laporan pelaksanaan rb tahun 2016 upt...
TRANSCRIPT
LAPORAN PELAKSANAAN RB TAHUN 2016
UPT LOKA KONSERVASI BIOTA LAUT TUAL
UPT LOKA KONSERVASI BIOTA LAUT TUAL
PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2016
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kami panjatkan atas kehadirat Tuhan YME yang telah memberi rahmat dan
karunianya hingga terselesaikannya laporan ini. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk melakukan percepatan
pelaksanaan Reformasi birokrasi. Tahun 2015 merupakan awal dari Roadmap Reformasi
Birokrasi 2015-2019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di UPT LKBL Tual mengusung 7
arah perubahan dari 9 arah perubahan yang telah dicanangkan LIPI. Area Perubahan tersebut
adalah Manajemen Perubahan, Penatalaksanaan, Penataan, Sistem Manajemen SDMASN, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan KualitasPelayanan Publik, dan quick wins. Perubahan pada berbagai aspek diharapkan mampu
meningkatkan kinerja dari instansi. Terlebih lagi pelaksanaan Reformasi birokrasi ini dapat
menjadikan birokrasi di indonesia semakin bersih dan akuntabel, Efektif dan efisien serta
memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Langgur, 13 Januari 2016
UPT Loka Konservasi Biota Laut Tual
Kepala,
Agus Kusnadi, S.Si, M.Sc.
NIP. 198008202005021001
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page i
Ikhtisar Eksekutif
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di UPT LKBL Tual mengusung 6 arah perubahan
dari 6 arah perubahan yang telah dicanangkan LIPI. Area Perubahan tersebut adalah
Manajemen Perubahan, Penatalaksanaan, Penataan Sistem Manajemen SDM ASN,Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan KualitasPelayanan Publik, Quick Wins. Pelaksanaan RB untuk sekarang ini difokuskan pada Revolusi
mental untuk mengubah Pola pikir aparatur. Selanjutnya dilakukan perubahan sistem tata
laksana untuk mempercepat proses sebuah birokrasi. Setelah semua proses berjalan akan
terjadi perbaikan kualitas pelayanan.
Manajemen perubahan dilaksanakan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
untuk menyusun rencana aksi RB. Penyusunan Rencana implementatif untuk meningkatkan
integritas pegawai. Penguatan pengawasan dengan melakukan pembentukan Tim APIP dan
Tim PME. Dokumen SPIP untuk manajemen resiko telah dibuat namun baru pada kegiatan
penelitian yang merupakan kegiatan utama . Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan
pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.Penyusunan rencana kinerja, penetapan
kinerja merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja. Penata laksanaan dilaksanakan
dengan penggunaan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, pembuatan SOP
untuk efisiensi waktu. Penunjukan Petugas PPID untuk keterbukaan informasi publik.
Penguatan Manajemen SDM ASN dilakukan dengan perencanaan kebutuhan pegawai
berdasarkan analisis beban kerja. Selanjutnya pengadaan CPNS dilakukan secara trasnparan
melalui website. Pelatihan untuk peningkatan kompetensi inti dilakukan untuk meningkatkan
kinerja aparatur. Selain itu pegawai didorong untuk memiliki fungsional tertentu sehingga
kinerjanya dapat terukur dan jelas. Perbandingan antara fungsional tertentu dan fungsional
umum telah seimbang. Pencapaian yang sampai saat ini belum tercapai adalah penilaian
kepuasan pelanggan atas layanan dari UPT LKBL Tual dan sosialisasi mengenai Zona
Integritas.
Arah perubahan RB yang dilakukan oleh UPT LKBL Tual telah disenergikan dengan
sasaran strategis dan indikator kinerja sehingga kegiatan yang dilaksanakan juga bertujuan
untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, memiliki pelayanan
yang berkualitas. Revolusi mental merupakan salah satu program dari manajemen perubahan.
Revolusi mental merupakan kunci dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Perubahan mental
aparatur ini akan membawa perubahan terhadap jalannya pemerintahan. Setelah mental
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page ii
aparatur berubah langkah selanjutnya adalah pembentukan sistem yang memiliki pengawasan
kuat dan tata laksana yang cepat dan tidak berbelit-belit. Ketika sistem dan aparatur telah
berjalan baik maka pelayanan publik yang dapat memuaskan pemangku kepentingan. Berbagai
upaya peningkatan integritas pegawai telah dilaksanakan seperti kontrak kerja dalam bentuk
SKP, tata laksana baik administrasi, keuangan dan penelitian dibuat cepat dan tidak berbelit
belit dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung e-goverment.
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................i
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................ii
DAFTAR ISI .............................................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ......................................................................................................................iv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................11.1 Latar belakang ..............................................................................................................1
1.2 Kondisi saat ini ..............................................................................................................2
BAB II ROADMAP DAN PENCAPAIAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI .....................72.1 Managemen Perubahan ................................................................................................7
2.2 Penguatan Pengawasan ...............................................................................................9
2.3 penguatan akuntabilitas Kinerja ..................................................................................11
2.4 Penguatan Tata Laksana ............................................................................................13
2.5 Penguatan Sistem ManajemenSDM ASN ..................................................................15
2.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ......................................................................16
2.7 Quick Wins ..................................................................................................................17
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI ........................................................................................183.1 Birokrasi yang bersih dan Akuntabel ...........................................................................18
3.2 Birokrasi yang Efektif dan Efisien ................................................................................20
3.3 Birokrasi yang memilii Pelayanan Berkualitas .............................................................21
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................23
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.Tabel Rencana Aksi Manajemen Perubahan .................................................... 8
Tabel 2. Rencana Aksi Penguatan Pengawasan ........................................................... 9
Tabel 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja ..................................................................... 12
Tabel 4. Rencana Aksi Penguatan Tatalaksana .......................................................... 13
Tabel 5. Penguatan Sistem Manajemen SDM ............................................................. 14
Tabel 6. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .................................. 17
Tabel 7. Sasaran RB Birokrasi yang bersih dan Akuntabel .......................................... 19
Tabel 8. Sasaran RB Birokrasi Yang Bersih Dan Efisien ............................................. 20
Tabel 9. Sasaran RB Birokrasi Yang Memiliki Pelayan Yang Berkualitas .................... 21
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangPERPRES Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 – 2025 mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk melakukan
percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah
rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional
untuk kurun waktu 2010-2025. Dalam pelaksanaan grand design dalam kurun waktu 5
tahunan dibuat acuan untuk operasional dalam bentuk Road Map. Road Map
Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi
yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci
reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan
sasaran per tahun yang jelas.
Road Map reformasi birokrasi berdasarkan Permenpan RB No 20 tahun 2010
telah berakhir. Kurun waktu 2010-2014 merupakan kurun waktu untuk membentuk
fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Ada beberapa sasaran dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk tahun tersebut yang ingin di capai antara lain
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme, kualitas pelayanan publik;,kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan
profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi
aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas
aparatur antar daerah, antar pusat, dan antara pusat dengan daerah, serta
memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Penguatan pada
keempat area tersebut diharapkan menjadi ujung tombak untuk pelaksanaan reformasi
birokrasi ke depannya.
Permenpan RB No 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019 sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi birokrasi tahun 2015-2019
mengamanatkan 3 sasaran reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang
baik. Tiga sasaran tersebut adalah Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang
efektif dan efisien, dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Ketiga sasaran tersebut harus dilaksanakan secara selaras dan bersamaan karena
ketiga sasaran tersebut saling berkaitan.
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 2
Pemerintah sendiri pada program nawacita sangat mendukung reformasi
birokrasi. Hal tersebut tercantum dalam nawacita no 2 yang berbunyi “Membuat
Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya.” Inti dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah
revolusi mental yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo. Namun bukan hanya
aparaturnya saja yang harus dibenahi melainkan sistem yang ada saat ini perlu
dibenahi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien serta
memiliki pelayanan yang berkualitas.
Sasaran strategis dan indikator kinerja UPT LKBL Tual telah sinkron dengan
area perubahan yang reformasi birokrasi. Pelaksanaan indikator kinerja tersebut
sedapat mungkin mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif
dan efisien serta memiliki pelayanan yang berkualitas.
1.2 Kondisi Saat inia. Sejarah singkat
Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Loka Konservasi Biota Laut Tual berada di Jalan
merdeka Watdek Tual Malauku Tenggara. UPT LKBL Tual sebelumnya bernama
stasiun Penelitian Laut Tual yang berada dibawah BPPSDL LIPI Ambon. UPT ini
merupakan salah satu satuan kerja yang berada di bawah kedeputian bidang Ilmu
Pengetahuan Kebumian LIPI, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
No 103 tanggal 13 September 2001 dan Surat Keputusan Kepala LIPI
No.1151/M/2001 tanggal 5 Juni 2001 yang dipimpin seorang pejabat struktural
Eselon IV. Unit ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Unit Eselon II
yaitu Pusat penelitian Oseanografi. Pada tahun 2003, UPT Loka Konservasi Biota
laut berubah menjadi sebuah unit yang otonom dengan diberikannya status sebagai
sebuah satuan kerja.
b. Tugas Pokok:UPT Loka Konservasi Biota Laut Tual, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI
mempunyai tugas pokok “Melakukan Konservasi Wilayah Perairan Kepulauan Kai
dan Sekitarnya, Pelayanan Jasa Informasi Coral Reef, dan Biota Demersal Laut
Dangkal serta Budidaya Perairan”.
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 3
c. Fungsi:Dalam melaksanakan tugas pokok diatas,UPT Loka Konservasi Biota Laut
Tual, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mempunyai fungsi :
1) Pelaksanaan Konservasi Wilayah Perairan Kepulauan Kai dan Sekitarnya
2) Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan perawatan koleksi biota laut.
3) Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan katalog, penyajian data dalam bentuk
data base.
4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan biota laut langka (endangered
species).
5) Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian konservasi biota
laut.
6) Pelaksanaan pelayanan jasa informasi kelautan, khususnya tentang coral reef
dan biota damersal laut dangkal.
7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Unit Pelaksana Teknis Loka Konservasi Biota Laut Tual (UPT LKBL Tual)
merupakan satuan kerja yang mempunyai peran untuk melakukan melakukan
penelitian dan pengembangan terhadap ilmu yang berhubungan dengan sumberdaya
kelautan dan perikanan terutama di wialayah Maluku Tenggara. UPT LKBL Tual
memiliki kegiatan utama berupa penginventarisasian biota laut yang berada di wilayah
Maluku Tenggara, selain itu juga budidaya untuk pemulihan sediaan alam biota
ekonomis penting seperti Trochus niloticus (lola) dan Tridacna sp (kima). Kegiatan
lainnya berupa pendampingan budidaya rumput laut yang merupakan komoditas
primadona di Maluku Tenggara. Masih ada beberapa fungsi yang belum dapat
dilakukan oleh UPT Loka Konservasi Biota Laut Tual dikarenakan kurangnya
sumberdaya manusia denga kepakaran tertentu. Selain itu sarana prasarana dasar
juga masih sangat minim. Walaupun setiap tahunnya dilakukan upaya untuk
meningkatkannya.
d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Saat iniUPT Loka Konservasi Biota Laut Tual telah melakukan berbagai langkah untuk
mewujudkan reformasi birokrasi yang tujuan utamanya adalah terwujudnya tata
pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 4
tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Dalam mewujudkan hal
tersebut ada 8 area perubahan yang harus dilaksanakan namun dari 8 area perubahan
tersebut baru 6 yang dilaksanakan oleh UPT Loka Konservasi Biota Laut Tual.
Kedelapan area perubahan tersebut adalah sebagai berikut: Manajemen,Penatalaksanaan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan SistemManajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan AkuntabilitasKinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dari 6 area perubahan tersebut
lebih banyak difokuskan pada revolusi mental aparatut. Perubahan pada area tersebut
akan membawa dampak untuk perubahan area yang lain. Fokus Area perubahan untuk
tahun 2015-2019 adalah pembenahan birokrasi kearah yang lebih bersih dan
akuntabel, efektif dan efisien dan pelayanan publik.
Pada rencana aksi reformasi birokrasi 2015-2019 UPT Loka Konservasi Biota
Laut Tual telah merencanakan untuk merubah pola pikir dari pegawai yang diharapkan
dari perubahan pola pikir tersebut akan menjadikan perubahan pada semua aspek.
Masih adanya paradigma bahwa PNS kerja tidak kerja tetap mendapatkan gaji
menjadikan pegawai jarang ada dikantor dan meninggalkan kantor saat jam kerja.
Seiring berjalannya waktu pelaksanaan reformasi diUPT LKBL Tual mulai terasa
hasilnya. Dengan adanya payung hukum yang jelas seperti PP 53 tahun 2010 tetang
Disiplin PNS dan Perka LIPI NOMOR 03/E/2012 tentang Penegakan Disiplin Dalam
Rangka Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadikan pegawai jera untuk melakukan pelanggaran
disiplin. Namun kedisiplinan pada jam kerja tersebut belum diikuti oleh budaya kerja,
masih banyak pegawai yang belum melaksanakan pekerjaannya secara baik sehingga
masih ada tumpang tindih pekerjaan walaupun sudah ada SOP. Perubahan SOP dan
pembagian pekerjaan yang jelas akan dilakukan sehingga kedepannya setiap orang
memiliki tugas yang jelas.
Kedisiplinan dan budaya kerja yang rendah boleh jadi dikarenakan rendahnya
pengawasan internal sehingga tidak ada hukuman bila melakukan kesalahan. Kondisi
tersebut yang menjadikan pegawai menjadi nyaman dengan keadaan sehingga perlu
dilakukan penguatan pengawasan internal guna meningkatkan kedisiplinan dan budaya
kerja. Adanya penguatan tersebut diharapkan juga meningkatkan akuntabilitas kinerja
UPT Loka Konservasi Biota Laut Tual.
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 5
UPT Loka Konservasi Biota Laut Tual terus mengadakan perubahan dalam
berbagai aspek untuk mewujudkan tercapainya tata pemerintahan yang baik dengan
birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan
masyarakat dan abdi negara sebagai amanat dari reformasi birokrasi. Dalam rangka
mewujudkan mimpi besar tersebut berbagai sosialisasi dan persamaan persepsi telah
dilakukan. Koordinasi telah dilakukan oleh tim menajemen perubahan yang memiliki
tanggung jawab terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan UPT Loka
Konservasi Biota Laut Tual telah melaksanakan berbagai kegiatan dan menyiapkan
berbagai sarana serta kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
Pengadaan mesin presensi memberi manfaat nyata terhadap presensi dan ketaatan
pegawai dalam mentaati jam kerja. Jumlah pegawai yang terlambat masuk kerja sudah
bisa ditekan seminimal mungkin, seandainya ada yang terlambat hal tersebut
dikarenakan adanya alasan tertentu yang menyebabkan pegawai terlambat.
Dari sumberdaya manusia telah dilakukan pembentukan tim untuk pembuatan
SPIP Pembentukan Tim Perumus SPIP dimaksudkan untuk melakukan penilaian resiko
terhadap kegiatan yang ada di UPT LKBL Tual. Rasa memiliki (ownership) terhadap
program RB belum merata seperti yang diharapkan. Selain itu, masih terdapat
kecenderungan motivasi pelaksanaan RB adalah mengejar tambahan tunjangan
bukan peningkatan kinerja dan pada muaranya adalah pelayanan publik seperti yang
diamanatkan dalam grand desain Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi
belum terinstitutionalisasi ke dalam aspek kelembagaan dan terinternalisasi dengan
baik pada setiap pegawai untuk itu UPT LKBL Tual senantiasa melakukan berbagai
upaya untuk tercapainya rasa memiliki terhadap RB disemua pegawai. Salah satu
kegiatan dalam rangka internalisasi program Reformasi birokrasi adalah Pelaksanaan
E-SKP di UPT LKBL Tual mulai dilaksanakan pada tahun 2012 akhir dan pada 2014 ini
pelaksanaannya terus di monitor dan di evaluasi untuk menciptakan budaya kerja yang
produktif efektif dan efisien. Jadi tidak ada lagi kata seseorang tidak mempunyai tugas
karena pemberian tunjangan akan didasarkan pada kinerja. Apabila kinerja tidak
tercapai maka tunjangan yang akan diterima juga akan berkurang. Dengan adanya
Perka LIPI NOMOR 03/E/2012 menjadikan Tim RB lebih mudah dalam menerapkan
reward dan punishment sehingga pembangunan pola pikir dan budaya kerja pegawai
negeri sipil yang “baru” sesuai dengan amanat Perpres 81 tahun 2010 untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 6
profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara
akan segera terwujud. Penerapan SKP pegawai menjadikan pegawai memiliki rasa
tanggung jawab terhadap tugas dan perannya. selain penerapan e-SKP juga
diterapkan pula penerapan 60:40 pada pemberian tunjangan kinerja. Penerapan
tersebut menjadikan faktor pendorong bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja.
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 7
BAB IIRENCANA AKSI DAN PENCAPAIAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
Sebagai arahan kebijakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi UPT Loka
Konservasi Biota Laut Telah menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi 2015-2019. Rencana Aksi dalam road map yang disusun tetap didasarkan
pada lingkup program-program reformasi birokrasi yaitu:
a. Manajemen Perubahan
b. Penguatan Sistem Pengawasan
c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
d. Penguatan Kelembagaan
e. Penguatan Tatalaksana
f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
i. Quick Wins
Pada tahun 2016 ini rencana aksi yang dilakukan hanya mengakomodir 7 program
reformasi birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan,
Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem
Manajemen SDM ASN, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins .
Berbagai macam kegiatan dilaksanakan untuk mewujudkan keberhasilan program-
program reformasi birokrasi. Berikut akan ditampilkan berbagai rencana aksi reformasi
birokrasi UPT LKBL Tual tahun 2016 pada berbagai program reformasi birokrasi.
2.1 Manajemen PerubahanKegiatan dalam manajemen perubahan sedapat mengandung 2 tujuan yaitu
pengembangan nilai-nilai dalam rangka menegakkan integritas dan Pembentukan agen
perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir pegawai. Beberapa
agenda dicanangkan untuk mewujudkan terjadinya perubahan. Agenda yang pertama
adalah pembentukan tim manajemen perubahan yaitu dengan penambahan Tim
Reformasi Birokrasi dalam struktur organisasi intern UPT LKBL Tual. SK mengenai tim
manajemen perubahan memang telah ada dari kepala LIPI namun untuk lebih
meningkatkan peran tim manajemen perubahan di bentuk lah tim reformasi birokrasi.
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 8
Tim RB yang dibentuk berdasarkan SK kepala UPT LKBL Tual telah menyusun dan
menyelesaikan Rencana Aksi RB untuk UPT LKBL Tual 2015-2019. Rencana Aksi ini
telah disosialisasikan. Sosialisasi akan senantiasa diakukan untuk mengupdate
perkembangan mengenai kegiatan RB. Kegiatan monitoring adn evaluasi terhadap
kinerja Reformasi birokrasi telah dilaksanakan pada bulan juli 2016.
Agenda yang lainnya adalah Revisi rencana implementatif selama 5 tahun untuk
UPT LKBL Tual 2015-2019. Rencana implementatif ini merupakan sebuah target-target
yang harus dicapai bersama. Dengan adanya janji tersebut setiap pegawai memiliki
tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Adanya pembagian yang jelas
dalam rangka mewujudkan rencana implementatif tersebut membuat pegawai memiliki
komitmen untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaanya rencana implementatif
tersebut setiap pegawai diharuskan untuk membuat Perjanjian Kinerja pakta integritas
demi terwujudnya birokrasi yang bersih efektif dan efisien. Revisi sampai dengan saat
ini belum sempurna dan akan dilanjutkan pada tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena
perubahan pada rencana implementatif dari Puslit Oseanografi sebagai satker
pembina. Pada tahun 2016 telah terlaksana untuk perjanjian kinerja melalui SKP
individu. Dan apada akhir tahun telah dilakukan penilaian hasil kinerja untuk
menentukan penilaian kinerja masing-masing pegawai. Untuk pakta integritas pada
tahun 2016 baru terlaksana untuk kepala UPT dan atasan langsungnya sedangkan
untuk pegawai belum terlaksana. Di tahun mendatang akan diadakan penandatangan
pakta integritas agar tumbuh integritas dari para pegawai.
Tabel 1. Tabel Rencana Aksi Manajemen Perubahan
No Program Rencan Aksi Agenda 2016 KreteriaKeberhasilan Pencapaian %
Pencapaian Keterangan
a.Pembentukan TIMPerubahan
a. SK KepalaUPT TIMmanajemenperubahan diUPT LKBLTual
b. Draft RencanaAksiReformasiBirokrasi
a. PembentukanTim ManajemenPerubahan UPTLKBL Tual
b. MenyusunDokumenRencana AksiReformasi 2015-2019
c. SosialisasiDokumenRencana Aksi2015-2019
d. Monev RB 2016
a. PembentukanTim ManajemenPerubahan
b. DokumenRencana AksiReformasiBirokrasi
c. SosialisasiRencana AksiRB 2015-2019
d. MonevPelaksanaanRB
a. SKtim RB(manajemenPerubahandalamstruktur internUPT)b. Rencana Aksi RBc. terlaksanakegiatansosialisas
d. MonevPelaksanaan RBpengirimanbahan
100 %
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 9
monev keBOSDM
b.FinalisasidanPelaksanaanRencanaImplementatif UPTLKBL Tual2015-2019
Pelaksanaankegiatan di UPTLKBL Tual yangsesuai denganRencanaimplementatif2015-2019
a. PelaksanaanPakta Integritaspimpinan danpegawai
b. Revisi RencanaImplementatifUPT 2015-2019sesuai dengankebijakan yangberlaku
a. PelaksanaanPerjanjianKinerja danPakta integritasbagi tiappegawai dalammelaksanakanRencanaImplementatif
b. Draft RevisirencanaImplementatifUPT LKBLTual 2015-2019
a. PaktaintegritasbaruditandatanganiolehKepalaUPT danpenendatangananSKPpegawai
b. DraftRevisiRencanaImplementatif masihbelumFinal
80%
2.2 Penguatan PengawasanProgram penguatan pengawasan kegiatannya memiliki tujuan untuk
mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelaksanaan pelayanan prima. Pelaksanaan
Zona Integritas, Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi, Pelaksanaan whistleblowing
system , Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan, Pembangunan SPIP di
lingkungan, Penanganan pengaduan masyarakat.
Tabel 2. Rencana Aksi Penguatan Pengawasan
No Program Rencan Aksi Agenda 2016 KreteriaKeberhasilan Pencapaian
%Pencapaia
nKeterangan
2 PenguatanPengawasan
a. Pelaksanan SPIP diUPT LKBLTual
a. a.Tersusunnya dokumenSPIP UPTLKBL TualdibidangPenelitian
b. b.Pembentukan TimPME UPT
a. DokumenSPIPKegiataanPenelitiandi UPTLKBL Tual
c. b.Pembentukan TimPME UPT
a.Dokumen SPIPKegiataanPenelitiandi UPTLKBLTual yangtelahditandatangankepalaUPT
b. TerbentuknyaTIMPMEUPT
100 %
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 10
b. Sosialisasitentang ZonaIntegritas,Wistle Blowingsystem,pengendaliangratifikasi, danpenangananpengadauanMasyarakat
b. sosialisasimengenai caramewujudkanbirokrasi yangbersih danakuntabel(ZonaIntegritas,Wistle Blowingsystem,pengendaliangratifikasi danpengaduanMasyarakat)
b.Terlaksananya sosialisasimengenaiZonaIntegritas,Wistle Blowingsystem,pengendaliangratifikasi, danpenangananpengaduanMasyarakat
Belumterlaksananasosialisasimengenaicaramewujudkanbirokrasiyangbersih danakuntabel
0% Tidak adanyanarasumberyangkompetenuntukmenyampaikan topiktersebut
Agenda UPT LKBL Tual yang dilaksanakan antara lain adalah Pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan yang ditempuh dengan cara Pembentukan
Tim pembuatan SPIP untuk merumuskan dokumen SPIP dibidang penelitian dan Tim
PME (Perencanaan Monitoring Evaluasi) yang masuk kedalam Struktur Organisasi
intern.
Kegiatan pembuatan dokumen SPIP berlangsung pada bulan mei yaitu pada
saat adanya sosialisasi kegiatan SPIP oleh Inspektorat LIPI. Sosialisasi berkaitan
dengan SPIP dilaksanakan dalam rangka memboboti draf SPIP kegiatan penelitian
UPT LKBL Tual. Masukan yang ada kemudian diolah sehingga menghasilkan dokumen
SPIP yang lebih baik. Dokumen yang telah jadi kemudidan disosialisasikan kepada
pegawai. Pada masa mendatang akan dilakukan pembuatan Dokumen SPIP pada
berbagai kegiatan termasuk kegiatan pengelolaan keuangan negara.
Selain penerapan SPIP yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan tim
PME. Tim ini bertujuan untuk memonitoring progres kegiatan penelitian. Semua
renacna kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah masuk ke Tim PME untuk
dilakukan penyaringan. Dalam hal pelaksanaannya pun dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap sebuah kegiatan. Setiap triwulan dilaksanakan kegiatan pemantauan
kemajuan kegiatan dan capaiannya.
Agenda yang belum terlaksana adalah agenda sosialisasi mengenai Zona
Integritas. UPT LKBL Tual merupakan unit eselon IV yang secara peraturan tidak
diharuskan mencanangkan zona integritas namun jiwa untuk membangunan unit kerja
untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM harus tetap dilaksanakan karena hal
tersebut dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi terutama untuk
mewujudkan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel. Tidak terlaksananya
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 11
Sosialisasi ini karena tidak adanya narasumber yang kompeten untuk bidang tersebut
kegiatan ini akan menjadi prioritas pada tahun berikutnya.
2.3 Penguatan akuntabilitas kinerjaProgram Penguatan akuntabilitas kinerja diwujudkan dengan pelaksanaan
kegiatan yang bermuara pada Pembangunan/pengembangan teknologi informasi
dalam manajemen kinerja. Manajemen kinerja (MK) adalah aktivitas untuk memastikan
bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif
dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi,
departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan.
UPT LKBL Tual memilki fungsi “Melakukan Konservasi Wilayah Perairan Kepulauan
Kai dan Sekitarnya, Pelayanan Jasa Informasi Coral Reef, dan Biota Demersal Laut
Dangkal serta Budidaya Perairan”.
Agenda yang dilakukan pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan
pelaporan kinerja menggunakan aplikasi berbasis Teknologi informasi baik itu berasal
dari LIPI maupun berasal dari Luar LIPI. Sebagai contoh adalah penggunaan aplikasi
perbendaharaan (RKAKL, SAIBA, SILABI) dan Aset (SIMAK BMN, Persediaan) adalah
berbagai macam aplikasi yang disediakan oleh kementrian keuangan untuk
mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Laporan realisasi
keuangan dan output berbasis internet melalui intralipi. Berbagai aplikasi yang
digunakan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Penggunaan
aplikasi dan sistem on line memudahkan pemantauan kegiatan sehingga pengawasan
dapat dilakukan dimanapun. Selain mempermudah dalam pengawasan aplikasi juga
sangat memudahkan bagi pegawai serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaan
pelaporan. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas tersebut UPT juga senantiasa
mengikutkan pegawainya dalam kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis pemakaian
sebuah aplikasi. Pengikutsertaan pegawai dalam diklat atau workshop senantiasa
dilakukan pada tahun ini ada beberapa kegiatan yang diikuti antaralain pelatihan
pembuatan RKAKL, Kerja bersama Simak BMN dan Persediaan, Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Negara 2018 (RKBMN 2018) semua hal tersebut dilaksanakan
dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja UPT LKBL Tual.
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 12
Tabel. 3 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
No Program Rencan Aksi Agenda KreteriaKeberhasilan Pencapaian
%Pencapaia
nKeterangan
3 Penguatanakuntabilitaskinerja
a. pengelolaandata kinerja,pengukurankinerja, danpelaporankinerjamenggunakanaplikasiberbasisTeknologiinformasi
a. PenggunaanAplikasiPerbendaharaan, asetdan AplikasiLainnyayang dapatmeningkatkanakuntabilitaskinerja.
b. PeningkatanKapasitasSDM dalamhalperbendaharan.
a.Terselesaikannya LaporanKeuangan,LAKIP, BMNsecara tepatwaktu dantepat azas
a. Updatingaplikasi
b.Pengikutsertaanpegawaidalamdiklatterkaitaplikasi
100 %
a. Penyusunan DraftRencanaKinerjaTahunan,penetapan/Perjanjiankinerja
a. PelaksanaankoordinasiBerkala(triwulan) untukmembahascapaian kinerja
b.,Tercapainya Penetapankinerja sesuaidenganperencanaanKinerja
“aTercapainyapenetapankinerjasebesar100%
‘bMonitoringdanevaluasiterhadapkinerjaUPT
100 %
Agenda lain yang dilaksanakan adalah Penyusunan Draft Rencana
KinerjaTahunan, penetapan/Perjanjian kinerja yang merupakan turunan dari rencana
implementatif. Penetapan kinerja ini menjadi sebuah perencanaan bagi unit kerja untuk
mewujudkan Indikator kinerja. Penetapan/Perjanjian kinerja ini telah memiliki kriteria
Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART) sehingga dapat
dijadikan sebagai agenda untuk penguatan akuntabilitas sebuah satuan kerja/ unit
kerja. UPT LKBL Tual senantiasa menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan BMN,
Laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai arahan dari kedeputian dan dari tahun ke tahun
senantiasa melakukan perbaikan kualitas Laporan Kinerja yang merupakan contoh dari
Perjanjian kinerja UPT dengan Unit Pembinanya. Pencapaian kinerja UPT LKBL Tual
tahun 2016 ini lebih dari 100 %. Capaian tersebut memang bisa dibilang belum
sempuna karena masih ada kegiatan yang belum terlaksana 100% ada kegiatan yang
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 13
realisasinya melebihi 100%. Monev pencapaian kinerja dan realisasi selalu
dilaksanakan tiap triwulannya.
2.4 Penguatan Tata LaksanaProgram penguatan tata laksana menitikberatkan pada kegiatan untuk
mendukung Perluasan penerapan e-government yang Terintegrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan , Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,
Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Penerapan sistem
kearsipan yang handal.
Agenda yang telah dilakukan oleh UPT LKBL Tual yaitu pengunaan e-goverment
dalam penyelenggaraan pemerintahan beberapa aplikasi berbasis on line telah
dilaksanakan di UPT LKBL Tual. Dalam mendukung e-goverment UPT LKBL Tual telah
menggunakan Aplikasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), Monev On Line LKPP atau
yang kita kenal dengan SISMONTEP, e-procurement juga digunakan untuk kegiatan
yang berbasis lelang. Ketiga aplikasi tersebut merupakan satu kesatuan aplikasi yang
dipakai dalam proses e-procurement. Pemakaian e-goverment selain dari luar instansi
dari LIPI sendiri terdapat beberapa konten seperti Intralipi yang didalamnya terdapat
Tata Naskah Dinas Elektronik yang merupakan tools untuk mempermudah pengarsipan
tata naskah dinas karena berbasis internet kapan dan dimanasaja kita dapat
melakukan pengecekan terhadap kearsipan naskah dinas. Pada tahun ini aplikasi yang
baru adalah SIMAN untuk perencanaan pengadaan kendaraan dinas dan bangunan
negara. Agenda lain yang dilaksanakan adalah Pembuatan dan sosialisasi SOP untuk
berbagai kegiatan yang ada di UPT. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengefisienkan
kinerja pegawai. Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik UPT LKBL
Tual telah memiliki petugas PPID.
Tabel 4. Rencana Aksi Penguatan Tatalaksana
No Program Rencan Aksi Agenda Kreteria
Keberhasilan Pencapaian%
Pencapaian
Keterangan
4.PenguatanTatalaksana
a. Pemanfaatan e-goverment dalamrangkamewujudkanbirokrasi yangefektif dan efisien
a. Pelaksanaan e-procurement, Sirup,Sismontep,e-SKP,TNDE,
a. Penggunaane-govermentdalampelaksanaanpemerintahan
Pelaksanaane-procurement,Sirup,Sismontep, e-SKP, TNDE,
100 %
b. Pembuata a. Revisi dan b.Tersusun dan Revisi dan 100 %
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 14
n SOP Kegiatandan instruksi kerjasarana prasaranaperkantoran
PembuatanSOP kegiatanbaru.
dilaksanakannyaSOP daninstruksi kerjasaranaperkantoran
PembuatanSOP kegiatanbaru.
SosialisasiSOP
c. PelaksanaanKeterbukaanInformasi Publik
a. Pelayananterhadapinformasi /datasebagai bentukketerbukaaninformasipublik.
c.PenunjukanPetugas PPID
PelayananPermintaandata olehpublik
100%
2.5 Penguatan Sistem Manajemen SDM ASNProgram untuk penguatan Sistem Manajemen SDM memiliki banyak kegiatan
karena memang sumber daya manusia yang handal yang akan membawa perubahan
pada organisasi. Kegiatan pada progran penguatan sistem manajemen SDM ASN
kegiatannya bertujuan untuk Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan
pegawai ASN, Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi
secara transparan dan berbasis kompetensi, Perumusan dan penetapan kebijakan
sistem promosi secara terbuka Perumusan dan penetapan , kebijakan pemanfaatan
assessment center, Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai,
Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment,Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN, Perumusan dan penetapan
kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN, Perumusan dan penetapan kebijakan
pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi
ASN, Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat. Penerapan
sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh
makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menyusun
dan menetapkan pola karier pegawai ASN, Pengukuran gap competency antara
pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan, Penguatan sistem dan kualitas
pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
Tabel 5. Penguatan Sistem Manajemen SDM
No Program Rencan Aksi Agenda KreteriaKeberhasilan Pencapaian
%Pencapaian
Keterangan
5.Penguatan SistemManajeme
a. Pembuatan analisabeban kerjauntuk
Penyusunandokumen ABK2015-2019
Dokumen ABK2015-2019 yangtelah disyahkankepala UPT
Dokumen ABK2015-2019yang telahdisyahkan
100 %
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 15
n SDMASN
mendapatkan pegawaiyang sesuiadengankebutuhan
Pemenuhankebutuhanpegawaimelaluirekrutmen yangtransparan.
Diperolehnyapegawai sesuaidengankebutuhan UPTyang memilikikompetensi yangdipersyaratkanberdasar ABK
kepala UPT
TersedianyaPegawaisesuai denganABK (3orang) melaluisistemrekrutmenyangtransparan
0%
b. Pengembangan Pola Karir
Memfasilitasipegawai untukmasuk dalamfungsional tertentu
Memfasilitasipegawai untukmengikuti diklatuntukpengembangankompetensi intipegawai
Perbandinganpegawai yangmemiliki fungsionaltertentu lebih tinggidari fungsional umumJFT: JFU (50%:50%)
Keikutsertaanpegawai dalampengembangankompetensi intimelalui kegiatandiklat/pelatihan dantraining (3 orang)
Perbandinganjumlah JFT: JFU(42%:58%)
pegawaimnegikuti DiklatpengembanganKompetensi(5 orang)
95 %
166,7%
Agenda UPT LKBL Tual dalam bidang sistem manajemen SDM ASN antara lain
pembuatan analisis beban kerja yang merupakan bentuk perencanaan pegawai yang
disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja./saat ini telah ada Analisis beban Kerja
untuk 2015-2019. Untuk penambahan jumlah pegawai pada tahun 2016 direncanakan 3
orang namun tidak tercapai karena pada tahun ini terdapat moratorium pengadaan
pegawai. Agenda yang lain adalah penerapan SKP atau penilaian kinerja pegawai
secara individu. Pada tahun 2016 ini telah dilakukan penandatanganan SKP yang
merupakan janji dari pegawai dengan atasan langsungnya Pada akhir tahun juga telah
dilakukan penilaian terhadap SKP pegawai. Penyusunan pola karir pegawai memang
belum disusun secara bagus namun UPT LKBL Tual mencoba untuk mendorong agar
semua pegawai memiliki fungsional tertentu. Diharapkan pada tahun 2019 diharapkan
95% pegawai telah memiliki fungsional tertentu. Saat ini perbandingan antara pegawai
yang memiliki fungsional umum sudah imbang dengan Jabatan Fungsional tertentu. Hal
tersebut terjadi karena pada tahun ini terdapat tambahan pegawai masuk dalam jabatan
fungsional. Pengembangan karir lainnya yang dilakukan adalah pemberian izin dan
fasilitasi untuk kegiatan magang atau diklat yang dapat meunjang kompetensi inti dari
pegawai. Peningkatan kapasitas SDM selalu dilakukan dengan cara mengikutsertakan
pegawai dalam diklat atau kegiatan ilmiah untuk meningkatkan kompetensinya.
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 16
Beberapa kegiatan yang diikuti oleh pegawai UPT LKBL Tual antara lain: diklat
fungsional peneliti, Training Pembuatan Peta Tematik Terumbu Karang COREMAP-CTI
diselenggarakan oleh COREMAP di Makasar pada tanggal 8 - 18 Novemmber 2016,
Pelatihan taksonomi diselenggarakan pada tanggal 17-29 okt 2016, oleh the
UNESCO/IOC Regional Training and Research Center on Marine Biodiversity and
Ecosystem Health (MarBest Center), Internatinal conference on biodiversity
diselenggarakan di Universitas Padjadjaran pada tanggal 28 Mei 2016 bertempat di
UNPAD TRAINING CENTRE jln Ir H. Djuanda (Dago) No 4, Bandung Indonesia dan
2nd International of Basic Science "Natural science for exploration the sea-island
resources" di Ambon. Konferensi dan seminar nasional teknologi tepat guna (KSNTTG)
III tahun 2016 dilakukan di Solo tanggal 11-12 Agustus 2016 yang diselengggarakan
oleh Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI bekerjasama dengan Pemprov.
Jawa Tengah, RistekDikti. Bidang Administrasi juga dilakukan berbagai diklat antara lain
Kerja bersama BMN dan Persediaan, Sosialisasi RKBM dan Sosialisasi penyusunan
RKAKL.
2.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikPeningkatan kualitas pelayanan publik memiliki berbagai kegiatan yang
kesemuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan prima. Kegiatan penguatan
kualitas pelayanan publik dalam program reformasi birokrasi antara lain Penerapan
pelayanan satu atap, Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari, Deregulasi
dalam rangka mempercepat proses pelayanan, Pembangunan/pengembangan
penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan. Agenda yang dilaksanakan di UPT
LKBL Tual dalam rangka memberikan pelayanan publik diantaranya pembuatan
website UPT LKBL Tual. Website ini mempermudah masyarakat untuk mengaskses
hasil penelitian dari UPT LKBL Tual. Selain itu juga memanfaatkan media masa seperti
radio untuk menyebarluaskan informasi dari hasil penelitian. Pegawai UPT LKBL Tual
secara rutin menjadi narasumber dalam acara laut biru acara dari RRI yang mengupas
mengenai masalah kelautan dan Perikanan. Indeks kepuasan terhadap layanan
sebenarnya akan dilaksanakan namun pada tahun ini belum bisa dilaksanakan.
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 17
Tabel 6. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No Program Rencan Aksi Agenda KreteriaKeberhasilan Pencapaian
%Pencapaian
Keterangan
6 PeningkatanKualitasPelayananPublik
Pembuatan WebUPT untukmendukungpelayanan publik
Pemeliharaan webdan Up dating webUPTJumlah Kunjungan
Jumlah kunjunganke web satker
Perbaruantampilan dankonten
100 %
PenilaianKepuasan terhadapLayanan
Indeks KepuasanMasyarakat yangtinggi
Tidak terlaksana 0%
2.7 Qiuck WinsQuick wins yang dicanangkan pada tahun 2016 ini adalah Pelaksanaan Pusat
Diseminasi IPTEK yang melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan olahan ikan dan
rumput laut. Pada tahun 2016 ini telah terbina sebanyak 6 kelompok dari berbagai
lokasi di Maluku tenggara. Produk yang telah dilatihkan antaralaian dendeng, abon,
sosis sedang bahan rumput laut antara lain manisan, sirup dodol. Selain kegiatan
pelatihan juga dilaksnakan kegiatan EXPO LIPI 2016 yang menampilkan hasil
penelitian dan pengembangan
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 18
BAB IIIANALISIS DAN EVALUASI
Sasaran strategis serta Indikator kinerja yang dilaksanakan oleh UPT Loka
Konservasi Biota Laut Tual sangatlah berhubungan erat dengan sasaran reformasi
birokrasi 2015-2019. Indikator kinerja yang dilaksanakan sangatlah mendukung
tercapainya sasaran reformasi birokrasi. Roadmap Reformasi birokrasi 2015-2019
memiliki sasaran untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan
efisien, pelayanan publik yang berkualitas.
3.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabelDalam mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel yang harus dibenahi
terlebih dahulu adalah mental aparatur. Area perubahan manajemen perubahan
merupakan salah satu program unggulan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Revolusi mental merupakan salah satu bentuk manajemen perubahan. Yang harus
dibenahi terlebih dahulu adalah pola pikir dari aparatur. Perubahan mental aparatur ini
akan membawa perubahan terhadap jalannya pemerintahan. LIPI mencanangkan
sasaran strategis terwujudnya LIPI sebagai institusi penelitian berkelas dunia yang
mampu meningkatkan daya saing. Pola pikir untuk menjadi institusi berkelas dunia
harus senantiasa diberikan agar terjadi perubahan dari pola pemikiran lama kepola
pemikiran baru. Dalam mewujudkan perubahan mental aparatur tesebut UPT LKBL tual
melalui tim manajemen perubahan senantiasa mengawal proses reformasi birokrasi
yang ada di UPT. Pelaporan RB secara berkala dilakukan untuk mengetahui sampai
sejauh mana kinerja reformasi birokrasi. Selain itu juga ditanamkan agar setiap peneliti
memiliki tanggung jawab dan intergritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Setiap peneliti diberikan amanah untuk mencapai kinerja yang telah dijanjikan pada
awal tahun. Penanaman nilai integritas ini sangatlah penting mengingat selama ini ada
stigma buruk dimasyarakat bahwa PNS memiliki kinerja yang rendah. Perubahan pola
pikir produktif harus ditanamkan saat ini agar terjadi perubahan stigma bahwa PNS itu
produktif dan bersih.
Setelah terjadi perubahan pola pikir aparatur langkah selanjutnya adalah
perubahan sistem yang melingkupi PNS. Pengawasaan yang lemah lambat laun bisa
menyebabkan terjadinya perilaku yang koruptif. Untuk mengubah hal tersebut perlu
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 19
dilakukan penguatan pengawasan. Pengawasan berkala melalui kegiatan monitoring
dan evaluasi perlu dilakukan terus menerus untuk mengetahui kemajuan kinerja kita
selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah dilakukan.
Pengawasan memiliki fungsi untuk mengontrol kinerja lembaga. Setiap bulannya UPT
LKBL Tual mencoba untuk memberikan pelaporan kemajuan kinerja melalui intra LIPI.
Pelaporan tiap bulan ini memberikan kemudahan kita dalam mengevaluasi keiatan
mana yang belum berjalan, output mana yang belum tercapai. UPT LKBL Tual setiap
triwulannya juga mencoba untuk memberikan pelaporan kepihak kedeputian IPK LIPI
terhadap kinerja keuangan maupun kinerja pencapaian output. Pengawasan internal
bukan hanya saat pelaksanaan pekerjaan. Proses perencanaan pun tidak luput dari
pengawasan. UPT LKBL Tual mencoba menerapkan sistem pengendalian intern
pemerintahan yang merupakan sebuah langkah untuk melakukan penilaian/audit
terhadap dirinya sendiri. Penerapan SPIP untuk menganalisa resiko terhadap kegiatan
telah dilakukan dalam rangka melakukan manajemen resiko.
Langkah lanjutan yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban kinerja.
Setelah terbentuk aparatur yang bersih dan produktif langkah selanjutnya adalah
peningkatan kinerja. Sumber-sumber pendanaan yang diberikan kepada satuan kerja
harus bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dilakukan meliputi
penyampaian laporan baik itu keuangan, BMN yang tepat waktu dan tepat azas. Jika
dilihat dari lebih mendalam lagi sebagai sebuah lembaga riset setiap aparatur dalam
hal ini adalah peneliti berkewajiban menghasilkan karya ilmiah yang merupakan bukti
kinerja aparatur. Tahun 2016 ini UPT LKBL Tual menghasilkan 10 tulisan yang terdiri
dari 4 buah jurnal ilmiah dan 6 buah prosiding.
Tabel 7. Sasaran RB Birokrasi yang bersih dan AkuntabelNo Sasaran RB 2015-
2019Arah Perubahan Sasaran Strategis UPT LKBL
TualIndikator Kinerja Utama
1 Birokrasi yangbersih danAkuntabel
Revolusi Mental(manajemenPerubahan)
Terwujudnya LIPI sebagaiinstitusi penelitian berkelasdunia yang mampumeningkatkan daya saing
Meningkatnya nilai RB
Laporan RBJumlah publikasi terbit di JurnalNasional
b. Penguatan SistemPengawasan
Meningkatnya nilai RB Kegiatan monev
c. PenguatanAkuntabilitas Kinerja
Meningkatnya nilai RB Jumlah dokumen perencanaanJumlah dokumen penganggaranJumlah Laporan tepat waktuJumlah Pelaporan keuangandan BMN
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 20
3.2 Birokrasi yang efektif dan efisienBirokrasi yang effektif dan efisien merupakan salah satu sasaran road map RB
2015-2019. Proses bisnis/tata kerja /tata laksana dalam isntansi pemerintahan sering
kali berjalan tanpa sistem yang jelas, memakan waktu yang lama. Penggunaan alat
bantu berupa aplikasi dalam kegiatan birokrasi secara tidak langsung turut membentuk
sistem tata laksana. Sebagai salah satu contohnya adalah TNDE (Tata Naskah Dinas
Elektronik) memudahkan bagi kita untuk mengirim ataupun menerima surat yang
dibutuhkan secara cepat. Misalnya saja ketika ada surat permohonan untuk pembuatan
laporan dari kantor pusat, ketika hari itu surat telah ditanda tangani maka surat
tersebut bisa diterima oleh petugas TNDE sehingga tidak ada lagi kata terlambat
laporan karena surat pembuatan laporan belum sampai karena menggunakan jasa
pengiriman surat. Penggunaan Sistem ini secara tidak langsung mengurangi kebutuhan
kertas dan mengurangi kebutuhan untuk pembayaran jasa antar surat.
Sasaran strategi Terwujudnya LIPI sebagai institusi penelitian berkelas dunia
yang mampu meningkatkan daya saing dengan indikator kinerja jumlah publikasi yang
terupload juga merupakan salah satu cara untuk membenahi tata laksana di bidang
penelitian. Sebagai contoh Peneliti yang telah menghasilkan makalah ilmiah
selanjutnya berkewajiban mengisi Kegiatan ku pada intra lipi. Data yang telah ada
dilengkapi dengan makalah ilmiah yang telah dihasilkan dan di unggah ke dalam
sistem. Ketika peneliti mau melaksanakan kenaikan pangkat maka kita tinggal
membuka menu fungsional ku untuk kemudian mengisikan jumlah angka kredit yang
akan di ajukan. Pada awal berjalannya kegiatan ini sangatlh memberatkan namun
seiriang berjalannya waktu aparatur mulai merasakan manfaat yang diperoleh dari
perubahan tata kerja tersebut. Daftar uraian angka kredit yang dahulu dibuat manual
kini sudah bisa diproses dengan teknologi informasi. Perubahan tesebut menjadikan
sistem birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien.
Tabel 8. Sasaran RB Birokrasi Yang Bersih Dan EfisienNo Sasaran RB 2015-
2019Arah Perubahan Sasaran Strategis UPT LKBL
TualIndikator Kinerja Utama
1 Birokrasi yangefektif dan efisien
d. PenguatanTatalaksana
Terwujudnya LIPI sebagaiinstitusi penelitian berkelasdunia yang mampumeningkatkan daya saing
Jumlah publikasi yang di upload
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 21
3.3 Birokrasi yang Memberi Pelayanan Publik yang Berkualitas.Dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan
pembinaan terhadap aparatur. Pengadaan seorang aparatur haruslah memenuhi
kriteria yang dipersyaratkan. Ada paradigma lama yang mengatakan bahwa dapat
pegawai dulu baru nanti diarahkan pekerjaannya. Pelaksanaan reformasi birokrasi
mencoba untuk mengubah semua. Dalam sasaran strategis meningkatnya
pengembangan kompetensi SDM Penelitian Indonesia indikatornya adalah penataan
manajemen aparatur, Penerimaan CPNS, jumlah pegawai yang mengikuti training
kedinasan, seminar nasional/internasional. Pada arah perubahan sistem dan
manajemen SDM ASN yang pertama kali dilakukan adalah penghitungan Analisis
Beban Kerja. ABK yang telah ada kemudian dijadikan perangkat untuk memenuhi
kebutuhan pegawai. Proses pengadaan CPNS pun juga dilakukan secara transparan
dan menggunakan sistem CAT. Setelah mendapatkan Aparatur yang sesuai dengan
kompetensi yang dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan kompetensi
inti. Berbagai jenis pelatihan dan diklat telah dilakukan seperti Diklat Fungsional
peneliti, Bimbingan teknis Siman, Simak BMN, Persediaan, Pelatihan GIS dan
Pelatihan taksonomi untuk meningkatkan kapasitas pegawai. Beberapa pegai juga
mengikuti kegiatan seminar baik nasional maupun internasional.
Tabel 9. Sasaran RB Birokrasi Yang Memiliki Pelayan Yang BerkualitasNo Sasaran RB 2015-
2019Arah Perubahan Sasaran Strategis UPT LKBL
TualIndikator Kinerja Utama
1 Birokrasi yangmemiliki pelayananyang berkualitas
e. Penguatan SistemManajemen SDM ASN
Meningkatnya pengembangankompetensi SDM penelitianIndonesia
Peneliti yang mengikuti magangPegawai yang mengikutipedidikan training kedinasanlainnyaPenataan manajemen aparaturPenerimaan CPNSPegawai yang mengikuitseminar nasionalPegawai yang mengikutiseminar internasional
f. PeningkatanKualitasPelayananPublik
Meningkatnya kontribusi LIPIterhadap dayasaing bangsaberbasis hasil penelitian danlayanan
Pemasyarakatan IPTEKJumlah pengguna jasaJumlah bimbingan Magang
Sasaran Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik bertujuan untuk
melakukan pelayanan prima. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus
ditingkatkan untuk mendapatkan nilai kepuasan pelayanan oleh masyarakat. Sudah
seharusnya aparatur memiliki jiwa melayani masyarakat bukan dilayani. UPT LKBL Tual
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 22
berupaya memenuhi indikator kinerja untuk memberikan pelayanan berupa
Pemasyarakatan IPTEK, Pengguna jasa layanan dan bimbingan Magang.
Pemasyarakatan IPTEK pada tahun 2016 telah melakukan diseminasi kepada
pembudidaya rumput laut di Desa Taar dengan jumlah peserta 30 orang. Kegiatan
tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2016, selain itu juga melakukan sosialisasi
dan pengenalan biota di Perairan Pulau Kei di SMA Negeri Elar.. Jumlah pengguna jasa
adalah 6 UKM yang terdiri dari pengolahan ikan, enmbal dan rumput laut. Selain
layanan tersebut terdapat pula pelayanan bimbingan magang atau praktek lapangan
sebanyak 26 orang dari Politeknik Perikanan negeri Tual, SMK N Kolser dan SMA
Arafura Dobo. Dalam upaya mendekatkan layanan kemasyarakat UPT LKBL Tual juga
telah membuat website dengan alamat [email protected] . Dalam website tersebut
terdapat berbagai makalah ilmiah yang dihasilkan oleh UPT LKBL Tual. Selain itu
terdapat berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT LKBL Tual. Penyiaran materi
mengenai hasil penelitian perikanan dan kelautan melalui media RRI juga dilakukan
untuk meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 23
BAB IVPENUTUP
Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Efektif efisiesn serta memiliki pelayanan
yang berkualitas merupakan Sasaran roadmap RB 2015-2019. Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di UPT LKBL Tual mengusung 6 arah perubahan dari 8 arah perubahan. Area
Perubahan tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penatalaksanaan, PenataanSistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, PenguatanAkuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Arah perubahan
yang dilakukan oleh UPT LKBL Tual Telah sinergis dengan Sasaran strategis dan
Indikator Kinerja yang ditetapkan LIPI.
Revolusi mental merupakan salah satu program dari manajemen perubahan.
Revolusi mental merupakan kunci dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Perubahan
mental aparatur ini akan membawa perubahan terhadap jalannya pemerintahan.
Setelah mental aparatur berubah langkah selanjutnya adalah pembentukan sistem
yang memiliki pengawasan kuat dan tata laksana yang cepat dan tidak berbelit-belit.
Ketika sistem dan aparatur telah berjalan baik maka pelayanan publik yang dapat
memuaskan pemangku kepentingan. Berbagai upaya peningkatan integritas pegawai
telah dilaksanakan seperti kontrak kerja dalam bentuk SKP, tata laksana baik
administrasi, keuangan dan penelitian dibuat cepat dan tidak berbelit belit dengan
memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung e-goverment.
Rekomendasi perlu adanya sosialisasi lebih mendalam dari LIPI mengenai
reformasi birokrasi di UPT LKBL Tual dalam rangka internalisasi program reformasi
birokrasi. Sosialisasi untuk Zona Integritas sangat diperlukan untuk mendukung
kegiatan RB. Rencana Aksi Kedepan adalah lebih banyak lagi dilakukan internalisasi
reformasi birokrasi untuk mewujudkan ownership terhadap program Reformasi
Birokrasi.