LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI LAMPUNG 30 OKTOBER S/D 2 NOPEMBER 2016

RESES MASA PERSIDANGAN I

TAHUN SIDANG 2016-2017

SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 10 OKTOBER 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Lampung merupakan provinsi strategis karena lokasi geografisnya.

Lampung menjadi penghubung kegiatan ekonomi antara pulau Jawa dengan

Sumatra. Lampung memiliki potensi menjadi wilayah penyangga ekonomi Jawa

bagian Barat (DKI, Jabar dan Banten). Namun demikian Lampung menghadapi

permasalahan di bidang kelistrikan, terutama pasokan daya listrik.

Performa kinerja manajemen penyedia kelistrikan di Lampung yaitu PT PLN

(Persero) distribusi Lampung oleh Ombudman RI perwakilan Provinsi Lampung dinilai

lemah. Setidaknya ada 4 permasalahan yang harus diselesaian yaitu: (1) pemadaman

listrik yang kerap tidak disertai dengan pemberitahuan; (2) pengelolaan

pengaduan/kehumasan, dinilai kurang tertib dan tidak jelas maka pengelolaan

pengaduan atau kehumasan yang dilakukan oleh PT PLN Distribusi Lampung tidak

terukur, sehingga justru menimbulkan masalah baru, sehingga menimbulkan rasa

kurang percaya masyarakat. Sebagai contoh masyarakat sering berseloroh selama

ini, kalau karena kemarau/kurang debit air, sekarang sudah musim hujan tapi kok

masih ada pemadaman; (3) pengelolaan pengaduan/kehumasan, akibat tidak tertib

dan tidak jelas tersebut pengelolaan pengaduan atau kehumasan yang dilakukan oleh

PT PLN Distribusi Lampung tidak terukur, sehingga justru menimbulkan masalah baru,

seperti kata masyarakat selama ini, kalau karena kemarau/kurang debit air, sekarang

sudah musim hujan tapi kok masih ada pemadaman.

Tentang performa yang tidak optimal ini diakui oleh PT PLN (Persero) distribusi

Lampung. PT PLN Distribusi Lampung menyatakan pemadaman masih akan berlanjut

setidaknya hingga Juli 2017, mengingat kondisi ketersediaan daya listrik di Provinsi

Lampung masih terus mengalami defisit. HIngga saat ini Lampung masih mengalami

defisit daya listrik hingga mencapai 200 megawatt (MW).

Saat ini ada delapan pusat pembangkit listrik yang tersebar di Provinsi Lampung,

yakni PLTU Tarahan dengan kapasitas daya listrik 2x100 MW, PLTU Sebalang 2x100

MW, PLTP Ulubelu 1 dan 2 kapasitas 2x55 MW, PLTA Besai 2x45 MW, PLTA Batutegi

2x45 MW, serta PLTD Tarahan 3 dan 4 masing-masing berkapasitas 2x100 MW.

Kedelapan pembangkit mampu menghasilkan sekitar 890 MW daya listrik, dengan

catatan seluruh pembangkit itu bekerja dengan normal. Kerusakan PLTU Sebalang

dan Unit 3 PLTU Tarahan mengakibatkan Lampung deficit listrik 200 MW.

Untuk mengatasi defisit listrik PT PLN (Persero) telah mengupayakan

penambahan daya listrik dari sejumlah pembangkit tenaga listrik, di antaranya PLTMG

New Tarahan yang beroperasi Januari tahun 2016 sebesar 30 MW, PLTMG Sutami

30 MW, Mobile Power Plant PLTMG 100 MW di lokasi PLTU Tarahan, PLTP Ulubelu

Unit 3 sebesar 55 MW, dan PLTP Ulubelu unit 4 sebesar 55 MW yang akan beroperasi

pada tahun 2017.

Untuk mendukung peningkatan pasokan listrik di Lampung dan mengatasi deficit,

Pemerintah Provinsi Lampung meminta bantuan kepada PT Bukit Asam selaku

perusahaan distributor batu bara. untuk segera menyiapkan pasokan sebanyak 2-2,5

juta meter kubik. Bahan baku batu bara itu dapat menghasilkan energi listrik sebesar

300 MW dan pasokan batu bara akan diprioritaskan untuk sistem kelistrikan di

Lampung.

Meskipun saat ini Lampung kekurangan pasokan daya listrik, sebenarnya Lampung

memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan belum

Potensi panas bumi yang berlokasi di daerah Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus,

mencapai 400 MW. Di Suoh, Kabupaten Lampung Barat, potensi tersebut mencapai

300 MW. Potensi air untuk pembangkit tenaga listrik juga sangat besar, Pada SWS

Way Semangka Upper tersedia kapasitas sebesar 78 MW dan telah dioperasikan

melalui PLTA Besai dan PLTA Baru Tegi. Pada SWS Way Semangka Lower dan Way

Semung masing-masing tersedia potensi sebesar 76 MW clan 2,6 MW

Permasalahan lingkungan yang sering dihadapi di Provinsi Lampung adalah

adanya pencemaran dari sampah pemukiman, yang justru menjadi sumber

pencemaran utama yang dapat merugikan nelayan ataupun pembudidaya ikan serta

masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan upaya pengendalian

pencemaran laut khususnya di kawasan pesisir melalui tindakan nyata melalui salah

satunya dengan gerakan penyadaran bagi masyarakat yang tinggal di kawasan

pesisir.

.

Persoalan lain yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung adalah angkutan

batubara. Angkutan batubara menimbulkan persoalan yaitu polusi debu dan

kemacetan. Asosiasi Pengusaha Batu Bara Provinsi Lampung mengusulkan

pengiriman batu bara harus dipindahkan melalui angkutan laut karena pengangkutan

batu bara melewati jalur darat selama ini telah menimbulkan kerugian bagi

masyarakat.

Salah satu solusi alternatif untuk pengangkutan batu bara melalui jalur sungai,

sehingga harus dibuatkan tol sungai yang dimulai dari Kabupaten Tulangbawang

diangkut dengan kapal ke daerah tujuan sehingga jalan yang ada tidak rusak lagi dan

masyarakat tidak akan terkena imbasnya.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

tentang Tata Tertib.

3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa

Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Lampung

adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung

perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya

mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor

energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;

2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi

Lamung khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan

hidup serta riset dan teknologi;

3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh

masyarakat di daerah.

4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada

kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan masalah kelsitrikan.

C. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI direncanakan akan dilaksanakan

pada tanggal 30 Oktober sd. 1 Nopember 2016 dan mempunyai lokasi tujuan

kunjungan ke Provinsi Lampung.

Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan

dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan

agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Prov.Lampung, Bapedalda Provinsi

Banten, Kapolda Provinsi Banten, Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK

RI, dan Kementerian Ristek dan Dikti RI,

2. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero), dan jajaranya terkait dengan

permasalahan kelistrikan.

D. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Lampung

adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi

dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan

Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi

untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait,

khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

E. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder,

koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)

2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan

melihat langsung objek kunjungan.

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta

rekomendasinya.

4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat

Komisi VII DPR RI.

F. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan

representasi dari tiap-tiap fraksi.

No. NAMA PESERTA No.Angg. FRAKSI JABATAN

1. Ir. H. Harry Poernomo A.358 P.Gerindra KET. TIM

2. Andi Ridwan Wittiri A.226 PDIP Anggota

3. Merchy Chriesty Barends, ST A.228 PDIP Anggota

4. Adian Yunus Napitupulu A.156 PDIP Anggota

5. H. Hardisoesilo A.284 P. Golkar Anggota

6. Bambag Atmanto Wiyogo, SE A.250 P. Golkar Anggota

7. Supriyanto A.370 P. Gerindra Anggota

8. Eko Wijaya A.411 P. Gerindra Anggota

9. Dr.Ir. Hj. Andi Yulian Paris MSc A.502 PAN Anggota

10. Ir. Firmansyah Mardanoes, MM A.537 PPP Anggota

11. Dr. Ari Yusnita A.31 P. Nasdem Anggota

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Kunjungan ke Kantor Gubernur Provinsi Lampung

Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang I th 2016 – 2017 Komisi VII DPR RI ke

Kantor Gubernur Lampung tidak dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Lampung, hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah. Dalam petemuan yang sudah

dijadwalkan sebelumnya akan dihadiri oleh: Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota

Bandarlampung, Unsur MUSPIDA, dan DPRD. Dari pihak mitra Komisi VII hadir

Pejabat Eselon I Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Ristek & Dikti,

Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT PLN (Persero), Daireksi PT PGN

(Persero), BPH Migas, SKK Migas dan PT Bukit Asam. Ini yang menyebabkan

Anggota DPR RI dari Komisi VII dan Komisi VI DPR RI yang secara bersama-sama

melakukan kunjungan kerja ke Lampung merasa kecewa.

2.1.1. Kondisi Kelistrikan di Provinsi Lampung

Kondisi kelistrikan di Provinsi Lampung saat ini beban puncak mencapai 854

MW, Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit yang ada di Provinsi Lampung 415 MW.

Pasokan dari Sumatera Selatan 330 MW, dengan demikian terjadi deficit listrik

sebesar 114 MW.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatasi masalah deficit listrik hanya

sebatas procedural birokrasi tidak banyak melakukan terobosan. Ini dirasakan oleh

PLN dalam menghubungkan sistem kelistrikan antara Sumatera Selatan dengan

Lampung melalui jaringan transmisi 150 KV. ‘

Pekerjaan Transmisi 150 KV Seputih Banyak – Menggala yang terkontrak pada

tahun 2007, jumlah tapak tower yang dibutuhkan sebanyak 179 tapak. Lahan yang

sudah bebas sebanyak 90 tapak tower. Lahan yang belum bebas 89 tapak tower

kebanyakan berlokasi di daerah perkebunan. Saat ini pembangunan transmisi terhenti

karena belum adanya kepastian untuk lahan bebas.

Serangkaian diskusi dan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi

Lampung dan perusahaan perkebunan sudah dilakukan sejak tahun 2008. Berbagai

jalur alternative sudah dilakukan pembahasan. Namun saat ini belum ada keputusan.

Dari beberapa rencana jalur yang telah disurvai oleh PLN dan telah didiskusikan

dengan pihak terkait, serta rekomendasi dari KSAU TNI disimpulkan bahwa jalur

terbaik untuk SUTT 150 KV Seputih Banyak – Menggala adalah menyusuri lintas

Timur Sumatera. Surat permohonan persetujuan penetapan ijin penetapan lokasi

(IPL) sudah disampaikan berkali-kali oleh PLN kepada Gubernur Lampung namun

sampai saat ini belum ada persetujuan yang dikeluarkan oleh Gubernur Lampung.

Kendala pembangunan Tower juga disebabkan oleh tidak kooperatifnya

sejumlah perusahaan perkebunan. Mereka adalah perusahaan perkebunan yang

tergabung dalam PT Sugar Group Company yaitu PT Sweet Indo Lampung dan PT

Gula Putih Mataram. Perusahaan lainnya yang tergabung dalam PT SGC yaitu PT

Great Giant Pineapple dan PT Gunung Madu Plantation. Perusahaan perkebunan

tersebut merupakan konglomerasi bisnis di bidang agroindustry.

Kelistrikan di Lampung adalah bagian dari program kelistrikan nasional 35.000 MW

dan 7.000 MW program regional Sumatera. Saat ini di Sumatera ada 76 lokasi proyek

pembangkit dengan kapasitas 11.327 MW. Untuk proyek transmisi ada 210 lokasi

dengan panjang transmisi 19.305 kms. Untuk proyek kelistrikan regional Sumatera

7000 MW yang dikerjakan oleh PLN adalah 9 proyek dengan kapasitas 1.442 MW

yang beroperasi 661 MW. Melalui IPP ada 8 proyek dengan kapasitas1.444 MW yang

beroperasi 375 MW. Untuk proyek nasional 35.000 MW yang dikelola PLN ada di 10

lokasi dengan kapasitas 1.158 MW sedangkan yang dikelola melalui IPP ada di 49

lokasi dengan kapasitas 8.741 MW.

Pengembangan kelistrikan di Sumatera untuk tahun 2015 – 2019 total kapasitas

11.327 MW, rencana COD tahun 2016 sebesar 1.410 MW. Untuk transmisi19.305

KMS, rencana COD tahun 2016 sebesar 2.121 KMS, operasi sampai dengan

September 802,5 KMS (37,83%). Untuk gardu induk 32.406 MVA, rencana COD 2016

3.586 MVA. Operasi sampai dengan September 1.620 MVA (42,90%).

Kondisi Kelistrikan Sumatera, Lampung Defisit Listrik 6%

Rasio elektrifikasi di Provinsi Lampung telah mencapai 94%. Wilayah yang

rasio elektrifikasinya dibawah 94% meliputi: Lampung Barat, Mesuji, Pesisir Barat,

Tanggamus, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat.

Rasio Elektrifikasi di Provinsi Lampung

Rasio Desa Berlistrik di Lampung

Peta Kawasan Yang Belum Mendapat Fasilitas Listrik

Untuk mengatasi deficit listrik di Provinsi Lampung, PLN telah

mengembangkan program sistem kelistrikan 2016 – 2019 dan menyiapkan operasi

PLTG Tarahan 4 x 25 MW yang merupakan bagian dari Progaram 35.000 MW. Saat

ini MPP Taahan Unit 1 dan 2 telah selesai dan sudah dilakukan pengujian reliability

run (RR) dan untuk MPP Tarahan unit 3 dan 4 rencana akan selesai dilakukan

pengujian RR pada 29 Oktober. Rencana seluruh unit MPP Tarahan akan beroperasi

pada 10 Nopember 2016 setelah dilakukan performance test pada 1 dan 2 Nopemer

2016.

Selain mengandalkan dari pembangkit setempat, pasokan untuk Sistem

Lampung juga didapat dari transfer Sumatera Selatan sebesar 300 MW dengan

demikian total pasokan daya di Sistem Lamung adalah 719 MW + 300 MW = 1.019

MW. Dengan beban puncak 900 MW maka Subsistem Lampung masih cukup aman

jika ada satu unit pembangkitnya yang keluar sistem untuk pemeliharaan karena

memiliki cadangan 119 MW. Untuk tahun 2017, Provinsi Lampung akan mendaptkan

tambahan pembangkit baru yaitu PLTP Ulu Belu 4 dengan kapasitas 55 MW maka

daya mampu pasok pembangkit di Sistem Lampung menjadi 1.074 MW. Beban

puncak di tahun 2017 960 MW masih ada cadangan 114 MW.

Pengembangan Kelistrikan di Provinsi Lampung 2016 – 2019

Dengan selesainya pembangunan PLTU PT Budi Acid 5 MW, PLTU Lampung Tengah

2 x 7 MW, PLTU Pel. Tarahan 9 MW maka akan terjadi kelebihan pasokan listrik di

Lampung.

Excess Power di Provinsi Lampung

2.1.2. Kondisi dan distribusi BBM di Provinsi Lampung

Pola distribusi BBM di Provinsi Lampung dibagi menjadi tiga pola yaitu: (1) Pola

regular – Supply BBM Menggunakan Tanker dari Loading Port Domestik (RU III

Plaju/Gerong & TBBM Balongan) daan Impor dari Singapura; (2) Pola alternative -

Supply BBM menggunakan Tanker dari TBBM Tg. Gerem & RU II Dumai; dan (3) Pola

emergency - Supply BBM menggunakan Mobil Tangki dari TBBM Kertapati (± 374KM) dan

TBBM Baturaja (± 264KM).

Pola distribusi BBM di Provinsi Lampung

Ketahanan stok BBM di Provinsi Lampung mengandalkan pada TTBM Panjang yang

memiliki 14 tanki timbun dengan kapasitas total mencapai 7.251 KL. Ketahanan stok tertinggi

adalah BBM jenis Pertadex dengan ketahanan stok 365 hari disusul Pertamax yaitu 165 hari

dan yang terendah adalah Premium 11 hari. Dari hasil pengamatan lapangan nampak bahwa

PT Pertamina bersikap proaktif dalam menggiring migrasi Premium ke Pertamax dengan

secara berangsur-angsur mengurangi pasokan premium. Ini nampak dalam realisasi kuota

BBM PSO dan Premium Penugasan di Provinsi Lampung tahun 2011 – 2016. Realiasi

konsumsi BBM PSO dan Premium cenderung lebih rendah dari kuota yang telah ditetapkan.

Realisasi dan Kuota Premium di Provinsi Lampung

Premium 298

KAB/KOTAQuota

2016

Quota Ytd

24 Okt 2016

Real Ytd

24 Okt 2016

% Real vs Quota

Ytd 24 Okt 2016

KAB. LAMPUNG BARAT 21.232 17.287 12.184 70%

KAB. LAMPUNG SELATAN 99.071 80.664 62.960 78%

KAB. LAMPUNG TENGAH 98.008 79.799 66.832 84%

KAB. LAMPUNG TIMUR 85.881 69.925 49.088 70%

KAB. LAMPUNG UTARA 73.276 59.662 49.120 82%

KAB. MESUJI 17.742 14.446 13.168 91%

KAB. PESAWARAN 33.658 27.405 22.608 82%

KAB. PRINGSEWU 43.720 35.597 33.680 95%

KAB. TANGGAMUS 43.201 35.175 29.000 82%

KAB. TULANG BAWANG 66.670 54.283 44.168 81%

KAB. TULANGBAWANGBRT 14.936 12.161 10.312 85%

KAB. WAY KANAN 29.597 24.098 21.216 88%

KOTA BANDAR LAMPUNG 183.248 149.202 117.344 79%

KOTA METRO 30.838 25.109 20.880 83%

KAB. PESISIR BARAT 16.636 13.545 13.160 97%

TOTAL 857.714 698.357 565.720 81%

Ketahanan Stok BBM di Provinsi Lampung

Konversi minyak tanah ke LPG 3 kg telah selesai dilaksanakan pada periode

2009 – 2010 dengan jumlah distribusi 1.671.972 paket. Kemudian pada tahun 2012

dilakukan penyisiran bertambah lagi paket distribusi LPG 3 kg sebanyak 65.855.

Dengan demikian total paket LPG 3 kg menadi 1.737.827. Penyaluran LPG 3 kg

regular disuplai melalui Depot Panjang, sedangkan untuk penyaluran

alternative/emergency melalui perbantuan suplai dari Depot Pulau Layang, Kilang

SEP, dan Depot Tanjung Sekong.

Tren penyaluran LPG 3 kg cenderung meningkat. Kuota terlampaui oleh

realisasi konsumsi.

Dalam metric ton

Title 2012 2013 2014 2015 2016 (Ytd Sept)

Kuota LPG 228.868 305.325 380.687 429.183 350.103

Real 3 Kg 266.296 307.707 376.695 434.642 349.119

Ada kecenderungan masyarakat lebih memilih membeli LPG 3 kg yang bersubsidi

dibandingkan dengan LPG 12 kg. Implikasinya subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran.

Maka perlu dipikirkan untuk segera melakukan sistem distribusi tertutup untuk LPG 3

kg.

Untuk HET Provinsi Lampung sampai saat ini belum ada perubahan (masih

sesuai dengan SK Gubernur sebelumnya No.G/195/B.1V/HK/2015 tgl 13 April

2015) yang berlaku sejak tanggal 1 MEI 2015 sebesar Rp.16.500/ tabung.

Persoalan yang mengemuka adalah disparitas harga dari agen ke

pangkalan. Ini dikarenakan jumlah pangkalan yang masih terbatas, maka

diperlukan penambahan. Di Lampung 1 Kecamatan hanya ada 1 pangkalan,

sebaiknya setiap desa ada 1 pangkalan. Ini bisa dilakukan dengan

memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa.

2.1.3. Masalah Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung

Dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

diperlukan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

membangun dan menata kawasan. Masalah yang mengemuka adalah penataan

wilayah pesisir terutama yang berkaitan dengan zonasi di setiap kabupaten/kota

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 27. Tahun 2007 dan UU no. 1 tahun

2014. Masalah yang kedua adalah mengantisipasi dan mengatasi masalah limbah

rumahtangga dan industry terutama industry pertanian seperti indutri tepung tapioca

yang berada di Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan

dan Lampung Utara.

Salah satu opsi untuk penanganan limbah agar lebih bermanfaat, Pemerintah

Provinsi Lampung melalui Dinas Pertamangan dan Energy telah melakukan

sosialisasi dan koordinasi baik kepada pihak industri agar limbah hasil industry

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga Biogas dan Biomas

(PLTBg dan PLT BM). Saat ini ada beberapa perusahaan yang sedang melaksanakan

konstruksi fasilitas jaringan listrik agar dapat menjual listrik PLTBg dan PLTBm dari

limbah ke PLN (Excess Power0, dan beberapa perusahaan agroindusri lainnya yang

sedang melakukan studi kelayakan.

Dalam mengatasi ketidakpuasan warga Bandar Lampung terhadap aktivitas

KA Batubara rangkaian panjang dengan rute Tanjung Enim – Tanjung Karang –

Tarahan secara umum ada tiga opsi yaitu:

1. Mengalihkan jalur transportasi kereta api

2. Membuat fly over atau under pass disetiap pelintasan kereta api

3. Melakukan pengatuan jam operasi aktivitas kereta api babaranjang.

Untuk debu yang ditimbulkan diusulkan untuk dilakukan penutupan bagian atas

gerbong batubara dengan terpal untuk menekan paparan debu batubara di sepanjang

jalur kereta babaranjang.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

1. Pemerintah Provinsi Lampung harus meningkatkan kualitas koordinasi agar

masalah-masalah yang dihadapi bisa diselesaikan secara sinergis antara

Pemerintah Provins Lampung, Pemerintah Pusat, dan Pihak terkait. Kasus

tidak hadirnya Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah dijadwalkan tidak

boleh terulang lagi. Ini menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Provinsi

Lampung dalam menjalin kerjasama.

2. Hambatan interkoneksi sistem kelistrikan Sumatera Selatan – Lampung karena

masalah hambatan pembebasan lahan untuk tapak tower harus segera

diselesaikan. Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemangku kepentingan

Pemeritah Pusat harus proaktif menyelesaikan masalah tersebut dengan

melibatkan instansi terkait karena.

3. Ketahanan stok BBM di Lampung harus diperbaiki, terutama stok premium

karena ini merupakan PSO dari Pemerintah. Untuk menjamin rasa keadilan dan

kehadiran negara, Pertamina tidak boleh memaksa pengguna premium untuk

beralih ke Pertamax atau Pertalite. Migrasi premium ke BBM lain harus terjadi

secara alamiah.

4. Peningkatan konsumsi LPG 3 Kg harus disikapi dengan bijak oleh Pemerintah

dan Pertamina. Perlu segera dibenahi tatakelola distribusi LPG 3 kg yang

secara bertahap diarahkan ke sistem distribusi tertutup agar subsdi LPG 3 Kg

tepat sasaran.

3.1.3 Rekomendasi

1. Pihak-pihak yang menghambat program interkoneksi Sumatera Selatan –

Lampung perlu diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

2. Gubernur Provinsi Lampung perlu dipanggil oleh Komisi VII DPR RI untuk

menjelaskan persoalan kelistrikan di Lampung dan persoalan lain yang dinilai

penting oleh Komisi VII karena berkaitan dengan program nasional.

3. Pertamina sebagai pihak yang diberi tugas PSO oleh Pemerintah diminta untuk

membuat tatakelola distribusi LPG 3 kg yang menjamin subsidi LPG 3 kg tepat

sasaran

IV Penutup.

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Lampung

sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR

RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jakarta, 3 November 2016

Pimpinan Delegasi

Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI

Ir. H. Harry Poernomo