LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI

KE PROVINSI SULAWESI SELATAN MASA RESES V TAHUN SIDANG 2018 – 2019

TANGGAL 26-28 JULI 2019

Sekretariat Komisi VIII DPR RI Set_komisi8@dpr.go.id

JAKARTA TAHUN 2019

DAFTAR ISI

BAB I Hal

PENDAHULUAN

A. Umum ................................................................................... 1

B. Dasar Kunjungan Kerja ........................................................ 1

C. Maksud dan Tujuan............................................................... 2

BAB II

KINERJA KOMISI VIII DPR RI

A. Fungsi Legislasi ................................................................... 3

B. Fungsi Anggaran ................................................................. 4

C. Fungsi Pengawasan ............................................................ 7

BAB III

HASIL DAN ANALISA KUNJUNGAN KERJA

A. Sekilas Sulawesi Selatan .................................................... 8

B. Hasil Kunjungan Kerja ......................................................... 9

1. Kunjungan ke P2TP2A Maros ....................................... 9

2. Kunjungan ke KUBe Fatimah Azzahra .......................... 14

3. Kunjungan ke MAN 2 dan MTsN 1 Makassar ................ 17

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan ......................................................................... 22

B. Rekomendasi ...................................................................... 23

BAB V

PENUTUP

DAFTAR NAMA ANGGOTA

TIM KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI

KE PROVINSI SULAWESI SELATAN

TANGGAL 26 – 28 JULI 2019

NOMOR N A M A JABATAN FRAKSI DAPIL

URUT ANGG

1.

086

H. Iskan Qolba Lubis, M.A.

Wakil Ketua/

Ketua Tim

PKS

SUMUT II

2. 152 Dr. Jalaludin Rakhmat, M.Sc Anggota PDIP JABAR II

3. 227 Drs. H. Samsu Niang, M.Pd. Anggota PDIP SULSEL II

4. 251 Drs. Musthafa Bakri, MA. Anggota PG DKI JKT II

5. 407 H. Syofwatillah Mohzaib, S.Sos.I

Anggota PD SUMSEL II

6. 426 Khatibul Umam Wiranu,

M.Hum. Anggota PD JATENG

VIII

7. 492 Ir. Dr. Bambang Budi Susanto Anggota PAN Jatim IX

8. 70 H. An’im Falachuddin Mahrus Anggota PKB JATIM VI

9. 508 H. Lukman Hakim Hasibuan Anggota PPP SUMUT III

10. 024 K.H. Dja’far Shodiq, SH. Anggota NASDEM JATIM XI

11. - Yusup Kamaludin Sekretariat Komisi VIII DPR RI

12. - Dicky Rachmadi, S.Ip. Sekretariat Komisi VIII DPR RI

13. - Mohammad Hasyim, S.S.,M.Si.

Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI

14. Jaka Nugraha Media Cetak & Medsos

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan

Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja

Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 telah membentuk 3 Tim

yakni ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan

Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20,

20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan

Pengawasan.

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah

diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:

a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;

b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;

c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Komisi DPR RI pada masa reses.

d. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR

RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga

kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di

bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang

termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah

maupun masyarakat.

2. Tujuan.

Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan

program pembangunan secara umum dan secara khusus di bidang agama,

sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta pelaksanaan

penanggulangan bencana di daerah.

BAB II

KINERJA KOMISI VIII DPR RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1)

menyatakan, bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk

undang-undang.*) kemudian Pasal 20A ayat (1) menyatakan, bahwa ”Dewan Perwakilan

Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)1 Untuk

menjalankan fungsi tersebut dibentuk alat kelengkapan Dewan, antara lain Alat

Kelengkapan Dewan, yaitu Komisi VIII yang bermitra kerja dengan Kementerian Agama

R.I; Kementerian Sosial R.I; Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak; Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB)’ dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Atas dasar landasan konstitusional di atas, Komisi VIII DPR-RI melaksanakan

tugas-tugasnya dalam tiga fungsi:

A. Fungsi Legislasi

1. Pada tanggal 29 Maret 2019 telah disahkan RUU tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji dan Umroh (PIHU) menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

2. Menyusun RUU Inisiatif, yang menjadi prioritas adalah:

a. RUU tentang Pekerja Sosial (dalam proses pembahasan Panja

Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah).

b. RUU tentang Pendidikan Pesantren (dalam proses pembahasan

Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah).

c. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (dalam proses

penyiapan Daftar Inventarisasi Masalah/DIM).

1 http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

B. Fungsi Anggaran

Dalam konteks pelaksanaan Fungsi Anggaran, DPR RI menetapkan APBN

tahun 2020 bersama Pemerintah, kemudian melakukan evaluasi APBN

Kementerian/Lembaga dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019.

Dalam pelaksanaan Fungsi Anggaran dengan mitra kerja, Komisi VIII DPR

RI telah menyetujui pagu indikatif Kementerian Agama RI dalam RAPBN Tahun

2020 sebesar Rp65.245.833.430.000,- (enam puluh lima triliun dua ratus empat

puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu

rupiah), yang akan dialokasikan untuk program:2

No Program

Pagu Indikatif 2020

(dalam ribuan rupiah)

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

1.921.417.232

2 Kerukunan Umat Beragama 52.321.037

3 Pengawasan Akuntabilitas 162.396.272

4 Bimas Islam 5.310.238.736

5 Pendidikan Islam

52.410.371.101

6 Bimas Kristen 1.713.397.340

7 Bimas Katolik 859.770.735

8 Bimas Hindu 746.637.881

9 Bimas Buddha 255.149.529

10 Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1.212.866.308

11 Litbang dan Diklat 560.978.718

12 Jaminan Produk Halal 40.288.541

JUMLAH

65.245.833.430

2 Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI pada hari Senin 24 Juni 2019

Komisi VIII DPR RI juga menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI Tahun

Anggaran 2020 sebesar Rp62.767.643.594.000,- (enam puluh dua triliun tujuh ratus

enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh

empat ribu rupiah), yang dialokasikan untuk program:3

NO

PROGRAM

Pagu Indikatif

2020

(dalam ribuan rupiah)

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

343.514.196

2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 44.550.770

3. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Pengembangan dan

Penyuluhan Sosial

531.116.093

4. Rehabilitasi Sosial 893.764.729

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial 34.457.913.675

6. Pemberdayaan Sosial 347.534.103

7. Penanganan Fakir Miskin 26.149.250.028

JUMLAH 62.767.643.594

3 Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI pada hari Selasa 18 Juni 2019

Selain itu, Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan Anggaran Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020 sebesar Rp689.761.774.000,-

(Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh

Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk:4

NO

PROGRAM

Pagu Indikatif

2020

(dalam ribuan rupiah)

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Lainnya

55.879.210

2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabiltas

Aparatur BNPB

11.213.170

3. Program Penanggulangan Bencana 622.669.394

JUMLAH 689.761.774

Komisi VIII DPR RI memahami penjelasan dari Sekretaris Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas upaya yang dilakukan untuk

menindaklanjuti hasil rapat kerja pada tanggal 18 Juni 2019, yaitu penolakan Komisi VIII

DPR RI terhadap pagu indikatif Tahun Anggaran 2020 dan mendesak untuk melakukan

pembicaraan ulang trilateral meeting bersama Kementerian Keuangan RI dan Bappenas

atas perubahan alokasi RAPBN Tahun 2020 atau dikembalikan seperti Tahun 2019.

Komisi VIII DPR RI mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melalui trilateral meeting dan

Badan Anggaran DPR RI.

Kemudian Komisi VIII DPR RI juga mendukung Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk memanfaatkan Pasal 15 ayat (6) UU No.

4 Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI dengan Sestama BNPB RI pada hari Kamis 27 Juni

2019

17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sebagai alternatif mengatasi kekurangan

Pagu Indikatif Tahun 2020.5

C. Fungsi pengawasan

Dalam pelaksanaan UU dan APBN tahun 2019 dalam rangka

pembangunan, Komisi VIII DPR-RI memiliki cakupan kerja bidang agama,

kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan

kata lain, Komisi VIII DPR-RI menjalankan fungsi pengawasan pembangunan pada

bidang agama, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak.

.

5 Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kamis 27 Juni 2019.

BAB III

HASIL DAN ANALISA KUNJUNGAN KERJA

KE SULAWESI SELATAN

A. Sekilas Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan, atau disingkat Sulsel, adalah sebuah provinsi di

Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar.

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' -

122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi ini berbatasan

dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi

Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.6

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten dan kota, yakni

Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten

Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto,

Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur,

Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten

Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tana Toraja,

Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota

Pare Pare.

Bahasa Makassar adalah salah satu rumpun bahasa yang dipertuturkan di

daerah Makassar dan sekitarnya. Tersebar di Kota Makassar, Gowa, Takalar,

Jeneponto, Bantaeng, sebagian Bulukumba sebagian Maros dan sebagian

Pangkep.

Mayoritas penduduk Sulawesi Selatan beragama Islam, kecuali di

Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara dan sebagian wilayah di

Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu beragama

Kristen Protestan.

Salah satu kebiasaan yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan adalah

Mappalili. Mappalili (Bugis) atau Appalili (Makassar) berasal dari kata palili yang

memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan

6 https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan

mengganggu atau menghancurkannya. Mappalili atau Appalili adalah ritual turun-

temurun yang dipegang oleh masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat dari

Kabupaten Pangkep terutama Mappalili adalah bagian dari budaya yang sudah

diselenggarakan sejak beberapa tahun lalu. Mappalili adalah tanda untuk mulai

menanam padi. Tujuannya adalah untuk daerah kosong yang akan ditanam,

disalipuri (Bugis) atau dilebbu (Makassar) atau disimpan dari gangguan yang

biasanya mengurangi produksi.

Lima tahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21

Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif

Sulawesi. Sekitar 10 tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 47

Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Empat tahun setelah itu, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 pemerintah

memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Terakhir, pemerintah

memecah Sulawesi Selatan menjadi dua, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun

2004.

Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mandar

yang tadinya merupakan kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan resmi menjadi

kabupaten di provinsi Sulawesi Barat seiring dengan berdirinya provinsi tersebut

pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.

B. Hasil Dan Analisa Kunjungan

1. Kunjungan Ke P2TP2A Kabupaten Maros

Di lingkungan kompleks perkantoran Pemerintahan Kabupaten

(Pemkab) Maros, Sulawesi Selatan, terdapat P2TP2A atau Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Layanan ini merupakan pusat

kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama

perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

a. Dasar hukum pembentukan P2TP2A:

UUD NRI Tahun 1945

UU No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan

segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Jo Rekomendasi

Umum PBB No. 19 tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap

Perempuan jo. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap

Perempuan.

UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga.

UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (UU PTPPO)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

b. Tujuan Pembentukan P2TP2A

Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan

dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas

perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/

pemberdayaan.

Mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender

diberbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara

menyeluruh.

c. Sasaran P2TP2A

Perempuan dan anak korban kekerasan

Masyarakat

Pengambil kebijakan/pemerintah

Lembaga Pemberi Layanan (SKPA, lembaga vertikal, LSM)

d. Kasus-kasus di P2TP2A Kabupaten Maros

Menurut Kepala Dinas PPPA Kabupaten Maros Drs. Idrus, M.Si

yang juga penanggungjawab P2TP2A setempat, jumlah pengaduan

masyarakat ke P2TP2A Maros tercatat mencapai 75 kasus pada tahun

2017. Namun setelah P2TP2A Kabupaten Maros didirikan, jumlah

pengaduan berkurang menjadi 47 kasus pada 2018 dan 23 kasus sampai

Juli 2019.

Kantor P2TP2A Kabupaten Maros sedang direnovasi

Mayoritas kasus yang diadukan ke P2TP2A Kabupaten Maros adalah

kekerasan terhadap anak, mulai dari korban pemerkosaan, anak lahir di luar

nikah atau anak yang menjadi korban akibat orang tua yang bercerai. Mereka

mendapat pelayanan dari P2TP2A seperti mobil penjemputan untuk melapor

ke polisi atau visum ke RSUD serta konseling psikologis juga bimbingan

keagamaan.

Data Kasus Pengaduan ke P2TP2A Kab. Maros

Dalam menangani pengaduan yang masuk, P2TP2A menghadapi

kendala yang beragam. Selain dana yang terbatas, P2TP2A juga kesulitan

untuk mengurus asuransi kesehatan sebab rata-rata anak korban kekerasan

yang mengadu tidak memiliki BPJS. Untuk mengurus BPJS mereka

terkendala tidak adanya akte kelahiran sebagai prasyarat kepersertaan BPJS.

Akhirnya sering diakali dengan menerbitkan akte kelahiran dadakan,

meskipun tanpa menyebutkan identitas sang ayah sebab mereka anak yang

lahir di luar nikah.

Kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Maros antara lain:

Belum ada rumah aman/shelter bagi anak dan perempuan korban

kekerasan sehingga untuk sementara mereka dirujuk ke rumah

singgah Dinsos Maros.

Koordinasi antar unit layanan untuk perempuan dan anak belum

optimal (antara P2TP2A, SLRT Dinsos, Disdik, Dinkes, RSU dan

PPA Polres).

Tidak tersedianya biaya visum di P2TP2A

Pemahaman masyarakat bahwa KDRT merupakan aib keluarga

yang tidak boleh diketahui oleh orang lain.

3 7 7

26

75

47

23

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jul-19

Komitmen Pemerintah Desa/Kelurahan masih kurang dalam

penanganan KTP/KTA (baik kebijakan maupun anggaran).

Masih kurang tenaga terlatih untuk penanganan KTP/KTA di

P2TP2A, PPA Polres, Puskesmas/RSU dan organisasi/lembaga

masyarakat.

Biaya operasional yang sangat terbatas.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Iskan Qolba Lubis, MA memberikan sambutan

Penyerahan plakat dari Komisi VIII ke Kadis PPPA Maros

2. Kunjungan ke KUBe Fatimah Azzahra

Kelompok Usaha Bersama (KUBe) adalah kelompok warga atau

keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial

yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS. Hal ini dilakukan

untuk mewujudkan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai

sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.7

a. Tujuan KUBe

KUBe diarahkan dalam upaya mempercepat penghapusan kemiskinan,

melalui:

Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBe secara

bersama dalam kelompok.

Peningkatan pendapatan

Pengembangan usaha

7 https://kemsos.go.id/content/kube

Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para

anggota KUBe dan dengan masyarakat sekitar.

b. Sasaran KUBe

Selama ini sasaran KUBe dalam kaitan dengan kebijakan MPMK adalah

PMKS yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan rincian sebagai

berikut :

Keluarga fakir miskin yang dibina melalui Program Bantuan

Kesejahteraan Sosial Fakir miskin.

Kelompok masyarakat terasing yang dibina melalui Program

Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing.

Para penyandang cacat yang dibina melalui Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.

Lanjut usia yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan

Sosial Lanjut Usia.

Anak terlantar yang dibina melalui Program Pembinaan

Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar.

Wanita rawan sosial ekonomi yang dibina melalui Program

Peningkatan Peranan Wanita di Bidang Kesejahteraan Sosial.

Keluarga muda mandiri yang dibina melalui Program Pembinaan

Keluarga Muda Mandiri.

Remaja dan pemuda yang dibina melalui Program Pembinaan

Karang Taruna.

Keluarga miskin di Daerah Kumuh yang dibina melalui Program

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

c. Peninjauan ke KUBe Fatimah Azzahra

KUBe Fatimah Azzahra merupakan kelompok wanita nelayan

(KWN) yang bersatu untuk pemberdayaan ekonomi. Mereka membentuk

usaha pembuatan abon ikan. Harga ikan yang tadinya hanya

Rp.50.000/kg disulap menjadi seharga Rp 150.000 setelah dikemas

dalam produk abon ikan.

Usaha pemberdayaan ekonomi para wanita nelayan ini yang

mayoritas sudah berusia lanjut, sudah banyak mendapatkan penghargaan

baik dari tingkat desa, kecamatan sampai Kota Makassar. Bahkan KUBe

ini pernah juga tampil di layar televise berkat usahanya yang mampu

mengangkat harkat dan martabat sekitar 150 lansia.

KUBe Fatimah Azzahra bahkan tidak hanya mampu

memberdayakan ekonomi masyarakat tetapi juga sosial. Para lansia yang

dibina oleh KUBe ini dapat beraktivitas dalam berbagai kegiatan positif

seperti olah raga bersama, mendapat makanan tambahan hingga

melaukan interaksi sosial lainnya.

Menurut Direkur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Nur

Pujianto, KUBe Fatimah Azzahra merupakan salah satu model KUBe

yang berhasil melakukan pemberdayaan ekonomi dan juga sosial. Dia

berharap apa yang sudah dilakukan oleh KUBe Fatimah Azzahra dapat

diikuti oleh KUBe-KUBe lainnya di Indonesia.

Rombongan Komisi VIII DPR sedang menyimak paparan pengurus KUBe

Para Anggota KUBe mendengar Sambutan Pimpinan Komisi VIII DPR

3. Peninjauan ke MAN 2 Makassar

Madrasah Aiyah Negeri (disingkat MAN) adalah jenjang pendidikan

menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah

menengah atas, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.

Pendidikan Madrasah Aliyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas

10 sampai kelas 12.8

a. Sejarah MAN 2 Model Makassar

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Makassar berawal dari

PGAN 4 yang didirikan oleh Pemerintah tahun 1958. Awalnya Perguruan

Islam di Jalan Dr. Sam Ratulangi dan Perguruan Muhammadiyah di jalan

Muhammadiyah. Tahun 1961 – 1963 pembangunan gedung baru

dilakukan di jalan Sultan Alauddin untuk memusatkan kegiatan pendidikan.

Pada tahun 1964 PGAN resmi terpusat di jalan Sultan Alauddin.

Tahun 1980 PGAN 4 beralih menjadi MTsN dan PGA 6 Tahun

beralih menjadi PGAN. Perkembangan Selanjutnya, tahun 1989 PGAN

beralih menjadi MAN 2 Ujung Pandang, kemudian sesuai SK Nomor

8 https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_aliyah

E.IV/PP.006/Kep/17-A/1998 tanggal 20 Februari 1998 beralih menjadi

MAN 2 Model Makassar sampai sekarang.9

b. Membutuhkan Bantuan

Menurut Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar H.

Kaharudin, sampai saat ini jumlah peminat dan alokasi atau ketersediaan

kursi di MAN 2 Makassar tidak sebanding. Setiap tahun tidak kurang dari

1.500 lulusan MTs/SMP mendaftarkan diri namun ketersediaan kursi hanya

untuk 400 siswa/i.

Oleh sebab itulah dia mengharapkan Komisi VIII DPR RI selaku

mitrakerja Kementerian Agama RI dapat memberikan bantuan anggaran

untuk pembangunan ruang kelas agar ketersediaan kursi bisa diingkatkan.

Hal ini dia lakukan secara sinergis dengan membangun dan

mengembangkan fasilitas pendidikan lainnya seperti laboratorium

komputer, bahasa, biologi, kimia dan fisika.

Kaharudin juga menjelaskan, meskipun dengan fasilitas terbatas

tetapi prestasi siswa/i MAN 2 Model Makassar patut dibanggakan. Itu

karena MAN 2 Model Makassar mampu menjuarai berbagai ajang atau

kompetisi berbasis ilmu pengetahuan.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Sulsel I

Bpk. Samsu Niang menyatakan bahwa bantuan untuk MAN 2 Model

Makassar sudah direalisasikan pada tahun 2019 bahkan untuk tahun 2020

juga sudah diproyeksikan akan mendapat kembali bantuan kendati nilainya

belum dipastikan.

Wakil Ketua Komisi VIII yang juga Ketua Tim Rombongan Bpk. H.

Iskan Qolba Lubis menjeaskan bahwa bantuan untuk sekolah-sekolah

madrasah sudah dialokasikan melalui Kementerian Agama RI. Namun

hendaknya Pemerintah Daerah (Pemda) juga ikut peduli sehingga ada

sinergitas dalam pembangunan.

Bpk. Iskan Qolba Lubis juga percaya bahwa siswa/i MAN2 Model

Makassar tidak kalah cerdas dibanding siswa/i sekolah umum. Namun

tentu siswa/i MAN 2 Model Makassar harus menjaga kepercayaan para

9 https://man2modelmakassar.sch.id/sejarah/

stake holder di bidang pendidikan keagamaan bahwa siswa/i madrasah

bisa diandalkan baik dalam ilmu pengetahuan maupun iman dan taqwa.

Rombongan Komisi VIII DPR RI melakukan audiensi di Aula MAN 2 Model Makassar

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI memberikan pengarahan di MAN 2 Model Makassar

Rombongan Komisi VIII DPR RI berfoto bersama MAN 2 Model Makassar

Rombongan Komisi VIII DPR RI Juga Mengunjungi MTsN 1 Makassar

Rombongan Komisi VIII DPR RI Disambut Tarian Siswa/i MTsN 1 Makassar

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Memberikan Sambutan di MTsN 1 Makassar

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Dalam kunjungan ke P2TP2A Kabupaten Maros dapat disimpulkan:

Keberadaan P2TP2A Kabupaten Maros telah memberikan manfaat dalam

menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam penanganan kasus, P2TP2A seringkali terkendala permasalahan

administratif.

Sinergi antara P2TP2A Kabupaten Maros dengan stake holder terkait seperti

PPA Polres, Dukcapil, aparat kelurahan dan pemuka agama perlu

ditingkatkan.

Rumah Aman bagi para perempuan dan anak korban kekerasan perlu

disediakan.

Menyediakan operasional untuk penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak.

2. Dalam kunjungan ke KUBe Fatimah Azzahra dapat disimpulkan:

Keberadaan KUBe Fatimah Azzahra sangat penting dalam pemberdayaan

ekonomi masyarakat.

KUBe Fatimah Azzahra menjadi model pemberdayaan sosial.

KUBe Fatimah Azzahra sudah mendapatkan penghargaan di tingkat

kelurahan hingga tingkat kota bahkan sempat diundang dalam acara talk

show di televisi nasional.

KUBe Fatimah Azzahra mampu menyantuni 150 lansia.

KUBe Fatimah Azzahra berhasil membangun interaksi sosial yang intensif di

tengah perkampungan nelayan.

3. Dalam kunjungan ke MAN 2 Model Makassar dapat disimpulkan:

MAN 2 Model Makassar menjadi salah satu model pendidikan berbasis

keagamaan di Makassar.

Para siswa/i lulusan MTs/SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke MAN 2

Model Makassar membludak, setiap tahun tidak kurang dari 1.500 pendaftar

tetapi hanya 400 siswa/i yang bisa diterima.

MAN 2 Model Makassar membutuhkan ruang kelas baru dan sarana serta

prasarana pendidikan lainnya.

MAN 2 Model Makassar mampu menjuarai berbagai ajang atau kompetisi

berbasis ilmu pengetahuan.

MAN 2 Model Makassar belum memiliki laboratorium.

B. Rekomendasi

1. Untuk P2TP2A Kabupaten Maros dapat direkomendasikan:

Manfaat dari keberadaan P2TP2A Kabupaten Maros harus ditingkatkan.

Kendala administrasi yang dihadapi dalam penanganan kasus oleh P2TP2A

harus segera diatasi.

Tingkatkan sinergi antara P2TP2A Kabupaten Maros dengan stake holder

terkait seperti PPA Polres, Dukcapil, aparat kelurahan dan pemuka agama.

Rumah Aman bagi para perempuan dan anak korban kekerasan perlu

disediakan.

Operasional untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak perlu disediakan.

2. Untuk KUBe Fatimah Azzahra dapat direkomendasikan:

Tingkatkan manfaat keberadaan KUBe Fatimah Azzahra dalam

pemberdayaan ekonomi dan juga sosial.

KUBe Fatimah Azzahra harus terus menjadi model pemberdayaan

masyarakat.

Prestasi KUBe Fatimah Azzahra dalam mendapatkan penghargaan di tingkat

kelurahan hingga tingkat kota harus ditingkatkan.

Tingkatkan santunan kepada para lansia.

Tingkatkan terus interaksi sosial yang intensif di tengah masyarakat.

3. Untuk MAN 2 Model Makassar dapat direkomendasikan:

Tingkatkan manfaat dari MAN 2 Model Makassar sebagai model pendidikan

berbasis keagamaan di Makassar.

Pertimbangkan untuk menambah daya tamping siswa/i lulusan MTs/SMP

yang ingin melanjutkan pendidikan ke MAN 2 Model Makassar mengingat

besarnya animo masyarakat.

Perlu dialokasikan dana untuk penambahan ruang kelas baru dan sarana

serta prasarana pendidikan di MAN 2 Model Makassar.

Tingkatkan prestasi MAN 2 Model Makassar untuk menjuarai lebih banyak

ajang atau kompetisi berbasis ilmu pengetahuan.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Sulawesi

Selatan pada Masa Reses V Tahun Persidangan 2018-2019 ini dibuat, dengan harapan

dapat menjadi bahan rujukan dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan

anggaran dengan mitra kerja Komisi VIII DPR RI.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA TIM

(H. Iskan Qolba Lubis, M.A.)