laporan studi penyusunan pdrb menurut pengeluaran kabupaten tanjung jabung barat tahun 2010 2013
DESCRIPTION
tugasTRANSCRIPT
http://tanjabbarkab.bps.go.id
LAPORAN STUDI
PENYUSUNAN PDRB MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2010-2013
http://tanjabbarkab.bps.go.id
ii
LAPORAN STUDI PENYUSUNAN PDRB MENURUT PENGELUARAN
BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Gambar Kulit :
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Diterbitkan Oleh :
BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2010-2013
No. Publikasi : 15070.1431
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : vi + 44 halaman
Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
http://tanjabbarkab.bps.go.id
iii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa atas
diterbitkannya publikasi : “Laporan Studi Penyusunan PDRB Menurut
Pengeluaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010-2013”. Publikasi
ini merupakan hasil studi penghitungan PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode tahun 2010-2013.
“Laporan Studi Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010-2013” ini memuat angka
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran. Untuk melengkapi
tabel-tabelnya, dalam publikasi ini diuraikan juga beberapa penjelasan
penting, antara lain konsep dan definisi dan metode penghitungan.
Kepada semua pihak yang telah turut mewujudkan kerja sama dan
bantuannya disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang
setulusnya. Kritik dan saran demi untuk perbaikan publikasi ini sangat kami
harapkan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data.
Kuala Tungkal, Desember 2014
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kepala,
Ir. Edy Akson
http://tanjabbarkab.bps.go.id
iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................ v
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1
BAB II METODOLOGI PENYUSUNAN ...................................................................................... 5
II.1 Konsumsi Rumah Tangga ..................................................................................... 5
II.2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT ............................................................................ 11
II.3 Konsumsi Pemerintah ........................................................................................... 21
II.4 PMTB ...................................................................................................................... 26
II.5 Perubahan Inventori ............................................................................................. 31
II.6 Ekspor dan Impor ................................................................................................... 34
BAB III PDRB KAB.TANJUNG JABUNG BARAT MENURUT PENGELUARAN ........................... 37
II.1 Konsumsi Rumah Tangga ..................................................................................... 37
II.2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT ............................................................................ 37
II.3 Konsumsi Pemerintah ........................................................................................... 37
II.4 PMTB ...................................................................................................................... 38
II.5 Perubahan Inventori ............................................................................................. 38
II.6 Ekspor dan Impor ................................................................................................... 38
Lampiran ....................................................................................................................................... 40
http://tanjabbarkab.bps.go.id
v
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Grafik 3.1 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 ...................... 39
http://tanjabbarkab.bps.go.id
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Tabel 1. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran Atas
Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah) ....................................................... 41
Tabel 2. Distribusi PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut
Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013 (Persen) ................................ 42
Tabel 3. Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013 (Persen) ................ 43
Tabel 4. Indeks Berantai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut
Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013 (Persen) ................................. 44
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 1
BAB I
PENDAHULUAN
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki arti sebagai nilai keseluruhan
semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu
tertentu (biasanya per tahun). PDRB atau jika dihitung dalam skala nasional disebut
Produk Domestik Bruto (PDB) berbeda dari Produk Nasional Bruto(PNB) karena
memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut.
Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan
apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak.
Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.
Terdapat tiga pendekatan dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto,
ketiga pendekatan tersebut adalah:
1. Pendekatan Produksi
Pendekatan produksi dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari
barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara
mengurangi output dari masing-masing sektor atau sub sektor dengan biaya
antaranya. Pendekatan ini bisa juga disebut pendekatan nilai tambah.
Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang
dihasilkan oleh unit produksi dalam proses produksi dari input antara yang
dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Nilai yang
ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya
dalam proses produksi.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 2
2. Pendekatan Pendapatan
Nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan caramenjumlahkan
semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha,
penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Yang termasuk dalam surplus
usaha adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.
3. Pendekatan Penggunaan/ Pengeluaran
Pada pendekatan ini, PDRB dihitung dengan cara menghitung berbagai
komponen pengeluaran akhir. Secara umum, pendekatan pengunaan dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pendekatan penawaran dan
pendekatan permintaan.
Pada prinsipnya, pendekatan penggunaan ini dimaksudkan untuk
memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir seperti: konsumsi
rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah,
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB), perubahan stok dan
perdagangan antar wilayah (ekspor dan impor).
Publikasi ini akan menguraikan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Tanjung Jabung Barat menurut pendekatan penggunaan.
Menurut System of National Account (SNA), secara makro penggunaan barang
dan jasa dikelompokkan menurut: Permintaan Antara dan Permintaan Akhir. Yang
dimaksud dengan permintaan antara adalah produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh
sektor, dimanfaatkan oleh sektor lain sebagai input (input antara). Permintaan akhir adalah
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 3
produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen sektoral digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi (rumah tangga, pemerintah dan komponen permintaan
akhir lainnya). Permintaan akhir digunakan untuk menghitung PDRB, yaitu berupa
konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah,
pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto (ekspor
dikurangi impor).
Pada kenyataannya, barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
akhir penyediaannya tidak hanya berasal dari daerah yang bersangkutan tetapi juga berasal
dari daerah/wilayah/Negara lain seperti impor dan ekspor antar kota/kabupaten/propinsi
atau negara. Secara ringkas PDRB dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai
berikut:
Y = C+If+Is+E-M
Dimana: Y = Produk Domestik Regional Bruto
C = Konsumsi (meliputi konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Nirlaba,
Permerintah)
If = Pembentukan Modal Tetap Bruto
Is = Perubahan Stok
E = Ekspor
M = Impor
Dari persamaan di atas, dapat diuraikan bahwa PDRB menurut penggunaan
digolongkan dalam tiga komponen utama yaitu:
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 4
1. Konsumsi, yang mencakup:
a. Komsumsi Rumah Tangga
b. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
c. Konsumsi Pemerintah
2. Pembentukan Modal, mencakup:
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto
b. Perubahan stok barang jadi, setengah jadi dan bahan mentah
3. Penggunaan di Luar Wilayah Netto
a. Ekspor ke luar negeri dan ke luar wilayah
b. Impor dari luar negeri dan luar wilayah
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 5
BAB II
METODOLOGI PENYUSUNAN
II.1. KONSUMSI RUMAH TANGGA
Sektor institusi dalam total ekonomi dikelompokkan ke dalam lima sektor
yaitu, korporasi finansial, korporasi non finansial, pemerintah umum, rumah tangga
dan LNPRT. Rumah tangga mempunyai peranan yang cukup besar dalam
perekonomian. Hal ini membuktikan dengan besarnya sumbangan nilai konsumsi
rumah tangga dalam pembentukan PDRB Pengeluaran. Rumah tangga bisa berperan
sebagai konsumen, produsen dan penyedia faktor produksi. Rumah tangga sebagai
konsumen sangat berperan dalam peghitungan konsumsi rumah tangga.
Konsep dan Definisi
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan
jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga sebagai
pengguna akhir (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam
perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu
yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan
pendapatan, memilki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara
bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993)
Cakupan
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mencakup seluruh pengeluaran barang
dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik dilakukan didalam maupun diluar wilayah
domestik penduduk yang bersangkutan. Barang dan jasa yang dikonsumsi antara lain
dalam bentuk :
Makanan dan minuman, baik bahan makanan maupun makanan jadi termasuk
minuman beralkohol, rokok dan tembakau.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 6
Perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan
bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah,
termsuk imputasi sewa rumah milik sendiri (owner occupied dwellings).
Bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki dan penutup kepala.
Barang tahan lama, seperti mobil, meubeler, perabot dapur, tv, perhiasan, alat
olahraga, binatang peliharaan, dan tanaman hias.
Jasa-jasa, seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.),
jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transport, perbaikan
kendaraan, biaya hotel, tempat rekreasi, ongkos pembantu rumah tangga.
Barang yang diproduski dan digunakan sendiri
Pemberian / hadiah dalam bentuk yang diterima dari pihak lain.
Barang dan jasa yang dibeli secara langsung (direct purchase) oleh penduduk
diluar wilayah atau diluar negeri termasuk sebagai konsumsi rumah tangga dan
diperlakukan sebagai transaksi impor; sedangkan pembelian langsung oleh
bukan penduduk disuatu wilayah diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah
yang bersangkutan (UN, 1993)
Pembelian barang yang tidak ada duplikatnya (tidak diproduksi kembali), seperti
barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lain diperlakukan sebagai investasi barang
berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
Diperhitungkannya nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri karena rumah tangga
pemilik dianggap menghasilkan jasa sewa rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa
rumah diperkirakan atas dasar harga pasar meskipun status rumah tersebut milik
sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang diperhitungkan
adalah ongkos sewa yang dibayar, baik dibayar penuh, baik dibayar penuh maupun
tidak karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
Pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk keperluan biaya antara dan
pembentukan modal didalam aktivitas usaha rumah tangga tidak termasuk pengeluaran
konsumsi rumah tangga. Contoh pengeluaran yang dimaksud antara lain adalah
pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 7
pembelian rumah. Demikian halnya pengeluarann rumah tangga untuk keperluan
transfer dalam bentuk uaang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran
konsumsi rumah tangga.
Berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh institusi rumah tangga dapat
diklasifikasikan kedalan 12 (dua belas) kelompok COICOP ( Classifications of
Individual Consumption by Purpose), yaitu :
1. Makanan dan Minuman tidak beralkohol
2. Minuman Beralkohol, Tembakau dan Narkotik
3. Pakaian dan Alas Kaki
4. Perumahan, Air, Listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, Perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/ hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainna
Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi besarnya PKRT adalah:
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, BPS) dalam bentuk pengeluaran
konsumsi perkapita seminggu untuk pengeluaran kelompok makanan, dan
pengeluaran perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan.
Banyaknya penduduk tahunan.
Banyaknya penduduk tahunan
Data Sekunder (baik dari BPS maupun luar BPS), dalam bentuk data atau indikator
suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu
IHK
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 8
Metode Penghitungan
Penghitungan PKRT selama ini didasarkan pada hasil SUSENAS. Akan tetapi,
karena ada pengeluaran rumah tangga dari Susenas cenderung underestimatekhususnya
untuk kelompok bukan makanan dan makanan jadi, maka perlu dilakukan penyesuain
(adjusment). Dalam melakukan adjusment, digunakan data sekunder dalam bentuk data
atau indikator suplai yang diperoleh dari berbagai sumber diluar Susenas. Cara yang
dilakukan adalah menggantikan (me-replace) hasil Susenas dengan penghitungan data
sekunder atas komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.
Asumsinya, bahwa penghitungan data sekunder lebih mencerminkan PKRT yang
sebenarnya.
Langkah penghitungan diatas akan menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga
(adh) berlaku. Untuk memperoleh konsumsi rumah tangga harga konstan 2010, PKRT
harga berlaku terlebih dahulu dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP.
Konsumsi rumah tangga 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dengan deflator IHK
12 kelompok COICOP yang sesuai.
Gambaran lebih jelas dapat dilihat pada contoh penghitungan PKRT Propinsi Jambi,
sbb:
Data Susenas 2010 (Susenas panel/bulan Maret), menurut makanan dan bukan
makanan;
Data poin 1 dikalikan dengan jumlah penduduk, kemudian kali 12, sehingga
diperoleh PKRT hasil Susenas;
Data poin 2 dikelompokan menjadi 12 kelompok, dengan beberapa komoditas
yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
Terhadap data poin 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau
data control supply;
Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah dikoreksi;
Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK kota (provinsi/kota terdekat);
PKRT harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin 5 dengan hasil
poin 6.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 9
1. Contoh penghitungan
A. Data dasar dari Susenas Panel Maret 2010
No. Komoditi Rata-rata
perkapita
PKRT Ssn
2010
A. Padi-padian 10.267,63 120.471.644,0
1. Beras 9.837,23
2. Beras ketan 29,23
.
.
F. Keperluan Pesta dan Uupacara
4 Ongkos naik haji 1.687,39 4.741.853,6
3 Upacara keagamaan 453,40 1.274.128,4
B. PKRT Susenas 2010 dikelompokkan menjadi 12 kelompok (COICOP)
No. Komoditi 2010
I. Makanan dan Minuman Tidak Beralkohol 470.811.051,0
1. Beras 120.471.644,0
2. Bahan makanan lainnya
XII. Barang dan jasa lainnya 60.190.735,5
1. Barang pribadi 7.357.344,6
2. Jasa keuangan 931.146,8
...
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 10
C. PKRT Susenas 2010 dikoreksi dengan indikator suplai menghasilkan PKRT
2010 adhb
No. Komoditi PKRT ssn 2010 Indikator suplai Gap Ssn-
SBH PKRT adhb 2010
I. Makanan dan Minuman
Tidak Beralkohol
651.114.761,4
1.578.586.129,1
1.1 Bahan Makanan dan
Minuman
470.811.051,0
897.302.347,3
Beras
120.471.644,0
215.996.440,0
215.996.440,0
Bahan makanan lainnya 292.696.181,0
584.485.003,8
584.485.003,81
.
.
.
XII. Barang dan jasa lainnya
60.190.735,5
99.314.713,6
1. Barang pribadi
7.357.344,6
1,65
12.139.618,52
2. Jasa keuangan
931.146,8
1,65
1.536.392,24
....
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 11
D. PKRT Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
No. Kelompok
Pengeluaran PKRT adhb 2010
Indeks
Implisit PKRT adhk 2010
1. Makanan dan
Minuman Non Alkohol 1.578.586.129,1
100
1.578.586.129,1
1.1. Bahan Makanan
dan Minuman 897.302.347,3
100
897.302.347,3
12. Barang pribadi, Jasa
Keuangan dan Jasa
perorangan 99.314.713,6
100
99.314.713,6
1. Barang pribadi dan
sandang lainnya 97.778.321,3
100
97.778.321,3
2. Jasa keuangan
(catatan: dalam
Susenas premi) 1.536.392,2
100
1.536.392,2
Total 3.676.341.117,4 3.676.341.117,4
II.2. PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT (PKLNPRT)
Pendahuluan
Lembaga Non Profit yang melayani Rumahtangga (LNPRT) adalah bagian dari
sektor institusi yang memberikan gambaran dari seluruh proses ekonomi dan peran
yang dilakukan oleh beberapa sektor dalam ekonomi. Sektor institusi dalam total
ekonomi dikelompokkan kedalam lima sektor yaitu, korporasi, finasial, korporasi non
finansial, pemerintah umum, rumah tangga dan LNPRT menyediakan barang dan jasa
kepada anggotanya dan rumah tangga secara gratis atau atas harga ekonomi yang tidak
berarti secara ekonomi.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 12
Konsep dan Definisi LNPRT (Lembaga Non Profit yang Melayani rumah
Tangga)
LNPRT merupakan bagian dari lembaga Non Profit (LNP) secara keseluruhan.
Sesuai dengan fungsinya LNP terdiri dari LNP yang melayani rumah tangga dan LNP
yang melayani bukan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud LNPRT adalah
lembaga yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada harga yang tidak
berarti secara ekonomi kepada anggotanya atau rumah tangga dan tidak dikontrol oleh
pemerintah (SNA 2008). Harga yang tidak berartisecara ekonomi adalah harga yang
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah produsen yang ingin disediakan
dan pada jumlah yang pembeli ingin beli.
Aturan praktis untuk mengidentifikasikasi apakah harganya berarti secara ekonomi
adalah ketika harganya menutup setengah dari biaya produksi. Jika tidak maka
harganya merupakan harga yang tidak berarti secara ekonomi sehingga barang dan jasa
yang disediakan berbasis non pasar.
Ciri-ciri unit lembaga nonprofit adalah sbb:
Lembaga nonprovit umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang
merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui olh masyarakat.
Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang
mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang
diambil lembaga
Setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi,
dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh
dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga
Kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan
kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus dan
Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan
surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya
diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 13
Klasifikasi Jenis LNP menurut sektor institusi
No. Jenis Lembaga Non Profit
Sektor Kelembagaan
1.
LNP yang menyediakan jasa ke
korporasi (biasanya beranggotakan
perusahaan)
Korporasi
2.
LNP yang dikontrol oleh Pemerintah
dan menyediakan jasa individu atau
kolektif berbasis non- pasar
Pemerintahan
3.
LNP yang menyediakan barang dan
jasa ke rumah tangga dalam harga
yang berarti secara ekonomi
Korporasi
4.
LNP yang menyediaakan jasa ke
rumah tangga secara gratis atau
dalam harga yang tidak secara
ekonomi
Lembaga Non-Profit
Rumah tangga (LNPRT)
5.
LNP yang menyediakan jasa
kolektif secara gratis atau dalam
harga yang tidak secara ekonomi
Lembaga Non-Profit
Rumah tangga (LNPRT)
a. LNP yang menyediakan jasa bagi korporasi
Kelompok ini mencakup LNP yang menyediakan jasa bagi korporasi dengan
pungutan biaya (iuran) dalam menutup biaya penyediaan jasa yang dimaksud.
Tingkat biaya atau harga keanggotaan termasuk dalam kriteria harga yang
berarti secara ekonomi (economically significant price). Jasa yang dihasilkan
biasanya dijual pada anggota, dan diperlukan sebagai konsumsi antara. LNP
semacam ini umumnya dalam bentuk asosiasi yang menyediakan jasa
khususnya bagi anggota. Sebagian besar LNP didirikan oleh korporasi yang
dirancang untuk kepentingan promosi. Contoh : kamar dagang, asosiasi
produsen pertanian, manufaktur atau perdagangan, organisasi pengusaha
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 14
penelitian dan pengujian laboratorium atau organisasi lain, atau lembaga yang
terlibat dalam aktivitas untuk kepentingan umum atau bermanfaat bagi
kelompok yang mengontrol keuangannya.
b. LNP yang dikontrol oleh Pemerintah
Kelompok LNP ini mencakup LNP yang dikontrol oleh Pemerintah dan
menjual jasanya pada tingkat harga yang berbasis non-market, yaitu pada
tingkat harga yang tidak didasarkan atas biaya produksi. Bahkan terkadang jasa
layanan diberikan secara Cuma-Cuma atau gratis. Kontrol atas LNP
didefinisikan sebagai kemampuan untuk menentukan kebijakan dan program
lembaga. Dalam menentukan apakah suatu LNP dikontrol pemerintah, ada
lima indikator yang harus dipertimbangkan sbb:
Penunjukkan petugas, pemerintah berhak menunjuk petugas pengelola
LNP berdasarkan konstitusi, anggaran dasar atau instrumen lain
Instrumen lain, instrumen yang berisi ketentuan selain penunjukkan
petugas yang memungkinkan pemerintah menentukan aspek penting
dari kebijakan umum atau program LNP
Perjanjian kontrak, keberadaan perjanjian kontrak antara pemerintah
dan LNP ini memungkinkan pemerintah menetukan aspek kunci dari
kebijakan umum atau program LNP
Tingkat pembiyaan, LNP yang utamanya dibiayai oleh pemerintah
dapat dikontrol oleh pemerintah. Secara umum, jika LNP dapat
menentukan kebijakan atau program yang berarti sepanjang garis yang
tersebut pada indikator sebelumnya, maka tidak dianggap kontrol
pemerintah
Ekposur resiko, jika pemerintah secara terbuka dimungkinkan untuk
terkena semua atau sebagian risiko finansial terkait dengan aktivitas
LNP, maka pengaturan tersebut merupakan kontrol.
c. LNP yang menyediakan barang dan jasa ke rumah tangga
Kelompok LNP ini dapat dibedakan atas :
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 15
LNP yang menyediakan barang dan jasa kerumah tangga dengan
tingkat harga yang berarti secara ekonomi. Output LNP merupakan
pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga
LNP yang menyediakan jasa ke rumah tangga secara gratis atau
dengan tingkat harga yang tidak secara gratis atau tingkat harga yang
tidak berarti secara ekonomi (non-komersial). Output LNP ini
merupakan pengeluaran akhir konsumsi LNPRT dan pengeluaran akhir
aktual rumah tangga.
LNP yang menyediakan jasa kolektif secara gratis atau dengan tingkat
harga yang tidak berarti secara ekonomi. Output LNP ini merupakan
pengeluaran konsumsi akhir aktual LNPRT. Jasa kolektif biasanya
dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, contoh hasil penelitian LNPRT
yang dapat diakses setiap orang, administrasi publik baik tingkat
nasional maupun daerah, dll. Didalam teori ekonomi, jasa kolektif
disebut barang public (Public goods)
PKLNPRT (Pengeluaran Konsumsi Akhir lembaga Non Profit yang melayani
Rumah tangga)
Nilai PKLNPRT adalah sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT.
Nilai output non pasar tersebut dihitung dari penjumlahan pengeluaran LNPRT dalam
melakukan kegiatan. Pengeluaran tersebut terdiri dari :
a. Konsumsi antara
Contoh:
Pembelian alat tulis, biaya foto copy, barang cetakan, pembayaran listrik, air,
telepon, telex, faksimili, biaya rapat, seminar, penjamuan, biaya administrasi
bank, biaya transportasi, bahan bakar, biaya perjalanan dinas, belanja barang
dan jasa lainnya, biaya sewa gedung, biaya sewa perlengkapan kantor dll.
b. Kompensasi pegawai
Contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
c. Penyusutan
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 16
d. Pajak Produksi lain (dikurangi subsidi)
Contoh : PBB, STNK, BBN dll
Cakupan
Lingkup LNP yang menjadi fokus pembahasan disini adalah lembaga nonprofit yang
melayani rumah tangga (LNPRT), yang dibagi 7 (tujuh) bentk organisasi yaitu :
organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi sosial (Orsos), organisasi profesi
(Orprof), Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat
(LSM), lembaga keagamaan, organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.
a. Organisasi kelmasyarakatan
Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar
kesamaan fungsi, dan terdiri dari :
Ormas keagamaan, sepeti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama , ICMI
Ormas kepemudaan, seperti KNPI, HMI, Pemuda Pancasila
Ormas wanita , seperti Fatayat, kalyana, HMI, pemuda Pancasila
Ormas lainnya seperti Kosgoro, Partai politik, dan Pepabri
b. Organisasi Sosial (Orsos)
Organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat
baik berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat
dalam usaha kesejahteraan sosial, dan terdiri dari panti asuhan, panti wreda,
panti lainnya, seperti yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tuna netra,
dan sejenisnya.
c. Organisasi Profesi (Orprof)
Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang
sama atau sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, ketrampilan,
serta sebagai wahana pengabdian masyarakat, dan terdiri dari :
Organisasi profesi dalam bidang ilmu sosial seperti : ISEI, Ikatan
akuntan Indonesia, dan sejenisnya
Organisasi dalam bidang ilmu pasti, seperti PII, IDI dan sejenisnya.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 17
d. Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi
Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat
mengembangkan kemampuan/apresiasi budaya, olahraga, hobi, kegiatan yang
bersifat sosial, dan terdiri dari :
Perkumpulan sosial seperti perkumpulan Rotari Indonesia, WIC
Organisasi kebudayaan seperti padepokan seni dan budaya, himpunan
penghayatan kepercayaan
Organisasi olahraga seperti PSSI, PBSI, Ikatan Motor Indonesia,
ORARI, dan Wanadri
e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan
partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraaan masyarakat
atas dasar kemandirian atau swadaya, dan terdiri dari :
LSM penyebar Informasi seperti PKBI, YLKI, Walhi
LSM Pendidikan dan pelatihan sepertiLP3ES, yayasan Bina Swadaya
LSM Konsultasi dan Advokasi seperti YLBHI
LSM Penelitian dan studi kebijakan seperti Lembaga Studi
Pembangaunan (LSP), Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI)
f. Lembaga Keagamaan
Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina,
mengembangkan, mensyiarkan agama, dan terdiri dari :
Organisasi Islam, seperti Lembaga Dakwah, remaja Masjid, Majelis
Taklim
Organisasi kristen/Protestan, seperti PGI, KWI, HKBP
Organisasi Hindu/Budha seperti Walubi, Parisadha Hindu Dharma
Perkumpulan Jamaah Masjid
Perkumpulan Jemaat Gereja/ tembat ibadah lain
Pondok pesantren tradisional, seminari dan sejenisnya.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 18
g. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/ Beasiswa
Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan
kepada korban bencana atau penerima beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta
sesama, solidaritas, dan terdiri dari :
Lembaga Bantuan kemanusiaan, seperti yayasan kesajahteraan Gotong
Royong, Yayasan Kanker Indonesia, yayasan Jantung Sehat
Lembaga bantuan Pendidikan seperti GNOTA, Yayasan Supersemar
Lembaga bantuan lainnya
Sumber Data
a. PKLNPRT atas dasar harga berlaku (adhb)
Sumber data untuk menghitung PKLNPRT (adhb) terdiri dari :
Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis input
pengeluaran. Data ini berasal dari Survei Khusus Lembaga Non Profit
dengan sampling unit LNPRT dan lag survey satu tahun (SKLNP
2011 merupakan data LNPRT 2010). Survei ini dilaksanakan setiap
tahun dibeberapa provinsi, untuk provinsi yang terkena sampel dapat
menggunakan data tersebut dalam perhitungan. Sedangkan untuk
propinsi yang tidak terkena sampel, maka dapat digunakan hasil
SKNP propinsi lain yang karakteristik LNPRT-nya mirip.
Populasi LNPRT menurut jenis lembaga dapat diperoleh dari
kesbanglinmas, Dinas pemuda dan Olahraga, Departemen Agama dan
kantor lain yang mempunyai informasi mengenai jumlah organisasi di
wilayahnya. Untuk propinsi yang terkena sampel SKLNP dapatat
menggunakan data hasil up-dating direktori LNPRT
b. PKLNPRT atas dasar harga konstan (adhk)
Sumber data yang diperlukan untuk menghitung PKLNPRT adalah PKLNPRT
triwulanan adhk.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 19
Metode Penghitungan
a. PKLNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (adhb)
Dengan asumsi tidak ada kegiatan ekonomis produktif yang dilakukan
lembaga, maka nilai PKLNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang
dikeluarkan lembaga dalam rangka melakukan kegiatan layanan pada
masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya
produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi (antara) ditambah biaya primer
(upah & gaji pegawai, penyusutan barang modal, dan pajak tak langsung).
Biaya Produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan
barang/jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang
berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). Jika lembaga
menggunakan input yang diperoleh secara Cuma-Cuma dari pihak lain, maka
nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku.
Estimasi nilai PKLNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan metode
langsung. Metode ini didasarkan pada data hasil survei khusus lembaga non
profit rumah tangga (SKLNP). Tahapan estimasi sebagai berikut :
Menghitung rata-rata PKLNPRT menurut kode lembaga dan input
Nilai rata-rat ini diperoleh dari SKLNP yang dilaksanakan setiap
tahun, namun sampel survey tidak meliputi seluruh provinsi di
Indonesia. Sehingga untuk propinsi yang tidak terpilih sebagai sampel
pada tahun tertentu maka dapat digunakan pendekatan dengan cara
menggunakan data SKLNP propinsi yang berkarakteristik LNPRT-nya
mirip dengan propinsi tersebut. Rumus rata-rata perlembaga menurut
jenis pengeluaran dari hasil survey:
: Rata- rata PKLNPRT menurut kode lembaga dan input
: PKLNPRT hasil survey menurut kode lembaga dan input
: Jumlah sampel LNPRT menurut kode lembaga
i : kode lembaga LNPRT, i = 1,2,3,....,7
j : Input LNPRT, j = 1,2,3,...,19
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 20
Estimasi PKLNPRT
Setelah mendapatkan nilai rata-rata PKLNPRT menurut kode lembaga
dan input dari hasil survey dan populasi LNPRT menurut kode
lembaga dipropinsi masing-masing, maka estimasi PKLNPRT dapat
dilakukakan dengan menggunakan rumus :
∑∑
X : PKLNPRT adhb
: Populasi LNPRT menurut kode lembaga
b. PKLNPRT tahunan atas dasar harga konstan (adhk)
PKLNPRT tahunan adhk dihitung dengan cara menjumlahkan PKLNPRT
triwulanan adhk, rumusnya adalah :
Y : PKLNPRT tahunan adhk
: PKLNPRT adhk triwulan I
: PKLNPRT adhk triwulan II
: PKLNPRT adhk triwulan III
: PKLNPRT adhk triwulan IV
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 21
II.3. KONSUMSI PEMERINTAH
Pendahuluan
Pemerintah Umum adalah salah satu unit institusi/sektor domestik dalam SNA
2008. Salah satu fungsi Pemerintah umum adalah berperan sebagai produsen non-
pasar yang menyediakan barang dan jasa bagi individu rumah tangga atau
komunitas, secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi.
Biaya yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan point diatas merupakan
sebagian besar dari pengeluaran konsumsi akhir pemerintah umum (SNA 2008, ch
9:9.86)
Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah umum dapat dikelompokkan dalam
beberapa cara menurut (SNA 2008, ch 9:9.85):
Apakah barang/jasa telah diproduksi oleh produsen pasar/non-pasar
Apakah pengeluaran tsb atas jasa kolektif atau barang/jasa individu
Fungsi/maksud menurut klasifikasi fungsi pemerintah (COFOG)
Jenis barang menurut CPC
Konsep dan definisi
Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah
dikurangi dengan nilai output untuk pembentukan modal sendiri dan nilai penjualan
barang/jasa dan dijumlahkan dengan nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar
untuk diberikan kepada Rumahtangga secara gratis atau dengan harga yang tidak
signifikan secara ekonomi (SNA 2008, Ch.9:9.90)
Output Pemerintah = Biaya Antara + NTB
Nilai output untuk pembentukan modal sendiri diasumsikan tidak ada .
Nilai penerimaan yang mungkin diperoleh dari penjualan beberapa barang/jasa
dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (jumlahnya sedikit).
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 22
Contoh : penerimaan atas penjualan : pendapatan penjualan hasil produksi,
pendidikan, kesehatan, tempat hiburan, perizinan ,dll.
Pengeluaran atas konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen pasar
Unit pemerintah juga membeli barang & jasa konsumsi yang dihasilkan
oleh produsen pasar yang disupply secara langsung ke rumah tangga
Peran unit pemerintah adalah terbatas dalam hal membayar barang &jasa
tersebut dan meyakinkan bahwa barang & jasa tersebut didistribusikan
kepada rumah tangga sebagai Social transfer in kind.
Unit pemerintah tidak terlibat lebih jauh dalam pengolahan barang/jasa
tersebut dan pengeluaran ini diperlakukan sebagai pengeluaran konsumsi
akhir dan bukan sebagai intermediate consumption unit pemerintah
Nilai barang/jasa yang didistribusikan dalam cara ini membentuk sebagian
social transfer in kind.
Dalam cara ini, pengeluaran pemerintah untuk barang/jasa pasar atas nama
rumah tangga dicatat sebagai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah dan
konsumsi akhir rumah tangga aktual.
Pengeluaran barang dan jasa individu & kolektif
“Pengeluaran konsumsi pemerintah harus dibagi menurut pengeluaran yang
dilakukan untuk manfaat individu rumah tangga dan pengeluaran yang
dilakukan untuk manfaat komunitas secara keseluruhan atau sebagian besar
komunitas” fungsi pemerintah (COFOG) adalah klasifikasi yang didesain
untuk diaplikasikan pada pemerintahan umum dan sub sektornya.
Ada 10 klasifikasi :
01. General Public Services
02. Defence
03. Public order and safety
04. Economic affairs
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 23
05. Environmental protection
06. Housing and Community amenities
07. Health
08. Recreation, culture and religion
09. Education
10. Social Protection
Klasifikasi Fungsi Pemerintah dalam APBN 11 Klasifikasi ;
1. Pelayanan Umum
2. Pertahanan
3. Ketertiban dan keamanan
4. Ekonomi
5. Lingkungan Hidup
6. Perumahan dan fasilitas umum lainnya
7. Kesehatan
8. Pariwisata dan budaya
9. Agama
10. Pendidikan
11. Perlindungan Sosial
Cakupan
1. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah daerah kabupaten
2. Pengeluaran konsumsi akhit pemerintah pusat yang menjadi bagian dari
pemerintah kabupaten
3. Pengeluaran konsumsi akhir seluruh pemerintah desa dalam satu kabupaten
Sumber Data
1. Pemerintah Pusat : APBN
Direktorat Pengelolaan kas negara (DPKN), Direktorat jenderal
perbendaharaan (DPBN) (kemenkeu)
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 24
2. Pemerintah Daerah : APBD/statisti keuangan darah (provinsi, kabupaten/kota)
3. Direktorat statistik keuangan, TI dan Pariwisata (BPS RI) Seksi Distribusi
(K1/K2/K3)
4. Direktorat jenderal perimbangan keuangan (DJPK-kemenkeu)
Metode penghitungan
Secara umum pengeluaran konsumsi akhir pemerintah dibagi atas :
1. Atas Dasar Harga berlaku (ADHB)
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku (ADHB) = output –
penjualan barang dan jasa + social transfer in kind purchased market production.
Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya-biaya yang dikeluarkan,
seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.
2. Atas Dasar HargaKonstan (ADHK)
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga konstan diperoleh dengan
menggunakan Metode Deflasi dan Ekstrapolasi .
Metode penghitungan indeks pegawai
4
1j
j0,j0,
4
1j
j0,jn,
4
1j
j0,j0,
4
1j
j0,j0,
j0,
jn,
j
PQ
PQ
PQ
PQxQ
Q
Ihttp://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 25
Perbedaan Penghitungan Konsumsi Pemerintah antara
Metode Lama dan Metode Baru
Metode Lama Tahun dasar 2000 Metode Baru (Tahun dasar baru)
Deflator:
- Penghitungan nilai penjualan
barang/jasa adhk menggunakan
indeks implisit.
- NTB adhk tidak dipecah menjadi
belanja pegawai dan
penyusutan.
- Penghitungan NTB adhk
dilakukan dengan ekstrapolasi
menggunakan indeks jumlah
PNS
Deflator:
- Penghitungan nilai penjualan barang/jasa
adhk menggunakan IHK Umum
- Penghitungan NTB adhk dipecah
menjadi belanja pegawai dan
penyusutan.
Belanja pegawai adhk dihitung dengan
ekstrapolasi menggunakan indeks pegawai,
sedangkan penyusutan adhk dihitung dengan
deflasi menggunakan indeks implisit PMTB.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 26
II.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO
Pembentukan Modat Tetap Domestik Bruto
Pendahuluan
PMTB Merupakan total nilai dari pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal
(fixed asset) dari dalam negeri maupun luar negeri dikurangi penjualan barang modal
bekas, plus perbaikan besar barang modal dan biaya pemindahan kepemilikan atas
tanah dan non produced assets lainnya.
Barang modal (fixed asset) merupakan aset yang digunakan berulangkali dan terus
menerus dalam proses produksi lebih dari satu tahun.
Definisi Aset menurut SNA 2008 : Penyimpanan nilai yang merupakan serangkaian
keuntungan yang diterima oleh pemilik ekonomi dengan memegang/menggunakan
entitas jangka waktu tertentu.
Cakupan
Penambahan barang baru produksi domestik, ditambah dengan barang baru dan bekas
dari luar negeri dikurangi pengurangan barang modal bekas
Biaya pemindahan kepemilikan atas aset-aset non finansial yang tidak diproduksi
seperti tanah dan aset yang dipatenkan
Biayaperbaikan besar baik untuk aset yang diproduksi maupun yang non produced
yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperpanjang usiapakai
(termasuk pengeluaran untuk meningkatkan nilai guna tanah).
Fixed Asset pada SNA 2008
Rumah tinggal
Gedung dan bangunan lainnya (Gedung bukan tempat tinggal, bangunan
lainnya, perbaikan tanah)
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 27
Mesin dan perlengkapannya (perlengkapan transportasi, ICT equipment, mesin
& perlengkapan lainnya)
Sistem persenjataan
Cultivated biological resources (hewan ternak, sumber menghasilkan)
Biaya pengalihan kepemilikan non produced asset
Produk kekayaan intelektual (research and development, eksplorasi &evaluasi
mineral, software komputer & database, entertainment, literary/artistic original,
produk kekayaan intelektual lainnya.
Konsep dan definisi
Pembentukan Modal Tetap Bruto mencakup pengadaan, pembuatan dan
pembelian barang modal dari dalam negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas
dari luar negeri/wilayah, yang digunakan untuk berproduksi didalam negeri/wilayah
tersebut.Kategori barang modal yaitu barang yang mempunyai umur pemakaian satu
tahun atau lebih.Sedangkan yang dimaksud dengan pemakaian adalah penggunaan
barang modal sebagai alat yang tetap dalam berproduksi.
Menurut wujudnya pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup 5
(lima) hal :
1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi, seperti:
a. bangunan tempat tinggal
b. bangunan bukan tempat tinggal
c. bangunan atau konstruksi lainnya seperti jalan, jembatan, irigasi, pembangkit
tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar TV,
pelabuhan terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas & air serta monumen.
d. perbaikan besar-besaran dari bangunan yang disebutkan diatas.
e. Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi dinilai sesuai dengan output
bangunan, yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan pada satu tahun tertentu
tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 28
2. Pembentukan modal tetap berupa mesin dan alat perlengkapan, terdiri dari:
a. alat-alat transportasi seperti : kapal laut, kapal terbang, kereta api, bus, truk dan
motor.
b. mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian, listrik, pertambangan,
pembuatan jalan, jembatan, perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, dll.
Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang masih dalam proses pembuatan
tidak termasuk dalam pembentukan modal, melainkan merupakan Stok dari
produsennya.
3. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Tanaman keras
yang dimaksud disini adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah
berumur satu tahun atau lebih.
4. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susunya atau bulunya
atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk
dipotong.
5. Margin pedagang atau makelar, jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik
dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten,
hak cipta dan barang modal bekas tercakup dalam pembentukan modal tetap.
Secara umum barang modal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a. Mempunyai umur kegunaan lebih dari satu tahun, sehingga mempunyai nilai
penyusutan.
b. Pengeluaran untuk barang modal mempunyai manfaat/hasil pada masa yang
akan datang dalam jangka waktu yang relatif panjang.
c. Nilai per unit dari barang modal relatif besar dibandingkan dengan output
sektor yang memakainya.
Pembentukan modal tetap harus dinilai berdasarkan jumlah uang yang
dibayarkan atau dikeluarkan oleh pembeli dalam usaha untuk memperoleh barang
tersebut. Dalam penilaian barang sesuatu modal selain harga yang berlaku juga harus
ditambahkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para pembeli seperti biaya
transport, biaya instalasi, pembayaran untuk arsitek dan konsultasi teknik lainnya,
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 29
segala pengeluaran dan persiapan-persiapan sehubungan dengan pengadaan barang
modal tersebut termasuk bea masuk dan pajak tidak langsung lainnya.
Barang modal hasil produksi sendiri dinilai dengan harga pasar. Apabila tidak
tersedia maka pembentukan modal tetap dalam hal ini dapat dinilai berdasarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan termasuk nilai tenaga kerja sendiri yang dikeluarkan.
Metode Penghitungan
Bangunan yang belum selesaai dibangun oleh pengembang, dicatat sebagai
inventori WIP
Akan tetapi jika bangunan tersebut sudah terjual kepada pemakai, akan dicatat
sebagai fixed asset pemiliknya
Bangunan yang dibangun oleh pemiliknya yang akan digunakan sendiri, dicatat
sebagai fixed asset pada pemiliknya
Mesin & perlengkapannya, alat transportasi dan perlengkapannya, furniture,
Barang-barang dan perlengkapannya. Dsb :dicatat sebagai inventori
produsennya baik sebagai WIP maupun finished goods bila belum terjadi
perpindahan kepemilikan
Dicatat sebagai inventori WIP produsennya walaupun dibuat dan akan
digunakan sendiri.
Tidak ada fixed assets dalam bentuk setengah jadi pada aset-aset ini.
Bangunan konstruksi yang dibuat untuk digunakan sendiri oleh kelompok
rumah tangga misal: bangunan, jalan, jembatan, dll. Setelah selesai dibangun,
kepemilikan bangunan dapat ditransfer ke pemerintah. Ketika terjadi transfer
tsb, pada rumah tangga dianggap terjadi PMTB negatif. PMTB pemerintah
bertambah assetnya sebagai “transfer modal in kind”
PMTB mesin dan peralatan yang diproduksi terdiri: mesin dan
perlengkapannya, alat-alat transportasi dan mesin lainnya, perlengkapan
kantor, furnitur dsb
Adalah penambahan dari barang-barang baru maupun bekas dikurang dengan
disposals barang-barang bekas
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 30
o Mesin dan peralatan “financial lease” diperlakukan sebagai akuisisi
oleh pengguna (lessee) (bukan sebagai akuisisi oleh lessor).
PMTB tidak dicatat hingga terjadinya transfer kepemilikan atas barang-barang
tsb ke unit yg akan menggunakannya pada proses produksi.
Sehingga mesin & perlengkapannya yang belum terjual menjadi bagian dari
penambahan inventori barang jadi pada produsennya.
Demikian juga untuk mesin & perlengkapannya yang berasal dari impor tidak
akan dicatat sebagai PMTB, hingga dimiliki oleh penggunanya dalam proses
produksi
Cultivated assets terdiri dari livestock atau pohon yang digunakan berulang
kali atau terus menerus selama lebih dari satu tahun untuk menghasilkan
barang/jasa lainnya.
Livestock yang digunakan untuk berproduksi selama tahunanfixed assets.
Misal: peternakan sapi perah, domba yang dipelihara untuk wol dan hewan
lainnya.
o Hewan yang dibesarkan untuk disembelih (termasuk unggas) bukan
fixed assets
Pohon (termasuk semak) yg dibudidayakan perkebunan tahunan seperti pohon
buah-buahan, anggur, pohon-pohon karet, sawit pohon, dll fixed assets.
Pohon utk kayu yg menghasilkan produk jadi hanya sekali dan ditebang
bukan fixed assets. Misal: sereal/sayuran yg hanya memproduksi tanaman
tunggal ketika dipanen bukan fixed assets.
PMTB pada ternak yg dibudidayakan secara tahunan (peternakan sapi perah,
dll) dihitung sbb: nilai penambahan- pengurangan ternak (nilai total ternak
dewasa dan belum dewasa dikurangi nilai pengurangan hewan ternak).
Pengurangan meliputi hewan yg dijual, termasuk disembelih.
Hewan yg berkurang karena wabah penyakit, terkontaminasi, kekeringan,
kelaparan, atau bencana alam lainnya dicatat dalam neraca perubahan
volume lainnya (the other changes in the volume of assets account) dan
bukan sebagai pengurangan.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 31
Pengurangan karena kematian atau penyebab alami merupakan bagian dari
konsumsi modal tetap. Konsumsi modal tetap pada hewan diukur dengan
penurunan nilai karena hewan telah tua.
Tumbuhan dan hewan yang masih dalam proses pembesaran akan menjadi
inventori WIP pada petani yang membesarkannya dan akan menjualnya.
Penambahan tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi PMTB pada petani
yang akan menggunakannya sebagai fixed assets.
Tumbuhan dan hewan yang masih dalam proses pembesaran akan menjadi
inventori pada penjualnya, jika terjadi kontrak penjulan kepada petani yang
akan menggunakannya sebagai fixed assets akan dikeluarkan dari WIP dan
dicatat sebagai PMTB pembeli.
Pertumbuhan tanaman & hewan yang akan menjadi fixed assets menjadi
PMTB jika dipelihara dan dikembangkan oleh petani yang akan
menggunakannya pada proses produksi.
II.5. PERUBAHAN INVENTORI
Pendahuluan
Stok/inventori merupakan persediaan barang, baik berasal dari pembelian, yang akan
dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau dijual lagi, maupun barang
yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik dalam bentuk barang
jadi maupun barang setengah jadi. Inventori/persediaan merupakan salah satu aset
yang paling mahal di banyak perusahaan, mencerminkan sebanyak 40 % dari total
modal yang diinvestasikan .
6 fungsi inventori/ persediaan
1. Mengantisipasi permintaan yang timbul dari konsumen
2. Memasangkan produksi dengan distribusi
3. Mengambil keuntungan dari potongan jumlah
4. Melakukan hedging terhadap inflasi dan perubahan harga
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 32
5. Menghindari dari kekurangan stok yang terjadi karena cuaca, kekurangan
pasokan, masalah mutu, atau pengiriman yang tidak tepat
6. Menjaga agar operasi dapat berlangsung dengan baik
Konsep dan Definisi
Perubahan Inventori menurut SNA
Persediaan yang masih dikuasai oleh unit-unit yang menghasilkan pada waktu
sebelumnya untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual atau diberikan pada
pihak lain atau digunakan dengan cara lain
Persediaan produk yang berasal dari pihak lain yang tujuannya untuk digunakan
sebagai input antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut
Pemegang stok tersebut adalah produsen, pedagang dan pemerintah. Stok pemerintah
merupakan barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi, seperti bahan pangan
dan bahan bakar yang disediakan guna keperluan waktu kritis. Alat berat seperti kapal
dan pesawat merupakan stok bagi pihak produsen. Sementara bangunan yang sedang
dikerjakan tidak termasuk stok, melainkan merupakan pembentukan modal tetap bruto.
Apabila semua stok akhir tahun yang ada pada produsen, pedagang dan pemerintah
tersebut dikurangi dengan stok awal tahunnya, maka akan diperoleh perubahan stok
untuk tahun yang bersangkutan.
Cakupan
Jenis inventori/persediaan:
1. Barang jadi : Persediaan barang yang telah selesai diproses dan menunggu
dikirimkan/dijual.
2. Barang setengah jadi (WIP) : Telah mengalami beberapa perubahan tetapi
belum selesai.
3. Bahan baku & penolong (Bahan mentah) : Bahan yang telah dibeli namun
belum diproses/digunakan.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 33
4. Perlengkapan pemeliharaan/perbaika/operasi (MRO) : Merupakan persediaan
yang dikhususkan untuk perlengkapan, pemeliharaan, perbaikan dan operasi.
Penyebab perubahan persediaan / inventori antara lain pembelian, kelahiran,
penambahan berat, penjualan, pemotongan, kematian, hilang dan transfer.
Sumber data
Estimasi yang digunakan untuk menilai besarnya perubahan stok, sampai saat ini
belum ada metode yang paling tepat, sebab data jumlah stok belum tersedia secara
lengkap. Nilai perubahan stok dalam komponen penggunaan PDRB ini masih
merupakan perkiraan kasar, karena dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah
bruto sektoral dikurangi dengan penggunaan untuk komponen permintaan akhir lainnya
(merupakan sisa/residual).
Dengan demikian, nilai perubahan stok atas dasar harga berlaku dalam penghitungan
ini diperoleh dari hasil pengurangan antara PDRB menurut lapangan usaha atas dasar
harga berlaku dengan komponen penggunaan PDRB lainnya (konsumsi rumah tangga,
konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap
domestik bruto dan ekspor netto). Perubahan stok atas dasar harga konstan 2010
didapat dengan cara yang sama, yaitu merupakan selisih PDRB atas dasar harga
konstan 2010 dengan total komponen penggunaan PDRB lainnya.
Metode Penghitungan
Penghitungan perubahan Inventori :
Metode Revaluasi: Quantum X Harga
Metode Deflasi : Perubahan Inventori ADHB : Indeks Harga
Metode Ekstrapolasi : Inventori tahun dasar ADHK : Indeks Quantum
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 34
II.6. EKSPOR DAN IMPOR
Pendahuluan
Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu
region dengan penduduk region lain termasuk dengan negara lain, baik melalui udara,
laut dan darat. Ekspor dan impor tersebut meliputi barang, jasa pengangkutan, jasa
asuransi, jasa komunikasi dan berbagai jasa lainnya. Ekspor barang dinilai dengan
harga f.o.b (free on board) sedangkan impor jasa dinilai dengan harga c.i.f (cost of
insurance, and freight). Ekspor dinilai pada saat barang tersebut diberikan ke bukan
penduduk domestik, sedangkan impor dinilai pada saat barang tersebut diterima oleh
penduduk.
Transaksi barang dan jasa tersebut adalah semua barang dan jasa yang melintasi batas
geografis suatu daerah.Penduduk suatu daerah terdiri dari badan pemerintah,
perorangan, perusahaan dan lembaga swasta yang tidak mencari untung di daerah
tersebut.
Konsep dan Definisi
Saat ini, konsep masih mengacu pada SNA 1993 & MSITS 2002.
EKSPOR KE LUAR NEGERI:
Transaksi perpindahan kepemilikan legal (baik berupa penjualan, barter, gifts
atau grants) atas barang & jasa dari residen suatu negara ke luar negeri.
IMPOR DARI LUAR NEGERI:
Transaksi perpindahan kepemilikan legal (baik berupa pembelian, barter, atau
penerimaan dari gifts atau grants) atas barang & jasa dari luar negeri ke residen suatu
negara.
Residen Indonesia: Setiap orang, unit usaha atau organisasi yang menetap di
Indonesia untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Termasuk juga:
• mereka yang baru menetap di Indonesia kurang dari 1 tahun tapi berencana
untuk menetap selama lebih dari 1 tahun
• kantor cabang dan anak perusahaan dari luar negeri yang berada di Indonesia.
Tergolong Residen Indonesia:
WNA yang bekerja di Indonesia
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 35
Perusahaan milik asing yang berdomisili di Indonesia
Kedutaan/konsulat RI yang berada di luar negeri
Turis Indonesia yang berada di luar negeri
Siswa Indonesia yang berada di luar negeri
Pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri
Non Residen Indonesia : Setiap orang, unit usaha atau organisasi yang menetap di
luar negeri untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Termasuk dalam pengertian ini
adalah :
- Baru menetap di Indonesia kurang dari 1 tahun dan tidak berencana untuk menetap
selama lebih dari 1 tahun.
- Kantor cabang dan anak perusahaan Indonesia yang berada di luar negeri.
Cakupan
Termasuk dalam kegiatan ekspor adalah pembelian langsung barang dan jasa di
wilayah domestik suatu daerah oleh bukan penduduk daerah tersebut.Transaksi
tersebut meliputi ekspor dan impor barang, pengangkutan, komunikasi, jasa-jasa,
asuransi dan berbagai jasa lainnya seperti jasa perdagangan yang diterima oleh
pedagang daerah tersebut yang kegiatannya mengadakan transaksi barang di luar
tersebut.Juga termasuk disini transaksi dari beberapa barang teertentu seperti barang
dan jasa yang langsung dibeli di pasar domestic oleh bukan penduduk daerah tersebut,
dan juga pembelian langsung di luar daerah oleh penduduk daerah tersebut.
Sumber data
Data yang tersedia mengenai ekspor dan impor masih sangat terbatas. Adanya
kebijaksanaan pemerintah untuk menutup jembatan timbang mengakibatkan sulitnya
memperkirakan nilai ekspor dan impor barang lewat darat.Untuk menanggulangi hal
tersebut perlu dilakukan survey khusus lalu lintas barang melalui darat antar daerah
(survey arus barang dan jasa).
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 36
Metode Penghitungan
Metode dan Cakupan SNA 2008 belum sepenuhnya bisa diimplementasikan
dalam penghitungan X-M PDB/PDRB Tahun Dasar 2010.
Penghitungan X-M Barang Luar Negeri untuk PDRB saat ini baru bisa
dilakukan sampai tingkat propinsi. X-M Barang (LN dan Antar Wilayah)
untuk Kab/Kota menggunakan metode Cross Hauling.
Data Ekspor Impor Barang Propinsi Tahun 2010 seperti yang sudah dilakukan
pada Road Map 1 yang lalu (data sudah di-aktual-kan/tanpa carry over,
impor menurut KPPBC )
Penghitungan X-M Jasa Luar Negeri untuk PDRB saat ini dialokasikan oleh
Pusat.
Dalam penghitungan X-M Barang Luar Negeri PDB/PDRB menggunakan LK
yang sudah pernah diberikan, dengan beberapa perubahan/penyempurnaan,
seperti:
1. Kurs X-M akan menggunakan “Kurs Tertimbang Transaksi”
2. Impor Barang Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dimasukan dalam
penghitungan PDB/PDRB.
3. Rasio Freight (F) digunakan dalam penghitungan konversi nilai impor
barang c.i.f menjadi nilai f.o.b
Under Coverage (UC) Ekspor Impor belum semuanya data bisa diperoleh,
saat ini masih menggunakan Rasio Direct Purchase (DP) dan Rasio
Undocumented Transaction (UT). DP dan UT merupakan bagian dari Under
Coverage.
Over Coverage (OC) Ekspor Impor data belum tersedia. Subject Matter
sedang meneliti “Perdagangan Transit” yang merupakan bagian dari OC.
Kegiatan Merchanting (MC) dalam ekspor barang data belum tersedia.
Perkiraan BI, nilai dari kegiatan merchanting kecil.
Nom Monetary Gold (NM) Ekspor Impor sedang dilakukan inventarisasi
oleh Subject Matter. Dokumen PEBK/PIBK salah satunya mencakup Ekspor-
Impor Non Monetary Gold.
Nilai Insurance (I) dan Nilai Freight (F) saat ini masih menggunakan rasio
yang lama (untuk rasio Insurance), sedang rasio Freight akan menggunakan
rasio hasil studi BI. Subdit Statistik Impor sudah melakukan inventarisasi data
insurance dan freight dalam dokumen PIB sejak thn. 2012.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 37
BAB III
PDRB KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
MENURUT PENGELUARAN
3.1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen yang cukup
dominan/besar dalam penggunaan PDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada
tahun 2010, pengeluaran konsumsi rumahtangga mencapai 40,10 persen dengan angka
absolut 2,699 Triliun Rupiah. Adapun pada tahun 2013, pengeluaran konsumsi
rumahtangga telah mencapai 3,570 Triliun Rupiah (34,36 persen dari total PDRB)
Bila dilihat lebih jauh rincian konsumsi rumah tangga tahun 2013, porsi untuk
konsumsi kelompok makanan sebesar 20,64 persen dari seluruh PDRB. Porsi
pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi kelompok makanan ini masih merupakan
pengeluaran utama bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat. Adapun pengeluaran untuk
konsumsi bukan makanan mencapai 13,72 persen.
3.2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA
Pengeluaran swasta nirlaba merupakan pengeluaran oleh lembaga-lembaga
yang tidak berorietasi memperoleh keuntungan tapi lebih bersifat pelayanan kepada
masyarakat. Kontribusi pengeluaran lembaga swasta nirlaba tahun 2010 relatif kecil
yaitu sekitar 0,43 persen. Adapun pada tahun 2013 mencapai 0,31 persen.
3.3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mempunyai peranan penting dalam
ekonomi khususnya dalam pelayanan publik, intervensi kebijakan dan regulasi bagi
kelancaran kegiatan ekonomi. Pada tahun 2010 pengeluaran konsumsi pemerintah telah
mencapai 5,89 persen. Adapun pada tahun 2013 sudah mencapai 7,14 persen.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 38
3.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO
Berbagai potensi dan peluang ekonomi yang terdapat di Tanjung Jabung Barat
mendorong investasi oleh institusi ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi
komponen Pembentukam Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2010 sebesar 4,93 persen.
Adapun pada tahun 2013 sudah mencapai 5,78 persen.
3.5. PERUBAHAN STOK
Perubahan Stok tahun 2010 atas dasar harga berlaku sebesar 44,741 Miliar
Rupiah atau sekitar 0,66 persen. Adapun kontribusi perubahan stok pada PDRB ADHB
tahun 2013 mencapai 0,04 persen.
3.6. EKSPOR DAN IMPOR
Salah satu komponen penggunaan PDRB adalah ekspor dan impor, yang
meliputi kegiatan ekspor dan impor antar negara, antar provinsi dan antar kabupaten.
Oleh karena penggunaan PDRB pada masing-masing komponen termasuk juga barang-
barang impor, maka nilai impor merupakan faktor pengurang dari nilai ekspor untuk
mendapatkan ekspor netto. Ukuran keterbukaan perekonomian suatu daerah dapat
ditunjukkan oleh peranan perdagangan kabupaten tersebut dengan luar negeri dan luar
daerah (luar provinsi dan luar kabupaten).
Komponen ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas dasar harga berlaku
pada tahun 2010 sebesar 7,482 Triliun Rupiah. Sedangkan nilai impor Kabupaten
Tanjung Jabung Barat pada tahun 2010 adalah sebesar 4,251 Trilun Rupiah. Dengan
demikian terdapat selisih (nett export) yang positif sebesar 3,230 Triliun Rupiah atau
sekitar 47,99 persen dari total PDRB. Adapun pada tahun 2013 nett export mencapai
sudah mencapai 52,37 persen.
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 39
Ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa barang mentah dan setengah
jadi baik dari hasil pertanian, pertambangan, maupun industri yang diekspor keluar
negeri maupun luar daerah. Adapun impor berupa barang jadi yang dikonsumsi oleh
rumah tangga, swasta nirlaba, pemerintah, maupun untuk Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB). Besarnya nilai impor Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa barang
jadi menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap daerah lain.
Grafik 3.1 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 40
LAMPIRAN
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 41
Tabel 1 : PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran Atas
Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah)
No. Jenis Pengeluaran 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga (PKRT) 2.699.449,15 2.830.473,12 3.462.857,16 3.570.073,28
1.a. Makanan 1.718.600,46 1.821.570,99 2.090.460,02 2.144.711,89
1.b. Bukan Makanan 980.848,69 1.008.902,13 1.372.397,14 1.425.361,39
2.
Pengeluaran Konsumsi
Lembaga Non Profit
(PKLNPRT)
28.924,80 29.565,20 30.507,79 31.999,78
3. Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah (PKP) 396.637,90 500.464,00 613.062,73 741.613,05
4. Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) 331.913,86 389.819,90 474.256,85 600.827,75
5. Perubahan Inventori 44.741,05 37.950,00 31.151,36 3.787,46
6. Ekspor 7.482.475,61 8.607.694,46 9.859.912,11 11.553.612,54
7. Impor 4.251.921,68 4.542.150,91 5.470.162,96 6.112.920,71
JUMLAH 6.732.220,69 7.853.815,76 9.001.585,05 10.388.993,15
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 42
Tabel 2 : Distribusi PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013 (Persen)
No. Jenis Pengeluaran 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga (PKRT) 40,10 36,04 38,47 34,36
1.a. Makanan 25,53 23,19 23,22 20,64
1.b. Bukan Makanan 14,57 12,85 15,25 13,72
2.
Pengeluaran Konsumsi
Lembaga Non Profit
(PKLNPRT)
0,43 0,38 0,34 0,31
3. Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah (PKP) 5,89 6,37 6,81 7,14
4. Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) 4,93 4,96 5,27 5,78
5. Perubahan Inventori 0,66 0,48 0,35 0,04
6. Ekspor 111,14 109,60 109,54 111,21
7. Impor 63,16 57,83 60,77 58,84
JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 43
Tabel 3 : Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut
Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013 (Persen)
No. Jenis Pengeluaran 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga (PKRT) 100,00 104,85 128,28 132,25
1.a. Makanan 100,00 105,99 121,64 124,79
1.b. Bukan Makanan 100,00 102,86 139,92 145,32
2.
Pengeluaran Konsumsi
Lembaga Non Profit
(PKLNPRT)
100,00 102,21 105,47 110,63
3. Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah (PKP) 100,00 126,18 154,56 186,97
4. Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) 100,00 117,45 142,89 181,02
5. Perubahan Inventori 100,00 84,82 69,63 8,47
6. Ekspor 100,00 115,04 131,77 154,41
7. Impor 100,00 106,83 128,65 143,77
JUMLAH 100,00 116,66 133,71 154,32
http://tanjabbarkab.bps.go.id
http://tanjabbarkab.bps.go.id
Laporan Studi Penyusunan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2010-2013 44
Tabel 4 : Indeks Berantai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut
Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2013 (Persen)
No. Jenis Pengeluaran 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga (PKRT) - 104,85 122,34 103,10
1.a. Makanan - 105,99 114,76 102,60
1.b. Bukan Makanan - 102,86 136,03 103,86
2.
Pengeluaran Konsumsi
Lembaga Non Profit
(PKLNPRT)
- 102,21 103,19 104,89
3. Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah (PKP) - 126,18 122,50 120,97
4. Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) - 117,45 121,66 126,69
5. Perubahan Inventori - 84,82 82,09 12,16
6. Ekspor - 115,04 114,55 117,18
7. Impor - 106,83 120,43 111,75
JUMLAH - 116,66 114,61 115,41
http://tanjabbarkab.bps.go.id