laporan kunjungan panitia kerja ruu tentang …
TRANSCRIPT
1
LAPORAN
KUNJUNGAN PANITIA KERJA
RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
KOMISI VIII DPR RI
KE AUSTRALIA
MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2010-2011
TANGGAL 26 APRIL – 2 MEI 2011
2 MEI 2011
2
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................ 3
B. Dasar Hukum ................................................................................. 5
C. Urgensi Kunjungan Kerja ..................................... 6
D. Substansi RUU......................................................... 6
E. Tujuan dan Target Kunjungan Kerja................... 7
F. Objek Kunjungan Kerja..................................................................... 7
G. Bentuk Kegiatan Kunjungan Kerja................................................... 8
H. Jadwal Kegiatan............................................................................. 8
I. Nama Tim Kunjungan.................................................................... 12
BAB II HASIL KUNJUNGAN
A. Pelaksanaan
.Kunjungan............................................................................ 14
B. Data dan Fakta Hasil Kunjungan............................................ 32
BAB III RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI ..................... 39
BAB IV PENUTUP........................................................................................... 43
LAMPIRAN ............................................................................................ 44
LAPORAN
3
KUNJUNGAN PANITIA KERJA
RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN(FM)
KOMISI VIII DPR RI
KE AUSTRALIA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komisi VIII DPR RI saat ini sedang melakukan Pembahasan Tingkat I RUU tentang RUU
tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam RUU ada beberapa masalah substantif dan
krusial yang memang perlu mendapat penguatan, antara lain rumusan yang terkait dengan
(1) bentuk intervensi negara dalam penanganan fakir miskin, (2) Sistem Pendataan dan
penetapan Fakir Miskin (3) Cakupan dan indikator kemiskinan dan (4) Model program
pemberdayaan, pelindungan, pelayanan dan peran serta masyarakat dalam penanganan
fakir miskin.
Untuk memformulasikan beberapa materi substansial yang masih krusial tersebut di atas,
ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pertama melakukan kajian ulang secara
komprehensif berbagai kebijakan nasional, kedua mencari pengalaman negara lain yang
telah dianggap berhasil dalam pengaturan dan penerapan kebijakan penanganan
kemiskinan.
Langkah pertama telah dilakukan oleh Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI dengan melakukan
berbagai Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum bahkan
melakukan penyerapan aspirasi ke berbagai daerah. Namun demikian dari hasil kerja Panja
tersebut dirasa masih belum lengkap karena yang diatur dalam RUU juga berdimensi
global, dimana isu penanganan kemiskinan dalam hal ini kesejahteraan sosial telah menjadi
isu global yang menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dalam berbagai
resolusinya menyerukan tentang pembangunan sosial yang lebih terintegrasi.Demikian
juga, sebagai negara yang telah berkomitmen mewujudkan target capaian Millenium
Development Goals (MDG’s) tahun 2015, maka Komisi VIII DPR RI bersepakat melakukan
kunjungan luar negeri untuk mendapatkan masukan pengalaman dari negeri Australia
dalam penanganan kemiskinan atau orang-orang yang berpendapatan rendah.
Australia adalah salah satu negara welfare state (Negara sejahtera) yang memiliki
kebijakan sosial (social policy) yang mencakup strategi dan upaya-upaya dalam
4
meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social
protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi
sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). Selain itu juga Australia
memiliki cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social
services), dan juga sistem pendekatan yang menjadikan bahwa setiap orang harus
memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sejak didirikannya Australia tahun 1901,
Australia menjalankan sistem jaminan sosialnya melalui program bantuan sosial (pilar
pertama dalam sistem Australia).
Pada tahun 2008, dana untuk jaminan sosial berjumlah enam persen dari GDP Australia
Sampai dengan awal tahun 70-an, penduduk yang memasuki usia pensiun dan memiliki
penghasilan dan aset di bawah jumlah tertentu mendapat uang pensiun otomatis dari
pemerintah. Karena sifatnya bantuan sosial, maka tidak semua penduduk berhak
mendapatkan dana pemerintah yang dikumpulkan dari pajak umum (general tax revenue).
Oleh karenanya pemerintah mengembangkan instrumen seleksi, means test untuk
menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial hari tua. Sedangkan
jaminan kesehatan sudah menjadi hak setiap penduduk yang pendanaanya dibiayai dari
dana pajak. Baru pada tahun 1973 dirasakan perlunya mengembangkan asuransi
kesehatan wajib dan pada tahun 1983 dirasakan perlunya asuransi hari tua wajib.
Praktek jaminan sosial dengan sistem asuransi wajib atau asuransi sosial baru diterapkan
sepenuhnya sejak tahun 1992 yang pada waktu itu, sekitar 40% pekerja memiliki asuransi
hari tua. Pada tahun 2001, dengan program asuransi sosial, maka sudah 97% pekerja tetap
telah menjadi peserta. Pada tahun 2001, 65% penduduk lansia menerima pensiun (Aged
Pension) dari sistem asuransi wajib yang dikenal dengan superannuation.Tidak hanya
senior citizens yang mendapatkan tunjangan dan pensiun dari Pemerintah, tetapi para
pemuda yang telah lulus sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan juga mendapatkan
tunjangan dari Pemerintah yang disebut dengan New Start Allowance. Meskipun demikian,
mereka diharuskan untuk segera mencari pekerjaan dan Pemerintah Australia mengawasi
mereka agar benar-benar mendapatkan pekerjaan sehingga New Start Allowance mereka
dapat dihentikan. Sistem jaminan sosial di Australia menggunakan subsidi silang, dimana
masyarakat yang mampu membayar lebih dalam bentuk pajak yang dibayarkan kepada
pemerintah, sehingga dapat membiayai masyarakat yang kurang beruntung ataupun yang
masih berada di bawah mereka. Kebijakan Pelayanan Sosial di Negara Australia
menerapkan Model welfare pluralism: peran negara dan masyarakat relatif seimbang.
Tentunya Hal ini juga penting untuk dibandingkan artinya Negara Indonesia yang termasuk
sebagai Negara menengah namun di sisi lain secara konstitusional (misalnya Pembukaan
UUD 1945 beserta pasal 27, 31, 33, dan 34; ) Indonesia sejatinya dapat dikategorikan
sebagai penganut welfare state. Tentunya Indonesia bisa membandingkan bagaimana
5
pengelolan perlindungan sosial di Australia dan menyesuaikannya dengan kemampuan
dan kondisi yang ada di Indonesia.
Di sisi lain juga seiring dengan menguatnya otonomi di daerah, dimana penanganan
kemiskinan atau pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social
services), juga tidak harus terpusat, sehingga tanggungjawab Pemerintah daerah dalam
penanganan kemiskinan dapat menerapkan jenis-jenis pelayanan dan bahkan sistem
pengorganisasiannya bisa dilakukan secara terdesentralisasi sesuai dengan karakteristik
dan keperluan masyarakat setempat, yang terpenting, framework dan substansi dari
pendekatan itu tetap menekankan pentingnya perlindungan sosial sebagai hak warga
negara.
B. Dasar Hukum
Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Negara Australia berdasarkan pada:
1. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 143 ayat (3),(4), dan
(5) Tahun 2009.
4. Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat
Nomor : PW.01/3314/DPR RI/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
C. Urgensi Kunjungan Kerja ke Australia
6
Terkait dengan pembahasan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin ada beberapa materi
substantif yang masih perlu disempurnakan, sehingga pengaturannya lebih komprehensif
dan implementatif dari hulu (aspek kebijakan) sampai hilir (pelaksanaan program). Oleh
karena itu perlu mengetahui model yang tepat untuk dijadikan proyeksi penanganan
kemiskinan yang secara intensif sedang melakukan penanganan kemiskinan. Atas dasar
pertimbangan tersebut Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Australia,
dengan memfokuskan pada 3 (tiga) aspek strategis:
1. Dari Aspek Regulasi, hendak memperoleh gambaran langsung bagaimana model
pengaturan penanganan kemiskinan di Australia. Peraturan perundang-undangan
apa saja yang terkait dan mengatur penanganan kemiskinan,
2. Dari Aspek Kebijakan (Policy), Panja RUU Tantang
Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI hendak melakukan pertemuan
langsung dengan Kementerian keluarga, perumahan, pelayananan Komunitas dan
Urusan Adat (Ministry of Familias, Housing, Community Service and Indigenous
Affairs (FaHCSIA),National Manager for Aged and Internasional Program,
Departemen Pelayanan Manusia (Departemen of Human Service ).yang membawahi
Centerlink dan Medicare dan, Departement of Immigration and Citizenship (DIAC).
3. Dari Aspek Implementasi program, Komisi VIII DPR RI hendak mengetahui secara
langsung apa dan bagaimana implementasi pengentasan kemiskinan atau
kebijakan sosial di Australia melalui perlindungan sosial yang menggunakan skema
jaminan sosial.
D. Substansi RUU tentang Penanganan Fakir Miskin
Maksud Kunjungan Kerja ini banding adalah mendorong penggeseran cara pandang
terhadap penanganan kemiskinan di Indonesia, yaitu:
1. Bentuk tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah di tingkat daerah kaitannya
dengan pembagian tugas dan wewenang penanganan kemiskinan.
2. Pola pengalokasian angaran antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mekanisme
pelayanan atau penanganan kemiskinan.
3. Isu-isu sentral yang terkait dengan kesehatan lingkungan, partisipasi masyarakat dan
peran dunia usaha maupun kerjasama internasional.
4. Model penanganan fakir miskin dari yang bersifat respon charity ke model
pemberdayaan, bahwa perlu adanya paradigma baru dalam penanggulangan
kemiskinan rakyat sebagai subyek dan sasaran dengan menerapkan pola atau
7
model yang variatif sesuai dengan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, dan
kondisi sosial budaya masyarakat dengan program-program yang memberdayakan.
5. Aspek kelembagaan, peran lembaga yang secara intensif menyusun, merumuskan
dan melaksanakan kebijakan penanganan kemiskinan
E. Tujuan dan Target yang Hendak Dicapai
a. Kunjungan Kerja bertujuan untuk membandingkan :
1. Bagaimana peran parlemen di bidang legislasi, budgeting dan pengawasan di
Australia dalam membangun sistem penanggulangan kemiskinan?
2. Bagaimana subtansi peraturan perundang-undangan yang berpihak pada rakyat
miskin dipakai oleh Australia yang dijadikan landasan hukum untuk
penanggulangan kemiskinan.
3. Bagimana mekanisme kelembagaan, koordinasi dan dukungan pendanaan dalam
penanggulangan kemiskinan di Australia
b. Target
1. Memperoleh alternatif solusi tentang model pembagian tugas dan wewenang
pemerintah pusat dan daerah.
2. Memperoleh alternatif model intervensi pemerintah dalam percepatan
penanganan kemiskinan di pedesaan/perkotaan.
3. Memperoleh alternatif model kelembagaan yang efektif dan koordinasi antar
lembaga yang menangani kemiskinan.
4. Memperoleh bentuk partisipasi masyarakat dan peran dunia usaha dalam
penanganan kemiskinan.
F. Obyek Kunjungan Kerja
Dalam Kunjungan Kerja ke Australia ada beberapa obyek Kunjungan Kerja adalah
mengunjungi beberapa instansi penting antara lain :
8
1. Pertemuan dengan Excellency Mr Tony Issa, Anggota Parlemen dari daerah
Pemilihan New South Wales
2. Pertemuan dan dialog dengan Mr Iqbal, Australian Federation Of Islamic Councils
(AFIC) di Sidney
3. Pertemuan dengan Malik Fahd Islamic School councils di Sidney.
4. Pertemuan dan silaturahim dengan KJRI dan mahiswa Indonesia di Sidney.
5. Pertemuan dengan Mr. Hugh Borrowman, First Assistant Secretary, South East Asia
Division, DFAT di Canberra.
6. Pertemuan dan Diskusi dengan Mr.Arati Waldergrave, Acting Branch Manager Social
House, Kementerian keluarga, perumahan, pelayananan Komunitas dan Urusan
Adat (Ministry of Familias, Housing, Community Service and Indigenous Affairs
(FaHCSIA), di Canberra.
7. Pertemuan dan dialog dengan Dubes RI di Canberra, masyarakat Indonesia dan
PPIA .
8. Pertemuan dan Dialog dengan Mr Stephen Kelly, National Manager for Aged and
Internasional Program, Departemen Pelayanan Manusia (Departemen of Human
Service ).
9. Pertemuan dan Diskusi dengan Mr . Peter Van Vilet, Assistant Secretary,
Multicultural Affairs, Departement of Immigration and Citizenship (DIAC).
10. Pertemuan dengan Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia
(AusAID).
11. Pertemuan dan Diskusi dengan Oxfam (NGO penanganan Kemiskinan) di
Melbourne.
12. Pertemuan dengan KJRI, Tokoh Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di
Melborne.
9
G. Bentuk Kegiatan Kunjungan Kerja
Kegiatan Kunjungan Kerja dilaksanakan melalui tiga bentuk kegiatan, yaitu studi
literature dan studi lapangan (diskusi/pertemuan).
1. Studi literature
Studi literature dilakukan melalui penelusuran informasi yang bersumber dari internet,
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kedutaan Besar Australia, dan
Parlemen.
2. Pertemuan Formal, dilakukan melalui : Pertemuan dan diskusi.
H. Jadwal Kegiatan
JADWAL KUNJUNGAN KERJA
KOMISI VIII DPR RI KE AUSTRALIA
26 APRIL S.D. 2 MEI 2011
1. Selasa, 26 April 2011
Pukul 21.00 Tim berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta
Pukul 23.20 Pesawat lepas landas (GA 712)
2. Rabu, 27 April 2011
Pukul 09.00 Tiba di Sydney International Airport
Pukul 10.30 Pertemuan dan Diskusi dengan Excellency Mr Tony Issa,
Anggota Parlemen Daerah Pemilihan New South Wales, di
Sidney
10
Pukul 11.15 Perjalanan menuju tempat pertemuan dengan Australian
Federation of Islamic Councils (AFIC)
Pukul 11.45 Pertemuan dan diskusi dengan Pengurus AFIC (didahului makan
siang)
Pukul 12.15 Perjalanan menuju Malek Fahd Islamic School (MFIS)
405 Waterloo Road, Greenacre, New South Wales
Pukul 12.35 Pertemuan dan diskusi dengan Pengelola MFIS
Pukul 14.00 Peninjauan MFIS
Pukul 15.30 Menuju hotel, istirahat
Pukul 18.00 Menuju Konsulat Jenderal RI di Sydney
25 Kent Road, Rose Bay, New South Wales 2029
Pukul 19.00 Pertemuan ramah tamah dengan Konsul Jenderal RI di Sydney.
Pukul 21.00 Kembali ke hotel
Pukul 21.20 Pertemuan internal tim, evaluasi pertemuan dengan MFIS,
AFIC, dan Konjen RI.
3. Kamis, 28 April 2011
Pukul 10.00 Tim berangkat menuju Canberra dengan bus.
Pukul 13.30 Tiba di Canberra langsung menuju Department of Foreign
Affairs and Trade (DFAT)
Pukul 14.45 Tiba di DFAT, disambut oleh Mr. Hugh Borrowman, Asisten
Sekretaris Pertama Divisi Asia Tenggara DFAT.
Pukul 15.15 Pertemuan dan diskusi dengan Department of Families,
Housing, Community Services, and Indigenous Affairs
(FaHCSIA).
Pukul 17.15 Menuju hotel, istirahat
Pukul 18.40 Menuju Rumah Dinas Duta Besar RI di 16 Monaro Crescent,
Red Hill, ACT 2600
Pukul 19.00 Pertemuan ramah tamah dengan Duta Besar LBDBP RI untuk
Australia.
Pukul 21.00 Menuju hotel
Pukul 21.30 Pertemuan internal tim, evaluasi pertemuan dengan DFAT,
FaHCSIA, dan Dubes RI.
4. Jumat, 29 April 2011
Pukul 08.40 Menuju Gedung Kedutaan Besar RI di 8 Darwin Avenue,
Yarralumla, ACT 2600
11
Pukul 09.00 Pertemuan dengan Mr. Stephen Kelly, National Manager for
Aged Care and International Programs, Department of Human
Services
Pukul 11.00 Pertemuan dengan Mr. Peter Van Vliet, Assistant Secretary,
Multicultural Affairs, Department of Immigration and
Citizenship (DIAC)
Pukul 13.00 Menuju Canberra Mosque, Empire Circuit, Yarralumla, ACT
2600, sholat jumat.
Pukul 14.00 Menuju Gedung Parlemen, dilanjutkan perjalanan ke Gedung
AusAID di 255 London Circuit.
Pukul 15.00 Pertemuan dengan AusAID
Pukul 16.30 Kembali ke hotel, istirahat.
Pukul 20.00 Pertemuan internal tim, evaluasi pertemuan dengan
Department of Human Services, Department of Immigration
and Citizenship (DIAC), dan AusAID.
5. Sabtu, 30 April 2011
Pukul 08.30 Menuju Bandara Canberra
Pukul 10.05 Pesawat takeoff menuju Melbourne dengan penerbangan
domestik Virgin Blue.
Pukul 11.15 Tiba di Melbourne
Pukul 13.30 Menuju Oxfam, NGO yang bergerak dalam penanganan
kemiskinan, Keadilan Gender, Bencana, dan Pelayanan
Kebutuhan Dasar
Pukul 14.00 Pertemuan dengan Oxfam
Pukul 18.30 Menuju KJRI
Pukul 19.00 Pertemuan dengan KUAI Konjen RI di Melbourne beserta
masyarakat dan PPIA.
Pukul 21.00 Kembali ke hotel
Pukul 22.00 Pertemuan internal tim, evaluasi terhadap pertemuan dengan
Oxfam dan PPIA.
6. Minggu, 1 Mei 2011
Pukul 10.00 Pertemuan internal tim, evaluasi terhadap keseluruhan
pertemuan dengan pihak-pihak terkait di Australia.
Pukul 14.00 Persiapan kembali ke Jakarta
7. Senin, 2 Mei 2011
12
Pukul 06.30 Menuju Bandara Internasional Melbourne
Pukul 09.55 Pesawat takeoff menuju Jakarta dengan GA 717.
Pukul 14.05 Tiba di Bandara Soekarno-Hatta
DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI PANJA
RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
KOMISI VIII DPR RI
KE AUSTRALIA
13
BAB II
HASIL KUNJUNGAN KERJA
A. Pelaksanaan Kunjungan
1. Delegasi tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin ke Australia
berangkat pada hari Selasa, 26 April 2011. Delegasi Panja RUU tentang Penanganan
NO. NO NAMA KETERANGAN
1. Abdul Kadir Karding, MP Ketua
2. Chairun Nisa Radhi, MP Wk. Ketua
3. Ahmad Zainuddin, MP Wk. Ketua
4. Adji Farida Padmo, MP Anggota
5. Muhammad Syaiful Anwar, MP Anggota
6. Ratu Siti Romlah, MP Anggota
7.
Zulkarnaen Djabar Abdul
Djabar, MP
Anggota
8. Rukmini Buchori Kastoebi, MP Anggota
9. Ina Ammania Syuhul, MP Anggota
10. Jazuli Juwaini Sabag, MP Anggota
11. Abdul Rozaq Rais, MP Anggota
12.
Soemientarsih Moentoro
Selamet, MP
Anggota
14
Fakir Miskin, Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.
Abdul Kadir Karding SPi MSi dan telah menyelesaikan kunjungan Pada hari Senin, 2
Mei 2011, sesuai yang direncanakan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka
menggali informasi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Australia
sebagai bahan masukan untuk menyusun RUU tentang penanganan fakir miskin di
Indonesia.
2. Kegiatan Pertama, Pertemuan dan Diskusi dengan Excellency Mr Tony Issa, Anggota
Parlemen Daerah Pemilihan New South Wales dan mantan menteri sosial di salah
satu negara bagian di Sidney, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011
Dalam pertemuan ini bertukar pikiran dan berdiskusi permasalahan tugas
keparlemenan dan kebijakan sosial terkait dengan penanganan kemiskinan.
3. Kegiatan Kedua, Pertemuan dengan AFIC dilaksanakan hari Rabu, tanggal 27 April
2011. Ada beberapa yang dapat dicatat dari pertemuan ini yakni:
a. Federasi Dewan Islam Australia (AFIC) didirikan pada tahun 1964 sebagai
payung berbagai kelompok Islam atau dewan, dan merupakan organisasi Islam
yang paling penting.
b. Misi AFIC adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara
yang sesuai dengan ajaran Islam dan dalam kerangka undang-undang Australia,
melakukan advokasi atas nama komunitas Muslim pada semua hal-hal tersebut
yang akan mempengaruhi relevansi masyarakat, pemukiman dan integrasi dalam
masyarakat Australia.
c. Peran utama AFIC adalah untuk mewakili Islam dan umat Islam Australia sebagai
salah satu "umat" kepada badan pemerintah dan lainnya nasional dan
internasional.
d. AFIC mengkoordinasikan dan menyediakan sumber daya untuk kegiatan
perusahaan Dewan Islam Negara dan masyarakat Islam anggota.
e. Ruanglingkup kegiatan AFIC adalah bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.
f. Salah satu contoh dalam bidang Pendidikan adalah mendirikan Malik Fahd
Islamic School ( MFIS). MFIS merupakan salah satu sekolah swasta yang terbaik
di Sidney, ini dibuktikan bahwa betapa sulit dan ketatnya untuk masuk ke sekolah
ini. Lulusannya diterima di sekolah swasta. Dana yang di dapat untuk
kelangsungan sekolah tersebut berasal sebagian besar dari pemerintah,
15
sehingga para siswa yang bersekolah tidak dipungut biaya, termasuk juga
untuk kegiatan ekstrakulikuler.
g. Dalam pertemuan ini juga membahas masalah produk halal yang ada di
Australia. Menurut AFIC, sertifikasi produk halal di Australia, terutama untuk
yang diekspor ke Indonesia ternayata mengalami hambatan, yang dikeluhkan
pihak AFIC sendiri ternyata adalah hubungan kerjasama dengan MUI yang
dilakukan I pihak saja dengan menunjuk 1 badan/pihak pemotongan daging
untuk perusahaan swasta yang bisa mengeluarkan sertifikasi halal. Namun,
pihak yang yang ditunjuk ini bisa berubah=berubah atau berganti-ganti sesuai
dengan penunjukkan MUI dalam waktu yang tidak teratur, bisa berganti dalam 1
minggu, bulan, dst. Hal ini menyulitkan pihak AFIC, karena jika yang ditunjuk
adalah badan swasta/ perorangan maka dananya tidak akan masuk ke lembaga
yang dapat digunakan untuk masyarakat.
4. Kegiatan Ketiga, Pertemuan dengan Malik Fahd Islamic School councils di
Sidney.
Pertemuan dilakukan dilaksanakan hari Rabu, tanggal 27 April 2011.Pertemuan ini
didahului dengan peninjauan sekolah MFIS. MFIS adalah salah sekolah terbaik dan
terbesar di Australia dibawah paying AFIC. Dalam pertemuan ini diperoleh penjelasan
dan informasi bagaimana sekolah itu didirikan sehingga menjadi sekolah yang
terbaik dan sekolah ini terbuka untuk umum artinya yang menjadi siswanya tidak
semuanya Muslim. Tidak ada perbedaan agama, ras, dan tingkat kehidupan sosial.
Anak-anak miskin atau tidak beruntung mempunyai hak yang sama untuk
mendapatkan pendidikan di sekolah itu. Anggaran MFIS diperoleh dari pemerintah
70% dan 30 % dari umat.
5. Kegiatan Keempat, Pertemuan dan silaturahim dengan KJRI dan mahasiswa
Indonesia di Sidney.
Pertemuan dan silaturahim dengan Bapak Konsul Bapak Gery.R.M.Yusuf, MA di
KJRI termasuk berdialog langsung dengan Persatuan Pelajar Indonesia Australia
(PPIA). Delegasi mengadakan pertemuan dengan Konsul Jenderal saat makan
malam bersama masyarakat Indonesia di Sidney dikediaman Konjen.Pada
kesempatan pertemuan tersebut Ketua Komisi VIII DPR RI menyampaikan maksud
dan tujuan ke Sidney.
16
6. Kegiatan Kelima, Pertemuan dengan Mr. Hugh Borrowman, First Assistant
Secretary, South East Asia Division, DFAT di Canberra.
Pertemuan adalah pertemuan ucapan selamat datang dari Kementerian Luar Negeri
Australia Divisi Asia Timur Selatan atas kunjungan Tim Panja RUU tentang
Penanganan Fakir Miskin. Harapan bahwa dengan Kunjungan Kerja ini memberikan
dampak semakin baiknya hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia.
7. Kegiatan Keenam, Pertemuan dan Diskusi dengan Kementerian keluarga,
perumahan, pelayananan Komunitas dan Urusan Adat (Ministry of Familias,
Housing, Community Service and Indigenous Affairs (FaHCSIA), di Canberra.
a. Sistem jaminan sosial di Australia dimulai pada tahun 1908. Jaminan sosial di
Australia saat ini meliputi sistem pembayaran dan tunjangan yang sangat kompleks.
Pada tahun 2008, dana untuk jaminan sosial berjumlah enam persen dari GDP
Australia.
b. Ada lebih empat institusi di Australia yang menangani jaminan sosial bagi
masyarakat Australia, yaitu : FaHCSIA, the Department of Human Services yang
membawahi Centrelink dan Medicare, Department of Health and Ageing (DoHA),
dan Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR).
c. FaHCSIA merupakan salah satu lembaga Pemerintah Australia yang menangani
masalah jaminan sosial bagi penduduk Australia. Jumlah penduduk Australia
adalah 22.391.073 orang, dimana 2.7% (sekitar 517.200) orang di antaranya adalah
penduduk asli.
d. FaHCSIA mempunyai 3000 orang staff yang tersebar di seluruh pelosok Australia,
sehingga memudahkan FaHCSIA dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
e. Tujuan FaHCSIA adalah untuk meningkatkan kehidupan penduduk Australia
dengan menciptakan kesempatan di bidang ekonomi dan partisipasi sosial bagi
individu, keluarga, dan masyarakat.
f. Peranan FaHCSIA adalah untuk memberikan masukkan kepada Pemerintah
Australia dalam bidang kebijakan sosial. FaHCSIA juga mengelola 1/5 (seperlima)
anggaran Pemerintah Australia (72.9 miliar dollar) untuk tahun 2010-2011.
g. Ada empat kunci utama bagi FaHCSIA dalam memberikan pelayanan, yaitu (i)
membayar langsung kepada individu; (ii) bekerjasama dengan Negara Bagian dan
Territory (Australia Capital Territory/Canberra dan Western Territory); (iii)
17
pembayaran bagi Community Services (biasanya berupa hibah); dan (iv)
pengembangan masalah kebijakan, kepemimpinan, dan koordinasi.
h. Mitra FaHCSIA dalam menjalankan tugasnya adalah institusi Pemerintah Australia
lainnya, Pemerintah Negara Bagian dan Territory, Pemerintah Lokal, Pemerintah
negara lain, pengusaha, organisasi masyarakat yang bersifat non-profit, penyedia
pelayanan sosial, lembaga penelitian, dan individu, keluarga serta masyarakat.
i. Keputusan utama dari rekomendasi FaHCSIA diambil oleh Council of Australian
Government (COAG), yang merupakan lembaga inter-governmental pembuat
keputusan bagi kebijakan nasional Australia. COAG terdiri dari Perdana Menteri,
Premier, dan Chief Minister dari semua Negara Bagian dan Territory. Adapun peran
COAG adalah untuk mengambil inisiatif, mengembangkan, dan mengawasi
pelaksanaan reformasi kebijakan, yang signifikan secara nasional dan
membutuhkan kerjasama dari seluruh unsur Pemerintah Australia.
j. Benefit dan bantuan yang diberikan oleh FaHCSIA meliputi : (i) pembayaran dan
tunjangan bagi perawat penyandang cacat; (ii) bagi komunitas – pembayaran
pemulihan akibat bencana melalui Australian Government Recovery Payment; (iii)
untuk keluarga, meliputi Family Tax Benefit, Child Care Benefit, Baby Bonus, dan
kartu perawatan kesehatan.(iv) Dalam bidang perumahan : bantuan biaya sewa
rumah; (v) untuk penyandang cacat : dana pensiun bagi penyandang cacat,
tunjangan sakit, dan tunjangan untuk mobilitas bagi penyandang cacat; dan (vi)
untuk kaum manula (senior citizens), berupa tunjangan pensiun serta kartu
kesehatan.
k. Outcomes FaHCSIA ditujukan bagi 7 unsur, yaitu keluarga dan anak-anak,
perumahan, peningkatan kapabilitas bagi masyarakat dan masyarakat lemah,
warga negara senior (berusia di atas 65 tahun), penyandang cacat dan
pengasuhnya, wanita, dan yang terakhir adalah warga asli (indigenous).
l. Dalam bidang keluarga dan anak-anak, hal-hal yang telah dilakukan oleh FaHCSIA
adalah memberikan bantuan finansial bagi keluarga dengan penghasilan menengah
ke bawah untuk menciptakan keluarga dan anak-anak yang baik, memberikan
bantuan pembayaran parental leave scheme (cuti bagi orang tua wanita selama 18
minggu agar dapat memberikan perhatian bagi anak dengan tetap mendapatkan
gaji minimal dari pemerintah, akan berlaku mulai 1 Januari 2011), membentuk
kerangka nasional untuk melindungi anak-anak Australia dari tindak kekerasan
maupun terabaikan, melakukan reformasi pembayaran kesejahteraan, membuat
program dukungan keluarga, dan melakukan penelitian untuk meningkatkan taraf
hidup keluarga dan anak-anak.
m. Dalam bidang perumahan, tugas FaHCSIA adalah untuk mengurangi masyarakat
Australia yang tidak memiliki rumah dan membuat rumah menjadi lebih nyaman
18
untuk ditempati, termasuk di dalamnya memberikan bantuan rumah dan
memberikan bantuan sewa rumah.
n. Untuk orang-orang yang tidak mampu dan kurang beruntung secara ekonomi,
FaHCSIA mempunyai program untuk meningkatkan kapasitas mereka.
o. Bagi senior citizens, prioritas utama FaHCSIA adalah untuk membantu mereka
dalam menghadapi masa transisi dari keadaan bekerja menjadi tidak bekerja dan
untuk menjamin bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai. FaHCSIA
memberikan bantuan berupa pensiun, konsesi kesehatan, bantuan pelayanan di
bidang informasi dan teknologi, berupa tunjangan untuk broadband internet, dan
melakukan reformasi pembayaran pensiun yang menjamin dan bersifat sustainable.
p. Bagi penyandang cacat dan para perawat penyandang cacat, FaHCSIA
memberikan pensiun, tunjangan dan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti gaji
mereka.
q. Bagi kaum wanita, FaHCSIA memiliki program untuk meningkatkan persamaan
gender melalui bidang ekonomi, keamanan dan status. Hal-hal yang dilakukan
antara lain dengan mengembangkan kebijakan persamaan gender, membuat
rencana nasional untuk mengurangi kekerasan terhadap wanita, melibatkan wanita
dalam kepemimpinan, dan memberikan kesempatan yang sama di tempat kerja
bagi wanita.
r. Untuk penduduk asli (indigenous people), FaHCSIA bertugas memperkecil jurang
pemisah antara penduduk asli dan bukan penduduk asli. Tingkat pengangguran
bagi penduduk asli Australia menurun dari 23% pada tahun 2002 menjadi 17%
pada tahun 2008, tetapi masih lebih tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat
pengangguran masyarakat Australia non-indigenous yang berjumlah 5% pada
tahun 2008.
s. Dari total anggaran FaHCSIA sebesar 72.9 miliar dollar tahun 2010-2011, maka 62
miliar dollar di antaranya digunakan untuk biaya pembayaran pensiun.
8. Kegiatan Ketujuh, Pertemuan dan dialog dengan Dubes RI dan masyarakat
Indonesia (PPIA) di Canberra .
Pertemuan dengan Duta Besar, Bapak Primo Alui Joelianto dilaksanakan malam
kamis, tanggal 29 April 2011 di Kediaman Bapak Duta Besar RI. Dalam pertemuan
dan dialog ini Bapak Duta Besar menjelaskan hubungan bilateral Indonesia dan
Australia saat ini dalam kondisi yang sangat baik dan konfrehensif. Ini dibuktikan
dengan banyaknya bantuan yang diberikan Pemerintah Australia untuk Indonesia baik
19
dalam bidang pendidikan( memberikan beasiswa, membangun sekolah dll). Termasuk
juga bantuan yang berkaitan dengan capacity building . Harapannya dalam kondisi
seperti diharapkan agar dapat memanfaatkan berbagai hal termasuk juga di dalam
kunjungan TIM.
9. Kegiatan Kedelapan, Pertemuan dan Dialog dengan Mr Stephen Kelly, National
Manager for Aged and Internasional Program, Departemen Pelayanan Manusia
(Departemen of Human Service ). Pertemuan ini dilakukan pada hari Jumat
tanggal 29 April 2011 di Ruangan Balai Kartnim KBRI di Canberra
Pertemuan diawali dengan perkenalan anggota Tim Kunjungan selanjutnya dengan
menjelaskan tujuan Kunjungan dengan memberikan paparan yang mengatakan
bahwa walaupun fakir miskin mendapat jaminan hukum dalam UUD 1945, namun
belum ada payung hukum secara Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah
(PP) yang membeirkan jaminan secara sosial kepada mereka yang miskin, janda, dan
orang cacat. Pertemuan dan diskusi dengan Departemnt of Human Service ( DHS)
pemerintah Australia diharapkan mendapat berbagai informasi dalam menangani
kemiskinan, menggali data-data untuk mendapatkan indikator yang jelas dalam
penanganan yang jelas terhadap kemiskinan, mengetahui sejauh mana pemerintah
Australia melakukan intervensi dalam menangani kemiskinan, termasuk mengetahui
anggaran untuk fakir miskin seperti APBN di pemerintah Australia untuk pendidikan
dan bagaimana pemerintah Australia mengelola bantuan sosial seperti yang dilakukan
Centerlink. Selanjutnya Mr Stephen Kelly memberikan penjelasan mengenai
struktur DHS, ada 6 organisasi yang berada dibawah DHS, termasuk Centerlink
yang mengatur bagaimana mereka yang berpendapatan rendah dan tidak beruntung,
dengan berbagai macam derivasinya, dibantu oleh pemerintah Australia.
Ada beberapa hal penting yang dijelaskan oleh Mr Stephen Kelly berdasarkan
point-point paparannya antara lain:
a. Centerlink dimulai sejak tahun 1997 yang ditujukan untuk memberikan pembayaran
jaminan sosial. Dengan adanya centerlink ini maka semua pelayanan sosial
dapat dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah Australia.
b. Sebelum tahun 1997 jaminan sosial, bantuan tenaga kerja, dan lainnya dilakukan
terpisah. Seringkali hal ini menjadi tidak efektif dan menimbulkan kebingungan
20
diantara pelanggan Centerlink. Akuntabilitas Centerlink melalui mekanisme yang
melibatkan CEO Centerlink, pertimbangan apakah sesuai dengan harapan
pemerintah, dan pernyataan outcome statement Centerlink.
c. Ada 119 produk yang diberikan oleh Centerlink dan tersebar serta melibatkan 36
departemen pemerintah. Setiap departemen memiliki kebijakan untuk memberikan
informasi termasuk memperoleh informasi baik dalam cakupan nasional maupun
internasional kepada Centerlink.
d. Koordinasi antar departemen adalah isu krusial bagi Centerlink, karena seringkali
menimbulkan kebingungan, seperti kepentingan dan harapan business yang
berbeda, kebingungan pelanggan untuk harapan yang berbeda. Centerlink
melakukan meeting secara reguler dan laporan kepada departemen, berdasarkan
input dari proposal yang masuk dalam rangka membuat kebijakan yang baru serta
memberikan masukan kepada pemerintah.
e. Pelayanan yang diberikan Centerlink diantaranya : network approach to service
delivery, service delivery innovations, multilingual services, service delivery role in
fulfilling election commitments. Mereka berusaha untuk memberikan pelayan online
yang maksimal, membeirkan pelayanan didaerah terpencil, ada juga visiting
services yang mendatangi pelanggan.
f. Ada 1,3 juta orang Australia yang membutuhkan penerjemah, karena mereka
memiliki latar belakang linguistic dan budaya yang berbeda. Ada servicing unit yang
juga diberikan secara mobile untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang
tinggal di daerah terpencil dengan mengunjungi 275 kota, melewati 52,000 km,
mengeluarkan > 2500 klaim bantuan, mengatur 4500 perjanjian dan membantu
korban bencana alam. Ada juga pelayanan hubu based untuk memberikan
pelayanan yang konsisten kepada masyarakat yang tertinggal, sehingga mereka
tinggal menuju ke tempat-tempat ini untuk mendapatkan pelayanan. Enam hub
yang disediakan Centerlink berlokasi di Northern Territory. Income management
diberikan secara relevan untuk setiap pengunjung di Northern Territory. Meski
pelayanan utama ditujukan kepada masyarakat non-indigenous yang
membutuhkan. Tantangan yang dihadapai oleh Centerlink diantaranya; demografi
dimana sedikitnya penduduk usia produktif kerja, dan lebih satu tantangan,
perubahan teknologi, perekrutan para staff, memberikan kesempatan alternative,
dalam hal infrastruktur, reformasi pelayanan, dan pembentukan lokasi centerlink
dan medicare yang dapat terintegrasi di satu lokasi.
g. Pembayaran jaminan social Centerlink paling banyak diberikan kepada pensiunan,
65 (M) dan 64,5 (F). hal ini dimulai sejak usia 60 dan dilanjutkan sampai usia 65,
dan diberikan kepada mereka yang tidakmampu, dengan mempertimbangkan
21
pendapatan mereka. Government pension, superannuation dari perusahaan,
individual investment dalam bentuk saham, dsb. Tingkat pendapatan diterima dari
pemerintah. Disability support pension dibeirkan kepada mereka yang memiliki
keterbatasan fisik, intelektual, dan psikologis, secara permanent. Ada 2.1 juta
pension, dan 80 ribu orang cacat yang menerima bantuan semacam ini.
h. Pembayaran diberikan dengan membagi rata kepada mereka yang membutuhkan
perawat, antara penerima pensiun dan sang perawat. Jaminan perawat diberikan
untuk mereka yang mengalami keterbatasan mental dan membutuhkan bantuan
kesehatan dan berlokasi dirumah.
i. Pembayaran juga diberikan kepada mereka yang tidak mendapat kerja, namun
sedang mencari kerja, ada juga youth allowance, yaitu bantuan yang dibeirkan
kepada pelajar di usia 16-24 tahun, dan mereka yang tidak bekerja. Untuk
memberikan beberapa yang diterima, faktor yang diperhatikana adalah berapa
penghasilan orang tuanya, dan pengaturan hidupnya. Mereka yang tinggal secara
terpisah dari orang tuanya memperoleh lebih dibandingkan mereka yang tinggal
bersama orang tuanya. Adapun pembayaran ayang diberikan kepada keluarga,
termasuk imunisasi, chlid care, family tax benefits, dan kepada mereka yang baru
saja melahirkan.
j. Pelayanan yang diberikan oleh Centerlink meliputi multilingual services, indigenous,
call center, emergency, social worker, financial information services, job capacity
assessment, health professional advisory. Kartu konsesi diberikan untuk meliputi
pensiunan, health care, dan commonwealth senior dan juga single parent, kartu
buat student, mereka yang berpendapatan rendah, kartu kesehatan buat mereka
yang sudah pension secara pribadi. Semuanya diharapkan bermanfaat dalam
mendapat kemudahan pelayanan dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, dan
transport. Konsesi ini tidak memberikan pelayanan yang sama dan ditawarkan
secara berbeda oleh masing-masing state.
k. Medicare benefit diberikan oleh medicare, meliputi pelayanan kesehatan yang
murah, memberikan appointment dokter, pemotongan biaya perawatan di rumah
sakit.
Selanjutnya Mr Stephen Kelly juga memberikan penjelasan sebagai jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Tim yakni:
22
a. Cara memperoleh data valid angka kemiskinan, Di Australia, setiap orang memiliki Tax
Payment Number (NPWP kalau di Indonesia) TPN ini bisa digunakan untuk
mengetahui berapa banyak gaji, siapa bekerja dimana, dan sebagainya. Dari data
berbagai departemen. Dalam memberikan payment dianut sistem level service of
income ( pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat pendapatan) Ada
elektronik record yang diperoleh Centerlink berdasarkan transaksi yang dilakukan
para Warga Negara Australia (WNA) dan Permanent Resident (PR), namun masih
ada kewajiban dari pelanggan di antara WNA dan PR itu kepada Centerlink untuk
memberikan laporan secara utuh.
b. Untuk pensiunan dan mereka yang miskin, Centerlink yang menentukan apa bentuk
bantuan dan berapa banyak yang bisa diberikan kepada mereka, artinya bahwa
semua warga Australia yang sudah pensiun akan menerima dana pensiun ( hanya
1 jenis), namun jika dalam perkembangan waktu terjadi kecatatan tertentu maka
tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan disability support pensiun.
Mengenai sistem pembayaran pensiun, sistem di Australia bukanlah insurance
based system, sehingga semua warga senior Australia yang lolos dari means test
berhak mendapatkan tunjangan pensiun tanpa memperhatikan pekerjaan mereka
sebelumnya. Usia pensiun bagi kaum pria Australia adalah 65 tahun, sedangkan
bagi wanita adalah 64 tahun.
c. Means test dilakukan bagi para senior citizens untuk mengetahui tingkat
penghasilan mereka setelah pensiun. Hasil dari tes tersebut akan menjadi acuan
dalam pemberian dana pensiun, yaitu disesuaikan dengan tingkat kemakmuran
mereka. Dengan demikian, maka senior citizen yang tidak mampu akan
mendapatkan lebih banyak dari yang lebih mampu. Adapun yang masih mempunyai
penghasilan tinggi dan mempunyai kekayaan yang berlebih, maka tidak akan
mendapatkan pensiun.
d. Terdapat 3 (tiga) pilar pembayaran pensiun di Australia, yaitu : (i) age pension,
pembayaran oleh publik (pembayar pajak) yang dipungut oleh pemerintah bagi
mereka yang tidak punya penghasilan atau pun berpenghasilan rendah, dan berupa
tambahan pembayaran bagi mereka yang mempunyai penghasilan ataupun
tabungan tetapi masih di bawah standar hidup di Australia; (ii) superannuation,
yang merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan asuransi bagi para
karyawan mereka sebesar 9 persen dari gaji karyawan, yang akan diberikan secara
lumpsum pada saat mereka pensiun, dan (iii) superannuation sukarela, tabungan
pribadi maupun investasi pribadi.
1. Pilar pertama (age pension), sudah berlaku sejak tahun 1909, dimana
pembayaran pensiun dilakukan terhadap para senior citizens melalui means
test, dimana penilaian pendapatan dinilai berdasarkan kajian pendapatan, dan
penilaian atas asset dilakukan berdasarkan kajian asset, dan diberikan kepada
23
mereka yang berhak tanpa memperhatikan pekerjaan dan penghasilan mereka
sebelumnya.
2. Untuk penerima age pension satu orang, maka maksimal mereka dapat
menerima 16.749,20 dollar setahun ditambah suplemen sebesar 1.479.40
dollar setahun, sehingga total penghasilan pensiun mereka adalah 18.228,60
dollar pertahun.
3. Untuk pasangan suami istri penerima age pension, masing-masing orang
secara maksimal berhak mendapatkan 12.625,60 dollar pertahun dan suplemen
sebesar 1.115,40 dollar setahun sehingga masing-masing mereka berhak
mendapatkan 13.741,00 dollar per-tahun, atau total mereka berdua
mendapatkan penghasilan sebesar 27.482.00 dollar per-tahun. Jumlah ini
masih jauh di bawah penghasilan pria Australia per-tahun 60.460,40 dollar per-
tahun.
e. Jumlah orang-orang berusia 65 tahun ke atas di Australia diperkirakan akan
meningkat dari 13.3 persen di tahun 2010 menjadi 23 persen di tahun 2050, dan
tiga pilar sumber pendanaan pensiun tersebut sudah memenuhi kebutuhan para
senior citizens Australia di masa mendatang.
f. Untuk suku Aborigines, tidak ada pensiunan secara khusus hanya untuk Aborigines.
Pensiunan diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan ras. Berubunga banyak susuk
Aborigines yang tidak berbahasa Inggris, penanganannya diberikan dalam form
sederhana, atau diberikan secara verbal.
g. Dana anggaran centerlink diterima dari dana pemerintah. dimana APBN Australia
sebanyak 30% memang ditujukan untuk jaminan social.
h. Untuk yang mendapat santunan karena tidak bekerja, Centerlink mengadakan jobs
services Australia, yang diekskusi oleh lembaga swasta bekerjasama dengan
pemerintah dalam hal ini Centerlink, dan mereka memberikan masukan penuh
kepada pelanggan dalam mencari kerja.
i. Centerlink adalah bagian pemerintah, para petugasnya adalah pegawai negeri
pemerintah Australia. Layanan yang diberikan oleh Centerlink sifatnya berdasarkan
kebutuhan. Peran penting Centerlink terlihat pada saat memberian input kepada
departemen pemerintah yang mengeksekusi kebijakan, mengingat masing-masing
departemen pemerintah memiliki kebijakan yang berbeda. Untuk emegency
response, respon yang diberikan oleh pemerintah dilakukan DFAT dalam kasus
Bom Bali, karena itu merupakan isu luar negeri. Sementara itu bencana dalam
negeri ditangani secara langsung ole state goverment. Dalam eksekusi pelayanan,
tidak ada pelayanan yang berbeda antara laki-laki dan wanita, namun yang
dibebankan adalah PR dan non PR. Mayoritas pembayaran diberikan kepada PR
24
dan Australian Citizen. Kerjasama G2G juga memungkinkan, seperti dalam kasus
penduduk Australia dan Ne Zealand yang dapat mengunjungi satu sama lain tanpa
paspor dan warga negara New Zealand yang tinggal di Australia uga mendapat
bantuan Centerlink, sekiranya membutuhkan. Dalam kaitannya dengan bencana
banjir di QLD beberapa waktu lalu, pemerintah memberikan pembayaran kepada
mereka yang mengalami penderitaan, tapi bantuan ini hanya diberikan WNA dan
PR.
j. Peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi kemiskinan, maka
Pemerintah memberikan prosentase yang berada dan insentif kepada perusahaan
yang memperkejakan orang cacat, selain itu kewajiban-kewajian tertentu lainnya
yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu,
perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan superannuation sebagai bentuk
kepedulian perusahaan terhadap mereka yang bekerja.
k. Mekanisme pembayaran dalam bencana alam, apakah hanya diberikan kepada
para korban, atau juga untuk mengganti infrastruktur. Ternyata di Australia
Pemerintah pusat memberikan pembayaran kepada mereka yang membutuhkan,
berupa uang tunai, mereka hanya perlu memberikan bukti bahwa mereka memang
terkena bencana, berapa banyak kerugian yang diterima, dan uang dapat diberikan
secara langsung. Bentuk pendataan dilakukan secara elektronik. Sementara bagi
mereka yang bukan pelanggan Centerlink, rekaman dapat dilakukan secara
maksimal. Bentuk bantuan yang diberikan tidak ahanya uang, tapi juga berupa
makanan, paket, dan menggunakan IT untuk mendpaat informasi dari pelanggan.
l. Mereka yang menerima bantuan Centerlink adalah mereka yang berpenghasilan
kurang dari 62 dollar/minggu. Semakin besar penghasilan yang diterima, maka
semakin kecil jaminan sosial yang diberikan pemerintah lewat Centerlink.
m. Ada beberapa perusahaan yang mempekerjakan orang-orang cacat, maka jaminan
bagi orang cacat yang bekerja tersebut adalah adanya kewajiban perusahaan yang
wajib dibayarkan oleh perusahaan serta insentif.
10. Kegiatan Kesembilan, Pertemuan dan Diskusi dengan Mr . Peter Van Vilet,
Assistant Secretary, Multicultural Affairs, Departement of Immigration and
Citizenship (DIAC). Pertemuan ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 April di
Ruangan Balai Kartini Canberra.
25
Pertemuan diawali dengan penjelasan dari Ketua Komisi VIII DPR RI yang
mengatakan bahwa Indonesia adalah masyarakat yang beragam, baik dari segi
budaya, bahasa, etnis, dan agama. Keragaman budaya ini, yang seharusnya menjadi
kekayaan, justru kadang-kadang dapat menjadi sumber konflik. Contohnya seperti
kasus yang marak baru-baru ini, yaitu tentang kasus Ahmadiyah. Kondisinya ininya
tentunya memerlukan bagaimana model penanganan konflik yang berbasis kepda
latar belakang masyarakat yang beragam. Justru pertemuan ini diharapkan selain
kunjungan khusus terkait dengan Penanganan Fakir Miskin juga bisa bertukar
pandangan bagaimana. Australia menangani masyarakatnya yang beragam.
Selanjutnya Mr . Peter Van Vliet menjelaskan bahwa Australia adalah masyarakat
multikultur yang berbeda dengan Indonesia artinya multikulturdi Australia karena
imigran, sementara Indonesia adalah multikultur karena keturunan. Meski demikian,
tentu ada banyak kesamaan di antara keduanya. Secara umum, pemerintah Australia
memberikan kebijakan bahwa keberagaman budaya di Australia merupakan satu hal
yang dijunjung tinggi dan mesti dihormati. Statistik menunjukkan bahwa 1 dari 4 orang
Australia adalah lahir di luar Australia atau memiliki orang tua yang lahir diluar negeri.
Pemerintah Australia memiliki kebijakan yang menyeluruh yang tidak membedakan
latar belakang kesukuan atau agama, meskipun Australia terdiri dari berbagai macam
imigran yang berasal dari agama dan etnis yang berbeda. Jika dulu pola imigrasi
Australia lebih banyak diisi oleh imigran dari Eropa, namun dalam dua masa
belakangan ini pola imigrasi itu berubah dan banyak imigran dari Asia. Kemudian
penjelasannya mengharapkan tim agar penjelasan dan informasi dapat diketahui dari
booklet yang bagikan atau website dari DIAC dan mengharapkan lebih banyak diisi
dengan pertanyaan atau tanyajawab.
Kemudian ada beberapa penjelsan yang didapatkan dari beberapa pertanyaan yang
diajukan oleh anggota Tim antara lain:
a. Fungsi pelayanan teknis Departement of Immigration and Citizenship (DIAC)
tidak memerlukan undang-undang, tapi memerlukan sebuah keputusan yang
diberikan oleh kabinet. Sesudah itu tidak ada keputusan secara langsung yang
dibuat oleh pemerintah melainkan diberikan oleh DIAC sendiri. Untuk pelayanan
yang adil dan bebas diskriminasi, contohnya adalah kebijakan utama DIAC dimana
semua refugee dan imigran diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti
program bahasa Inggris sebanyak 500 jam, untuk memudahkan mereka dalam
mengakses pelayanan pemerintah yang diberikan dalam bahasa Inggris. Pelayanan
26
ini diberikan tanpa melihat latar belakang etnis. Mereka menyadari bahwa di antara
imigran, terutama para pengungsi, kebanyakan adalah orang-orang yang tidak
dapat berbahasa Inggris. Aksesnya diberikan tidak secara diskriminatif kepada
mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris. Itu sebabnya Australia berhasil dalam
menyatukan para imigrasi dalam 20 tahun terakhir.
b. Di Australia sendiri, ada kelompok yang tidak menyetujui multikulturalisme.
Terdapat lebih dari 50 % penduduk Australia yang mendukung multiculturalism,
15% tidak setuju, dan kurang dari 35% abstain. Ada beberapa group agama di
Australia, termasuk sayap kanan dan ekstremis agama. Keduanya sudah ditangani
Polisi, dan agen inteligen, yang mengawasai mereka secara terus-menerus.
Tindakan diambil sekiranya mereka sudah melakukan kekerasan. Budget yang
disediakan pemerintah Australia di antaranya 500 juta dollar/tahun untuk AMEP,
settlement, dan membantu pengungsi menjadi warga negara. Sebagai tambahan,
state goverment juga menganggarkan 50-100 juta untuk festival multicultural.
c. Ada prinsip orang Australia bahwa untuk bersatu, caranya adalah harus
mendukung demokrasi, toleransi hukum dan kesamaan antara laki-laki dan
perempuan, dan inilah yang menjadi core dari Australia. Ketika juga mendukung
bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Ini adalah policy umum sebagaimana
menjadi seorang Australia adari multicultural society.
d. Australia memiliki keanekaragaman agama, namun tidak sebanyak agama di
Indonesia, 3% Budha, 2% Muslim, 2% Hindu, 1% Yahudi, 35% tidak beragama atau
tidak menyatakan agama mereka. Sisanya adalah mayoritas terjadi dimasa lalu.
Sebagai negara sekuler, di Australia ada pemisahan antara gereja dan negara, dan
ini diatur dalam undang-undang. Meski demikian Australia mendukung penuh
kebebasan beragama di bawah payung hukum yang berlaku. Ketika ada
penyebaran kebencian atau kejahatan antara agama, maka institusi pemerintah
dapat dipastikan terlibat. Mengenai keterlibatan perempuan, Australia tidak punya
data mengenai jumlah perempuan diparlemen, tapi secara kasar dapat dikatakan
kurang lebih 20% adalah wanita, dan Perdana Menteri dan Gov. General Australia
keduanya adalah wanita
e. Dalam kurikulum, ada subject bernama kewarganegaraan, yang berisi isu hukum,
demokrasi, dll. National kurikulum isu multikultralisme dalam kurikulum. Hal ini
menjadi penting, terutama terkait dengan pelajar internasional, karena sebelumnya
banyak orang yang menjadikan bisa pelajar untuk menjadi sebuah tugas rumah,
sekarang hal ini akan diubah untuk menghimbau orang untuk menjadi pelajar.
Australia ingin memberikan kesempatan yang baik bagi orang asing.
27
f. Harmony Day diadakan setiap tahun pada tanggal 21 Maret / tahun, sesuai dengan
semangat yang dipancangkan UN tentang harmony dunia. Harmony Day
diselenggarakan dalam bentuk selebrasi di sekolah-sekolah dan universitas,
dimana anak-anak menggunakan kostum daerah masing. Hal ini penting untuk
mengusung tema bahwa semua orang merupakan bagian dari masyarakat
seluruhnya.
g. Imigran miskin di Australia jumlahnya ada 180 ribu orang, dimana 120 ribu orang
memiliki potensi kerja. Tantangannya adalah 60 ribu orang yang mencakup
pengungsi, family reunion, terutama orang-orang Afrika yang tidak punya latar
belakang bahasa Inggris dan tidak punya pendidikan. Mereka tidak dibayari
rumahnya oleh pemerintah Australia, tapi dibantu mencari rumah. Ada keuntungan
yang sama yang diterima. Pemerintah Australia sudah membantu mereka, namun
pada kenyataannya mereka banyak yang tidak giat bekerja. Karenanya pemerintah
Australia mengharapkan perbaikan terjadi di generasi kedua.
h. Kasus women trafficking di Autralia banyak terjadi, Pemerintah Australia memiliki
undang-undang sangat tegas buat penegak hukum buat diskriminasi terhadap
wanita. Mereka yang melanggar dihukum.
i. Untuk menghindarkan kecemburuan sosial antara aborigin dan pendatang yang
sukses maka Australia mempunyai kebijakan untuk menangani orang-orang
indigenous. Secara umum rata-rata harapan hidup dan pendapatan mereka
memang berbeda lebih rendah. Tentu menjadi masalah ketika imigran datang dan
memiliki skill yang baik sehingga mereka menjadi lebih sukses. Untuk mengatasi
hal ini, pemerintah Australia memiliki policy closing the gap, yaitu untuk
meningkatkan living standard orang-orang indigenous agar sesuai dengan oz pada
umumnya. Hubungan orang-orang indigenous sangat kompleks secara historis,
karena hal ini sudah berlangsung sejak kedatangan imigran yang datang ke
Australia sejak 1778.
11. Kegiatan Kesepuluh, Pertemuan dengan Badan Kerjasama Pembangunan
Internasional Australia (AusAID).
Pertemuan dilakukan tanggal 29 April 2011 di Kantor AusAID di Kantor
AusAid. Tim Kunjungan diterima oleh Mr Brod beserta jajaran AusAid yang
selama ini mengurusi program-program AusAID di Indonesia. Tujuan Program
Ausaid di Indonesia adalah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia , dengan
berbagai program yang dijalankan, misalnya dibidang edukasi/ pendidikan,
28
kessehatan dll. Salah satu cara yang dilakukan adalah memeberikan bantuan
kepada PNPM, dan baru-baru ini mengeluarkan bantuan 30 juta dollar adalah
indonesia. Dana PNPM yang ada 80 % berasal dari pemerintah, 20 % dari AusAid.
Indonesia telah membantu lebih 2000 sekolah di Indonesia, dan 500 diantaranya
adalah madrasah. Australia dan Indonesia telah menjadi mitra pembangunan selama
bertahun-tahun, dan memiliki hubungan kuat yang telah dijalin semenjak tahun 1950-
an. Melalui AusAID, program bantuan luar negeri Pemerintah Australia di Indonesia
akan mengalokasikan estimasi dana Bantuan Pembangunan Resmi sejumlah A$452
juta (Rp 3.7 triliun) untuk tahun 2009-10. Bantuan ini memperluas dukungan
Australia di sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
manajemen bencana, dan air bersih dan sanitasi. Bantuan ini sesuai dengan
komitmen Australia untuk memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia
sejumlah A$2,5 milyar untuk lima tahun mendatang sampai tahun 2012-13.
Indonesia adalah penerima dana bantuan pembangunan Australia terbesar. Australia
memiliki komitmen kemitraan yang kontinyu dengan Pemerintah Indonesia untuk
melanjutkan usaha pembangunan kembali sejak peristiwa tsunami Samudera Hindia
tahun 2004, dan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan jangka
panjang.
Australia akan terus mengutamakan penguatan ekonomi dan manajemen keuangan,
membangun lembaga demokratis, mempromosikan stabilitas dan keamanan, dan
meningkatkan kualitas pelayanan jasa di Indonesia, khususnya di propinsi-propinsi
termiskin di wilayah bagian Timur. Melalui anggaran bantuan pembangunannya,
Australia akan menyediakan A$3,8 milyar untuk total bantuan pembangunan resmi
periode 2009-10, yang mengutamakan bantuan bagi negara-negara mitra, termasuk
Indonesia, menghadapi dampak resesi global.
Di dalam pertemuan ini juga dijelaskan beberapa hal sebagai jawaban yang diberikan
AusAid atas pertanyaan anggota Tim antara lain:
a. Ada beberapa lembaga yang mendapatkan funding dari AusAid yakni:
Kementerian( contohnya dalam pendidikan Mediknas), Kontraktor, NGO, dll
b. AusAid memiliki sistem Auditing atau control yang ketat yakni melalui badan audit
Australia seperti BPK di Indonesia. Melakukan review/ framework monitor pada
29
awal dan final term untuk menilai efektifitas program yang dilakukan . Terdapat
Kemitraan Auditing anatara Australia-Indonesia sebagai control audit
c. Koordinasi AusAid di Indonesia dilakukan dengan BAPENAS sehingga lebih
terarah dalam pengembangan program
d. AusAid tidak mempunyai peran di dalam menangani kemiskinan di Australia
karena sudah ditanganai oleh Departemen seperti FaCHSIA, Departemn of Human
Service, dll
e. Sumber dana AusAid hampir seluruhnya berasal dari Pemerintah ( Pajak) yang
dialokasikan untuk AusAid . Namun tidak menutup kemungkinan untuk
bekerjasama dengan sektor swasta dalam pendanaan AusAid walaupun
nominalnya sangat kecil.
f. Menurut AusAid kerjasama dengan Pemerintah Indonesia maksudnya kerjasama
antar Departemen/Kementerian di Indonesia sudah cukup bagus, walaupun ada
kesulitan dan kerumitan. Kondisi ini cukup dimaklumi karena ternyata di Australia
sendiri juga terjadi hal yang sama.
g. Permasalahan kesetaraan Gender menjadi prioritas utama dalam setiap program-
program AusAid sehingga di dalamnya harus melibatkan peran perempuan
h. Pada semua program AusAid memilki prinsip zero tolerance untuk korupsi. Jika di
lapangan ditemukan ada korupsi maka akan diinvestigasi atau dilaporkan ke
kepolisian
i. Masukan AusAid terkait dengan Penanganan Kemiskinan untuk Indonesia, adalah
untuk memperhatikan masalah pertumbuhan ekonomi dan juga memperhatikan
agar jangan sampai Perda atau Pemerintah Daerah menghambat UKM yang
merupakan mesin atau motor pengerak sector ekonomi riil dalam penanganan
kemiskinan
12. Kegiatan kesebelas, Pertemuan dan Diskusi dengan Oxfam (NGO penanganan
Kemiskinan) di Melbourne.
Pertemuan ini dilakukan di kantor Oxfam pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011
di Melboune yang diterima langsung Mr Adrew, Executive Oxfam beserta
jajarannya,
Tujuan Oxfam Australia adalah gerakan global orang yang berdedikasi bekerja
keras untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan.Oxfam bermitra dengan
Australia untuk kampanye pada isu-isu yang penting - lebih dari 85.000 Australia
30
mengambil tindakan dengan kami pada tahun 2007/2008. Memberdayakan
masyarakat di negara-negara berkembang untuk mewujudkan hak-hak mereka dan
meningkatkan kehidupan mereka
Melibatkan dengan organisasi dan pemerintah untuk mengubah kebijakan yang
menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan
Oxfam difokuskan pada empat tujuan :
1) Keadilan Ekonomi
Mendukung orang untuk membuat kehidupan yang layak, menjalani hidup yang
bermartabat bebas dari kemiskinan dan kelaparan.
2) Pelayanan dasar ( kesehatan, pendidikan, sanitasi, perumahan, dll)
Membantu orang untuk mengakses air bersih, kesehatan, pendidikan
dan sanitasi.
3) Hak dalam krisis( situasi bencana)
Mendukung orang untuk hidup aman dari perang, kekerasan dan bencana alam.
4) Keadilan Gender
Mendukung perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak yang sama, dan hidup
bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
Oxfam Australia merupakan salah satu anggota dari OXFAM internasional. Oxfam
adalah NGO yang tersebar di lebih 100 negara di dunia. Sumber dana Oxdam
adalah 65% donasi yang diperoleh dari masyarakat Australia, 25% bekerjasama dari
AusAid dan 10% dari lainnya.Program Oxfam tersebar di negara-negara seperti Afrika
Selatan, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Indigenous ( Masyakat Asli Australia).
Salah satu program usaha oxfam adalah memiliki jaringan toko yang berjumlah lebih
kurang 20 toko australia yang menjual produk-produk di tempat negara-negarayang
terdapat oxfam dengan sistem ”fair trade‖.
Tujuan oxfam adalah dunia tanpa kemiskinan‖karena kemiskinan bukan merupakan
satu hal yang terjadi secara alamiah,namunmerupakan suatu hal yang di sebabkan
oleh keputusan manusia (male mind dominant decision). Program yang dilakukan
oxfam memiliki prinsip ‖rights based approach‖ atau pendekatan yang berlandaskan
hak-hak manusia.karena merupakan milik semua orang dan merupakan tugas utama
31
pemerinta untuk memastikan bahwa tiap orang atau warga negara mendapatkan hak-
haknya.(sipil,polotik,ekonomi,sosial,budaya).
Hal-hal yang dilakukan meliputi
1.investasi dalam program pengembangan jangka panjang.
2.respon dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan atau bencana.
3.aduokasi kebijakan-kebujakan pemerintah untuk mencapai tujuan—tujuan.
Contoh dalam tanggap bencana.hal yang pertama yang di tangani adalah yang
bersifat emergency atau darurat.namun,hal yang di lakukan setelah itu adalah upaya-
upaya recovery (perbaikan) dan pembangunan selanjutnya sehingga nantinya
masyarakat bisa melakukan upaya pencegahan dan penanganan bencana secara
mandiri. Untuk melakukan hal-hal tersebut oxfam harus mendapatkan informasi
langsung dari masyarakat oleh karena itu oxfam bermitra dengan 1.organisasi
masyarakat lokal, 2.pemerintah daerah, 3.LSM lokal. Tujuan kerja sama ini juga untuk
memastikan bahwa program terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Program
yg dilakukan oleh oxfam pada negara-negara yang di bantu melalui pendekatan yang
berbeda-beda,di fokuskan sesuai dengan kebutuhan di area tersebut ( local content)
misalnya Di Afrika Selatan fokus pada penanggulangan HIV/AIDS, di Salomon, fokus
pada kesetaraan Gender, sementara di Indigenous ( Suku Aborigin) fokus pada
masalah kesehatan, karena angka harapan hidup masyarakat Aborigin 14 tahun lebih
rendah dibandingkan masyarakat Australia lainnya.
Pada masalah Humanitarians/Disaster Response berkaitan dengan climate change
dan empowerment. Selama tahun 2010 Oxfam sudah melakukan
Humanitarians/Disaster Response sebanyak 28 kasus, mulai dari yang berskala
besar sampai yang kecil seperti outbreak. Kejadian luar biasa kolera di Papua Nugini.
Saat ini advokasi atau kampanye yang dilakukan Oxfam adalah tentang keadilan
pangan ( Food Justice). Di dunia ini lebih 1 Milyar orang mengalami kekurangan
pangan padahal makanan sebenarnya tersedia hanya saja pendistribusiannya yang
tidak merata.
Selanjutnya penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan dari Anggota Tim antara
lain:
a. Di Australia terdapat peraturan yaitu yang menyatakan apabila masyarakat
Australia / Perusahaan memberikan donasi untuk kemanusiaan, maka bukti
32
donasinya bisa digunakan sebagai klaim untuk potongan pajak terhadap negara
sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang yang dibayarkan ke negara.
b. Dana yang didapatkan dari sektor swasta atau perusahaan kadang-kadang seperti
menjadi buah simalakama dan untuk kasus seperti ini menjadi perhatian khusus
bagi OXFAM karena disamping memberikan donasi kemanusian perusahaan ini
juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan . Oleh karena itu Oxfam
juga tetap mengusahakan advokasi atau pendekatan kepada perusahaan tersebut
untuk meningkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat keberadaan
perusahaannnya.
c. Tolak Ukur yang dijadikan Oxfam untuk mengukur keberhasilan program adalah
dengan melakukan penilaian dengan adanya perubahan-perubahan positif yang
terjadi di masyarakat. Misalnya perubahan ketrampilan, pendapatan, kesehatan,
dll. Hal lain juga adalah melihat adanya keterlibatan perempuan. Karena yang
paling merasakan dampak dari permasalahan kemiskinan adalah perempuan dan
anka. Selanjutnya juga perempuan adlah sebagai agen perubah.
d. Setiap program yang dilakukan Oxfam memiliki objektifitas atau tujuan-tujuan
yang jelas dan tertentu. Kemudian dilakukan kemitraan dengan organisasi
/pemerintah lokal. Selama pelaksanaan program dilakukan monitoring, begitu juga
pada sat pelaksanaan maupun evaluasi setelah selesai pelaksanaan.
e. Setiap tahun , paling tidak ada 20 % program yang berjalan akan dievaluasi
melalui kunjungan staf ke lokasi secara langsung, mengundang pakar maupu
peer evaluasi program
Untuk melakukan peningkatan taraf hidup suku Aborigin maka Oxfam melakukan
Community Development/ Pemberdayaan Masyarakat untuk bertujuan untuk
mengembangkan ide-ide bagi kaum wanita Aborigin karena sebahagian besar
wanitalah yang menjadi tulangpunggung keluarga
Mediasi antara Pemerintah dan kaum Aborigin, untuk memastikan pemerintah
mendukung kebijakan-kebijakan yang juga menguntungkan suku Aborigin.
Memperhatikan issu kesehatan terutama kaum Aborigin yang berusia lebih 25 tahun
Berusaha membuat kaum Aborigin mandiri dalam memenuhi hak-haknya
Masukan Oxfam terkait dengan RUU Penanganan Fakir Miskin
33
Yang perlu diperhatikan adalah kualitas penanganan Kemiskinan, karena justru 75%
fakir miskin di dunia ini berada pada negara yang berpendapatan pada middle
Income. Oelh karena itu pertumbuhan pembangunan ekonomi harus disertai
dengan pemerataan. Karena bisa jadi kemiskinan terjadi karena pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan ini berjalan tdak seimbang. Jika pemerataan
pembangunan tidak terjadi, maka kesenjangan sosial antara sikaya dan simiskin
akan semakin besar, Mak beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam pemerataan
pembangunan untuk mengurangi kemiskinan adalah;
Program yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam penanganan kemiskinan
Fokus pada orang-orang yang terpinggirkan ( perempuan dan anak)
Memberikan peluang dan ruang bagi para kaum miskin untuk berpartisispasi
sehingga mengambil peran dalam membuat kebijakan dan memastikan pemerintah
menjalankan program pengentasan kemiskinan
Peran Oxfam terhadap pemerintah terkait penanganan kemiskinan adalah
Memastikan pemerintah melakukan proses akuntabilitas
Masyarakat bisa aktif terlibat dalam proses pembangunan
Memastikan pemerintah benar-benar menjalankan pembangunan
13. Kegiatan Keduabelas, Pertemuan dengan KJRI, Tokoh Masyarakat, Pelajar dan
Mahasiswa Indonesia di Melborne.
Pertemuan ini dilakukan pada Sabtu malam tanggal 30 April bersama Bapak Hadi
Sapto Pambrastoro di KJRI. Pertemuan ini dilakukan bersama PPIA , yang diawali
penjelasan ketua Tim, yakni ketua Komisi VIII DPR RI yang menyampaikan tujuan dari
kunjungan sekaligus ruanglingkup tugas Komisi VIII dan juga menyampaikan banyak
hal yang sudah didapatkan dari berbagai pertemuan selama di Australia dan
kemudian dilanjutkan dengan dialog. Namun suasana dialog bukan lagi kepada
masalah substansi RUU tetapi lebih kepada hal-hal yang tidak substansi yakni masuk
kepada hal-hal yang teknis dan sangat terkesan didasari emosi dan diskusi yang tidak
objektif karena sikap yang tidak kooperatif dan saling menghargai. Pertemuan ini
34
menjadi sebuah catatan penting betapa membangun komunikasi yang konstruktif
diatas komunikasi yang beretika tampaknya masih sangat jauh dari harapan. Kaum
intelektual yang seharusnya mengedepankan sikap rasional dan memandang sesuatu
dengan perspektif yang lebih luas dan bijaksana juga masih jauh dari realitas yang
terjadi, agaknya kita perlu merenungkan diri, ketika Pendidikan hari masih gagal
membangun etika bermoral dalam cara berkomunikasi yang santun dan substantif
B. Data dan Fakta Hasil Kunjungan
1. Australia walaupun termasuk Negara welfare State namun, di Australia kemiskinan
juga terjadi meski dalam situasi dan kondisi yang jauh berbeda dibandingkan negara
kita. Kemiskinan di Australia diidentikkan dengan Absolute poverty yang diduga banyak
dialami penduduk asli Australia (Aborigin) dan Relative Poverty yang dialami sebagian
besar warga Australia. Lebih lanjut, kemiskinan disebabkan oleh pengangguran,
orangtua tunggal (single parent), kecacatan, warga pribumi (aborigin), imigran dan
pengungsi kemanusiaan. Pada tahun 2007, jumlah orang miskin di Australia meningkat
dari 7.6 % menjadi 9.9 % atau satu dari sepuluh orang Australia adalah orang miskin.
Angka tersebut menjadikan Australia berada di peringkat 14 (di bawah Inggris Raya,
AS, Irlandia dan Italia) dari 18 peringkat angka kemiskinan di negara-negara
maju. Diperkirakan dua juta penduduk Australia, dari total 23 juta penduduk, adalah
orang miskin. Jumlah penduduk Australia adalah 22.391.073 orang, dimana 2.7%
(sekitar 517.200) orang di antaranya adalah penduduk asli.Di Australia definisi
orang miskin dapat ditentukan dari garis kemiskinan (Poverty Line) apakah seseorang
atau suatu keluarga memiliki pendapatan yang berada di bawah garis median
(pertengahan) atau mean (rata-rata) tersebut. Poverty Line didapat berdasarkan angka
index pendapatan bersih satu keluarga per kapita. Index tersebut dihitung dari perkiraan
pendapatan bersih satu rumah tangga dibandingkan dengan total populasi. Bedasarkan
riset Universitas Melbourne, kategori orang miskin menurut Poverty Line pada tahun
2008 terbagi menjadi :
1). Mereka yang berada dalam angkatan kerja :
a. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$
372,07/minggu(Rp 2.790.525). Terdiri dari dua orang dewasa (salah satunya
bekerja) dan dua anak
b. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$255,92/minggu (Rp
1.919.400)
2). Mereka yang tidak berada dalam angkatan kerja (pensiunan atau manula)
35
a. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$ 300,07/minggu (Rp
2.250.525) Terdiri dari dua orang dewasa (mendapatkan tunjangan dari
pemerintah) dan dua anak
b. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$ 184/minggu (Rp1.380.000)
Pada umumnya, kelompok yang berada di bawah Poverty Line adalah kelas pekerja
(working class) atau para pensiunan yang memiliki penghasilan yang terbatas untuk
membiayai ongkos hidup yang mahal; terutama untuk membeli rumah dan perawatan
dokter gigi. Selain itu distribusi kekayaan tidak merata. Tercatat 10% rumah tangga
menguasai lebih dari 45% distribusi kekayaan di Australia sementara 50% lainnya
hanya mendapatkan 7% . Sebagai tambahan, perubahan sistem kerja pada berbagai
industri di Australia ditengarai sebagai penyebab kemiskinan. Dimana sistem kerja
casual dan part-time atau outsourced menggantikan full-time sehingga mengurangi
banyak kesempatan kerja dan meningkatkan biaya operasional yang dibebankan
kepada masyarakat (terutama masyarakat miskin, atau Mereka yang menerima
bantuan Centerlink adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 62 dollar/minggu.
2. Kemiskinan tidak dapat dihapuskan hanya dengan perlindungan sosial. Karenanya,
perlindungan sosial harus terintegrasi dengan strategi penanggulangan kemiskinan
lainnya. Meskipun secara konseptual pendekatan kesejahteraan negara tidak
difokuskan untuk menangani kemiskinan. Sejatinya ia tetap memiliki pengaruh terhadap
pengurangan kemiskinan. Hanya saja, jika proyek-proyek program kesejahteraan
negara lebih bermatra holistik, preventif, melembaga dan berkelanjutan. Karena,
menurut pendekatan yang dilakukan di Australia, cara yang terbaik untuk membantu
orang miskin tidaklah dengan mentargetkan program-programnya hanya pada orang
miskin saja. Dengan begitu, program dapat menjamin bahwa terdapat kerangka umum
pengelolaan dan pendistribusian sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan
kesempatan-kesempatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang dan dapat
dijangkau oleh setiap orang. Dengan kata lain, dalam mengatasi kemiskinan, sistem
negara Australia tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin.
Melainkan memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari
kemiskinan.
3. Council of Australian Government (COAG), yang merupakan lembaga inter-
governmental pembuat keputusan bagi kebijakan nasional Australia. COAG terdiri dari
Perdana Menteri, Premier, dan Chief Minister dari semua Negara Bagian dan Territory.
Adapun peran COAG adalah untuk mengambil inisiatif, mengembangkan, dan
36
mengawasi pelaksanaan reformasi kebijakan, yang signifikan secara nasional dan
membutuhkan kerjasama dari seluruh unsur Pemerintah Australia.
4. Dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pengorganisasian perlindungan sosial kepada
warganegara ada banyak model yang membuat Australia berhasil meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat antara lain:
a. Penanganan kemiskinan atau kebijakan sosial di Negara Australia ada di 36
Namun Centerlink adalah Badan pemerintah yang memberikan pembayaran
jaminan sosial. Dengan adanya centerlink ini maka semua pelayanan sosial
dapat dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah Australia. Ada 119 produk
yang diberikan oleh Centerlink dan tersebar serta melibatkan 36 departemen
pemerintah. Setiap departemen memiliki kebijakan untuk memberikan informasi
termasuk memperoleh informasi baik dalam cakupan nasional maupun internasional
kepada Centerlink. Dengan menerapkan satu pintu yang memberikan informasi
dan pelayanan ke semua Departemen. Departemen/ Kelembagaan itu antara lain:
Pusat Hukum Masyarakat Australia
Dewan Australia Pelayanan Sosial (ACOSS)
Dewan nasional puncak sektor kesejahteraan masyarakat
Australia Institut Kesehatan dan Kesejahteraan
Baik sumber statistik kesehatan dan kesejahteraan dan informasi (-Jenderal
Departemen Agung)
Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs
(FaHCSIA) Departemen Keluarga, Perumahan, Pelayanan Komunitas dan
Urusan Adat (FaHCSIA)
Department of Health and Ageing Departemen Kesehatan dan Penuaan
Department of Veterans' Affairs Departemen Urusan Veteran
Gilbert & Tobin Centre of Public Law, Homelesness Legal Rights Project
Gilbert & Tobin Pusat Hukum Publik, Hukum Hak Homelesness Proyek
National Association of Community Legal Centres (NACLC) Asosiasi Nasional
Pusat Hukum Masyarakat (NACLC)
NWRN adalah jaringan layanan yang menyediakan informasi bebas dan
independen, saran dan representasi untuk individu tentang hukum jaminan
sosial dan administrasi melalui Centrelink.
National Women's Justice Coalition Perempuan Nasional Koalisi Keadilan
Pusat Advokasi Kepentingan Umum
Sebuah pusat hukum dan kebijakan yang ikut campur dalam masalah-
37
masalah kepentingan publik untuk mendorong masyarakat yang adil dan
demokratis dan untuk memberdayakan warga negara, konsumen dan
masyarakat
Public Interest Law Clearing House (PILCH) (Victoria) Kepentingan Umum
Hukum Clearing House (PILCH) (Victoria)
Koordinat jasa hukum pro bono bagi yang membutuhkan. Includes text of
Street Rights: Newsletter of the Homeless Persons' Legal Clinic Termasuk
teks Street Hak: Newsletter dari Orang Tunawisma 'Hukum Klinik
b. Koordinasi antar departemen adalah isu krusial bagi Centerlink, karena seringkali
menimbulkan kebingungan, seperti kepentingan dan harapan business yang
berbeda, kebingungan pelanggan untuk harapan yang berbeda. Centerlink
melakukan meeting secara reguler dan laporan kepada departemen, berdasarkan
input dari proposal yang masuk dalam rangka membuat kebijakan yang baru serta
memberikan masukan kepada pemerintah.
c. Pelayanan yang diberikan Centerlink diantaranya : network approach to service
delivery, service delivery innovations, multilingual services, service delivery role in
fulfilling election commitments. Mereka berusaha untuk memberikan pelayan online
yang maksimal, membeirkan pelayanan didaerah terpencil, ada juga visiting services
yang mendatangi pelanggan.
d. Adanya kemitraan antara Departemen yang berhubungan dengan Kebijakan sosial
dalam menjalankan tugasnya dengan institusi Pemerintah Australia lainnya,
Pemerintah Negara Bagian dan Territory, Pemerintah Lokal, Pemerintah negara lain,
pengusaha, organisasi masyarakat yang bersifat non-profit, penyedia pelayanan
sosial, lembaga penelitian, dan individu, keluarga serta masyarakat.
e. Sasaran dari Kebijakan sosial ditujukan bagi 7 unsur, yaitu keluarga dan anak-anak,
perumahan, peningkatan kapabilitas bagi masyarakat dan masyarakat lemah, warga
negara senior (berusia di atas 65 tahun), penyandang cacat dan pengasuhnya,
wanita, dan yang terakhir adalah warga asli (indigenous).
bidang keluarga dan anak-anak, adalah memberikan bantuan finansial bagi
keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah untuk menciptakan
keluarga dan anak-anak yang baik, memberikan bantuan pembayaran
parental leave scheme (cuti bagi orang tua wanita selama 18 minggu agar
dapat memberikan perhatian bagi anak dengan tetap mendapatkan gaji
minimal dari pemerintah, akan berlaku mulai 1 Januari 2011), membentuk
kerangka nasional untuk melindungi anak-anak Australia dari tindak
kekerasan maupun terabaikan, melakukan reformasi pembayaran
38
kesejahteraan, membuat program dukungan keluarga, dan melakukan
penelitian untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan anak-anak.
Dalam bidang perumahan, adalah untuk mengurangi masyarakat Australia
yang tidak memiliki rumah dan membuat rumah menjadi lebih nyaman untuk
ditempati, termasuk di dalamnya memberikan bantuan rumah dan
memberikan bantuan sewa rumah.
orang-orang yang tidak mampu dan kurang beruntung secara ekonomi,
melalui program untuk meningkatkan kapasitas mereka.
Bagi senior citizens, adalah untuk membantu mereka dalam menghadapi
masa transisi dari keadaan bekerja menjadi tidak bekerja dan untuk menjamin
bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai. FaHCSIA
memberikan bantuan berupa pensiun, konsesi kesehatan, bantuan pelayanan
di bidang informasi dan teknologi, berupa tunjangan untuk broadband internet,
dan melakukan reformasi pembayaran pensiun yang menjamin dan bersifat
sustainable.
Bagi penyandang cacat dan para perawat penyandang cacat, memberikan
pensiun, tunjangan dan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti gaji
mereka.
Bagi kaum wanita, memiliki program untuk meningkatkan persamaan gender
melalui bidang ekonomi, keamanan dan status. Hal-hal yang dilakukan antara
lain dengan mengembangkan kebijakan persamaan gender, membuat
rencana nasional untuk mengurangi kekerasan terhadap wanita, melibatkan
wanita dalam kepemimpinan, dan memberikan kesempatan yang sama di
tempat kerja bagi wanita.
Untuk penduduk asli (indigenous people), memperkecil jurang pemisah
antara penduduk asli dan bukan penduduk asli. Tingkat pengangguran bagi
penduduk asli Australia menurun dari 23% pada tahun 2002 menjadi 17%
pada tahun 2008, tetapi masih lebih tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan
tingkat pengangguran masyarakat Australia non-indigenous yang berjumlah
5% pada tahun 2008.
f. Subsidi Negara langsung diberikan kepada pemerlu pelayanan sehingga tepat sasaran,
tepat waktu dan tempah jumlah.
g. Tantangan yang dihadapai oleh Centerlink diantaranya; demografi dimana sedikitnya
penduduk usia produktif kerja, dan lebih satu tantangan, perubahan teknologi,
perekrutan para staff, memberikan kesempatan alternative, dalam hal infrastruktur,
39
reformasi pelayanan, dan pembentukan lokasi centerlink dan medicare yang dapat
terintegrasi di satu lokasi.
h. Pelayanan yang diberikan oleh Centerlink meliputi multilingual services, indigenous,
call center, emergency, social worker, financial information services, job capacity
assessment, health professional advisory. Kartu konsesi diberikan untuk meliputi
pensiunan, health care, dan commonwealth senior dan juga single parent, kartu buat
student, mereka yang berpendapatan rendah, kartu kesehatan buat mereka yang
sudah pension secara pribadi. Semuanya diharapkan bermanfaat dalam mendapat
kemudahan pelayanan dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transport.
Konsesi ini tidak memberikan pelayanan yang sama dan ditawarkan secara berbeda
oleh masing-masing state.
i. Medicare benefit diberikan oleh medicare, meliputi pelayanan kesehatan yang
murah, memberikan appointment dokter, pemotongan biaya perawatan di rumah
sakit.
j. Di Australia, setiap orang memiliki Tax Payment Number (NPWP kalau di
Indonesia) TPN ini bisa digunakan untuk mengetahui berapa banyak gaji, siapa
bekerja dimana, dan sebagainya. Dari data berbagai departemen. Dalam
memberikan payment dianut sistem level service of income ( pelayanan yang
diberikan berdasarkan tingkat pendapatan) Ada elektronik record yang diperoleh
Centerlink berdasarkan transaksi yang dilakukan para Warga Negara Australia
(WNA) dan Permanent Resident (PR), namun masih ada kewajiban dari pelanggan
di antara WNA dan PR itu kepada Centerlink untuk memberikan laporan secara utuh.
k. Means test dilakukan bagi para senior citizens untuk mengetahui tingkat penghasilan
mereka setelah pensiun. Hasil dari tes tersebut akan menjadi acuan dalam
pemberian dana pensiun, yaitu disesuaikan dengan tingkat kemakmuran mereka.
Dengan demikian, maka senior citizen yang tidak mampu akan mendapatkan lebih
banyak dari yang lebih mampu. Adapun yang masih mempunyai penghasilan tinggi
dan mempunyai kekayaan yang berlebih, maka tidak akan mendapatkan pensiun.
l. Terdapat 3 (tiga) pilar pembayaran pensiun di Australia, yaitu : (i) age pension,
pembayaran oleh publik (pembayar pajak) yang dipungut oleh pemerintah bagi
mereka yang tidak punya penghasilan atau pun berpenghasilan rendah, dan berupa
tambahan pembayaran bagi mereka yang mempunyai penghasilan ataupun
tabungan tetapi masih di bawah standar hidup di Australia; (ii) superannuation, yang
merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan asuransi bagi para
karyawan mereka sebesar 9 persen dari gaji karyawan, yang akan diberikan secara
lumpsum pada saat mereka pensiun, dan (iii) superannuation sukarela, tabungan
pribadi maupun investasi pribadi.
40
m. Untuk suku Aborigines, tidak ada pensiunan secara khusus hanya untuk Aborigines.
Pensiunan diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan ras. Berubunga banyak susuk
Aborigines yang tidak berbahasa Inggris, penanganannya diberikan dalam form
sederhana, atau diberikan secara verbal.
n. Dana anggaran centerlink diterima dari dana pemerintah. dimana APBN Australia
sebanyak 30% memang ditujukan untuk jaminan social.
o. Peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi kemiskinan, maka
Pemerintah memberikan prosentase yang berada dan insentif kepada perusahaan
yang memperkejakan orang cacat, selain itu kewajiban-kewajian tertentu lainnya
yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu,
perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan superannuation sebagai bentuk
kepedulian perusahaan terhadap mereka yang bekerja.
p. Untuk menghindarkan kecemburuan sosial antara aborigin dan pendatang yang
sukses maka Australia mempunyai kebijakan untuk menangani orang-orang
indigenous. Secara umum rata-rata harapan hidup dan pendapatan mereka memang
berbeda lebih rendah. Tentu menjadi masalah ketika imigran datang dan memiliki
skill yang baik sehingga mereka menjadi lebih sukses. Untuk mengatasi hal ini,
pemerintah Australia memiliki policy closing the gap, yaitu untuk meningkatkan living
standard orang-orang indigenous agar sesuai dengan orang pada umumnya.
Hubungan orang-orang indigenous sangat kompleks secara historis, karena hal ini
sudah berlangsung sejak kedatangan imigran yang datang ke Australia sejak 1778.
BAB III
RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI
Setelah melaksanakan kunjungan kerja di Australia, ada beberapa point penting yang
dapat dijadikan bahan masukan, diadopsi sebagian atau seluruhnya ke dalam RUU
tentang Penanganan Fakir Miskin antara lain:
41
1. Prinsip dasar: Masyarakat miskin (kurang beruntung atau berpendapat rendah ) di
Australia benar-benar merasakan kehadiran dan peran Negara bagi dirinya
dalam memberikan perlindungan maupun jaminan kehidupan yang layak.
2. Penanganan Fakir Miskin (orang yang kurang beruntung atau berpendapat
rendah) di Australia adalah memberikan perlindungan sosial dengan
menggunakan skema Jaminan sosial yakni dengan pembayaran dan tunjangan
3. Perlindungan sosial dengan skema jaminan sosial bisa menjadi salah satu
bentuk penanganan kemiskinan. Perlindungan sosial tidak dapat
mengentaskan kemiskinan, karenanya perlindungan sosial harus terintegrasi dengan
bentuk penanggulangan kemiskinan lainnya. Karena, menurut pendekatan yang
dilakukan di Australia, cara yang terbaik untuk membantu orang miskin tidaklah
dengan mentargetkan program-programnya hanya pada orang miskin saja. Dengan
begitu, program dapat menjamin bahwa terdapat kerangka umum pengelolaan dan
pendistribusian sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan
yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang dan dapat dijangkau oleh setiap
orang. Dengan kata lain, dalam mengatasi kemiskinan, sistem negara Australia
tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin. Melainkan memberikan
perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan(
penambahan angka orang miskin)
4. Pendataan dan Penetapan Fakir Miskin (orang yang kurang beruntung atau
berpendapat rendah) adalah dengan menggunakan
a. Kategori orang miskin menurut Poverty Line pada tahun 2008 terbagi menjadi
:1). Mereka yang berada dalam angkatan kerja :
i. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$
372,07/minggu(Rp 2.790.525). Terdiri dari dua orang dewasa (salah
satunya bekerja) dan dua anak.
ii. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$255,92/minggu (Rp
1.919.400)
2). Mereka yang tidak berada dalam angkatan kerja (pensiunan atau
manula)
42
i. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$ 300,07/minggu (Rp
2.250.525) Terdiri dari dua orang dewasa (mendapatkan tunjangan dari
pemerintah) dan dua anak
ii. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$ 184/minggu
(Rp1.380.000)
b. Tax Payment Number (NPWP kalau di Indonesia) TPN ini bisa digunakan
untuk mengetahui berapa banyak gaji, siapa bekerja dimana, dan sebagainya.
Dari data berbagai departemen. Dalam memberikan payment dianut sistem
level service of income ( pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat
pendapatan) Ada elektronik record yang diperoleh Centerlink berdasarkan
transaksi yang dilakukan para Warga Negara Australia (WNA) dan Permanent
Resident (PR), namun masih ada kewajiban dari pelanggan di antara WNA dan
PR itu kepada Centerlink untuk memberikan laporan secara utuh.
c. Untuk pensiunan dan mereka yang miskin, Centerlink yang menentukan apa
bentuk bantuan dan berapa banyak yang bisa diberikan kepada mereka, artinya
bahwa semua warga Australia yang sudah pensiun akan menerima dana
pensiun ( hanya 1 jenis), namun jika dalam perkembangan waktu terjadi
kecatatan tertentu maka tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan
disability support pensiun.
d. Mengenai sistem pembayaran pensiun, sistem di Australia bukanlah insurance
based system, sehingga semua warga senior Australia yang lolos dari means
test berhak mendapatkan tunjangan pensiun tanpa memperhatikan pekerjaan
mereka sebelumnya. Usia pensiun bagi kaum pria Australia adalah 65 tahun,
sedangkan bagi wanita adalah 64 tahun.
e. Means test dilakukan bagi para senior citizens untuk mengetahui tingkat
penghasilan mereka setelah pensiun. Hasil dari tes tersebut akan menjadi
acuan dalam pemberian dana pensiun, yaitu disesuaikan dengan tingkat
kemakmuran mereka. Dengan demikian, maka senior citizen yang tidak mampu
akan mendapatkan lebih banyak dari yang lebih mampu. Adapun yang masih
mempunyai penghasilan tinggi dan mempunyai kekayaan yang berlebih, maka
tidak
f. Mereka yang menerima bantuan Centerlink adalah mereka yang
berpenghasilan kurang dari 62 dollar/minggu. Semakin besar penghasilan yang
diterima, maka semakin kecil jaminan sosial yang diberikan pemerintah lewat
Centerlink
43
5. Sumber pendanaan untuk penanganan kemiskinan ( orang-orang tidak
beruntung dan pendapatan rendah) adalah 30 % dari APBN Australia.
6. Peran dan sinergi Pemerintah federal (pusat) dengan pemerintah lokal sangat
kuat dalam penanganan kemiskinan, hampir semua sistem, mekanisme, pola
penganggaran dan program-program dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah
Pusat (Baca dalam Konstitusi dan sistem pemerintahan Australia).
7. Sistem jaminan sosial di Australia menggunakan subsidi silang, dimana
masyarakat yang mampu membayar lebih dalam bentuk pajak yang dibayarkan
kepada pemerintah, sehingga dapat membiayai masyarakat yang kurang beruntung
ataupun yang masih berada di bawah mereka.
8. Penanganan kemiskinan di Negara Australia ada di 36 kementerian/lembaga
Namun Centerlink adalah Badan pemerintah yang memberikan pembayaran
jaminan sosial. Dengan adanya centerlink ini maka semua pelayanan sosial
dapat dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah Australia.
9. Ada beberapa regulasi terkait penanganan masyarakat miskin di Australia ( Ada
lebih 10 UU terkait yang bisa jadi rujukan), antara lain
a. Undang-Undang Jaminan Sosial 1991 (SSA) yang menggantikan Undang-
Undang Jaminan Sosial 1947.adalah suatu tindakan yang disahkan oleh
Parlemen Australia pada tahun 1991 untuk menyediakan pembayaran, kepada
orang-orang yang memenuhi syarat di Australia, pensiun tertentu, manfaat dan
tunjangan, dan untuk tujuan terkait lainnya.
b. Undang-Undang Bantuan Siswa 1973
c. Undang-Undang Aged Care Act 1997 Aged Care Act 1997
d. Undang-Undang Perawatan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia 1991
e. Undang- Undang Pemeliharaan Anak (Child Care Act 1972)
f. Undang-Undang Layanan Cacat Act 1986
g. Undang-Undang Asuransi Kesehatan 1973
h. Undang-Undang Administrasi Pelayanan Pendengaran Undang-Undang
1997
44
i. Home and Community Care Act 1985 Rumah dan Undang-Undang
Perawatan Masyarakat 1985
j. Housing Assistance Act 1996 Bantuan Perumahan Act 1996
k. National Health Act 1953 Undang-Undang Kesehatan Nasional 1953
l. Undang-Undang Tunjangan Keluarga (Family Assistance)
1. Tunjangan Pajak Keluarga Bagian A - untuk orang tua atau wali untuk
membantu dengan biaya membesarkan anak-anak.
2. Tunjangan Pajak Keluarga Bagian B - untuk keluarga penghasilan tunggal
atau orang tua tunggal.
3. Tunjangan Imunisasi Bersalin - untuk anak-anak diimunisasi lengkap atau
mereka dibebaskan dari imunisasi
4. Child Care Benefit - bagi keluarga untuk membantu dengan biaya penitipan
anak.
10. Adanya kemudahan akses yang diberikan Negara kepada masyarakat untuk
mendapat pelayanan sosial yang meliputi (i) pembayaran dan tunjangan bagi
perawat penyandang cacat; (ii) bagi komunitas – pembayaran pemulihan akibat
bencana melalui Australian Government Recovery Payment; (iii) untuk keluarga,
meliputi Family Tax Benefit, Child Care Benefit, Baby Bonus, dan kartu perawatan
kesehatan.(iv) Dalam bidang perumahan : bantuan biaya sewa rumah; (v) untuk
penyandang cacat : dana pensiun bagi penyandang cacat, tunjangan sakit, dan
tunjangan untuk mobilitas bagi penyandang cacat; dan (vi) untuk kaum manula
(senior citizens), berupa tunjangan pensiun serta kartu kesehatan;(vii) untuk kaum
perempuan: memiliki program untuk meningkatkan persamaan gender melalui
bidang ekonomi, keamanan dan status; (viii) untuk para pemuda yang telah lulus
sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan memberikan tunjangan dari Pemerintah
yang disebut dengan New Start Allowance. namun mereka diharuskan untuk segera
mencari pekerjaan dan Pemerintah Australia mengawasi mereka agar benar-benar
mendapatkan pekerjaan sehingga New Start Allowance mereka dapat dihentikan;
(ix)untuk penduduk asli (indigenous people) dengan memperkecil jurang pemisah
antara penduduk asli dan bukan penduduk asli.
45
11. Sistem Pengawasan yang ketat oleh Negara/Pemerintah dalam pelaksanaan
program-program pengentasan kemiskinan (model pengawasan).
12. Penerapan pelayanan dan jaminan sosial `secara ketat bagi masyarakat miskin
seperti kesehatan dan pendidikan, perumahan, transport.dll.
13. Adanya peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi
kemiskinan, maka Pemerintah memberikan prosentase yang berada dan insentif
kepada perusahaan yang memperkerjakan orang cacat, selain itu kewajiban-
kewajian tertentu lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-
perusahaan swasta. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan
superannuation (pengusaha memberikan asuransi bagi para karyawan mereka
sebesar 9 persen dari gaji karyawan) sebagai bentuk kepedulian perusahaan
terhadap mereka yang bekerja.
14. Program Penanganan Kemiskinan itu haruslah berkelanjutan dan
berkesinambungan
15. Penanganan Kemiskinan sebaiknya memiliki fokus pada orang-orang yang
terpinggirkan yakni perempuan dan anak.
16. Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) adalah satu
bentuk penanganan yang dilakukan kepada suku aborigin (penduduk asli) atau
kalau di Indonesia disebut suku Daerah adat terpencil yang difokuskan sesuai
dengan kebutuhan/ kondisi di area tersebut ( local content), maka untuk suku
aborigin, fokusnya adalah perempuan untuk mengembangkan ide-ide bagi kaum
wanita Aborigin karena sebahagian besar wanitalah yang menjadi tulangpunggung
keluarga.
17. Adanya perhatian khusus yang diberikan Pemerintah Australia sebagai bentuk
perlindungan Sosial bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan unit
pelayanan yang bersifat bergerak (servicing unit) atau pemberian pelayanan
bantuan yang dilakukan secara mobile.
46
Selain point-point penting yang berkaitan langsung dengan substansi RUU,
maka ada beberapa point penting juga yang bermanfaat dari hasil Kunjungan
Kerja ini:
1. Pertemuan ini juga menjadi bagian penting dan strategis dalam membangun
hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Australia, khususnya dengan
Departemen yang terkait dengan Kebijakan sosial dan juga Lembaga Donor Dana
baik yang merupakan bagian dari Pemerintah maupun NGO internasional di
Australia yang selama telah berkontribusi dalam penanganan Kemiskinan di
Indonesia.
2. Pertemuan dengan Australian Federation Of Islamic Councils (AFIC) di Sidney
memberikan diskripsi betapa besarnya peranan Ormas atau NGO keagamaan
dalam perlindungan kepada komunitas Muslim di tengah mayoritas dan upaya yang
dilakukan untuk peningkatan partisipasi Ummat Islam dalam bidang pendidikan,
kesehatan, kerukunan beragama, ekonomi dan peranan sosial di Australia,
Permasalahan lain yang juga terungkap dalam pertemuan ini berhubungan langsung
dengan Indonesia yakni masalah Jaminan Produk halal (ini menjadi masukan
penting bagi Komisi VIII karena saat ini dalam pembahasan RUU Jaminan Produk
Halal).
3. Kunjungan Ke Malik Fahd Islamic School ( MFIS) mendapatkan bandingan
bagaimana peran Pemerintah memberikan perhatian dari aspek anggaran, regulasi
dan program untuk peningkatan mutu sekolah Swasta atau lembaga yang didirikan
dan dikelola masyarakat atau lembaga Pendidikan Islam. Sekaligus menjadi bahan
masukan bagi Kementerian Agama Di Indonesia dalam membuat ―Blue Print” atau
“Grand Design” Lembaga Pendidikan Agama (Khususnya Islam) agar menjadi
Lembaga Pendididan bermutu dan Unggul,
4. Pertemuan dengan Departement of Immigration and Citizenship (DIAC)
mendapatkan masukan bagaimana mengelola multikultural dari sisi agama, ras,
budaya dan tingkat sosial yang berbeda yaitu dengan memberikan pelayanan yang
adil dan bebas diskriminasi. Kebijakan ini didukung oleh regulasi dan anggaran yang
memadai. Implementasi pengelolaan mulktikultural di Australia ini juga menjadi
47
penting bagi Komisi VIII DPR RI dalam kaitan dengan RUU Kerukunan Ummat
Beragama ( KUB)
BAB IV.
PENUTUP
48
Demikian Laporan Kunjungan Kerja ini hendaknya menjadi masukan bagi Panja RUU
Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI dalam pembahasan RUU ini
PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA
H.ABDUL KADIR KARDING SPi MSi
LAMPIRAN 1
HASIL EVALUASI TIM PANJA RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
49
DALAM KUNJUNGAN KERJA KE AUSTRALIA
26 APRIL - 2 MEI 2011
Setelah melaksanakan semua agenda kegiatan selama kunjungan kerja maka dapat dicatat
sebagai kesimpulan antara lain:
1, Kunjungan Kerja Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI
jelas memiliki Dasar Hukum yakni :
a. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, artinya kunjungan ke Luar
Negeri adalah meruapakan bagian tugas konstitusional, atau fungsi kedewanan,
b. Diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 143
ayat (3),(4), dan (5) Tahun 2009. Yang intinya Kunjungan Kerja ke Luar Negeri dapat
dilakukan dengan pertimbangan urgensi yang jelas, aspek kemanfaatan, dan
keterkaitan dengan UU yang sedang dibahas.
2. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI perlu
menjelaskan bahwa alokasi anggaran biaya Kunjungan Kerja ke Luar Negeri dilakukan
sesuai aturan dan mendapat persetujuan Kementerian Keuangan dan sudah
menerapkan prinsip akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas
3. Kunker ke luar negeri fokus kepada aspek kebijakan,pengorganisasian/manajemen,dan
pelakasanaan/implementasi.di satu sisi ada yang bisa di kaji melalui studi literature,rapat
dengar pendapat umum dengan unsure masyarakat/LSM/pakar/dll,rapat dengar
pendapat dengan instansi pemerintah yang terkait,kunjungan kerja ke beberapa daerah
dan termasuk kunjungan kerja ke luar negeri.artinya ada materi yang memang harus di
perlukan untuk melihat secara langsung dan pelaksanaan di lapangan.
4. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI menyampaikan
bahwa Kunjungan Kerja Ke Luar Negeri sudah dilakukan melalui Perencanaan dan
memiliki manfaat langsung untuk menjalankan tugas, penguatan kelembagaan serta
peningkatan hubungan baik dengan Negara yang dikunjungi
5. Tim Panja RUU Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI
menyampaikan bahwa dengan kunjungan kerja Anggota dapat bertukar pikiran dan
pengalaman secara langsung dengan pihak pengambil/penentu kebijakan pemerintah
Negara
6. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI menyampaikan
bahwa aspirasi/masukan.beberapa masukan dari elemen masyarakat dapat di kirim ke
50
[email protected] atau dapat juga melalui email masing-masing anggota dan
tenaga ahli.
7. Tim Panja RUU Tantang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI perlu
menjelaskan bahwa masalah Bahasa yang digunakan dalam komunikasi dengan
lembaga Negara lain sudah di atur dalam PP 16 tahun 2010 tentang penggunaan
bahasa Indonesia bagi presiden dan wakil presiden serta bejabat` negeri lainnya. oleh
karena itu posisi penterjemah/interpreter menjadi releven.demikian menjadi periksa.
8. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR Ri telah
melakukan semua agenda kegiatan Kunjungan Kerja sesuai dengan yang
direncanakan secara maksimal antara lain :
a. Pertemuan dan kunjungan lapangan ke Malik Fahd Islamic School (MFIS) di Sidney.
b. Pertemuan dan dialog dengan Australian Federation Of
Islamic Councils (AFIC) di Sidney.
c. Pertemuan dan silaturahim dengan KJRI dan mahiswa
Indonesia di Sidney.
d. Pertemuan dengan Mr. Hugh Borrowman, First Assistant
Secretary, Spatouth East Asia Division, Departement Of Foreign Affairs And Trade
(DFAT) di Canberra.
e. Pertemuan dan Diskusi dengan Mr.Arati Waldergrave, Acting Branch Manager Social
House, Departemen Keluarga, Perumahan, Pelayanan Masyarakat Dan Urusan Ada
(State Department Of Familias, Housing, Community Service And Indigenous
Affairs- Affairs-) di Canberra.
f. Pertemuan dan dialog dengan Dubes RI, masyarakat
Indonesia di Canberra .
g. Pertemuan dan Dialog dengan Mr Stephen Kelly,
National Manager for Aged and Internasional Program, Departemen Pelayanan
Masyarakat (Departemen of Human Service ).di Canberra
h. Pertemuan dan Diskusi dengan Mr . Peter Van Vilet,
Assistant Secretary, Multicultural Affairs, Departement of Immigration and Citizenship
(DIAC).di Canberra
i. Pertemuan dengan Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia
(AusAID). Di Canberra
51
j. Pertemuan dan Diskusi dengan Oxfam (NGO penanganan Kemiskinan) di
Melbourne.
k. Pertemuan dengan KJRI, Tokoh Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di
Melborne.
9. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin perlu menyampaikan Hasil yang
di dapatkan dari Kunjungan antara lain:
a. Secara Umum.
1) Pertemuan ini juga menjadi bagian penting dan strategis dalam membangun
hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Australia, khususnya dengan
Departemen yang terkait dengan Kebijakan sosial dan juga Lembaga Donor Dana baik
yang merupakan bagian dari Pemerintah maupun NGO internasional di Australia yang
selama tellah berkontribusi dalam penanganan Kemiskinan di Indonesia.
2) Pertemuan dengan Australian Federation Of Islamic Councils (AFIC) di Sidney
memberikan diskripsi betapa besarnya peranan Ormas atau NGO keagamaan dalam
perlindungan kepada komunitas Muslim di tengah mayoritas dan upaya yang dilakukan
untuk peningkatan partisipasi Ummat Islam dalam bidang pendidikan, kesehatan,
kerukunan beragama, ekonomi dan peranan sosial di Australia, Permasalahan lain
yang juga terungkap dalam pertemuan ini berhubungan langsung Indonesia yakni
masalah Jaminan Produk halal (ini menjadi masukan penting bagi Komisi VIII karena
saat ini dalam pembahasan RUU Jaminan Produk Halal).
3) Kunjungan Ke Malik Fahd Islamic School ( MFIS)
mendapatkan bandingan bagaimana peran Pemerintah memberikan perhatian dari
aspek anggaran, regulasi dan program untuk peningkatan mutu sekolah Swasta atau
lembaga yang didirikan dan dikelola masyarakat atau lembaga Pendidikan Islam.
Sekaligus menjadi bahan masukan bagi Kementerian Agama Di Indonesia dalam
membuat ―Blue Print” atau “Grand Design” Lembaga Pendidikan Agama (Khususnya
Islam) agar menjadi Lembaga Pendididan bermutu dan Unggul,
4) Pertemuan dengan Departement of Immigration and
Citizenship (DIAC) mendapatkan masukan bagaimana mengelola multikultural dari sisi
agama, ras, budaya dan tingkat sosial yang berbeda yaitu dengan memberikan
52
pelayanan yang adil dan bebas diskriminasi. Kebijakan ini didukung oleh regulasi dan
anggaran yang memadai. Implementasi pengelolaan mulktikultural di Australia ini juga
menjadi penting bagi Komisi VIII DPR RI dalam kaitan dengan RUU Kerukunan Ummat
Beragama ( KUB)
b. Secara Khusus
Beberapa point penting sebagai masukan, yang dapat diadopsi secara keseluruhan,
sebahagian atau tidak sama sekali ke dalam RUU Tentang Penangan Fakir Miskin adalah
sebagai berikut:
1. Prinsip dasar: Masyarakat miskin (kurang beruntung atau berpendapat rendah ) di
Australia benar-benar merasakan kehadiran dan peran Negara bagi dirinya
dalam memberikan perlindungan maupun jaminan kehidupan yang layak.
2. Penanganan Fakir Miskin (orang yang kurang beruntung atau berpendapat
rendah) di Australia melalui perlindungan sosial yang menggunakan skema
Jaminan sosial yakni dengan pembayaran dan tunjangan
3. Perlindungan sosial dengan skema jaminan sosial bisa menjadi salah satu
bentuk penanganan kemiskinan. Perlindungan sosial tidak dapat
mengentaskan kemiskinan, karenanya perlindungan sosial harus terintegrasi dengan
bentuk penanggulangan kemiskinan lainnya. Karena, menurut pendekatan yang
dilakukan di Australia, cara yang terbaik untuk membantu orang miskin tidaklah
dengan mentargetkan program-programnya hanya pada orang miskin saja. Dengan
begitu, program dapat menjamin bahwa terdapat kerangka umum pengelolaan dan
pendistribusian sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan
yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang dan dapat dijangkau oleh setiap
orang. Dengan kata lain, dalam mengatasi kemiskinan, sistem negara Australia
tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin. Melainkan memberikan
perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan(
penambahan angka orang miskin)
53
4. Pendataan dan Penetapan Fakir Miskin (orang yang kurang beruntung atau
berpendapat rendah) adalah dengan menggunakan
a. Kategori orang miskin menurut Poverty Line pada tahun 2008 terbagi menjadi
:1). Mereka yang berada dalam angkatan kerja :
iii. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$
372,07/minggu(Rp 2.790.525). Terdiri dari dua orang dewasa (salah
satunya bekerja) dan dua anak.
iv. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$255,92/minggu (Rp
1.919.400)
2). Mereka yang tidak berada dalam angkatan kerja (pensiunan atau
manula)
iii. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$ 300,07/minggu (Rp
2.250.525) Terdiri dari dua orang dewasa (mendapatkan tunjangan dari
pemerintah) dan dua anak
iv. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$ 184/minggu
(Rp1.380.000)
b. Tax Payment Number (NPWP kalau di Indonesia) TPN ini bisa digunakan
untuk mengetahui berapa banyak gaji, siapa bekerja dimana, dan sebagainya.
Dari data berbagai departemen. Dalam memberikan payment dianut sistem
level service of income ( pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat
pendapatan) Ada elektronik record yang diperoleh Centerlink berdasarkan
transaksi yang dilakukan para Warga Negara Australia (WNA) dan
Permanent Resident (PR), namun masih ada kewajiban dari pelanggan di
antara WNA dan PR itu kepada Centerlink untuk memberikan laporan secara
utuh.
c. Untuk pensiunan dan mereka yang miskin, Centerlink yang menentukan apa
bentuk bantuan dan berapa banyak yang bisa diberikan kepada mereka,
artinya bahwa semua warga Australia yang sudah pensiun akan menerima
dana pensiun ( hanya 1 jenis), namun jika dalam perkembangan waktu terjadi
kecatatan tertentu maka tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan
disability support pensiun.
d. Mengenai sistem pembayaran pensiun, sistem di Australia bukanlah
insurance based system, sehingga semua warga senior Australia yang lolos
dari means test berhak mendapatkan tunjangan pensiun tanpa
54
memperhatikan pekerjaan mereka sebelumnya. Usia pensiun bagi kaum pria
Australia adalah 65 tahun, sedangkan bagi wanita adalah 64 tahun.
e. Means test dilakukan bagi para senior citizens untuk mengetahui tingkat
penghasilan mereka setelah pensiun. Hasil dari tes tersebut akan menjadi
acuan dalam pemberian dana pensiun, yaitu disesuaikan dengan tingkat
kemakmuran mereka. Dengan demikian, maka senior citizen yang tidak
mampu akan mendapatkan lebih banyak dari yang lebih mampu. Adapun
yang masih mempunyai penghasilan tinggi dan mempunyai kekayaan yang
berlebih, maka tidak
f. Mereka yang menerima bantuan Centerlink adalah mereka yang
berpenghasilan kurang dari 62 dollar/minggu. Semakin besar penghasilan
yang diterima, maka semakin kecil jaminan sosial yang diberikan pemerintah
lewat Centerlink
5. Sumber pendanaan untuk penanganan kemiskinan ( orang-orang tidak
beruntung dan pendapatan rendah) adalah 30 % dari APBN Australia.
6. Peran dan sinergi Pemerintah federal (pusat) dengan pemerintah lokal sangat
kuat dalam penanganan kemiskinan, hampir semua sistem, mekanisme, pola
penganggaran dan program-program dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah
Pusat (Baca dalam Konstitusi dan sistem pemerintahan Australia).
7. Sistem jaminan sosial di Australia menggunakan subsidi silang, dimana
masyarakat yang mampu membayar lebih dalam bentuk pajak yang dibayarkan
kepada pemerintah, sehingga dapat membiayai masyarakat yang kurang beruntung
ataupun yang masih berada di bawah mereka.
8. Penanganan kemiskinan di Negara Australia ada di 36 kementerian/lembaga
Namun Centerlink adalah Badan pemerintah yang memberikan pembayaran
jaminan sosial. Dengan adanya centerlink ini maka semua pelayanan sosial
dapat dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah Australia.
9. Ada beberapa regulasi terkait penanganan masyarakat miskin ( UU terkait yang bisa
jadi rujukan), antara lain
a. Undang-Undang Jaminan Sosial 1991 (SSA) yang menggantikan Undang-
Undang Jaminan Sosial 1947.adalah suatu tindakan yang disahkan oleh
55
Parlemen Australia pada tahun 1991 untuk menyediakan pembayaran,
kepada orang-orang yang memenuhi syarat di Australia, pensiun tertentu,
manfaat dan tunjangan, dan untuk tujuan terkait lainnya.
b. Undang-Undang Bantuan Siswa 1973
c. Undang-Undang Aged Care Act 1997 Aged Care Act 1997
d. Undang-Undang Perawatan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia 1991
e. Undang- Undang Pemeliharaan Anak (Child Care Act 1972)
f. Undang-Undang Layanan Cacat Act 1986
g. Undang-Undang Asuransi Kesehatan 1973
h. Undang-Undang Administrasi Pelayanan Pendengaran Undang-Undang
1997
a. Home and Community Care Act 1985 Rumah dan Undang-Undang
Perawatan Masyarakat 1985
b. Housing Assistance Act 1996 Bantuan Perumahan Act 1996
c. National Health Act 1953 Undang-Undang Kesehatan Nasional 1953
d. Undang-Undang Tunjangan Keluarga (Family Assistance)
Tunjangan Pajak Keluarga Bagian A - untuk orang tua atau wali untuk
membantu dengan biaya membesarkan anak-anak.
Tunjangan Pajak Keluarga Bagian B - untuk keluarga penghasilan
tunggal atau orang tua tunggal.
Tunjangan Imunisasi Bersalin - untuk anak-anak diimunisasi lengkap
atau mereka dibebaskan dari imunisasi
Child Care Benefit - bagi keluarga untuk membantu dengan biaya
penitipan anak.
10. Adanya kemudahan akses yang diberikan Negara kepada masyarakat untuk
mendapat pelayanan sosial yang meliputi (i) pembayaran dan tunjangan bagi
perawat penyandang cacat; (ii) bagi komunitas – pembayaran pemulihan akibat
bencana melalui Australian Government Recovery Payment; (iii) untuk keluarga,
meliputi Family Tax Benefit, Child Care Benefit, Baby Bonus, dan kartu perawatan
kesehatan.(iv) Dalam bidang perumahan : bantuan biaya sewa rumah; (v) untuk
penyandang cacat : dana pensiun bagi penyandang cacat, tunjangan sakit, dan
tunjangan untuk mobilitas bagi penyandang cacat; dan (vi) untuk kaum manula
56
(senior citizens), berupa tunjangan pensiun serta kartu kesehatan;(vii) untuk kaum
perempuan: memiliki program untuk meningkatkan persamaan gender melalui
bidang ekonomi, keamanan dan status; (viii) untuk para pemuda yang telah lulus
sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan memberikan tunjangan dari Pemerintah
yang disebut dengan New Start Allowance. namun mereka diharuskan untuk segera
mencari pekerjaan dan Pemerintah Australia mengawasi mereka agar benar-benar
mendapatkan pekerjaan sehingga New Start Allowance mereka dapat dihentikan;
(ix)untuk penduduk asli (indigenous people) dengan memperkecil jurang pemisah
antara penduduk asli dan bukan penduduk asli.
11. Sisten Pengawasan yang ketat oleh Negara/Pemerintah dalam pelaksanaan
program-program pengentasan kemiskinan (model pengawasan).
12. Penerapan pelayanan dan jaminan sosial `secara ketat bagi masyarakat miskin
seperti kesehatan dan pendidikan, perumahan, transport.dll.
13. Adanya peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi
kemiskinan, maka Pemerintah memberikan prosentase yang berada dan insentif
kepada perusahaan yang memperkejakan orang cacat, selain itu kewajiban-kewajian
tertentu lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan
swasta. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan superannuation
sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap mereka yang bekerja.
14. Program Penanganan Kemiskinan itu haruslah berkelanjutan dan
berkesinambungan
15. Penanganan Kemiskinan sebaiknya memiliki fokus pada orang-orang yang
terpinggirkan yakni perempuan dan anak.
16. Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) adalah satu
bentuk penanganan yang dilakukan kepada suku aborigin (penduduk asli) atau
kalau di Indonesia disebut suku Daerah adat terpencil yang difokuskan sesuai
dengan kebutuhan/ kondisi di area tersebut ( local content), maka untuk suku
aborigin, fokusnya adalah perempuan untuk mengembangkan ide-ide bagi kaum
57
wanita Aborigin karena sebahagian besar wanitalah yang menjadi tulangpunggung
keluarga.
17. Adanya perhatian khusus yang diberikan Pemerintah Australia sebagai bentuk
perlindungan Sosial bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan unit
pelayanan yang bersifat bergerak (servicing unit) atau pemberian pelayanan
bantuan yang dilakukan secara mobile.
LAMPIRAN 2
58
“Undang-Undang Kesejahteraan Yang Ada Di Australia”
1. Aged Care Act 1997 Aged Care Act 1997
2. Undang-Undang Perawatan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia 1991
3. Undang- Undang Pemeliharaan Anak (Child Care Act 1972)
4. Undang-Undang Layanan Cacat Act 1986
5. Undang-Undang Asuransi Kesehatan 1973
6. Undang-Undang Administrasi Pelayanan Pendengaran Undang-Undang 1997
7. Home and Community Care Act 1985 Rumah dan Undang-Undang Perawatan
Masyarakat 1985
8. Housing Assistance Act 1996 Bantuan Perumahan Act 1996
9. National Health Act 1953 Undang-Undang Kesehatan Nasional 1953
10. New Tax System (Family Assistance) Act 1999 Sistem Perpajakan Baru (Bantuan
Keluarga) Act 1999
11. Nursing Homes Assistance Act 1974 Perawatan Rumah Bantuan Undang-Undang
1974
12. Social Security Act 1991 Undang-Undang Jaminan Sosial 1991
Includes the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous
Affairs guide to the Act, as well as the Social Security (Administration) Act 1999 and
the Social Security (International Agreements) Act 1999 Termasuk Departemen
Keluarga, Perumahan, Pelayanan Komunitas dan Adat panduan Negeri untuk UU,
serta Jaminan Sosial (Administration) Act 1999 dan Jaminan Sosial (Perjanjian
Internasional) Undang-Undang 1999
13. Veterans Entitlements Act 1986 Veteran hak Act 1986