laporan penerapan tata kelola - bank...

PT. BPR. CIPTA DANA MULIA Jl. Yos Sudarso, Ruko Wadah Artha B.5 Kota Metro – Lampung Telp. 0725.46154 E-mail: [email protected]

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

TAHUN 2019

LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 i

DAFTAR ISI

1. DAFTAR ISI …………………………………………………………………….………………………………… i

2. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………….. 1

3. RUANG LINGKUP ……………………………………………………………………………………….. 2

4. I. Penerapan / Pelaksanaan Tata Kelola Bank ……………………………………….. 2

1. Susunan Pemegang Saham PT. BPR. Cipta Dana Mulia ……………… 2

2. Rapat Umum Pemegang Saham ……………………………………………….. 2

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Pengurus …………..………….. 3

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi-fungsi Organisasi… ……. 5

5. Penerapan Fungsi-fungsi ………………………………………………………….. 5

a. Fungsi Kepatuhan ……………………………………………………………….. 5

b. Manajemen Risiko ………………………………………………………… 6

c. Audit Internal …………………………………………………………………. 7

d. Audit Eksternal ……………………………………………………………………… 7

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Atau BMPK …………………………………………………………………………………….. 7

7. Rencana Bisnis Bank/RBB …………………………………………………………………. 7

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan …………………………. 8

5. II. Kepemilikan Saham Direksi ………………………………………………………………….. 9

6. III. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris,

Dan Direksi ……………………………………………………… 9

7. IV. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris ………………………………………… 10

8. V Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris dan

Direksi ……………………………………………………………………………….….. 10

9. VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah ………………………………………………….. 10

10. VII. Rapat Dewan Komisaris ………………………………………………… 11

11. VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) ……………………………….. 12

12. IX. Permasalahan Hukum ……………………….………………………………………………. 12

13. X. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan ……………………………… 12

14. XI. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik ………….. 13

15. XII. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Penerapan Tata Kelola ………….. 13

16. PENUTUP ………………………………………………………………………………………………………. 14

LAPORAN TATA KELOLA BPR CIPTA DANA MULIA 2019 1

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR. CIPTA DANA MULIA

TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

BPR sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk

kredit untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,

Sehubungan dengan itu kemajuan dan keberhasilan suatu Lembaga perbankan sangat bergantung

pada tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut.

Dengan meningkatnya kompleksitas lembaga perbankan dan kemajuan teknologi yang

sangat berpengaruh dalam berbagai aktivitas masyarakat dewasa ini, maka pengelolaan lembaga

perbankan juga semakin kompleks dan potensi risiko yang dihadapi oleh industri perbankan juga

semakin kompleks.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan dalam rangka memitigasi risiko, PT. BPR.

Cipta Dana Mulia menerapkan prinsip tata kelola yang baik dilingkungan perusahaan yang

didasarkan pada prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Dasar Penyusunan Laporan

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi

BPR.

2. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi BPR.

3. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi

Kepatuhan BPR.

4. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan

Fungsi Audit Intern BPR

5. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen

Risiko bagi BPR.

6. Anggaran Dasar PT. BPR. Cipta Dana Mulia. Akta Notaris No. 50 tanggal 19 Juni 1996 dan

perubahan-perubahannya.

7. Standar Operasioanal dan Prosedur (SOP) Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR. Cipta Dana

Mulia.


Tujuan Penerapan Tata Kelola adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Bank dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, sesuai dengan visi,

misi dan rencana strategis.

2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank berjalan sesuai sistem dan prosedur/SOP yang telah

ditetapkan dan peraturan/perundangan yang berlaku.

3. Memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.

B. RUANG LINGKUP

I. Penerapan / Pelaksanaan Tata Kelola Bank

1. Susunan Pemegang Saham PT. BPR. Cipta Dana Mulia:

No. NAMA Prosentase (%) Keterangan

1 SUPRIYONO 24,24

Akta nomor 23 Tanggal 26 April 2016

2 EDI YUSWORO, SE. 22,73

3 EDI WITONO, SH 25,76

4 AAN KRISBIANTO, SE 18,18

5 AMEN WIRAJAYA,S.Kom.,MM. 9,09

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat

Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-

organ perseroan lainnya.

a. Hal-hal yang diputuskan dalam RUPS

1) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan;

2) Penetapan besaran gaji dan tunjangan pengurus bank (Direksi dan Komisaris);

3) Keputusan penggunaan laba bersih bank;

4) Penunjukkan Akuntan Publik;

5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris;

6) Hal-hal lain yang diajukan dalam RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang saham PT. BPR. Cipta Dana Mulia pada tahun 2019 telah

dilaksanakan sebagai berikut:

1) Tanggal 30 Maret 2019 RUPS dengan agenda

a) Pembahasan laporan direksi mengenai Laporan Keuangan Tahunan perseroan

tahun 2018 setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;


b) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan perseroan tahun 2018;

c) Pengesahan penggunaan laba Perseroan tahun 2018;

2) Tanggal 13 April 2019 RUPS dengan agenda

a) Pengesahan Revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2020

b) Pembahasan Peningkatan Modal Dasar Perseroan;

c) Pembahasah revisi Rencana Tindak/Action Plan pemenuhan Modal Inti

minimum.

3) Tanggal 13 Juli 2019 RUPS dengan agenda

a) Pengesahan Revisi Rencana Tindak/Action Plan Pemenuhan Modal Inti

Minimum.

b) Penetapan Kembali remunerasi pengurus(Komisaris dan direksi) Bank Tahun

2019.

4) Tanggal 14 Desember 2019 RUPSLB dengan agenda :

a) Pengesahan Rencana Bisnis Bank tahun 2020

b) Pengesahan rencana penghasilan pengurus perseroan (Komisaris dan Direksi)

tahun 2020;

5) Tanggal 16 Desember 2019 RUPSLB dengan agenda :

c) Rencana Pengambilalihan/Akuisisi BPR.

d) Pengesahan rencana perubahan pengurus perseroan (Komisaris dan Direksi)

e) Perubahan Modal dasar

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus.

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi.

1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah sesuai dengan

ketentuan.

Direksi berjumlah 2 (dua) orang, dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi

sebagai berikut :

Direktur Utama : Edi Yusworo, SE.

Direktur/Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Puspo Yunto

2) Semua anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi direktur BPR dan Lulus

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Otoritas Jasa

Keuangan (OJK)

3) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

4) Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk

menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab


setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus

mendapat persetujuan Komisaris.

5) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana

diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola bank.

6) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal, auditor eksternal, dan Otoritas

Jasa Keuangan.

7) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris.

1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah

sesuai kententuan.

2) Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi 2 orang,

dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

Komisaris Utama : Tri Wurituswati, B.Sc.

Anggota Komisaris : Yustinus Slamet, SP.

3) Semua anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi Komisaris

BPR dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Otoritas

Jasa Keuangan (OJK)

4) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan,

perundang-undangan, Anggaran Dasar(AD) dan sesuai dengan keputusan RUPS

5) Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi

dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.

6) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara

independen.

7) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait.

c. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

d. Semua anggota Direksi dan Komisaris diangkat melalui Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS)


4. Kelengkapan dan Pelaksana Tugas, Fungsi-fungsi Organisasi.

Pada tahun 2019, terjadi beberapa kali perubahan struktur organisasi Bank. Perubahan ini

disebabkan oleh pergantian/mutasi dan pengunduran diri pegawai dilingkungan kantor.

Struktur organisasi terakhir sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi

nomor 19/SK/Dir/BCDM/P/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 menetapkan susunan

organisasi pada PT.BPR. Cipta Dana Mulia, sebagai berikut:

5. Penerapan Fungsi-fungsi

a. Fungsi Kepatuhan

1) Memenuhi ketentuan POJK no.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor

5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi

Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR. Cipta Dana Mulia telah menerapkan fungsi

kepatuhan yaitu telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan komposisi

sebagai berikut:

Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan : Puspo Yunto

Pejabat Eksekutif Kepatuhan : Eni Susilowati

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus uji kemampuan dan

kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2) Direksi dan pejabat pelaksana fungsi kepatuhan, telah berupaya untuk

memastikan bank melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur

operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan


perundang-undangan yang berlaku melalui Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya

Manusia dan menyempurnakan (update) sistem dan prosedur operasional bank.

3) Dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan dilingkungan perusahaan, pada

tahun 2019 fungsi kepatuhan telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

a) Sosialisasi ketentuan internal:

Sosialisasi tentang Tata tertib dan Etika Karyawan, Sosialisasi Pelayanan

Prima bank Cipta, dan Sosialisasi penggunaan E-KTP.

b) Sosialisasi Ketentuan Ekstern

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Program Simpanan Pelajar, dan

Sosialisasi Struktur Data Aplikasi Laporan Bulanan BPR.

c) Pendidikan dan Pelatihan

Ketenagakerjaan, Pelatihan Memenuhi Ketentuan OJK dan Peraturan

Pemerintah, Pelatihan Tenaga Audit Intern, Workshop Analisis

Pembiayaan/Kredit Bagi BPR, Pelatihan Manajemen Penyehatan

Kredit/Pembiayaan Bagi BPR dan Pelatihan Peningkatan Skill bagi Pengurus

dan PE BPR.

d) Pengkajian rancangan kebijakan perkreditan dalam rangka update standart

operasional dan prosedur perkreditan.

e) Pemantauan pemberian kredit meliputi:

- Review permohonan pemberian kredit

- Pemantauan kualitas kredit dan memberikan advise untuk tetap

memperhatikan prinsip kehati-hatian.

b. Manajemen Risiko

1) Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor

13/POJK.03/2015 PT. BPR. Cipta Dana Mulia belum menerapkan Manajemen

Risiko secara penuh.

2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur Dan Penetapan Limit.

a) Bank telah memiliki ketentuan internal yang memuat wewenang dan tanggung

jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen

Risiko.

b) Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang

memerlukan persetujuan Direksi.


6) Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko telah selesai dan sesuai

dengan rencana tindak Manajemen Risiko.

7) BPR telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan realisasi

rencana tindak manajemen risiko semester 2 tahun 2019.

c. Audit Internal

1) Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan

Tembusan ke Dewan Komisaris.

2) Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara berkala

dan insidentil.

3) Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Unit kerja dan

audit on the spot yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja audit tahun 2019

yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

d. Audit Eksternal

Pada tahun 2019 Bank tidak melaksanakan audit eksternal. Sesuai dengan ketentuan

dimana aset bank mengalami penurunan menjadi dibawah Rp. 10 milyar, sehingga

tidak perlu dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau BPMK

a. Bank telah memiliki ketentuan mengenai BMPK.

b. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).

c. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait posisi 31 Desember 2019

dengan rincian sebagai berikut :

Penyediaan Dana Per 31 Desember 2019

No. Keterkaitan Baki Debet Nasabah Prosentase (%)

1 Terkait 323.943 5 6,96

2 Tidak Terkait 4.328.476 174 93,04

Jumlah 4.652.419 179 100

7. Rencana Bisnis Bank / RBB

a. Rencana Jangka Pendek tahun 2019

Sesuai dengan rencana bisnis tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ini bank tetap

konsisten untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuannya yaitu


Menjadi Bank yang sehat dan menguntungkan dan memenuhi komitmen terhadap

peraturan/perundang undangan yang berlaku.

Rencana strategis bank untuk jangka pendek akan difokuskan pada :

1) Peningkatan kinerja bank dengan melakukan beberapa hal yaitu:

a) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia diprioritaskan dibidang

Analisa kredit, pemasaran kredit, penyelesaian kredit bermasalah (PLO), dan

manajemen risiko.

b) Melengkapi struktur organisasi dengan penambahan 1 (satu) orang tenaga AO

2) Peningkatan profitabilitas bank dengan mitigasi risiko yang baik dan

meningkatkan efisiensi disemua bagian organisasi.

3) Meningkatkan pemahaman terhadap penerapan tata kelola yang baik pada semua

jenjang organisasi.

b. Rencana Jangka Menengah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, integritas, dan produktivitas sumber daya

manusia/SDM pada tahun 2019 Bank telah melaksanakan beberapa pelatihan bagi

pegawai, baik secara internal maupun secara eksternal.

Pengembangan teknologi informasi yang telah dilakukan pada tahun 2019 meliputi

update sitem informasi keuangan SIPT dan penambahan program aplikasi

penggunaan E-KTP yang bekerjasama dengan DUKCAPIL.

Sesuai dengan aturan dan komitmen yang telah disepakatI para Pemegang Saham

bank, pada akhir tahun 2020 bank merencanakan akan memenuhi ketentuan modal

inti minimum sebesar Rp. 3 milyar. Pemenuhan ini diharapkan dapat dicapai melalui

akumulasi laba dan/atau setoran modal.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

a. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/peraturan yang berlaku.

b. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Bank telah memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Transparansi

Informasi Produk Bank dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.


II. Kepemilikan Saham Direksi

No. Nama dan Jabatan

Kepemilikan Saham

BPR Cipta Dana Mulia BPR Lain Perusahaan

Lain

1 Edi Yusworo, SE. 22,73 % nihil nihil

2 Puspo Yunto nihil nihil nihil

III. Hubungan Keuangan dan Hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1. Komisaris Utama PT. BPR Cipta Dana Mulia tidak memiliki hubungan keuangan dengan

Pemegang Saham Pengendali Bank.

2. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan

keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

3. Mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Cipta Dana Mulia tidak memiliki

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan

Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Hubungan Keuangan dan hubungan Keluarga Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali.

No. NAMA Jabatan

Hubungan Keluarga Hubungan Keuangan

PSP

Dire

ktur

U

tam

a

Dire

ktur

Kom

isar

is

Uta

ma

Kom

isar

is

PSP

Dire

ktur

U

tam

a

Dire

ktur

Kom

isar

is

Uta

ma

Kom

isar

is

1 EDI WITONO, SH.

PSP √ √

2 EDI YUSWORO, SE.

Direktur Utama √ √

3 PUSPO YUNTO

Direktur

4 TRI WURITUSWATI, B.Sc.

Komisaris Utama √ √

5 YUSTINUS SLAMET, SP.

Komisaris


IV. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPR Cipta Dana Mulia tidak memiliki saham pada PT. BPR Cipta Dana

Mulia.

No. Nama dan Jabatan

Kepemilikan Saham

BPR Cipta Dana Mulia BPR Lain Perusahaan

Lain

1 Tri Wurituswati, B.Sc. ( Komisaris Utama) 0 0 0

2 Yustinus Slamet ( Komisaris ) 0 0 0

*) dalam Ribuan Rupiah.

V. Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun

Direksi Dewan Komisaris

Jumlah orang Nominal *) Jumlah

orang Nominal *)

1 Remunerasi 2 266.444 2 105.234

2 Fasilitas Lainnya *)

a. Yang dapat dimiliki 0 - 0 --

b. Yang tidak dapat dimiliki 0 - 0 -

Total 2 - 2 -

*) dalam Ribuan Rupiah.

Kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi direksi dan dewan komisaris bank telah ditetapkan

melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 3,50 : 1

2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,37 : 1

3) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,13 : 1

4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan komisaris tertinggi = 2,94 : 1

5) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 1,75 : 1


Rincian Gaji adalah sebagai berikut :

No. Jabatan Gaji per-Bulan *) Prosentase

(%) Tertinggi Terendah

1 Komisaris 4.485 3.924 87,50

2 Direksi 6.727 4.485 66.67

3 Pegawai 3.924 1.121 28,57

*) dalam ribuan rupiah

VII. Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan

Komisaris.

2. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk periode tahun 2019

dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun yaitu sebagai berikut:

2.1. Tanggal 19 April April 2019

2.2. Tanggal 5 Juli 2019

2.3. Tanggal 11 Oktober 2019

2.4. Tanggal 10 Januari 2020

Jabatan Jumlah Rapat

Kehadiran Prosentase ( % )

Komisaris Utama 4 4 100

Komisaris 4 4 100

Direktur Utama 4 4 100

Direktur 4 4 100

3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah

didokumentasikan.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan

tanggungjawab, antara lain sebagai berikut:

a. Revisi Rencana Bisnis Bank/RBB tahun 2019.

b. Penyelesaian komitmen hasil prudential meeting dengan OJK

c. Komitmen pemenuhan modal inti minimum BPR pada akhir Desember 2019.


VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Internal Fraud Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh

dalam 1 Tahun

Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun Sebelum-

nya

Tahun Laporan

Tahun Sebelum-

nya

Tahun Laporan

Tahun Sebelum

-nya

Tahun Laporan

Tahun Sebelum

-nya

Tahun Laporan

Total Fraud 0 0 0 0 0 0 0 0

Telah Diselesaikan 0 0 0 0

Dalam proses penyelesaian diinternal BPR

0 0 0 0 0 0 0 0

Belum diupayakan penyelesaian-nya

0 0 0 0 0 0 0 0

Telah ditindak-lanjuti proses hukum

0 0 0 0

Tidak terjadi penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai

Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit

di BPR Cipta Dana Mulia selama tahun 2019.

IX. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

- -

Dalam proses penyelesaian - -

Total - -

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Cipta

Dana Mulia, selama tahun 2019, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau

simpanan dana masyarakat.

X. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki

Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan

Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)

Keterangan

1. Nihil Nihil - - -


Selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. BPR

berupaya menghindari terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XI. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada periode tahun 2019 PT. BPR. Cipta Dana Mulia tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan

sosial maupun kegiatan politik.

XII. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Penerapan Tata Kelola.

Berdasarkan hasil Self Assessment penerapan Tata kelola PT. BPR Cipta Dana Mulia periode

tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai komposit Tata kelola sebesar 1,94 (satu koma sembilan empat) dengan predikat

Baik

2. Peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No Aspek yang Dinilai Bobot

(%) Nilai

1 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi 20,00 0,31

2 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris 15,00 0,29

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi 0,00 -

4 Penanganan Benturan Kepentingan 10,00 0,28

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 10,00 0,25

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10,00 0,22

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 0,00 -

8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal 10,00 -

9 Batas Maksimum Pemberian Kredit 7,50 0,18

10 Rencana Bisnis BPR 7,50 0,19

11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 10,00 0,22

Nilai Komposit 100,00 1,94

Predikat Komposit Baik

Terlampir hasil Self Assessment (Lampiran )

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR

Alamat BPR

Posisi Laporan

Modal Inti BPR

Total Aset BPR

Bobot Faktor BPR

PT. BPR. CIPTA DANA MULIA

Rp810.732

Rp9.016.121

Desember, 2019

Jl. Yos Sudarso, Ruko Wadah Arta B.5 Kota Metro - Lampung

A

Laporan Sebelum MR

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,

dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,

dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di

kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten

yang berbeda pada provinsi yang sama, atau

kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi

lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal

di kota yang sama dengan lokasi Kantor

Pusat

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,

Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai

politik atau organisasi kemasyarakatan).v

Seluruh anggota Direksi tidak ada yang

memiliki rangkap jabatan

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan

keluarga atau semenda sampai dengan derajat

kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris.

v

Mayoritas Direksi tidak memiliki hubungan

keluarga atau semenda dengan sesama

direksi dan atau anggota Dewan Komisaris

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan

dan/atau penyedia jasa profesional sebagai

konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu

untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi

karakteristik proyeknya membutuhkan adanya

konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas

meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk

yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta

biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa

profesional adalah pihak independen yang memiliki

kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus

dimaksud.

v

Direksi tidak menggunakan penasehat

perorangandan/atau penyedia jasa

profesional.

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan

dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS

termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah

ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa

jabatannya.

v

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji

Kemampuan dan Kepatutan dan telah

diangkat melalui RUPS

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan5 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (S): 6

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S): 50%

v

Jumlah aanggota direksi 2 orang, terdiri

dari 1 Direktur Utama dan 1 Direktur yang

membawahkan fungsi Kepatuhan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

No Kriteria/Indikator

7

1,17

0,58

Skala Penerapan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara independen dan tidak memberikan kuasa

umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas

dan wewenang tanpa batas.

v

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya secara independen dan tidak

pernah memberikan kuasa umum.

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk

sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil

pengawasan otoritas lain.

v

Direksi selalu menindaklanjuti temuan dan

rekomendasi pengawas internal, eksternal

maupun Otoritas jasa Keuangan

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang

lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada

Dewan Komisaris.

v

Data dan informasi terkini senantiasa

disediakan oleh direksi

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat

strategis dilakukan berdasarkan musyawarah

mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai

musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang

berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion

jika terdapat perbedaan pendapat.

v

Pengambilan keputusan rapat dilakukan

secara musyawarah mufakat

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta

tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan

pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas

lainnya yang ditetapkan RUPS.

v

Direksi tidak menggunakan BPR untuk

kepentingan pribadi dan/atau menerima

keuntungan pribadi selain remunerasi dan

fasilitas yang ditetapkan RUPS

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara

berkelanjutan dalam rangka peningkatan

pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan

terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang

mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi antara lain dengan peningkatan

keikutsertaan pegawai BPR dalam

pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan

kualitas individu.

v

Direksi memberikan kesempatan yang

sama untuk meningkatkan pengetahuan

melalui pendidikan dan pelatihan

berkelanjutan.

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan

kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya, antara lain

pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-

hatian.

v

Direksi dapat mengimplementasikan

kompetensinya dalam pelaksanaan tugas

dan tanggung jawabnya.

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan

tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit

mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan

peraturan rapat.

v

Direksi memiliki dan melaksanakan

pedoman dan tata tertib kerjanya.



Penerapan4 6 3 0 0



pertanyaan (S): 8


Kelola (S): 40%


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

13

1,625

0,65

KeteranganNo Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. v

Direksi menyampaikan

pertanggungjawaban tugasnya dalam RUPS

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai

mengenai kebijakan strategis BPR di bidang

kepegawaian.

v

Direksi mengkomunikasikan kebijakan

strategis terkait kepegawaian kepada

seluruh pegawai.

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat

dan didokumentasikan dengan baik, termasuk

pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang

terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada

seluruh Direksi.

v

Rapat Direksi dituangkan dalam risalah

dan didokumentasikan dengan baik

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan

kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai

dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain

dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian

permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian

hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

v

Pegawai dapat melakukan pekerjaan

dengan baik.

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata

Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di

Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah

ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

v

Direksi menyampaikan laporan penerapan

Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan,

Asosiasi BPR, dan 1 kantor media sesuai

ketentuan.



Penerapan2 4 3 0 0



pertanyaan (S): 5


Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot

Faktor 1


Skala Penerapan

Keterangan

9

1,80

0,18

1,41

0,31


C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

2

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3

(tiga) orang.


Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2

(dua) orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui

jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. v

Jumlah anggota Komisaris 2, terdiri dari 1

Komisaris Utama, dan 1 Komisaris

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji

Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat

melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa

jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang

menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota

Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya

masa jabatan.

v

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah

lulus uji Kemampuan dan Kepatuhan dan

diangkat melalui RUPS

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris

bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di

kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Semua anggota Dewan Komisaris

bertempat tinggal di provinsi yang sama

dengan lokasi kantor Pusat BPR

5) BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar

rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari

jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris

Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan

puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota

Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

v

Modal Inti BPR kurang dari Rp

50.000.000.000,00 Satu anggota Dewan

Komisaris bersifat independen.

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib

kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,

dan rapat.

v

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman

dan Tata Tertib Kerja.

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai

anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua)

BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau

pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank

Umum.

v

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan.

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki

hubungan keluarga atau semenda sampai dengan

derajat kedua dengan sesama anggota Dewan

Komisaris atau Direksi.

v

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak

memiliki hubungan

keuangan,kepengurusan, kepemilikan

saham, dan keluarga.

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi

dan/atau pemegang saham pengendali atau

hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

v

Komisaris independen tidak memiliki

hubungan dengan anggota Komisaris

lainnya maupun dengan anggota Direksi



Penerapan7 4 0 0 0



pertanyaan (S): 9


Kelola (S): 50%

Jumlah anggota Komisaris 2 (dua) orang

v

0,61


Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan


11

1,22

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

2

10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara

lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis

terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk

prinsip kehati-hatian.

v

Dewan Komisaris telah melakukan

pengawasan dan memberikan nasehat

kepada Direksi

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,

Komisaris mengarahkan, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.v

Komisaris memberikan pengarahan dan

memantau pelaksanaan kebijakan strategis

BPR

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan

keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam

hal penyediaan dana kepada pihak terkait

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas

maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain

yang ditetapkan dalam peraturan perundangan

dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

v

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam

pengambilan keputusan kegiatan

operasional kecuali penyediaan dana

kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan

peraturan perundangan.

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi

menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,

hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau

hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan

meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen

hasil tindak lanjut temuan.

v

Dewan Komisaris melakukan pengawasan

tindak lanjut temuan audit dan Otoritas

Jasa Keuangan.

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan

Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan

yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

v

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang

cukup dalam melaksanakan tugas

pengawasannya dan menyelenggarakan

rapat triwulanan

15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang

bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam

hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai

ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan

dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

v

Pengambilan keputusan rapat Dewan

komisaris dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat.

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR

untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak

lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan

BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima

keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan

fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

v

Anggota Dewan Komisaris tidak

memanfaatkan BPR untuk kepentingan

pribadi.

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan

terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

v

Anggota Dewan Komisaris memantau

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab anggota Direksi yang membawahkan

fungsi kepatuhan.



Penerapan

2 2 15 0 0



pertanyaan (S): 8


Kelola (S): 40%

18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam

risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan

jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika

terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan

kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

v

Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam

risalah, dan didokumentasikan.



Penerapan0 2 0 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 10%



Faktor 2

2

2,00

0,20

1,76

0,29


Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

19

2,38


0,95


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

3

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite

Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai

ketentuan.

-



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 50%


2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap

penerapan fungsi audit intern.

-

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi

terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

-

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang

dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara

lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib

kerja.

-



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 3


Kelola (S): 40%

5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan

audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada

Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi

BPR.

-



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 10%



Faktor 3

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00


Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi


0

0

0,00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

4

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang

mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR

termasuk administrasi, dokumentasi dan

pengungkapan benturan kepentingan dimaksud

dalam Risalah Rapat.

v

BPR menghindari terjadinya benturan

kepentingan dan telah memiliki sistem dan

prosedur penyelesaian benturan

kepentingan.



Penerapan0 2 0 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 50%


2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat

Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau

tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki

benturan kepentingan tersebut.

v

Anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi,

dan pejabat eksekutif tidak mengambil

tindakan yang dapat merugikan atau

mengurangi keuntungan BPR



Penerapan0 0 3 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 40%

3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR

atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan

dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi

dengan baik.

v

Benturan kepentingan akan diungkapkan

dalam setiap keputusan.



Penerapan0 0 3 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 10%



Faktor 4

3

3

0,30

2,50

0,28

3

3,00

1,20


Penanganan Benturan Kepentingan


2

2,00

1,00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5

1) BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit

untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional

penghimpunan dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari


Anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain

yang berkaitan dengan perbankan.

v

Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan memahami peraturan Otoritas

Jasa Keuangan berkaitan dengan

perbankan.



Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan

membentuk satuan kerja kepatuhan yang

independen terhadap satuan kerja atau fungsi

operasional.




menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau

fungsi operasional.

v

BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang

menangani fungsi kepatuhan dan

independen terhadap satuan kerja atau

fungsi operasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang

menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau

mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur

kepatuhan.

v

Pejabat Eksekutif kepatuhan menyusun

dan/atau mengkinikan pedoman kerja,

sistem, dan prosedur kepatuhan.

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,

wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja

kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani

fungsi kepatuhan.

v

BPR telah memiliki ketentuan internal

mengenai tugas, wewenang, dan tanggung

jawab PE Kepatuhan.



Penerapan1 4 6 0 0



pertanyaan (S): 5


Kelola (S): 50%

v


kepatuhan tidak menangani penyaluran

dana.

1,00

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Keterangan


11

2,2


Skala Penerapan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5


kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang

diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi

seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan lain termasuk

penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan dan otoritas lainnya.

v


kepatuhan telah menyusun langkah-

langkah agar BPR memenuhi ketentuan

dan peraturan yang berlaku.


kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong

terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain

melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

v


kepatuhan melakukan upaya dalam bentuk

sosialisasi ketentuan dan peraturan yang

berlaku dan terkini.


kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR

terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR

kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk

melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat

kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang

menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

dan peraturan perundang-undangan.

v


kepatuhan memantau terhadap komitmen

yang dibuat terhadap Otoritas Jasa

Keuangan dan melakukan upaya

pencegahan apabila terdapat kebijakan

yang menyimpang dari ketentuan OJK


menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa

seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,

serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah

sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

dan peraturan perundang-undangan.

v

PE Kepatuhan mereview dan melakukan

evaluasi kebijakan, ketentuan, sistem dan

prosedur telah sesuai dengan ketentuan

OJK


menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu

dan/atau merekomendasikan pengkinian dan

penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem

maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan.

v

PE Kepatuhan menyusun rencana

penyesuaian SOP dan kebijakan yang ada

telah sesuai dengan ketentuan OJK dan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.



Penerapan0 8 3 0 0



pertanyaan (S): 5


Kelola (S): 40%

11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran

terhadap ketentuan. v

Bank berupaya untuk menurunkan tingkat

pelanggaran terhadap kepatuhan


kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada

Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan

Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur

Utama, laporan disampaikan kepada Dewan

Komisaris.

v


kepatuhan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

kepada Direktur Utama dan tembusan

kepada Dewan Komisaris.

13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada

Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan

atau keputusan Direksi yang menyimpang dari

peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau

peraturan perundang-undangan lain, sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Tidak ada/belum ditemukan kebijakan dan

keputusan yang menyimpang dari

peraturan OJK dan/atau perundang-

undangan lain.



Penerapan0 2 6 0 0



pertanyaan (S): 3


Kelola (S): 10%



Faktor 5

2,25

0,25


8

2,67

0,27


11

2,2

0,88


Skala Penerapan

Keterangan


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

6



BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif

pelaksana fungsi audit intern.



BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif

pelaksana fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah

memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta

sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi

auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan

dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan

Komisaris.

v

PE Audit intern telah memiliki pedoman

kerja dan standar operasional

prosedur/SOP.


terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen

terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja

terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

v

PE Audit intern independen terhadap

satuan kerja operasional.


terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.v

PE Audit intern bertanggung jawab

langsung kepada Direkur Utama.

5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan

sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi

audit intern. v

Bank memiliki program rekrutmen dan

pengembangan sumber daya manusia yang

melaksanakan fungsi audit intern untuk

mengikuti diklat-diklat ekstern dan intern.



Penerapan1 6 3 0 0



pertanyaan (S): 5


Kelola (S): 50%

6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan

ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun

oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan

yang secara langsung diperkirakan dapat

mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

v

BPR telah menerapkan fungsi audit intern

pada seluruh aspek dan unsur

kegiatannya.



BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan

kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)

tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan

fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta

perbaikan yang mungkin dilakukan.

v

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp

50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)

dilaksanakan secara memadai dan independen yang

mencakup persiapan audit, penyusunan program

audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan

tindak lanjut hasil audit.

v

Kegiatan audit telah dilaksanakan secara

memadai dan independen, mencakup:

persiapan audit, penyusunan program

audit, pelaksanaan audit, pelaporan, dan

tindak lanjut hasil audit.

9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan

sumber daya manusia secara berkala dan

berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit

intern.

v

BPR melaksanakan peningkatan mutu SDM

melalui pendidikan dan pelatihan secara

intern dan/atau ekstern.



Penerapan0 8 0 0 0



pertanyaan (S): 4


Kelola (S): 40%


8

2

0,80

2,00

1,00

Penerapan Fungsi Audit Intern


10

v


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

6



menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern

kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

dengan tembusan kepada anggota Direksi yang

membawahkan fungsi Kepatuhan.

v

PE Audit intern telah menyampaikan

laporan pelaksanaan audit intern kepada

Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan

tembusan kepada Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan.

11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan

pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus

(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok

hasil audit intern telah disampaikan

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan yang berlaku.



BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh

pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai


v

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp

50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)



BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau

pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa





pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.



Penerapan2 4 0 0 0



pertanyaan (S): 4


Kelola (S): 10%



Faktor 6

BPR melaporkan pengangkatan PE

pelaksana fungsi audit intern sesuai

ketentuan OJK

v

6

1,50

0,15

1,95

0,22


Skala Penerapan

Keterangan



SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

7

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek

legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,

standar profesional akuntan publik, dan komunikasi

antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP

dimaksud.

Penugasan kepada Akuntan Publik dan

Kantor Akuntan Publik telah memenuhi

aspek-aspek yang dipersyaratkan dan

peraturan yang berlaku.



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 50%

2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR,

BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta

memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan

Dewan Komisaris.

Penunjukan KAP dan AP sesuai dengan

peraturan OJK terkait penunjukan KAP dan

AP

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan

Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil audit KAP dan Management Letter

telah dilaporkan kepada OJK



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 40%

4) Hasil audit dan Management Letter telah

menggambarkan permasalahan BPR dan

disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh

KAP yang ditunjuk.

Hasil audit dan Management Letter telah

menggambarkan permasalahan BPR dan

disampaikan tepat waktu.

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan

ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam


Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang

lingkup sebagaimana diatur dalam

ketentuan OJK.



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 10%



Faktor 7

0

0

0,00

0,00

0,00


0

0,00

0,00


Penerapan Fungsi Audit Ektern


0

0

0,00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

8


Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar

rupiah):

BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan

satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan

puluh milyar rupiah):

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen

Risiko



BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif

yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi

Manajemen Risiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur

Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

Sebagaimana diatur dalam POJK

No.13/POJK.03/2015. Bank belum

menerapkan manajemen risiko secara

penuh.

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis

mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada

produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.




penuh.



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 3


Kelola (S): 50%

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat

Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap

penerapan Manajemen Risiko.

0

0,00

0,00


Skala Penerapan

Keterangan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

8

4) Direksi:

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan

Manajemen Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang





penuh.

5) Dewan Komisaris:

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan

Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas

pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan

Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.




penuh.

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap

seluruh faktor Risiko yang bersifat material.




penuh.7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang

menyeluruh.




penuh.

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh

risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan.




penuh.

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu

sistem informasi manajemen yang mampu

menyediakan data dan informasi yang lengkap,

akurat, kini, dan utuh.




penuh.

10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya

manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi

dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia

antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi

mengenai manajemen risiko.




penuh.



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 7


Kelola (S): 40%

11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko

lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa





penuh.

12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru

yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.




penuh.



Penerapan0 0 0 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 10%



Faktor 8

0

0

0,00

0,00

0,00




0

0,00

0,00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

9

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

tertulis yang memadai terkait dengan BMPK

termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,

debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut

monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai

bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan

perkreditan BPR.

v

BPR telah memiliki SOP Pemberian kredit

yang juga mengatur BMPK.



Penerapan0 2 0 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 50%

2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan

kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.v

BPR melakukan pengkinian SOP sesuai

dengan ketentuan dan peraturan terkini.

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak

terkait dan/atau pemberian kredit besar telah

memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-

hatian maupun peraturan perundang-undangan.

v

Proses pemberian kredit kepada pihak

terkait telah memenuhi ketentuan OJK dan

memperhatikan prinsip-prinsip kehati-

hatian.



Penerapan0 4 0 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 40%

4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak

terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar

dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan

secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan

secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan


v

BPR melaporkan terkait pemberian kredit

sesuai dengan ketentuan OJK.

5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v

BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK.



Penerapan0 2 0 4 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 10%



Faktor 9

2,10

0,18

0,80


6

3,00

0,30

Batas Maksimum Pemberian Kredit



4

2


Skala Penerapan

Keterangan

2

2,00

1,00

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

10

1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan

disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi

dan misi BPR.

v

Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi

dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana

strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan

termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR

yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan


v

Rencana Bisnis BPR menggambarkan

rencana strategis jangka pendek dan

jangka menengah dengan cakupan sesuai

ketentuan OJK.

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh

pemegang saham dalam rangka memperkuat

permodalan dan infrastruktur yang memadai antara

lain sumber daya manusia, teknologi informasi,

jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

v

Pemegang saham mendukung rencana

Bisnis BPR



Penerapan0 6 0 0 0



pertanyaan (S): 3


Kelola (S): 50%


4) Rencana bisnis BPR disusun dengan

mempertimbangkan paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat

mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-

hatian; dan

c. penerapan manajemen risiko.

v

rencana Bisnis BPR disusun

mempertimbangkan: faktor internal dan

eksternal, azas perbankan yang sehat

dengan prinsip kehati-hatian, dan

penerapan manajemen risiko.

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.v

Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan

rencana bisnis BPR.



Penerapan0 2 3 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 40%

6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v

Rencana Bisnis dan perubahan rencana

bisnis disampaikan OJK sesuai ketentuan

yang berlaku.



Penerapan0 0 3 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 10%



Faktor 10

0,30

0,19


5

2,5

1,00

3

3

2,30

Rencana Bisnis BPR


6

2

1,00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

11

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non

keuangan yang didukung oleh sistem informasi

manajemen yang memadai sesuai ketentuan

termasuk sumber daya manusia yang kompeten

untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,

kini, dan utuh.

v

BPR memiliki sistem pelaporan keuangan

dan non keuangan yang memadai.



Penerapan0 2 0 0 0



pertanyaan (S): 1


Kelola (S): 50%


2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap

triwulanan dengan materi paling sedikit memuat

laporan keuangan, informasi lainnya, susunan

pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai


v

BPR menyusun dan melaporkan laporan

keuangan publikasi sesuai ketentuan OJK.

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi

paling sedikit memuat informasi umum, laporan

keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan

keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek

transparansi dan informasi, serta seluruh aspek

pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

v

BPR menyusun laporan keuangan tahunan

dengan materi dan aspek-aspek sesuai

ketentuan OJK.

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai

produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah

BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata

cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

BPR melaksanakan transparansi informasi

sesuai ketentuan OJK.

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata

cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam


v

BPR menyusun dan menyajikan laporan

sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.



Penerapan0 8 0 0 0



pertanyaan (S): 4


Kelola (S): 40%

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi

ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota

Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas

serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau

dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

v

laporan tahunan dan laporan publikasi

ditandatangani dan disampaikan secara

lengkap sesuai ketentuan OJK.

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak

lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan

disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

v

Laporan penanganan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan disampaikan

sesuai ketentuan yang berlaku.



Penerapan0 4 0 0 0



pertanyaan (S): 2


Kelola (S): 10%



Faktor 11

1,00

0,22

4

2,00

0,20

2,00

2,00

0,80

8

Keterangan



2

2,00


Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,

Skala Penerapan

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR

Alamat BPR

Posisi Laporan

Modal Inti BPR

Total Aset BPR

Bobot BPR

PT. BPR. CIPTA DANA MULIA

Jl. Yos Sudarso, Ruko Wadah Arta B.5 Kota Metro - Lampung

Desember, 2019

Rp810.732

Rp9.016.121

A

Laporan Setelah MR

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan

salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan.


Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan

salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di

kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang

berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten

di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan

kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota

yang sama dengan lokasi Kantor Pusat

3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,

Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai

politik atau organisasi kemasyarakatan).v

Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki

rangkap jabatan

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan

keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua

dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris.

v

Mayoritas Direksi tidak memiliki hubungan keluarga

atau semenda dengan sesama direksi dan atau

anggota Dewan Komisaris

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan

dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan

kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang

bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya

membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh

kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung

jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu

pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau

penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang

memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus

dimaksud.

v

Direksi tidak menggunakan penasehat

perorangandan/atau penyedia jasa profesional.

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan

Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk

perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh

RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.v

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan

dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS


Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 5 2 0 0 0


Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(S): 6


Kelola (S): 50%

Jumlah aanggota direksi 2 orang, terdiri dari 1

Direktur Utama dan 1 Direktur yang membawahkan

fungsi Kepatuhan



7

1,17

0,58

v


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara independen dan tidak memberikan kuasa umum

yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan

wewenang tanpa batas.

v

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara independen dan tidak pernah memberikan kuasa

umum.

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi

dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor

intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas

Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.v

Direksi selalu menindaklanjuti temuan dan rekomendasi

pengawas internal, eksternal maupun Otoritas jasa

Keuangan

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,

akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan

Komisaris.v

Data dan informasi terkini senantiasa disediakan oleh

direksi

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat

strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,

suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah

mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan

mencantumkan dissenting opinion jika terdapat

perbedaan pendapat.

v

Pengambilan keputusan rapat dilakukan secara

musyawarah mufakat

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat

merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak

mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari

BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang

ditetapkan RUPS.

v

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan

pribadi dan/atau menerima keuntungan pribadi selain

remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS

12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara

berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan

tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait

bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan

atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan

keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan

dalam rangka pengembangan kualitas individu.

v

Direksi memberikan kesempatan yang sama untuk

meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan

pelatihan berkelanjutan.

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan

kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas

dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas

ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

v

Direksi dapat mengimplementasikan kompetensinya dalam

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata

tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit

mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan

rapat.

v

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata

tertib kerjanya.





(S): 8


Kelola (S): 40%

13

1,625

0,65


Skala Penerapan

Keterangan



SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

1

15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada pemegang saham melalui RUPS.v

Direksi menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya

dalam RUPS

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai

mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. v

Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis terkait

kepegawaian kepada seluruh pegawai.

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan

didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan

secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat

Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.v

Rapat Direksi dituangkan dalam risalah dan

didokumentasikan dengan baik

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan

kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam

pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan

peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan

yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai

ekspektasi stakeholders.

v

Pegawai dapat melakukan pekerjaan dengan baik.

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola

pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia,

dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan

keuangan sesuai ketentuan.

v

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola

pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR, dan 1 kantor

media sesuai ketentuan.


Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan2 4 3 0 0



(S): 5


Kelola (S): 10%


Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1

1,41

0,28



9

1,8

0,18


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

2

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah

anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.


Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)

orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui

jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.v

Jumlah anggota Komisaris 2, terdiri dari 1 Komisaris

Utama, dan 1 Komisaris

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji

Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui

RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan

anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan

perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris

dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

v

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji

Kemampuan dan Kepatuhan dan diangkat melalui RUPS

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris

bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di

kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

v

Semua anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di

provinsi yang sama dengan lokasi kantor Pusat BPR

5) BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)

paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah

anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan

kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh

milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan

Komisaris merupakan Komisaris Independen.

v

Modal Inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,00 Satu

anggota Dewan Komisaris bersifat independen.

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja

termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. v

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan Tata Tertib

Kerja.

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai

anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR

atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat

eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

v

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan.

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki

hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat

kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau

Direksi.

v

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan,kepengurusan, kepemilikan saham, dan keluarga.

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham

dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan

Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham

pengendali atau hubungan lain yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen.

v

Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan anggota Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi





(S): 9


Kelola (S): 50%

v

Jumlah anggota Komisaris 2 (dua) orang

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


11

1,22

0,61


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

2

10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta

memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain

pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait

dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip

kehati-hatian.

v

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan

memberikan nasehat kepada Direksi

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris

mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis BPR.v

Komisaris memberikan pengarahan dan memantau

pelaksanaan kebijakan strategis BPR

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan

keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal

penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana

diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum

pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan

dalam peraturan perundangan dalam rangka

melaksanakan fungsi pengawasan.

v

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan

keputusan kegiatan operasional kecuali penyediaan dana

kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan peraturan

perundangan.

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi

menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil

pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta

Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak

lanjut temuan.

v

Dewan Komisaris melakukan pengawasan tindak lanjut

temuan audit dan Otoritas Jasa Keuangan.

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara

optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri

oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

v

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas pengawasannya dan menyelenggarakan rapat triwulanan

15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang

bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal

tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai

ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan

dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

v

Pengambilan keputusan rapat Dewan komisaris dilakukan

berdasarkan musyawarah mufakat.

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR

untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak

lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,

serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan

pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya

yang ditetapkan RUPS.

v

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk

kepentingan pribadi.

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan

terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

v

Anggota Dewan Komisaris memantau laporan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan.





(S): 8


Kelola (S): 40%

18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah

rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,

termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat

perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh

anggota Dewan Komisaris.

v

Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah, dan

didokumentasikan.





(S): 1


Kelola (S): 10%



2

2,00

0,20

1,76

0,26

19

2,38

0,95



Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

3

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau

Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.

-





(S): 1


Kelola (S): 50%


2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan

fungsi audit intern.

-

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap

penerapan fungsi manajemen risiko.

-

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang

dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain

telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

-





(S): 3


Kelola (S): 40%

5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit

intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan

Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.

-





(S): 1


Kelola (S): 10%



0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00


Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite


0

0,00

0,00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

4

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang

mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk

administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan

kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

v

BPR menghindari terjadinya benturan kepentingan dan

telah memiliki sistem dan prosedur penyelesaian benturan

kepentingan.





(S): 1


Kelola (S): 50%


2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak

mengambil tindakan yang dapat merugikan atau

mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi

transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

v

Anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi, dan pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR





(S): 1


Kelola (S): 40%

3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau

mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap

keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. v

Benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan.





(S): 1


Kelola (S): 10%



3

0,30

2,50

2,50

0,25

3

3,00

1,20


Penanganan Benturan Kepentingan


2

2,00

1,00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5



Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional

penghimpunan dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.



Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

tidak menangani penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

dengan perbankan.

v

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan berkaitan

dengan perbankan.




membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen

terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.




menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi

operasional.


menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau


kepatuhan.

v

Pejabat Eksekutif kepatuhan menyusun dan/atau


kepatuhan.

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,

wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja

kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan.

v

BPR telah memiliki ketentuan internal mengenai tugas,

wewenang, dan tanggung jawab PE Kepatuhan.





(S): 5


Kelola (S): 50%

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak

menangani penyaluran dana.

v

BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani

fungsi kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja

atau fungsi operasional.



11

2,20

1,10

v


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

5


menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk

memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

v

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah

menyusun langkah-langkah agar BPR memenuhi

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya

kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan

pelatihan ketentuan terkini.

v


melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi ketentuan dan

peraturan yang berlaku dan terkini.


memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap

seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas

Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan

pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau

keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan.

v

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau

terhadap komitmen yang dibuat terhadap Otoritas Jasa

Keuangan dan melakukan upaya pencegahan apabila

terdapat kebijakan yang menyimpang dari ketentuan OJK


menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh

kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta

kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan.

v

PE Kepatuhan mereview dan melakukan evaluasi

kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah sesuai

dengan ketentuan OJK


menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau

merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan

kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang

dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

v

PE Kepatuhan menyusun rencana penyesuaian SOP dan

kebijakan yang ada telah sesuai dengan ketentuan OJK

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





(S): 5


Kelola (S): 40%

11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap

ketentuan.v

Bank berupaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap kepatuhan


menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan

tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah

Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan

Komisaris.

v


menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab kepada Direktur Utama dan tembusan kepada

Dewan Komisaris.

13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa

Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan

Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Tidak ada/belum ditemukan kebijakan dan keputusan

yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau

perundang-undangan lain.





(S): 3


Kelola (S): 10%



8

2,67

0,27

2,25

0,22

11

2,20

0,88



Skala Penerapan

Keterangan



SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

6



BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).



BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.


terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki

dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan

prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern

sesuai peraturan perundang-undangan dan telah

disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

v

PE Audit intern telah memiliki pedoman kerja dan standar

operasional prosedur/SOP.


terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen

terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait

dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

v

PE Audit intern independen terhadap satuan kerja

operasional.


terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung

jawab langsung kepada Direktur Utama.v

PE Audit intern bertanggung jawab langsung kepada

Direkur Utama.

5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan

sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit

intern. v

Bank memiliki program rekrutmen dan pengembangan

sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit

intern untuk mengikuti diklat-diklat ekstern dan intern.





(S): 5


Kelola (S): 50%

6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan

ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh

BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara

langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan

BPR dan masyarakat.

v

BPR telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh

aspek dan unsur kegiatannya.



BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji

ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas

kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit

intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang

mungkin dilakukan.

v

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00

(lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan

Baik (nilai 2)

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)

dilaksanakan secara memadai dan independen yang

mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,

pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak

lanjut hasil audit.

v

Kegiatan audit telah dilaksanakan secara memadai dan

independen, mencakup: persiapan audit, penyusunan

program audit, pelaksanaan audit, pelaporan, dan tindak

lanjut hasil audit.

9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan

sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan

terkait dengan penerapan fungsi audit intern. v

BPR melaksanakan peningkatan mutu SDM melalui

pendidikan dan pelatihan secara intern dan/atau ekstern.





(S): 4


Kelola (S): 40%

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif pelaksana fungsi

audit intern.


8

2,00

0,80



10

2,00

1,00

v


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

6



menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada

Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan

kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi

Kepatuhan.

v

PE Audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan

audit intern kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris,

dan tembusan kepada Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan.

11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan

pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus

(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa


v

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern

telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan yang berlaku.



BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak

ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan


v

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)




pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa





pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas

Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.





(S): 4


Kelola (S): 10%



v

BPR melaporkan pengangkatan PE pelaksana fungsi audit

intern sesuai ketentuan OJK

1,95

0,20



6

1,50

0,15


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

7

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas

perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional

akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa

Keuangan dengan KAP dimaksud.

Penugasan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan

Publik telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan

dan peraturan yang berlaku.





(S): 1


Kelola (S): 50%

2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR

menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan

RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

Penunjukan KAP dan AP sesuai dengan peraturan OJK

terkait penunjukan KAP dan AP

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management

Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan

kepada OJK





(S): 2


Kelola (S): 40%

4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan

permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu

kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan

permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu.

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang

lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan


Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup

sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.





(S): 2


Kelola (S): 10%



0

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0,00

0,00


Penerapan Fungsi Audit Ektern


0

0,00

0,00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

8


Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):

BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan

satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan

kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh

milyar rupiah):

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;



BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang

bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi

Manajemen Risiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur

Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

Sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015.

Bank belum menerapkan manajemen risiko secara penuh.

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis

mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk

dan aktivitas baru sesuai ketentuan.







(S): 3


Kelola (S): 50%

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang

bertanggung jawab terhadap penerapan Manajemen

Risiko.

0

0,00

0,00


Skala Penerapan

Keterangan



SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

8

4) Direksi :

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan

Manajemen Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang




5) Dewan Komisaris :

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen

Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas

pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi

yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan

persetujuan Dewan Komisaris.



6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh

faktor Risiko yang bersifat material.



7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang

menyeluruh.



8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko

yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.



9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu

sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan

data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.



10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya

manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan

peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui

pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen

risiko.







(S): 7


Kelola (S): 40%

11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain

(jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa




12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai








(S): 2


Kelola (S): 10%


Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 80,00


0

0,00

0,00

0,00



0

0,00

0,00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

9

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk

pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,

dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan

penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian

terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

v

BPR telah memiliki SOP Pemberian kredit yang juga

mengatur BMPK.





(S): 1


Kelola (S): 50%

2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan

kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan

dengan peraturan perundang-undangan.v

BPR melakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan

dan peraturan terkini.

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait

dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan

memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan

perundang-undangan.

v

Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah

memenuhi ketentuan OJK dan memperhatikan prinsip-

prinsip kehati-hatian.





(S): 2


Kelola (S): 40%

4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait

dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau

melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala

kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat

waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

BPR melaporkan terkait pemberian kredit sesuai dengan

ketentuan OJK.

5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai


BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK.





(S): 2


Kelola (S): 10%



6

3,00

0,30

2,10

0,16

4

2,00

0,80



2

2,00

1,00



Skala Penerapan

Keterangan

Batas Maksimum Pemberian Kredit

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

10

1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan

disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan

misi BPR.v

Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi dan disetujui

oleh Dewan Komisaris.

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis

jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk

rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan

dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

v

Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis

jangka pendek dan jangka menengah dengan cakupan

sesuai ketentuan OJK.

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh

pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan

dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya

manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,

dan prosedur.

v

Pemegang saham mendukung rencana Bisnis BPR





(S): 3


Kelola (S): 50%


4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan

paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat

mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;

dan

c. penerapan manajemen risiko.

v

rencana Bisnis BPR disusun mempertimbangkan: faktor

internal dan eksternal, azas perbankan yang sehat dengan

prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko.

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan rencana bisnis BPR.v

Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan rencana bisnis

BPR.





(S): 2


Kelola (S): 40%

6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai


Rencana Bisnis dan perubahan rencana bisnis

disampaikan OJK sesuai ketentuan yang berlaku.





(S): 1


Kelola (S): 10%


Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor

10

3

3,00

0,30

2,30

0,17

5

2,50

1,00


Rencana Bisnis BPR


6

2,00

1,00


Skala Penerapan

Keterangan

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

11

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non

keuangan yang didukung oleh sistem informasi

manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk

sumber daya manusia yang kompeten untuk

menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan

utuh.

v

BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan non

keuangan yang memadai.





(S): 1


Kelola (S): 50%


2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap

triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan

keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan

komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan.

v

BPR menyusun dan melaporkan laporan keuangan

publikasi sesuai ketentuan OJK.

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling

sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan,

opini dari akuntan publik atas laporan keuangan

tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi

dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai


v

BPR menyusun laporan keuangan tahunan dengan materi

dan aspek-aspek sesuai ketentuan OJK.

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai

produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah

BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.v

BPR melaksanakan transparansi informasi sesuai

ketentuan OJK.

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata

cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam


BPR menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana

diatur dalam ketentuan OJK.





(S): 4


Kelola (S): 40%

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi

ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota

Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai


v

laporan tahunan dan laporan publikasi ditandatangani

dan disampaikan secara lengkap sesuai ketentuan OJK.

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut

pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan

sesuai ketentuan secara tepat waktu.

v

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.





(S): 2


Kelola (S): 10%


Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor

11

4

2,00

0,20

2,00

0,20

8

2,00

0,80


Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta


2

2,00

1,00


Skala Penerapan

Keterangan

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan,kepengurusan, kepemilikan saham, dan keluarga.

Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan anggota Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas pengawasannya dan menyelenggarakan rapat triwulanan

Anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi, dan pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

Benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan.

Bank berupaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap kepatuhan

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

laporan penerapan tata kelola - bank...

Documents