laporan kinerja unit pengendalian gratifikasi badan ekonomi...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA
Unit Pengendalian Gratifikasi
Badan Ekonomi Kreatif
Tahun 2018
INSPEKTORAT
BADAN EKONOMI KREATIF
TAHUN 2018/2019
LAPORAN KINERJA
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA BADAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2018
A. Pendahuluan
Aparatur Sipil Negara merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah
untuk masyarakat. Tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai
pelayan public yang bertugas melayani masayarakat. Dalam melaksanakan
tugasnya tersebut, ada peraturan disiplin pegawai yang harus dipatuhi. Disiplin
Pegawai adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara
untuk mentaati 17 kewajiban dan menghindari 15 larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang
apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran
disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati
kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Salah satu bentuk pelanggaran
disiplin yang dapat dilakukan oleh seorang ASN adalah dengan menerima
gratifikasi tanpa melaporkan kepada KPK.
Setiap gratifikasi kepada PNS atau penyelenggara Negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya. Ketentuan gratifikasi adalah nilai Rp.
10.000.000,- atau lebih maka pembuktian bahwa suap dilakukan penerima,
nilai kurang Rp. 10.000.000,- maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
bukan suap dilakukan oleh penuntut umum dan tidak berlaku suap bila
dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja.
Korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 adalah
setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidanan dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidanan paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 tahun , denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,-. Terdapat 30 bentuk dan jenis korupsi yang dapat
dikelompokkan dalam kerugian keuangan Negara, suap menyuap,
penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan
kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.
Akan tetapi, yang tak kalah memprihatinkan adalah dampak korupsi bagi
pembentukan sikap pandang masyarakat sehari-hari. Masyarakat dewasa ini
cenderung tidak berkeberatan atau setidaknya abai tentang perilaku korupsi.
Akibatnya, kondisi yang serba acuh ini akan dapat menjelma menjadi budaya
serba mengijinkan (permisif). Kondisi sosial ini akan berpotensi memberi ruang
pembenaran bahkan kesempatan bagi pelaksanaan korupsi karena bukannya
menjadi sumber nilai-nilai yang benar, baik dan pantas, kondisi sosial yang
serba mengijinkan ini justru akan dapat menimbulkan kekaburan patokan nilai-
nilai. Akibatnya korupsi pun menjadi hal yang biasa. Termasuk didalam
kebiasaan melakukan pungutan tambahan atas proses pengurusan
pembayaran pajak, perijinan, pengurusan pasport dan pengurusan KTP,
maupun penerimaan baik berupa barang atau uang yang diterima oleh
penyelenggara negara maupun pegawai negeri apabila ada kaitan langsung
terhadap tugasnya. Maka penerimaan tersebut dapat dikategorikan
penerimaan gratifikasi. Di dalam Undang-undang No.20 tahun 2001 pasal 12B
pemberian gratifikasi tersebut dianggap perbuatan suap dan masuk kategori
korupsi
Tindak pidana gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang
terdiri dari pemberi dan penerima gratifikasi. Adapun ketentuan hukum positif
yang mengatur tentang pemberi gratifikasi terdapat pada Pasal 5, yaitu:
1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling
lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah), setiap orang yang:
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, atau:
b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan.
2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian
atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b
dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Sedangkan
ketentuan hukum terhadap penerima gratifikasi terdapat pada Pasal 12B
UndangUndang No. 20 Tahun 2001 yaitu:
1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan
dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi.
b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak
dipraktekkan dalam birokrasi oleh pegawai dan penyelenggara negara.
Realitasnya gratifikasi banyak mempengaruhi sikap pegawai negeri dan
penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya. Salah
satu kebiasaan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah
pemberian tanda terima kasih atau hadiah atau cendera mata atas jasa yang
telah diberikan oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang.
Pemberian tanda terima kasih ini sudah wajar tetapi dalam rangka menciptakan
pemerintahan yangg bersih dan berwibawa, pembuat undang-undang
memandangnya sebagai sesuatu yang negatif karena berpotensi menimbulkan
terjadinya korupsi yang diawali dengan pengabaian terhadap tugas dan
kewajiban. Potensi korupsi inilah yang sesungguhnya ingin dicegah terutama
jika pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan
yang dimiliki.
Badan Ekonomi Kreatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak
terlepas dari interaksi dengan beberapa pihak, baik internal maupun eksternal.
Terkait dengan tugas tersebut, maka tidak mustahil akan terjadi pemberian
gratifikasi yang akan mempengarugi kinerja pegawai, oleh karena itu untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Ekonomi
Kreatif, serta mewujudkan pegawai yang profesional, berintegritas, berperilaku
dan berbudaya anti korupsi, dan menciptakan keseragaman pemahaman
perlakuan atas penerimaan dan pemberian gratifikasi, perlu diatur mengenai
pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif. Untuk
mewujudkan hal tersebut, maka Badan Ekonomi Kreatif membentuk Unit
Pengendalian Gratifikasi (UPG).
Tugas UPG pada Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana diatur dalam
peraturan badan bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari aparatur
Badan Ekonomi Kreatif di lingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta
mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Unit Pelaksana Teknis mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1. Menerima pelaporan Gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
2. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor
yang terkait dengan kejadian penerimaan /pemberian Gratifikasi;
3. Melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima, disertai
data/berkas kepada UPG Badan Ekonomi Kreatif dengan tembusan UPG
Unit Utama yang menjadi pembinanya;
4. Menindak lanjuti rekomendasi dari UPG Baadan Ekonomi Kreatif atau
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan
Gratifikasi;
5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi
yang diberikan oleh UPG Badan Ekonomi Kreatif atau Komisi
Pemberantasan Korupsi.
6. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Badan Ekonomi Kreatif
dalam hal terjadi Pelanggaran Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif ini
oleh Aparatur Badan Ekonomi Kreatif di lingkungan kerjanya dengan
tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya; dan
7. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya
kepada UPG Kementerian Kesehatan dengan tembusan UPG Unit Utama
yang menjadi pembinanya.
B. Dasar hukum yang digunakan
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3847) sebagaimana telah diubah denga Undang Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250).
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250).
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5135).
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141).
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara , sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012
– 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122).
9. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Badan Ekonomi Kreatif adalah unit
pelaksana program pengendalian gratifikasi yang berada di Inspektorat Badan
Ekonomi Kreatif dibentuk pada tanggal 27 September 2018 yang mengacu
kepada Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2017
tentang pengendalian gratifikasi di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
C. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Badan Ekonomi Kreatif adalah :
1. Menyusun Tim Unit Pengendalian Gratifikasi yang dituangkan dalam
bentuk SK Kepala Badan Tahun 2018.
2. Rapat penyusunan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis tentang Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, pada tanggal 26 hingga 28
September 2018.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi di
lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
5. Rapat Koordinasi tim UPG Badan Ekonomi Kreatif dalam rangka
merumuskan review SOP dan alur gratifikasi di Badan Ekonomi Kreatif.
6. Tidak membiarkan adanya praktik gratifikasi di lingkungan Badan
Ekonomi Kreatif.
7. Kampanye gratifikasi dilingkungan Badan Ekonomi Kreatif dengan
pembuatan media banner, poster, brosur yang berisi pesan-pesan
gratifikasi.
8. Sosialisasi gerakan anti gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
yang dihadiri oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan
Ekonomi Kreatif, Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif, Para Deputi
Badan Ekonomi Kreatif dan seluruh pegawai di Lingkungan Badan
Ekonomi Kreatif..
9. Mendorong upaya pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi di
lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
10. Mengirim laporan pelaksanaan kegiatan unit pengendalian gratifikasi
Badan Ekonomi Kreatif.
11. Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi KPK
di Rancamaya, Bogor pada Oktober 2018.
D. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi
1. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor
No. Satuan Kerja Jumlah
Pelaporan
1. Deputi Riset, Edukasi, dan
Pengembangan
0
2. Deputi Akses Permodalan 3
3. Deputi Infrastruktur 0
4. Deputi Pemasaran 0
5. Deputi Fasilitasi HKI dan
Regulasi
0
6. Deputi Hubungan Antar Lembaga
dan Wilayah
0
7. Sekretariat Utama 0
Total 3
2. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan jenis
No. Jenis Jumlah
Pelaporan
1. Uang 0
2. Barang 2
3. Makanan 0
4. Lain-lain 1
Total 3
3. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai
No. Perkiraan Nilai (Rp) Jumlah
Pelaporan
1. < 1 juta 2
2. 1 juta – 10 juta 1
3. > 10 juta 0
4. Tidak diketahui nilainya 0
Total 3
4. Rekapitulasi Status Penetapan oleh KPK
No. Satuan Kerja Jumlah
Pelaporan
1. Milik Negara 0
2. Milik Pelapor 3
3. Dikelola UPG 3
4. Belum ditetapkan 0
5. Lain-lain 0
Total 3
5. Hasil monitoring dan evaluasi mandiri UPG
No. Komponen Capaian %
1. Komitmen Pimpinan 25
2. Peran Aktif Tim UPG 25
3. Manajemen UPG 25
4. Strategi Komunikasi
Pengendalian Gratifikasi
20
Total 95
E. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi
Badan Ekonomi Kreatif menghindari terjadinya konflik kepentingan
yang timbul karena gratifikasi, sehingga seluruh penyelenggara Negara di
lingkungan Badan Ekonomi Kreatif harus menolak penerimaan gratifikasi.
Apabila dalam kondisi terpaksa harus menerimanya maka harus melaporkan
gratifikasi yang diterimanya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Badan
Ekonomi Kreatif
Sistem Pengendalian Gratifikasi Badan Ekonomi Kreatif terdiri dari
perangkat ketentuan, perangkat SDM, perangkat organisasi, mekanisme dan
pemberian gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif. Dalam rangka
meningkatkan kesadaran terkait gratifikasi, UPG Badan Ekonomi Kreatif akan
terus memperbaiki strategi komunikasi kepada seluruh pegawai mengenai
gratifikasi.
F. Penutup
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melaksanakan kegiatan
sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pelayanan publik
Badan Ekonomi Kreatif yang baik dan bersih di lingkungan Badan Ekonomi
Kreatif .
Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan evaluasi guna mendorong
perbaikan di masa yang akan datang.
Jakarta, ……………………………..
Inspektur
Dicky Djatnika Ustama
NIP 196307171992031007
Lampiran
No. Gambar Keterangan
1. Kegiatan
Bimbingan
Teknis terkait
Pengendalian
Gratifikasi di
Lingkungan
Badan Ekonomi
Kreatif
2. Kegiatan
Bimbingan
Teknis terkait
Pengendalian
Gratifikasi di
Lingkungan
Badan Ekonomi
Kreatif
3.
Barang
Gratifikasi berupa
tiket konser
Synchronize Fest
4.
Barang
Gratifikasi berupa
Kain Batik Tulis
Pekalongan
5.
Formulir Laporan
Penerimaan
Gratifikasi ke Unit
Pengendalian
Gratifikasi Badan
Ekonomi Kreatif