laporan praktek pengalaman lapangan jurusan...
TRANSCRIPT
LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
SEGMENTASI KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Praktek Pengalaman Lapangan
Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Tulungagung
Oleh
Zainun Eko Prastyo
NIM. 12402173671
Dosen Pembimbing Lapangan
Dr. Mohamad Aswad, S.Ag., MA
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN TULUNGAGUNG
2020
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
EKONOMI SYARIAH
Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan Ekonomi Syariah ini telah
disetujui dan disahkan pada:
Hari :
Tanggal :
Di : Tulungagung
Judul Laporan : “Segmentasi Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan”
MENYETUJUI,
DOSEN PAMONG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
(Riessa Roseline) Dr. Mohamad Aswad, S. Ag., MA
NIP. 197506142008011009
MENGESAHKAN,
a.n. DEKAN
KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Siswahyudianto, M.M
NIDN. 2015068402
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan
berkat, rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita
panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang mana dengan
pertolongan dan hidayah-Nya kami dapat menyusun laporan akhir hasil Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) ini untuk diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam sebagai tanda bukti bahwa kami telah melaksanakan Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) yang bertempat di Kantor Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Tulungagung
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Tentunya dalam penyusunan laporan akhir
ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu saya mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Bapak Dr. Maftukin, M. Ag. selaku Rektor IAIN Tulungagung
2. Bapak H. Dede Nurohmah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Tulungagung
3. Bapak Dr. Mohamad Aswad, S.Ag., MA selaku Dosen Pembimbing
Lapangan PPL BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung
4. Bapak Supardi Prayitno selaku Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan KCP
Tulungagung
5. Ibu Riessa Roseline selaku Dosen Pamong PPL BPJS Ketenagakerjaan
KCP Tulungagung
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan akhir
hasil Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini.
Penulis menyadari bahwa laporan akhir hasil Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL) ini masih jauh dari sempura. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik
dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya
laporan penelitian yang akan datang.
iv
Semoga dengan terselesaikannya laporan akhir hasil Praktik Pengalaman
Lapangan (PPL) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para
pembaca pada umumnya.
Tulungagung, Februari 2020
Penyusun
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ ii
KATA PENGANTAR .................................................................................... iii
DAFTAR ISI ................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran ................................................................................ 1
B. Tujuan dan Kegunaan........................................................................ 1
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ....................................................... 2
BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK
A. Profil Lembaga .................................................................................. 3
B. Pelaksanaan Praktik........................................................................... 5
C. Permasalahan di Lapangan ................................................................ 5
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik .............................. 5
BAB III PEMBAHASAN
A. Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah ...................................... 6
B. Jasa Konstruksi.................................................................................. 16
C. Pekerja Migran Indonesia.................................................................. 18
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan........................................................................................ 20
B. Saran .................................................................................................. 20
DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran
Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi didalam hubungan kerja,
contohnya kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah meuju tempat
kerja atau sebaliknya dan juga penyakit yang disebabkan oleh lingkungan
kerja. Kecelakaan kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh para
tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya
sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko
sosial seperti sakit atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun
mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. 1
Tujuan dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu untuk melindungi dan
memberikan rasa aman bagi para pekerja yang tentunya memiliki risiko dalam
melakukan pekerjaan, risiko tersebut berbeda-beda tergantung pekerjaannya
sehingga terdapat beberapa pembagian kepesertaan berdasarkan pekerjaannya
agar perlindungan yang diberikan bisa lebih optimal.
B. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan akhir ini adalah
a) Untuk mengetahui segmentasi kepesertaan yang terdapat dalam BPJS
KETENAGAKERJAAN.
b) Untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing segmentasi
kepesertaan tersebut
2. Kegunaan
1 Tim Visi Yustisia, 2014, Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS, cet.1, Transmedia Pustaka,
Jakarta, hlm. 5-8.
2
a) Kegunaan Secara Akademis
1. Hasil laporan akhir dari PPL ini diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan dan wawasan bagi penulis.
2. Diharapkan juga meningkatkan kepribadian penulis agar menjadi
lebih baik
b) Kegunaan Secara Praktisi
Hasil dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini bisa
menjadi bahan evaluasi dalam penyaringan pembelajaran yang selama
ini telah berlangsung.
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilakukan di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KCP Tulungagung, yang berada di Jl.
Mayor Sujadi No. 17, Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung. Pelaksanan
PPL dimulai pada tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari
2020.
3
BAB II
PELAKSANAAN PRAKTIK
A. Profil Lembaga
Kantor BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung terletak di Jl. Mayor
Sujadi Timur Nomor 17, Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab.
Tulungagung, Jawa Timur. BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung
merupakan anak cabang dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Blitar dan telah
berdiri sejak 2013 di kabupaten Tulungagung. Terkait dengan
kepemimpinannya, pada tahun 2013 KCP Tulungagung masih dibantu oleh
pihak cabang Blitar. Kemudian pada tahun 2014 mulai dipimpin oleh KKCP
(Kepala Kantor Cabang Perintis) yaitu pak Hendro. Setelah kepemimpinan
pak Hendro, pada tahun 2016 terjadi pergantian kepemimpinan dari pak
Hendro menjadi pak Bambang. Lalu pada tahun 2017 kepemimpinan dari pak
Bambang menjadi pak Edi Suryono. Kemudian setelah satu tahun
kepemimpinan dari pak Edi Suryono, kepemimpinan BPJS Ketenagakerjaan
KCP Tulungagung mengalami kekosongan kurang lebih satu tahun. Sampai
pada akhir tahun 2018 kepemimpinan KCP Tulungagung dipimpin oleh pak
Supardi Prayitno hingga sekarang.
Visi : Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kebanggaan
bangsa, yang amanah, bertatakelola baik serta unggul dalam operasional
dan pelayanan.
Misi : Melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS
Ketenagakerjaan berkomitmen untuk
1. Melindungi dan menyejahterakan pekerja dan keluarganya.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja.
3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.
4
Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung
Daftar pegawai BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung
No Nama Jabatan
1. Supardi Prayitno Kepala Kantor Cabang Perintis
2. Sugiarto Wibowo AR (Account Representatif) Perintis
3. Riessa Roseline Penata Madya Pelayanan dan Umum
4. Sarah Aninidha Penata Madya Keuangan dan Teknologi
Informasi
5. Mahesa Reyhan Prayoga Calon Karyawan
6. Adimas Bani Saksono Calon Karyawan
PMPU (Penata
Madya Pelayanan dan Umum)
PMKTI (Penata
Madya Keuangan dan Teknologi Informasi)
AR (Account
Representatif) Perintis
Calon Karyawan
Calon Karyawan
KKCP (Kepala Kantor Cabang Perintis)
5
B. Pelaksanaan Praktik
Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KCP Tulungagung dimulai pada
tanggal 07 Januari sampai 07 Februari 2020. Para pegawai datang sebelum
pukul 07.30 dikarenakan pada pukul 07.30 akan dilakukan brifing pagi dan
biasanya pulang 17.00 bahkan ada yang pulang lebih dari pukul jam 22.00
karena harus menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Para pegawai
melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan wewenang mereka masing-
masing.
C. Permasalahan di Lapangan
Pada kenyataanya masih ada masyarakat yang masih belum mengerti
tentang pembagian kepesertaan yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan
karena setiap pembagian kepesertaan berbeda-beda sehingga masih
diperlukannya sosialisasi dan pemberitahuan lebih lanjut terhadap para peserta
dan calon peserta.
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik
Sebenarnya pihak lembaga BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan
sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat, namun karena masih
kurang meratanya sosialisasi yang diberikan karena wilayah yang cukup luas
serta masih kurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat menyebabkan
masih kurangnya pemahaman masyarakat.
6
BAB III
PEMBAHASAN
A. Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah
1. Penerima Upah
Pekerja Penerima Upah (PU) adalah setiap orang yang bekerja dan
menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.
Kategori ini meliputi pekerja sektor formal non-mandiri, yaitu PNS,
TNI/POLRI, karyawan BUMN/BUMD, karyawan perusahaan swasta,
yayasan, dan join venture.
Peserta PU bisa mengikuti keempat program perlindungan BPJS
Ketenagakerjaan secara bertahap, yaitu JKK, JKM, JHT, dan JP.
Pendaftaran keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh
perusahaan sebagai pemberi kerja. Iuran JKK dan JKM ditanggung
seluruhnya oleh pemberi kerja, sedangkan iuran JHT dan JP ditanggung
bersama antara pengusaha dan pekerja.2
Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta
penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang
besarannya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali.
A. Iuran untuk Penerima Upah yang mengikuti progam Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) adalah:
1. Tingkat risiko sangat rendah : besar iuran 0,24% dari upah yang
dilaporkan
2. Tingkat risiko rendah : 0,54% dari upah yang dilaporkan
3. Tingkat risiko sedang : 0,89% dari upah yang dilaporkan
2 https://www.gadjian.com/blog/2019/02/28/apa-saja-jenis-keanggotaan-bpjs-ketenagakerjaan/.
Diakses pada tanggal 07 Februari 2020. Pukul 11:30 WIB.
7
4. Tingkat risiko tinggi : 1,27% dari upah yang dilaporkan
5. Tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% dari upah yang dilaporkan
Manfaat dari progam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) :
1) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan, ketentuan
biaya yang diberikan maksimal 1 tahun dengan biaya paling
banyak Rp 20.000.000.
2) Santunan berupa uang yang meliputi :
a. Biaya Pengangkutan :
Angkutan Darat atau Sungai atau Danau maksimal Rp
5.000.000.
Angkutan Laut maksimal Rp 2.000.000.
Angkutan Udara maksimal Rp 10.000.000.
b. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dengan
perincian penggantian, sebagai berikut Pengganti upah 100%
selama 12 bulan pertama, selanjutnya 50% hingga sembuh.
c. Layanan Homecare diberikan paling lama 1 tahun dengan
maksimal biaya Rp 20.000.000.
d. Santunan Berkala Cacat Total Tetap atau Meninggal dunia
sebesar Rp 12.000.000.
e. Biaya Pemakaman sebesar Rp 10.000.000.
f. Penggantian Biaya Alat Bantu Dengar maksimal sebesar Rp
2.500.000.
g. Penggantian Gigi Tiruan maksimal sebesar Rp 5.000.000.
8
3) Beasiswa Pendidikan untuk 2 anak mulai dari TK hingga Kuliah.
Bagi peserta aktif yang meninggal dunia atau cacat total tetap
akibat kecelakaan kerja :
a. TK sampai SD (sederajat) sebesar Rp 1.500.000/tahun/anak.
b. SMP (sederajat) sebesar Rp 2.000.000/tahun/anak.
c. SMA (sederajat) sebesar Rp 3.000.000/tahun/anak.
d. Perguruan Tinggi (sederajat) sebesar Rp
12.000.000/tahun/anak.3
Proses pengurusan JKK :
1) Apabila terjadi kecelakaan kerja, pengusaha/perusahaan wajib
mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap
I) dan mengirimkan kepada BPJSTK tidak lebih dari 2 x 24 Jam
terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
2) Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh
dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan
kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan
tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan
sembuh/meninggal.
3) Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan
membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi
hak tenaga kerja atau ahli waris.
4) Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan
permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:
a. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015
9
b. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form
BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c.
c. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi
pengangkutan.4
B. Iuran untuk Penerima Upah yang mengikuti progam Jaminan
Kematian (JKm) adalah 0,3% (dari upah yang dilaporkan).
Manfaat dari progam Jaminan Kematian (JKm) :
1) Santunan Sekaligus sebesar Rp 20.000.000 diberikan kepada ahli
waris peserta.
2) Santunan Berkala yang diberikan sekaligus sebesar Rp 12.000.000
kepada ahli waris peserta.
3) Biaya Pemakaman sebesar Rp 10.000.000 diberikan kepada ahli
waris. Jika peserta tidak memiliki ahli waris maka biaya
pemakaman diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
4) Beasiswa Pendidikan untuk 2 anak mulai dari TK hingga Kuliah.
Bagi peserta aktif yang meninggal dunia atau cacat total tetap
akibat kecelakaan kerja :
a. TK sampai SD (sederajat) sebesar Rp 1.500.000/tahun/anak.
b. SMP (sederajat) sebesar Rp 2.000.000/tahun/anak.
c. SMA (sederajat) sebesar Rp 3.000.000/tahun/anak.
d. Perguruan Tinggi (sederajat) sebesar Rp
12.000.000/tahun/anak.5
4 https://www.cermati.com/artikel/bpjs -ketenagakerjaan-program-dan-cara-mendaftarnya.
Diakses pada tanggal 11 Februari 2020. Pukul 02.08 WIB.
5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015
10
Proses pengurusan JKm :
Tata cara untuk mengusahakan JKm dapat diusahakan pengusaha atau
pihak keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan
mengirim form 4 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti,
antara lain:
1) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Asli tenaga Kerja yang
Bersangkutan.
2) Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan.
3) Salinan atau fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga Tenaga
Kerja bersangkutan yang masih berlaku.
4) Identitas ahli waris (fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga).
5) Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah atau Kepala Desa
setempat.
6) Surat Kuasa bermeterai dan fotokopi KTP yang diberi kuasa
(apabila pengambilan JKM ini dikuasakan).6
C. Iuran untuk Penerima Upah yang mengikuti progam Jaminan Hari Tua
(JHT) adalah 5,7% (2% dari pekerja, 3,7% dari pemberi kerja).
Proses Pengurusan JHT :
Untuk alurnya sendiri, iuran JHT yang dibayar pemberi kerja tidak
dimasukkan sebagai penghasilan karyawan atau tidak menambah
penghasilan bruto karyawan.
Iuran JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang
penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh karyawan
6 https://www.cermati.com/artikel/bpjs -ketenagakerjaan-program-dan-cara-mendaftarnya.
Diakses pada tanggal 11 Februari 2020. Pukul 02.11 WIB.
11
tersebut. Pengenaan pajak akan dilakukan pada saat karyawan yang
bersangkutan menerima JHT.
Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan
formulir 5 BPJS Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS
Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan:
1) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli.
2) Kartu Identitas diri KTP atau SIM (fotokopi).
3) Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau
Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.
4) KK (Kartu Keluarga).
5) Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia.
6) Fotokopi Paspor.
7) Fotokopi VISA.
8) Surat keterangan kematian dari Rumah
Sakit/Kepolisian/Kelurahan.
9) Fotokopi Kartu keluarga.
10) Fotokopi surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan.
11) Surat pernyataan belum bekerja lagi.
12) Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi
Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI.
D. Iuran untuk Penerima Upah yang mengikuti progam Jaminan Pensiun
(JP) adalah sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan
1% iuran pekerja.7
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, jaminan
pensiun memiiki 2 manfaat, yaitu :
7 Ibid.
12
1. Manfaat Berkala :
a. Masa iuran minimal selama 15 tahun.
b. Manfaat minimum Rp 300.000(disesuaikan kenaikannya setiap
tahun).
c. Manfaat maksimum Rp 3.600.000(disesuaikan kenaikannya
setiap tahun).
Perhitungan manfaat = 1% x Masa iuran (dibagi 12 bulan) X Rata-
rata Upah Tertimbang.
2. Manfaat Sekaligus :
a. Masa iuran program Jaminan Pensiun kurang dari 15 tahun.
b. Peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iuran
minimum 15 tahun.
c. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dengan
ketentuan memenuhi atau memenuhi masa iuran minimum 15
tahun.
d. Peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia,
bilamana :
1) Kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi setelah
peserta terdaftar dalam program jaminan pensiun kurang
dari 1 bulan.
2) Meninggal dunia dengan kepesertaan kurang dari 1 bulan.
3) Pemberi kerja dan peserta rutin membayar iuran dengan
density rate kurang dari 80%.
Perhitungan manfaat = Akumulasi Iuran + Hasil Pengembangan.
13
2. Bukan Penerima Upah
Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja dan
memperoleh penghasilan dengan cara melakukan kegiatan atau usaha
ekonomi secara mandiri. Kategori kepesertaan ini meliputi pemberi
kerja/pengusaha, pekerja di luar hubungan kerja, pekerja mandiri, pekerja
yang bukan penerima upah, dan pekerja informal. Beberapa contohnya
adalah pengacara, dokter, pedagang, petani, nelayan, artis, dan sopir
angkot.
Untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan pekerja BPU bisa
mendaftar sendiri ke kantor BPJS atau melalui wadah organisasi profesi
yang telah melakukan ikatan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Peserta kategori ini hanya dapat mengikuti tiga program perlindungan
secara bertahap sesuai kemampuannya, yaitu JKK, JKM, dan JHT yang
seluruh iurannya ditanggung peserta sendiri.8
A. Iuran untuk Bukan Penerima Upah yang mengikuti progam Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) adalah 0,21% (berdasarkan nilai proyek).
Untuk manfaat progamnya sama dengan peserta Penerima Upah (PU).
Proses pengurusan JKK :
1) Apabila terjadi kecelakaan kerja, pengusaha/perusahaan wajib
mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap
I) dan mengirimkan kepada BPJSTK tidak lebih dari 2 x 24 Jam
terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
2) Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh
dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan
kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan
tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan
sembuh/meninggal.
8 https://www.gadjian.com/blog/2019/02/28/apa-saja-jenis-keanggotaan-bpjs-ketenagakerjaan/.
Diakses pada tanggal 07 Februari 2020. Pukul 11:35 WIB.
14
3) Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan
membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi
hak tenaga kerja atau ahli waris.
4) Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan
permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:
a. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
b. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form
BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c.
c. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi
pengangkutan.9
B. Iuran untuk Bukan Penerima Upah yang mengikuti progam Jaminan
Kematian (JKm) adalah Rp 6.800.
Untuk manfaat progamnya sama dengan peserta Penerima Upah (PU).
Proses pengurusan JKm :
Tata cara untuk mengusahakan JKm dapat diusahakan pengusaha atau
pihak keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan
mengirim form 4 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti,
antara lain:
1) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Asli tenaga Kerja yang
Bersangkutan.
2) Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan.
3) Salinan atau fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga Tenaga
Kerja bersangkutan yang masih berlaku.
4) Identitas ahli waris (fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga).
9 https://www.cermati.com/artikel/bpjs -ketenagakerjaan-program-dan-cara-mendaftarnya.
Diakses pada tanggal 11 Februari 2020. Pukul 02.41 WIB.
15
5) Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah atau Kepala Desa
setempat.
6) Surat Kuasa bermeterai dan fotokopi KTP yang diberi kuasa
(apabila pengambilan JKM ini dikuasakan).10
C. Iuran untuk Bukan Penerima Upah yang mengikuti progam Jaminan
Hari Tua (JHT) adalah 2% dari upah yang dilaporkan.
Proses pengurusan JHT :
Untuk alurnya sendiri, iuran JHT yang dibayar pemberi kerja tidak
dimasukkan sebagai penghasilan karyawan atau tidak menambah
penghasilan bruto karyawan.
Iuran JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang
penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh karyawan
tersebut. Pengenaan pajak akan dilakukan pada saat karyawan yang
bersangkutan menerima JHT.
Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan
formulir 5 BPJS Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS
Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan:
1) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli.
2) Kartu Identitas diri KTP atau SIM (fotokopi).
3) Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau
Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.
4) KK (Kartu Keluarga).
5) Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia.
6) Fotokopi Paspor.
7) Fotokopi VISA.
10
Ibid.
16
8) Surat keterangan kematian dari Rumah
Sakit/Kepolisian/Kelurahan.
9) Fotokopi Kartu keluarga.
10) Fotokopi surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan.
11) Surat pernyataan belum bekerja lagi.
12) Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi
Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI.11
B. Jasa Konstruksi
Kategori ini meliputi pekerja pada layanan jasa konsultasi perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerja yang dimaksud
adalah pekerja kontrak Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT), pekerja
harian lepas, dan pekerja borongan yang terlibat dalam proyek APBN/APBD
atas dana internasional, swasta, perorangan, dan lainnya.
pendaftaran kepesertaan dilakukan oleh kontraktor atau pemborong kerja.
Pekerja Jakon hanya bisa mengikuti dua macam program perlindungan, yaitu
JKK dan JKM, yang iurannya dibayar seluruhnya oleh kontraktor.
A. Iuran untuk Jasa Konstruksi yang mengikuti progam Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) Rp370.000 (Program JKK dan JKm). Iuran
ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besaran rinciannya sbb:
1. 0> nilai proyek >= Rp100 juta. Iuran senilai : 0,21% nilai proyek
(a).
2. Rp100 juta > nilai proyek >= Rp500 juta. Iuran senilai : (a) +
0,17% x nilai proyek (b).
3. Rp500 juta > nilai proyek >= Rp1 miliar. Iuran senilai : (b) +
0,13% x nilai proyek (c).
11
Ibid.
17
4. Rp 1 miliar > nilai proyek >= Rp5 miliar. Iuran senilai : (c) +
0,11% x nilai proyek (d).
5. >Rp 5 miliar. Iuran senilai : (d) + 0,09% x nilai proyek.
Untuk manfaat progamnya sama dengan peserta Penerima Upah (PU),
dan Bukan Penerima Upah (BPU).
Proses pengurusan JKK :
1) Apabila terjadi kecelakaan kerja, pengusaha/perusahaan wajib
mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap
I) dan mengirimkan kepada BPJSTK tidak lebih dari 2 x 24 Jam
terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
2) Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh
dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan
kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan
tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan
sembuh/meninggal.
3) Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan
membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi
hak tenaga kerja atau ahli waris.
4) Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan
permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:
a. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
b. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form
BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c.
c. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi
pengangkutan.12
12
Ibid.
18
B. Iuran untuk Jasa Konstruksi yang mengikuti progam Jaminan
Kematian (JKm) mulai dari 0,21% (berdasarkan nilai proyek).
Untuk manfaat progamnya sama dengan peserta Penerima Upah (PU),
dan Bukan Penerima Upah (BPU).
Proses Pengurusan JKm :
Tata cara untuk mengusahakan JKm dapat diusahakan pengusaha atau
pihak keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan
mengirim form 4 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti,
antara lain:
1) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Asli tenaga Kerja yang
Bersangkutan.
2) Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan.
3) Salinan atau fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga Tenaga
Kerja bersangkutan yang masih berlaku.
4) Identitas ahli waris (fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga).
5) Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah atau Kepala Desa
setempat.
6) Surat Kuasa bermeterai dan fotokopi KTP yang diberi kuasa
(apabila pengambilan JKM ini dikuasakan).13
C. Pekerja Migran Indonesia
Kategori pekerja migran mencakup setiap warga negara Indonesia yang
akan, sedang, dan/atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja/calon pekerja migran bisa mengikuti
dua program perlindungan wajib, yaitu JKK dan JKM serta boleh menambah
program JHT secara sukarela.
13
Ibid.
19
Pekerja migran hanya membayar Rp 370.000 sebelum berangkat ke negara
tujuan dan akan mendapatkan manfaat perlindungan JKK dan JKM untuk 31
bulan. Untuk memperpanjang manfaat, mereka cukup membayar Rp 13.500
per bulan. Sedangkan jika ingin mengikuti program JHT, iuran per bulan
berkisar antara Rp 105.000 hingga Rp 600.000.
Pendaftaran Luar Negeri :
1. www.bpjsketenagakerjaan.go.id/migran
2. Aplikasi mobile BPJSTKU di android dan iOS
Akses Layanan Mudah :
Jaringan kantor yang luas (123 kantor cabang dan 202 kantor perintis)
di seluruh Indonesia.
Didukung sistem yang handal dalam mendukung pelayanan dan
penyebaran informasi kepada CPMI/PMI.
Kerjasama yang luas dengan jaringan perbankan, baik dalam maupun
luar negeri.
Memiliki jaringan kerjasama perbankan untuk mendukung pelayanan
dan agregator yang tersebar diseluruh Indonesia.
Memiliki jaringan kerjasama rumah sakit / fasilitas kesehatan sebanyak
6.055 unit di seluruh Indonesia untuk memudahkan pelayanan jika
terjadi risiko saat pra dan purna penempatan.
Sistem yang terintregasi untuk mempermudah pembayaran iuran dan
klaim.14
14
https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/download/Brosur-PMI.pdf. Diakses pada tanggal 07
Februari 2020. Pukul 14:45 WIB
20
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang bertujuan
untuk menjaga dan melindungi masa depan para pekerja dan keluarganya.
Terdapat 4 pembagian kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan antara lain :
1. Penerima Upah (PU) ,yaitu setiap orang yang bekerja dan menerima gaji,
upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.
2. Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu setiap orang yang bekerja dan
memperoleh penghasilan dengan cara melakukan kegiatan atau usaha
ekonomi secara mandiri.
3. Jasa Konstruksi (JAKON), yaitu pekerja pada layanan jasa konsultasi
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerja
yang dimaksud adalah pekerja kontrak Perjanjian Kerja Waktu tertentu
(PKWT), pekerja harian lepas, dan pekerja borongan yang terlibat dalam
proyek APBN/APBD atas dana internasional, swasta, perorangan, dan
lainnya.
4. Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu setiap warga negara Indonesia yang
akan, sedang, dan/atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah
di luar wilayah Republik Indonesia.
B. Saran
1. Saran yang pertama untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Tulungagung untuk kedepannya semoga lebih memperhatikan para peserta
PPL yang sedang melaksanakan PPL nya dan meninjau perkembangannya
agar para peserta mengerti apa yang harus dilakukan dalam kegiatan PPL.
21
2. Saran yang kedua adalah untuk Lembaga Praktik agar lebih terbuka dan
sering berkomunikasi dengan para peserta PPL agar tidak terjadi
kecanggungan dalam keseharian di tempatnya yang menyebabkan para
peserta menjadi bingung harus melakukan apa.
3. Saran yang ketiga adalah untuk para peserta PPL juga diharapkan dapat
berkomunikasi dengan baik dengan Fakultas maupun Lembaga praktik
serta datang tepat waktu dan bertatakrama dengan baik.
22
DAFTAR RUJUKAN
https://www.gadjian.com/blog/2019/02/28/apa-saja-jenis-keanggotaan-bpjs-
ketenagakerjaan
https://www.cermati.com/artikel/bpjs-ketenagakerjaan-program-dan-cara-
mendaftarnya
https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/download/Brosur-PMI.pdf
Tim Visi Yustisia. 2014. Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS, cet.1. Jakarta:
Transmedia Pustaka
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
23
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Foto rekap ulang inventaris lembaga praktik
Foto proses penggabungan data claim
24
Foto pencarian badan usaha yang belum terdaftar
Foto persiapan acara lembaga praktik
25
Foto bersama DPL dan kepala kantor lembaga praktik
Foto bersama dengan karyawan lembaga praktik
26
BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG
I
JURUSAN EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN
TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari selasa – jum’at tanggal 07-10 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BPJS KETENAGAKERJAAN TULUNGAGUNG, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai
berikut :
Nama/NIM/Jurusan : Zainun Eko Prastyo / 12402173671 / Ekonomi
Syariah
Bentuk kegiatan adalah :
Selasa, tanggal 07 Januari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, setelah itu menggabungkan kwitansi dengan dokumen claim JP
(Jaminan Pensiun), JHT (jaminan Hari Tua), JKK (Jaminan Keselamatan Kerja),
dan JKM (Jaminan Kematian).
Rabu, tanggal 08 Januari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, setelah itu dilanjutkan dengan merekap ulang daftar inventaris yang
ada di dalam seluruh ruangan BPJS KETENAGAKERJAAN.
Kamis, tanggal 09 Januari 2020, tidak menghadiri PPL dikarenakan sakit
sehingga tidak melakukan kegiatan di lembaga.
Jum’at, tanggal 10 Januari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, kemudian ikut salah satu karyawan ke Disnakertrans Tulungagung
menginput data JKK dan JKM kusus TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
27
Tulungagung, 10 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong
__________________________
28
BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG
I
JURUSAN EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN
TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari selasa – jum’at tanggal 13-17 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BPJS KETENAGAKERJAAN TULUNGAGUNG, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai
berikut :
Nama/NIM/Jurusan : Zainun Eko Prastyo / 12402173671 / Ekonomi
Syariah
Bentuk kegiatan adalah :
Senin, tanggal 13 Januari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, setelah itu melanjutkan rekap inventaris yang ada di lembaga BPJS,
kemudian mengisi data formulir peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Selasa, tanggal 14 Januari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, setelah itu menggabungkan kwitansi dengan dokumen claim JP, JKK,
JKm, dan JHT.
Rabu, tanggal 15 Januari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, setelah itu dilanjutkan dengan merekap ulang daftar inventaris yang
ada di dalam seluruh ruangan BPJS KETENAGAKERJAAN.
Kamis, tanggal 16 Januari 2020, tidak menghadiri PPL dikarenakan sakit
sehingga tidak melakukan kegiatan di lembaga.
Jum’at, tanggal 17 Januari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, kemudian ikut salah satu karyawan ke Disnakertrans Tulungagung
menginput data JKK dan JKM kusus TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
29
Tulungagung, 17 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong
__________________________
30
BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG
I
JURUSAN EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN
TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Senin – Jum’at tanggal 20-24 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BPJS KETENAGAKERJAAN TULUNGAGUNG, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai
berikut :
Nama/NIM/Jurusan : Zainun Eko Prastyo / 12402173671 / Ekonomi
Syariah
Bentuk kegiatan adalah :
Senin, tanggal 20 januari 2020, tidak melaksanakan kegiatan PPL
dikarenakan sakit.
Selasa, tanggal 21 Januari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, setelah itu ikut salah satu karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN ke
DISNAKERS untuk menginput data peserta BPJS KETENAGAKERJAAN kusus
TKI.
Rabu, tanggal 22 Januari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, setelah itu membantu penyelesaian surat lembaga BPJS
KETENAGAKERJAAN yang akan dikirimkan untuk beberapa badan usaha.
Kamis, tanggal 23 Januari 2020, tidak menghadiri PPL dikarenakan sakit
sehingga tidak melakukan kegiatan di lembaga.
Jum’at, tanggal 24 Januari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, setelah itu setelah itu dilanjutkan dengan melanjutkan rekap ulang
31
inventaris serta menggabungkan data claim para peserta BPJS
KETENAGAKERJAAN.
Tulungagung, 24 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong
__________________________
32
BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG
I
JURUSAN EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN
TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Senin – Jum’at tanggal 27-31 bulan Januari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BPJS KETENAGAKERJAAN TULUNGAGUNG, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai
berikut :
Nama/NIM/Jurusan : Zainun Eko Prastyo / 12402173671 / Ekonomi
Syariah
Bentuk kegiatan adalah :
Senin, tanggal 27 januari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, setelah itu ikut salah satu karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN ke
DISNAKERS untuk menginput data peserta BPJS KETENAGAKERJAAN kusus
TKI.
Selasa, tanggal 28 Januari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, setelah itu ikut salah satu karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN
untuk mencari badan usaha yang kemungkinan belum menjadi peserta BPJS
KETENAGAKERJAAN.
Rabu, tanggal 29 Januari 2020, tidak masuk PPL dikarenakan sakit.
Kamis, tanggal 30 Januari 2020, tidak melaksanakan briefing karena pak
Supardi sedang ada tugas dinas ke Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan
menggabungkan claim, serta menyiapkan tempat untuk kegiatan beauty class yang
dilaksanakan pada hari Jum’at 31 januari 2020.
33
Jum’at, tanggal 31 Januari 2020, tidak melaksanakan briefing karena pak
Supardi masih ada tugas dinas di Surabaya, setelah itu melanjutkan peng claim an
data JHT.
Tulungagung, 31 Januari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong
__________________________
34
BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG
I
JURUSAN EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN
TULUNGAGUNG
TAHUN 2020
Pada hari Senin – Jum’at tanggal 03-07 bulan Februari Tahun 2020,
bertempat di lembaga BPJS KETENAGAKERJAAN TULUNGAGUNG, telah
dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai
berikut :
Nama/NIM/Jurusan : Zainun Eko Prastyo / 12402173671 / Ekonomi
Syariah
Bentuk kegiatan adalah :
Senin, tanggal 03 Februari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, kemudian dilanjutkan dengan claim JHT serta mengisi formulir untuk
peserta BPU.
Selasa, tanggal 04 Februari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, kemudian dilanjutkan dengan penggabungan berkas claim JHT dan
melengkapi formulir BPU.
Rabu, tanggal 05 Februari 2020, briefing bersama dengan seluruh
karyawan, setelah itu membantu menata filing kabinet yang dipindahkan dari
ruang arsip, setelah itu membantu mengisi formulir berkas BPU.
Kamis, tanggal 06 Februari 2020, tidak menghadiri PPL dikarenakan sakit
sehingga tidak melakukan kegiatan di lembaga.
Jum’at, tanggal 07 Februari 2020, melaksanakan senam dan briefing
bersama dengan seluruh karyawan, setelah itu setelah itu dilanjutkan dengan
35
membantu penyelesaian surat yang akan dikirimkan ke berbagai lembaga badan
usaha.
Tulungagung, 07 Februari 2020
MENGETAHUI :
Pembimbing/Dosen Pamong
__________________________