BAB 1PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangIndonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana masalah kesehatan di Indonesia menjadi prioritas utama program pemerintah menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun peran serta dan dukungan dari pihak masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan, terlebih lagi mengingat akan keterbatasan dari kemampuan pemerintah dalam bidang sumber daya manusia. Indonesia dituntut harus bersiap dengan perubahan-perubahan menuju perbaikan kualitas kesehatan yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara maju.Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, salah satunya adalah bidang obat-obatan, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan semakin banyak pula ditemukan obat-obat baru yang membuat perindustrian farmasi di Indonesia berkembang pesat. Salah satunya yang bergerak di bidang farmasi adalah apotek.Berdasarkan peraturan pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang kefarmasian, apotek merupakan suatu tempat dilakukannya pekejaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat yang dipimpin oleh seorang Apoteker yang disebut Apoteker Pengelola Apotek (APA). Seorang Apoteker harus memiliki wawasan yang luas, keterampilan yang memadai mengenai pelayanan kefarmasian, manajemen apotek, serta kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas maupun tenaga kesehatan lainnya.Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah mengalami perubahan paradigma dari drug oriented menjadi patient oriented yang mengacu pada pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi berubah orientasinya menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan seorang apoteker yang profesional. Dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut, pada tahun 2004 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1027/MenKes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek. Pada perguruan tinggi, perubahan paradigma tersebut disikapi dengan perubahan kurikulum pendidikan. Calon Apoteker melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk dapat mengenali dan memahami manajemen apotek secara langsung serta praktek kefarmasian di apotek yang dijalankan saat ini untuk kemudian dapat membuat langkah-langkah pembelajaran yang bermanfaat dalam praktek yang akan dijalankannya di masa yang akan datang.Pada praktek kerja lapangan, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep dan teori yang diperoleh pada situasi yang nyata, melalui interaksi dengan lingkungan yang dihadapi dalam praktek kerja lapangan, mencari solusi permasalahan praktek farmasi di lapangan.

1. 1.1. 1.2. Ruang LingkupRuang Lingkup Praktek Kerja Lapangan yaitu apotek yang berada di kota Pontianak, yaitu Apotek Agung. Sedangkan ruang lingkup pasiennya yaitu masyarakat di kota Pontianak yang merupakan konsumen dari apotek.

1.2 1.3 Tujuan dan manfaat Praktek Kerja Lapangan1.3.1 TujuanTujuan Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan adalah :a. Menambah pengetahuan mengenai aplikasi ilmu farmasi, menumbuhkembangkan sikap mandiri, kreatif dan inovatif, serta mengetahui prospek kerja kedepan bagi mahasiswa farmasi dalam dunia perapotekan. b. Memberikan gambaran yang luas dan jelas mengenai seluruh aspek manajerial dan pelayanan farmasi di perapotekan dan bagaimana menjamin penggunaan rasional dalam hal pengabdian kepada masyarakat (pharmaceutical care). c. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam dunia kerja yaitu mampu melaksanakan standar pelayanan farmasi di perapotekan khususnya dan masyarakat umumnya.1.3.2 ManfaatManfaat Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan adalah:a. Bagi mahasiswa Praktek Kerja Lapangan, diharapkan mampu menambah pengetahuan mahasiswa farmasi mengenai farmasi perapotekan, memiliki hubungan baik dengan pihak apotek dan masyarakat, mengetahui proses kerja dalam apotek dan mempersiapkan diri untuk bersaing di dunia kerja ataupun wirausaha.b. Bagi Universitas, terbantu dalam proses belajar mengajar dan pembentukan lulusan farmasi yang berkualitas dan kompeten yang mampu bersaing di dunia kerja membawa harum nama almamater.c. Bagi Apotek, membantu pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

1. 2. 2.1. Definisi ApotekApotek berasal dari bahasa yunani, aphoteca yang secara harfiah berarti penyimpanan. Menurut kamu besar bahasa indonesia, apotek merupakan tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis. Ansel mengatakan apotek adalah tempat penyediaan bahan obat untuk mengobati orang sakit. Anief mengatakan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasiaan dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.Keputusan Menteri Kesehatan No.1027 tahun 2004 menyatakan bahwa Apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, selain itu juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasianolehapoteker.Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) No. 1332/MENKES/SK/X/2002, tentang Perubahan atas Peraturan MenKes RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasianpenyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.

2.2. Landasan Hukum ApotekApotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang diatur dalam:a. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.b. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1027/MenKes/SK/X/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.c. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MenKes/Per/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek.d. Undang Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropikae. Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotikaf. Peraturan menteri Kesehatan no. 922/MenKes/per/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotekg. Undang Undang Kesehatan RI No.23 tahun 1992 tentang kesehatanh. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1990 tentang masa bakti apoteker, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kesehatan no. 183/MenKes/Per/II/1995.i. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 26 tahun 1965 tentang apotek.

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. Tugas dan Fungsi ApotekTugas dan Fungsi Apotek menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 pasal 2, apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :a. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.b. Sarana farmasi yang dilaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat.c. Sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.Tugas dan fungsi apotek menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 sebagai berikut :a. Tempat pengabdian profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.b. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian.c. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.d. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Tata Cara Pemberian Izin ApotekDalam Pemberian izin Apotek menurut Kep. Menkes RI No. 1332/MENKES/SK/2000 pasal 7 adalah sebagai berikut :a. Permohonan izin Apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-1.b. Dengan menggunakan formulit APT-2 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat menerima bantuan tekhnis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan kegiatan.c. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah permintaan bantuan tehnis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh Formulir APT-3.d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dilaksanakan. Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-4.e. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), atau pernyataan dimaksud atyat (4) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan surat izin Apotek dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-5.f. Dalam hal hasil pemeriksaan tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 hari kerja mengeluarkan surat penundaan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-6.g. Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6). Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnyadalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal penundaan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan sebuah apotek selain aspek finansial yang memadai juga diperlukan aspek lain antara lain:a. Fisik: berupa bangunan dengan surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan status tanah, etalase dan furniture, alat meracik obat dan buku-buku standar. Secara teknis bangunan haruus memenuhi persyaratan higienis pada langit-langit, lantai, ventilasi, dan sanitasi serta memiliki penerangan yang cukup. Ruang dalam bangunan harus terdapat ruang tunggu, ruang peracikan, gudang, dan tempat pencucian.b. Perizinan HO (Hinder Ordonantie) dari Biro Perekonomian di Pemerintah Daerah Kabupaten, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk PSA dari kantor pajak dan SIA untuk apotek.c. Perbekalan farmasi terutama obat, bahan obat, kosmetik, dan alat kesehatan serta mempunyai sekurang-kurangnya 75% Obat Generik Berlogo (OGB) sesuai Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) untuk rumah sakit tipe C.d. Pendukung meliputi: alat administrasi, etiket, pembungkus, kartu stok dan lain-lain.

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Pengelolaan ApotekBerdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No.992/MenKes/Per/X/1993 bab IV pasal 12 menyebutkan bahwa apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin. Obat dan perbekalan farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan Direktur Jendral. Pemusnahan tersebut dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek atau Apoteker pengganti dibantu sekurang-kuangnya seorang karyawan Apotek (pasal 13 ayat 1) dan wajib dibuat berita acara pemusnahan. Pemusnahan narkotika dan psikotropika wajib mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan apotek secara khusus meliputi (Suryadi, 1992):a. Pembuatan, pengelolaan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran penyimpanan, dan penyerahan obat atau bahan obat.b. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya.c. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi.Pelayanan informasi yang dimaksud meliputi:a. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat.b. Pelayanan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya dan mutu obat serta perbekalan farmasi lainnya.

2.6. Pelayanan ApotekMenurut PerMenkes No. 922/MenKes/Per/X/1993 disebutkan tentang pelayanan apotek meliputi:a. Melayani resep dokter, dokter gigi, dokter hewan atas tanggungjawab dan keahlian profesi apoteker.b. Tidak diijinkan untuk mengganti obat generik yang ditulis dalam resep dengan obat nama dagang.c. Harus memberitahukan kepada dokter penulis resep apabila ada kekeliruan atau penulisan yang tidak tepat (bila dokter tetap pada pendirian, dokter wajib menyatakan secara tertulis atau membubuhkan tanda tangan dibelakang resep).d. Salinan resep harus ditandatangani oleh apoteker.e. Resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek dengan baik dalam jangka waktu tiga tahun.f. Resep atau salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep atau yang merawat, penderita yang bersangkutan, petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku.g. APA, apoteker pendamping, apoteker pengganti di izinkan menjual obat keras tanpa resep dokter yang dinyatakan senagai obat wajib apotek (OWA).h. APA turut bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker pendamping, apoteker pengganti didalam pengelolaan apotek.i. Pengaliha tanggungjawab kepada apoteker pengganti, wajib dilakukan serah terima resep, narkotika, obat dan perbekalan farmasi lainnya serta kunci-kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika dengan berita acara.

2.7. Pencabutan Surat Izin ApotekBerdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan RI No. 922/MENKES/PER/X/1993, pasal 25 ayat 1 menuliskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut surat izin apotek apabila:a. Apoteker tersebut ijazahnya belum terdaftar pada Departemen Kesehatan, belum mengucapkan Sumpah/Janji sebagai Apoteker, belum memiliki Surat izin Kerja dari Menteri, belum memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya, sebagai Apoteker, atau telah bekerja di suatu Perusahaan farmasi dan telah menjadi Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain.b. Apoteker telah melalaikan kewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin, obat dan perbekalan farmasi lainnya yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan tidak dimusnahkan baik dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan Direktur Jenderal, dan atau Apoteker telah terbukti mengganti obat generik yang ditulis di dalam resep dengan obat paten.c. Apabila Apoteker Pengelola Apotik, berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus-menerus, sehingga Surat Izin Apotik atas nama Apoteker bersangkutan dicabut.d. Terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-undang Obat Keras No. St 11 1937 No. 5419 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terjadi di Apotik.e. Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek dicabut dan atau;f. Pemilik sarana apotek terbukti terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat dan atau;g. Apotek belum mendapatkan izin Apotik, Apoteker atau Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.Pada ayat (2), menyebutkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebelum melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Balai POM setempat.Pelaksanaan pencabutan izin apotek sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 25 huruf (g) dilakukan setelah dikeluarkan peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelola Apotek sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 bulan. Pembekuan Izin Apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan apotek.Pembekuan Izin Apotek sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (b) dapat dicairkan apabila apotek telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Pencairan Izin Apotek dimaksud dalam ayat 2 dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotek oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat serta Kepala Balai POM setempat. Apabila Surat Izin Apotek dicabut, Apoteker Pengelola Apotek atau Apoteker Pengganti wajib mengamankan perbekalan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.8. Pengelolaan NarkotikaMenurut undang-undang No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang no.35 tahun 2009 ini. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan satu dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawasan obat dan makanan.Untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan maka merintah menunjuk PT kimia farma tbk. Merupakan satu-satunya perupesahaan yang diizinkan oleh pemerintah untuk mengimpor bahanaku, memproduksi sediaan dan mendistribusikan narkotika diwilayah Indonesia. Pengelolaan narkotika meliputi :1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 1) Pemesanan narkotikaPemesanan narkotika dilakukan secara tertulis dengan menggunakan surat pesanan narkotika kepada pedagang besar farmasi (PBF) PT. Kimia Farma yang ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nama jelas, nomor SIK, nomor SIA, dan stempel apotik. Satu surat pesanan (rangkap empat) hanya dapat digunakan untuk memesan satu jenis obat narkotika.2) Penyimpanan narkotikaNarkotika harus disimpan dalam tempat yang sesuai dengan Peraturan untuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28/MENKES/I/1978, yaitu tempat khusus penyimpanan narkotika yang memiliki persyaratan sebagai berikut :a) Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lainnya yang kuat;b) Harus memiliki kunci ganda yang kuat;c) Dibagi dua, masing-masing dengan kunci yang berlainan. Bagian pertama digunakan untuk menyimpan morfin, petidin dan garam-garamnya, serta persediaan narkotika, sedangkan bagian kedua digunakan untuk menyimpan nerkotika lainnya yang digunakan sehari-hari;d) Apabila tempat khusus tersebut berupa lemari dengan ukuran lebih kurang dari 40 x 80 x 100 cm, maka lemari tersebut harus dibuat pada tembok atau lantai;e) Lemari khusus tidak dipergunakan untuk menyimpan barang lain selain narkotika;f) Anak kunci lemari khusus harus dikuasai oleh penanggung jawab atau pegawai lain yang diberi kuasa;g) Lemari khusus harus diletakkan pada tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum;3) Pelayanan resep yang mengandung narkotikaDalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa :a) Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologib) Rumah sakit, apotik, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.4) Pelaporan NarkotikaApotek wajib membuat dan mengirimkan laporan bulanan yang terdiri dari laporan penggunaan bahan baku narkotika, dan laporan khusus penggunaan morfin dan petidin yang ditandatangani oleh APA dengan mencamtumkan nomor SIK, nomor SIA, nama jelas dan stempel apotek. Laporan tersebut dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada :a) Kepala Balai POMb) Kepala Dinas Kesehatan Provinsic) Arsip5) Pemusnahan NarkotikaPemusnahan narkotika dijelaskan dalam Pasal 60, Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal :a) diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi;b) kadaluarsa;c) tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan; ataud) berkaitan dengan tindak pidana.Pelaksanaan pemusnahan narkotika diatur dalam pasal 61, pemusnahan dilakukan oleh pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran narkotika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga ilmu pengetahuan tertentu dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri Kesehatan. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemusnahan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.Dalam pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28/MENKES/PER/I/1978 disebutkan pula bahwa APA dapat memusnahkan narkotika yang rusak, kadaluarsa, atau tidak memenuhi syarat lagi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pemusnahan narkotika tersebut diatur sebagai berikut :a) Apotek yang berada di tingkat provinsi, pemusnahan disaksikan oleh petugas Balai POM setempat b) Apotek yang berada di tingkat Kabupaten/Kota, pemunahan disaksikan oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.APA yang memusnahkan narkotika harus membuat berita acara pemusnahan narkotika yang memuat :a) Tempat dan waktu (hari, tanggal, bulan dan tahun) pemusnahanb) Nama APAc) Nama, jenis dan jumlah narkotika yang dimusnahkand) Cara pemusnahane) Tanda tangan dan identitas lengkap penanggung jawab apotek dan saksi-saksi pemusnahan narkotikaBerita acara pemusnahan narkotika tersebut dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada :a) Kepala Balai POM;b) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi:c) Arsip;

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Pengelolaan PsikotropikaMenurut undang-undang psikotropik No. 5 tahun 1997, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Pengelolaan psikotropika diapotek adalah sebagai berikut :1) Pemesanan psikotropikaPemesanan psikotropika dilakukan dengan menggunakan surat pemesanan psikotropika yang ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nama jelas dan nomor SIK. Surat pesanan tersebut dibuat rangkap empat dan setiap surat dapat digunakan untuk memesan beberapa jenis psikotropika.2) Penyimpanan psikotropikaPsikotropika disimpan terpisah dengan obat-obat lain dalam rak atau lemari khusus. Setiap pemasukan atau pengeluaran psikotropika dicatat dalam kartu stok psikotropika.3) Penyerahan psikotropikaPenyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, atau dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter.4) Pelaporan psikotropikaApotek wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika. Pelaporan psikotropika dilakukan satu tahun sekali dengan ditandatangani oleh APA kepada Kepala Dinas Kesehatan Kbupaten/Kota setempat dengan tembusan ke Balai POM dan Arsip.

BAB IIITINJAUAN KHUSUS APOTEK 1. 2. 3. 3.1. Sejarah Apotek AgungApotek Agung merupakan apotek yang didirikan oleh pengusaha bernama Sukamto yang sekaligus menjadi Pemilik Sarana Apotek (PSA). Pengusaha tersebut memiliki 2 cabang apotek lainnya. Apotek yang pertama kali didirikan adalah Apotek Merdeka Timur pada tahun 1967. Pada 8 Januari 2008 pemilik apotek mendirikan apotek yang ke dua, yaitu apotek Mulia yang terletak di Jl. Jendral Urip No. 81. Apotek Agung sendiri merupakan apotek ke tiga yang didirikan pada Tanggal 27 Juli 2011. Apotek Agung terdapat di jalan K.H.W. Hasyim No. 101 Pontianak.Tujuan pendirian Apotek Agung adalah untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian yang dibutuhkan dalam pengobatan, baik dari resep dokter maupun obat yang dijual secara bebas menurut peraturan yang berlaku. Apotek Agung didirikan karena dilihat dari kesempatan yang ada, dimana berada bersebelahan dengan RS Antonius Pontianak dimana pasien dengan tingkat kebutuhan pelayanan kefarmasian lebih tinggi bisa ditemukan. Kondisi di daerah tersebut juga cukup ramai dan strategis, karena berada di dekat kawasan pasar dan pertokoan. Selain itu, disekitar wilayah apotek terdapat apotek lainnya yang secara otomatis merupakan saingan bagi apotek Agung, namun bagi PSA apotek Agung hal ini tidak menjadi masalah karena semakin dekat dengan pasar, akan semakin baik bagi pertumbuhan apotek.Saat awal berdiri Apotek Agung bekerjasama dengan satu orang dokter. Dokter praktek yang masih berada di Apotek Agung hingga sekarang adalah dr. Anthonius T. Frandi, Apoteker pengelola di Apotek Agung sekarang adalah Effendy Muharam, Apt, M.Kes.

3.2. Lokasi Apotek AgungApotek Agung berada di jalan K.H.W. Hasyim No.101 Pontianak. Lokasi Apotek Agung bisa dikatakan memiliki lokasi yang strategis karena berada didaerah pertokoan yang cukup ramai dilalui masyarakat. Di sebelah kanan Apotek Agung terdapat RS Antonius. Hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu keuntungan bagi Apotek Agung karena pasien yang melakukan pengobatan di RS lebih banyak jumlahnya sehingga dapat meningkatkan nilai penjualan dari masyarakat yang akan menjadi pembeli atau bahkan pelanggan di Apotek Agung. Di sebelah kiri apotek terdapat tempat praktek dokter gigi, yaitu drg. Yansen, sehingga banyak pasiennya yang menembus resep di Apotek Agung.Seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan apotek dikawasan jalan K.H.W. Hasyim juga semakin ramai. Perkembangan ini tentu saja berpengaruh bagi Apotek Agung, yang dapat meningkatkan daya saing antar apotek yang berada di kawasan Apotek Agung.

3.3. Bangunan dan Tata RuangApotek Agung menempati sebuah ruko di Jalan K.H.W. Hasyim No. 101, memiliki bentuk memanjang kebelakang. Lantai dasar atau pertama dibagi menjadi beberapa ruang, ruang yang terletak paling depan merupakan ruang tunggu bagi pasien yang menembus resep serta tempat penjualan obat-obat OTC (Over The Counter) dan kasir. Obat-obat ini ditata secara rapi di dalam etalase dan di atas rak-rak kayu menempel di dinding. Penyusunan obat berdasarkan jenis penyakit atau berdasarkan indikasi dari obat tersebut dan berdasarkan bentuk sediaan. Selain itu terdapat beberapa macam alat kesehatan yang dijual di apotek Agung. Di bagian depan ini juga terdapat pelayanan cek kesehatan meliputi cek gula darah, cek asam urat, cek kolesterol, dan cek tekanan darah. Di bagian dalam terdapat ruang peracikan yang berada tepat di belakang tempat kasir. Ruangan ini merupakan tempat peracikan obat dan pemberian etiket dilakukan. Selain itu, terdapat berbagai macam jenis infus yang ditata di dalam lemari kayu yang menempel dengan lantai. Di samping ruang peracikan ini merupakan kantor/ruang kerja Pemilik Sarana Apotek. Diantara ruang peracikan obat dan kasir terdapat area (dinding yang telah dilubangi dan berbentuk kotak) dimana penerimaan dan pemberian resep terjadi. Di langit-langit ruangan ini terdapat lubang segiempat, tempat untuk menurunkan segala macam obat yang telah dibeli dari ruang penyimpanan obat (gudang).Di dalam ruang peracikan terdapat tangga menuju ke atas, yaitu ruang penyimpanan obat. Di ruangan ini terdapat seperangkat alat komputer untuk menerima data obat-obat yang akan dibeli. Di bawah meja tersusun kartu stok dan surat pesanan untuk obat OTC yang disusun sesuai alphabet. Penataaan obat disusun berdasarkan jenis obat yaitu area obat generik, area obat diabetes, area obat OKT (Obat Keras Terbatas), area obat paten, area obat ortopedi, area obat tetes (mata,hidung,telinga), area obat sediaan sirup, area obat sediaan salep. Obat-obat ini disusun lagi secara alphabet pada rak kayu berdasarkan area masing-masing obat sehingga memudahkan dalam pengambilan obat. Obat generik berada pada rak yang dekat dengan tempat penurunan obat menuju ruang peracikan. Obat-obat salep terdapat pada rak tersendiri. Begitu juga obat-obat tetes memiliki rak tersendiri dan terpisah dari rak obat-obat lain. Terdapat lemari pendingin/kulkas untuk menyimpan obat-obat yang harus berada pada suhu dingin. Penyimpanan obat-obat narkotik yang menempel di dinding. Lemari narkotik tersebut berbentuk persegi dengan dua pintu yang tiap pintunya memiliki kunci.Ruangan dibelakang ruang peracikan adalah ruang praktek dr. Anthonius T. Fandy yang merupakan seorang dokter umum. Di depan ruang praktek dokter terdapat beberapa kursi panjang, digunakan sebagai ruang tunggu bagi pasien. Di sebelah ruang praktek dokter terdapat gudang penyimpanan obat dalam jumlah yang lebih besar. Didalam gudang obat, terdapat rak-rak penyimpanan obat-obat. Penyusunan obat-obat tersebut berdasarkan jenis sediaan obat dan indikasi dari obat. Dapur dan toilet berada di bagian belakang.Seluruh lantai pada tingkat dasar terbuat dari porselin, dan dinding berupa tembok bersemen. Pada lantai dua, terbuat dari kayu dan dinding tembok bersemen.

3.4. Struktur Organisasi

PSAAPA

Asisten Apoteker

Bagian Umum (Gudang)KasirReseptur

Gambar 1. Skema Organisasi Apotek Agung

3.4.1. Direktur / PSADirektur/PSA memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:1) Memimpin seluruh kegiatan apotek2) Mengatur , melaksanakan dan mengawasi administrasi, meliputi : Adminitrasi keuangan Administrasi penjualan Administarsi barang dagangan/inventaris Administrasi kefarmasian dan personalia Administrasi bidang umum3) Membayar pajak-pajak yang berhubungan dengan perapotekan4) Mengusahakan agar apotek yang dipimpinnya dapat memberikan hasil seoptimal mungkin sesuai dengan rencana kerja5) Melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengembanganDirektur/PSA memiliki tanggung jawab sebagai berikut:1) Di bidang keuangan: penggunaan secara efisien, pengamanan dan kelancaran2) Di bidang persediaan barang: pengadaan yang sehat, ketertiban penyimpanan dan pengamanan3) Di bidang inventaris: penggunaan dengan efisien, pemeliharaan serta pengamanannya4) Di bidang personalia: ketentraman kerja, efisiensi dan strategi5) Di bidang umum: kelancaran, penyimpanan, pengamanan dokumen-dokumen.Direktur/PSA memiliki wewenang sebagai berikut:1) Berwenang memimpin seluruh kegiatan apotek di bidang penjualan seperti pengadaan kontrak perjanjian jual beli dengan pihak ke III2) Membuka rekening bank

3.4.2. Apoteker Pengelola Apotek (APA)Apoteker pengelola apotek bertanggung jawab kepada direktur/PSA sesuai dengan tugas dan wewenang yang dilimpahkan sesuai aturan perundang-undangan yang diselesaikannya. Wewenang APA adalah kegiatan pelayanan kefarmasian karyawan yang dibawahinya di dalam apotek, sesuai dengan petunjuk-petunjuk atau intruksi dari pimpinan apotek dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. APA memiliki tugas dan kewajiban yaitu:1) Mengkoordinir dan mengawasi dinas kerja bawahannya2) Secara aktif berusaha sesuai dengan bidang tugasnya untuk meningkatkan atau mengembangkan hasil usaha apotek3) Mengatur dan mengawasi penyimpanan dan kelengkapan obat sesuai dengan syarat-syarat teknis faramasi terutama di ruang peracikan4) Memelihara buku harga dan kalkulasi harga obat yang akan dijual sesuai dengan kebijaksanaan harga yang telah ditentukan5) Membina serta memberi petunjuk soal teknis farmasi kepasa bawahannya, terutama dalam pemberian informasi kepada pasien6) Bersama-sama dengan bagian administrasi mengatur dan mengawasi data-data administrasi untuk penyusunan laporan managerial dan pertanggungjawaban7) Mempertimbangkan usul-usul yang diterima dari bawahannya serta meneruskan atau mengajukan saran-saran untuk memperbaiki pelayanan dan kemajuan apotek kepada pemimpin apotek (Direktur/PSA)8) Mengatur dan mengawasi pengamanan uang hasil penjualan tunas setiap hari9) Mengusulkan untuk penambahan pegawai baru, penempatan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, peremajaan bagi bawahannya kepada pemimpin apotek10) Memeriksa kembali resep-resep yang telah dilayani, dan laporan-laporan obat yang ditandatangani

3.4.3. Asisten ApotekerAsisten Apoteker bertanggung jawab kepada APA sesuai dengan tugas yang diselesaikannya, tidak boleh adanya kesalahan, kekeliruan, kekurangan, kehilangan dan kerusakan. Asisten apoteker memeliki wewenang untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan petunjung-petunjuk dari APA atau PSA dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asisten apoteker memiliki tugas dan kewajiban yaitu:1) Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan profesinya sebagai asisten apoteker seperti: Pelayanan obat bebas dan resep dari pasien Memelihara buku harga, mengerjakan pembuatan sediaan obat Mencatat dan membuat laporan keluar masuknya obat-obatan. Menyusun resep-resep menurut nomor urut dan tanggal yang dibundel dan disimpan Memelihara kebersihan ruang peracikan dan lemari obat Menyusun obat-obat dan mencatat obat di kartu dengan rapi Memelihara kebersihan gudang, rak obat, serta penyusunan obat plus kartu stok yang rapi serta mengontrolnya.2) Dalam hal darurat dapat menggantikan tugas APA apabila berhalangan hadir, yaitu dalam hal penerimaan resep dan pemberian obat, memberikan layanan informasi, konseling, edukasi dan monitoring obat serta mengontrol dan mengawasi kinerja bawahannya.

3.4.4. KasirKasir bertanggung jawab terhadap kebenaran jumlah uang yang dipercayakan kepadanya dan bertanggung jawab langsung kapada APA. Kasir memiliki wewenang untuk malaksanakan kegiatan arus uang sesuai dengan petunjuk- petunjuk/instruksi dari APA.Kasir memiliki tugas dan kewajiban yaitu:1) Mencatat penerimaan uang setelah dihitungnya terlebih dahulu, begitu pula dengan pengeluaran uang, yang harus dilengkapi dengan pendukung berupa kwitansi, nota, tanda setoran, dan lain-lain yang sudah diparaf oleh APA atau bagian yang ditunjuk2) Menyetorkan dan mengambil uang, baik dari kasir besar atau bank3) Pemberian harga obatHarga obat merupakan factor yang mempengaruhi pelayanan kefarmasian di apotek. Obat disesuaikan dengan kemampuan masyarkat sehingga masyarakat dapat memperoleh harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin. Pada prinsipnya harga obat atas resep adalah sebagai berikut:

HJA = B + P + BPKeterangan :HJA= Harga jual apotekB= Harga bahan dengan keuntunganP= Harga pengemas dan keuntunganBP= Biaya pembuatan atau pelayanan

3.4.5. Bagian AdministrasiBagian administrasi bertanggung jawab kepada APA. Bagian administrasi memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembukuan sesuai dengan petunjuk-petunjuk atau instruksi dari APA dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian administrasi memiliki tugas dan kewajiban yaitu:1) Mengkoordinir dan mengawasi dinas kerja bawahannya agar semuanya berjalan lancer2) Membuat laporan harian seperti: pencatatan penjualan kredit/ kartu piutang; pencatatan pembelian/kartu hutang; pencatatan hasil penjualan dan tagihan penegeluaran setiap hari3) Dinas luar mengurusi pajak-pajak dan izin-izin asuransi4) Membuat laporan bulanan seperti: realisasi data untuk pimpinan apotek dan membuat daftar gaji/upah/pajak5) Membuat laporan tahunan tutup buku (neraca dan perhitungan rugi-laba)6) Surat menyurat

3.4.6. ResepturReseptur bertanggungjawab kepada asisten apoteker. Reseptur juga memiliki wewenang untuk melaksanakan peracikan, pengambilan obat untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh asisten apoteker. Reseptur memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:1) Membantu asisten apoteker dalam meracik obat sesuai dengan SOP (Standard Opearting Procedure) peracikan obat. Beberapa hal yang menjadi perhatin ketika melakukan penyiapan dan peracikan obat, antara lain:a. Pengambilan obat menggunakan sudip atau sendokb. Obat atau bahan obat dalam dibedakan dengan obat atau bahan obat luar, jangan sampai tercampurc. Peralatan untuk meracik obat dalam dibedakan dengan obat luar.2) Mengambil obat-obat yang diperlukan dalam resep atau permintaan obat bebas3) Sewaktu-waktu dapat menggantikan tugas kasir atau menyerahkan obat kepada pasien jika diperlukan yang mengikuti SOP pelayanan obat.

3.5. Kegiatan ApotekApotek Agung buka dari hari Senin hingga hari Sabtu, dari pukul 07.30 WIB hingga 21.30 WIB dan hari Minggu pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB. Pada hari-hari besar keagamaan atau tanggal merah, apotek ditutup. Penjadwalan kerja di Apotek Agung dibagi menjadi dua shif, yaitu shif pagi dari pukul 08.00-16.00 WIB, dan shif sore dari pukul 16.00-21.30 WIB.Kegiatan yang dilakukan di apotek adalah :1) Order / PemesananSetiap pagi karyawan yang bertugas melakukan pemeriksaan pada setiap jumlah produk obat yang tersedia baik yang berada di ruang peracikan ataupun yang berada di etalase. Produk obat yang tinggal sedikit ditambah lagi jumlahnya dengan mengambil obat yang berada di gudang obat, bila stok obat digudang telah habis maka dilakukan pemesanan terhadap PBF (Perusahaan Besar Farmasi).Pemesanan suatu produk obat harus menggunakan Surat Pemesanan (SP). Surat pemesanan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu surat pemesanan biasa, surat pemesanan psikotropika dan surat pemesanan narkotika. Surat pemesanan biasa digunakan untuk pemesanan obat-obat yang tidak termasuk ke dalam golongan psikotropika dan narkotika. Surat pemesanan psikotropika dikhususkan untuk pemesanan obat-obat yang termasuk dalam golongan psikotropika. Surat pemesanan biasa dan pemesanan psikotropika boleh memesan lebih dari satu jenis obat dalam setiap surat pemesanan dan dapat melakukan pemesanan kepada PBF yang mempunyai obat yang diinginkan.Surat pemesanan narkotik merupakan surat pemesanan yang dikhususkan untuk pemesanan obat golongan narkotik. Surat pemesanan narkotik hanya boleh memesan satu jenis obat golongan narkotik dalam setiap surat pemesanan dan pemesanan dilakukan kepada Kimia Farma. Surat pemesanan narkotik terdiri atas 4 rangkap. Tiga rangkap ditujukan kepada PT. Kimia Farma Tbk. Yang selanjutnya diserahkan kepada BPOM Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan arsip bagi Kimia Farma. Satu rangkap yang lain merupakan arsip untuk Apotek Agung sendiri.2) PenyimpananPenyimpanan barang didasarkan pada konsep FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out). Penyimpanan dengan menggunakan konsep ini dapat menjamin bahwa produk obat yang disalurkan ke konsumen merupakan produk obat yang aman dan tidak melewati batas kadaluwarsa. Penyimpanan dialakukan di gudng belakang dan gudang yang berada pada lantai dua. Alur obat masuk dan keluar memiliki sistem sendiri. Ketika obat yang dipesan datang, bagian pengadaan dan AA / APA akan menyerahkan surat pemesanan kepada pihak PBF yang mengantar obat dan sekaligus mengecek obat tersebut. Setelah obat disesuaikan dengan surat pemesanan, maka obat akan dimasukkan ke gudang dan dicatat dalam karu stok, setelah itu obat disusun sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Untuk pengeluaran obat dari gudang, reseptur meminta ke gudang untuk pengeluaran obat. Pihak gudang akan mengeluarkan obat yang diminta dan mencatat pengeluaran pada kartu stok.Pencatatan di gudang meliputi pencatatan jumlah obat yang masuk dan keluar dimana pencatatan tersebut dilakukan pada kartu stok obat. Untuk obat-obat yang sudah mendekatai tanggal kadaluwarsa, akan dikembalikan (retur) kepada PBF minimal 6 bulan sebelum obat tersebut kadaluwarsa (tergantung kebijakan dari produsen obat tersebut dimana umumnya adalah enam bulan). Apabila obat tidak dapat dikembalikan, maka obat tersebut akan dimusnahkan.Bila obat yang dimusnahkan merupakan golongan obat narkotika, maka APA yang memusnahkan harus membuat berita acara pemusnahan narkotika yang memuat :a. Hari, taanggal, bulan, dan tahun pemusnahanb. Nama Apoteker Pengelola Apotekc. Nama seorang saksi dari pemerintah dan seorang saksi lain dari apotek tersebutd. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkane. Cara pemusnahanf. Tanda tangan penanggung jawab apotek dan saksi-saksi.Kemudian berita acara tersebut dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan tembusan:a. Balai POMb. Penanggung jawab narkotik PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.c. Arsip3) Stock OpnameStock opname dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu pada setiap akhir tahun berdasarkan bulan didirikan apotek. Stock opname dilakukan terhadap setiap produk obat dan data yang dikumpulkan adalah jumlah obat tersebut dalam satuan tablet/kapsul (untuk obat dalam bentuk sediaan padat) maupun tube dan botol (untuk obat yang berada dalam bentuk sediaan cair/semipadat).4) Pencatatan BarangPencatatan yang dilakukan meliputi pencatatan barang yang masuk dan keluar. Setiap produk obat memiliki kartu stok sehingga dapat terpantau denga jeals jumlah obat yang masuk, keluar serta stok yang tersedia. Penyususnan kartu stok dipisahkan berdasarkan jenis obat tersebut, apakah obat secara umum (tablet/kapsul), generik, injeksi, dan lain sebagainya. Setiap barang pesanan yang datang akan dicatat sebagai pemasukan dan setiap barang yang keluar akan dicatat sebagai pengeluaran. Pencatatan terhadap golongan obat narkotik dan psikotropik terdiri dari kolom-kolom sebagai berikut:a. Kode ResepKode resep digunakan untuk memudahkan pelacakan penggunaan narkotik dan psokotropik apabila suatu saat diperlukan. Hal ini disebabkan karena resep yang telah masuk ke dalam apotek akan diurutkan berdasarkan kode resep.b. Nama ObatNama obat digunakan untuk mencocokan antara kode resep dan nama obat apakah sesuai atau tidak.c. Jumlah MasukJumlah masuk menyatakan jumlah narkotik atau psikotropik yang masuk ke dalam apotek. Pemasukan akan menambah jumlah narkotik atau psikotropik di apotek.d. Jumlah KeluarJumlah keluar menyatakan jumlah narkotik atau psikotropik yang diberikan pada pasien. Pengeluaran akan menyebabkan jumlah narkotik dan psikotropik di apotek berkurang.e. Stok Bulan DepanStok bulan depan menyatakan jumlah narkotik dan psikotropik yang tersedia di apotek untuk bulan depan. Stok bulan depan diperoleh dari mengurangi jumlah narkotik atau psikotropik yang masuk dengan yang keluar.5) Pencatatan LainPencatatan lain yang dilakukan di Apotek Utama yaitu pencatan jenis obat dan jumlah obat yang dibeli pada PBF dalam sebuah buku pembelian. Pencatatan ini dilakukan sekali setiap hari setelah penerimaan barang yang dipesan dari PBF. Tujuan pencatatan ini adalah untuk mengetahui tingkat penjualan obat-obat, yang diketahui dengan seringnya obat tersebut dipesan lagi pada PBF dalam waktu yang relatif singkat.6) PeresepanSetiap resep yang telah diterima dan dilayani akan disimpan. Pengelompokan resep didasarkan pada tanggal resep dan kode resep. Penyimpanan resep diberi pembatas antara resep yang tidak mengandung narkotik dan psokotropik, resep yang psikotropik tetapi tidak mengandung narkotik dan resep yang mengandung narkotik. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memudahkan penelusuran kembali apabila suatu saat diperlukan, baik oleh pasien maupun oleh BPOM. Resep-resep tersebut disimpan minimal selama 3 tahun selanjutnya dimusnahkan. Tata cara pemusnahan resep telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 280/MenKes/V/1981 tentang ketentuan dan Tata Cara Pengelolaan Apotek pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5) disebutkan tentang resep sebagai berikut:a. Apoteker Pengelola Apotek mengatur resep menurut aturan tanggal dan nomor urutan penerimaan resep dan harus disimpan sekurang-kurangnya 3 tahunb. Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 3 tahun dapat dimusnahkanc. Pemusnahan resep dapat dilakukan dengan cara dibakar atau cara lain oleh Apoteker Pengelola Apotek bersama dengan sekurang-kurangnya petugas apotek. Berita acara pemusnahan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota dengan tembusan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi.Pelayanan terhadap obat golongan psikotropik dan narkotik harus menggunakan resep, sehingga obat golongan narkotik tidak dapat dilakukan copy resep, sedangkan obat golongan psikotropik masih dapat dilakukan copy resep.7) PelaporanPelaporan yang dilakukan oleh apotek terdiri dari 3 jenis laporan, yaitu laporan penggunaan obat generik, laporan penggunaan obat psikotropik dan laporan penggunaan obat narkotik. Laporan penggunaan obat generik bertujuan untuk mengetahui persentase tingkat peresepan obat generik dalam resep dokter. Laporan peresepan obat generik ini diserahkan kepada kepala BPOM Kalimantan Barat.Laporan penggunaan obat psikotropik dan narkotik bertujuan untuk memantau penggunaan obat-obat golongan psikotropik maupun narkotik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan obat tersebut. Laporan-laporan tersebut dibuat setiap sebulan sekali dan setiap laporan ditandatangani oleh APA. Laporan yang telah dibuat akan diserahkan keapada Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten dengan tembusan kepada:a. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Baratb. Kepala BPOM Kalimantan Baratc. Penanggung jawab narkotik PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. (khusus laporan narkotik)

BAB IVPEMBAHASANPraktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa S1 Farmasi Universitas Tanjungpura dilaksanakan di Apotek Agung Jalan K.H.W. Hasyim No.101, tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah untuk membekali dan memberi gambaran kepada mahasiswa farmasi tentang bagaimana aplikasi studi kefarmasian diperapotekan baik dari segi pelayanan kefarmasian ataupun pengelolaan apotek yang baik dan benar.Praktek kerja lapangan ini dilaksanakan selama bulan Juli sampai september 2012, dimana tiap mahasiswa harus memenuhi target yang diberikan yaitu 180 jam. Pelaksanaan PKL dimulai pada hari senin 23 juli sampai 10 september 2012, dengan jumlah waktu kerja berbeda tiap harinya untuk tiap mahasiswa yang melaksanakan PKL di Apotek Agung. Hal ini dikarenakan anggota kelompok PKL yang mengikuti semester pendek juga pada saat pelaksanaan PKL, dengan jadwal yang berbeda-beda pula sehingga harus menyesuaikan dengan jadwal kuliah. Jam kerja dibagi menjadi 2 shif yaitu shif pagi dan shif sore. Shif pagi dari pukul 08.00-15.00 WIB, sedangkan shif sore dari pukul 15.00-21.30 WIB. Pembagian jadwal ini ternyata tidak bisa berlangsung dengan lancar dikarenakan jadwal kuliah yang beberapa kali berubah, adanya libur Hari Raya Idul Fitri, dan adanya peserta PKL yang izin beberapa hari saat libur Hari Raya. Untuk mengantisipasi perubahan ini jadwal pelaksanaan praktek kerja lapangan bersifat kondisional, dengan tetap mengusahakan agar setiap peserta PKL mendapatkan aspek-aspek dan ilmu-ilmu penting yang harus didapatkan selama menjalani praktek kerja lapangan. Apotek dalam menjalakan kegiatannya, memiliki dua fungsi yaitu fungsi bisnis (profit oriented) dan fungsi sosial (patient oriented) yang harus sejalan, selaras dan seimbang. Apotek Agung adalah salah satu Apotek di Pontianak yang berusaha menjalankan kedua fungsi tesebut dengan baik. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Apotek menyediakan obat-obatan baik obat untuk resep dokter maupun untuk obat bebas (atas keinginan pasien). Sebagai calon farmasis, mahasiswa farmasi dituntut untuk menguasai hal-hal atau aspek-aspek mengenai perapotekan seperti aspek manajerial, aspek pelayanan, dan segala aspek pengelolaan yang berkaitan tentang perapotekan. Karena PKL bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai aplikasi ilmu farmasi, dan memberikan gambaran yang luas dan jelas mengenai seluruh proses manajerial dan pelayanan farmasi di perapotekan, membekali mahasiswa dalam mengenal dan menguasai hal-hal berkaitan tentang perapotekan, maka mahasiswa farmasi harus dapat melakukan komunikasi yang baik dengan Apoteker , Asisten Apoteker, Reseptur maupun semua karyawan yang bekerja di apotek tersebut.Praktek Kerja Lapangan dilakukan dari hari Senin hingga Sabtu. Kegiatan yang dilakukan selama mahasiswa farmasi mengikuti PKL ini meliputi :(1). Melakukan pekerjaan teknis yang ada pada Apotek Agung, (2). Melakukan pembelajaran tentang pengelolaan apotek yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya, serta (3). Diskusi bersama AA/karyawan pembimbing yang ada di Apotek. Diskusi biasa dilakukan ketika sedang melakukan PKL atau ketika sepi pelanggan, mahasiswa menanyakan apapun yang berkaitan dengan apotek.Pekerjaan teknis yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain yaitu (a) menerima dan membaca resep, (b) pengemasan dan penandaan atau penyiapan obat, (c) Perhitungan racikan dan meracik, (d) penulisan etiket dan copy resep, serta (e) pengambilan obat. Dalam menerima dan membaca resep, hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan yang fatal adalah memperhatikan bentuk tulisan dalam resep, dan obat apa yang dimaksudkan atau diminta oleh dokter pada resep. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat yang salah. Apabila ada keraguan tentang tulisan dokter dalam resep, langsung ditanyakan kepada karyawan yang ada. Pengemasan obat (Obat dengan resep) dalam bentuk tablet, kapsul, salep, krim, maupun tetes mata dikemas dengan menggunakan plastik. Sedangkan obat yang berbentuk serbuk dikemas menggunakan kertas perkamen (pulveres/puyer) dan kemudian dimasukkan kedalam plastik dengan berbagai ukuran sesuai jumlah resep. Sedangkan dalam hal peracikan obat, harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Khusus untuk obat racikan, perhitungan jumlah obat yang akan diambil harus menggunakan sediaan obat dengan konsentrasi kadar obat paling besar. Tujuannya yaitu agar lebih mudah. Setelah dilakukan perhitungan kemudian disiapkan alat dan bahannya kemudian dilakukan peracikan. Kapsul, pulveres, dan salep adalah sediaan yang banyak diracik pada Apotek Agung. Penimbangan bahan-bahan yang diracik masih menggunakan timbangan manual sehingga diperlukan ketelitian dalam menimbang agar sesuai takaran.Pekerjaan teknis lainnya yang dilakukan peserta PKL yaitu penulisan etiket dan copy resep. Penulisan etiket sesuai teori meliputi tanggal, nama pasien, dan aturan pakai sesuai dengan resep, pada apotek Agung menerapkan penulisan etiket seperti pada teori yang ada. Sedangkan penulisan copy resep dilakukan apabila ada resep yang diulang ataupun belum diambil semua obatnya pada resep ataupun atas permintaan pasien, akan tetapi di apotek Agung penulisan copy resep di lakukan dengan cara yang sedikit berbeda yaitu dengan hanya menulis ulang nama obat yang belum diambil saja dan apabila copy resep di minta oleh pasien saja. Pekerjaan teknis lainnya yaitu pengambilan obat. Maksudnya disini yaitu dilakukan pengambilan obat dilakukan ke Apotek satu perusahaan (Apotek Mulia I dan Apotek Merdeka Timur) apabila kehabisan stok suatu obat. Sistematika pengambilan obat dilakukan dengan cara melalui panggilan telepon kepada pihak apotek satu perusahaan lainnya untuk mengkonfirmasi ada atau tidaknya obat yang dimaksud. Apabila tersedia obat yang dimaksud, maka pihak dari apotek yang memerlukan obat membuat surat peminjaman obat.Hal-hal lain yang dilakukan dalam pelaksanaan PKL kali ini yaitu cara melakukan pemesanan obat pada Pedagang Besar Farmasi (PBF). Pemesanan obat dibedakan menjadi pemesanan obat narkotik, psikotropik dan obat bebas. Berdasarkan teori, pemesanan untuk obat narkotika dilakukan secara tertulis dengan menggunakan surat pesanan narkotika kepada pedagang besar farmasi (PBF) PT. Kimia Farma yang ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nama jelas, nomor SIK, nomor SIA, dan stempel apotik. Untuk melakukan pemesanan obat-obat narkotik, satu surat pemesanan (empat rangkap) hanya boleh memuat satu obat narkotik yang akan dipesan saja, sedangkan untuk melakukan pemesanan obat-obat psikotropik maupun obat lainnya, bisa lebih dari satu obat. Pelaksanaan pemesanan obat narkotik di apotek Agung telah mengikuti tata cara yang benar dan sesuai dengan teori. Pemesanan psikotropika dilakukan dengan menggunakan surat pemesanan psikotropika yang ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nama jelas dan nomor SIK. Surat pesanan tersebut dibuat rangkap empat dan setiap surat dapat digunakan untuk memesan beberapa jenis psikotropika. Pelaksanaan pemesanan obat psikotropik di apotek Agung juga telah mengikuti tata cara yang benar dan sesuai dengan teori. Untuk obat bebas , pemesanan dilakukan dengan menggunakan surat pemesanan obat bebas yang ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nama jelas dan nomor SIK. Surat pesanan tersebut dibuat dua rangkap dan setiap surat dapat digunakan untuk memesan beberapa jenis obat bebas dan pelaksanaan di apotek Agung juga telah mengikuti tata cara yang benar dan sesuai dengan teori. Setiap obat yang datang dilakukan pengecekan terlebih dahulu, untuk mengetahui kesesuaian antara obat yang dipesan dengan obat yang datang. Pengecekan yang dilakukan meliputi nama dan dosis obat, jumlah obat, bentuk sediaan obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Apabila obat telah cocok dilanjutkan dengan penyimpanan obat pada tempatnya dan sisanya dtempatkan di gudang yang berada di tingkat dua.Berdasarkan teori, Penyimpanan obat pada gudang di simpan dengan cara membuat 3 kelompok besar yaitu obat generik, obat dispensing, dan obat bermerk. Penyusunan obat dibuat sesuai deret abjad sehingga mempermudah dalam pengambilan obatnya. Penyimpanan dan penyusunan obat generik, obat dispensing, dan obat bermerk di apotek Agung sudah sesuai teori. Kelompok obat generik disimpan di rak yang dekat dengan tempat pengeluran obat dari gudang, karena obat generik merupakan obat yang paling sering digunakan oleh masyarakat sehingga mempermudah dalam pengambilannya. Kelompok obat dispensing disimpan di rak bagian atas obat bermerk yang disusun sesuai deret abjad. Penyimpanan narkotika dan psikotropik harus disimpan dalam tempat yang sesuai dengan Peraturan untuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28/MENKES/I/1978, apotek Agung sudah memenuhi persyaratan penyimpanan obat narkotik dan psikotropik, yaitu lemari yang seluruhnya terbuat dari kayu atau bahan lainnya yang kuat, memiliki kunci ganda yang kuat dan dibagi dua (masing-masing dengan kunci yang berlainan, bagian pertama digunakan untuk menyimpan morfin, petidin dan garam-garamnya, serta persediaan narkotika, sedangkan bagian kedua digunakan untuk menyimpan narkotika lainnya yang digunakan sehari-hari), lemari memiliki ukuran lebih kurang dari 40 x 80 x 100 cm maka lemari tersebut dibuat pada tembok ,lemari khusus hanya untuk menyimpan narkotika dan psikotropika, anak kunci lemari khusus dikuasai oleh penanggung jawab dan lemari khusus diletakkan pada tempat yang aman serta tidak terlihat oleh umum.Aspek penyerahan obat di apotek merupakan hal yang harus diperhatikan juga dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasiaan, penyerahan obat dibedakan menjadi penyerahan obat bebas, narkotik dan psikotropik. Penyerahan obat narkotik diatur dalam undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa : a) narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b) rumah sakit, apotik, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Penyerahan obat narkotik di apotek agung sudah sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, atau dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter dan penyerahan obat psikotropik di apotek Agung inipun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk penyerahan obat bebas tidak harus berdasarkan resep dokter.Namun di dalam melaksanakan kegiatan PKL tersebut, banyak kendala yang dihadapi oleh peserta. Salah satu kendala tersebut adalah kurangnya pengetahuan peserta mengenai nama-nama obat beserta letak penyimpanannya. Seperti kita ketahui, setiap pasien menginginkan pelayanan yang cepat sehingga setiap pekerja dituntut untuk dapat bekerja dengan cepat dan tepat. Peserta pada awalnya mengalami kesulitan untuk mengikuti arus bekerja secara cepat karena belum terbiasa dengan nama-nama obat beserta tata letak masing-masing obat. Namun dengan sendirinya kesulitan ini dapat terpecahkan setelah beberapa hari peserta melakukan PKL ini.Selan itu, peserta juga mengalami kesusahan dalam membaca resep dokter dikarenakan adanya variasi karakter antara tulisan dokter yang satu dengan tulisan dokter yang lain. Seperti kita ketahui, setiap dokter memiliki karakteristik tulisannya masing-masing sehingga peserta pada awalnya mengalami kesulitan dalam membaca resep dokter. Hal tersebut dikarenakan peserta yang belum terbiasa dan terlatih untuk membaca tulisan dokter tersebut. Namun setelah menjalani PKL beberapa hari, peserta mulai dapat membaca tulisan dokter tersebut.Apotek Agung merupakan salah satu apotek yang memiliki kredibilitas yang baik di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang membeli obat maupun perbekalan farmasi di apotek Agung. Jenis sediaan yang lengkap serta harga yang cenderung lebih murah dari apotek lainnya menjadi keunggulan tersendiri bagi apotek Agung. Selain melayani resep umum, Apotek Agung juga melayani resep dari karayawan beberapa perusahaan yang.bekerjasama dengan apotek Agung. Melihat kecenderungan resep yang dilayani oleh apotek, tidak terdapat kecenderungan penyakit tertentu saja. Hal ini disebabkan karena resep yang masuk tidak hanya berasal dari resep dokter yang praktek tetapi juga resep dari dokter luar. Jumlah pemesanan obat yang dilakukan tergantung pada kategori obat tersebut. Apabila berada dalam kategori fast moving maka obat akan dipesan dalam jumlah yang banyak karena obat memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Obat-obat yang berada dalam kategori ini dipesan ketika stok yang tersedia telah sedikit berkurang untuk menghindari kekurangan obat. Obat yang masuk kategori slow moving, dilakukan pemesanan obat ketika stok obat sudah hampir habis karena obat tersebut tidak memiliki tingkat permintaan yang tinggi sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk dijual.Fasilitas-fasilitas yang dimiliki Apotek Agung telah memenuhi untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa fasilitas yang disyaratkan oleh pemerintah telah tersedia, seperti lemari pendingin, timbangan, alat-alat gelas untuk menunjang peracikan obat, ruang tunggu, maupun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan administrasi melalui komputer. Spesifikasi terhadap fasilitas yang dimiliki juga telah sesuai, seperti ruang tunggu yang nyaman, lingkungan yang bersih serta lemari obat narkotik yang menempel pada dinding dan dilengkapi kunci. Hanya saja peralatan seperti timbangan dan alat-alat gelas sangat jarang digunakan dalam peracikan obat di apotek Agung.Peningkatan mutu dan pelayanan dari Apotek Agung harus dilakukan secara terus menerus, mengingat semakin tingginya daya saing. Hal ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi terhadap kinerja karyawan, sarana dan prasarana, maupun profesionalitas untuk menghasilkan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan.

BAB VPENUTUP

4. 5. 5.1. KesimpulanKesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Apotek Agung antara lain adalah :a. Apotek Agung memiliki kerjasama yang baik dengan cabang apotek lain yang berada pada naungan perusahaan yang sama, yaitu Apotek Mulia dan Apotek Merdeka Timur.b. Sistem pengelolaan obat telah memenuhi standar dimana terdapat sistem administrasi obat yang baik dengan menerapkan sistem first in first out.c. Asisten Apoteker dan karyawan lain melakukan kerja sama yang saling bersinergis untuk menjalankan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.d. Sistem administrasi, sistem manajerial dan sistem pelayanan kefarmasian di Apotek Agung telah tertata dengan baik dimana tiap bidang telah ada yang mengatur, dengan kata lain job description telah berjalan dengan baik.e. Kehadiran Apoteker yang kurang berperan sebagai Apoteker Pengelola Apotek dalam berjalannya proses pelayanan kefarmasian.5.2. SaranSaran yang dapat diberikan antara lain :a. Sebaiknya Apotek menyediakan sarana PIO (Pelayanan Informasi Obat) bagi pasien, sehingga pasien mendapatkan informasi yang jelas tentang obat yang akan digunakan.b. Sebaiknya dilakukan evaluasi setiap bulan secara rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada di apotek, agar tetap terpelihara dan dalam keadaan baik.c. Sebaiknya jadwal pelaksanaan PKL ini diatur langsung dari pihak apotek dan disesuaikan jadwal anggota, agar dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

DAFAR PUSTAKA

Anief, Moch. 2008. Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek. Yogyakarta : Gajdah Mada Univercity Press.Anonim, 1978. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28/MenKes/Per/1978 Tentang Penyimpanan Narkotika.Jakarta: Departemen Kesehatan RI.Anonim, 1997. Undang-undang No 5 Tahun 1997 Tentang Penyimpanan Psikotropika.Jakarta: Departemen Kesehatan RIAnonim, 2002. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MenKes/SK/X/2002 Tentang Ketentuan dan Tatacara pemberian Izin Apotik.Jakarta: Departemen Kesehatan RIAnonim, 2009. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian,http://www.presidenri.co.id/DokumenUU.php/131.pdfAnonim, 2009. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,http://www.ziddu.com/download/7302367/undangundang narkotika no.35 thn 2009.pdf..htmlSuryadi, Hadiwidjojo .1992. Pengelolaan Apotek. Bandung : Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.

40