
Target 1 Layanan dengan capaian 1 Layanan (100%) Alat dukung yang dimaksud
adalah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, Pengadaan alat olah
data, Interactive flat panel. Alokasi anggaran sebesar Rp 370.367.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 366.349.600,- (98%).
8. Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)
Target 1 Layanan dengan capaian 1 Layanan (100%). Dicapai melalui kegiatan
Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran, Pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi, Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, Pengelolaan
54
kepegawaian, Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan. Alokasi
anggaran sebesar Rp 2.055.799.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.894.156.952,-
(92%).
C. EFISIENSI SUMBER DAYA
Efisiensi sumber daya dihitung dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara
perkalian pagu anggaran keluaran degan mencapai keluaran dan realisasi anggaran
keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian
keluaran. Pada tahun 2020 terdapat 13 keluaran/ output, efisiensi sumber daya dari
masing-masing output sebagai berikut:
1. Deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular
Target 10 layanan dengan capaian 10 layanan (100%), dengan alokasi anggaran Rp
37.588.573.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.263.468.294,- (91,2%),
menghasilkan efisiensi sumber daya sebesar 8,8%. Efisiensi sumber daya
dikarenakan:
2. Layanan Upaya Berhenti Merokok (layanan)
Target 9 layanan dengan capaian 9 layanan (100%) dengan Alokasi anggaran sebesar
Rp.5.402.565.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.267.039.706,- (97%).
menghasilkan efisiensi sumber daya sebesar 3%. Efisiensi sumber daya disebabkan
kegiatan yang sebelumnya direncanakan tatap muka beralih menjadi pertemuan
virtual, serta efisiensi pembayaran honor ahli.
3. Deteksi dini kanker (layanan)
Target 23 layanan dengan capaian 23 layanan (100%) dengan Alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.621.967.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.598.818.471,- (98%).
menghasilkan efisiensi sumber daya sebesar 2%. Efisiensi sumber daya disebabkan
kegiatan yang sebelumnya direncanakan tatap muka beralih menjadi pertemuan
virtual, .
4. Deteksi dini gangguan indera (layanan)
Target 27 layanan dengan capaian 27 layanan (100%) dengan Alokasi anggaran
sebesar Rp. 2.085.325.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.860.605.224,- (89%).
menghasilkan efisiensi sumber daya sebesar 11%. Efisiensi sumber daya
dikarenakan:
ada kegiatan NSPK yang tersisa anggaran karena sudah menyelesaikan lebih awal
dari yang sudah direncanakan dan tidak melalui Ujicoba NSPK yang biasa dilakukan
di beberapa daerah
5. Layanan Terpadu PTM (layanan)
Target 22 layanan dengan capaian 22 layanan (100%) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 3.200.868.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.945.769.905,-
(92%). menghasilkan efisiensi sumber daya sebesar 8%. Efisiensi sumber daya
dikarenakan: Efisien tersebut sebagian besar pada sub komponen kegiatan yaitu
55
manajemen program P2PTM terkait pelatihan TPPK (e-learning) yang dilaksanakan
secara daring sehingga komponen belanja bahan dan operasional banyak tidak
terealisasi. Sub komponen jejaring dan kemitraan yang tidak terealisasi terkait
perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan perjalanan transport dalam kota
karena pandemi Covid -19 sehingga kegiatan yang semua dilaksanakan tatap muka
diganti dengan daring. Sub komponen pendampingan implementasi PANDU PTM juga
tidak terealisasi berkaitan dengan tiket pesawat, hotel dan uang perjalanan karena
pelayanan di daerah terkait PANDU PTM banyak dialihkan untuk penanganan kasus
Covid-19.
6. Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk Penerapan KTR (Layanan)
Target 15 layanan dengan capaian 15 layanan (100%) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 489.846.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 367.884.550,-
(75%). menghasilkan efisiensi sumber daya sebesar 25%. Efisiensi sumber daya pada
biaya transport yang semula dianggarkan dengan tiket pesawat menjadi sebagian
besar dilaksanakan dengan transport darat, dikarenakan pada pelaksanaan kegiatan
Advokasi dan Monev UBM dan Implementasi KTR pada saat Pandemi Covid
(Pembatasan Perjalanan) juga efisiensi harga penginapan (saat pandemi rate hotel
turun lebih murah).
7. Layanan Sarana dan Prasana Internal
Target 1 Layanan dengan capaian 1 Layanan (100%) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 370.367.000,- dan realisasi sebesar Rp. 366.349.600,- (98%),
menghasilkan efisiensi sumber daya sebesar 25%. Efisiensi sumber daya
dikarenakan: Alat dukung yang dimaksud adalah Pengadaan perangkat pengolah data
dan komunikasi, Pengadaan alat olah data, Interactive flat panel.
8. Layanan Dukungan Manajemen Satker
Target 1 layanan dengan capaian 1 layanan (100%), dengan alokasi anggaran Rp
2.597.048.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.335.746.341,-(89,9%),
efisiensi sumber daya sebesar 10,1%. Efisien tersebut sebagian besar pada sub
komponen keperluan sehari-hari perkantoran yaitu kebutuhan barang habis pakai yang
secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi
kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal,
(seperti alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat
kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai). Kebutuhan ATK sudah dipenuhi dari
bagian kepegawaian dan umum sehingga tidak direalisasikan. Selain itu terdapat 2
orang pegawai yang pensiun dan 1 orang pegawai yang mengundurkan diri sebagai
PNS sehingga mengurangi kebutuhan sehari-hari perkantoran.
56
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Alokasi anggaran Direktorat P2PTM dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM
tahun 2020 sebesar Rp. 18.315.121.000,- dengan realisasi Rp. 17.108.543.784,- atau 93%
dengan rincian per indikator sebagai berikut:
1. Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM ≥ 80%
Populasi Usia ≥ 15 Tahun sebesar 52, realisasi 2 pencapaian 3,8%
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebesar
324, realisasi 285 pencapaian sebesar 87,96
3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelanggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok
(UBM) sebesar 50, realisasi 13 pencapaian sebesar 26%
4. Jumlah Kabupaten//Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM ≥80%
Puskesmas sebesar 103, realisasi 70, pencapaian sebesar 67,96
5. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indera pada ≥
40% Populasi sebesar 155, realisasi 7, pencapaian sebesar 4,51
6. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker di 80%
populasi usia 30-50 tahun sebesar 283, realisasi 0, pencapaian 0
Pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
pada tahun 2020, rata –rata capaian kinerja sebesar 31,71%. Pencapaian kinerja tahun
2020 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 (131,1%). Kondisi tidak tercapai ini
terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada terhambatnya
pelaksanaan program dan kegiatan lain. Pada awal Pandemi ada kebijakan pembatasan
pelayanan kesehatan essensial di Puskesmas sehingga pelaksanaan kegiatan PTM
seperti Pandu PTM, deteksi dini kanker terkendala, dan juga kegiatan pembatasan sosial
dan tetap dirumah, sehingga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan
Posbindu, deteksi dini gangguan indera menjadi terkendala.
Salah satu alternatif solusi yang telah dilakukan adalah mendorongnya diselenggarakan
kegiatan Posbindu PTM dengan menerapkan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan
baru. Pembinaan program dan monev PTM tetap dilakukan secara virtual. Kegiatan koordinasi
dan sosialisasi mengenai program PTM dilakukan secara virtual, sehingga jangkauannya
lebih luas.
B. TINDAK LANJUT
1. Peningkatan komitmen dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM, dengan
peningkatan advokasi mengenai program P2PTM kepada pemegang kebijakan,
terutama kab/kota dalam melaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapain indikator
kinerja kegiatan.
57
2. Peningkatan kapasitas SDM yang terus ditingkatkan, karena tingginya mobilisasi
petugas di daerah, sehingga program P2PTM dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan
yang diharapkan.
3. Pengembangan, penguatan dan pemeliharaan sistem surveilan PTM yang telah
dibangun sebagai sarana pengumpulan data PTM yang evidence based, sehingga
dapat digunakan dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM
4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dengan terus mengembangkan
berbagai media KIE mengenai P2PTM terutama pada daerah-daerah yang memiliki
resiko tinggi PTM