laporan semester i tahun 2018 - …kepri.litbang.pertanian.go.id/.../ikm_2018/laporan...kata...

INDEK KEPUASAN MASYARAKAT

L a p o r a n S e m e s t e r I I K M

1

BPTP Kepulauan Riau

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2018 Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau



2

BPTP Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

Masyarakat menuntut pelayanan prima dan seiring dengan kemajuan teknologi ,

maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat

dalam melakukan pelayanan. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTP

Balitbangtan Kepulauan Riau menjadi salah satu bagian dalam meningkatkan

kinerja pelayanan publik setiap Kementerian dan Lembaga pemerintah.

Pengukuran IKM kepada masyarakat dilaksanakan secara efektif, aplikatif dan

mudah diterapkan. Kejelasan indicator penilaian akan mempengaruhi hasil

pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat pada masing-masing unit pelayanan

publik.

BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau telah melakukan penyusunan Laporan IKM Semester I

Tahun 2018 diharapkan menjadi bagian dari dasar dalam meningkatkan kinerja pelayanan

publik. Bagi masyarakat, indek kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai

gambaran tentang kinerja pelayanan unit kerja yang bersangkutan. Demikianlah

laporan IKM Sementer I Tahun 2018 BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau

Tanjung Pinang, Agustus 2018

Kepala BPTP Balitbangtan Kepri

Dr. Ir. Mizu Istianto, MS NIP. 196612301993031003



3

BPTP Kepulauan Riau

RINGKASAN

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTP Balitbangtan Kepulauan

Riau menjadi salah satu bagian dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik

setiap Kementerian dan Lembaga pemerintah. Tujuan survey IKM mengukur

tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan

kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Populasi adalah seluruh pelanggan

yang menggunakan dan memanfaatkan pelayanan BPTP Balitbangtan Kepulauan

Riau, sedangkan responden dipilih secara acak. Wawancara dan survey dilakukan

dengan responden bertatap muka langsung baik kelokasi kegiatan atau

berkunjung kekantor BPTP Balitbangtan Kepri dan pengunjung mengisi IKM

menggunakan website.

Pelaksanaan kegiatan survey IKM BPTP Balitbangtan Kepri dimulai dari perencanaan

sampai dengan penyusunan laporan terbagi menjadi dua semester pada Tahun 2018.

Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala

Likert. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, 9

(sembilan) unsur yang relevan, valid dan reliabel. Kesimpulan Indek Kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau kepada

masyarakat berada pada nilai 84,085 dengan mutu pelayanan Baik (B). Saran

1)Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan perlu ditingkatkan dengan

mengikuti Standart Operasional Prosedur BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau.

2)Kejelasan jenis pelayanan publik terkait dengan tugas dan fungsi BPTP

Balitbangtan Kepri perlu lebih dtegaskan. 3)Kejelasan kesesuaian prodk pelayanan

antara tercantum dalam standar pelayanan dengan yang dihasilkan. 4)Perlu

perubahan pertanyaan khususnya tentang kewajaran biaya tarif, kompetensi

pelaksana, dan perilaku petugas pelayanan sehingga dapat mempengaruhi

jawaban responden.



4

BPTP Kepulauan Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai

kelemahan sehingga belum dapat memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat.

Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang

disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang

baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah melayani

masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan mutu

pelayanan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan,

maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan

masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh

aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal

ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui

media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani

memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat

menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus

dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan

masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat

pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks

Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan

Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam. Pedoman dalam melakukan

survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan

Pelayanan Publik. Peraturan ini dipandang untuk metode survei yang aplikatif dan

mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk

memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara



5

BPTP Kepulauan Riau

pelayanan publik. Data indek kepuasan masyarakat dapat dijadikan bahan penilaian

terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong

setiap unit kerja pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang

berbeda, maka untuk memudahkan pengukuran indek kepuasan masyarakat oleh

unit kerja pelayanan publik diperlukan pedoman umum yang digunakan sebagai

acuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit kerja pelayanan publik di bidang

pertanian. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, unsur penting

yang mencakup berbagai sektor layanan yang sangat bervariasi diperoleh 9

(sembilan) unsur yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan, termasuk

di Kementerian Pertanian.

B. Tujuan

Survei Kepuasan Pelanggan bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan

masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pelayanan publik. Bagi masyarakat, indek kepuasan masyarakat

dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit kerja yang

bersangkutan.

C. Metode

Populasi terdiri dari mitra BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau antara lain: petani,

masyarakat umum, peneliti,penyuluh, instansi. Sampel terdiri dari semua mitra

BPTP Balitbangtan Kepri yang berkunjung kekantor dan berkunjung ke Website

yang membutuhkan layanan BPTP Kepulauan Riau.

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah

masing-masing UKPP. Untuk memenuhi akurasi hasil pengukuran indek, responden

1. Pengawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau

2. Pengawai Dinas Pertanian Kepulauan Riau

3. Petani penerima Pelayanan BPTP Kepulauan Riau



6

BPTP Kepulauan Riau

4. Penyuluh Pertanian

5. Gapoktan

6. Poktan

7. Guru Honor

8. Pelajar

9. Wirausaha

10. Masyarakat Umum

Jumlah responden sebanyak 85 orang dan semua kuesioner berhasil dikumpulkan

kembali, untuk dapat diproses lebih lanjut atau diolah.

Kuesioner

Dalam pengukuran IKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data

kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan

survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Bentuk kuesioner sebagaimana

format terlampir.

Bagian Kuesioner

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan Dilakukan oleh pencacah melalui

wawancara oleh: Unit pelayanan sendiri Dengan cara ini hasilnya kemungkinan

besar akan subyektif, karena dikhawatirkan jawaban yang kurang baik mengenai

instansinya akan mempengaruhi obyektifitas penilaian. Untuk mengurangi

subyektifitas hasil pengukuran indek, dapat melibatkan Satuan Pelaksana Sistem

Pengendalian Internal, unsur pengawasan atau sejenisnya yang terkait.

Unsur Kuesioner

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan

Pelayanan Publik tentang Pedoman Umum Pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, 9 (sembilan) unsur yang relevan,

valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran

IKM sebagai berikut:

1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun

administratif.



7

BPTP Kepulauan Riau

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis

pelayanan.

4. Biaya/Tarif *) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara

penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah

hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi

jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana **) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang

harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan,

dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana **) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam

memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran

dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan

tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses

(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang

bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak

(gedung).

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.



8

BPTP Kepulauan Riau

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan:

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak

sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga prosesnya

tidak efektif.

2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan

masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan mudah,

sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan

sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan

d. Tim SKM terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana SKM.

Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim Pengukuran IKM

yang terdiri atas:

1) Pengarah : Kepala BPTP Kepulauan Riau

2) Pelaksana yang terdiri atas:

a. Ketua : Asmarhansyah, SP., M.Sc, Ph.D.

b. Anggota : Robinson Putra, SP., M.Si

Jonri Suhendra Sitompul, SP.

e. Jadwal SKM memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survey

Kegiatan Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persiapan

Survei

Entri data dan analisa data

Laporan IKM Sementer I

Survei

Entri data dan analisa data

Laporan IKM Sementer II



9

BPTP Kepulauan Riau

BAB II. ANALISIS DATA

Analisis Data

Analisis Data menggunakan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan

Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan

dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan

dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert

adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik.

Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka

terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Data Kuesioner

Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil analisis. Hasil

analisis harus memberikan penjelasan atau pemahaman.

Tabel 1. Hasil Analisis Data Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2018

No Jawaban

Hasil P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

1 3 3 3 3 3 3 3 3 4

2 4 4 3 3 3 3 3 4 4

3 3 3 3 4 3 3 3 3 4

4 3 3 3 4 3 4 4 3 4

5 3 3 3 2 3 3 3 3 3

6 3 3 4 3 3 3 3 2 3

7 3 3 3 3 3 4 2 3 4

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 3 3 4 3 3 3 3 3 4

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4

15 4 4 4 3 4 3 4 4 4

16 4 4 3 4 4 3 4 4 4

17 3 3 4 3 3 3 3 3 3

18 4 4 3 4 3 3 3 4 4

19 3 4 3 3 3 3 3 4 4

20 4 4 3 3 4 4 4 4 4



10

BPTP Kepulauan Riau

21 4 3 4 3 4 4 4 4 4

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4

23 3 3 4 4 4 3 4 4 4

24 3 3 3 3 4 4 4 4 4

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3

26 3 3 3 3 3 3 3 3 3

27 3 3 3 3 4 4 4 3 4

28 4 4 3 3 3 3 3 3 4

29 3 3 3 3 3 4 4 3 3

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3

31 3 4 3 3 3 4 4 4 4

32 3 3 3 3 3 3 4 3 4

33 3 3 3 3 3 3 3 3 4

34 3 3 3 3 3 3 4 3 4

35 3 3 3 4 3 3 3 3 4

36 3 3 3 4 3 3 3 3 4

37 3 3 3 4 3 3 3 3 4

38 3 3 3 4 3 3 3 3 4

39 3 3 3 4 3 3 3 3 4

40 3 3 3 4 3 3 3 3 4

41 3 3 3 4 3 3 3 3 4

42 3 3 3 4 3 3 3 3 4

43 3 3 3 4 3 3 3 3 4

44 3 3 3 4 3 4 4 4 4

45 3 3 4 4 4 4 4 4 4

46 3 3 3 4 4 3 4 3 4

47 4 4 4 4 4 4 4 4 4

48 4 4 4 4 4 3 4 4 4

49 3 3 3 4 3 3 4 3 4

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4

51 3 3 3 4 3 3 4 4 4

52 3 3 3 4 3 3 4 4 4

53 3 3 3 4 3 3 4 4 4

54 3 3 3 4 3 3 4 4 4

55 3 3 4 4 3 3 4 4 4

56 4 4 4 4 4 4 4 4 4

57 4 4 4 4 4 4 4 4 4

58 3 3 3 4 3 3 4 4 4

59 4 4 4 4 4 4 4 4 4

60 4 4 4 4 4 4 4 4 4

61 3 3 3 3 3 4 3 2 3



11

BPTP Kepulauan Riau

62 3 3 3 4 3 3 4 3 4

63 4 3 3 3 3 3 4 3 4

64 3 3 3 4 3 4 3 3 4

65 3 3 3 3 3 3 4 3 3

66 3 3 3 4 3 4 4 3 4

67 4 3 3 3 3 4 4 4 4

68 3 3 3 4 2 4 3 2 4

69 3 3 3 3 3 3 3 3 4

70 3 3 3 3 3 3 3 3 4

71 3 4 3 3 3 4 4 3 3

72 3 3 3 4 3 3 3 3 4

73 3 2 3 2 2 3 3 2 3

74 3 3 3 4 3 4 4 3 4

75 3 3 3 3 3 4 3 3 3

76 3 3 3 3 4 3 3 3 3

77 3 3 2 3 3 3 3 3 3

78 3 3 3 4 3 4 3 3 4

79 3 3 3 3 3 3 3 3 3

80 3 3 3 3 3 3 4 3 3

81 3 3 3 3 3 3 3 3 3

82 3 3 3 3 3 3 3 3 3

83 3 3 3 3 3 3 3 3 3

84 3 3 3 3 3 3 3 3 3

85 4 3 3 4 3 4 4 3 4 Jumlah Nilai Per Unsur 279 277 276 299 277 288 299 284 320 Nilai Rata-Rata Per Unsur 3.282 3.259 3.247 3.518 3.259 3.388 3.518 3.341 3.765 Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur 0.361 0.358 0.357 0.387 0.358 0.373 0.387 0.368 0.414 3.363 Nilai SKM Unit Pelayanan 84.085

Tabel 2.Nilai Unsur Pelayanan UKPP BPTP Kepulauan Riau

No Unsur Pelayanan Nilai Unsur Bobot NRR

Tertimbang

Jumlah

1 Persyaratan 3.282 0.11 0.361



12

BPTP Kepulauan Riau

2 Sistem, Mekanisme, dan

Prosedur 3.259 0.11 0.358

3 Waktu Penyelesaian 3.247 0.11 0.357

4 Biaya/Tarif 3.518 0.11 0.387

5 Produk Spesifikasi jenis

pelayanan 3.259 0.11 0.358

6 Kompetensi pelaksana 3.388 0.11 0.373

7 Perilaku pelaksana 3.518 0.11 0.387

8 Penanganan Pengaduan,

Saran dan Masukan 3.341 0.11 0.368

9 Sarana dan Prasarana 3.765 0.11 0.414

Jumlah 3.363

1 Dengan demikian nilai indek hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Nilai IKM setelah dikonversi =

= Nilai Indek X Nilai Dasar

= 84,085

2 Mutu Pelayanan = B

3 Kinerja UKPP Baik

Kesimpulan :

Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BPTP Kepulauan Riau kepada

masyarakat berada pada nilai 84,085 dengan mutu pelayanan Baik (B).

Tabel 3. Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja UKPP

NilaiPersepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi

IKM 1 1.00-2.5996 25.00-64.99 D Tidak Baik

2 2.60-3.064 65.00-76.60 C Kurang Baik 3 3.0644-3.532 77.61-88.30 B Baik

4 3.5324-4.00 88.31-100.00 A Sangat Baik



13

BPTP Kepulauan Riau

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Setelah dilakukan pengolahan data tentang IKM UKPP BPTP Kepri, dapat

disimpulkan bahwa :

1. Nilai IKM : 84.085, dengan mutu pelayanan “B” dan kinerja UKPP baik.

2. Untuk rata –rata unsur nilai pelayanan sebanyak sembilan unsur adalah 3.363

dan termasuk kategori baik.

3. Dari sembilan unsur nilai pelayanan yang dinilai;

a. Unsur yang paling rendah nilainya yaitu unsur Waktu Penyelesaian

dengan nilai unsur :3.247

b. Paling tinggi yaitu unsur Sarana dan Prasarana dengan nilai unsur :

3.765

4. Dari sembilan unsur pelayanan yang dinilai untuk nilai bobot (nilai interval

IKM) antara 3.0644 – 3.532 ada delapan unsur baik (B) dan ada satu unsur

pelayanan sangat baik (A) yaitu nilai interval antara 3.5324 - 4.000.

5. Delapan unsur nilai pelayanan yang nilai bobot (nilai interval IKM) baik yaitu

:

a) Persyaratan, b) System, Mekanisme, dan Prosedur, c) Waktu

penyelesaian, d) Biaya/tariff, e) Produk Spesifik Jenis Pelayanan, f)

Kompetensi pelaksanaan, g) Perilaku pelaksana, h) Penanganan pengaduan,

saran dan masukan.

6. Satu unsur nilai pelayanan yang nilai bobot (nilai interval IKM) sangat baik

yaitu : sarana dan prasarana



14

BPTP Kepulauan Riau

7. Diharapkan untuk semua nilai unsur pelayanan lebih ditingkatkan oleh BPTP

Kepri dengan rata – rata nilai interval diatas lebih dari 3.25 sehingga nilai

IKM nya lebih tinggi dan lebih baik.

Saran

1. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan perlu ditingkatkan dengan

mengikuti Standart Operasional Prosedur BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau

2. Kejelasan jenis pelayanan publik terkait dengan tugas dan fungsi BPTP

Balitbangtan Kepri perlu lebih dtegaskan.

3. Kejelasan kesesuaian prodk pelayanan antara tercantum dalam standar

pelayanan dengan yang dihasilkan

4. Perlu perubahan pertanyaan khususnya tentang kewajaran biaya tarif,

kompetensi pelaksana, dan perilaku petugas pelayanan sehingga dapat

mempengaruhi jawaban responden.

laporan semester i tahun 2018 - …kepri.litbang.pertanian.go.id/.../ikm_2018/laporan...kata...

Documents