BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengalaman Kerja Kerja Lapangan (Pkl)

Tujuan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah

menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan

sikap professional, menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja tingkat menengah

untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa

yang akan dating.

Bertolak dari tujuan tersebut Sekolah Menengah Kejuruan dituntut

untuk menghasilkan produk yang dapat diterima oleh dunia usaha. Namun

pada kenyataanya dewasa ini bahwa kemampuan tamatan SMK belum cukup

di akui oleh masyarakat maupun dunia usaha. Dengan demikian perlu

diupayakan adanya keterkaitan dan kesepadanan (link and Match) antara apa

yang ada dan terjadi di SMK dengan apa yang ada dan terjadi di lapangan

kerja.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut maka diperkenankan konsep

Pendidikan Sistem Ganda (PSG), yaitu suatu bentuk penyelenggaraan

pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan

sinkron proram pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang

di peroleh melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja, terarah

untuk mencapai tingkat keahlian professional tertentu.

Dalam Pendidikan System Ganda didalamnya berisi komponen

pendidikan umum, komponen pendidikan dasar penunjang, komponen teori

kejuruan, komponen praktik dasar profesi dan komponen praktik keahlian

profesi. Masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen pendidikan umum (nonfarmatif) dimaksudkan untuk

membentuk peserta didik menjadi warga Negara yang baik, yang

memiliki karakter sebagai warga Negara dan Bangsa Indonesia.

2. Komponen pendidikan dasar penunjang (adaptif)dimaksudkan

untuk member bekal penunjang bagi penguasaan keahlian profesi

1

dan bekal kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmy

pengetahuan dan teknologi.

3. Komponen teori kejuruan dimaksudkan untuk membekali

pengetahuan tentang teknis dasar keahlian kejuruan. Ketiga

komponen tersebut(1,2,3)dilaksanakan sepenuhnya di SMK dan

menjadi tanggung jawab SMK.

4. Komponen praktik dasar profesi yaitu berupa latihan kerja untuk

menguasai teknik bekerja secara baik dan benar sesuai tuntutan

permasyarakatan keahlian PROFESI.

Komponen ini dapat dilaksanakan di SMK, Industri/perusahaan atau

di kedua tempat tersebut, dan menjadi tanggung jawab bersama

antara SMK dengan Industri/perusahaan pasanganya.

5. Komponen praktik keahlian profesi, yaitu berupa kegiatan bekerja

secara terprogram dalam situasi sebenarnya, untuk mencapai tingkat

keahlian dan sikap kerja professional.

Komponen ini dapat dilaksanakan di Industri/perusahaan dan

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Industri/perusahaan

pasanganya.

Jadi pola penyelenggaran pendidikan tidak lagi bertumpu kepada pola

konvensional, akan tetapi dibuat pola magang atau latihan kerja secara

sistematis di dunia usaha.

Dunia usaha yang dimaksuda dapat berupa perusahaan, instansi pemerintah,

instansi swasta atau lapangan kerja lainya.

Latihan kerja di dunia usaha lainya yang di sebut dengan PKL, sebagaimana

disebutkan dalam pasal 33 Kepmendikbud No.0490/U/1992”kerja sama SMK

dengan dunia usaha, antara lain meliputi kegiatan PKL dan magang”.

Bagi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) pilihan bentuk kerja

sama dengan dunia usaha di tuangkan dalam bentuk PKL atau magang

disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah serta tersedianya

anstansi/dunia usaha.

Dan bagi SMK Wijaya Kusuma Jatilawang, jalinan kerja sama

dengan dunia usaha dituangkan dalam bentuk PKL yang dilaksanakan pada

2

semerter gasal tingkat XII selama satu bulan yaitu mulai tanggal 22 juni 2011

sampai dengan 22 juli 2011.

B. Tujuan Pengalaman Kerja Lapangan (PKL)

Pengalaman Kerja Lapangan (PKL) adalah perpaduan kegiatan belajar

di sekolah dan bekerja di Industri/dunia usaha dalam satu kesatuan system,

untuk mencapai tingkat keahlian professional tertentu. Pengalaman Kerja

Lapangan (PKL) terutauma ditujukan agar siswa dapat :

1. Memperdalam dan memperluas kemampuan professional.

2. Menhayati suasana (iklim) kerja dalam situasi yang sesungguhnya.

Pengalaman Kerja Lapangan (PKL) pada dasarnya merupakan

kegiatan extra kulikuler, harus dilaksanakan oleh setiap siswa secara

individual.

C. Waktu Pelaksanaan

Dalam susunan program SMK 1994 (buku II A) Pengalaman Kerja

Lapangan dilaksanakan pada catur wulan lima selama selama 1 minggu dan

pada catur wulan tujuh selama empat minggu.

Namun sesuai dengan azas fleksibelitas Kurikulum SMK, jadwal PKL

dapat disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan setempat dan tidak

selalu pada semester genap sebagaimana yang tercantum dalam susunan

program. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya pendidikan Sistem

Ganda pada SMK yang didalamnya termasuk PKLadalah program bersama

antara SMK dengan industry/perusahaan pasanganya. Sehingga segala

sesuatunya yang menyangkut penyelenggaraan system ganda dapat

dibicarakan dan disepakati bersama.

Untuk pelaksanaan PKL siswa SMK Wijaya Kusuma Jatilawang di

jadwalkan untuk semester Gasal (kelas XI naik kelas XII) lebih kurang selama

5 minggu yaitu dari tanggal 22 juni 2011 sampai dengan 22 juli 2011.

3

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA DINDUK CAPIL

Pada awalnya DINDUK CAPIL bernama BKCKB(Badan

Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana). Namun sejak adanya

PP No.38 dan 41 BKCKB dibagi menjadi 2 yaitu DINDUK CAPIL dan

BPPKB.

Untuk lebih jelasnya sejarah singkat DINDUK CAPIL di bagi menjadi

5 periode yaitu:

1. Sebelum tahun 1983

Kantor catatan sipil yang kita kenal sekarang ini sebenarnya sudah

ada sejak penjajahan Belanda yang dikenal dengan nama Burgelirik

Stand(BS) dan kemudian diterjemahkan secara bebas menjadi

catatan sipil. Dahulu kantor catatan sipilbelum ada yang sah diserahi

tanggung jawab penyelenggaraannya sehingga masih berjalan apa

adanyamenurut perkembangan pemerintah pada saat itu. Namun

sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 kegiatan

catatan sipil tak lagi ditangani oleh gubernur jendral namun

dilaksanakan oleh gubernur atau walikotanya.

2. Setelah tahun 1983

Pemerintah menetapkan keputusan presiden No. 12 tahun 1983 pada

tanggal 25 februari 1983 tentang penataan dan peningkatan

pembinaan penyelenggaraan catatan sipil diserahkan pada menteri

dalam negri. Dalam rangka pentelenggaraan keputusan tersebut

secara konkrit di lingakungan departemen dalam negeri ano.54 tata

kerja catatan sipil kabupaten Banyumas/kota madya Banyumas.

Dengan keputusann ini maka dibentuklah kantor catatan sipil

A,B,C. sesuai keputusan tersebut kantor catatan sipil kabupaten

Banyumas , orgsnisasinya didasarkan instruksi materi dalam negeri

No.24 tahun1984, menginstruksikan agar susunan organisasi dan

cara kerja catatan sipil diseluruh Indonesia menyesuaikan dengan

4

keputusan tersebut. Dengan keputusan bupati tingkat II banyumas

No.477/58/81/51 tanggal 4 april 1984 tentang pengaturan bentuk

dan penggunaanya stempel kop naskah dan papan nama.

3. Sejak tahun1995

Pada tahun 1995 keputusan Bupati No.06/687/1994 dinyatakan

tidak berlaku dan dikeluarkan keputusan kepala daerah tingkat I

Jawa Tengah No.1883/2118/1995 tentang pembentukan organisasi

dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten

daerah tingkat II Banyumas.

4. Setelah Otonomi Daerah

Setelah otonomi daerah penyelenggaraan catatan sipil di atur

berdasarkan peraturan daerah kabupaten Banyumas No.08 tanggal

10 Oktober 2003 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata

kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten

Banyumas.

5. Setelah Pelaksanaan PP No.38 dan 41 Tahun 2008

Sejak berlakunya PP No.38 Tahun 2008 tentang pembagian urusan

wajib pemerintah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan programKB

dan PP No.41 tahun 2008 tentang satuan organisasi tata kerja

pemerintah di kabupaten Banyumas BKCKB dibagi menjadi 3

instansi yaitu DINDUK CAPIL dan BPPKB.DINDUK CAPIL

adalah instansi yang bergerak di bidang kependudukan dan catatan

sipil sedangkan BPPKB adalah Instansi yang bergerak di bidang

keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Pelantikan

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DINDUKCAPIL dan

BPPKB pada tanggal 11 juli 2008 oleh Bupati Banyumas.

B. Visi dan Misi DINDUK CAPIL

Visi :

Terwujudnya tertib Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

melelui pelayanan prima dalam rangka memberikan kepastian dan

perlindungan hukum kepada hak masyarakat.

5

Misi :

1. Meningkatkan tertib administrasi danpencatatan sipil secara

terpadu.

2. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat arti penting kepastian hukum

dan perlindungan hukum.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting dokumen

kependudukan dan dokumen catatan sipil.

C. Sasaran DINDUK CAPIL

Saran strategis Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupate Banyumas

adalah :

1. Terciptanya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Terciptanya layanan prima pada masyarakat.

3. Terciptanya peran serta desa/kelurahan dan kecamatan dalam

melaksanakan verifikasi validasi kependudukan.

4. Terciptanya peran serta lembaga social masyarakat dan tokoh agama

untuk ikut serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang

arti penting KTP/KK dan akta catatan sipil.

5. Tercapainya system pengolahan data pelaporan kependudukan.

6. Terciptanya pemeliharaan software dan hardware dalam pengumpulan

data dan penyajian data serta menerbitkan KTP?KK dan akta catatan

sipil.

7. Tercapainya pengelolaan system jaringan untuk mempermudah input

dan output data yang valid.

6

D. Bagan Strutur Organisasi

7

KEPALA DINAS

Drs. M. ROFIQ WIDADI, MM

SEKRETARIS

Drs. SUGENG HANDOYO

KASUBAG BINA PROGRAM

AGUSTIN SETIANINGRUM.B.SC

KASUBAG KEUANGAN

ISTHERINA FLAMBOYAN. SE

KASUBAG UMUM

Drs. AGUS SRI WISNU

KANID PENDAFTARAN

PENDUDUK

SUGIARTI WONOSO. SH

KABID PENCATATAN SIPIL

SUUNDARI HANDAYANI.SH.M.SI

KABID PERENCANAAN DAN INFORMASI

SUSMONO. SH

SEKSI PELAYANAN MUTASI &

PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN

AGUSTIN SETIANINGRUM.B.SC

SEKSI KELAHIRAN DAN

KEMATIAN

SUMARDJOKO.BH

SEKSI PERUBAHAN PENYIMPANAN

AKTA

Drs. SIGIT SATIARSO

SEKSI PENERTIBAN KTP DAN KK

PRAWOTO. SE

SEKSI PERKAWINAN DAN PENGAKUAN

ANAK

HERI SETIYONO. SH

SEKSI TEKNOLOGI KEPENDUDUKAN

GEDE MARJANA. SH

SEKSI PERENCANAAN&SO

SIALISASI KEPENDUDUKAN

E. Penjabaran Tugas Menurut Jabatan Kantor

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin penyelenggaraan

pelaksanaan tugas operasional urusan pemerintah daerah Bidang

kependudukan dan Pencatatan Sipil mendasarkan ketentuan yang berlaku

guna terwujudnya tata tertib administrasi kependudukan terpenuhinya

kebutuhan akta otentik bagi seorang dan tersedianya informasi

kependudukan dan pencatatan sipil yang tepat dan benar.

Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas memepunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan

penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan,

kepegawaian, sarana pelayanan dan prasarana kerimah tanggaan,

administrasi keuangan perencanaan dan pelaporan guna terwujudnya

sinkronasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dinas.

Kasubag Bina Program

Kepala sub bagian program mempunyai tugas menjalankan administrasi

perencanaan dan pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan

kebutuhan dinas agar pelaksanaan tugas dinas terarah dan terkendali.

Kasubag Keuangan

Kepala sub bagian bina mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan

administrasi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna

memperlancar ketersediaan dan tertib administrasi keuangan dinas.

Seksi Penerbitan KK dan KTP

Kepala seksi penerbitan KK dan KTP memiliki tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi,

bimbingan teknik advokasi, supervise dan konsultasi serta

pengkoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan

yang berkaitan dengan penerbitan KK dan KTP mendasarkan data pada

8

persyaratan permohonan guna terpenuhinya kebutuhan identitas

kependudukan bagi perorangan maupun keluarga.

Bidang pencatatan sipil

Bidang pencatatan sipil dan seksi penerbitan KK dan KTP mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan

fasilitas sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, pembinaan dan

pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanakan pelayanan permohonan

dan anak, serta perubahan akta catatan sipil, kegiatan penyimpanan akta-

akta catatan sipil melaui rapat, petunjuk langsung maupun peninjauan

lokasi guna peningkatan pelaksanaan pelayanan.

Seksi Kelahiran dan Kematian

Kepla seksi kelahiran dan kematian mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitas, sosialisasi,

bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi serta

pengkoordinasian penyelenggaraan, evaluasi bimbingan dan pengawasan

yang berkaitan dengan pelayanan permohonan dan pencatatan akta

kelahiran dan kematian berdasarkan ketentuan yang berlaku guna

peningkatan mutu pelayanan.

Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak

Kepla perkawinan, perceraian dan pengakuan anak mempunyai tugas

malaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan

fasilitas sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi

serta pengkoordinasian penyelenggaraan evaluasi, pembinaan dan

pengawasan yang berkaitan dengan penerbitan dan pencatatan akta

perkawinan dan perceraian, pengangkatan dan pengesahan anak

berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan mutu pelayanan.

9

Seksi Penyimpanan Perubahan Akta

Kepala penyimpanan perubahan akta mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan kebijakan teknis, bahan fasilitas, sosialisasi, bimbingan

teknis, advokasi, supervise, dan konsultasi serta pengkoordinasian

penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan yang berkaitan

dengan penyimpanan dan pencatatan perubahan akta-akta catatan sipil

berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keamanan dan

keaslian data/identitas akta catatan sipil.

Bidang Perencanaa dan Pengolahan Informasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Kepala bidang perencanaan dan pengolahan informasi kependudukan dan

pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis,bahan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis,

advokasi, supervise dan konsultasi serta pengkoordinasian

penyelenggaraan, evaluasi, pembimbingan, penyediaan informasi berbasis

teknologi informatika berkaitan denagan kependudukan dan pencatatan

sipil melalui rapat untuk meningkatkan mutu perencanaan, informasi

kependudukan dan catatan sipil.

Seksi Perencanaan dan Sosialisasi Kependudukan dan CAPIL

Kepala seksi perencanaan dan sosialisasi kependudukan dan pencatatn

sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,

supervise, dan konsultasi serta pengkoordinasian penyelenggaraan

evaluasi, pembinaan dan sosialisasi, kependudukan dan pencatatan sipil

berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku guna teratah dan terpadunya

pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dengan pelaksanaan

pendaftaran catatan sipil serta peningkatan pemahaman masyarakat.

10

Seksi Teknologi Dan Informasi Kependudukan Pencatatan Sipil

Kepala teknologi dan informasi kependudukan pencatatan sipil

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

tekni, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi service, dan konsultasi serta

pengkordinasian pelanggaran penyediaan informasi kependudukan dan

pencatatan sipil dengan berbasis teknologi informatika guna tersedianya

data kependudukan yang tepat dan benar.

11