laporan tahunan mappi tahun 2003
TRANSCRIPT
b
I
I
rli
I
l
:
I
LAPORAN TAHUNAN
Masyarakat Pemantau Peradilan fndonesiaFakultas Hukum Universitas Indonesia
TAHUN 2OO3
FakultasUniversitas
Hukumlndone$ia
MaPFI.F}tI;g
lI
i Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukum Universffas, lndnnesia
PENDAHULUAN
Tahun 2003 ini " adalah tahun ketiga bagi MaPPI dalam menJalankan
kiprahnya sebagai lembaga otonom di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
dengan lingkup keglatan seputar kajlan atas implementasi sistem peradilan
di Indonesia. Di awal usianya yang ketlga MaPPI mencoba melakukan
pembenahan baik secara internal organisasi, sistem, struktur maupun
sumber daya manusia (dalam hal lni terjadi beberapa kali restrukturisasi dan
reposisi yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan sumber daya
organisasii maupun dalam hal mekanisme gerak langkah organisasi. ;
Pada awbl tahun 2003, MaPPI mulai memperluas wilayah pemantauan dari
yang pada awalnya hanya 3 wilayah pemantauan, pada tahun ke-3 ini
wilayah pemantauan bertambah menjadi 6 wilayah pantauan yakni lima
Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta dan satu Pengadilan Negeri di
wilayah Cibinong. Di tahun ketiga ini MaPPI Juga mulai membuka jaringan
Pengaduan (Advokasi) serta investigasi terhadap aparat penegak hukum di
wilayah Pengadllan Negeri di DKI Jakarta dan Cibinong. Pada peftengahan
tahun 2003 MaPPI Juga menambah aktifitas kerja, yakni melakukan
pemantauan terhadap kinerja jaksa. Berkenaan dengan hal pemantauan
peradilan, MaPPI mencoba menyusun metode pemantauan berdasarkan
mekanisme hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam tahun 2003 ini
MaPPI telah mengadakan Pelatihan Pemantauan dan Pelatihan Advokasi
masing-masing sebanyak dua kali. Peserta Pblatihan tidak hanya para
mahasiswa dari FHUI, melainkan dari berbagai Universitas di Jabotabek. Hal
ini digunakan untuk sosialisasi berbagai metode yang berkaitan dengan
pemantauan serta pembentukan jaringan pemantauan di Ja P-,f*
Pelatihan, MaPPI merekrut beberapa mahasiswa yang apt;
Pemantauan MaPPI.
Dari berbagai pengalaman baik dalam sistem perekrutan, pelatihan maupun:
metode yanE digunakan, maka dilakukan pemb'errahan sistematisasi semua
hal tersebut sampai kemudian berhasil menyusun suatu sistem rekrutmen,
metode p6mantauan dan mekanisme pengkajian sebagaimana yang
II
I
I
I
I
i
i
I
i
I
I
I
tI
I
II
l
I
*16b{t
Ev
c,
I
I
I
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndnnesiaFakultas Hukum Universitas lndanesia
dilakukan saat ini. Dimana hasil pemantauan akan dlanalisis oleh tim analisis
kemudian dilakukan pendalaman (terutama y?ng berkaitan dengan
substansi/materiil suatu kasus) untuk diJadikan hasit pemantauan yang
lengkap dan tersiitematisasi. Hasil ini untuk selanjutnya akan d'rjadikan
laporan dari MaPPI kepada Ketua Pengadilan terkait serta Mahkamah Agung
guna diJadikan dasar dalam melakukan analisa kinerja para aparat penegak
hukum di Pengadilan yang dipimpinnya.
Hasil pemantauan yang telah dianalisis kemudian ditempatkan dalam bagian
Peradilah tlalam Pant'auan lrada Media' Hukum dan Kbaciiian TEROPONG"dah
akan disiarkan dalam Radio Talkshow "DELIK", terutama kasus-kasus
tertentu yang telah dianalisis dan ditentukan. Untuk selanjutnya hasil
pemantauan tersebut akan dimasukkan ke dalam website MaPPI yakni
www.pemantauperadilan.com. Hasil Analisis yang telah layak untuk
diekspose ke publik akan disampaikan melalui Press Release yang dikirim ke
media Se-Jabotabek.
Berbagai release telah dikeluarkan oleh MaPPI, begitu juga halnya dengan
media, MaPPI membuat jaringan yang lebih balk dengan beberapa media
cetak, TV, Radio dan Internet. Beberapa release MaPPI dlantaranya dimuatdi Media Indonesia, suara pembaharuan, Kompas Radlo ARH, Radio 6BH,
Hukum online dan ombudsman. Media Tv yang pernah meliput kegiatan
MaPPI diantaranya RCTI, Metro TV, SCTV ,N 7 , Trans TV, TPI dan AN Teve.
Jaringan dengan media berangsur akan terus ditingkatkan intensitasnya.
Selain itu juga jaringan dengan lembaga sejenis MaPPI di berbagai daerah
akan terus digencarkan, seperti jaringan MaPPI di Makasar yakni LIPPI,
LAMPION di Ambon, MaPPI Universitas Mataram, LPPI dl Surabaya, INJURY di
Padang, Jaringan di semarang, serta Jaringan di Yogyakarta yakni IcM.
Selain berbagai jaringan pemantauan sebagaimana tersebut diatas, MaPPI
juga kini menyebarkan "virus" pemantauan peradilan ke berbagai universitas
di jakarta ciiantaranya adaiah Universitas Tujuh Beias Agustus di Jakarta
Utara dengan. nama Lembaga Transparansi Beradilan Indonesla (LTPI),
Universitas Jayabaya di Jakarta Timur, Universitas Bung Karno di Jakarta
Pusat, STIH Jagakarsa di Jakarta Selatan.
,..,. iiioy.rtl$tltlllItl
I
I
I
J
i
i
I
I
I
I
i
I
i
I
I
i
I
I
I
i
Masgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFakultas Hukum Universitas lndanesia
Luasnya cakupan wilayahnya pemantauan tersebut mdlalui berbagai jaringan
pemantauan dan berbagai liputan media atas pemantauan MaPPI, hal
tersebut dijadikan nilai tambah dalam proses reformasi hukum di peradilan.
Nilai tambah itu dij'adakan bagian dalam Laporan yang disampaikan Duta
Besar Indonesia Djismun Kasri dalam laporannya di 59th session High
Commisioner of Human Right di Geneva. Dalam laporannya, DJismun Kasri
menyebutkan MaPPI sebagai elemen penting dalam partlsipasi masyarakat
untuk perbaikan sistem peradilan dan pencapaian zero policy on Corruptionin
Judiciary.
Program' ecit'okasi clan pusat pengaduan lviasyarakat yang dijalankan oleh
MaPPI dalam tahun 2003 mencatat berbagai laporan yang masuk dari
masyarakat. Hal ini menarik minat Komisi Ombudsman Nasional untuk
bekerjasama dengan MaPPI dalam memberikan tindak lanjut atas laporan
Masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan pola-pola
maladministrasi di peradilan. Selain itu sistem advokasi dan pengaduan
MaPPI menarik minat Komisi Yudisial New South Wales Australia, untuk
berkunjung dan berdiskusi dengan MaPPI sekaligus tukar menukar informasi
dan pengalaman dalam penciptaan sistem informasi di pengadilan.
Mekanisme pengaduan akan lebih ditingkatkan lagi dimasa mendatang,
dertgan menJajaki sistem pengaduan melalui SMS yang juga akan disertai
dengan adanya Runing lext di website MaPPI. Mekanisme ini akan sernakin
memantapkan metode pengaduan masyarakat dan bisa lebih mempermudah
masyarakat untuk mengadukan berbagai penyimpangan yang ditemui dan
dialami di peradilan. Dengan adanya running text akan lebih tercipta, apa
yang dinamakan real time complaint from the society.
Berkaitan dengan aktivitas MaPPI khususnya di bidang riset, pada tahun
2003 ini MaPPI juga telah melakukan penelitian-penelitian diantaranya
penelitian mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban: Tinjauan Terhadap RUU
Perlindungan Saksi Dan Korban, Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya
Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana, serta Suatu Tinjauan tentang
Contempt of Court. Selain itu kami juga melakukar,. eksaminasi terhadap
kasus Pelanggaran l-iAM berat atas nama Timbul Si[.aen, Perkara Tindak
Pidana Korupsi dengan Terdakwa Samadikun Hartono, serta Perkara Semen
r(0Drffi;q)=iMasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFerkultas Hukum Universitas lndonesia
Padang. Workshop mengenai Pengadilan HAM dengan tema Optimyzing
Human Right Court by Revising and Empowering lhe Human Right Court
Procedural Law wiin Awareness to the Victim and Sociat Justice, yang
bekerjasama dengan ALRI, ALSA dan UNDIP Semarang, Juga telah kami
lakukan pada awal bulan oktober 2003.
Demikiariian, diharapkan ciengan serrrBkin bertarrii.raiirrya aktivitas dan
kegiatan MaPPI dalam bidang hukum dan peradilan akan dapat membantu
meningkatkan dan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.
lWasgarakat Pemantau Peradilan lndanesiaFmkultas Hukum Univgirgritas lndonesia
BAGIAN IDIVISI MEDIA DAN KOMUNIKASI
Selama periode tahun 2003, divisi Media dan Komunikasi (Medkom)
MaPPI-FI'{UI telah melaksenakan program kerja tahunan yeng terbagi dalar"n tiga
bidang kerja. Tiga bidang kerja tersebut dibentuk berciasarkan kegiatan yang
dilakukan oleh divisi Medkom yang terdiri dari bidang Media Keadilan Teropong,
bidang Radio Talk Show, dan bidang Media Online pemantauperadilan.com.
Laporan ketiga bidang kerJa tersebut akan menjadi inti dari laporan tahunan ini.
I. Bidang Kerja Media Keadilan Teropong
Media hukum dan keadilan Teropong adalah media semi jurnal yang terbit
setiap bulannya. Saat ini Teropong telah memasuki periode terbit tahun ketiga,
yaitu dimulai dari Volume II, No. 3, Desember 2002 sampai dengan Volume III,No. 3, Desember 2003. Adapun tema yang diangkat dalam teropong adalah
wacana aktual yang sedang berkembang di tengah masyarakat.
A. MATERI TEROPONG
Materi yang terdapat dalam Teropong antara lain adalah;
o PROLOG, yaitu merupakan pengantar materi yang disaJikan oleh Redaksi
dalam setiap terbitan Teropong per bulan
. OPINI, yaitu merupakan hasil pemikiran dari para penulis sesuai dengan
tema yang telah ditentukan, dikaitkan dengan permasalahan
yang lebih partikular menurut perspektif penulis. Penulis opini
dapat berasal dari kalangan akademisi, LSM, Iembaga
peraCilen, maupun organisasi lainnva.
o LIPUTAN, yaitu merupakan peiiputan kegiatan yang berkenaan erat
dengan pengembangan hukum
. PUSTAKA, yaitu merupakan resensi terhadap literatur terbaru dalam
bidang hukurn.
o SOROTAN LEGISLASI, yaitu merupakan penyajian peraturan
perundang-undangan terbaru di bidang penegakan hukum,
d e n g a n tuj u a n u ntu k sosi a I i sa s i terh a d a p.rrrihifi*f.t I u a s.
ItffiWffii
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFmkultas Hukum Universitas lndanesia
PERADTIAN DALAM PANTAUAN, yaitu mirupakan hasit pemantauan
yang dilakukan oleh Divisi Monitoring terhadap Pengadilan
Ittegeri di seluruh wilayah Jakarta dan Pengadilan Negeri
Libinong dengan periode per bulan. pemantauan yang
' I 'dilakukan terhadap sidang pidai'ra dan perdata tersebut
kemudian dianalisa secara formil, yaitu dengan melihat
kesesuaian antara jalannya proses persidangan dengan
hukum acara perdata dan hukum,acara pidana.
Adapun perincian materi reropong selama per bulan terlampir pada
lampiran 1.
B. HAL-HAL TEKNIS KENDALA YANG BERKENAAN DENGAN TEROPONG
Adapun hal-hal teknls yang berkenaan dengan teropong antara lain adalah
dalam hal:
. Penentuan Tema Teropong
Tema Teropong setiap bulannya ditentukan melalui mekanisme rapat
redaksi yang dilaksanakan setiap minggu pertama. Pada rapat redaksi ini
setiap perwakilan divisi hadir untuk memberikan usulan tentatifmengenai tema Teropong dengan mengemukakan alasan pengaJuan
tema tersebut. setelah melalui proses diskusi, maka tema Teropong
untuk edisi berikutnya ditentukan. Dalam penentuan tema, tidak terdapatkendala yang berarti, sebab wacana hukum yang terdapat di masyarakat
selalu berkembang. Apabila selama periode tertentu belum ada
perkembanEan wacana hukum baru, r4aka tema Teropong dapat
ditentukan dengan melihat agenda hukum nasional. sehingga dengan
der.tikian, kesulitan penentuan tema teropcrng tidak secara signifikan
ditemui.
Penentuan Sampul Muka Teropong
Sampul muka Teropong disesuaikan dengan tema Teropong yang telah
ditentukan. Tema sampul Teropong ditentukan melalui rapat intern Divisi
Media (omunikasi. Untuk merealisasikaqnya redaksi meminta bantuan
designer grafis untuk membuatnya. Penentuan sampul muka ini pun
tidak menemui kendala yang berafti.
t
i
i
I
I lWasgarakat Pemantau PeraiTitan lndanesiaFakultas Hukum Universftas lndanesia
Pendistribusian Teropong
Pendistribus*ian Teropong dilakukan dengan mengirimkan Teropong ke
beliagai Lernbaga swadaya Masyarakat, L.ernbaga Kejaksaan, Lembaga
Kepolisian; Lembaga Pengadilan, dan organisasi-organisasi hukum baikyang berada di Jakafta maupun luar Jakarta. Kendala yang dialami dalampendistribusian Teropong adalah adanya Teropong yang mengalami
"pengembalian" karena ternyata alamat yang dituju sudah berubah.
selain itu, kendala lainnya a.dalah dalam hal penawaran terhadap tokobuku, khususnya Gramedia. Pendistribusian Teropong lebih difokuskan ke
berbagai daerah di luar Jakarta. untuk keperluan tersebut, penawaran
harus dimasukkan langsung ke toko buku di daerah yang dituju. Hal inisulit untuk dilakukan mengingat periode terbitan Teropong adalah
bulanan, sebab waktu yang dlbutuhkan untuk mengirimkan Teropong ke
daerah yang dituju relatif lama. sehingga, isi reropong pada saatditerima oleh toko buku di daerah yang bersangkutan akan menjadi oufof date atau "basi".
Pengumpulan Materi Teropong
Batas waktu pengumpulan materi reropong adalah setiap akhir bulan.Tidak terdapat kendala berarti untuk pengumpulan beberapa materiTeropong, seperti antara lain Liputan, sorotan Legislasi, pustaka, danProlog. Kendala yang cukup signifikan terdapat pada pengumpulan materiTeropong, antara lain:
a. Opini.
Kesulitan pengumpulan oplnl cukup besar. Hal ini dikarenakanketerlambatan penyerahan naskah oleh penulls oplni sesuai dengan
batas waktu yang telah ditentukan. Bahkan terkadang pada saatsudah mendekati bahkan melampui batas waktu, mereka menyatakan
tidak dapat menyerahkan naskah opini dikarenakan frekuensikesibukan yang sangat tinggi. untuk mengantisipasi hal ini, maka
sebaiknya rapat redaksi ditujukan untuk menentukan tema untuk 2a.tau 3 bulan kedepan,. sehingga apabila terdapat penulls yang Hdak
:
Nlasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFakultas Huk um Universitas lndanesla
dapat menyerahkan naskah, dapat dicarikan penggantinya sesegera
mungkin.
b. Peradilah Dalam Pantauan
Penguntpulan materi Peraditan Dalam Fantauan sebenarnya tidak
terlalu mengalami kendala yang berarti. Mekanisme pengumputan
materi Peradilan Dalam Pantauan dimulai,darl Divisi Monltoring yang
mengumpulkan berkas-berkas perkara melalui mekanisme
pemantauan di berbagai wilayah Pengadilan Negeri di lakarta dan
cibinong. selanjutnya, berkas-berkas perkara tersebut kemudian
diserahkan oleh Divisi Monitoring kepada Divisi Riset untuk
selanJutnya dianalisis sehingga menjadi suatu rubrik "Peradilan Dalam
Pantauan." Apabila proses sirkulasi tersebut tepat waktu maka
otomatis pengumpulan "Peradilan Dalam Pantauan" Juga dapat
diserahkan oleh Divisi Riset kepada Divisi Media dan Komunikasi
secara tepat waktu. setidaknya dibutuhkan waktu satu minggu bagi
divisi Riset untuk melakukan analisis, baik secara materiil maupun
formil. Pada umumnya keterlambatan penyerahan "peradilan dalam
Pantauan" terJadi apabila Divlsi Monltoring mengalami kendala dalam
proses pengumpulan berkas di lapangan.
If. Bidang Kerja Radio Talk Show
Perjanjian kerjasama siaran radio talkshow interaktif tentang hukum
ditandatangani oleh Radio ARH 88.65 FM dengan MaPPI pada bulan Februari
2003. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak niinggu kedua
Februari 2003 hingga minggu kedua Februari 2AO4, Dalam perJanjian itu
disepakati bahwa siaran radio talkshow interaktif bertema hukum tersebut diberi
nama "DELIK", dan ditayangkan secara langsung setiap Senin (kecuali jika hari
senin tersebut bertepatan dengan hari libur nasional) pukul 20.00-22,00 WIB dari
studio Radio ARH 88.65 FM di Kawesan RCTI, Jl. Raya PerJuangan, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat.
Dalam pelaksanaan siaran radio talkshow interaktif DELIK tersebut
(selanjutnya disebut DELIK), pihak MaPPI berkewajiban menyediakan seorang
Masgarakat Penantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukum Universitas lndanesia
anchor (dalam hal ini telah ditunjuk sdri. Nursyarifah dari Divisi Media dan
Komunikasi) yang bertugas sebagai koordinator. Anchor tersebut juga
bertanggung jawab' atas tersedianya toplk yang akan diperbincangkan,
narasumber, term'of referrence (selanjutnya disingkat TOR) dan bahan-bahan
siaran lainnya (se'perti kamus hukum, berita hukum dan tips hukum). Topik,
kepastian narasumber, TOR dan bahan-bahan siaran lainnya tersebut harus
sudah dikirimkan kepada pihak Radio ARH 88,65 FM paling lambat pada hari
Jum'at untuk setiap minggunya. Pada saat siaran DELIK berlangsung, anchor
juga turut mendampingi penyiar. Namun, adakalanya anchor berhalangan hadir
dan digantikan oleh anggota divisi Medkom yang lain.
Selanjutnya pihak Radio ARH 88.65 FM berkewajiban untuk menyediakan
seorang penyiar dan sekaligus produser (dalam hal ini telah ditunjuk sdr. AD
Yusuf). Penyiar dan produser tersebut bertugas untuk membawakan acara DELIK,
memastikan telah tersedianya topik, narasumber, TOR dan bahan-bahan siaran
lainnya kepada Anchor dan sekaligus sebagai penanggung jawab DELIK dari
Radio ARH 88.65 FM.
MaPPI sendiri membagi jatah siaran tersebut menjadi 4 (empat) bagian
setiap bulannya, yaitu :
Senin minggu pertama dan ketiga (atau mlnggu keempat, jika Jumlah hari
Senin dalam bulan tersebut ada 5), diisi oleh Divisi Media dan Komunikasi
bersama dengan narasumber, membahas mengenai issue/masalah hukum
yang sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat.
Senin minggu kedua, diisi oleh Divisi Riset bersama dengan narasumber ,
menrbahas mengenai hukum acara; i
3. Senin minggu terakhir, diisi oleh Divisi Monitoring bersama dengan
narasumber, membahas sebuah kasus ditinjau dari sudut pandang hukum.
Dalam setiap edisi DELIK terdiri dari :
1. talkshow interaktif (perbincangan mengenai masalah hukum bersama 1
(satu) orang atau lebih narasumber dan tanya Jawab dengan pendengar.
Talkshow interaktif tersebut juga diselingi dengan :
2. berita hukum, yaitu berita singkat terkini seputar masalah hukum
sebanyak 4 (empat) topik berita.
dalam
1.
2,
TITUTT
w lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukum Universitas lndnnesia
3. kamus hukum, yaitu kumpulan istilah-istilah hukum dan pengertiannya
sebanyak 4 (empat) buah kosa kata.
4, tips hukum, faitu panduan ringkas
masalah-masalah hukum, sebanyak 1
bagi masyarakat dalarn menghadapi
(satu) buah tips.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh MaPPI:clari pihak Radio ARH 88.65
FM, hasill pooling yang dilakukan Radio ARH 88.65.FM pada pertengahan 2003
kepada seluruh pendengarnya tentang program-program acara yang ada di Radio
ARH diperoleh keterangan bahwa .respon pendengar Radio ARH 88.65 FM
terhadap acara DELIK cukup baik. Menurut para pendengar, apa yang disajikan
oleh radio ARH dan MaPPI telah dapat mengakomodir kebutuhan akan
pengetahuan hukum bagi para pendengar yang umumnya kurang mengerti
hukum. Untuk itu topik-topik hukum yang dipilih MaPPI untuk dibahas dalam
radio talkshow interaktif DELIK merupakan topik-topik menarik yang
bersinggungan langsung dengan kepentingan hui<irm pendengar Radio ARI-,
88.65 FM yang umumnya berusia 20 (dua puluh) hingga 40 (empat puluh) tahun.
Pada umumnya topik yang menarik para pendengar adalah seputar
permasalahan hukum keluarga (sepefti hukum p-erkawinan, hukum perceraian,
hukum waris), hukum pertanahan/agraria, hukum perburuhan, hukum
perlindungan konsumen, hukum hak kekayaan intelektual, dll. Hal tersebut
terbukti dengan meningkatnya jumlah pendengar yang menelpon saat siaran
berlangsung ketika topik-topik tersebut dibahas. sebaliknya, jika topik yang
dibahas adalah menyangkut tentang opini publik (sepefti- masalah korupsi,
hukuman mati, kinerja aparatur negara dan sejenisnya), pada umumnya jumlah
pendengar yang menelpon relatif lebih sedikit.
Sejauh ini tidak ada kendala berartl yang dihadapi dalam pelaksanaan
siaran radio talkshow interaktif DELIK. Namun, mengingat siaran radio talkshow
interaktif ini dilangsungkan pada . malam hari (pada Jam dimana orang-orang
umumnya beristirahat) dan berlangsung di studio Radlo ARH 88.65 FM di daerah
yang jauh dan padat dengan kendaraan (maget) tempat, umumnya pihak
narasumber sering merasa terkejut pada saat diminta menjadi narasumber,
walaupun pada akhirnya menyanggupi Juga untuk menjadi narasumber.
U4sgarakat Pemantau Peraditan IndonesiaFakultas Huk um Universitas lndanesia
Terhitung selama Februari 2003 hingga Desembe/ 2AO4, siaran DELIK dapatberlangsung tepat waktu, kecuali pada bulan Agustus 2003 sempat mengalamiketerlambatan sebanyak 1 (satu) kali selama 15 menit.
Untuk masa yang akan datang pihak nadio ARH 99.65 FM akanmemperpanjang perjanjian kerJasama dengan Mappl melihat respon yang
semakin lama semakin baik dari pendengar Radio ARH 88.65 FM terhadap DELIK.Selain itu pihak Radio ARH 88.55 FM dan MaPPI Jgga bergembira pelaksanaan
DELIK telah sesuai tujuan dan harapan yang diinginkan, yaitu memberikanpengetahuan hukum kepada masyarakat.
Hal tersebut terlihat dari penawaran yang diberikan oleh pihak Radio ARH
88.65 FM kepada MaPPI untuk mengubah jam tayang DELIK yang akan datang(rencananya akan diubah menjadi siang hari). Setelah kepindahan Radio ARH
88.65 FM ke gedung yang baru. Namun sejauh ini pihak Mappl belummemberikan tanggapan atas rencana perubahan Jam tayang tersebut, karenauntuk merubah jam tayang perlu dipertimbangkan faktor jumlah pendengar yangakan mendengarkan, sosialisasi kepada pendengar, kesediaan narasumber untukmengisi acara (mengingat acara tersebut akan berlangsung pada saat jam ker3:a
dan sulit untuk narasumber dengan Jam kerja yang teratur untuk meminta izin)dan berubahnya lokasi tempat dladakannya siaran, Sebagai catatan, menurutketerangan pihak Radio ARH 88.65 FM, rencananya mulai Maret ZOO4 Radio ARH
88.65 FM akan menempati gedung yang baru di tengah kota Jakarta, namuncukup padat dengan kendaraan Juga, yaltu di kawasan Mega Kuningan, JakartaSelatan. Untuk itu baik perpanjangan perJanjian kerjasama .maupun perubahanlainnya terhadap pelaksanaan DELIk (termasuk rencana perubahan jam tayang)perlu diteliti lebih lanjut dampak baik dan buruknya bagi semua pihak agarpelaksanaan DELIK dapat berjalan lebih baik lagi.
III. Bidang Kerja Media Online pemantauperadilan.com
Website MaPPI ini dibuat pada tahun 2003 sebagai media untukmensosialisasikan hasil-hasil pemantauan darl MaPPI dan sarana pembelajaran
untuk masyarakat yang berupa opini dari akademisi dan pemerhati hukum.
1r. : 1i|; rli{,l!ll!|f,{fl
I
l- lWasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFakultas Hukum Universitas, lntdonesia
Adapun isi website ini adalah:
Profile dari website, yang berisi profil website ini sendiri dan profil MaPPI
Analisa kasusi yang berisikan analisa dari kasus-kasus yang dipilih oleh
tim riset MaPPI untuk dilihat penerapan hukumnya.
Penelitian: yang berisikan hasil-hasil penelltian dari tim riset dari MaPPI
Alur Peradilan; yang berisikan rangkuman mengenai proses peradilan di
Indonesia yang mencakup: Peradilan Pidana, Peradilan perdata, Peradilan
Tata Usaha negara, peradilan Anak, dan peradilan agama.
Opini: yang berisikan Pendapat*pendapat dari akademisi dan pemerhati
hukum mengenai sistem hukum.di indonesia
Kolom: yang berisikan pendapat dari tim mappi mengenai suatu peristiwa
hukum yang aktual
Peraclilan dalann pantauan; yang berisikan hasil pemantauan MaPPI di
pengadilan negerl seiuruh Jakarta dan cibinong.
Alamat-alamat: berisikan alamat pengadilan, kejaksaan, kepolisian, LSM,
dan Pusat studi hukum seluruh indonesia
Link: yang berisikan link ke relasi-relasi MaPPI
Pooling: berisikan pooling yang dibuat oleh MaPPI
Website ini juga berisikan banner dari acara Talkshow MaPPI yang bertajuk
"Delik" dan rencana kemudian adalah memasukkan ringkasan dari tiap talkshow
ini kedalam salah satu isi dari pemantauperadilan.com sebagai pengganti dari
content KOLOM. Banner atas dari website ini juga rencananya akan menjadi
ajang promosi bagi jurnal yang dikeluarkan oleh MaPPI yaitu "TEROPONG"
Rencana lainnya adalah memperbaharui daftar alamat-alamat yang telah ada.
Selama tahun ini kendala yang dialami antara lain, sedikitnya pengunjung.
Hal ini disebabkan karena telah ada site dari mappi pada website theceli.com.
kesulitan ini kemudian diatasi dengan menghapus site dalam theceli.com
sehingga pengunjung yang ingin memperoleh lnformasl mengenai pemantauan
peradilan dapat langsung mengakses situs pemantauperadilan.com sampai saat
ini website MaPPI telah dikunjungi + 2800 pengunjung.
Kendala lain adalah tidak adanya fasilitas editing pada daftar alamat,
sehingga apabila ada kesalahan dalam pengisian daftar alamat, tidak dapat
segera diperbaiki. Hal ini telah diatasi dengan menambahkan fasilitas editing
alamat pada admin website
Nlasgamkat Pemantau PeraiTilan IndonesiaFi:kultas Huk um UniverEitas lndanesia
Proses pengisian data yang baru ke dalam' website sering terlambat
dikarenakan menunggu dari pengurus Teropong yang kadangkala terlambat dari
percetakannya. Narnun hal ini sudah coba diatasi dengan mengupdate isi website
setelah jurnal Teropbng telah dikirimkan.
Website lni telah berisi L2,5 o/o dari kapasitasnya yang berarti sekitar 23
MB dari total kapasitas 168 MB. Hal ini berarti masih banyak ruang kosong dalam
website ini sehingga kebutuhan akan ruang dalam website ini dapat memenuhi +
3 tahun kedepan, apabila isi vrebslte masih tetapi sama. Ada penawaran dari
pihak jurnaMukum dan Pembangunan untuk mempromosikan jurnal ini dan
memasukkan daftar isi Hukum dan Pembangunan ke dalam website ini.
Kerjasama telah dibicarakan dan pihak Hukum dan PembanguRan menawarkan
biaya peiiggentian uniuk"i00 MB baru sebagai kortpensasinya. Namun'hinEg.a
'kini kerjasama tersebut belum dapat dipastikan karena pihak Hukum dan
Pembangunan masih melakukan pendekatan kepada pihak atasannya.
IV. Program lainselain kegiatan yang dilakukan oleh setiap bidang kerja, terdapat
kegiatan kampanye yang menunJang kegiatan MaPPI dan masih berkaitan
dengan Medkom. Kampanye dilakukan dengan melalui pembuatan poster,
pembuatan stiker, pembuatan kalender, dan media kampanye lainnya.
Selain itu program pemantauan isu melalui analisis media belum
dapat dilakukan. Seharusnya kegiatan tersebut sudah dilakukan pada
akhir tahun ini. Beberapa program lain yang menunjang kegiatan kerja
Medkom seperti pelatihan Jurnalistik masih beltm dapat dilakukan.
Mengingat masih terdapat beberapa kendala, terutama masalah waktu dan
biaya.
V. Evaluasi
Secara umum pelaksanaan program kerja divisi Medkom dapat dikatakan
berJalan dengan cukup baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa
kendala yang dapat menghambat efektifitas pelaksanaan kegiatan program kerja
sebagai ir&na terpapar di atas. Bebei'apa hal yang pei'iu diperhatikan dalam
pelaksanaan program kerja tersebut antara lain:
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFdkultas Huk um Universrtas lndanesia
untuk bidang kerJa Media Keadilan Teropong, saforpai seJauh ini belum ada
kendala yang dapat menghambat program tersehut. Namun perlu juga untuk
menjadi masukafi bagi kelanjutan Teropong yaitu perlu dipikirkan kembali
pembiayaan bagi para kontributor opini. Selama ini kontributor opini menulis
secara sukarela. Di lain sisi insentif tersebut dipertukan sebagai bentuk reward
atas usaha mereka
perihal distribusi maJalah tersebut dapat dikatakan belum optimal. Kendala
utama dari permasalahan distribusi ini terdapat pada penerbitan. Waktu terbit
majalah ini masih belum konstan sehingga akan berpengaruh pada
penerimaan di toko buku yang akan menjadi mitra dalam distribusi.
penentuan tema daiam rapat redaksi masih periu untuk mendapat perhatian.
Selama ini rapat redaksi belum dapat menggali secara maksimal wacana yang
akan dikembangkan oleh MaPPI. Selain itu wacana yang diusung oleh
Teropong masih mengikuti trend yang ada di masyarakat.
untuk bidang kerja media online, harus diakui masih banyak kelemahan.
Faktor utama dari kelemahan itu masalah sumber daya manusia yang masih
belum secara optimal melakukan pengembangan atas situs yang dimiliki oleh
MaPPI. Di lain pihak kelemahan itu juga berasal dari designer web site yang
kurang sigap dalam merespon perubahan yang diinginkan. Namun kendala
tersebut akan diusahakan untuk diatasi.
perihal updating data masih menjadi kendala, terutama terkait dengan
sumber daya manusia yang melakukan tugas tersebut, Kendala tersebut
sudah dapat diatasi, walaupun dengan beberapa catatan.
perihal jumlah pengunjung tentunya merupakan salah satu faktor yang perlu
untuk diperhatikan. Hal itu sebenarnya dapat ,diantisipasi. dengan melakukan
beberapa perubahan pada tampilan web site dan promosi secara gencar atas
keberadaan web site ini.
selama ini fungsi Medkom sebagai divisi yang akan melakukan analisis
terhadap isu masih belum dapat berjalan. Sedianya fungsi tersebut sudah
berjalan pada akhir tahun ini. Paling tidak mulai tahun depan fungsi tersebut
akan dijalankan sesuai dengan fungsinya sehingga MaPPI dapat secara
konstan dan konsisten menyuarakan kepentingan publik atas dunia hukum.
I
I
I
1.
4.
2.
3.
5.
6.
7,
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFdkultas Hukum Universitas lndnnesia
I
E$Hq
EaCn c,c-LE)l-rL-s. g
l- J-| .-- =-r, C+. L.d8
zr()l-z{O.
€<(JatL.(JHaatUJo-
!E gE s$ 4Li* $E Fg[q:tt= FE EtTEFEpg za * isIsstA-q;=--+u1't[;t;E:f o- .tgrt=E,sgi#iEe' eHA $ f 8,il F PoE5,EE?g€tTIiE8E$;$hf;EEHgTER
{\d
l-o)o-
L6-E.sp.ugEE F€ uiEiEHE,s3Eg}E
zl-)o-5
E : a -g n E € c
EEdg Fi =: Fti$iEIsg-B'; EE SE
IggF!igIFE!iEiIiEgF
HzHo-o
E iEP=c-O{-ri$5o$I-EEEEu.,;EiiEnEFE$$tI{$[3?EfEfisBfi*;q€ aipPE*5ESIaf&{SS=eEE,f
$oJoalo-
sc(, C,e()-O--Hcros+ b b-,=
=-.s-sE(rl3€€:8
fi)I(vdtu,6{TIJoTUaai
ozFiHUJ{)Jo
r>t'{ \D2ZSPEOsffAL1;ral
UJF€
IWasgarakat Pemantau PerdditanFakultas Hukum universitas lndonesia
IndonEsia
-,Hfe5ddL" H
8$
Ectl ??T-LIo)-+-H'-1.iS E:r---E
=F82
l-zo-
€{Ja2JHaallrJo-
IEE csFI EOl-FrLEEiOiHIf =SsS,-$€H.C, 6 E 6.H L
E=Ft3.s':rdH'!,;
\d
l-oo-
a-Hq)
OJ
fi:-H.- = q AC, r= :S i-{'Tt cL= 5z - l- -lC lr-
zF>Cl-
5
\zHE{Lr-g6^OJF"Er/JHAFtE
=INYo0.-iclEEo=
.t-r L;i_c,ESF"oo(I)\) F? FI
HZHo-o
St.,,b EE!3iF E $Ez;Po'.-=sr;EEi eEE&f I.rf SEEiEtiE^E5-tr,
= ? -.tn = 9_E €FHfi;EEFsT
(DIodt6-
- .g A.tEqtgtyri 5 F qls*$€IE
(aoo$tHa,
)z{F"
t
$
ozt
HHUI€)Jo$zoo-od,IUFHd,lr,F€
!q,
-ogFrkNr*d,^F(UL-r/t
{iH[€{EtEf-- ci z,
Peradiian IndonesialWasgarakat PemantauFr:kultas Hukum Universitas lndanesia
-rDHfQ5dHE
EJCnc
?l-
F)HE E+8E:-:oiEst-d88
z{)Fzo-
EJazJHaalTUo-
E-Es+{ EF $ gpu
sregF;€: iEiiEtalnqe=':*EE*.8sjeEF$;FEH:EaEEE,h:'= egiE#;tF{EFEE: = =
E * $ =^ x H g + E r E s
\a
Fo)a-
g € :- .E s-s)osA.9.5€qgt^
#EsEss
z1-
o-5
'd5: r:E E 8 E ,,,ErEEr EtE}fSg€EE'$FgtAOHC;EEEf;=erl&EEE-fiEUEEdrsaNggsgIfI$Fs;
HzHo-o
!-.=
-r.O-.C:E)i-rrnE!E L ^= E € E E €S E ? E * T T 2 EF,.E?g!fi EgE6sEEE=,-.-E^.
aLgEi8$f,gE$s,E&iaa
ooJod,A.
EC^vtoq
EgEEiEqcnEcSS
(?oo(\IHol
)d,oUJIL
I
K)
ozi
HHUJ€)Joozoo.od,UJl-Hd,UJF
=
Fakultas Hukum Universitas tndanesia
.,Hfe6ddH8q
gt8-sEEEE95,gtd.oF\ztrE3E€S
rz{Fo)L
EQ-FIllbEO-.a^iE.gE.E-=e I Iggg$€TO:*izdafi
Lo?.Ytso= 'r-o- '7E!=tEEE.P386Ji
S t E r :E E s,^E+oPE;=EErpErr..'rts,gerou
?5st5's456;ztJ-oJCEP{E3{ttIEEESifid=rost g€;€o-'EEdE E€"=+ET€ETE;EEi5S&AEESFEfEEE
z)f-zo-
t{J{dZJHaalu,o-
H3O-Eo-tss Ec,--L55 Id+Y f \rZ E51L'.-r--,otrHO.=Os+FfY^rE3.EE-g-EEiE,EPEpd,IsEfo.
+-.-7nOl-.tr5E-9.914o5'i.--.9;irFEEiEEf S + E s * 3 Z n\zaE-?ftrPzE E ; i E E E i ftf*ErgtgEEEET++{EEI126ddg,fr2r?lS
zl-)6-5
(Y)ooNFUJd,
€t
\o
ozt
HHUJ{)Jo$zo6-od,TUf-HOLUJl-{€
lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesiaf;rIuDrffi@- Fakultas Hukut-n Universitas lndanesia
-,HfPtsJooHq
*or4 -b?no-Ets?g{$E13 g E
z{)l-z{6-
=Ja2JHaalu,o-
h\.Qtst g'
$$EqD\)tn
f;€B=triEe*8t
ra
Fo)o-
5 st 5JC'C,TJ:lCr)CeTgtr,T_FIr_ \J _l \Jt/lr?-,Etl$Eg€REA6
zF)o-5
$s;-?lliiiggiEEIlgtEg*]EIEI}EEEiJ
HZ,Ho-o
c H a ElD E
E t E a E € E E Ef 5 E E e i \ f E$;EEE:Er:.EsftEg*;si; E E aE i E E EgE$giEEggogodo-
.L(/)=e=9Es=E-g e
'?EEE
(Y)oo$lJHALo-
t
N
ozt
HHUJ€)Jo$zoo-od,UJ]-HALtUl-€
r,t,,.7
fllasgarakat Pemantau Peradilan lndonesiaFakultas Huk um Universitas lndanesiffi
-,HfQ5d.fiu
co$r=c 'lc(, c,{-Ltr\)q, o-l- (-'La,
-\Ci:J?T\,d8r-zt)l-zo-
{5az5Ha{ALUJA.
g $'ia gs'€& E EB2 EAisrf tef iEE=HE+!iH{E r?FEE
FEs$sEo FEdEFEE1$tll*EsgiE$sj
tzl-o)O.
EUI -LJ1o.i i E h .,6'i* =ig]
iL=!s f -E E :' ' E .EE:=?EiEiEF;$=sES#5
2l-)A.5
#E-6.x
t$f rsX€ IntsEiilErEEEIgEEgsEstgB;}oa
HZHo.o
O.-
aEEfS$!,iE:,Itt'--or.E EFSfroHg'csfr=2ig+( ,-' =rs?3rgAEE-Ps€8.tsfiHsS,,(soJodo-
o.ao.-a.''* -U-b
,Ar \Jrtt{
-6USE
(Y'oofttHIJJt
tooz
t
HHLu€}Jo$Zoo-od,UJl'-Hd,u,i-{
$Fl
a-'ooELotl-fi6'E8o(u..8 *0, sI-(IEsi
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukunr Universitas lndnnesia
q,Hf*FJoodtH8$
z)l-zo-
tJozJHaatUJo-
-gs .P rHE E .e.= SlD Iit E E ri'E '1e E Et+TEle tr 0,lii o 6_r.E P !! { a S Fs{es E5ii*$EgIEgsEiE
\zFo)o-
E sSAg++F'$,6ESSgE
zF)o-5
rar'6{-t=*+9rt E-vrnE+'.rB f € igdfr-Eo),9\z=o-v,
-E: g qEEf;F!E3H
HZHo-o
f,=Fg-Efl E EEEE$igHEEEsEEi?tEtgEEE*5
rE
f,EEE€FEgIgEg$EigI3$oJoaCl.
a- .-tstrCr)=tlVLa-
-L--, .-!a'L trt3-go_u
(I)oo$lHz)l'"
t
o\
ozHHUJ{)Jo(Dzoo-oatUJl-Hd,UJFr(€
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukum Universitas lndaneE'ia
7E5ddH8B
I Ctrlcio -c .-
IE E EI{- V tr!) = p
r?€gz{Fzto-
=Ja2JHad,u,o-
'g .g '[-?-E'E8,gtEe+aE€g4Ei-ETEEsEt€:H
-'Eq*XT2.$s:ee r L E ., S E H'2'=EL(6EiE92ErEF)[g:*sEEEgE;EE€[EESZE
r/l-oA-
J?E c?EEAEsATEE+EiFrE=59
ZF)A.5
C,ZL. q-
.- Iifr-ELJ}4J
.I v
5E.-==--'OO-E.=-EEtr b E-l L.
-E=?oi^Septgq-xrhP'EE€'E 2 s =diEgg6ao
HzHA.o
€tr >.EAoE.6g'g6 E EE E,E g €ES 5{--E .- * E E t *.rLLJgFs-.=XdRE:a+-it--xfr_gEgEE=p&sE*EgF$E*E+E=oiE5'SEEdtaa
ooJoalo-
Ptsq{-r-oEE;9.;g U cn gEcs,F$'s
(Y)oc)fit
5)F?
iottl
t
ozt
HHu,{)Jo(Dzoo-ooltUFHd.II,l-{
Masgarakat Pemantau PeraiTilan IndonesiaFakultas Huk um Universitas lndanesia
-DHfeFJoodh38$
Hd.F: gEaEtrli-r
F€,-s,PEtjl-FvJcLEFINggEs z H i s $
zl-zo-
€<(Jaz{JHad.IUo-
s E E $ 6'$.,q,n'1 EE .Ef, E8{'Etr1.-_78 ? E 8? :f =Ee*gqistig ETpE;96.;Ests+=FE?P+EFiBEEfoscatgE{=Ei{ESESSi
lzFo)A.
2{Fo-5
k.,-.hEEg+-+9rb-gEE { S;E 8fiflsf;s aEF' EBsAFE ,#;1 frIAfigE
=gP tEFHstEas='E$3EgI
EFsFi Eg5
HzHa-o
Eolu'Es $ s Fr g
isrE igE€o-r-o'-HE?E? rFyEErBggi tsi*tggtgpgfisEfpg
$oJoato-
€go-"L-CLHoa E= P&Peivroc8Sgf65
(Y)ooNu))l-o)o{
t
FlFl
a
oZ
t
HHtU€)Joozoo-od,UJl-Hd.u,l*{{
lUlasgarakat Pemantau Peraili tan IndanesiaFakultas Hukum Univglrsitas lndnnesla
-ttl, Ham
5oiat ht
8B
Etl+*mvtREqE'-.di$#E
25FEE3FFSEz,{)l-zo-
{JazJHa0tLL,a-
Pg ., 'chElE #a$ggvic,+."=SHAE:isrN,s=iEE-E{suPE?:IFIE$f39'=E#gEsSZ-tr(Do!Orh=
!S$gHPSEEE$$sEgE5= 6 E
]4
Fo)A.
oo\O\3.- r'-t t Ovt=J
ovtvE.E-.TNFsH6FF
zF)o-5
€*EHfiE n€3 t,SrnPlL'iPTEagEHEFSrtpiSgI?t.SE g'q: ,y H d s E E $E=EgSIE-E'.Ea5€,,f9s559H
HzHa-o
E 2-r\J TTe= 5'.o.-
6do'?oL- tt
.gbF"u, lg9E Bi'-l-L.LO.H
rEs=7_6.EEO}ooLFo-o-
ooJoolo-
crrgo
LEo.!l .!l n L"a' -' gt O:iigvt3i83
(nooNT
d,u,o{UJFo-UJo
t
NIrf
oZ
t
HHUJ€)Jo$2oo-oil,u,FHd,UJl-{
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFakultas Hukum Universftas lndanes'ia
qD F'li*FJoodLH8B
Hd.
€ -SF d,! 2 ESFSfEEEEEHSSzl-z<(A.
=J{azJHad,UJA.
8't .g 'E 6iE € TE,SPH
+ggrilaitfE$EIEg3gE€ss'E55;E
vFo)o-
cn5OLuoEEnoLLet+EIEFI5553
Zl-)o-5
toat=OOL
P$Es)koYE3C,JL=o6tg\)oo-5EPH+-,-JJJ-
-c! :-8dc
HzHa-o
+.-J-t-4-L9J{-l
&LALOE
SEEr&. \r- LbbeEE=EEdo, q).l- {-
^.'?Er''s8ia
ooJod,o-
gFrO
B= E'=cno-??^t L. *iEE
moo(vatu.lool-\/o
t
r{
ozt
HHHLu€)Joozoo-oalUJl-Hd,UJF€
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakulfas Hukum Universitas lndanesia
3gou)HH
trEE'PEcrt;tsEtrErS0'-8'916'r is Ff u-3 E$tE'Hoct-trOO-i-pci*:.,F?€g EE€qF&go'o-6EE$EEf EEf iaB{€PsIEqEiEEF:58F6r d E 7 E E'l [€ f E E € ! €
se$+stssF*gsSEs
z)]-zo-
{J{azJHdolIJ,Jo-
to+.o
c(rS PtE5Ir* sgFr&iEEsfis$
\z]-o)A-
;EE.-E I s -h '6E !.=.-3 tH.=aa P:its =Ba ESuiSEiE.EPaLTEq) e e €'G +{€Ei=;fES?=eSrnPE?Eo-FE;$u+EEEgS:q)\ZLd,: ri igI pE-.r. !
EiE*EE{*EFEiFEE?.-?EEry+:gIE:ESi$EEE]!i -r -L
ESEs59$,'?5fi$sfi$#a
.vto
-r +---l_ \-69';,6hEarv)=J-ocL).(rFf=-oibi8i\z
zF)o-5
(I)ooNd,UJ6{I,U
o2i(v
oZ
t
HHHUJ{)Jo$zoa-od,LuFHd,UJl-{
t
Fmku ltas Hukum Universftas lndanesia
troUIEo\o*ov
f O FC C;iiCE rfi E3 €$fiol 'FE 'c '- O-v596E EE H ME c6,eFs H.E H. EEs .gFr-|oL-Ig*E :E c -IEEP,
Efi
EEEEEEBEEE;E:EIiE55ii ,Eptr\ZV:tro o 131f,\( r r r r A: r I i:i=
E:)tlf(- l--.I-o
EEobO rl-o1f -rroo8EEr/, \4 FrOnY'
.a I .v -,i i,8 E
o\(I I
\or-
rfr.
Uc{
T_C t)-Ppr-f-ox>.F }{38bZ-IIt
* r/)Jl ,_r'E -rtO ,rX
h6)-rZ4
II
\o&El),atrLrob
G-
qF E0665n gE 5:13 ,X.o B-ttr ):a (} Lr
co- Ei* PS Er.f 0)
r,*il ugO O- 'f- {-EE 9 ilc Z O=zF OL- L-
AJ OC O
$E EE5 HE
I6J
f-fll(D.b8-:trlt')
o{*.5do.b-o:)t/) 6-OEEO=lt.90l-- ,
I
uEo1..
t)o'o)
cl- -\qd,6'<t-o-t
!ogcr-
Ei-tr u
o
CoE)-}l:)-
h
oUIUIcU
r}r
a*\U
h.L
co()-ooLLl"\
C'e0(/,
I
cr)O.o(I)LL..q|
NC.E
ot/)
c.i
3IIU-
-O-o-oEC
BUIlcn=trF!E9s
=2 H.Er;efrItr'lbt86ARsE EzE
=
5 t,EO- l-se
EV,
-lG,ttlv
c.ico.hCL
Eo-l
Masgarakat Pemantau Peraililan Indanesiaffi-'w Fakurlftrs HukrJm Univr::rsitas lndc,nesia
g eeax p gAtg*€$H
i.*;o3E* giEEHXEs o#EaE rE E.::g'E&'E =
E;n*u 5 r.E;iisglrg finnsrEgtaIgigfiEggtrs Ifi
p o g1Eg€EE*Es H rcEE$qr.._O r I r I F,_
lz;Cfoll3
e-or) r-.xo'E +-:)CESo.ooocv, O') ks6E
lz llo.? qoc 01)f .-Oo- 1 r|-€
t--t 'r Og)f Q n '{-Pq):)L-rO-PEsc o-c P€_0 6q EuE Xds Io
;$s-E'E.,8..9 agEsS,.egs*.€tEgoo\(r r r rOr
-C-g.pfr-E Lr- (1
B.E E#.2tE*groao
s a-!- vlt.-
flljZ rr:)Y-c o-
+L-o3r....5 -fFi --I-\., rro)-C(l)go
C:tro./','O,-.
'6-*b
a:ACntrnx5zug- oca
EETJFETy-)
(I)O- ryi
CRoii8g o,
+rF.u1 C X
# H f .x
EgEU0r)C)
(I)l*
oE()
.gC(1)tt1
c"j
lWasuarakat Pemantau Peradilan IndnnesiaFakultas Huku,Tl Univglrsftas lncianElsia
X M.t ?s bE a-E EEg EE? PEs Err- L- C :f 1Jo o 6 'r-rF
; 5 8 Ea sFEe $8E Ep .3$5.$ fiEe =€ EE
ts cr)
rc E$ 8bfi86 tEEE rE*gS;ilE sC 7'\iE :H, ?E'[Hfl 5Eq fiCCoo ad oo :l E B 6-c-c G ,il- H A '!=
EEEE :E ElcgilE=3 $EE
-eB-P 3 -5 ,eEg5fiFEE
EE{'FPPP "fi
H=gEP666s ,Ef BfES:e3€PH! ootro-o-o-g r r r r' I t I I I ts.'
coco-C;e
h. L-
=o)tro-o\(r
:El- t/')o
Ll- \.= o-o.ih-c p
a8Eaa
-E?'= 71
*gt- 1-\-)*-l.{- -)
oo
CC7ir t-\J -ried) l:Y'rlI)r-r
:forLl--ook
E'il HF \1,L-J
_ob?.5 o.0J\llr)
.'C6s 8,:))n1]J/OC,
I-(- LT
r!oo
ooO)o)Cg:trV,
L,,]J*-a.€na5<O]trOv,v)o
Ctr65
=\za
CoCI) Cc())tr
l-L'qFJt- U,.- -irL-ooo_\z
E:ECooC)1l.goo-
cr)C)
oL.
oxr\C.E()V)..q|
(f)
Ooo:lte{
.Ec(I)tr1
a
|r)
rltlrlr
;q}=ilWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaF,:kultas Hukum Universitas lndorlesir
x $g€ ff€$*I E,H ",
$E:O c g.E,
EE I*EE EH$P €1rH s=gc{ E.a# o o)
gE flttEE:3 !R
+eEfre:i!Eep ttd r r r r r tcO
3.f-Co-oEo
boll jl -\l6Eta- a- a-
CCCoCIa)o- o- o-
,E6 P ES t'6gr s e s:=.i:gu'ESE : € ?Us x$ I EE E;]) '6. rr H.d 5?r=
Es = F3 iu3; -vEE
EE E H>-i?'BPP Eg-€
Issfie {ensgErcrE$fioo\(rrrrGarrr!
tr-cEOU:E rtt* }.r'q.5 .E3a t1L] .
co-.= t/)\l TJ.
CDo
,r1 6C
tu'EOC:= r{r0lyE3
.el-
vtO-
r-iJ t'rL. Fi\rrt \)l(J t-
rJ H:a
VIo3E
ct)C)d{-.()l*
oEr-0/)r'e0)(/)
t.O
lWasgarakat Pemantau PeraiTitan Indonesiaffiw Fakultas Hukum Universitas lndnnesia
Cootlto*oo Pcc- OOE od6l qoo 'Eo/l ll
SE Eg
, EE 5 :EC O
$E E E8 EO -CI Y.. n H ts El} tsE ETAOEfi #E Ei E:E[83-e EP I g.ct
CP crxs;EEEzrY
13 o; A out 6 E o.+ ..
EqSE: {.ooVr r r r 6
I-C v't
'Polb '+-ochcp5 6_uZ:tr Ioa
-c8oLL- \.E o-o.ihcg
?{E,9,EoVo)-o
,,-\.V-r\JUC
I.)(/) ,A
srgOc'5o(/)
Err1 tJ1
)1)(-)6CI
;t-(-L
<oo
l-\) oE€'o--V ?a o)9 r6nE:rCLU =E\-t:=
r Jz (l)H =U-X d -) oE'- t:tr o.O t/') cq -r3 o:-E 5(,.'
,-.oi7i='h1) o og x'o5 Eqtsrr cv.g o o o]fi g)! E.g()hooNgt aEEa!
cooE 8'8.;.o.L Or) tr\tFNE ELFo .. 6
tlt O_Or-olp
"?.8 8, g
FVlCUg 2nt
Efll3ICo:)Com
cr)p
o.
r\c.E()
(,/,
l-...
cf)s)f-ort
.gC(l)V)
d
.]
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFakultas' Hukum Universitas lndonesia
Efl pE €E EE P -: a
8g fE'fi5 H
E: -6IcDEg
H E6
Ere E Bgg ilg ;g g$- ci.6 p a
']=- o- l= \o
E3 E E 8U Ep EiRp eE E E5 vt -# o Pzd,iP !'p E 6 = -J P
BE HEEIEEIEEi EEE* 6H*E,F,EizE€- .a
g F;$ EE tBflEE*.arE #;E H p
\E r r r : A l r r r Sg
I-. t/)
€pOChep5 6_Uz:tr raa
Ico
l-:)
.\Co.heI,n
p.-.6pcl-
=o&t-)>\ZAo-
a
Epoc)
oo)CDLLrroX
lr',r'r -C6plrtro:)\lcg,
cr)O
o-
(\.EC()V)
O.
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFi:,k.ultas Huku'n Universitas lndor:esia
Or-U6oooq)'= 0)
-)z
?bOOl: cr)
PEEH E E PEE g€eI =o
r, c \u-i oE:E= S p =*6 g$a g
Ig"= F sr[ :t"s-tH *
sFtFEE$f,tglEi;Esr ri r -$ EEVr. r r r06 I I r
coSo).()l- t'too\''ci U'P
8n^P &x()ec-VooE.a t- ._ ._ aJ1qppp:
E 88Eio\<r r r r
E-C -COUEo .Lq5 3?]f, zEA
-r l,.l .
:E-. t/)
'Pol- 'f-OCXrOg hr:)OOz - :tr
oo
OCa-FFL)
EEoo
9Po!-)oJ
,/t 9-:l- l- ,{iAL,IJ *.E
J /h rr1o\-/ oo-lrZEe
-Fr ..X-q vt =
.b. apCIo FAO vZ-
tro.-X, FrF( \-r'Yll
-L-- Fr
-),=-CrroE=oo)
E6c-s
1).o.-.,-r C)l\.lFJ
LFeotroo-Fa
oll
olll-
oZCoU.Co0)\l
CUC'to
.\dl-0)o-
E:)JI):f
cf)po.
6Cll
C'E()
(,/)
3
0r)p'6E|r)C'e()V'
t
frlasgarakat Pemantau PeraiTitan IndonesiaFr:kultas Hukum Universitms lndonesia
f Ee EEE$3 E u- .H'E:8E4'A x 'o; i o vt
o== {6 g)tlt o-= P r r- caEY 5F E i=EEFSEtgEgfr
E EE
€ EgFrrFHifiE E gfi8I IEEYH.gEH Sfl 'E$
C Oq O C
^E H,gEEiEE g; E5g"6 ) v' g .,c*o-x.-P Y
Bt
EEEE H:fiEt*rIa E;EEtr 9
EgE$E €FEBrEfiifiE igr r r r grnY.gFr r $E-F ._.-.I- t-(r-) x
-L, t- .v'
H o',.-.E:;ir\ (Jv\-r-
f 'F-8 ofJg o.!3:trz 2.nzLnoat
Lt/tI a--Jll
5sro.rbto3
a-t Frtr6rLC0)go
rhg-c'irg
JArl- F.9 otux:)z-u5a
Coo
oar1rls6
.I)oFl t-lE, n\
l-l tl.XoLJ- t
30-
0r)p'iD
EN
C.E()V)
c{
.]
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFr:kultas Hukum Universitas lndonesia
oollU)C0)
llolf
;r<;doo-g()E9?6Oa-E cr)
t ' g 5t ?_9 =;= ; $^fifi'a'=n EE6=3 Bp$i3€E ,EEEE €eI3eEn E$ooa '= \ vtE51 L.EgEE .g.E€rp'qf fiI E
EBEB= :Tp,:p,t:$E E€E
Eflq44i E{rSr;itl;r sF gg
Cojloo.
.1, p<L-too FoU.ooooAE
l-EA=n\J\, tlt
o1 E '.i, 'E E a.,Pp'= O O O :'P CIP-o-o-oC gb'6.ooVr r r r 6r
Iv)k,i .-'
+ 7if \.,HC\:=y
l- \/
Es 5l.J-q*,aa
tr-r- _cOU$-F.C(,p=.^ -, 3h./, -O :)5-o O)
aaa
o otrp ;5'E 1l\ lZA \ZP(-l(A6p
bLl- ^ -r\., -r- . -:g Ed pIZ F/1 -- 7iv-gE5E'doo-
IFt- .I- 1-'L b gIF
n v) ar, \,/.='\"-L-C
*gP E ga o t 6_0uvir_vzao
Tt/-)
oE:s=LIIO r{r-VU:)cx€o'A
{- l-
8*1l r-3CM,O
t1
dROYa
CCoo:€ goo9.E8E6EEz8r
a-
J.r1 tlt,!! Xo.E EB\l3\l
cLo c cotrooE*HEEr- 98ooc6"o-;E._E C €gE'= d rl cE HbpEbP,fiE UEsE 6
'6:o\
c'e0)(n
\'/.c)(f) ().-C\
0)
E
\oe.,l
.Ec0)V'
AA\'.,r-r. \rr,tc)
rfr C..i
.]
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Huk um Universftas lndonesia
;s gE *'E;rJ .- E ),A
=E EE EE:tr^8 =E 3ilHsEsi:F sE sEEE gRZE Siz o66-BEE E: p nE E 5 a--s.
5E55EEE [E rEE I'l= o- l= cr)ai=
$E E3# iE Erc afi 1).,', oo r,-E, fif $ J{EEf;EC '|b
E Bo v2x- o
GEE Ee ETEtf;Ep,tE,
IgfggEpggstgEg;grgooY r'r t r € r r r r
I-c v)O^':=Lrt_ .+.roc./l 'C +b 6_UZIIO'
tro-v=zrr L,\,/ ll+o
.LO-ctro;i* cr)
E6EEI f't
. v-r (Itk
.fJ\-Fnotsoo-i=
a
E)C(l)
EcDCo13
-rt*b5ep P''=
$€P()c(I)o-:)0-
cf)OOc{C:)-)c{C'e0)t/)lri
lWasgarakat Pemantau Perailitan IndanesiaFakultas Hukum Universitas lndonesia
C'IoJdf-
o?lloCo
O .rrL-h\E tgo clolA a-r-
-o &q,[-.u: E =="= e. OLL.,J\65' pa
O- =- t= \O
t 85 E '3: Efi 8 C
:::oo8, RP ff +, 5:E E E8 ^H ='E
'p
O.-rE EBEEE:i H*E-,\pc .e,fi.E; P -E= 366
$qEIg r4as;=lErE s93E
3ottac'036JzO--,.-r-obpo)u'E'o(DPt
rpE E EE!.X L \,'L- 7a .- l-
=rEt\'tr-C
l5EpE iEi &.oO\(rrrr6rr
:Er- v)P .p.r: TJ- r)n ...i tv/ :tr*-Eg?l- rl './) a1 O-
25 -e E"aaa
I*aEpOCX=Or aE:)O()ZT-aa
U)(l)\l
Itf,
.g'l+-
t ..+.Ez>.89M,b\zElb
u-
a
CtFt)
n=P(l)0EP.- o-g,g
',ETEFFo5
=-Csz5&i
rt13-+-
nCo\l(-oEorl-Cox
0/)()ON.E
*1
6.c'eotl)d
C:)*r
\o
.E(1)
c/)
0/).OF\ Orb C,,.1
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiafI
i
IF.:kultas Huk um Universitas lndanesia
.q 3P Sv-t
-fO.=':: 'E.() EA rz'a u r
Or-tucp.E..r,0-6 E EH I-cc t! c p5 cE cp-gp, E 3 gtP=EPE5P E EIESte[ilg ;E *ETE E,.g
6o6E\'O ^ aE3E E;
IgfifiE ,E;tIo\zr r rT $TSE
s 388 E-eB ER== 9E 3 9=E EEo -c -c 6:.!- i *t/, E E o':'e fr' ri .gg EEEE E
HE Bo sxE b Eb;5 6',E E€! 3f.. H E E E =
nsitt +=€5fiB!,2 ' r r r g r ; r
Itr-) hsi;
EE g
8_U qaeI .J- --)
aa
trc_cOUEOoEv1 t)\-o
troL- .+-
-Sl=,.1 (JYlr
I-l-tV \r,
-).b€o-CtrrL-r-o
o)><L6:fC
o+E"L o-.,O)\
tl'JL-F
?. o tsoo-i=a
XLL
tJ1
oocf-oColl
-AC
+jzv)(l)lb
-'C.Lo9]f,ttili
a
Eqooc,toH'6L l"-
s8gfloEE6]tro-
.CoCoFCol-
ol+-U1l
L-
()o-
C
-)
cf)C{C'eo(/')
co.c)€(),- C{
'e;),*,:
(}0r)
C.E
otncf).OO.O
F- C{
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaF;:,kultas Hukum Universitas lndCInesia
t-:,^ U,I.-
d-+- l_Fl-)CIr-- O
,Ar
EE FE 8a .gx 6ts€gE' .gn \., l- l*6EUF .. im1\lO- ta t-
r,ggF. lF
;!E gi E€t E€az,- -UP p f p
E3€ i: EE=EB EEEi 5E Cg5'EE-CE E
EF; *; fiPEEiEE sR'?;= gjrEEj E5*$ E EE
trFBBifie:EHETSH S5g
ooCI
lb
oo.
Fg*,-Ons I
)4u9'}tr".il o.= =5 ESxq
- 1 \/ 4
o\(..oo
cCo()oEfC()E/'toj X
ta\.l:}r-E,lo\(.
-Coot1
)Zt
o'=oVICl- rri:) .gZOaa
.{-a3
,^.Ol- ('Io\Z /'\r \l-
-auEa-
PagolG-
oI*
-J- t_tt1 O
d:tr5e
l5
iI t1
: 'n.+.-t-FFL-L- ,-f IO .!l \z:trOJ
L 3t)
fllll r-r:)Y_co-+o)6*s.qotri i-_oXL\-cr0):ooq,
.- ,'t
bso
o)Co
o.gU
lzoI
:)l*:)0:)m
ot-ooot-q)6
o{-6sV, \,,
ebo- o-
cr)O()c!:)-)l'\C'e0)
(,/)
()C.l
(.1OON:)-).$
.Cc(uV)
a
C\
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaF.:kultas Huk um Univgirsf tas Indonesia
,;X,-CMo V 'J \z9co .q vo xlloEs'€
B'o
€I 658 -ccE €.EH 6iaq!gEE 3.=c i)-vse,EEg 5
Ess *EuIgSt e3 ;E-o. o
E o= \., c o o oE SEqeIgrz 8B6 a=&, #n oot o)o e6- lEB PEd- O-rE S o- 0F E:- EqX E g.oos EE Eacd ol 3PE 6E EfisH:,EHg bsE aE ?8[€gsH' 'pE
tiggg ises[; uag;eioo\(.. o o Q. o . o
:E(,/)
o-'
oar,
o
-co
ot1l-3za
E:)ll).C
trolrErrr L,Ylz
-I- ,xt
"1
.bO.CtroxtscD
E6()tIr1r\./A-r Ulh
.l-JL-gotr
(f o- i=a
Co]f,
otr't >ntt-\./ Fr
3Eao,tJl
LO:)trl4=:) 0):L o-
c/)()ON:)
C{
.gC(l)V)
c.iC{
Masgarakat Pemantau Perabitan IndonesiaF':kultas Huk um Univglrsitas lndonesia
COo1)goocC
-99s6olcPcos,- I 5E[€H Es
a.t E E 8.8i=I-Qo. ro&
' iE EE Fff $ E; A;SE;;EE *S Efl 3 EPEf; ** EPo. :E fr$#*E- fl$a*;EE: €
IBE85 +;fiEEEIg$iFE I *5g o o . . I o o o o i=oi =
a.._\.uUIs-\rt\-so911 E--a
a 11 6E
sf [E E\(€i=i='E
;5Eov
JCo
O 'f,;hol*7
2=
l.-ot{-ot/,l-:)Za
-Co
oar,t-:)za
E)-\z:):tr
c()(no]c*-
3IIv) LL
.or-t-?io..Y, ar\-:i .:lio-6pz6
U
a
EEooCCooeesI-J- .
,n "')t-'.C6.9
/-l-fiox]cil.oo.
OFr
L F>Fl-J- -J- -.t-O\zJlv
M, _J 2 Jaa
llorlol-o-
c(1)tl,og
oCo
oV),
{'eo
a
CCoo)o)OCE8 F/r\ 16 .IJLJ- l_ocgoEE-HS,g 5 slo€ -^
tpe
-\C0)l-o:E-)ll:)I
ol-
oUof
0)co
VI(t)VIof-o-
cf)OOc{3-)oOC..l
C'e(.)
(./)
c"jC\
VI:)q,:)O)
\t.gC()t/)
c/).()'if C)NC!
u'l:)tlt:)o
C'r0)
t/-,
,riC!
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukum Universitas lndonesia
troo_"OO .. tr
E agQi=!t
' efiEaE f-e EgsgEa 6 Ea #. E6 g.I 6F, -r*EtE I:) c n6 E3$€E6;E ,_ i;O 6 t- slo E^_fiHlef;fia#E;fi E s$xpor_ ogE Li,HffE $EE E E3
r€€Efi rqPg?HEEBnE'tp E Stifbl-
EEEn# E3E=€sHesEEs=E =-E *!5
oo\d . . . o 6 o . '. . .
ojlCIcong
EgpoeUO
sryIi+ r g.Eot/)
otltooaa
.CBooo>*t.=v1 t- tt,\ooZEZo.i
?IX t/)Eot- .l-OCX=Oe aE)ooZTTaa
-)TtJ-
oo1}(l)o-
'6 -.*.,Ct ooY tr{) Ee bd 5i Ep iE XB E(, om sz
E g-q, E7\,ru\: sn ..B^:€ FE'E;3
=!EEEFC
.glf,()
=Co3oto3
C)l- ArooI .lt
0)-C--obpu. rr
o
;.Qo)U.oo
aF-
o-(]t-(l)o-
o.C8HfO Yo--COFr,.e $ _u=
0)Cfl-OA)oF :rT)
=rEfl P,.s
"e
8bllogooEA,:5pat- Frr\J-,
tFt
U)go)yt- J-L_ l_u0)l- l-
co()()e\I
tl,f
.tl,3o)
toc.{
.CCo(/')
C,O.c)\O()c\I N
co()OC{t;(1)
bp,/). ON0)C\ t)
lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia-wFdkultas Huk um Universftas lndanesia
E€9,E,.\r, lll'-'|cYo'EA3*-. A t- -
E Eg"q .=i trp o-o E a.-=nA.v-E6*z 6 o'=HOgil p p6) l+ctj c *E =F 5 ".. v AtEHd b Ptr oo
sn[?;e ;; E tI: .+,qc gFo F..U o ]=E
C O) C f tr-C C
$E 88883 'BEE Hq rr)_t J _.{ L\ J =.o.O F F,iz v1 .L
E-r \-'5 xj/o'F (,)
E Pf; Et iE€ [
ah 336E:'E.EY €FP'n E=E '939b .,,e o..8.=86 ''''=5 EZ_c0E 1E EorFErF *E'frfiiE€fiIE rrE Hfo-cr.MV. . o o E. . . iS=E E
ror{roVI
:)Z
r' - o-'a- o jcE 'n =E= EgE h EEB E€E 5;# Zf(/) g -)a* r-t-r\-lO.-.,h=I 5-,a EFE-ck*A5,'s E,=E
f:$EE:$ EEB
Y,:; sE EEe EE g
a€EEiB5:3E5g*$afiFi=fi*E
tbfo()
ooE0)
CoU
cf)OOC\l-€o
\\\ (.t)
L('
bsq,o.60)C{ t/,
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Huk um Univg:rsitas lndonesia
coa
ho/-LoaU
1ToJ(oE
at
h-
sfiEEt=fir :c gEAaHs:E E BB trE
6$nn gfiEtB:sq g$ fifirrgfis €sflfirrggi ;lE rEg...o go . . . $€g fE
o.+-obn-c rz'E P :'=
qE 6. P
.oo\(.. o o 6
tr-C _COUEOq5v, 13\.o
oFr l*tsob3>\ (/lvr .-lb ll:)NZ.M
bcoll
A
oFic-VooO-u.q,C'E f-Jp6OCr- v,
Eil(- tt.a.a
xptL lb
-mJl-flt0).=gTlr1
ooiTL+-()llU,E
-)brzrrO-
a
-ccoocr5oF-
ECDc0)
OJot/,qo6btrC()())8 g,g
Eqoo
Coo'E O)
6qCJ(l)0)o-\Z
c/)OC)C{
3b>-obpq,oo.(l)C{ V)
cf)OOC{
&b>-oLt-
bpq,oO0)CD v1
Masgarakat Pemantau PeraiTilan IndonesiaF,rkultas Hukum Universitas lndonesia
q C -C 'F C'fi\ C C O49 g 8gH','oo tfrE i EUN EE E.*O c (I) E s..o=FOOi-e ESsrE €E Ere=EEIE*E Efil gE Ec
::grIg; [gilE EE gE
$F 9 E3 ai=
!?cltct+f E 3E-C
= 3 .g EE?
r IE fi:fl= Er EEEtr;p E:q; EE P&
lgg;e €rg=lIE;:UO\(o. o. 6o . . o
-Cot{-l-
oV't-)Z
bB1l
gc:)T-
8E ?a-+-oo>'i; cFoh
6 F.gEE fio=-Eo-_= o.!2
+:'l-l-/-oh.- -; \./
frUUI
'68o).(Joo*636
C(1)
o-
:EO.- it-I p_9EHA)E #.,q
cf)C)OC--I
&b>-oEP(/), o
,5 ()
CD V,
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukum Universitas lndanesia
-CoCo(noojlo-CcOO lDcc OOO r.rQ-C ,-- .lf-b-or- E IE P ? bbH 00o-= Fetl
.*8.€rlccSgrzbP
C;\./O:V,EE=E fi 3 pEEEf- us6 o-d 5 +i:E FE: t'a Pd.sE6_9E.E -ECs sE.E;gH[EH
E
EEgge #gecggIggfi ;tu9...o gr r Sgg
b sEEI-v € g.goET EEF F-E O
E 8,t='6 rtP '=c o.E No
$g$t5rlEeE-co
oa/l
:)Za
-Co.troLnX:=rh)oZ:E
./l
oCEo11
:E(t') lloC
Lrtq5,-)5
if,.E
jfla
:E(t')
o3oC
r{-VI
.\locoC
s1)ol-()o-
Coo)C)
_o:):tr
Covt)-r--(JC'r()()o-}l
t-
(l)CIollo\oc.E(Dv)
cr).(),- C)CD C{
L
oJ}o.lE-\loOC{
C'eO 4f\q,5C\(}0D C\.1
Masgarakat Pemantau Peraditan IndonesiaFerkultas Hukum Untversitas lndanesia
E EE t: I#:H fri X:E EE.LU opo EEE -co g. n 36 E ot .r c52 o)
ge H;EE:flt 1EE $OE;gpxfiFEg;E E#E 3EEtEEEBBnP$e
-,;l !EEiHgEFFESIE
:= og otr HoEE E
E E.E8E tr.E.EolB-EtrE
aEg{ s'r=,Eggls
Hgg*e €Ffiilgg;pEEg. o o o g; ' ' o
-Cot+-
ott)L-:)Z
II
__l
:rV>
ioE
-I- F?t6po.- klFr
-,
l*nqft
ECC ;
xEsy(J63HrBP:98
o- v,oo-
r F E66oflEEl-0).ooAlor\C{C.E
Orntn, uAD()(v) c{
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas HuktJm Universitas lndonesia
EEI.r *--Ebgs?Eo 5
[E.G Eborf,L
ExE E HO O tn OXEOE E U
.. !, q t V, .y
.AEET Efi= CLO-c FF
.Yo.C
U}Co
FP
EEg$ Ea €F
rIEE ugg 3g
'a \l3H8gB
"._ Es E g[--g {- E rE EE 3E 6:E;.A SE g€- E*E:E EE
;aE Efi Is:A g gE ifiEE,$-$F8#8s 'EE eEHEE IVr.. o GEl . o .
.ES
.l- .-TIL.l1o7
aa qr -taiiO3r-rts
E?f:tr(/) 6a-' \
1):tro'L,,, l-rV,\o
It)-rrr -L-.ll o'E=
nLJxai\'iD#JaV
Z 2 t-)a .o
I A,:aI- -\n\l6-9
*A\Jt-\-
;96./)6:€E e'7( l- .
u-rhog* EUr\*\ t- \r,
f8,gh+o-)/ vtF\I'C
rA
oL|tl
-fi:--c
tnI -t-
lllv)ol-
o.i+g5t-OLL=zu'r 3
F-tqEJ rrt
L,'.r-- L-uo-a
CotltoCo0)-oEoo-
aa
UI,9, o-EEoo\I\l
o-Cot.t:)poF
Cqothp5s9
ar)C)C)C{.t-
aa(- LlL-F
CC()()
s*
0r)()oN()r-
=8CC(I)()
'.ri OCD .1.
.l
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukum Universita s' lndanesia
sEE 5 H'E
#FEEFE;s, r.ao a'ta ooe 'c o
;ecgE$E d EE
€!!BEE5E I! EEs ss E5
c-o.g!g)6Ub
EE E EE!bq- fBB figI E: E
a q E#drc E orti fri r5a:X i -9.,JiJ C (,)
:EEsE;xfiggggEEHEEP$ $. ils Ee;.;; s s E
gO;gOu1RdYv)
o
I-c2Ft -l*.ll og.l- a- a
*aEE*.5eE.,8halo
E EE.l.- e4 r\Fr \r'LJ 'f-IT
Ep!x&5n.lZl\r, q
EoE,i E c- t.ftA,CIiz+('6 0 .!l,-s- CD CIY' oo.bt-p* a- I
-H s 6 pot+l o. nJ(: \), F fi'S [s.8.t
.\lU.Eo-CpfroU)C0)n-
l-(t)
.oEoar1
oo6.gCO ,t'\q,5\OOCD C{
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaF*:kultas Hukum Universitas lndanesia
I
BAGIAN IIDIVISI RISET
.,
Prooram Keria 2OO3
Divisi ini memiliki empat program kerJa utama, yaitu:
1. Program Kerja Analisis atas Hasil Pemantauan
2. Program Kerja Riset Mandiri dan Paper Presentation,
3. Program Kerja Riset Insidental
4. Program Kerja Radiotalkshow
Program Keria Analisis atas Hasil Pemantauan
. Program kerja ini merupakan program kerJa lanJutan tahun 2002 (November 2A02-
November 2003). Hasil pemantauan yang dilakukan oleh divisl monitoring kemudian
dikaJi lebih lanjut oleh divisi riset yang kemudian menghasilkan laporan analisis hasil
pemantauan tiap bulannya. Analisis dilakukan terhadap hasil pemantauan yang dilakukan
oleh divisi monitoring di 6 Pengadilan Negeri (PN Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta
Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Pengadllan Negeri Cibinong). Anallsis tersebut
ditinJau baik dari sudut formil (Analisis formil) maupun materiil (Analisis Materiil).
Analisis formil merupakan hasil analisis terhadap penerapan hukum acara di tiappersidangan yang berhasil dipantau oleh divisi monitoring. Analisis tersebut berpedoman
pada KUHAP dan HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait,
sehingga dapat dlkaji sejauh mana penegak hukum (Hakim, Jaksa Penuntut Umum,
Pengacara) telan menerapkan hukum acara yang berlaku cti tiap persidangan.
Anatisis rnateriit merupakan kajian atas berkas perkara (surat dakwaan, guEatan,
jawaban/eksepsi, replik, duplik hingga putusan) yang diperoleh divisi monitoring dalam
rangka pemantauan setiap ininggunya serta berkas pBrkara pcngaduan yang diterima
oleh bagian advokasi divisi rnonitoring. Analisis materiil dilakukan dengan melakukan
pengkaJian atas produk peradilan yang dihasilkan para pihak dalam pelaksanaan sistem
peradilan berupa data dan berkas melalul pendekatan analisis akademis (academic
review) dengan berpedoman pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Anallsis materiil beberapa kasus tertentu kemudlan dllanlutkan dengan eksamlnasi
publik yang dilakukan oleh tlm ahli (MaJells Ekamlnasl) yang berasal darl berbagai
kalangan balk akademisl maupun praktlsl sehagal salahsatu mekanlsme kontrol
masyarakat atas prose. peradllan. Dalam eksaminasl tersebut, MaPPI mengambll peranan
sebagai fasilitator dan penyedia'data serta berbagal lnformasl yang dibutuhkan oleh tim
ahli. Eksamiri'asi dilakukan atas perkara yang mendapatkan perhatian masyarakat dan
lWasgarakat Pemantau Peradilan lndanesiaFr:kultas Hukunr Universitas lndnnesia
dinilai belum mempertimbangkan secara maksimal penerapan ilrnu pengetahuan hukum
dalam proses pengambilan putusan yang menyebabkan terusiknya rasa keadilan
masyarakat, seperti p*kara-perkara pelanggaran HAM yang berat dan perkara korupsi.
Setelah hasil eksamiriasi berhasil disusun kemudian dilakukan diskusl publik sebagai
sarana kritik, konfirmasi ulang data oleh pihak-plhak yafrg terkalt dan publlkasi hasil
eksaminasl itu sendiri. Beberapa perkara yang berhasll dikaJi oleh MaJelis Eksaminasi
antara lain adalah:
No. Perkara Maielis Eksarnlnasi Produk Peradilan1. Pelanggaran HAM berat
atas nama TimbulSilaen
- Adi Andojo, S.H.o Bambang Widjojanto, S.H.,LL.M.
- Prof. Dr. HarkrlstutiHarkrisnowo, S.H., Jt'!.H.
Suhadibroto, S.H.- T. Nasrullah, S.H.
1, Surat Dakwaan Kejaksaan Agung. No. RegisterPerkara Ol/HAMfnM - nM/0212002,
2. Eksepsi Tim Pembela No. Register Perkaraol/HAMrnM - TrM/o 21 2002
3, Tanggapan atas Eksepsi Pembela No. RegisterPerkara Ol/HAMfnM - TIM/02/2A02
4. Putusan Sela Pengadilan HAM Ad-Hoc JakartaPusat No. Register Perkara 02/AD HOg2002
5. Requisitor KejaKaan Agung No. ReglsterPerkara 0l/HAMfTttl - TIM/02l20Az
6. Pledoi Tim Pembela No. Register PerkaraouHAMlnM - TrM/0212002
7. Replik Kejaksaan Agung No, Register Perkara0uHAMrnM - rrM/0212002
8. Duplik Timor-Timur Pembela No. RegisterPerkara 0l/HAMfnM - TIM/OL12AA}
2, Perkara Tindak PidanaKorupsi denganTerdakwa SamadikunHartono
M.H. Silaban, S.H.- DR. Rudy Satriyo
Mukantardjo, S.H., M.H.
Chairul Imam, 5.H,Syarief Bastaman, S.H.
- Earrrtiang Widjojanto, 5.1-i.,LL.M.
9. Putusan Pengadilan HAM Ad-Hoc Jakafta PusatNo. Register Perkara02/pID. HAM/AD. HOC/2 0021 pN.J Kr. pST
1, Surat Dakwaan Kejaksaan Agung, No. RegisterPerkara I 146/P|d.B/200UPN. JKT.PST.
2. Putusan Pengadilan HAM Ad-Hoc Jakarta PusatNo. Register Perkara 1 146/pi d.8l20,0LlPN.JKT.PST
3. Putusan Mahkarnah Agung No. Register Perkara1695 Klqidl2002.
3. ,Perkara Semen PadangJohannes Johansysh, S.H.
Abdul Fickar Hadjar, S.H.
Iskandar Sonhadji, S.H.
Kurnia Toha, S.H., LL.M.
Safri Nugraha, S.H., LL.M.
1. Penetapan Pengadilan Negeri Padang No.e31PDTlPlzO}zlPN/PDG
1. Penetapan Pengadilan Negeri Padang No.L24 I PDT I P I 2A02 I P N . PDG
2. Puttisan Mahkamah Ailung Republik IndonesiaNo. 3252 VPdt/2002.
3. Putusan SbU Pengadilan Negeri Padang No.2LIPDT.G/2003/PN.PDG
4. Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang No.45/PDT.G/2003 PN.PDG
Program Kerja Analisis Riset Mandiri dan Paper Presentation
Program kerja ini merupakan penelitian hukum "kecil" (penelitian awal dengan ide
dan inisiatif dari anggota divisi riset) yang bertuJuan untuk meningkatkan pengetahuan
dan kemampuan.analisis serta kemampuan menulls anggota divisi riset. Hasil dari riset
mandiri ini selanjutnya di sebarluaskan kepada seluruh anggota badan pekerja MaPPI
melalui diskusi bulanan (paper presentation) dimana pada dlskusi inilah hasil penelitian
tersebut meniiapatkan masukan serta kritikan dari para peserta diskusi. Hasil akhir riset
I
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFmkrllfi=s, Huk um Universitas lndcnegla
mandiri kemudian dlsebarkan kepada masyarakat mel'alui Teropong dan web site.
Riset mandiri diharapkan dapat menjadi penelitian awal tentang suatu
permasalahan hukum dan peradilan yang mengemuka sefta memerlukanpengkajian khusus.
Pemilihan tema riset mandiri selama tahun 2003 sengaja kami batasi dalam
lingkup peradilan pidana khususnya permasalahan pada proses peradilan pidana.
Pembatasan lingkup riset mandiri tersebut pada dasarnya berkaitan dengan
fungsi utama lembaga MaPPI sendiri sebagai tembaga pemantauan peradilan
dimana pemantauan yang dilakukan masih terbatas pada peradilan umum.
Kegiatan riset mandiri sedikit banyak merupakan upaya untuk melakukan
pendataan permasalahan yang ada dalam proses peradilan pidana kaitannya
dengan pengaturan hukum acara pidana (KUHAP) sebagal law in the books
dengan permasalahan yang timbul dalam praktik hukum acara itu sendiri di
lapangan atau law in action. Melalui riset mandiri divisi riset mencoba mencari
alternatif solusi yang dapat diimplementasikan baik berupa masukan atas Revisi
KUHAP maupun masukan dalam kaitannya dengan penerapan hukum acara
pidana di lapangan.
Riset mandiri yang berhasil disusun sepanJang tahun 2003 terdlri dari: pertama,Perlindungan Saksi Dan Korban: TinJauan Terhadap RUU Perllndungan Saksi Dan
Korban, kedua, Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses
Peradilan Pidana dan ketiga suatu Tinjauan tentang contempt of court.
1. Judul : Perlindungan Saksl Dan Korban: TlnJauan Terhadap RUU Perlindungan Saksi DanKorban
Permasalahan : Bagaimana pelaksanaan pengaturan perlindungan terhadap saksiTahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Kobandengan kemungkinan diberlakukannya RUU' Perlindungan Saksiundang? r
berdasarkan PP No. 2Pelanggaran HAM beratmenjadi suatu Undang-
Isi : Pada bagian isi kaml menJelaskan mengenal pengeftlan saksl baik menurut nU rn-aupnndoktrin, bagaimana perlindungan terhadap saksi menurut Hukum formil dan materil yang ada(KUHP, KUHAP, PP No.72002) sefta perlinduhgan terhadap sakst dan korban menurufRUUyAng.dibUat oleh Koalisl Perllndungan Saksl.
Kesimpulan : Bahwa keberadaan suatu peradilan pldana yang adll (fatr triaf merupakan tuntutan danprinsip dasar hak asasi manusla yang unlversal, seperu telah diungkapkan dlatas bahwakelancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan pldana sangat tergantung pada prosespembuktian dan alat buKi yang digunakan, khususnya keterangan saksi di pengadilan.Selama ini sepertl yang telah kita ketahul, balk masyarakat maupun penegak hukum kurangmemberikan perhatian akan pentlngnya perlindungan saksi. Karena ltu tidak dapat ditawailagi bahwa kita membutuhkan adanya undang-undang yang mengatur secara khusustentang perlindungan saksl, Undang-undang perllndungan saksi ini dibuat dengan tuJuanbukan hanya semata-mata untuk mellndungi saksi saja namun juga untuk melengkapilnstrumen perundang-undangan yang telah ada sehingga dapat mewuJudkan peradilanpidana yang memenuhl rasa keadilan. :
2, Judul : Pengawaran Hor{sontal ?cfiadap Srh atau Tldeknyo Upeya pakea Dalam HEDUgqan Tlndak Pldana
Permasalahan : Dalam menJalahkan tugasnya, aparat penegak hukum tldak terlepas dari kemungkinan untu[melakukan perbuatan yang bertentanoan denoan ketentuan oerundano-undanoan vano
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaF;:ikultas Hukurr? Univglrsifas lndonesia
berlaku. Salah satu upaya untuk men arnln perlindungan terhadap hak asasi seorangtersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilanyang diatur dalam KUHAP.Penelitian ini membahas mengenal praperadilan menurut ketentuan yang terdapat dalamKUHAP serta peranan lembaga ini dalam mengawdsi pelaksanaan upaya paksa sefta tinjauansingkat mengenai perbandingan wewenang dan fungsi praperadilan di Indonesia denganwewenang dan fungsi lerflbaga Habeas erpus di Amerlka Serikat atau negara-negaraCommon Lawlalnnya sefta.hakfm konisarls di Belanda.
Isi : Bagian pertama dari penelitlan inl membahas upaya paksa dalam proses peraditan pidana,yaltu mengenal dasar filosoffs pelaksanaan upaya paksa dafl jents-Jenis upaya paksa yangdiatur dalam hukum acara pldana Indonesla antaru laln terdiri dari penangkapan,penahanan, penggeledahan, penyltaan dan pemerlksaan surat,Bagian kedua dibehas nryEnat pnpendtlan #agal lemMga pengnwa#n hoimntat upayapakn yang dlbagl menJadl 2 slb-bab Witr! tungerflan Pengawasan Hodsontal danPengawasan Harlfinbl dalam KUHAP (fraryadilan dam Ganti Keruglan dan RehabilitasiAtas Pelal(enaafl Upaya Paks yang Tidak Sah) ,
Bagian terakhlr kami membahas mengenal Perbandlqan Prapradilan, Habeas Corpus danRechter Commlfrfe)
Kesimpulan : Upaya paksa pada dasarnya merupakan suatu pembatasan atas hak asasi manusia yangdalam rangka penegakan hukum menjadi suatu hal yang diperkenanl(an. Namunpelaksanaannya tentu tidak luput dari penyimpangan.Untuk menjamin agar upaya paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku maka diperlukan suatu pengawasan horizontal antar instansi penegak hukum.TuJuan utamanya adalah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia darikemungkinan timbulnya tindahan abuse of powerdari aparat Benegak hukum.Salah satu model pengawasan horizontal yang diakomodir oleh KUHAP adalah lembagapraperadilan. Namun saat ini masih banyak permasalahan yang timbul berkaitan denganlembaga tersebut, baik permasalahan pengaturan maupun penerapannya sehinggadiperlukan suatu ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai hal tersebut.
3. Judul : Suatu TinJauan tentang Contempt of CourtPermasalahan : Apa yang sebenarnya dimaksud dengan COC, perlukah Indonesia
suatu peraturan perundang-undangan sendiri, atau diatur pada babbaru, ataukah tetap sepeili sekarang (tersebar dalam KUHP).
mengatur COC dalamtersendiri dalam KUHP
Isi : Meliputi tentang pengeftian, ruang lingkup, bentuk contempt ofperundang-undangan Indonesia dan pengaturan di luar negeri.banyak terjadinya penghinaan terhadap pengadila,n pada saat inisekali yang kemudian di proses).
court, pengaturan dalamMenyoroti secara khusus(walaupun sangat sedikit
Kesimpulan : Walaupun dalam UU No. 14/85 mengis,yaratkan perlunya dibuat UU COC namun secaraumum kami sepakat dengan pendapat para ahli hukum _vang menyatakan bahwa Indonesiatidak perlu untuk memberrtuk suatu peraturan perundang.undangan tentang contempt ofcou$ hal ini didasarkan pada:1. Dalam persidangan hakim adalah pemimpln dan menJaga tata tertib persidangan,
oleh sebab itu maka segala sezuatu yang terjadi dalam ruang sldang harus denganseizin hakim.
2. Telah menbukupinya pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP sebagai saranapencegahan dan untuk menanganl tindakan penghinaan terhadap pengadilan yangdilakukan/banyak terjadi saat lni baik untuk contempt of court yang dilakulon secarapidana maupun perdata, langzung maupun Sdak langsung.
3. Terlepas darl adanya undang-undang tentang @ntenpt of court atau Udak,semuanya akan berpulang pada integrllas, moral dan kgmatangan profesional hakimitu sendiri sehingga perbuatan, slltap dan/atau ucapan yang dapat merendahkankewibawaan dan kehormatan badan peradllAn dapat tercegah.
Saran1. Tetap seperti sekarang (tidak periu dlbuat undang-undang tersendiri) akan tetapl dlatur
dalam satu bab sendlri dalam KUHP. Dengan dlatumya delik penyelengaraan peradilandalam satu bab tersendiri dalam KUHP maka: menJadl leblh Jelas dan sistematis tentangpengaturan contempt of court dan memudahkan pelalsanaan tugas hakim.2. Menambahkan KUHP dengan tlndak pldana baru/pasal-pasal baru yang dapatdikategorikan sebagai delik penyelenEaraan peradiian s€hlngga walaupun dlatur dalamKUHP tapl pengaturan lnl dapat dikatakan lengkap dan Udak ketinggalan zamandengan segala gejala-geJala masyarakat yang terradi di persidangan.
3. Terlepas dari pandangan pro dan konha adanya contempt of court 'dl Indonesia (danpendapat kamD,Jlka memang akan dibuat suatu perturan perundang-undangan tentangcontempt of court maka harus dlperhaukan tentang membuat contempt of court tidaksemudah ltu diperlukan penelitian yang lebih dalam dari sekedar penelltian yang telahdllaksanakan oleh MA, hal serius yang harus diperhatikan secara detail dalam Undang-undang teBebut adalah masalah penarlganan tindak pldana contempt of court baik darisudut hukum acara, pelakunya, dan hubungannya dengan perc dan Undang-undangPCrs.
Masgarakat Pemantau Peraiiiian IndanesiaF.rkultas Hukum Universitas lndonesia
Program Kerja Riset fnsidentil ]
Dalam kurun waktu tahun 2003, divisi riset MaPPI berhasil melakukan penelitian
awal atas sistem informasi di Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertuJuan untuk membuka
akses publik atas lnformasi yang terdapat di Pengadilan Negeri melalui suatu sistem
informasi yang Jelas dan sistematisr Penelitian inl dllakukan sehubungan dengan kesulitan
yang dihadapi anggota masyarakat pada umumnya serta pencarl keadilan pada
khususnya dalam memperoleh informasl dan data terkalt yang berada di Pengadilan
Negeri.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode responden dan wawancara,
tujuannya adalah untuk memperoleh data seJauhmana kebutuhan masyarakat atas
informasi yang ada di Pengadilan serta seberapa besar kemampuan Pengadilan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan
permasalahan apa saja yang menyebabkan terbatasnya akses masyarakat atas informasi
dan solusi apa yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Program Kerja Radiotalkshow
Program kerJa ini sebenarnya merupakan program kerja utama divisi media dan
komunikasi yang melibatkan divisi lain, dalam hal ini divlsi riset. Dalam siaran radio ini
divisi riset bertanggung jawab memberikan informasi berupa hasil kajian yang telah
dilakukan oleh divlsi sendiri (riset mandiri atau riset insidentil) maupun pembahasan atas
permasalahan lain yang penting untuk dlinformasikan kepada masyarakat seputar
masalah peradilan setiap bulannya. Setama tahun 2003, dlvlsl rlset telah mengisi 10
acara radio talk show, siaran pertama dilakulian pada bulan Maret 2003 dan seterusnya
sampai dengan yang terakhir pada bulan Desember 2003. Untuk setiap radio talk show,
sebelumnya divisi riset melakukan rapat khusus untuk menentukan tema dari radio talk
show'tersebut. Beberapa tema yang berhasil diinformasikan melalul medium ini antara
lain adalah:
Pemantauan Peradilan di PN Jakpu$r Jaksel, Ciblnong
PenJelasan mengenai latar belakang, tujuan, wilayah dan Jangka waktu, obJel<,
pemantauan yang dilakukan oleh MaPPI di Pengadilan Negeri di lVllayah Jakafta
masyarakat, MA dan PN itu sendiri terhadap pemantauan tersebut.
slstematika dan metode, hasil
dan Cibinong serta reaksi dari
Proses Beracara Perdata IPerbedaan gugatan dan permohonan (bentuk, objek, plhak), cara mengajukan gugatan dan permohonan, proses
beracara perdata di persidangan.
Bantuan Hukum
Mernbahas Deflnisi bantuan hukum, B€ntuk-bentuk bantuan hukum, Bantuan hukum sebagal suatu hak warga negara,
Pengaturan bantuah hukum dalam hukum posltlf dl Indonesla, Alasan dlperlukannya bantuan hukum di Indonesia,
Praktek bantuan hukum di Indonesia, Kendala-kendala pelakanaan bantuqn hukum dan sar6n penyelesaiannya, serta
Peran Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum.
Upaya Paksa dan Praperadilan
Masgarakat Pemantau Peraililan Indsnesiatr,,r,*la
Fmkultas Huk um Univarsitas lndanesia
Mengenai upaya paksa dibahas Deflnisi upaya paksa, Macam-macam atau bentuk upaya palsa, Upaya paksa dalarn
kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, Pihak yang melakukan upaya paka, prosedur (hukum dan administrati9
pelaksanaan upaya paka.
Mengenai praperadilan dibahas Definisi praperadilan, Prosedur mengarukan praperadilan, Kelebihan dan kekurangan
lembaga praperadilan.
Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut Hukum Acara Pldana
Pertama kaml membahas pengertian gantl keruglan menurut hukurn acara pldana (95-101 KUHAP), Ganfl keruglan
karena perbuatan aparat penegak hukum (plhak-plhak yang berhak menunhrt gantl kerugian, syarat-syarat memlnta
gantl keruglan, Jumlah gantl kerugian, prosedur pengajuan permintaan gantl keruglan, putusan dan ekeku$ permintaan
ganU kerugian), Ganti kerugian karena perbuatan terdakwa (dllihat dari perspemif korban serta penggabungan perkara
pidana dan perdata)
Kedua, kami membahas mengenai rehabilitasi yaltu i Pengertian, Plhak yang berhak mengaJukan rehabilitasl, Prosedur
pengajuan permlntaan rehabllitasi, Putusan dan Eksekusi permlntaon r€habllltisl
Proses Beracara Perdata bagian [IEksekusi dalam hukum acara perdata dan upaya hukum (bandlng, kasasl dan peninJauan kembali)
Contempt Of Court
Mellputl tentang pengeftian, ruang llngkup, bentuk contempt of couG pengaturan dalam perundang-undangan
Indonesla dan pengaturan di luar negeri. Menyorotl secara khusus banyak terJadlnya penghlnaan terhadap pengadilan
pada saat ini (walaupun sangat sedikit sekali yang kemudian di proses). Hal lni menlmbulkan pertanyaan apakah
sebenamya kita membutuhkan suatu pengaturan baru dan kiusus tentang contempt of court? dan apakah dengan
pengaturan tersebut dapat meniupkan angin segdr dalam hubungannya dengan meningkatkan kewibawaan pengadilan
khususnya kewibawaan hakim dimata masyarakat?
Pengadilan anak
Terbagi atas 3 bahasan utama, pertama, hak anak baik yang diatur dalam peraturan lntemasional (konvesl PBB)
ataupun dalam UU No. 3/1997 dan UU No. 23/2002. Kedua, Pengadilan analq mellputl hubungan antara UU No. 3/1997
dengan KUHAP,.@ngaturan secara formll dan materlil pengadilan anak. Dan kefrgq slstem pemasyarakatan anak, antara
ideal dan realita.
Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan tata usaha negara merupakan salah satu darl 4 Jenis peradilan yang terdapat dalam UU No. 1411970.
Terbentuknya peradilan ini dikarenakan tuntutan dunia internasional dan Juga untuk memenuhi syarat agar Indonesia
dapat masuk kategori sebagai negara berdasarkan hukum, Setetahl2 tahun diterapkannya UU No. 5/1986 maka sudah
saatnya lah kita me-review bagaimanakah sebenarnya'kinerja'dari PTUN tersebut?
Peradilan Pajak
Peradilan PaJak bukanlah merupakan suatu hal baru bagi dunla hukum internasional, akan.tetapi bagi masyarakat
Indonesia keberadan dan fungsi pengadilan pajak merupakan suatu fenoinena baru. Dikatakan fenomena karena
walaupun telah cukup lama berdiri dan efektif maslh banyak sala orang yangi memperdebatkan tentang berada
dimanakah sebenarnya peradilan paJak itu? Apakah fungsl dari peradilan palak ltu? Hal apa sajakah yang termasuk
dalam kompetensinya? Bagaimanakah proses beracaranya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ltu lah yang dijawab dan
dikupas habis tentang peradilan paJak.
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukum Unive:rsifas, lndonesia
BAGIAN III. DIVISI MONITORING
,'
KEGIATAN PEMANTAUAN:I.
No. PERIODE WILAYAH
PANTAUAN
KASUS YANG
DIPANTAU
JUMLAH
PEIVIANTAU
1. JANUARI-
FEBRUARI
- Pengadilan
Negeri Jakarta
Pusat
- Pengadilan
Negeri Ja ka rta
Selatan
- Pengadilan
Negeri
Cibinong
Memantau
semua kasus
secara umum
(Pidana, Perdata,
korupsi, HAM)
- 3 orang
koord inator
- LZ orang
pemantau
2. MARET- JUI-I Selu ru h
Pengadila n
Negeri di
Ja ka rta
Pengadila n
Negeri
Cibinong
Memantau
sernua kasus
secara urnum
(Pidana, Perdata,
korupsi, HAM)
- 2 orang
koord inator
-LZ orang
pemantau
3. JULI.NOVEM
BER
- Seluruh
Pengadilan
Negeri di
Jakarta.
- Pengadilan
Negeri
Cibinong Bogor
Jawa Barat
Memantau
semua . kasus
secara umum
(Pidana, Perdata,
korupsi, HAM)
2 orang
koord inator
LZ orang
pemantau
4. NOVEMBER-
DESEMBER
Selu ru h
Pengadila n
Negeri di
Memantau
semua kasus
secara umum
6 orang
pemantau
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFdk.ultas Huk um Univgirsitas lndonesia
Jakarta.
- Pengadila n
Negeri Cibinong
Bogor Jawa
Ba rat
II.
1.
KEGIATAN PELATIHAN
Mengadakan Pelatihan Pemantauan ( 28 Februari,l, 4-7 Maret)
- Lokasi pelatihan, FH UI Depok
- Jumlah peserta 33 orang
- Lokasi Observasi : Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri
Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Mengadakan Pelatihan Pemantauan (16-21 Juni)
- Lokasi pelatihan , FH UI Depok
- Jurnlah Pesefta 39 orang
- Lokasi Observasi : Pengadilan Negeri Tangerang Banten dan
Pengadilan Negeri Bekasi Jawa Barat
Mengadakan Pelatihan Advokasi
- Lokasi pelatihan, Kel. Cikampak Kec. Ciampea Bogor Jawa Barat
Jumlah Peserta 20 orang
Mengadakan Pelatihan Advokasi (23-27 September)
- Lokasi : Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta dan Desa Tapos I Kec.
Ciampea Bogor Jawa Barat. ,
- Jumlah Peserta 50 orang.
2.
3.
4,
(Pidana, Perdata,
korupsi, HAM)
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaF':kultas Huk um Universitas lndonesia
LAPORAN PENANGANAN KASUS ADVOKASI DIVISI MONITORING
*Catatan:
Bahwa banyak kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus pada Advokasi
Divisi Monitoring diantaranya: Bahwa banyak klien yang menghendaki
pendampingan dalam penanganarr kasus (di MaPPI terdapat kebijakan tidak ada
pendampingan Ci. Pengadilan karena akan terjadi conflict of interest sebagai
pemantau merangkap player), belum adanya tanggapan yang positif dari para
birokrat peradilan terhadap laporan pengaduan yang kita beri rekomendasi, belum
:'ilr.rt'ntr
l
I
I
l
J
No. Jenis Kasus Pemohon Penanganan Kasus
I Perdata T. Nata Hardikusuma Rekomendasi ke KPT
Jakarta
2 TUN Surodjo Rekomendasl ke MA
3 Perdata Asniar Nur Konsultasi Hukurn
4 Perdata F. Ferry Pribadi Rekornendasi ke PN
Bandung
5 Pidana Yayasan Kesuma Abdi
N usa
Rekomendasi ke MA
6 Pidana Aida Konsultasi Hukum
7" Perdata Devita Elisa Konsultasi Hukum
B Perdata & Pidana Susianti Hambali Konsultasi Hukum dan
Pemantauan Kasus
I Perdata Muchtar Hambali Konsultasi Hukum
10 Pida na/Perdata S.Sofia Konsultasi l-f u,ku,m
11 TUN Jonedi B. Ruska Konsultasi Hukum
L2 Perdata Pra nata Konsultasi Hukum
13 Pida na Zulhamiadi Konsultasi Hukum
L4 Pida na Arno Suwarno Rekomendasi ke PN
Bandung
15 Perdata Rara Konsultasi Hukum dan
Pemantauan
16 Pida na Steve Sugita Konsultasi Hukum
L7 Perdata Boerhan E-Publikasi & rekomendasi
ke PN Jaksel & MA
ffi"I
I
I
---;.lHasgamkat Pemantau W-miltlan IndoneslaFeskultmE Hukurn Untversiff,s lndaneslm
ada pos pengaduan yang permanent di tiap PN yang kita pantau, kepercayaan dar.i
para pengadu yang masih ragu dalam menceritakan semua keJadian yang dialami,
banyaknya tekanan yang dialami baik itu terhadap pengadu maupun para anggota
divisi monitoring, kine'6a dari para anggota advokasi divisi monitoring yang belum
maksimal mengetuarkan kemampuan dan dalam melaksanakan tugasnya.
lWasgarakat Pemantau PeraiTilan Indonesia "f
I
i
l
Fr:kultas Hukum Unirrersftas lndanesia
BAGIAN IVKESEKRETARIATAN
Selama tahun 2003, bagian kesekretariatan MaPPI FHUI melakukan
hal yang bertujuan untuk pembenahan keteraturan administrasi
Hal-hal tersebut meliputi kegiatan-kegiatan berikut ipi:
1. Pencatatan surat masuk dan surat keluar
beberapa
lembaga.
Pada tahun 2003, kesekretariatan MaPPI FHUI melakukan pencatatan
surat masuk dan surat keluar secara teratur. Hal ini bertujuan untukketeraturan tertib administrasi, selain Juga sangat diperlukan untukmenunJang kelancaran kinerja MaPPI yang seringkali sangat berkaitan
erat dengan isi ataupun alamat sefta data-clatar lain yang dibutuhkan
dalam surat-surat tersebut, baik surat masuk atau surat keluar. Selama
dalam kurun waktu satu tahun, yakni tahun 2003, Mappl FHUI telah
mengeluarkan sekitar 450 surat keluar yang ditujukan ke berbagai
lernbaga sefta perorangan yang menJadi mitra kerja MaPPI. Selain itudalam tahun ini juga MaPPI Juga telah menerima sekitar 120 surat masuk
dari berbagai lembaga dan perorangan.
2, Sarana dan Prasarana Sekretariat MaPPI
Pada pertengahan bulan Maret 2003, MapPI melakukan perubahan
terhadap beberapa hal, yakni pergantian dua oralg staf kesekretariatan,pertukaran ruang antara divisi monitoring dan bagian kesekretariatan,
serta pemisahan ruang kesekretariatan dengan ruang ketua
harian/sekJen. Hal ini dilakukan seirlng dengan bertambahnya akgvitas
kerja MaPPI yang juga membutuhkan penambahan personil, semakin
meningkatnya aktivitas dan personil divisi monitoring sehingga
pertukaran ruang dengan bagian kesekretariatan dimaksudkan untuk
memberi keleluasaan dan kenyamanan staf monitoring dalam bekerja.
Pada tahun 2003 ini MaPPI menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas
lWasgarakat Pemantau Perailitan lndaneslaFnkultas Hukum UnivsrEitas tndanesia
dalam bekerja, artinya dalam bekerja staf MaPFI diharuskan bertindak
efisien terutama dalam penggunaan alat tulis kantor dan perlengkapan-
perlengkapan lain. Selain itu menjelang akhir iahun 2003, MaPPI juga
melakukan restiukturlsasi personil pada divisi riset dan monitoring. Hal
tersebut dilakukan sebagai upaya pembenahan lembaga agar tidak terlalu
bersifat padat karya. MaPPI berusaha menerapkan prinsip; Dengan
jumlah personil yang tidak terlalu banyak tugas-tugas dapat terselesaikan
dengan optlmal. Sementara itu dalam tahun ini, MaPPI hanya melakukan
penambahan sarana dan prasarana kantor berupa lemarl untuk divisi riset
dan monitoring, masing-masing sAtu buah, serta 1 buah alat pendingin
(AC). Selain itu, kesekretariatan juga telah menginventarisir semua
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MaPPI FHUI. Sejauh ini, sarana
dan prasarana yang ada sudah cukup membantu para personil MaPPI
dalam rneiaksanakan tugas-tugasnya.
3. Database MaPPI
Penyempurnaan database sampai saat inl masih tetap terus dilakukan,
data-data tersebut terdiri dari data yang berupa alamat rekan-rekan
ItlaPPI seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian, Mahkamah Agung,
Kementrian Kehaklman dan HAM, fakultas hukum dl seluruh Indonesia,
firma hukum, pers dan organisasi non pemerintah lainnya, data-data
makalah ilmiah, data peraturan perundang-undangan dan data
perpustakaan MaPPI. Hal ini dilakukan karena mengingat masih
tersebarnva data-data penting yang dimiliki oleh MaPPI FHUI, dan
karenanya masih sangat dibutuhkan peyempprnaan-penyempurnaan
untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan terus memperbaharui dan
melengkapi data-data yang telah ada.
4. Perpustakaan MaPPI
Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berbasis akademis,
keberadaan data-data literatur menjadi sangat penting artinya bagi MaPPI
FHUI. Oleh karena itu sejak dari berdirinya, MaPPI sudah membuat
'rirll..illil
I Masgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFmkultas Hukum Univer-sifas lndnnesia
perpustakaan kecil yang menyimpan data-data' literatur seperti buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal dan maJalah hukum, peraturan
perurrdang-undangan, kliping koran sefta beberapa laporan tahunan darilembaga-lemba!a hukum baik pemerintah maupun non pemerintah.
Sampai akhir tahun 2OO3 ini Jumlah data-data literatur yang terkumpul di
perpustakaan MaPPI FHUI sudah mencapai sekitar 350 buah, semua itudidapatkan darl pemberlan beberapa lembaga :dan swadaya dari para
personil MaPPI sendiri. Selain itu dalam rangka memperlancar kinerjapersonil MaPPI, kesekretariatan telah membuat database terhadap
berbagai data-data dan literatur ygng menjadi milik perpustakaan Mappl
FHUI.
Sejauh ini, kesekretariatan melihat data-data literatur yang dimiliki masih
sangat minim, sehinEga diperlukan adanya penambahafl-penambahan
data dan informasi dari media lain seperti internet. Berkaitan dengan hal
tersebut, maka kami sangat mengharapkan adanya ketersediaan jaringan
internet yang senantiasa aktif dalam menunjang tugas-tugas personil
MaPPI.
Dalam rangka perolehan data ya,ng mungkin tidak dimiliki oleh
perpustakaan MaPPI, dimana, literatur tersebut lebih lengkap tersedia di
perpustakaan Fakultas Hukum uI. Dalam rangka penyelesaian riset yang
djlakukan oleh MaPPI, ketersediaan data dan literatur sangat penting
adanya. Namun dalam pelaksanaannya didapati kendala yang sangat
berarti, dimana sebagian besar peneliti MaPPI leiah lulus sarjana Hukum,
sehingga tidak lagi memiliki kartu perpustakaan. sebagai syarat untukmeminJam buku. Kendala ini cukup menjadi penghambat bagi tugas-
tugas dan kinerja peneliti dalam penyelesaian penelltian literatur yang
dilakukan. Untuk ltu mohon adanya keringanan dari plhak Perpustakaan
Fakultas Hukum uI mengenai perotehan data yang dilakukan oleh para
peneliti MaPPL
Kemudahan ini penting adanya dalam kerangka membantu peningkatan
kinerja peneliti sekaligus berdarnpak pada. kinerja organisasi secara
keseluruhan.
rrasaaraKdL rel I'tcrt ILsu re, autta, t ,I ILTLJ l=-tsFakulLas Hukunl Unive rsifas lndc:nesia
Refleksi Pelaksanaan Sistem Peradilan 2OO3opelakganaan Sistem Peradilan 2003 : Minimnya Kepatuhan Hukum Penegak Hukum di Peradilan
dan Lemahnya Mekanisme Hukum Acara"akatta, 2 Januari 2004
I. Pendahuluaniaf dapat dipungkiri bahwa pada awal reformasi dimulai bahkan hingga kini tingkat kepercayaan public terhadap
peradilan maiin iangat mini4, hal ini ditandai dengan banyaknya .sikap mai,n hakim sendiri (eigenrichting), sikap
iirla*.n.n terhada[ putusan badan peradilan yang dilakukan dengan berbagai cara misalnya menolak hasil
ii"putusan pengadilan, membakar gedung lembaga peradilan dan melakukan sikap-sikap yang tidak mencerminkan
pe'nghargadn tirhadai pelaksanaan proses peradilan. Hal ini sungguh keadaan yang sangat mengkhawatirkan bagi
ienilra frnaf yang memitiXi perhatian di bidang hukum dan peradilan, karena peradilan adalah barometer dari
petatouna.n fiBaitian hukum selain ketentuan perundangan-undang yang bdrlaku. Dimana peradilan adalah hukum
dalam arti dinamis sedangkan peraturan perundang'undangan adalah hukum dalam afti statis. Tak heran bila
pelaksanaan sistem peradilan adalah bagian penting dalam melihat kepastian hukum.
Raut wajah peradilan yang kian suram ini harus segera dicerahkan dengan melakukan pengawasan yang efektif'
Mekanisme pengawasn internal yang kini ada dalam lingkungan peradilan dirasakan kurang mampu untuk
mengawasi pelaksanaan fungsi-fungsi peradillan oleh penegak hukum. Terlebih lagi mekanisme pengawasan yang
dilakukan secara internal mempunyai kecenderungan untuk melindungi korps. Untuk itu MaPPI sebagai salah satu
elemen masyprakat yang memiliki perhatian terhadap pelaksanaan proses peradilan memberanikan diri untuk
melakukan pemantauan peradilan baik itu itu secara on the spot monitoring maupun pemantauan terhadap
implementasi hukum dalam berkas atau produk badan peradilan.
pemantauan yang dilakukan oleh MaPPI adalah pemantauan yang didasarkan pada perhatian akan pelaksanaan
sistem hukum -ying telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan- dalam praktik proses peradilan.pemantauan seca-a an the spot monitaring dilakukan di seluruh Pengadilan Negeri di DKI Jakarta dan Pengadilan
Negerl Cibinong, dengan menggunakan form pemanatauan yang secara baku telah disusun oleh MaPPI. Hasil dari
peirantauan te}ebut akan dijadlkan bahan dasar bagi analisis secara formil proses peradilan di Pengadilan tersebut'
adapun secara lengkap bagan proses analisis pemantauan peradilan ;
Hasil analisis pemantauan peradilan yang kami lakukan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri
sebagai lop management di Pengadilan Negeri untuk mengambil tindakan lebih lanjut, selain itu kami juga
meniampaifan hasil analisls tersebut kepada Mahkamah Agung secara berkala setiap bulan dan'hasil analisis tiap 4
bulannya. Selain itu kami juga tetap menyarnpaikan kepada publik hasil-hasil pemantauan kami melalui media hukum
dan keidilan Kamiyaitu "TEROPONG'serta
website Kami www.pemantaqperadilan.com.
Selain pemantauan on the spot yang kami lakukan sendiri, saat ini kami juga telah mempunyai berbagai mitra
kampui di DKI lakarta dan beberapa daerah lain yang telah membnetuk lembaga sejenis MaPPi di daerahnya, yang
melakukan pemantauan peradilan bersama-sama kami. Selain dari mitra kampus, kami juga menerima pengaduan
masyarakat akan proses peradilan yang dialami hal ini merupakan pemantauan yang dllakukan secara langsung oleh
masyarakat. Harapan kami dengan terciptanya jaring'jaring pemantauan peradilan yang tersebar di berbagai daerah
dan masayarakat ikut serta dalam pemanatauan tersebut, maka'\erali sosial" pengawasan mekanisme peradilan akan
tercipta. Berikutnya kami akan paparkan berbagai hasil temuan kamt dalam pemantauan peradilan selama kurun
waktu tahun 2003' Sekrer-Briat, Knmpus Ban-r ul treplrk lffie4
.]
Pemeriksaan berkasoleh KoordinatorWilayah Pemantauan
Pemeriksaanberkas oleh Analis
Analis menerimaberkasDemantauan
Berkaspemantauan
Input Databerkaspemantauan keindeks & tabeldata perkara
Pemeriksaan Laporanoleh KaDiv Riset danSekjen MaPPI
PublikasiHasil Analisa
oleh Div.Medkom
Analisa berkaspemantauan
Laporan AnalisaHasil Pemantauan
MetodeKepustakaan
Laporan Mingguan,Bulanan & Kuartal
Pengembalian berkas jikarTlasih terdapat data Yangkurang jelaslvalid untukdiperbaiki oleh pemantau
Bagan Mekanisme Analisis ata$ berkas pernantauan
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFdkultas Hukum Univgrsifas lndcnesia
II. Hasil Analisis Pemantauan Peradilan.A. Gambaran Awal
Dalam pemantauan yang kami lakukan *cara on the spot monitoring, kami mlndapati berbagai pola penyimpanganhukum ac0ra yang kerap kali dilakukan, Penyimpangan tersebut adalah tidak dilakanakannya mekanisme'hukumacara secara aJeg dan perilaku |ang dapat menjatuhkan wibawa peradilan. Penyimpangan hukum acara yang kerapkali terjadi misalnya mekanisme pemerikaan saksi yanE dilakukan dengan tidak memperhatikan kemungkinanterjadinya duplikasi keterangan melalui pmerikaan saksi yang tidak secara satu persatu. derta pelaksanaan
-proses
hukum acara yang tidak secara ajeg dilakukan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP ataupun HIR, Selain itu jugakerapkali terjadi pengingkaran terhadap hak-hak pencari keadilan, misalnya hak untuk mengajukan pembelaan diriatau mendapatkan bantuan hukum dalam perkara yang lebih dari 5 tahun. Dalam hal ini majelis hakim tidakmenawarkan kepada terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum (vide pasil56 KUHAP). Serta bintuk-bentuk tainyang sifatnya menegaskan atau mempertanyakan fakta yang ada dalam pengadilan sebagairnana yang diatur dalamKUHAP, kerapkati Udak dilakukan juga oleh aparat penegak hukum. Pelaksanain mekanisme hukum acara yang tidaksecara ajeg merupakan bentuk ketidakpatuhan hukum aparat penegak hukum terhadap mekanisme hutum yangdiatur.
Selain berbagai hal tersebut, memang dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat pula kendala materi hukumyang kurang jelas atau kabur sehingga memaksa penerapan penafsiran dalam pelaksanaannya. Mekanisme hukumacara yang ada
. selama kurang lebih 22 tahun juga tidak disertai ketentuan pelaksana yang memadai untuk
memperkuat mekanisme hukum yang berlaku. Selain masih digunakannya mekanisme hukum kolonial dalammekanisme hukum acara perdata. Berbagai hal ini adalah kendala yang ada dalam proses peradilan.
B. Temuan Fakta dan Data Lapangan
Berbagai fakta dan data lapangan yang berhasil dianalisis lewat form pemantauan yang dikualifikasi dan dikuantifikasidalam bentuk tabel dan grafik dibawah ini adalah hasil pemantauan yang dilakukan terhadap pN se DKI Jakarta danPN Cibinong. Dalam kuartal pertama pemantauan hanya dilakukan terhadap 3 PN yaitu pN Jakarta pusat, pN JakartaSelatan dan PN Cibinong. Dalam kuartal selanjutnya dan melihat dampak yang dihasilkan sebagai bentuk doronganpublik bagi perbaikan si*em peradilan, maka pada kuartal selanjutnya kami melakukan pemantauan di seluruh pNdalam wilayah DKI Jakarta dan PN Cibinong. Dalam kuaftal ketiga kami selanjutnya muiai melakukan pemantauanterhadap kineda kejaksaan yang menjalankan tugas di Pengadilan Negeri. Berikut ini selanjutnya kami sajikanbeberapa data yang berhasil kami kualifikasi dan kuantifikasi berdasar atas form pemantauan peradilan.
1. Ketidaksesuaian persidangan dengan hukum acara
Berikut ini adalah temuan fakta dan data lapangan yang berhasil dianalisis dan dikualifikasi sebag.:i penyimpanganterkait dengan ketidaksesuaian persidangan dengan hukum acara yang berlaku. Data yang kairi iaii(an'adalahhrdasarkan form pemantauan yang telah diisi oleh pemantau dari hasil pantauan terliadap pelakanaan prosespendilan di pengadilan negeri terpantau. Data-data dibawah ini adalah hasit analisis yang telah dikuantifikasi'dalambentuk data kuantitatff, Analisis dilakukan secara bertahap perkuartal yang setiap kuartalnya akan dilakukan evaluasiuntuk menetapkan fokus pemantauan yang lebih intensif dan memiliki daya dorong yang iebih kuat bagi penguatanpengadilan.
i. Pengadilan Negeri Jakarta PusatBerkas perkara yang diterima
i
151 berkas290 berkas138 berkas
i. Kuartal Iii, Kuartal IIiii. Kuartal III
(November 2002 - Februari 2003)(Maret - Juni 2003)(Juli - OKober 2003)
Kuaftal I (November 2002 - Februari 2003)
Kuaftal II (Maret - Juni 2003)
Ho. Ia[ep terjadinya Penyimpa nsa n ,,Q,,
1 Semua Tahap Persidangan 35 38,0430/o2 Tahap Pembacaan Surat Dakwaan 26 28,26to/o3 Ialep PembuKian 30 32,6A90/o4 Tahap Penuntutan 0 Ao/o
5 Tahap Putusan 1 L,OBTVOlumlah 92 penyi T1panqan
HO:; TaheplerJadlnya ,Q1 Semua Tahap PqfSidangan 1 25o/o2 TahaB Pembacaan Surat Dakwaan 0 aoh3 Tahap PembuKian 2 50Vo4 Tahap Penuntutan 0 Ao/a
Tahap Putusan 1 25o/oJumlah 4 penyin lDanqan
,!.!::._,rrltE:il
Fdkultas Huku,-t-r Univgrsitas lndnnesia
Kuartal III (Juli - OKober 2003)
Tidak ada penyimpangan
35
30tr Semua tahapan
r Tahap Pembacaan SuratDakwaan
tr Tahap Pembuktian
tr Tahap Penuntutan
I Tahap Putusan
25
2A
15
Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat bahwa penyimpangan terhadap pelaksanaan mekanisme hukum acarajuga terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang nota bene diisi oleh hakim-hakim yang berkualitas karena. kelas.Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang merupakan barometer pelaksanaan sistem peratihn di Indonesia'-
menglngat tugas dan penanganan perkara yang diemban dan letak PN yang berada di pusat pemerintahanJlega$. Pada kuartal pertama didapati penyimpangan sebanyak 92 berkas ciari rSr b,erkas yang diterima. Hal inibila dikuantifikasi tingkat penyimpangannya adalah 60.92 o/o, ini adalah angka yang cuf<uf tinggi bita mengingaihakim yang ditempatkan disana. Namun setelah laporan pemantauan ditatui<an-Oan AiseUiritan nara--nairahakim yang melakukan penyimpangan, bentuk penyimpangan dan waktu penyimpangan dilakukan, dalam kuartalII penyimpangan mengalami penurunan yang sngat aristls yaitu sebesar' t.ll ito dari seturu'h berkas yangdiserahkan. Hal inimenunjukan peningkatan ying t4am dan peiubahan yang berafti, Dalam kuaftat III bahakansama sekali tidak ditemukan kesalahan.
b. Pengadilan Negeri lakarta BaratBerkas yang diterima
i. Kuartal I (November 2002 - Februari 2003)ii. Kuartal II (Maret - Juni 2003)iii. Kuartal III (Juli - OKober 2003)
1) Kuartal I (November 20AZ - Februari 2003)
2) Kuartal II (Maret - Juni 2003)
Masgarakat Pemantau Peradilan Indonesia
10
Kuarta I I Kua rta I ll Kuartal lll
belum dilakukan pemantauan247 berkas274, berkas
belum dilakukan pemantauan
3) Kuartal III (Juli - OKober 2003)
J
No., Tahap ElrJadlnya Penyimpinsan c olo1 lerng q Ta hagPefjilda ng a n 1B 72o/o2 Tahap Pembacaan Surat Dakwaan 0 Ao/o3 Tanqgapan JPU atas ekaepE 0 0o/o4 Tahap Pembuktian 6 24olo5 Tahap Penuntutan 0 0olo6 Tahqp Repli|< 1 4o/o7 Tahap Putusan 0 0o/o
Jumlah 25 penyi Tlpanqan
eiloi; o olo1 Sgmqg Tahap Pe6dingan 0 Aa/o2 f?haq Pembacaan Surat Dallwaan 10 37,03a/o3
, Tqlgqapan JPU atas eksepsi 1 3,700/o4 Tahap PembuKian 6 22,220/o5 Tahap Penultutan 1 3,7Ao/o6 Tahap Replik 0 }o/a7 fahap Putusan 9 33,339o
Jumlah 27 Penyi npanqan
Masgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaF.:kultas Hukun-] Univtjrsftas lndnnesia
tr Semua tahapan
I Tahap Pembacaan SuratDakwaan
tr Tahap Tanggapan JPU atasEkepsi
u Tahap PembuKian
I Tahap Penuntutan
tr Tahap Replik
Berdasarkan fakta dan data lapangan yang berhasil dikUalifikasi dan kuantifikasi untuk pengadilan negeri JakartaBarat, karni mendapaU terjadi penyimpangan hukum acara di peradilan. Dalam hal ini kuartal I memang tidakdilakukan pemanatauan terhadap PN Jakarta Timur. Namun pada kuartal II terjadi penyimpangan hukum acara yangada sebesar 9.88o/s dari seluruh berkas yang kami peroleh. Sedangkan dalam kuaftal II penyimpangan hukum acara9,85 o/o, berdasarakan hasil initerlihat tidak terdapat perubahan yang berarti.
c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
18
16
14
12
10
I6
4
2
0Kuarta I I Kuartal lll
Berkas yang diterima
1) Kuartal I (November 2002 - Februari 2003)2) Kuartal II (Maret - Juni 2003)3) Kuaftal III (luli - OKober 2003)
i. Kuartal I (November 2002 - Februari 2003)
ii. Kua*al II (Maret - Juni 2003)
iii. Kuartal III (Juli - Oktober 2003)
189 berkas165 berkas206 berkas
Kua rta I ll
Tahap tedadlnya Penyimpansafi r.,i'Q .,oli,.,,,',
1 Semua Tahap Persidanqan 6 3,870/o
2 Tahan Pembacaan Surat Dakwaan 35 22,58o/o
3 Tanocapan JPU atas eksensi 1 0,640/o
4 Tahan PembuKian 73 47,09o/o
5 Tahao Penuntutan 10 6,450/o
6 Tahan Putusan 30 19,350/o
Jumlah 155 peny mpanqan
;::,: i:|.rTr h a n teriad i nva Pbnyi ffi nandi il'iffii+}ii,r;ili,,1
1 Semua Tahap Persidanqan 0 Ao/o
2 Tahap Pembacaan Surat Dakwaan 3 23,470/o
3 Tanqqapan JPU atas eksepsi 0 0o/o
4 Tahap PembuKian 7 53,840/o
5 Tahap Penuntutan 0 0o/o
6 Tahap Putusan 3 23,070/o
Jumlah 13 penyi mDanqan
$nffi:F ,ri, * Tahap teriadinya Penyimpangan ,
1 Semua Tahap Persidanqan 2 25o/o
2 Tahap Pembacaan Surat Dakwaan 3 37,50/o
3 Tanqqanan JPU atas eksensi 0 0o/o
4 Tahap PembuKian 3 37,50/o
5 Tahan Penuntutan 0 0o/o
6 Tahap Putusan 0 Ao/o
lumlah B nenyimnanqan
.]
ffiw Masgarakat Pemantau Peradilan Indanesia
30
20
10
Kua rta I I Kuartal ll Kuartal lll
Fdkultas HukutT, Univers,ifas Indonesia
80tr Semua tahapan
r Tahap Pembacaan SuratDalq,vaan
tr Tahap Tanggapan JPU atasEkepsi
tr Tahap Pembuktian
r Tahap Penunfutan
tl Tahap Putusan
70
60
50
40
lain halnya dengan Jakarta Selatan, dalam pemantauan yang kami lakukan dalam kuartal I kami mendapati bahwatinglot keHdak sesuaian dengan hukum acara yang berlaku sangat tinggi, yaitu 82.0Lo/o. namun dalam kuartal II,perubahan terJado dengan sangat signifikan dimana tingkat ketidakesuaian hukum acara menjadi 7,87o/o. sedangkandalam kuartal III tingkat ketidaksesauaian berubah menjadi 3.88 o/o. Hal ini menunjukan adanya perubahan yangsangat berarti dalam hal kesesuaian proses peradilan dengan hukum acar yang berlaku.
d, Pengadilan Negeri lakarta Timur
Berkas yang diterimai. Kuaftal t (November 2002 - Februariii, Kuartal II (Maret - Juni 2003)iii. Kuartal III (Juli - OKober 2003)
2003) belum dilakukan pemantauan139 berkas24L berkas
1)2)
Kuaftal IKuartal II
3) Kuartal III (Juli - OKober 2003)
25
20
15
(November 2002 - Februari 2003) belum dilakukan pemantauan(Maret - Juni 2003)
m Tahap Pembacaan SuratDakwaan
I Tahap PembuKian
tr Tahap Penuntutan
tr Tahap Putrisan
.]
n: ;i .,. r Tahap tefjadinya1 Tahap Pembacaan Surat Dakwaan 6 28,5720/o
2 Tahan PembuKian 10 47,6l9a/o3 Tahap Penuntutan 0 0o/o
4 Tahap Putusan 5 23,809%Jumlah 21 penyimpanqan
$': '.;' :,: ''' ''Tahar terladlnva Penyimpanqan ".@,:1 Tahap Pembacaan Surat Dakwaan 24 6A0/o
2 Tahap PembuKian 2 5o/o
3 Tahap Penuntutan 0 0o/o
4 Tahap Putusan L4 354/o
Jumlah 40 penyimpangan
Kuarta I I Kua rta I ll Kua rta I lll
10
tWasga*Xut P*-i?tuu Pg'ud!Faku ttas Hukum lJniversitas lndanesia
Hasir anarisis kami atas pemantauan kuartar II menunjukkan adanya tinsi..t penyimpangan yang relatif kecil'
vaitu hanya 15.11o/o nuh-r."irlnr'xr.rt.r ri-tingkui"["uJ.resauiian nienindxat menjadi 15'59o/o' meskipun
secara persentase 6Oaii-i.rrin.t t*rtatu tingii'';;r#.*y..--tlamun Airi segi lumalh hal ini cukup
mengkhawatirt<an, Oimani iurn[fi f<etiOat usuriin i'-ustiu menin'kat hampit 2 kalinya dari kuartal sebelumnya'
€. Pengadilan Negeri likafta Utara
Berkas Perkara Yang diterima
i, Kuartal I (November 2002 - Februari
ii, Kuartal II (t"taret - Juni 2003)
iii. Kuirtal III (:uti r OKober 2003)
1)2)
Kuaftal IKuaftal II
2003) belum dilakukan Pemantauan2BB berkas347 berkas
(November 2002 - Februari 2003) belum dilakukan pemantauan
(Maret - luni 2003)
r Tahap Pembacaan Surat
Dakwaan
u Tahap Pembuktian
tr Tahap Penuntutan
r Tahap Ptttusan
Kuartal I Kuartal ll Kuartal lll
pensadiran Neeerilakarta Utara ,q'n.19-!3llTlfjPl:jl*1^']ffi1fnn T:g:tffiiil]l;lT,Jiil:' fi:frXl::i:fi'lilJ?n'!",iffi"*1ffiiffi;'iilii;idi#i;;;tr-llllJl':lYi:flJ# *1il:n',',1'""i,i,Yil:llll3nfi :trii,lTjtr?,fi il,H:'iilnili"ffi #e.';ffi r:::t::::l:*f l#13;,f ',.1:P:XT.,Jff#ffi idalam kuartal III kaml menoapatr Lrrr9t\ol ^Eriws'**vsrv'!
r!!v-.rrr'-- ,rongan yang lebih kuat dari masyarakat
menyedihkan oan mengxia;[iri.n i"ningga kami melihat perlunya do
untuk Perbaikan.
f. Pengadilan Negeri CibinongBerkas Yang diterima
i. Kuartai I (November 2002 - Februari
ii. Kuaftal II (Maret - Juni 2003)
iii. Kuartal III (luli - OKober 2003)
1) Kuartal I (November' 2002 - Februar
120
100
80
,60
40
2A
0
2003) 4BB berkas257 berkas370 berkas
Kuaftal III (Juli - OKober 2003)
fahap teriadlnYa PenYimpangan49,67to/oT€haDPembacaa@ 2A,5740/o
Tahap PembuKianTahaP PenuntutanTahap Putusan
209 penyimpanganlumlah
(November' 2002 - Februari 2003)Kuaftal
^ t.. 1. .r- El:=. r I ll l-k:ntrk 1F:474
rwdsqaraKat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukurrt Universitas lndonesia
2) Kuartal II (Maret * Juni 2003)
3) Kuartal III (Juti - OKober 2003)
tr Semua tahapan
I Tahap pembacaan SuratDakwaan
tr Tahap pembuktian
tr Tahap penuntutan
r Tahap putusan
tidaksecarasiininr<an. -_ 'rv,ve'HvJuesrqrr v'trrs Leqaol' na tnt menunjukkan adanya perubahan yang terjadi namun
2, Penyimpangan perilakua. Pengadiran Negeri Jakarta pusat
i. Kuartar I (November zaaz* Februari 2003)ii. Kuartal II (Maret * Juni 2003)iii. Kuartal III (Juli _ Oktober ZOOSI
Total
b. Pengadilan Negeri Jakarta Barati. Kuartar I (November 2002 * Februari 2003)ii. Kuartal II (Maret _ Juni 2003)iii. Kuartat III (Juti * OktoU*iiOO:lTotal
c. Pengadiran Negeri Jakarta setatan
i. Kuartar I (November 2002 - Februari 2003) 5ii. Kuaftal II (Maret _ Juni 2003)iii. Kuartar III (Juri - oktober zool)Totald, Pengadilan Negeri Jakafta Timur
i. Kuartal I_(November 2002 - Februari 2003)ii. Kuartal II (Maret _ Juni 2003)iii. Kuaftar III (Juri - oktober zoo:)Total
€. Pengadilan Negeri Jakarta Utara
i' Kuartal I (November 2aa2- Februari 2003) belum dilakukan pemantauan
Sgkrrrt.ariat , Ki-trtttll tq Fl;=lrl r I ll t-t.-rhrrl- tc.A-)t
10
0
PengadilanNegeriCibinongmelakukanperbaikanatastringkatketidaksesuai"n.ffi.,kuartal I tingkat ketidakseiuai., vrit, iⅈ% p*,1n;.i.ililil;r.IJggnoarami-penurunan
menjadi ,r.r*iiffii{ihtie,ffi[:',iiiJfl:gul.;J[',.:#1i1ff"ilffi;f,1,,1r;ff,rr]:lj1r_kuara, rrr secara
10 penyimpangan1 penyimpangan
lf i penyimpangan
belum dilakukan pemantauanq penyimpangan
14 penyimpangan
penyimpangan
I penyimpangan
!., - . penyirnpanoanL4 penyimpangan
belum dilakukan pemantauantidak ada penyimpangan
I penyimpangan2 penyimpangan
?ada Semua Tahap peruAanoan2,2730/aTah.Bp Pgmha-caan ffi
2A,4550/ol_ahap PembuktianTahap PenuntutanTahap Putusan 2,2730/o
Jumlah iI penyimpanqan
P.embacaan turat DakwaanPembuKianPenuntutanPutusan
Jumlah
Q' ola
23 38,3330/o25 fl,6670/o
7 Lt,6670/o5 8,333Yo
q.0
Kua rta I Kua rta I Kua rta I lll
ffi= -C=ra\R.=w Fakultas Hukunn univtrrsitas Indonesia
ii. Kuartal II (Maret - Juni 2003)
iii. Kuartal III (Juli - OKober 2003)Total
f. Pengadilan Hegeri Cibinong
i. Kuartal r (ruovember 2002 - Februari 2003)
ii. Kuartal II (Maret - luni 2003)
iii, Kuartal III (Juli - OKober 2003)Total
3 pgnyimPangan23 peryimpangan25 penYimpangan
)
1 penYimpangantidak ada PenYimpangan5 penYimPangan
6 penYimpangan
Apabira diperhatikan daram taber penyimpangan periraku yang terjadi dihampir semua pengadiran negeri terjadi,
meskipun angkanya tia.[ i"*or, uesai. sit. Jilnat aari hampir semua pengadilan menunjukkan adanya penurunan
penylmpangan perilaku nirrn :.f.ttu Utara iuJiu- meog.Eri peningkatan'yang sangat signikan yaitu hampir 800o/o'
Hal ini adalah cerminan tingkat penghargaan uniut ,uniuga x"*iu.viran peradilan sangat minim, angka peningkatan
ter*but akan sangat mengkhawatirkan. Bilamani ungi& -penghormatan
terhadap lembaga yang dipimpin saja sudah
minim akan memberikan dampak yung *r,gut Grirti paai ungakt penghargaan masyarakat terhadap rembaga
pengadilan.
3. Bantuan Hukum
pasal 54 dan 55 KUHAP merupakan ketentuan yang memberikan hak kepada tersangka- atau terdakwa-untuk
didampingi oterr penaierrat hukum pada semua tingrai pemerikaan. sementara itu Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang
. menyebutkan:
..Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana mati utuu "uniurn.n pidana lima bilas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang
diancam dengan pidana tima tahun uta, i.uiri yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang
bersangkutan pudu ,ernru tingkat pemeriksaan dalim proses peradilan walib menunjuk penasihat hukum bagi
mereka"
Ketentuan pasal 56 tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Buku II MA, Bagian Kedua tentang Bidang Teh.nis
peradilan. Dalam buku tersebut ditegaskan 'Uir,*i
r.rupakan kewajiban bagi pejabat .untuk menunjuk penasihat
hukum bagiterdakur;, 6ilir..rr-pidana mati atau ancaman pidana 5 tahun atau lebih, juga bagi mereka yang
tidak mampu. reteniudn tlrsebut beisifat imGiatii jadi harus iipenuhi dan apabila tidak dipenuhi maka hal itu
meiupar<aritetataianiJta;-;;;;pr; r,rr.rr'u."o ienagaimana yang dimaksud dalam pasal 240 avat 1 KUHAP'
pada intinya adalah setiap terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan..hukum, dan pejabat yang
berwenang pada suatu tingkat pemerirca5n mempunyai kewajiban untuk menyediakannya apabila terdakwa
diancam pioana mati itau inc"run pidani 5 tahun aiau lebih. Berikut ini adalah tingkat ketidakpatuhan atas
penerapan ketentuan tersebut'
a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Perkara yang tldak mendapatkan Bantuan Hukum- ii 'ruirtatl (November 20_02--.Februari2003) belum dicermati
2) Kuartal II tmii.t - Juni 2Q!3) 35 perkara
ri Kuartal lit iiJi- or,touer zo03) rotar
i ffi"b. Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Perkara yang tidak mendapatkan Bantuan Hukum
i. 'Kuirtal I (November 2002 - Februari 2003)
[i, Kuartal II (Maret - Juni 2003)
iii. Kuartal III (luli - Oktober 2003)Total
c. Pengadilan Negeri lakafta SelatanPerkara yang tidak mendapatkan Bantuan Hukum
i. 'fuirtat I (November 2002 - Februari 2003)
(Maret - Juni 2003)(luli - OKober 2003)
Total
belum dicermati107 Perkara123- Pqrkara230 Perkara
belum dicermati5 Perkara35 Perlgra40 Perkara
ii. Kuaftal IIiii. Kuaftal III
d. Pengadilan Negeri lakarta Timur
Perkara yaDg tidak mendapatkan Bantuan tlukum- - l.' Kuartalt (ttovember 2002 - Februari 2003) belum dicermati
ii. Kuartal II imaret - Juni 2003) 49 perkara
iii. Kuartal lII i:rti- Ottof.r 2003) Totat ffi"$rekrelftrlat , Ki:rn[]us Barr-r Ul Oe*pr:k 164/4
^ i 6r nnFn =r r-rl- := r, rrc: r;=rrl i I n n i - (-r I-I-l
flfasgararcac FETI TrJT TLAU TET ALIITST T JI TI;TI_fi TC=IEY
F;:rkdtas HuKum LJniversitas lndnnesia
(8. Pengadilan Negeri Jakafta Utara
Perkara yang tidak mendapatkan Bantuan Hukum
i, Kuartal I (November 2002 - Februari 2003)
ii. Kuartal II " (Maret - Juni 2003) perkara
1S0 . perkara208 perkara
128 perkara1BB perkara
316 perkara
belum dilakukan Pemantauanbelum dilakukan pemantauan
I tidat< ada penyimpangan
belum dilakukan Pemantauanbelum dilakukan Pemantauan5 Pentrimpangan,5 penyimpangan
belum dilakukan Pemantauanbelum dilakukan Pemantauan12 penyimpangant2 penyimPangan
belum dilakukan Pemantauanbelum dilakukan Pemantauan17 , penyimBngan17 penyimpangan
belurn dicermati'48
Berdasarkan data dan faKa yang kami dapatkan, bahwa angka-angka tersebut menunjukkan tingkat pemberian hak-
hak terdakwa ,ntrx ,.nar'p.tfan bantuan nukum masili sangat minim. Hal ini dapat terjadi karena minimnya
kesiapan negara untux menvediakan bantuan hurum bagi mereka, kurangnya kepedulian kantor hukum untuk
memberikan bantuan hukum secara pro deo atau dengan iiaya yang murah, karena perangkat perundang-undangan
yang belum memadai. iingkat minimnya petat<sanain perituian untuk pemberian bantuan hukum yang paling
banyak terjadi di pengaoil;'Neq.ri iiuinonil. pacitrar tin'gkat perkara disana juga cukup besar, hal ini terjadi salah
satunya dikarenakan udak adanya pos Bantuan hukum ai Fengiaitan Negeri.cibinong sedangkan perkara yang harus
dffii* o|ngif binyat. sebagian'perkara yang tidak terdapit bantuanhukum di dalamnya memang perkara yang
terdakwanya adatatr oranf v.rig iidiL atau i<uring mampu untuk menyewa penasehat hukum (baca advokat) untuk
dirinya.
Dari beberapa perkara yang kami amati juga perkara yang.tanpa disertai bantuan hukum adalah perkara yang
too.rorin,,. jula $dak ingin oiJ.rpingi, irii ini oisa teiiadi karena ia tidak ingin dicampuri atau ia tidak mampu
untuk menyewa penasehit hukum atiu karena ketidaktahuan terdakwa akan hak-haknya untuk mendapatkan
bantuan hukum. aeroisarkan- pengamatan kami, juga kami mendapati bahwa .tidak . adanya bantuan dalam
penyelesaian perkara iugidiseuigkair karena maietis niNm tidak memberitahu kepada terdakwa akan haknya untuk
mendapatkan bantuan -hukum.
untuk itu uanyix langkah yang harus diambil oleh para penegak hukum untuk
ffi;d*g, angka-angka ini atau untuk peningkatan pemberian bantuan hukum.
4. PenyimPangan oleh Jaksa Penuntut Umum
Setelah selama dua kuartal kami melakukan pemantauan terhadap hakim di pengadilan, maka pada kuaftal III kami
memutuskan untuk melakukan pemantauan terhadap terhadap kinerja jaks y?lg menjalankan tugasnya di
pengiOilan negeri. aeniur penyimpargan jaksa yang {gppral! terjadi adalah ketidaksesuaian hukum acara yang
berlaku, keinginan ,ntu[ ,.*[,rrlitai pei'rara ian6 aiaatarakan. dalam pembuKian, tidak disertakannya barang
br6i G"tdiuawa aimura persidangan,'dan.hat'laii yang terkait dgngqn isi surat dakwaan atau produk hukum
6i".vi. a[riiui int ao.un daia dan fakta'yang berhasil kami kualifikasi dan kuantifikasi, yaitu :
iii. Kuaftal III (luli - Oktober 2003)Total
f. Pengadilan Negeii CibinongPerkara yang tidak mendapatkan Bantuan Hukum
i. 'Kujrtal I (November 2002 - Februari 2003) belum dicermati
ii. Kuartal II (Maret * Juni 2003)
iii. Kuartal III (luli - oKober 2003)Total
t. Pengadilan Negeri Jakarta Pusati. Kuartal I (November 2002 * Februari 2003)
ii. Kuartal II (Maret - Juni 2003)
iii, Kuartal III (luli - OKober 2003)
b. Pengadilan Negeri Jakarta Barati. Kuartal I (November Zoo3-Februari 2003)
ii, Kuartal II (Maret - luni 2003)
iii. Kuartal III (Juli-OKober ?003)Total
Pengadilan Negeri lakarta Selatani. kuanal I (November 2002 * Februari 2003)
ii. Kuaftal II (Maret - Juni 2003)
iii, Kuartal III (luli - Oktober 2003)Total
Pengadilan Negeri Jakarta Timur
i. Kuartal I (November 2002 - Februari 2003)
ii, Kuartal II (Maret - Juni 2003)
iii. Kuartal III (Juli * OKober 2003)Total
'.1
d.
Sekrer[ariat , Kitrnpus Barr-r Ul Depr.:k l$.4?4
PEMANCCITJ rET gLII'gI '
JI IJJIJ' 'J_="U,,r'-:; a:rq.:Ft*r:lllllq
Fakultas Huk.um lJnive rgiitas lndrlng,g,ir.
G. Pengadilan Negeri Jakafta Utara
lWasgarakat
l.ii,iii ,
1) Kuartal I2) Kuartal II3) Kuartal III
Kuartal (November 2002 - Februari 2003)
Kuartal II (Maret - luni 2003)
Kuartal III (luli -OKober 2003) Totat
(November 2002 * Februari 2003)
(Maret * Juni 2003)
(luti - Oktober 2003) Totat
belum dilakukan Pemantauanbelum dilakukan Pemantauan
LS ppniimRang-an
18 penYimPangan
belum dilakukan Pemantauanbelum dilakukan PemantauantQ . , Pp,nYimpangan
t0 PenYimPangan
f. Pengadilan Negeri"Cibinong
Berdasarkan pengamatan kami tingkat penyimpangan yang terjadi memang terlihat tidak terlalu besar' namun akan
tetap menjadi angka yang sabngal signinkar tiia'=OirriitingLal penyi'panian yang dilakukan' Apabila diperhatikan
apa yang terjadi di iif.,t -pusa[,
ternyaia- [eiiOuf iOuai p"-n,impungin iuga terkait dengan ketiadaan
penyimpangan yang oifiiiri.^ h.kfi. na. i.i menandakan ptttn'[ti"'ni'pinin- na6m ketua majelis untuk
ffi;rr?,ld hukum acari yang bertaku adalah halyang penting.
C.. Data dan Fakta Materiil
Berdasarkan pemantauan dan anarisis yang kami lakukan atas produk perad.an yang dihasilkan oreh instistusi
peradilan, kami mendapati produk.perigll vJrg'aiilil;e.iri tibat berdasarkan rogika hukum dan perundangan
yang baik. Dimana xanit-minOapari putusan dfi;iffiiing Oibuat tengan t'ngut buruk dalam hal pertimbangan
hukum yang dicanturri;;;;;-fuiusrn. rr'uiiiiJii"rliurai'r o.ng.oldrtimuani.n arat buKi juga tidak tenskap'
padahal alat bu*i harus dipertimbangkan seua# *'utu"ur-n.n pertimf,angin paiahal menurut pendapat kami alat
bukti itu menjadi bagian penting oaram pert#l'riJ-ini kerapkari teriiJiiatam putusan.Pengadilan untuk perkara
perdata. Daram perkara pidana putusan ,.rinii,ai-oiuuat dingan plnghukuman yang tidak ieras barometernya,
dimana dalam perkara pengadilan HAM putusarip.ng-hr[u*'n OiUuai Aeigan menyimpangi hukum pidana minimum
yang diatur daram uU ffi;;iifi Hnu.ioataz'ii.riGnirr taburasiteirairpio. Diram perkara narkoba hal inijuga
keraprori terjadi dimanu uiirun p"nslu.kur?n tiaJ.uernasil kami dapati - rlnipa ada yang rebih ringan antara satu
perkara dengan perXarJ f.tn-nirun ?ari segi pu*iO* iutntahnya samij (data2 dalam bdntuk tabulasi terlampir)'
SelainitujugaramimasihmendapatiSuratdakwaanyangdib.uatdenganbolong-bolong,halinimenguatkanpemyataan retua"i"tA'Erin.i-ir.Jt o.*uu", puinvi.t nnvu.oi rio"irn edisi no'27, tahun VI, 8 April 2002,
".....menyikapi rendahnya penegakan n*rr''O5ft, petf.ari korupsi bukan hanya perangkatnya yang kurang
tetapi imptementasinya iuga, dimana t ]ri *l i'tVi'.alfun turt a.ffiun yung AiUuat jat<sa banyak bolongnya"'''
bahkan kami mendapati bahwa renrurrnui ii'rJr vi-"g oigunaxin dabh iurat dakuraan tidak tepat sehingga
menjadi rauur, nJ ini apakah karena ri"i*lvip;ng6hnirrn.jaksa tersebut atau memang karena disengaja
(daram raporan v."g';ibr; io^/ p""gk.#ii;'J*.[ aJr.**n aoiGn sarah satu pota korupsivans teiadi)' selain
itu juga tidak semui perkara akan dibuat putusannyannya secara lengkap apabila tidak dilakukan banding atau
kasasi.
D. Proyeksi Perubahan di Tahun 2OO4 i
Datammenyikapihasilyangkamidapatidalampemantauansecaralangsungmaupuntidaklangsung'makakamimerihat ada beberapa perubahan vung iJr;',iir.ilkil oteh seruruh itemen yang terkait dengan peraksanaan
proses peradirunl'6b!,sui-peruninan iugi terkait dengan pemuentuxan uu iang baru dan pembentukan
institusi yang terkait dengan putatsunali';;;d"aitin. iroy.tri perubahan yang berhasir kami rangkum
adalah sebagai berikut :
l.bahwaperlunyapeningkatanpengawaqnlnterla]..dalamlingkup.instansiatauorganisasiyangbersangkutan untuk menjaga to-niisiensi dan kemampuin p"n.gitan hukum'.Peningkatan mekanisme
internat tersebut juga ditambail;il;.d.nya. daya iur,oe Ji.n n"t1o serta masayarakat untuk
mengawasi mekanisme or p*oiiii". uniur winyin ori :.t.rta dan cibinong, pemantauan akan
:uga oiiai(ulan-oren rarnprr. FiJ';i;;;;t h -".r;r.,
dirn.n. peran serta masvarakat untuk pemantauan
peraditan dapat terus oirangsani'seiii.gg;;;il#h.1ouout terasa dengan wa*u vang lebih cepat'
Z, bahwa perlunya perubahan Oilam nufum t*'u '"ig"nii pto*t-peradilan pidana (KUHAP) dan
prtunya pembentukan frufum-#ra n"tOup. m3ka.,nts-me hukum icara pidana terkait dengan
perfindungan hak-hak p""r;i-f""aiian lUafrtpelaku, korban maupun saksi)' Dimana
perubahan-ini juga perru oiour,ln'g'o;ngan.d*i.uu F"ninaui'''gan saksi dan korban' selain itu juga
daram perubahan UU hukum u.]A pil;.;ipiftikin iuga keterpaai,an para pihak dalam sistem sehingga
tertipta satu sistem peradilan yang terpadu
3. bahwa untuk kesamaan p.naini* "o.n kesesuain antara putusan- pidana.yang satu dengan yang
lainnya, pertu adanya p"aorln'i."Sttriu.31 Gentencing guldelines)' Dimana untuk pertama
r<arinva'alpaioiujitoouiun untuk pirkara korupsi dan Narkoba'.]
Sekrr:Lflriial , Knrnpus Barr: Ul Depr:k 1F5424--.Jil-n
*rasaarcrKatr Femancau Femdilan IndonesiaFakultas Huk un1 Universitas lndnnesia
4, bahwa dalam rangka pendistribusian- hak-hak publik dalam sistbm peradilan, perlu adanya mekanismepenyampalan informasi hak-hak publik.dalam prosei peiaditan din pertu jr";t;;ir6;lnformasl yang lebih baik di Pengadilan yang berbasislian tekndbgi informasi.5. bahwa dalam rangka menyikapi pemberian bantuan hukum,ke[ada masyirakat yang tidak mampumaka konsisten$. dan keinginan kuat- kalangan advokat untuk membentuk pro oono divisiondalam kantor hukum harus digalang dan diperkuat daya dukungnya otelr organisasilar"Ijisehingga pendistribusian hak-hak publik untuk mendapatkan bantuan frulum dapat teitaksana Oentinbaik.
6. bahwa pemba'ruan yang terjadi di berbagai institusi penegak hukum perlu terus diciptakan terutamapembaruan
-dl Kejaksaan yang hingga kini belum rnenampakkan perubahan yang signifikan, dimanaBlue Print pembaruan keJaksaan perlu dibuat .eebagaimana
yang- teiah aiiar<uianMahkamah.Aeuns dan Kepolislan. Karean hal hl akan berdampak pada'pem:ngkatan rem.*prinaparatur kejaksaan dalam proses peradilan.
7. bahwa menylkaplterbentuknya Komisl Pemberantaun tlndak lid9na Korupslyang nantinya akan terkaitdengan pelaksanaan proses peradilan,_Perlunya mekanism'e hukum atari ilng reurtr uaii aiiammemberlkan. daya .dukung bagl KPTPK aafm menJalankan tugasnya,'ierutama dalam halpengambilalihan perkara korupsi oleh KPTPK. Daya dui<ung KPIPK-harirs tuga dibarenji aenga;terpilihnya orang-orang yang berkuatitas, berlntegritas dan JuJur sebagil staft pj"a*,iiir",rgbaglKPTPK ''------
E. Penutup
Qemiklanlah pengamatan yang berhasil kaml lakukan dalam beberapa tahun 2003. semoga perubahan dapatterlaksana dengatr baik seiring dengan perbaikan institusional dan sistenr hul:um o.rim peraiiriaan proses peradita:rditahun menda$ng.
Sekretartelt , Kilrnpus Banl Ul De*pok 1ts4e4
illasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakulfas Hukurll Universifas lndonesia
Disparitas Per"kara NarkotikaPeriode Nopember 2A02
& PsikotlopikaOktober 2003
Pil Cibinong
Ho Identitas Perkara Ancaman PidDakwaan Tuntutan Putusan
Termin I ($op!:mber "3902 - 20O3)
1
1 069/Pid. 8/2002/PN . CBN
l.Rahmat Margiono2,Devitri Lutfi
Ps 78 (1) a UU 72197
Pidana max 10 th dandenda Rp.500 iuta
t tahun penjara 10 bulan
2
1 143/Pid, 812002/PN. CBN
Ozzi Andri Agam
Ps 82 jo ps 78 UU 22/gl
pidana paling lama 20tahun
2 tahun 3 tahun
39 1 s/Pid .gl 20a2lPN. cBN
Sumaftoyo
Ps 78 (1) a UU 22197
Pidana max 10 th dandenda Rp.500 juta
1 tahun 6 bulan
41408/Pid. 81200 2/PN. CBN
Lindra wahyudi
Ps85 a UU No,22/97
pidana 4 tahun peniara1 tahun 6 bulan
5
1 1 03lPid. 812002/Pn. CBN
l.Ahmad Gozali2, Jodi Martono
Ps 78 (1) jo ps 85uu22/97
pidana max 10 th dandenda Rp S0O juta
1 tahun 10 bulan B bulan
6LI76-7 lPidB/ 2002/PN CBN
Riyono, Eko Prasetyo dkk
o 78 (1) UU zLlgtMin 2 th Max 10 thDenda max Rp 500 jt. 85a Uu ZZl97Max pidana: 4 th. 65 UU 5197Max pidana: t thDenda max Rp 20 jt
2 tahun
7Lt32l Pid. Bl2 00 2l PN . CBN
Abdul Mutolid
Ps 78 jo ps 82 UU 22197
pidana 20 tahun2 tahun
I190UPid.B/2002/ PN CBN
Jimi Zein b Muhammad Zein
Ps. 78 (1) UU No. 22/97
Pidana penjara Max. l0 th.Denda Max. Rp. 500 iuta
2 tahun
9I 185/Pid. B/2002/PN CBN
Muh. Toha
Ps. 62 UU NO, 5/91
Pidana penjara Max. 5tahun. Denda Max. Rp.100 juta
1 tahun 10 bulan penjara
101218/Pid.B/2002/PN CBN
Markus Leonard Leon
Ps, 62 UU NO, 5197
Pidana penjara Max. 5tahun. Denda Max, Rp,100 juta
11- bulan penjara
11Lzz4lPidBl2}0zl
Masimin b Kromo
r 78 (1)a UU 22lglMin Zth max 10 thDenda max Rp 500 jtr 85 (1)a UU 22197Max 15 thDenda max Rp 750 it
PidanalthBbln
Termill t tI filnretsggl:JuTiSf37lPid.Bl2003lPN CBN
I
zufar I
rgsl *pidana rnati, penjara
I
seurnur hidup, atau max I
20 thn dan denda max Rp II milyar I
5 thn
2
t 16/PidBl2003/ PN CBN
Svarifudin
78 ( 1)a UU zzlgtPenjara max 10 thn dandenda max Rp 500 juta
3 thn
3. !QUPid,Bl2003IPtt CBN 82 (t)a UU 27/97 B tahun
Grrkrol';:eri;al l,i::.rrrri-rr rc: El::rn r I ll f-lrtrrrrl- IEA>-/|
r.' :: .. i i. -i:' :..'.i-. .,.; l'Flltll*l|lal{t-
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukunl Univg,rs,itas lndsnesia
RidwanPenjara max 20 thn dandenda max Rp 1 milyar78 (1)a UU 22/97Penjara max 10 thn dandenda max Rp 500 iuta
4206/PidBl?aa3lPN cBN
Jamaludin
82 (1)a UU 22197Penjara max 20 thn dandenda max Rp 1 milyar78 (1)a UU 22197Penjara max 10 thn dandenda max Ro 500 iuta
10 tahun
5
2s9lPidBl2003/PN CBN
Indra Kurniawan
P: 78 (Ua UU zZl97Penjara max 10 thn dandenda max Rp 500 jutaS: SSa UU 22/97Peniara max 4 thn
1 tahun B bulan
632slPidB/2003/PN CBN
Eko Supriadi al Doni
6? UU sle7Penjara max 5 th & dendaRp,100 juta
1 tahun
7
3761?idF/z0a3lPN cBN
Irma Susanda bt Haiali
Bz (l)a UU zzlgtPenjara max 20 thn dandenda max Rp 1 milyar
9 bulan
8
4}4/PidWzAA3lPN CBN
Alyadi
78 (1)a UU 2219tPenjara max 10 thn dandenda rnax Rp 500 juta 1 tahun
9310lPidB/2003/PN CBN
Trisno al Kubil
P: 82 (t)aPidana mati/seumurhidup/20th &denda Rp, 1
M
S: 78 (1)aPidana penjara max 10 th& denda Rp. 500 jutaLS: 85a UU 22/97Pidana peniara max 4 th
3 tahun
10
410/PidBl2003/PN CBN
M. Irwan
P: 82 (t)aPidana matilseumurhidup/Z0th &denda Rp. tM
S; 78 (1)aPidana penjara max 10 th& denda Rp. 500 JutaLS: 85a UU 22197Pidana peniara rnax 4 th
B bulan
Termi n III (fuli 2OO3 - Oktobq 2003)
I586lPid8/2AW/PN CBN
Kamarujaman
78 ( 1) uU 27.1e710 th + denda Rp 500 jt - 1th
2
535/PidBl2003/PN CBN
Endanq Purnama1 thn
3677/?idslaaaSlPN cBN
Zainaldi als Ipunq10 bln
4498lPidB/20031PN CBN
Frediansyah al Wardi14 th
5
740lPidBl2003/PN CBN
Iruan Rani $ol'yan- 1th
6TAUPidB/20031PN CBN
Herul Sidis3th
77l4l?idB/zaaslPN cBN
fuidrian WahyudiBth
I84ZlPid8l7003lPN CtsN
Dede Supriyatna
i
2 bl + denda Rp 200rb lth
9854lPid8/2003/PN CBN
Cecilia2th3bln
..: .:,-ri:l,,lEqilttElatsEill
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakulfas Huk um Univg,rsitas lndorresia
PN Jakafta Selatan
10883/PidBl2003/PN CBN
Hardi Banqunsyah
l
2th3bln
11
434/FidB/2003/PN CBN
Kusmadi
82 (1) UU 221e7
20 th denda Rp.
t- lth3bln
LZ
433lPidBIzAWPN CBN
Oki Eka Putra
- lth3bln
1330ryPidBlzaa3lPN cBN
Simon Sahetapi, Panusunan
a
TI: 7 thTII: t0 th
14463/PidBl2003lPN CBN
Amin Prasetvo10 bln
15
400/PidB/20031PN CBN
T I: Suherman,T ll:Sooian Aziz
- TI: TthnT II: 5 thn
16876lpidB/20031PN CBN
Imron AMullah1B bln
L7514/PidB/20o3lPN CBN
Eko Setiawan62 UU 5le7
5 thn + denda Rp 100jt
2 th denda Rp 200rb 11 bln
1887o/PidBlzAASlPN CBN
Mahvudi al Gudil1 th denda Rp 100rb 10 bln denda
No Identitas Perkara Ancaman Pidana pada tahapan:Dakwaan Tuntutan Putusan
Termin I (f{opember 2OO2 - Februari 2002)
1
I 265lPid, 812002/PN Jaksel
RuSi Rahman
78 (1) a UU 2U97Max. 10 th,Denda Max" Rp. 500 it
7 bulan 7 bulan
2
14 13/Pid,WZAAZIPN Jaksel
Sim Agus
60 (1) c UU No. 5l9ZMax 15 Th,Denda Rp. 200 juta
lth6blndenda Rp. 3 jutaSubsider3 bln kurunqan
tth2bln
31 343/Pid. B/2002/PN Jaksel
Rima als Sonia binti Ubed
78(1)b UU 721e7Min 2th max 10 thDenda rnax Rp 500 jt85 a UU 22197Max 4 th.
I tahundenda Rp, 7 jutakurungan 3 bln
7 tahun
4 13 1g/Pid. 812002/PN Jaksel
78 UU No.22197Min 2th max 10 thDenda max Rp 500 jt 2 tahun
51 202lPid.B/2002/ PN Jaksel
K. Frederick als. Toni
Prim. 8t(1)a UU ?2197Max 15 thDenda max Rp 750 jtSub. 7B(t) a UU 22197Max 10 thDenda max Rp 500 jt
7 tahunDenda Rp, 10 juta
5 tahun
6
1333/Pid.BI200?/PN Jaksel
Dede Susanto bin Saad
78(1)b u:U 221e7Min 2th max 10 thDenda max Rp 500 jtBS a UU 22197Max 4 th.
Prim: 15 bulanDenda Rp, 5 jutaSubsider: 4 bulanDenda Rp. 4,5 iuta
10 bulan
7
1 20 t/Pid, B/2002/PN J aksel
Bambang Wijanarko, LinaHerlina, Wira Setiawati.
78(1)b uU 221e7Min Zth rnax 10 thDenda max Rp 500 Jt
Terdakwa I & II3 tahun 6 bulanTerdakwa III
3 tahun 10 bulan
IL4L7 lQid. BIU 002lPN Jaksel
Junaedi
78 (1) a UU No. 22/glMax 10 thDenda max Rp 500 it
2 tahun1 tahun 2 bulan
J
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Hukutrt Universifas lndnnesia
91493/Pid. B/20021PN Jaksel
Rosidah
82 (1) a UU No. 22lglPidana nrati, atau seumurhidup, atau penjara max.20 th, denda max. Rp. 1
rniliar
2 tahunDenda Rp. 4 jutaSubsider4 bln kurungran
1 tahun
1055/Pid. 812003/PN Jaksel
Jimmy Siagian
78(1) a UU 22197Max 10 thDenda max Rp 500 jt
3 tahunDenda Rp. 5 jutaSubsider 4 bulan kurungan
2 tahun
11SUPid.WZAA3|PN Jaksel
Ali Akbar
Prim: 78 (1) b UU No.22/stMax t0 thDenda max Rp 500 jtSub : 85 a UU hls. 22197Max. 4 tahun
2 tahunDenda Rp. 2 jutaSubsider 2 bulan kurungan
16 bulan penjara
Term n II (l.lal€I eOOg - Juni 2003)
1
l3lPid. B/2003/PN Jaksel
Heri Wibowo
Prim: ps. 78(1) a UU22lgl jo. Ps, 53 KUHPMax 10 th penjaraDenda max Rp 500 jt
Sub: 85 a UU 22197 jo. Ps,
53 KUHP
Max, 4 tahun peniara
Dakwaan subsiderterpenuhi, dituntut 10bulan penjara.
I bulan penjara.
21 78/Pid, B/2003/PN Jaksel
M. Ilham
Ps. 78 (2) UU 22197Penjara min 2 th, max 12th.Denda min 25 juta, max70 iuta.
Penjara 3 tahunDenda 25 juta subsider 6bulan kurungan
Penjara2tahunSbulan
31 68/Pid. 8l2003/PN Jaksel
Jeffrey. P
78 (1) a UU 22197
Penjara max L0 tahunDenda Max 500 iuta.
Penjara 1, 5 tahunPenjaraltahun3bulan
4
594lPid. B/2003/PN Jaksel
1. Alessandro Barberi2. Marco Mezzana
78 (1) a UU No, 22197Max 10 thDenda max Rp 500 jt
Dakwaan primer tdkterbukti, dakwaansubsuder dituntut 9 bulanpenjara
6 bulan penjara
III (Juli 2OO3 - okBDg 2oo3)
1
655/Pid. B/ 2003/Pru Jaksel
Ibrahim Salahuddin(Ibra Azhari)Penasehat Hukum :
1. Chairil Anwar, SH2. Azis, SHBarang Bukti:- Kokain bruto 8,5 gram - netto6,L7 gram- Sabu-sabu 16, 79 gram- Ekstasiz30 butir.
Ps. 82 (1) (a/b lc??) UU22lgta. Max 20 th, denda 1miliar rupiahb. Max 15 th, denda 500juta rupiahc. Max 10 th, denda 300;uta rupiah
Ps. 59 UU 5197Penjara min. 4 tahun-rnax.15 tahunDenda Rp. 150 juta-max.Rp. 750 juta
Ps. 60 UU 5197Penjara Max. 5 tahunDendaRp, 100 iuta
20 tahun penjara 15 tahun
2
658/Pid, B/2003/PN Jaksel
Benny Ardi
62 UU sl 97Max, 5 tahun penjaraDan denda Max, 100 iuta.
1 tahun 6 bulan
3
234 I ?id. B/2003/PN Jaksel
OJukwu B, Onyedika als. BoniPH: Hausland Nadeak, SH
82 (1) a uU 221e7Max 20 th, denda 1 rniliar
rupiah 5 tahun penjara 4 tahun 6 bulan
4890/Pid. 812003/Pt*l Jaksel
Achamd Syah
Prim: Max, 10 tahunpenjara. Denda max Rp.
500 juta.Sub: Max. 4 tahun peniara
2 tahun penjara dandenda Fp, 2 iuta subsider3 bulan kurungan.
t5 bulan penjara
5953/Pid, B/2003/PN laksel
Rivan Wenas'
Anc: Max.Penjara 10 th,Max. Denda Rp. 500 juta
1 th t0 bulan, denda Rp.10 juta. 2 tahun penjara
lWasgarakat Pemantau Peradilan Indonesia ..,.ilur'.-ilr. .allu
F;rkultas HukutT, lJniversifas lndnnesia
Barang Bukti:Gol I: Heroin 0,0456 qr
6922/Pid, B/20031 PN Jaksel
Andi Hermansyah
Max 20 th, denda 1 miliarrupiah
5 th penjara dan dendaRp. 5 juta subsider 4 bln 4 th penjara
7648/Pid, B/?003lPN Jakse[
AtekPH: Samsul Dialal, Leo 5 Hakim
Prim: Max. 15 th penjara,denda Max Rp, 200 jutaSub: Max. 5 th penjara,denda max. Rp. 100 juta
t0 th penjara, denda Rp.15 juta sub 5 bln
9 tahun penjara
I1020/Fid.Bl 2003lFN laksel
Poniio
Prim: Max,Penjara 10 th,Max. Denda Rp. 500 jutaSub: Max. 4 tahun peniara
3 tahun penjara dandenda Rp. 3 juta subsider4 bln kurunqan
2 th 6 bulan penjara
9
683/pid. B/2003/PN Jaksel
AU Chun YenPH: Syamsul lala - Leo S, Hakim& Partners
Prim: Max, 15 tahunpenjara, denda Rp. 200juta
Sub: f,4ax 5 th penjara,denda Rp. 100 juta
4 tahun penjara
PN Jakafta Pusat
No Identitas PerkaraAncaman Pidana pada tahapan:
Dakwaan Tuntutan Putusan
Termi n I (Hopember 2002 - Februari 2002)
1
178 /Pid,b/20021 PNlktPst
Wahyudi
Ps 78 ayat lb UU 22197max 10 thDenda max Rp 500 it
1 tahun 2 bulan penjara
2
t82B lPid.bl2002l PNJktPst
Maman Rohman
Ps 62 UU No5lL997(5 tahun penjara, dendamax 100 juta) - gol Uekstasi 4 butir
2 tahun 6 bulan penjara
3
1954 lPid.bl}A}1l PNJktPst
Mulyanto
Ps 85 UU 22197Max antara 1 atau 4 tahun(tergantung ayat manayanq didakwakan)
11 bulan penjara
41990 lPid,blz$}U PNJktPst
Erwin
78 (1)b UU 221e7max 10 th penjaraDenda max Rp 500 jt
2 tahun penjara
5
2050 lPid.blz$AU PNlktPst
Sonya Soraya
78 (1)b UU 221e7max 10 thDenda max Ro 500 it
Denda 3 juta
62A ffid.b/2003/ PNlktPst
Richard Batubara
78 (1)b UU 2Ue7max 10 thDenda max Rp 500 jt
1 tahun 6 bulan penjarapotong masa tahanandenda 3 juta subsidair 2bulan kurunqan
1 tahun 3 bulan penjara
7 2344lPid.B/2002/ PN JKT PST
78 (1) UU No, 2211997max 10 thDenda max Rp 500 jt
Primer: 2 tahun, dendaRp. 5,000.000Subsidqir: 3 bulankurunoin
2 tahun 6 bulan
I2284/Pid, ts/20021PN JakPus
Brampi
Ps, 82 (1) (a) UU 22.197
a. Max 20 th, denda 1
miliar rupiah
Penjara: 4 TahunDenda: 1 juta subsider 3
bulan kurunganBiaya Perkara Rp,1000;
4 Tahun
97 4lPid,Bl2002lPN JKT PST
Muhammad
78 (1) UU 7Ue7Max. 10 th.Denda Ma*. Rp, 500 jt
Penjara: ttahun6bulanDenda : 3 jutaBiaya perkara Rp. 1000;
1 tahun 4 bulan;
10
108/Pid. 812002/PN Jakpus
Andi A Sirait, Budi Setiawan,AmiDR
78 (1) UU No. 22197Max. 10 th,Denda 500 juta rupiah
Penjara: 10 bulan10 bulan
Termln II (Maret 2003 - Juni 2OO3)
1
292 lPids/2003/PN JKT Psr
Abdul Gafar & Fariansyah82 (1) UU 721e7
3 tahun penjaraDenda Rp,3.000.000 sub 2bulan'kurungan
2 tahun 3 bulan
237 4 l?id. Blzoo3/PN J Kr Psr
Subaidi
78 (1(b)) UU 221e7pidana penjara paling lama10 (seouluh) tahun dan
6 tahun penjara dandenda 4 juta subsider 5bulan kurunqan
4 tahun 6 bulan
E^l--..rt -ri:-st 11 :::rv..r-rr re El;arl t I ll [-lc:nrrk 1H.4,74
t-
:i ;i .,; :'d*il.i{ll!J{[:ltt
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFdkultas Hukurn Univerg,ifas lndnnesia
denda paling banyak Rp ,
500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
I
3
415/Pid.Bl2003l PN JKTPST
Ruchil Ikhsan !
62 UU slgZPidana penjara paling lama5 tahun dan denja palingRaling banYak RP 100 iuta
Penjara 10 Bulan dandenda 3 jt subsider 3 blnkurungan
penjaraltahun3bulan
TErm n III (Juli 20O3 - Oktoher 2OO3)
1
1 0551Pid. B/ 2003/ PNJ KTPST
Poncohadi Siswanto, Medi EsaSaputra
Pasal 78 UU 72197
Max trO tahun Penjara
1 tahun 6 bulan 1 tahun 3 bulan
2
1 1 I l/Pid " B/2003/PNJ tffP5T
Anton Gigih3 tahun potong masatahanan i 2 tahun
3lL47 I Pid. B/ 2003/ PNJ I$PST
Rudi Hartono, Irwandi
1 tahun 6 bulan potongrnasa tahanan 1 tahun
4L2L2 I ?id, B/ 20031 P N J KTPST
Umar Rohman
t tahun potong rnasatahanan
10 bulan
5
1237 | ?id. Bl20 0 3/ PNJ tff PST
Ilah bin Hendi
2 tahun potong masatahanan denda 3 juta 1 tahun B bulan
61 358lpid. B/2003/PNJ tffPST
Munawaroh als Mumun
1 tahun 6 bulan potongmasa tahanan denda 3juta subs 6 bulankurtungan
1 tahun
78421 Pid, B/ 2 0 0 3/ P N J KTPST
Muhammad Fadli
Pasal 82 ayat (1)a UU2211997
Pidana mati atau seumurhidup atau paling lama 20tahun
1 tahun penjara 10 bulan
8845/Pid. B/2 0031 PNJ KTPST
Andrianto als Ambon1 tahun 6 bulan
9387 I Pid, Bl 2 003/PNJ KrPST
Sakhalimi Lovu1 tahun penjara 1 Tahun
107 7 5 I Pid. Bl ? 0 03/ PNJ KTPST
Fred Madu als Ajax13 tahun
t11 1 6UPid, B/2003/PNJ tffPST
Hari Rarnadhan
7 tahun denda 4 jutasubsider 4 bulan kurungan 5 tahun
L2
I 098/Pid, B/2003/PNJ tffPST
Rani Nur Siti
7 tahun potong masatahanan dan denda 5 jutasubsider 4 bulan kurngan
5 tahun
l3
1 3 I UPid, B/2003/PNJ IffPST
Muhammad Amin
1 tahun B bulan potongmasa tahanan dan denda3 juta subsider' 3 bulankurngan
1 tahun 4 bulan
Pll Jakafta Timur
No Identitas Perkara Anca[ra nDakwaan Tuntutan Putusan
n II (Maret 2003 - Juni 2003)
1
297 | ?id. B/20031PN Jakti m
Iman Wisnutama
Pasal 78 ayat (1) huruf bUU No, 22 Tahun 1997
10 th + denda Rp 500 jt
2 tahun penjara potongmasa tahanan dan denda4 juta subsider 4 bulankurungan
2 tahun
2
147 | ?id. B/20031PN Ja ktim
Eko Setiawan
Penjaraltahun6bulanpotong masa tahanan dandenda 2 juta subsider 2bulan kurungan
1 tahun 3 bulan
lWasgarakatL-
Fakultas Hukurn Universitas Indnnesia
3
221 lPid B/2003/PN lakti m
Aria diyanto
1 tahun 6 bulan Penjarapotong masa tahanan dandenda Rp 500.000;subsider 3 bulan kurungan
1 tahun 6 bulan
4
239 I Pid, B/ 2003/PN Jakti m';
John Kakambong
Pasal 82 ayat (t)UU No. 22 Tahun 1997
20 th denda RP. 1 M
4 tahun 6 bulan Penjara,dan denda 10 jutasubsider 6 bulan kurungan
3 tahun 6 bulan
5
2221 Pid. Bl2003lPN lakti m
Sumarno
2 tahun penjara 1 tahun 9 bulan
6
299 I ?id. B/ 2003/ PN I aksel
Dedi bin Didin
5 tahun 6 bulan Penjara 4 tahun 6 bulan Penjara
7
663/PID AlzAA3lPN IAKTIM
Mik Sugiarti dan Yumenah
Penjara 3 tahun Potongrnasa tahanan denda 2juta Sub sider 2 bulankurungan
2 tahun dan 10 bulan
Termi n III (luli 2003 - Oktober 20O3)
1 793lPid.B/2003/PNJT
Ps 78 arlat(l) UU 2211997
10 th + denda Rp 500 jt
2 tahun 1 tahun 4 bulan
2902/pid.B/2003/PNJT
Fikler Silalahi
4 tahun 3 tahun 6 bulan
31068/Pid.Bl2oo3/PNJT
Mohammad Yusuf
2 tahun 1 tahun 6 bulan
4L047lqid.B12003/PNJT
Visi
2 tahun 1 tahun 6 bulan
51317/Pid.Bl2003/PNJT
Jaya Sunarya
6 bulan 4 bulan
6808/Pid.Bl2003/PNJT
Ismail
82 (1) UU 22lree7
20 th denda RP. 1 M
1 tahun,6 dan bulan denda3 juta, subsider 3 bulankurungan
1 tahun
7965/Pid.Bl2003/PNJT
Ahmad Tufri
I tahun 3 bulan 1 tahun 3 bulan
I825/ Pid.B/2003/ PNJT
Michael Stanley
10 tahun7 tahun
9107 uPid.B/2003/PNlr
Muh, Taufik
2 tahun 6 bulan 2 tahun 1 bulan
101058/Pid.8/2003/PNJT
Rohimin bin Dahlan
7 tahun 5 tahun
111403/Pid.B/2003/PNlr
\ilahyudin
Ps 62 UU 5/1997
5 thn + denda Rp 100jt
9 bulan penjara 7 bulan penjara
I71187/Pid.B/2003/PNlr
Yuli Sirapah WahYu Wiiianto
2 tahun penjara dandenda Rp1 juta subsider 2
bulan kurunganKurunqan
2 tahun penjara
13 920/Pid.B/2003/PNJT
j
5 tahun B bulan
Sekret errir:t , Ki:rrn[]L1s Bal-l Ul flepr:k rc'4f4
IWasgarakat PeryTancd' -2""""" ,I 'IJL'T 'EJfiJ
Fakultas Huhum lJniversitas Indongisi a
l
PN Jakafta Utara,) l^ *ahrr.rtrt.
n:I Identitas Perkara fAncaman ft(IClllc Psls lsrrr'r'r'r!'
-
,ftiiA
ISrtUi
1
q It ($,qfqI Arru_{ - r;lrrT fi,476/PID/B/2003/PN lKr ur
IKusnodo - I
t JI
Ps. 78 (1) huruf a UU No. I22lle97 I
Penjara max. 10 th dan t
denda max. RP 500 itJlq .l
r tanun o nuran Peniara l
1 tahun Penjara
t0 bulan Penjara2
I
I tortrlD/B/zoo3/PN JKr ur I
I xuswau Hikmah __l
PslTg (1) sub, b UU No. I
221L997 io, P5. 55 (1) ke-l I
Peniara max. 10 th dan I
denda max. RP 500 jUta I
rt/frrf tlaTerm
1
n III (Jull Zgus - trI no?/Frrr'lm.ur I
I e0e/Plo.B/2003/Plt Jxr.U
I mur,*oo
YYvt I
,f!rYi/. . ..160 (t) Sus C I
Uu No. 5 Tsnuru 1997 I
i 15 rAHUN PENIARA DAN I
I orruoa RP 200 ]ur4---l
1 Tenuu 6 BuLqN Prru:enn
1 Tenun 6 Buuqru Prrunnn
2
'Ur
RerNo
Pnsal 62Uu N0. 5 Tnnuru 1997
I'1
'IDAK Aoa Brnxns Pnon
AHAP Petturwweru
r1 Tnnuru 1 Buuaru Prru:ana
3
ZgVPIo. B/ 20031 Pn I rr. Ur
Attt-uoSExL
Trolr Aoe Benxes Paon
Tmnp Penurwwem
I r ter-ruu 6 BuLqN PrrueRR
I
1 Tanun Pmunnn
4
:':j-;.,.-+#
t t tlPra.B/20031Pn Jrr.Ur
SunrnoaRHeruvnol _ I t tnnuru 6 Buuqru Peru:ane
I oaru Deruoa RP 3 Jwn
I srus,oen 3 Buuqr't
I Kunurucnr'tt_
1 Tenuru Prtuann
5
72I I?n 812003/Pru Jxr.Ur
Sru Hmrart
61
lJttts-'PENTAoo
DAN DENDA
t
Ruon*aF,oa^rr
- *_l t
2 Tenuru Peruenn Dnn
Deruoa Rp 3 lwe Suastorn 3
Buuru Ku,nqn*c4ru . -t Tenuru 6 BULqN Prru:ane
Dan Deruon RP t Jura
SuaslorR 3 Buuqr't
Kunuuceu
1 Tnnuru 5 BULqN Prru:nnn
1 Tenuu Prrunnn7
io:rlpre. 812003/PN J KT. ur
Aaoul Murmtlt Btru Artt't Astrun
Hrru Mulvaot Bttl EPI4I--t Tanun 6 But*t't Prru:ena
Dnru DEruon RP 3 lunn1 Tnnuru 3 But qN Prru:nne
Ixr.ur
I
NuRonmnnTtoar Aoa Benrns Paoe I r fonuru 2 Buuqm prru:nnn
Tnnnp Pril4secmru Tururwnn I -9
tOt t/Pto,Bl2003/PN JKr.Ur
t0 euuN PENIARA I 5 euLAN PENIAMrl10
436/Pro.Bl2003lPN JKT.UT
Jot-ttt T. PURSR
Pnsau 65
1 rnnuru PENIAM nnn/nrnuDENDA RP 20 ]UTA
1t4s4lPrt/B/2003/ PN I Krur
Rlvm APruveol ,-
Pasnu 78 (1) sua n
10 renuN PENIARA DAN
DENDA Rp 500 lurA
TTONT ADA BERI<RS
PERSIDANGAN TAHAP
PEMBACAAN TUNTUTAN
2 rAnuN 6 sutAtl PENIARA
TTOEr ADA BERI<RS
PERSIDANGAN TAHAP
PEMBACAAN TUNTUTAN
1 renum 6 euLAll PENJAM
r2sazPrbtB/z003/PN J Krur
Jernr MnruoTtner ADA BERI<IS
PERSIDANGAN TAHAP
PENUNTUTAN
4 rNNUru PEN]AM UNTUK
MASING-MASING TERDAKWA13
608f PrD. B/2003/PN J l(T. UT
Saru:nyn,M.RL 1 rru'turu 6 aumru PENJAM
(nnrwanN SUBSIDER YANG
rcnauril)1 TNNUru PENJAM
I46BrHb. B/2003/PN J KT. uT
Yuun B TTOET ADA BERKAS
PEMANTAUAN PADA TAHAP
PEMBACMNTUL1 renuru 4 suLAr'l
15
--.--j|i#
i009,lPrDs tZaA3lPN IKT.UT
TomuvFruau i
TIOAT ADA BERKAS PADA
TAHAP PEMBACMN TUNTUTAN
T rENUru PEN]AMN
16ffi/PNJKT.UTKrxr
Sekrplnrltrt'KilrnpusBarr.rUlDe*pc:k|8,4e4
lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakulfas HukLlrzl Univglrsifas lndrinesia
17
524/Pto, Bl2003lPN J KT. UT
ARlsTlKa AntnwtrvlSaRnxn
Pasau 78 (1) sus B
10 IENUN PEN]ARA DAN
DENDA Rp 5OO ]UTA
l
TIPnX ADA BERKAS PADA
TA,HAP PENUNTUTAN
I I gULNN PENJARA
DIKURANCI MASA'TAI.IANAN
187 6$l nu B/2003/PN J KT. UT
M. Svurun Rnnuer :
2 TIHUTN PENJARA DAN
DENDA RP 3 JUTA
I regux 9 EUI-AN PENJARA
nrrcunANcr MASA TAHANAN
19
623/PID.8/2003/PN J KT.UT
MorusrlN Mr,crr ClrRa \
I TIUUN PENJARA
9 guI-AN PENJARA
(nerwneN suBslDER YANG
renauxrt)
2070UPIo.B1?003/PN JKT,UT
YtIStIF DAN ADNAN
TInnT ADA BERKAS PADA
TAHAP PENUNTUTAN
I rnHuN 6 gULNN PENJARA
DAN DENDA RP I JUTA
2t825lPlo. B/2003/PN JKT. UT
SUCEXC \Yr\RUYO
I reuuN 6 nulnx PENJARA
DAN DENDA RP I JUTA
suBstDEn 2 suueNKURUNCAN i
I rnHUN 4 SUTRN PENJARA
DAN DENDA RP I JUTA
SUBSIDEN I EUI-EN
KURUNGAN
22828/Ptp. B/20031PN JKT. UT
Hrruurur Wuevn
3 TNHUN PENJARA DAN
DENDA RP 2 JUTA SUSSIOPN 3
BULAN KURIJNGAN
3 TIHUN PENJARA DAN
DENDA RP 2 JUTA SUSSIOER 2
BULAN KURLTNGAN
23897/Ptp. 812003/PN J KT.UT
M. DnxuruI rnuuU PENJARA
I TeHux PENJARA DAN
DENDA RP I JUTA
u77 5 | Pto. B/2003/PN J KT. UT
TUr CUruEWNN BIN NCNCruO DAN
ADI JUNARTONO
I reHuN 6 BULE}.'I PENJARA
I TIHUN 3 SUI-EN PENJARA
DAN DENDA RT 3 JUTA
SUBSIDER 3 EULET.I
KURUNCAN
25L042/?to. B/2003/PN J KT. UT
FenNeNno SuauHlI raHUN 6 SUI-NN PE,NJARA
I raHuN 6 EUI-EN PENJARA
DAN DENDA RP 3 JUTA
261058/fto, 812003/PN JKT.UT
JEru Oscen
I rluur*t 6 guunx PENJARA I rnHuN 6 gULNN PENJARA
27892/Pto. 812003/PN J KT.UT
RIeN
2 TNSUN PENJARA
DIKURANGI MASA TAHANAN
DAN DENDA RP I JUTA
SUBSIDER 3 AUI-NN
KURUNCAN
I rnHuN 6 SUI-EN PENJARA
DIKURANGI MASA TAHANAN
DAN DENDA RP I JUTA
SUBSIDEN 1 EUI-NN
runuNceN)
2B
5 I 6lPtn/B/2003/PN J KTUT
lnneuru AHuen
Pns* 82 (1) suB A
20 rnnuN PENJARA DAN
DENDA Rp 1 MIUAR
TIPnrc ADA BERKAS
PERSIDANGAN TAHAP
PEMBACAAN TUNTUTAN
l0 rnsuN PENJARA
297 82 lPro.B I 2003 lPN JKT. U T
Yuvu JueENt
2 TruTuN PENJARAI TnHUN 8 gUI-AN PENJARA
DAN DENDA RP 2 JUTA
307 29 lPto.Bl2003 IPN JKT. UT
MnnsrNnH
3 regUN 4 gUI.AN PENJARA3 TaHUN PENJARA DAN
DENDA RP I JUTA
31922/P ro.B/2AA3 IPN J KT. UT
JONSON KNNON PNTUTUNGAN
4 TaguN PENJARA
3 TeHUru PENJARA DAN
DENDA RP I JUTA SUSSINE,N 2
BULAN KURUNGAN
32I 003/Ptn .B?}A3/PN JKT. U]'
Solrru uu (At-t'l) Annulrul
3 reuuru PENJARA DAN
DENDA RP 2 JUTA SUBSIOET 2
BULAN rcUNUT.ICEU
2 TnHUN 6 SUI"AN PENJARA
DAN DENDA RP 2 JUTA
SUBSIDEn 2 NUIENKURUNGAN
33I 2 I /Ptp.lll2003/PN JKT,Ul.
Leo Sucmvo
PEs* 85 sus a4tnnun PENIAM
Tlonx ADA BERKAS PADA
TAHAP PEMBACAAN
TUNTUTAN
8 gulnN PENJARA
No Identitas PerkaraAncaman Pidana pada tahapan:
Dakwaan Tuntutan Putusan
Termin II (Maret 2003 - Juni 20031
1660lPid,8/2003/PN JakBar
lob Daulay Napitupulu
Prim: 82(1) A UU No.2U1997
20 tahun penjara/ seumurhidup
Sub: 78(1) B UU No.
22lLe97
1 tahun 3 bulan penjara
a
9 bulan penjara
2 1004/Pid. 8/2003/PN JakBar 82(1) A UU No. 2211997 I tahun penjara I bln penjara
Masgarakat Pemantau Peradilan' Indonesia -_ -..,-rt:ul*?mlrt5
Henri 20 tahun penjaraI
3
865lPid. B/2003/PN lakBar
Ir. Hendi Yosanto
85 UU No. 2211997
4 tahun penjara10 bulan penjara 7 bulan penjara
4816/ Pid.BI2003/PN Jakbar
UsmanSvetl-Fin ArSad Tl''l
81(1) UU No. 2211997
4 tahun penjara2 tahun 6 bulan Penjara 1 tahun 10 bulan penjara
5817/Pid. 812003/Phl JakBar
Kusnadi bin Kusra
81(t) UU No,22l1997
4 tahun penjara3 tahun penjara 2 tahun penjara
67 17 I Pid, B/2003/PN JakBarPetrU$ Sir.egar
62 UU No. 5/1997
5 tahun penjara2 tahun 6 bulan penjara 2 tahu penjara
7809/Pid. B/ 2003/PN JakBar1, J?Wqludin2. Pafmin
62 UU No, 5/1997
5 tahun penjara1 tahun 5 bulan penjara 10 bulan penjara
I 1044 | Pid. B/2003/PN lakBarTori Ucen bin Rais
62 UU No, 511997
5 tahun penjara2 tahun penjara 1 tahun 6 bulan penjara
9454lPid.BI2003/PN JakBarYghannqs
62 UU No, 5/ 1997
5 tahun peniara2 tahun 6 bulan penjara 1 tahun 10 bulan penjara
10I 14lPid. Bl2003lPN lakBarBamba.ng5urriy.a alies Fa m bglg
62 jo 7L(L) UU No, 5/1997
5 tahun penjara3 tahun penjara 2 tahun penjara
111 1 1 l/Pid,BI2003/PN lakBarFil'm,ansrah hin Animin Pina.ta
62 UU No. 5/1997
5 tahun penjara1 tahun 6 bulan penjara 1 tahun 6 bulan penjara
L21069/Pid. B/2003/PN JakBar
Agus SantqPg
62 UU No. 5/1997
5 tahun peniara4 tahun penjara 3 tahun penjara
131 020/Pid. B/2003/PN JakBar
dp.di $upriadi
62 jo 77 UU No. 5/1997
5 tahun penjara3 tahun penjara 2 tahun 10 bulan penjara
L4102 UPid. B/2003/PN lakBar
$urvsdi
62 jo 77(L) UU No. 511997
5 tahun penjara4 tahun penjara 3 tahun 9 bulan penjara
151045lpid.B/2003/PN lakBar$A,kurypnto
62 UU Ns, 511997
5 tahun penjara2 tahun penjara 1 tahun penjara
16997 l?id, B/2003/PN lakBarSyahroni
62 UU No. 5/ 1997
5 tahun penjara1 tahun 6 bulan penjara 1 tahun 4 bulan penjara
t7758/pid.Bl2003/PN JakBar
Fempnde. Bicardq alioq Nan-do
60 UU No. 511997
5 tahun penjara3 tahun penjara 2 tahun 6 bulan penjara
18IL23 | Pid, Bl?003lPN lakBa r
Adi Cahv.adi
60 uu No. 5/1997
5 tahun penjara3 tahun penjara 2 tahun penjara
19
617 I Pid. Bl2003lPN JakBar
tili
Rubawi
59 E UU No, 5/1997 io.55(1) KUHP
15 tahun peniara
4 tahun dan subsider 3
bulan penjara2 tahun 3 bulan penjara
20 463/Pid. B/2003/PN JakBar 7e(1) A UU No, 2211997 1 tahun 6 bulan penjara 1 tahun 5 bulan penjara
caltet1 :rr-i:-:t 1(::rrrrrrr rc, p|;=ln r I ll l-lg:fftfk lfi.4?4
{ek|l{cliuralrE
II
\r- lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas Huk um Univglrsifas Indanes;ia
Apri ttArtgno 10 tahun penjara I
2L623lPid. 812003/PN lakBar
Eery
78(1) a UU No, 22l1997
10 tahun penjara2 tahun 6 bulan penjara 2 tahun penjara
22892/Pid. 8/2003/PN JakBaf
Sqny lVpwor \
78(t) A UU No. 2211997
10 tahun penjara3 tahun penjara 2 tahun penjara
23928lPid.8/2003? PN JakBar
Hedy Februyanto
78(1) A UU No. 22l1'997
10 tahun penjara4 tahun penjara 3 tahun 6 bulan penjara
?4783/Pid, B/2003/PN JakBar
Rohadi alias Godil
78(1) A UU No. 2211997
10 tahun penjara4 tahun penjara 3 tahun 6 bulan penjara
25805lPid, B/2003/PN JakBar
Ardi Handoko
78(1) A UU No. 2211997
10 tahun penjara2 tahun penjara 2 tahun penjara
261907/Pid, 812003/Pru JakBar
Nasrul Gultom
78(1) A UU No. 2211997
10 tahun penjara2 tahun penjara 1 tahun 6 bulan penjara
277 A4 I Pid. B/2003/PN Ja kBar
Wahyudi
78 (1) B UU No. 7211997
10 tahun penjara2 tahun penjara 1 tahun B bulan penjara
2848 t/Pid. B/20031PN JakBar
Agus Setiadi
78( 1) B UU No. 22l 1997
10 tahun penjara1 tahun 6 bulan 2 tahun penjara
29840/Pid.Bl2003/PN JakBar
Herman Susilo
78(1) B UU No, 2211997
10 tahun penjara1 tahun 6 bulan penjara 1 tahun 6 bulan penjara
30796/Pid. ts/?003/ PN JakBarMuhammad Tqno
78(1) B UU No. 2211997
10 tahun oenjara3 tahun 6 bulan penjara 2 tahun penjara
31734 I pid. B/2003/ PN Ja kBa r1" AhdUl $a$vir2. ElrA $qrAti
78(1) B UU No. 2211997
10 tahun penjara
Masing-masing 4 tahunpenjara
I. 3 tahun penjaralT. 2 tahun penjara
32ILLT I pid. B/20031PN JakBarKusnantp bin.PiaslAn
78(1) B UU No.2211997
10 tahun penjara2 tahun 6 bulan penjara 2 tahun 6 bulan penjara
Termin III (Juli 2003 - Oktober 2OO3)
1
7 L7 | ?id.B/ 2003/PN lakBar
Petrus Siregar
Pasal 62 UU No. 5/ 1997
5 tahun penjara
2 tahun F bulan penjara 2 tahun penjara
2
809lPid, B/ 2003lPN JakBar
1. Jawaludin2. Parmin
1 tahun 5 bulan penjara 10 bulan penjara
3
lM4 / Pid. 8/2003/ PN Ja kBar
Tori Ucen bin Rais
2 tahun penjara 1 tahun 6 bulan penjara
41 t 1 l/Pid,Bl2003lPN JakBar
Firrnansyah bin Animin Dinata1 tahun 6 bulan penjara 1 tahun 6 bulan penjara
5
104S/pid. Bl2003lPN JakBar
Sakuryanto
2 tahun penjara 1 tahun penjara
5
997/Pid, B/ 2 003lPN,JakBa r
Syahroni
1 tahun 6 bulan penjara 1 tahun 4 bulan penjara
Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFdkulfas Hukunr, Universitas lndc,nesia
7
463/Pid.Bl2003/PN JakBar
Apri Hartono
Pasal 78 (1) a UU No.
2211997
Pidana penjara paling lama
10 tahun dan dendamaksimal Rp, 500. 000,000,-
I tahun 6 bulan penjara 1 tahun 5 bulan penjara
I623/Pid.B/2003/PN JakBar
Fery !
2 tahun 6 bulan penjara 2 tahun penjara
9
892/Pid. B/2003/PN J akBar
Sony Wowor
3 tahun penjara 2 tahun penjara
10
9e8/Pid.B/2003? PN lakBar
Hedy Februyanto4 tahun penjara 3 tahun 6 bulan penjara
11
783/Pid. 8/2003/PN JakBar
Rohadi alias Godil
4 tahun penjara 3 tahun 6 bulan penjara
12
805/Pid. B/?003/PN JakBar
Ardi Handoko2 tahun penjara 2 tahun penjara
13
1907/Pid. B/2003/PN JakBar
Nasrul Gultom
2 tahun penjara 1 tahun 6 bulan penjara
T4
7 A4 ffid. Bl 2003/PN J akBar
Wahyudi
78 (1) b UU No. ?211997
10 tahun penjara
1 tahun 6 bulan 2 tahun penjara
15
840/Pid.Bl?003/PN JakBar
Herman Susilo
1 tahun 5 bulan penjara t tahun 6 bulan penjara
16
796lPid, B/2003/PN JakBar
Muhammad Tono
3 tahun 6 bulan penjara 2 tah'*:n penjara
L7
7 34 | pid. B/2003/PN J akBar
1. AMul Basyir
2, Eka Surati
Masing-masing 4 tahunpenjara
I. 3 tahun penjara
II. 2 tahun penjara
18
LILT I pid. B/2003/PN JakBar
Kusnanto bin Djaslan
2 tahun 6 bulan penjara 2 tahun 6 bulan penjara
frEMasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFdkultas Hukurrl Univergitas Indrinesie
Ugl-STJtuov,:,IJ
Ig
C)16$-.E.g i6
59
C)15,g- .E.gE.goJ:< o C3
u;L+Oo=
F,u [fu)rf1c o'-'(ltn-Y
E=-E <ont (l) CLs)
.-ff
-
lv LgEeg
q)-oE(l)().(t)(t)(o
Icf)
3A
6 c=.EGT
(t)
ta(t-oc)co
E3C,GI
rn
a(o.6(l)B
3n(!-()Q)
@
c,(E-oo)m
-F
=F-=t- E,
(E
lf,!F
c(s-o(.l)c3cla
c:)sfiI
Q
.g
=
C(oEq):trd
Cf
co\<
-
={=-o
E€o-E-3(o .E.
ECDL-7E;8EEo-t.:I.o.cErrL-
E $EEo'9.gfiE€E;="eKEE 8.9E' (t) '!E -ocJ .o P=
OE (EIZ, E E-d gr-E 5ftEEP,
EEIEgEo Hqto=s'trlr<r-fft€aa
EsEs E3.-(|!.t
(JF (rt
c, .grF ra-ee=3.r- .r-(r) o)G'(oU, IJ)(tl(so. cr-
-ci -dL)+ r+-
=5t;. r*JJ,€€f*- f-
E+EetrHfHut tl,:a=:==a E -o EESEEE<o h<oEc\tEc\lE9 E9E-E-rE po g=
(tr= (oclC gE5c3c-c ?.s ?ffiPAP
EE€tr€E (o3 (o=trNr-$lo= -r (Y) rsr -t
E$ BE B5lttC) t* c\l
F-AcQlf66@(o(U(g()- o,
-d -ciLL(g(tr'(f, 13(g(o
!ts rhae:,=EgA'!r;=(\, fiI(g(oc\t c\rr$ i(f
EiEtna(E€o- o-.o-8 .i8ER ER=c :)c.85 E =3E 3E!I <o IP <offic\t ffc!
E o'.5 o-.;ig .u, z. .cn zH o.p Eg'g EH \
= EE EEE E ?.=E ?E.g n* gl,s n- +E EEEEEEGr'g (I, E = (t, C(:)o-o-=a)o-=
6;8Eo-g.-,(E8,E o,:
t-
-
tu,
= (go;gE
gE EE- 5.=REE- o.=R fr;l\-.AL-: orJ. (u
3z',gEflS (f)a
=}EE #r5.=sc otc.:i(tr C 6tt-E (oEOoE <o'\f55FE=F* =
(t'E(rrE o.
-'if, --\ -A
=38=gE S;$SE Cl v(\l c\t=
$ H'sf 'd.
Er,$E sxt!(l !- <\l
e".E ; ; E ; ; ;E.d;d 8. 8. 5 8- 8- 8.ct .E !-ee!E{3,q-c-cEigF==E€EEdqg ; : i5- E -c E
E*9= ; ; ,dt S ? ?E.6.qR I I =V E E E:q=i ; .o Ei E i5 ia
EstrE E E E9 : E €
-BgBgEE$EI
A.-::H
(!El-d,
EG,fi,
=--(go
----J.
dIa-
3 cn S==
trl =-F 6-E-=
€TEE5E= =
H.FZo{r=€* [email protected]
?*?hg .srh-(u -tg a xE iE? 26.E EEEa.EE E
Ig#=5-- C\i gri
:tr-au)Ep .e 3=F E +.Ag HE =.ez. ;il :cdc *, h (n EE Za sEe h-(E TJ= (oCN E* EEE6:9iI E<ztrIgs==EE- c.i e'i q tr,
.i'(f
-(g.-t-5r 5_6rD
'*-a E.d Cn
A.H Eg EE od H E
rEE EEEE=
===EEEE I=<r(.(Iacn;sia.i+ tri
gs..o) T. A5 E6r -rE
frxEfi#.g:E-.srir f- .L- . q
aLVAE tYr^r'Oa--J-J
EEETJ E(){<o.<J$ic.isrr,
(g
=o)\<:trU)og.gU)
=.!a();
E(3u,r.r.l)--
.EFEE8Ea*.e#o.-IT' J-
?e-E=o(l,E€<(9
I
aO(r)g,
c.-?
e, L-(l,3(t'Ea)-E hor€ EREtrT=Q€od Ei*E(} )< (/)
o*n5t,ooa*.:so--(l)
-i5ar\
C\I(o
(l)tr=x
6tAEA(tlF.FH^-
'Et
SHEOru{
s E, Eo.d.E:OJB
'= L E E ,=8.0 d o F-a= H P E*T E E -H*E q, '6 ErJ
EE$gg$Eg-- C\i cri
oCoE(t)a(gE(l):trI(f\;co:<
Masgarakat Pemantau Peradibn Indonesia. :*ffi
Ft:kultas Hukum Universitas lndrlnesia
!uF(.,-Jru(30:3(.)I
(O .s'tt q8*-y 'H ql
$ EEE
EHe(Q
EHH.EEqcr(gHE:wt-.+:c>o
g,
=otn(oc(uao
c5.cfi,l'*lr)
-F3F-3t-
E
EEE q H EC *gE qfie EFE EEE EEEe 9gP E,B= gA= EP
e.i c.i + rri
c:,.C,(oFo
E
(ot-(D
-T=-(5
trr(o===NN=3:)ctci-o-r:-c)Z,Z,EEE9EIti5tralHtsocoruEE.ct-ct-oEC??aaaFPPFsFEE EgE3])fr-6-€l\Ofrl(\r(\rc{, -r ^r
9 =r -rg B gBsEsE
E E EIA EIA flAB B EIE elt ;lirt d r-rlE ;l E olEr'lF 'iE
=lg 5l= cles E cle;[BgBEE
1\hE E
(E tn^ (o uta (o ut-i-
I I $*gHfigEE,iE3E =SEEEEEEESEES
$EEHEEEE}EEE!EE!
(tr.=lbrtsl
fifisa(!,(tlOO. O. q(r rrr'
ri-dEEEsEs q q-EO-EO r\ l\1- C-f ;- C-J tv) (A
EEBE q E=sq*q € EEs* E€ E-,.,EeE PE P sEglsr.- 66 .r- tU (E (\ Gl (OEE EE ffi E ETE EiEl f€tZE = 8= E' '=l-,1 a
s EsEs E;EEE sH$h =EtrFE $g$g $E$Ss.HEE-- c\i #. e.i
.xts -or!'c =o o- ct)
f\ F\(Y) Cf)
EE.r, .n(t,(Eo.oEC(tr(6EE-cr €CE(tr(Epa)ttr(o
r..r-==L- L-== ?!!
fra\r, ve(u(UG'$(\l clxf -f(tr(E|f' tl)(tr(Eo. cLct -c
ra- lts
EP==L.L
o) cr,
EEeEeJ'q-F -oi -cti-- EJE r.-C
E EE EEE€E: E;9.- u, tn
- -cr,u,
-c, (D (tr -, o).(u -,o\<o-=:<o-=
=Ea
:tr93H
6-E E;U) = E
ESE BZEE :'=HE G,
EEE=Ec.,i l*i t lri
&6?fi cn E.Et e iSSI 6--JJi E a_a6_E €E=EF H:AE 6EeEs;EEda=EE:tr =o E E:<; C...i c"i .g. tl.t
=x(ouUJl*
E E EE E
aggtgag*BEEE dEf fE EE= EEEg sEE EE gEE gE
e.i 1ri .f ,ri
G''&"'o5
a(E>rG'
e(uld
=g,(Eo-(oE:=cDL--(trV'
l/)tl (E-i-L-H:= cth-v (t)ll/ al|t {-,55 c(,; PR.sI E
'l- f.- d,
,isPGr:Lrrc:t =rrl;rt l{::rrrrr-rr rq. Flarl r I ll fic..rnrrk 16.4?4
Masgarakat Pemantau Peradilan lndonesia3
Itooc|lrlo.rruEIUrFll-o-vEGlrCNoLa.
F;g,kdtas HukutT, Universitas lndnnssia
EoJ(T'oE,-oa-
.ra
rlrf,o)Y_
\ V, (Eb se-o '5 0-
J-tlba dRE r-'FE #8 C
E 8E #EdEa\ l4(u (u
= if,c o-a vt o5 t: H.t)a?e _Ei e-C .!J -r U) r(,9j-tr# :E E dt E.JE'sEgFEgHi it
\(Blc(U
L'Ln(tIdEd"Earg.A O .l-- (9g "i 3 1-;*trr-rJO_l- . '(r/) n,E*EEeL-r'tE;.=apouq6:'r,.5d HOro+tlZCi\
n,€#Eg d gHs:Cs :E .a'9 E E 'd'= 'a \4
Fg€E.fi 3 E
HEEg E $E#ro eiAE o . o o F=.
a
HH
*,oor-u,.Tot->
II
o
VIo.gE(g(n.yU
EEC(uL- -t
s6UJ.
i
6 EEE EE C C
=F EBE EH B 6,Lr-C.-._-.6
u; IEfl !e r gr fi,6 O C t- E 'f
EE €E; €a E EH :E
ESFEIE gE fi fiilEEsEEFEE ;gE EuIFEEEH 6
Ha'=Har €s.nhEHflgE E i H
FFE$ EE$ FEEE [t$E E E#'.;o.(f (u
.9rgd o o .. Ci. . . ..
JI
ccfi,(u(o:=c :u\zfPg
=t8lf, 0Jgo€ncEgn:L- L- F
0, 'r7 ts-o6fl(ncY(U=ril
sE5dd
EEEg'-d El-E"lrod F
.- CJ--
Eg E E pE../EoHXsEE&,..F;lE{
:=t-OJ*t(oE
;='El-oLL
C(g
=(t,*-,c(U
EUL
(n(tlAIC o)8E!,= crlG,Ec(u
t!gIIl-oilJtroETIut
llt
>tro
*3 EEE-,'E.--E r-Hs E\8.{d a'aaotr Etr F 'L- E
=Ec 8.
EE B ii'-e = 5t'x =:q,-Efg IEE r
g g reag gE agxj
g'l.fl:. g .E qr ii5sf EE K $*+ d. E F Ff
n, ni' :I P' &' e"EE - r_ .= (o AEE S € E E 6s
.Efl 5 Er€ *g \]t uguE.:K, f XEE r'=F E€;-U'E
g+;$gtElggggttpar+E
ri'd g 'a.*68
=C.Y E *E:= E .9-=-o Ead
'6 ,-' ,--s E6-\-Ffr (gEV--l_r_J
= t--V.tr (oEL)CV
(uo-
a
HH